Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Menperin Akan Teliti Penggunaan Bantuan Bank Dunia Untuk Industri Tekstil Jakarta, Juni (BY). Menperind Tunky Ariwi- bowo membenarkan Indonesia pernah mendapat bantuan Bank Dunia 280 juta dollar AS yang semula diperuntukkan bagi re- strukturisasi mesin produksi in- dustri tekstil di Majalaya, Jabar dan ia akan meneliti peng- gunaan dana itu. INVESTOR SEMEN: Komisi VI dipimpin Budi Hardjono mengadakan dengar pendapat dengan investor semen terdiri H.Y. Tugiyono Makmur (PT. Eraska Semen Indonesia), Roni S.Sinuraya (PT Jayanti Djaya Semen), M.Aksa Mahmud (PT. Semen Bosowa Maros), Hitler Singawinata (PT Semen Gombong), membicarakan sekitar masalah produksi semen, di DPR RI. Selasa (27/6). (Ipphos). Namun, kata Tunky yang di- temui usai meresmikan pabrik lemari es milik PT. Sanyo Indo- nesia di Bekasi, Jawa Barat itu dia belum mengetahui bagai- mana pemanfaatan dana itu yang disinyalir sebagian kala- ngan tidak digunakan seperti tujuan semula. Tidak sesuainya penggunaan dana bantuan Bank Dunia itu dapat dilihat dari kenyataannya tentang industri tekstil di Maja- laya mengalami kesulitan dan terancam bangkrut yang salah Jakarta, Juni (BY) Menteri Negara Kependudu- kan/Kepala BKKBN Prof.Dr. Haryono Suyono menilai pro- gram pelaju (petik, olah, jual) dan pemaju (proses, kemas, jual) keluarga sangat tepat dan strategis dalam usaha memacu tingkat kemandirian dan ke- mampuan ekonomi keluarga. Menurutnya dalam jangka tertentu hampir pasti program itu akan meningkatkan pendapatan keluarga. Menteri Kependudukan me- ngemukakan penilaiannya itu ketika membuka seminar "Me- lembagakan Keluarga Kecil Sejahtera sebagai Pemrakarsa dan Pelaksana Pembangunan dalam rangka Harganas II- Pertasi kencana VIII" hari Senin satu penyebabnya mesin-mesin yang sudah tidak produktif lagi. Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR, Erry Soekardja meni- lai kalau dana itu benar disa- lahgunakan maka, hal itu harus dicari pihak-pihak yang terkait dalam penyaluran dana itu dan harus ditindak. Tunky menilai hal ini harus diatasi segera karena industri kecil tekstil nasional merupa- kan sektor andalan yang harus dipertahankan keberadaannya disamping sektor andalan lain- nya seperti industri elektronik dan alat listrik. Jakarta, Juni (BY) Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Bukaka Teknik Utama (BTU) yang dipimpin langsung oleh Dirutnya Ir.Fadel Muhammad menyatakan volume penjualan tahun 1994 meningkat 10,7% dibandingkan tahun sebelum- nya, yaitu meningkat dari Rp.151,3 milyar (1993) menjadi Rp.167,2 milyar (1994). Sedang jumlah laba bersih mencapai 30% sedang laba ditahan mencapai 60% sehingga dividen yang akan dibayarkan sebesar Rp.32,- per saham. Fedel Muhammad juga mengatakan dengan peningkatan volume penjualan ituperolehan keuntungan bersih juga mening- kat sebesar 6% dari Rp.9,45 milyar (1993) menjadi Rp. 15,13 milyar (1994). Peningkatan keuntungan yang cukup berdasar itu antara lain disebabkan berhasilnya BUKAKAmelaku- kan perombakan manajemen yang mengakibatkan peningka- tan Efisiensi dan semakin meningkatnya kandungan lokal. Beberapa proyek BUKAKA yang memberikan kontribusi dan sumbangan besar dalam peningkatan volume penjualan serta perolehan keuntungan bersih adalah proyek transaksi Kalau tidak, katanya target ekspor nonmigas nasional pada akhir Repelita VI sebesar 56 miliar dolar AS atau sekitar Rp 112 triliun sulit dicapai. Pabrik baru Sanyo. Mengenai pabrik lemari es Haryono