Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

RABU, 27 DESEMBER 1995 BERITA Tajuk Ketika pemerintah menar- Jangan Menempatkan Diri Sebagai getkan nilai ekspor tekstil dan Orang Yang Sok Tahu produk tekstil (TPT) sebesar 12 miliar dolar AS atau se- kitar Rp 24 triliun pada akhir Pelita VI, banyak pihak yang tidak percaya bahwa angka itu suatu target. TPT selama ini memang merupakan primadona eks- por produk non migas na- sional yang keberadaannya sangat diandalkan untuk me- nyumbangkan devisa negara sebesar besarnya, namun kondisi yang terjadi harus diperbaiki untuk menentukan target ekspor yang realistis. Sebenarnya, target 12 miliar dolar itu bukan me- rupakan impian, kalau saja pemerintah mampu memper- baiki kondisi industri tekstil nasional yang saat ini cukup memprihatinkan. Presiden Soeharto pada 90 orang perwira mene- ngah siswa Sekolah Staf dan Komando ABRI berpe- san, para pejabat sipil dan militer agar tidak bersikap sok tahu dalam menghadapi masalah-masalah ke- masyarakatan. Apalagi jika mereka memang tidak memahami masalah itu. Janganlah para pejabat itu menempatkan diri sebagai orang yang sok ta- hu. Pesan itu disampaikan Presiden ketika mene- rima para siswa Sesko ABRI itu di Tapos Minggu (24/12) lalu. Kita semua mengetahui, bahwa Pak Harto telah mempunyai pengalaman banyak dan lama dalam memimpin bangsa dan negara ini. Selama dibawah kepemimpinannya itu banyak keberhasilan dalam pembangunan yang bisa dica- pai. Rakyat dapat merasakan hasil-hasil pembangu- nan itu. Pada pihak lain, Presiden RI dalam masa Orde Baru ini diakui oleh para pemimpin bangsa- bangsa lain di dunia sebagai pemimpin bangsa dan negara yang berhasil. Diberbagai forum inter- nasional, seperti ASEAN, Gerakan Non-Blok, PBB dan APEC, Presiden Soeharto mendapat pengaku- an akan kepemimpinan serta kenegarawannya. la amat dihormati dan pendapat-pendapatnya banyak diterima oleh pemimpin negara-negara lain. Pesan Presiden Soeharto agar para pejabat sipil dan militer tidak sok tahu, jelas merupakan petuah yang harus mendapat perhatian. Sikap sok tahu akan menempatkan seorang pejabat pada posisi yang dengan mudah akan memiliki arogansi kekua- saan. Segala masalah seolah dapat dia selesaikan sendiri, sehingga dalam usaha mengatasi masalah itu hasilnya justeru sering tidak menyelesaikan masalah. Pengalaman menunjukkan, bahwa suatu masa- lah bukan dapat diselesaikan, melainkan menjadi bertambah rumit, bila pejabat yang menanganinya mempunyai sikap sok tahu, la mengambil keputusan sendiri dan mengambil langkahnya sendiri. Jende- ral Dwight D. Eisenhower yang tekenal dalam perang dunia kedua berpesan pada komandan-komandan bawahannya agar tidak hanya bisa memerintahkan anak buahnya sambil sesumbar bahwa ia lebih pandai, lebih cerdik, lebih kuat dan lebih tinggi ke- dudukannya sebagai pemimpin. Mereka harus mampu membuat anak-buahnya memang ingin patuh pada mereka karena mempercayai koman- dannya. Dengan selalu berusaha terus mempelajari dan mendalami aspirasi masyarakat dan berbagai per- masalahan yang timbul serta dengan menguasai data/fakta nyata dalam masyarakat, kepemimpinan seorang pejabat sudah masuk pada arah yang be- nar. Kepemimpinan dan belajar merupakan hal yang saling membutuhkan. Tinggal lagi penguasaannya akan seni memimpin serta keberanian untuk meng- ambil keputusan. Presiden Soeharto telah memberi- kan