minta agar pengem- bangan potensi keluarga dalam Laba. PT. Bukaka Meningkat Sebesar 60 Persen listrik (44,1%), material handling (17,3% dan airport facilities (15,5%). Program "Pelaju" Sangat Strategis (2716) di Monumen Yogya bidang pertanian mengikut Kabupaten sebanyak-banyaknya Dikatakan, usaha-usaha keluarga pra sejahtera dan Kupang-Darwin keluarga sejahtera I. Ini agar mereka dapat dientaskan dari kemiskinan dan menjadi keluarga yang lebih sejahtera, maju dan mandiri. dalam program pelaju dan pemaju mempunyai dampak ganda mengentaskan kemiski- nan dan membangun kemam- puan ekonomi keluarga. "Usaha ini juga akan menjadikan ke- luarga maju dan mandiri serta bisa mengembangkan ketahanan keluarga yang meluber kepada makin kuatnya ketahanan bang- sa secara luas" kata Haryono. Pemilihan sektor pertanian atau kegiatan-kegiatan terkait pada program pelaju dan pemaju, karena sebagian besar masyarakat masih bergerak dalam bidang pertanian. "Jangan jadikan keluarga hanya sebagai penonton pem- bangunan, tetapi sebaliknya jadikan mereka sebagai pelak- sana pembangunan" ujarnya. Dari beberapa catatan dalam sambutannya itu, Haryono juga mengatakan, orientasi usaha pertanian yang semula bersifat untuk memenuhi kebutuhan keluarga, secara bertahap dikem- bangkan menjadi pendekatan Ke Halaman XI . Dalam tahun 1995 diproyeksi- kan akan meningkat sebesar 15, 20% dan diikuti dengan peningkatan perolehan keuntu- ngan yang tinggi itu, pada dasar- nya merupakan kelanjutan akibat perubahan manajemen yang dilakukan BUKAKA dalam 2 tahun terakhir menjelang Go Public. BUKAKA "Listed" di BRJ sejak 9 Januari 1995 dengan harga perdana Rp.3.200/lembar saham dan kini per tanggal 28 Juni 1995 posisi saham BUKAKA meningkat menjadi Rp.4.375 /lembar saham. yang diresmikannya itu, Tunky menilai hal itu sebagai langkah positif investor Jepang karena investasi di dalam negeri tidak hanya menguntungkan Indone- sia produksi sebagai jala keluar dari apresiasi yen. Dibangunnya pabrik baru dari Sanyo Electric Company itu merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor elektronika yang pada tahun 1994 mencapai 2,55 mi- liar dolar dan merupakan pe- ningkatan sebesar 47,2 persen dari tahun 1993, del cuor Hasil produksi Sanyo Indo- nesia selama ini merupakan 20 persen dari total ekspor non- migas nasional dan hal itu men- cerminkan cerahnya prospek industri di dalam negeri. Berdasarkan pengalaman berusaha selama ini, Presiden Sanyo Electric Company, Sa- Dividen Bank Bali Rp.225,- Per Saham PT.Bank Bali yang melaksa- nakan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham menetap Dalam tahun ini BUKAKA Menurut Rudy Ramli untuk akan membagikan 30% dari memperkuat struktur permoda- perolehan keuntungan bersih lan dalam mendukung peningka- sebagian deviden kepada para tan kegiatan usahanya, Bank Bali pemegang saham dan sampai juga mengeluarkan right - issue sekarang BUKAKA menguasai dan warrant dalam satu paket.. pasar ASIA-PASIFIK untuk Jumlah saham yang ditawarkan Produk Garbarata. Direncanakan adalah sebanyak 65.133.600 tahun ini dikerjakan selesai lembar saham dengan nilai dalam satu minggu sebanyak 1- nominal Rp.1.000,- per' saham 1,5 unit Gerbarata. yang ditawarkan adalah sebanyak 37.219.200. Sekitar 95% dana yang diperoleh dari penawaran tsb akan digunakan untuk membiayai ekspansi kredit dan sisanya untuk perluasan jaringan usaha. R 20 EKONOMI kan hasilusaha Bank Bali tahun 1994 membayarkan dividen tunai sebesar Rp. 225,- per saham (termasuk dividen