gambaran, bagaimana pejabat harus meng- ambil keputusan, memilih diantara yang baik de- ngan yang jelek. Tetapi juga harus memilih diantara yang jelek-jelek. Untuk itu diperlukan keberanian. Apa yang disampaikan oleh Presiden Soeharto pada para siswa Sesko ABRI di Tapos Bogor itu pada dasarnya adalah pesan untuk seluruh pejabat sipil dan militer kita, dimanapun juga dan untuk masa kapanpun juga. Pesan itu datang dari seorang pemimpin bangsa dan negarawan yang telah mempunyai pengalaman lama serta luas dan diakui serta dihormati oleh pemimpin-pemimpin lain di dunia ini.*** Pojok Yudha LAPORAN Laporan Irjenbang sekitar kasus penyimpangan di Departemen Perhubungan, sebagian ada yang benar, demikian kata berita. *** Yang tidak benar ditinggalkan tetapiyang benar dijadikan bukti di pengadilan (kalau disidangkan). 3 ADU DOMBA Diimbau agar jangan saling adu domba diantara pe- ngurus PSSI, demikian bunyi pesannya. *** Para pakar maklum isinya. Tekstil Primadona Ekspor Yang Terus Dirundung Masalah miliar dolar AS pada akhir Pelita VI. KORUPSI Golkar tidak akan mengembangkan budaya korupsi. **Bagus sekali. Kita tunggu kenyataan antara harapan dan kenyataan. Dan permasalahan yang melekat di sektor industri tekstil seharusnya merupakan acuan bagi pemerintah untuk memprediksikan kemampuan sektor tersebut dalam meng- hasilkan produk yang ber- daya saing tinggi. Penegasan misi utama transmigrasi tampaknya memang perlu dilakukan pemerintah karena sejak per- tama kali program ini di- laksanakan pada 1950 banyak isu negatif mengikutinya. Mentrans dan PPH Sis- wono Yudohusodo sendiri sering kali mengatakan bah- wa program ini memang se- ring disalahartikan oleh banyak pihak sebagai "Ja- wanisasi" ataupun "Isla- misasi". Transmigrasi juga kerap dikaitkan dengan pelang- Hak Asasi Manusia garan (HAM) oleh banyak lem- baga swadaya masyarakat internasional, seperti dika- takan oleh Direktur Orga- nisasi Deplu Hasan Wira- yuda. Kemudian, Presiden menganjurkan pula agar para pejabat sering berhubungan dengan rakyat, sehingga bisa mengetahui berbagai aspirasi dan keinginan masyarakat. Jangan sampai pejabat itu dibohongi anak buah yang menyampaikan laporan ABS (Asal Bapak Senang). Bawahan yang suka menyampaikan ABS ini pada dasarnya bukan pem- bantu yang baik. memikirkan yang Komposisi penduduk In- Isu-isu itu tentu saja mengganggu kebijakan' Indo- nesia dalampembenahan persebaran penduduknya, karena walaupun prosesnya donesia secara umum me- mang menumpuk di Jawa, 59,9 persen, dengan kemam- masih akan timbul, ia berusaha menyampaikan hal-hal kekura menyimpan banyak puan alam yang tersisa sa- transmigrasi memang menjanjikan peru- bahan komposisi penduduk dan pusat-pusat pertumbuhan baru. ngat sedikit. Sementara pu- lau-pulau lain yang masih memiliki banyak potensi sangat kekurangan tenaga- tenaga kerja. yang baik saja. Bahkan, tidak jarang yang buruk di- la-porkan sebagai hal yang sudah baik. Ia melaku- kannya agar selalu mendapat pujian dari atasannya. Dan tentu saja mengharapkan kedudukannya naik. Keputusan yang diambil dari laporan ABS ini pastilah tidak akanmencapai hasil yang diharapkan. Pembangunan nasional kita meliputi semua aspek kehidupan. Karena itu tantangan dan hambatannya- pun bukan sedikit. Makin lama volume pembangu- nanpun makin besar dan itu tentu saja menuntut adanya kepemimpinan yang tepat dan mantap. Hal