intern sebesar Rp. 100,- saham yang telah dibayarkan tanggal 23 Pebruari 1995), demikian dikatakan oleh Rudy Ramli meningkatkan kinerja perseroan secara proaktif tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian. Dimasa depan Bank Bali ingin menjadi pusat jasa keuangan bagi para nasabahnya, sehingga berbagai kebutuhan nasabah dalam masalah masalah keuangan dapat terpenuhi. hal tsb sejalan dengan visi kami untuk menjadi bank pilihan dengan memberi yang terbaik. thosi Iwe mengatakan pihaknya akan menjadi pabrik lemari de- ngan nama PT. Sanyo Indone- sia itu sebagai basis produksi bagi ekspor ke Eropa. Namun, katanya pihaknya mengalami kesulitan mengenai angkutan dimana pengapalan barang di pelabuhan tidak lan- car dan mengalami kendala yang sulit diatasi. Jakarta, Juni (BY) BKPM yang merupakan lembaga berwenang dalam pengeluaran izin usaha berjanji akan bersikap waspada/hati-hati sekali dalam menghadapi segala permohonan investasi yang bisa perluasan usahanya/ ekspansi. "Selama ini, sudah ada sekitar empat izin investasi yang disinyalir akan mengarah ke monopoli dan BKPM tidak memberikan izin usaha baru," kata Sanyoto yang enggan "Kalau soal volume produk- mengarah kepada praktek menyebutkan nama perusahaan- monopoli. perusahaan tersebut. si sebesar satu juta unit per ta- hun yang dikatakan Pak Men- teri kita bisa kerja, tetapi penga- palannya bagaimana, hal itu je- las tidak bisa menunjang kesuk- sesan ekspor nantinya," kata Iwe.q SWILG S01 lequram disisbe odit auesa Menanggapi hal itu, Tunky mengatakan pihaknya akan mengkoordinasikan permasa- lahan pelabuhan dengan in- stansi terkait karena kelancaran pengapalan barang sangat ter- kait dengan keberhasilan in- dustri nasional dan peningkatan volume ekspor. (Ant). Kupang, Juni (BY) Perusahaan penerbangan Merpati Nusantara Airlines (MNA) akan melayani pener- bangan ekstra pada jalur pener- bangan internasional Kupang- Darwin, Australia Utara dengan pesawat jenis foker (F-28) pada hari Rabu (28/6). "Penerbangan ekstra ini dila- kukan atas permintaan peserta Expo Darwin '95 asal NTT", kata Distrik Manajer Merpati Cabang Kupang, FX. Sutomo Wisnu, Senin. Pesawat F-28 yang melayani penerbangan ekstra itu dijad- walkan berangkat dari bandara El Tari Kupang Rabu pukul 07.00 WITA, sedangkan pener- bangan reguler dengan pesawat Boeing 737 berangkat pukul 11.00 WITA. KEUANGAN Saat ini, jumlah peserta Expo Darwin asal NTT yang terdaftar sebagai penumpang Merpati untuk penerbangan Rabu (28/6) tercatat 134 orang dan penum- pang peserta Expo Darwin asal Timor Timur sebanyak 29 orang. "Jumlah penumpang Ku- pang-Darwin pada hari Rabu mendatang masih akan bertam- bah, terutama untuk penerba- ngan reguler", katanya sambil menambahkan, peserta Expo Darwin asal Nusa Tenggara Barat (NTB) naik pesawat dari Bandara Ngurah Rai Denpasar. Penerbangan internasional Kupang-Darwin selama ini dilayani pesawat Merpati jenis Boeing 737 HZ berkapasitas sekitar 100 penumpang dua kali seminggu pada setiap hari Rabu dan Sabtu. "Merpati akan kembali me- lakukan penerbangan ekstra pada waktu peserta Expo Dar- win kembali ke Tanah Air pekan depan", kata Sutomo Wisnu. Pada Expo Darwin tahun lalu, Merpati Layani Penerbangan Ekstra Penuh Penyandaran Kapal Ketua Badan Koordinasi Pe- nanaman Modal Daerah (BK- PMD) NTT, Piet A. Tallo SH pada kesempatan terpisah me- ngatakan, sekitar 100 pengusaha setempat ambil bagian dalam kegiatan expo tersebut. Menivest/ Ketua BKPM, Sanyoto Sastrowardoyo dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta Senin mengata- kan komitmen itu sudah menjadi ketentuan dan pihaknya be- rusaha untuk menerapkannya... Menurut dia, ketentuan ter- sebut bahkan sudah diterapkan sejak beberapa waktu lalu dimana izin investasi dari satu kelompok usaha yang sudah menguasai sekitar 60 persen pangsa pasar dalam negeri untuk salah satu komoditi tidak diberikan izin usaha untuk Jakarta, Juni (BY) Pelabuhan Tanjung Priok mulai 1 Juni 1995 memiliki wewenang penuh melakukan penyandaran kapal melalui Pusat Pelayanan Satu Atap (PPSA), sementara terminal op- erator (TO) hanya berfungsi untuk bongkar-muat kapal, kata Kepala Cabang Pelabuhan Tanjung Priok, Harmani. Harmani, menegaskan hal itu ketika Komisi V DPR, yang dipimpin oleh Anwar Datuk, melakukan dengar pendapat dan peninjauan ke pelabuhan Tan- jung Priok, Senin. "Dengan adanya Instruksi Menteri Perhubungan pada pertengahan Mei 1995 lalu, maka mulai 1 Juni 1995 pro- sedur penyandaran kapal dan lama penumpukan barang di pelabuhan Tanjung Priok di- perbaiki atau diperbarui," kata Harmani. INDUSTRI Surat yang harus dilengkapi operator pelayaran agar kapal- nya bisa bersandar semula tiga lembar, sekarang hanya satu lembar. Serta, lama penumpukan petikemas di lapangan penum- pukan pelabuhan dari 10 hari menjadi enam hari, jelas Har- mani. "Apabila operator pelayaran sudah melengkapi proses Per- mintaan Pelayanan Kapal dan Barang (PPKB) yang dileng- kapi dengan penunjukan perusa- haan bongkar-muat dan urusan dengan bea cukai selesai, maka PPSA akan segera menetapkan di mana kapal harus bersandar," kata Harmani. Namun, ia menambahkan, para operator pelayaran juga harus tahu bahwa Pelabuhan In- donesia II telah menandatangani kontrak dengan para TO untuk menyewakan dermaga pelabu- han selama lima tahun. "Jadi apabila PPKB sudah lengkap dan waktu tunggu kapal masih tetap lama, itu karena para TO sudah memiliki kontrak dengan perusahaan kapal liner. PPSA akan menentukan der- maga apabila tidak ada kapal liner yang akan bersandar," kata Kacab Pelabuhan itu. Masalah monopoli itu diper- tanyakan anggota Komisi VI kepada Sanyoto karena BKPM dinilai terlibat terhadap terja- dinya penguasaan satu sektor usaha oleh satu kelompok usaha sebab kegiatan seperti itu dapat terjadi karena adanya izin usaha. Pelabuhan Tanjung Priok saat ini hanya memiliki tiga dermaga Anggota Komisi VI dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP), Iskandar Mandji me- ngatakan idealnya BKPM mampu menciptakan keseim- bangan investasi itu sejak dulu. Walaupun Sanyoto sudah menyampaikan janji pihaknya BKPM Waspadai Investasi Yang Monopoli itu, Iskandar Mandji meminta BKPM dan instansi pemerintah terkait untuk mengeluarkan aturan yang jelas tentang porsi pangsa pasar yang boleh dikuasai oleh satu kelompok usaha. mulai jelas tidak akan diberi izin," katanya menambahkan. SKB Achwan meninjau permasalahan itu menjadi keraguan karena definisi sektor unggulan dan pengusaha kecil itu sendiri tidak jelas padahal hal itu bersifat sangat prinsip. Masih dalam kerangka per- masalahan monopoli yang menjadi pembicaraan hangat dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi VI, Erry Soekardja itu, Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Meni- vest dan Menkop/PPK, Soe- bijakto Tjakrawerdaya yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 1995 juga dibicarakan. Menurut Iskandar, SKB yang penanaman Kalau sektor unggulan yang dimaksud adalah sektor-sektor strategis, SKB itu tentu saja