ini misalnya dapat di- lihat dari persebaran trans- migran di seluruh Indonesia yang mencapai sekitar 14 juta jiwa atau 7,8 persen dari seluruh penduduk Indone- Suara sumbang dari pihak luar negeri terhadap program transmigrasi di Indonesia kembali muncul ke permu- kaan. Transmigrasi dinilai sebagai program Jawanisasi dan Islamisasi penduduk setempat, merusak hutan, dan dilakukan dengan paksa. Sorotan negatif itu agaknya ditujukan pada pelaksanaan pemindahan penduduk asal Pulau Jawa ke provinsi Irian Jaya dan Timor Timur. Na- mun, semua "serangan" ini telah dibantah oleh Peme- rintah Indonesia. Seperti dikatakan Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Bambang Riyadi Soegomo, kenyataan yang dapat dilihat di industri tekstil nasional adalah ke- nyataan pahit yang dialami sektor andalan ekspor itu. Belum hilang dalam ingat- an orang ketika para peng- usaha tekstil di Pekalongan, Jawa Tengah dan Maja- lengka, Jawa Barat mengadu ke Komisi VI DPR tentang nasib industri tekstil di wila- yahnya yang umumnya ber- skala kecil. Tingginya bahan baku dan efisiensi mesin produksi yang sudah mulai melemah meru- pakan kendala yang dihadapi para pengusaha di dua wi- layah itu untuk meningkatkan kinerja perusahaannya. Campur tangan pemerintah dalam permasalahan itu di- nilai oleh para pengusaha tersebut tidak kunjung tiba sehingga kondisi itu terus berlarut. Tudingan pihak luar itu dinilai sangat tidak beralasan karena program yang telah dilaksanakan sejak puluhan tahun ini bertujuan mening- katkan kesejahteraan, ter- utama masyarakat miskin, dan sekaligus membangun daerah. Untuk perusahaan tekstil berskala menengah dan besar, ternyata permasalahannya Pemindahan penduduk ke beberapa daerah menunjuk- kan hasil yang positif. Pen- duduk yang di daerah asalnya hidup serba kekurangan, se- telah di daerah baru ternyata mampu meningkatkan di- rinya menjadi petani atau penusaha yang sukses, se- hingga mereka terlepas dari kemiskinan. Munculnya "image" ne- gatif itu agaknya berkaitan dengan minimnya publikası dan informasi tentang transmigrasi. Selain itu, para penyebar isu itu juga belum pernah melihat langsung ke lokasi transmigrasi. sia. Deptrans dan PPH dalam pengabdiannya yang telah berjalan selama 45 tahun ini juga telah menciptakan desa- desa yang berkembang secara dinamis. Di antara unit-unit pemu- kiman transmigrasi yang di- bangun melalui perjuangan yang berat, menurutnya Sis- wono, sebanyak 76 unit telah menjadi ibukota kecamatan, dan enam di antaranya men- jadi ibukota kecamatan. Walaupun jumlah ini ma- sih jauh dari frekuensi migrasi ke Jawa, tampaknya pe- merintah melihat trans- migrasi masih menjadi salah satu kegiatan yang dapat dilakukan terus-menerus untuk memperbaiki kom- posisi penduduk Indone- sia. Berdesak-desakannya, penduduk di suatu pulau yang daya dukungnya telah terbatas dan kurangnya tenaga kerja di suatu ling- kungan, menurut Siswono Tidak seimbangnya penye- baran penduduk telah me- nyebabkan timpangnya pem- bangunan antar wilayah. Hal ini jelas kurang mendukung pembangunan yang berkelan- jutan kata Kapala Negara kepada 250 peserta seminar dari 18 negara termasuk li- ma menteri dari negara sahabat. Mempertegas Misi Utama Di Usia Ke 45 Program Transmigrasi Oleh: Sapto HP sama-sama menjadi penye- bab proses pemiskinan. "Program transmigrasi harus bisa mengubah kom- posisi