menyalahi Undang-Undang Perindustrian No. 5 tahun 1984 pasal 5 yang menyebutkan sektor-sektor strategis dikuasai oleh negara. Pelabuhan Tanjung Priok Berwenang yang kedalamannya berbeda- beda, ada yang 6-7 meter, 7-9 meter, dan satu dermaga berke- dalaman 9-12 meter. Alhasil, tidak setiap kapal dapat ber- sandar di setiap dermaga karena sangat bergantung pada keda- laman kapal. Pada saat Komisi V DPR mengunjungi pelabuhan Tan- jung Priok, Dirjen Perhubungan Laut, Soentoro juga sedang meninjau PPSA. Soentoro menjelaskan, waktu tunggu kapal yang selalu di- keluhkan oleh para operator pelayaran disebabkan oleh keterbatasan dermaga dan fasilitasnya, serta kurang pro- fesionalnya para pengusaha di bidang pelayaran. "Bisa saja kapal sudah datang namun prosedurnya belum selesai jadi kapal tidak dapat bersandar. Tapi bisa juga kapal belum datang namun prosedur sudah selesai, jadi kapal cepat sandar," katanya. "Dan, bisa juga kapal sudah datang, prosedur selesai, namun belum bisa bersandar karena dermaga yang memiliki keda- laman sesuai dengan kapal sedang digunakan kapal lain," ujar Dirjen Soentoro menje- laskan mengapa ada keluhan waktu tunggu kapal lama. BERITA YUDHA- RABU, 28 JUNI 1995 HALAMAN V Dibubarkan saja Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR, Muhammad Buang, mengatakan sebaiknya sistem TO dibubarkan saja karena mereka ternyata tidak mau melakukan investasi peralatan bongkar-muat se- hingga membuat jelek citra pelayanan pelabuhan di mata internasional. Kontraktor Asing Akan Serbu Indonesia Jakarta, Juni (BY) land, Jepang dapat saja berusaha jasa konstruksi dari India, Thai- di Indonesia. Tenaga kerja asing di sektor jasa konstruksi akan menyerbu Indonesia setelah ketentuan GATT di bidang sektor jasa mu- lai diterapkan sekitar tahun 2003 bila tenaga sektor kontruksi lokal kurang dapat dipercaya oleh para investor asing. "Pembangunan pada masa mendatang mungkin akan di- dominasi oleh investasi asing langsung karena peranan peme- rintah nantinya akan berkurang. Bahkan bukan tak mungkin mereka akan membawa para te- naga konstruksi untuk pabrik atau gedung perkantoran me- reka", kata Sekretaris Umum BPD Gapensi DKI Jakarta, Bu- 'di Setyawan. "Kalau memang sudah ada kontrak dengan pelabuhan sebaiknya diberikan saja ganti ruginya, itu pun kalau perlu. Pokoknya wewenang penyan- daran kapal harus dikembalikan kepada pelabuhan," ujar Buang. Menurut Buang, setelah sistem TO dibubarkan, peme- rintah dan pelabuhan harus selektif memilih perusahaan bongkar-muat. Perusahaan yang tidak memiliki modal dan SDM Usai acara pembukaan pela- tihan Manajer Proyek Angkatan Il yang berlangsung 26-29 Juni 1995, di Jakarta, Senin, Budi mengatakan setelah GATT berlaku maka tenaga pada sektor Menurut ia, perincian dari kredit macet tersebut berdasar- kan segmen pinjamannya adalah kredit kecil Rp 904,4 miliar atau 4,6 persen dari total kredit, kre- dit menengah Rp 498,1 miliar. atau 2,5 persen dari total kredit Sementara itu, Sanyoto me- nanggapi permintaan Iskandar itu mengatakan untuk perusa- haan yang sudah menguasai 50 persen pangsa pasar satu ko- moditi tidak akan diberi izin baru. Kredit Macet BRI Capai Rp.1,76 Trilyun Jakarta, Juni (BY) dan kredit besar Rp 357 miliar atau 1,8 persen dari total kredit. lami kredit bermasalah 7,29 per- sen dari total kredit atau Rp 1,43 triliun dan kelompok menengah 4,33 persen dari total kredit atau Rp 846 miliar. Kredit macet di BRI sampai akhir April 1995 mencapai Rp 1,76 triliun atau sekitar sembilan