ini," katanya. Berdasarkan data Depar- temen Transmigrasi, hampir 82 persen penduduk Indo- nesia tinggal di kawasan barat yang luasnya hanya 32 persen dari wilayah Indone- sia. Sebagai contoh, Pulau Ja- wa yang luasnya hanya tujuh dari wilayah Indone- persen sia dihuni oleh hampir 60 persen penduduk negara ini. Sementara itu, Kalimantan yang merupakan pulau ter- besar hanya dihuni oleh li- ma persen penduduk Indo- nesia. Kondisi tersebut menga- kibatkan kawasan barat In- donesia terutama Pulau Ja- wa telah mulai mengalami penurunan data dukung lingkungan. tidak kalah peliknya diban- ding industri berskala kecil yang ada di Pekalongan dan Majalengka. Seperti dikatakan Bam- bang, secara keseluruhan industri tekstil nasional tidak bisa meningkatkan kinerja produksinya akibat tingginya pungutan di sektor tersebut yang menyebabkan mening- katnya biaya produksi. "Masalah tersebut sudah berlangsung lama dan tidak ada satu penyelesaian pun yang dilakukan pemerintah hingga kini. Padahal, sebe- narnya pemerintah bisa me- ngatasi keadaan itu namun hal itu tidak dilakukan", kata- nya. Pembukaan dan pemba- ngunan pemukiman trans- migrasi di daerah baru akan memunculkan aktivitas eko- nomi baru serta membuka Tidak heran apabila pihak API akan melaporkan masa- lah pungutan tersebut kepada Presiden apabila penyele- saian pada tingkat menteri tidak kunjung tiba. kesempatan kerja dan pe- luang usaha baru seperti, usaha peternakan holti- kultura, perkebunan, peter- nakan dan usaha non per- tanian lainnya. Pesimis Bambang mengatakan para produsen tekstil yang ter- gabung dalam API merasa pesimistis mengenai target 12 Pelaksanaan pemindahan penduduk di Indonesia dika- itkan pula dengan pelangga- ran hak asasi karena me- nurut mereka dilakukan se- cara paksa. Menghadapi tudingan itu, Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hu- tan (PPH) Siswono Yudo- husodo menegaskan trans- migrasi dilaksanakan secara sukarela, dan tidak ada pak- merusak saan, serta tidak hutan (tropis). Pemerintah memberi ke- bebasan sepenuhnya kepada masyarakat untuk memilih. Mereka yang berminat diberi kesempatan mendaftarkan diri secara sukarela sebagai salah satu syarat. Pemerintah memang memberikan penyuluhan di berbagai tempat mengenai program transmigrasi, dan menganjurkan rakyat yang tinggal di daerah padat, dan kurang mempunyai kemung- kinan berkembang untuk bertransmigrasi. Presiden Soeharto saat membuka seminar interna- sional tentang transmigrasi pada 27 Desember 1995 me- negaskan Indonesia adalah negara berdaulat dan berhak menentukan hal-hal yang terbaik, termasuk program transmigrasi. Namun, hal itu bukan ber- arti setiap pemindahan pen- duduk itu merusak hutan. Pemindahan terhadap kelang- Dengan adanya pertam- sungan hutan tetap dilaku- bahan jumlah penduduk, kan karena ada dua pola dan aktivitas ekonomi itu, dalam program transmigra- diharapkan daerah luar Jawa akan menarik bagi pe- nanam modal. Saat ini sekitar 67 persen investasi PMA dan PMDN terjadi di Pulau Jawa. si, yakni pola Hutan Tana- man Industri (HTI-Trans) dan pola Hutan Rakyat (HR). Melalui kedua pola itu, pemerintah telah memukim- kan para perambah hutan Program transmigrasi akan Jika investasi bisa ditarik dan peladang berpindah, diteruskan karena merupa- oleh daerah luar Jawa, maka kan salah satu program hal ini sekaligus akan ikut untuk membantu mengentas- kan penduduk dari belenggu kemiskinan. yang selama ini menjadi pe- nyebab rusaknya hutan. Me- reka juga diberi lahan. Luas hutan yang telah rusak akibat perambah pada mengurangi arus urbanisasi yang saat ini angkanya masih cukup tinggi. Internasional Karena itu dengan alasan ini Departemen Trans- migrasi dan Pemukiman Perambah Hutan merasa perlu mengadakan seminar Internasional transmigrasi bertema "Transmigrasi dan Pengentasan Kemiskinan" akhir November lalu. Melalui seminar inter- 250 peserta dari 18 negara nasional yang diikuti sekitar termasuk lima menteri dari negara tetangga ini, citra yang jelek berkenaan trans- migrasi itu diharapkan da- pat berubah. "Citra jelek transmigrasi yang selama ini ada diha- rapkan berubah," kata Siswono kepada pers usai penutupan seminar ini. Tampaknya isu-isu negatif tersebut lebih mudah untuk ditepis karena akan hilang begitu semakin banyak ma- syarakat tahu kenyataan se- benarnya. Berkaitan dengan isu HAM, Siswono mengatakan kritikan negara lain, khu- susnya negara yang sudah "Permasalahan di dalam industri tekstil yang menye- babkan ekonomi biaya tinggi merupakan kendala utama dari pencapaian target itu", katanya. Produsen TPT nasional merasa tetap akan mengalami kesulitan dalam meningkat- kan efisiensi industri tersebut apabila permasalahan, ter- utama pungutan itu, tidak diselesaikan secara tuntas. "Selama masalah tersebut tidak diselesaikan, sulit untuk merealisasikan target sebesar 12 miliar dolar AS", katanya menegaskan. Sementara itu Presdir PT. Apac Inti Corpora (AIC) dulu Kanindotex Benny Soetrisno mengatakan, selama pungut- an pungutan tersebut ber- langsung, industri TPT na- sional akan mengalami kemunduran yang tajam. Bahkan, katanya, insentif baru yang akan diberikan pemerintah kepada industri tekstil seperti yang dikatakan Dirjen Industri Aneka Fir- maju tentang program pe- pindahan penduduk tidak saja dialami Indonesia, te- tapi juga oleh Brazil yang mempunyai program pe- mindahan sebagian pendu- duk di sekitar hutan Amazon. Terhadap masalah ini pe- serta seminar itu sepakat bahwa pelaksanaan program pemukiman didasarkan pa- da hak untuk mencapai standar kehidupan tertinggi dan hak kedaulatan setiap negara sesuai dengan aturan yang berlaku dan prioritas pembangunan dengan menghormati keragaman agama dan nilai etika serta latar belakang budaya. Namun ada hal lain yang juga ditekankan Mentrans yaitu pengertian akan misi utama transmigrasi yang selama ini lebih dikenal se- kadar sebagai proses pemin- dahan penduduk. Menepis Sorotan Negatif Program Transmigrasi Brazil juga Kritikan pihak luar ter- utama negara maju, terhadap program transmigrasi ini agaknya tidak hanya dialami oleh Indonesia saja, tapi ju- ga Brazil yang memindah- kan sebagian penduduk di sekitar hutan Amazon. niat dan tidak terpikirkan untuk meng-Islam-lam pen- duduk setempat, khususnya di Irian Jaya, seperti yang dituduhkan pihak luar negeri. "Kebebasan untuk meme- luk agamanya masing-ma- sing bagi penduduk tetap di- jamin," tegas menteri. Ka- rena itu Pemerintah terus menerus membina adat-isti- adat dan kebudayaan dan agama masyarakat setempat. Di daerah yang baru, Pe- merintah membangur. ber- bagai sarana tempat ibadah sperti mesjid, gereja, pura serta tempat ibadah lainnya. Hasil-hasil positif yang telah dicapai oleh program transmigrasi ini tidaklah ke- cil. Sampai tahun 1994 