persen dari seluruh kreditnya sebanyak Rp 19,53 triliun, kata Dirut BRI Joko Santoso Mul- yono pada rapat dengar pendapat di Komisi APBN DPR di Ja- karta Senin. Selain itu, katanya, untuk perusahaan yang sudah masuk dalam industri hulu suatu produk tidak akan diberikan izin usaha untuk masuk ke industri antara dan hilir, kecuali bagi perusahaan yang sudah masuk ke semua industri itu sejak dulu. "Untuk yang sudah masuk, kami tidak bisa mencegahnya, tetapi untuk yang baru akan jangan diberikan izin mendiri- kan perusahaan bongkar-muat dan mengusahakan di pela- buhan. Antisipasi "Kami, akui, pertumbuhan kunjungan kapal meningkat tajam sementara penambahan fasilitas seperti dermaga ddan peralatan bongkar muat sedikit sekali, sehingga waktu tunggu kapal menjadi lama," kata Dirut Pelabuhan Indonesia II, Har- bani. "Namun, kami juga telah melakukan antisipasi dengan 'crash program' berupa penge- rasan dermaga sepanjang 100 m di terminal petikemas I sehingga panjang dermaga secara efektif menjadi 920 m, serta penamba- han dermaga sepanjang 150 m terminal petikemas II," katanya. Pada September 1995 akan ada penambahan empat unit 'harbour crane' dengan sistem sewa dari pihak swasta. Selain itu, perluasan lapangan eks- Koja Kanal 11,5 ha, eks-lokasi gedung kantor PT Rukindo 4,5 ha, dan penggantian atau penambahan sejumlah alat mekanis, tutur Harbani. (Ant). Di Jakut ― "Selama ini, kontraktor asing dapat beroperasi namun wak- tunya dapat dibatasi. Selain itu, asing beroperasi pada sektor masih banyaknya tenaga kerja konstruksi di Indonesia dise- babkan tekanan negara pemin- jam modal", kata Sekum Ga- pensi Jakarta itu. PP No 20/1994, yang me- mungkinkan sebuah PMA mem- bentuk perusahaan baru dengan pengusaha nasional dengan 5 persen bisa memperlemah komposisi saham 95 berbanding posisi tawar-menawar pengu- saha nasional untuk menggu- nakan tenaga kerja lokal untuk pembangunan pabriknya. "Dengan adanya pelatihan bagi para manajer proyek inilah kami berharap adanya pening- katan kualitas manajemen dan keahlian dari para tenaga kerja di sektor kontruksi untuk meng- Dari Hal III tindakan dikenakan per- yang tama berupa teguran tertulis. Setelah tiga kali mengulangi kesalahan bersangkutan akan diusulkan ke tingkat propinsi untuk diambil tindakan sesuai dengan peraturan kepegawaian. Jumlah karyawan di kantor Walikotamadya Jakarta Utara tercatat 9.966 berstatus pegawai negeri (Korpri). Dari jumlah ini hanya 80 persen saja yang selalu hadir mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan sisanya ada yang terlambat, tidak masuk alasan sakit dan alasan macam-macam lainnya. (PK.09). PenyaluriAgen "BY" SDR. SAEFUDDIN JI.Kartini No.59 TEGAL Sementara itu, untuk perkem- bangan kredit bermasalah pada April 1995 (kolektibilitas tidak lancar, diragukan dan macet) mencatat 19,05 persen dari total kredit atau Rp 3,72 triliun me- nurun dibandingkan dari akhir tahun 1994 21,80 persen atau Rp 4,09 triliun. Di antara kelompok penya- luran kredit bermasalah, ke- lompok besar mencatat tertinggi sebesar 7,43 persen dari total kredit atau Rp 1,45 triliun, ke- mudian kelompok kecil menga- dalam bidang usaha unggulan melalui pola kemitraan pengusa- ha menengah dan besar dengan pengusaha kecil dan koperasi itu menimbulkan banyak keraguan. Keraguan itu ada karena dalam SKB itu tidak tercantum mekanisme pengalihan saham dari pengusaha besar dan menengah yang pada akhirnya dikhawatirkan akan menghi- langkan porsi pengusaha kecil dalam usaha yang dibentuk. Anggota