Pe- merintah sedikitnya telah memindahkan penduduk se- banyak 7,2 juta jiwa. Bersamaan dengan itu, "Transmigrasi bukan se- kedar pemindahan penduduk. Program ini lebih berkaitan dengan peningkatan kese- jahteraan masyarakat. Ka- rena itu di sana banyak me- ngandung nilai-nilai kema- nusiaan," katanya. Dana Penegasan misi kemanu- siaan ini tampaknya juga saat ini diperkirakan menca- pai delapan juta orang oleh sekitar 1,5 juta keluarga. Melalui pola itu diharapkan hutan tetap lestari. Selain itu, dengan pro- gram transmigrasi, lebih da- ri satu juta lahan kritis yang semula ditumbuhi alang- alang, telah berubah menjadi perkebunan yang rimbun dan daerah pertanian yang makmur. Secara spesifik, selama Pembangunan Jangka Pan- jang I telah dibuka areal produksi baru seluas 1,7 juta hektare, yang tadinya seba- gian besar (87,3 persen) me- rupakan padang ilalang atau semak belukar. Tuduhan luar Menurut Siswono peme- rintah sama sekali tidak ber- Golkar yang tangguh untuk memper- tahankan swasembada pangan dan peningkatan ekspor", tandas daus Ali tidak akan berarti apa apa selama pungutan tersebut masih ada. Harmoko. Oleh karena itu, lanjut Harmo- ko, program yang mendesak di- lakukan pemeliharaan dan pen- ciptaan lahan pertanian dan perkebunan produktif. "Maka segera hentikan kencederungan mengurangi lahan pertanian untuk kepentingan industri, serta perlunya menciptakan lahan- lahan pertanian baru ", ujarnya Menghadapi Pemilu, Golkar mengajak seluruh masyarakat ikut menyukseskan Pemilu mu- lai pendataran pemilih, sebagai penjelmaan dari hak dan tang- gungjawab berbangsa dan berne- gara. Golkar bertekat mening- katkan kualitas pengamalan de- mokrasi Pancasila tsb. "Insentif berupa keringan- an pajak pertambahan nilai bagi perusahaan yang ber- orientasi ekspor itu hanya akan merupakan 'balancing' dari biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pungutan pungutan itu", katanya. Menurutnya tahun 1996 mes- kipun terjadi peningkatan suhu politik, karena menjelang Pe- milu, namun Golkar menilai but! aran pent yang makin dewasa, maka pe- ningkatan suhu politik tidak akan mengganggu stabilitas na- sional yang sesuai dengan demokrasi Pancasila, untuk itu perlu peningkatan pemasyara- Padahal, menurut Benny, ada perusahaan nasional yang sedang berusaha keras men- cari peluang ekspor baru untuk lebih meningkatkan volume ekspor. PT. AIC misalnya, akan tergabung dengan PT. Apac Centertex Corporation (AC- C) dulu Mayatexdian dan pabrik tekstil lainnya, yaitu PT. Batan Textile Industri (BTI) yang akan diakuisi oleh PT. ACC dalam waktu dekat. Upaya itu, menurut Benny, sebagai niat produsen TPT nasional untuk menguatkan struktur industri TPT serta menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi dan mampu meningkatkan ke- mampuan ekspornya. menjadi bagian yang sangat penting untuk dikemukakan dalam seminar yang digelar saat program transmigrasi berusia 45 tahun, karena berkaitan dengan masalah dana. - Pentingnya masalah kese- jahteraan itu tampak dari ke- sepakatan bersama yang diambil dalam seminar inter- nasional transmigrasi yang baru pertama kali diadakan ini, yaitu "Penataan pen- duduk di dunia ini, adalah hak dari negara yang ber- sangkutan untuk memilih sistem yang terbaik dalam rangka menyejahterakan penduduknya." Menurut Mentrans, masa- kesejahterakan perlu dikedepankan karena selama ini negara-negara maju yang tidak membantu program transmigrasi biasanya akibat tidak melihat adanya hubu- ngan transmigrasi di Indo nesia dengan nilai-nilai ke-ih manusiaan SASI negrib gue. me else sommer Berdasarkan ini pula sejak 1988 Bank Dunia tidak lagi memberikan dana untuk ke- giatan transmigrasi. Padahal, menurut Siswono, program transmigrasi itu sendiri merupakan upaya menjadikan masyarakat mis- kin menjadi petani-petani yang makmur. lah katan P-4. DPP Golkar menilai tahun 19- 96 adalah tahun penuh tantangan. dan harapan. Berdasarkan ke- nyataan dan kecenderungan ta- hun lalu, namun akan membawa peluang-peluang kemajuan dan kebaikan bagi bangsa Indonesia dengan membina dan mening- katkan Ketahanan Nasional un- tuk mewujudkan Wawasan Nu- santara untuk terus meningkat- kan kualitas keamanan, kesento- saan, keadilan dan kesejahteran untuk seluru rakyat. Tahun Sedih Mengevaluasi tahun 1995, dinilai sebagai tahun yang me- nyedihkan dengan adanya berba- gai peristiwa bencana alam yang terjadi beruntun, tetapi hendak- nya dijadikan batu ujian yang tidak dapat dielakkan. Di sisi lain adanya kasus keru- suhan sosial, baik atas motif SARA maupun sosial ekonomi, menjadi pusat keprihatinan kita semua. Hal itu mengingatkan persatuan dan kesatuan bangsa tidak boleh diabaikan, harus digalang terus menerus, Harmoko mengakui, masih adanya gejala kelemahan ter- Masalah kuota Dari urutan permasalahan yang terjadi dalam industri tekstil nasional. kuota tam- paknya merupakan permasa- lahan abadi yang juga sangat mempengaruhi penampilan ekspor produk TPT nasional dari tahun ke tahun. Masalah kuota itu menjadi penyebab dari "amburadul"- nya pemasaran TPT ke luar negeri, yang karena sistem pembagian kuotanya, tidak dapat memanfaatkan secara maksimal peluang pasar yang ada. Oleh : Ramdani Sirait Itulah sebabnya, Benny yang juga Sekjen mengusul- kan agar sistem kuota ter- sebut dihapus dan diserahkan sepenuhnya kepada produsen nasional untuk menentukan ekspornya. Namun, pada tahap awal, sisa kuota yang ada harus dimanfaatkan secara baik untuk menyerahkan kepada pengusaha yang mampu me- lakukan ekspor atau sistem "first come first out". Karena itu masalah-ma- salah yang berkaitan dengan hal ini seluruhnya dijabarkan secara jujur di hadapan para peserta seminar yang datang dari berbagai negara. Dengan adanya saling pe- ngertian diharapkan dana bantuan luar negeri untuk program transmigrasi terus meningkat, dan mudah-mu- dahan negara-negara maju melihat nilai-nilai kema- nusiaan di tengah program ini. Isu Masalah dana memang masih menjadi ganjalan bagi banyak negara berkem- bang, apalagi jika program yang tengah dijalankan tidak selaras dengan isu interna- sional yang tengah hangat seperti HAM dan lingkungan saat ini. Karena itu bijaksana, jika masalah nilai-nilai kema- nusiaan di sekitar program transmigrasi ini diangkat menjadi tema untuk melawan arus isu pelanggaran HAM yang melingkupi trans- migrasi. Selain itu, dengan menge- depankan nilai-nilai kema- nusiaan, seperti juga dika- takan Mentrans, diharapkan donor-donor internasional program transmigrasi telah membangun pula sekitar 3.000 desa. Sebanyak 76 de- sa di antara desa-desa terse- but sudah berkembang men- jadi kecamatan dan ada ibukota kabupaten yang berasal dari unit pemu- kiman trasnmigrasi. enam etnis' Manfaat program trans- migrasi tersebut tidak hanya