FKP lainnya, Farid US$ SINS PON.S MALS DM HK$ REAL YEN AUS hadapi liberalisasi dan globa- lisasi pada tahun 2003", kata Kabid Jasa Konstruksi Kakan- wil Pekerjaan Umum DKI Ja- karta, Kunhari Hadiati. "Sekarang bukan zamannya lagi mencari keuntungan dengan cara menurunkan kualitas ka- rena akan memberikan citra bukan kepada kontraktor. Cara yang baik ialah dengan mem- pertajam pengelolaan baik ke dalam maupun keluar, misalkan dalam pengajuan penawaran proyek harus berdasarkan de- ngan biaya langsung yang nyata diperlukan dilapangan", kata- nya. BNI BBD BDN Bank Exim BRI BAPINDO BTN BCA Panin Bank Bank Bali Bank Buana Ind Bank Duta BDI Bank Tamara Bank BIl Aspac Bank DANA HUTAMA Bank Utama Bank Windu Kencana Jaya Bank Bank Dewa Ruci Bank Umum Servitia Bank Yudha Bhakti Bank Indo Monex ABN BANK Bank Aken Bank Gunung Kencana Bank Bukopin Metropolitan Bank Bank Dharmala Guna-Bank Menurut Kunhari, ada sekitar 10 sampai 15 ribu perusahaan kontraktor di DKI Jakarta. Saat ini biaya pelatihan masih di- tanggung oleh Departemen PU, Tapi mulai tahun depan akan ditanggung sendiri oleh BPD Gapensi. Setelah tahun 2000 nanti diharapkan mereka siap bersaing, kata Kunhari.(Ant) Emas 24 Karat Emas 23 Karat Emas 22 Karat VALUTA Kurs Valuta Asing menurut PT.DINERO Pratama Internasional (DPI) JI.Batu Ceper No.50 C Jakarta, hari ini sebagai berikut: Sedangkan kredit dengan ko- lektibilitas lancar di BRI ber- hasil meningkat dari tahun 1993 sebesar 75,3 persen menjadi 78,2 persen pada akhir tahun 1994 dan 80,95 persen pada akhir April 1995. Dirut BRI mengatakan lang- kah untuk mengatasi kredit ber- masalah pada masing-masing Ke Halaman XI Emas (ex L.M) Selain itu, pada pasal 9 UU yang sama dijelaskan, tidak boleh adanya penguasaan dan pemusatan satu jenis usaha oleh satu kelompok usaha, dan kalau definisi sektor unggulan dan pengusaha kecil tidak jelas, Farid mengkhawatirkan akan terjadinya penguasaan itu. Dalam kesimpulan rapat kerja yang dibacakan oleh Ketua Komisi VI, diimbau agar pe- merintah membuat rambu- rambu yang jelas tentang ke- beradaan pengusaha kecil dan. perlindungan yang diberikan pemerintah. (R-20/Ant). JUAL 2.200,- 1.488,- 3.478,96 868,19 1.274,52 286,41 521 DEPOSITO BERJANGKA 22.25,- 1.620,79 1 Bln 3 Bln 6 Bln 12 Bln 10,00% 10,00 % 12,00 % 12,00% 14,00 % 14,00 % 15,00% 15,00 % 15,00% 15,00 % 16,00% 16,00% 14,00 % 14,00 % 15,00 % 15,00 % 14,00 % 14,00 % 15,00% 15,00 % 15,00% 15,00 % 16,00 % 16,00% 13,50% 14,00 % 15,00 % 15,00 % 9,5% 10,5% 11,00 % 11,00% 12,50 % 13,00 % 14,00% 14,00 % 13,50% 14,00 % 14,50 % 15,00 % 12,50 % 13,00 % 13,50% 14,00 % 13,00 % 13,50 % 14,00 % 14,00 % 15,00 % 15,50 % 16,00 % 15,50 % 13,00% 13,50 % 13,50 % 14,00 % 13,00% 13,50 % 14,00% 14,00 % 13,00 % 13,50 % 14,00 % 14,00% 10,50% 11,00 % 11,50% 12,00% 10,50% 10,50 % 10,50 % 10,50% 13,50% 13,50 % 15,50% 15,50% 15,50% 16,00 % 16,50% 17,00% 13,50% 14,00 % 14,50 % 15,00% 16,00 % 16,50 % 17,00% 17,00% 15,00% 16,00 % 16,50 % 16,50 % 13,50 % 13,50 % 14,00 % 12,50 % 12,00 % 13,00 % 14,00 % 12,50% 11,00 % 12,00 % 12,00 % 12,00% 13,00 % 13,50 % 13,50 % 14,00% 15,50% 16,50 % 1,50 % 17,00% 15,50% 16,25% 16,50% 16,50% 16,00% 1 25 % 16,50% 16,50 % 15,00% 15,50 % 16,00% 15,50% HARGA EMAS BELI 2.170,- 1.483,- 850,30 852,19 1400,26 281,24 485 21.91 1.662,79 Harga tersebut belum termasuk ongkos bikin dan Pajak Penjualan. PT. Duta Pratama Impexinco/DPI JI.Batu Ceper 50/C Tilp. 3800245 3800248 Jakarta. JUAL Rp.27.300,- Rp.26.800,- Rp.25.450,- Rp.24.100,- BELI Rp.26.850,-