dirasakan dari aspek pem- bangunan fisik dan spiritual saja.Dilihat dari sisi sosiologi ternyata program ini dapat menghilangkan "penonjolan Penduduk yang ditempat- kan di daerah baru biasanya akan melakukan perkawinan campuran (amalgamasi) de- ngan etnis yang berbeda. Hal itu secara tidak lang- sung akan semakin memper- kokoh integrasi sosial, dan HALAMAN 2. hadap pelayanan umum dengan proses yang berbelit-belit dan praktek pengutipan biaya di luar ketentuan. Selain itu, masih ku- rangnya penghargaan atas hak- hak warga negara dalam mem- peroleh tempat tinggal yang la- yak, karena sering terjadi peng- gusuran tempat tinggal tanpa ganti rugi yang memadai. Pertanyaan Politik JIMS JIMS dalam pernyataan po- litiknya meminta, kasus penyele- wengan di Dephub harus disele- saikan secara hukum, jangan di- selesaikan secara politik. "Pre- siden harus bertindak tegas ter- hadap Menhub dan semua pe- Sistem kuota yang berlaku selama ini dinilai hanya men- ciptakan penetrasi pasar yang tidak maksimal karena kuota" yang didapat Indonesia di- berikan kepada pengusaha pengusaha lama yang nota- bene tidak semua mampu memanfaatkan. Sementara itu, banyak pengusaha baru yang muncul dan dengan kemampuan yang tinggi namun tidak mempu- nyai kesempatan. Tampa Kami juga sudah berbicara dengan Pak Dwi," katanya. Apalagi Menko Produksi dan Distribusi Hartarto terli- bat pula dan mendapat tugas mengarahkan kemitraan itu. "Jadi tahun 1996, Deklarasi itu mudah-mudahan terlak- sana. Namun tetap harus di- buktikan dan dilihat dulu," "Hal-hal seperti itulah yang harus dibetulkan, dan pembe- tulannya harus dilakukan se- segera mungkin", kata Benny. Ia menambahkan, semua usulan yang dilontarkan API diharapkan dapat mengge- rakkan hati pemerintah untuk menangani masalah yang ada secara tuntas agar penampilan TPT sebagai primadona eks- por produk non migas na- sional dapat menjadi lebih baik, dan target pemerintaht idak lagi menjadi sebuah mimpi. Menurut Priyono, program pemindahan penduduk yang juga banyak dilakukan ne- gara lain ini tetap menyim- pan sifat kelokalannya. Oleh: Edy Supriyadi ketahanan nasional, kata so- siolog dari Fakultas Ilmu So- sial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tanjungpura Pontianak Prof. DR. Mudi-. yono. mau ikut mengucurkan dananya membantu program ini. Meski begitu ada satu hal yang juga pelik berkaitan dengan pencarian dana ini, yaitu sifat kelokalan trans- migrasi. Menurut Pengamat Trans- migrasi UI DR Priyono Tjip- toheriyanto, memang baik jika muncul kesadaran bahwa trasnmigrasi itu berkaitan dengan masalah kemanusiaan, yaitu usaha meningkatkan taraf ekonomi penduduk yang rendah. "Paling tidak jika ini di- maklumi oleh semua ins- tansi terkait, maka meka- nisme kerja program trans- migrasi tidak menjadi beban Deptrans dan PPH seluruh- nya, tetapi menjadi bagian seluruh instansi terkait, se- perti pada pelaksanaan ge- rakan Keluarga Berenca- na," katanya. Namun jika diangkat ke tingkat internasional, tam- paknya progam transmigrasion tidak memiliki peluang besar, karena program ini berbeda dengan KB yang memang menjadi konsen- trasi dunia. Namun demikian, bukan berarti secara keseluruhan program ini berhasil. Sebab menurut dia, pernah pula terdengar beberapa peserta, terpaksa "pulang kam-' pung", karena ternyata apa. yang dijanjikan di daerah baru tidak sesuai dengan ke- nyataan. Hal 1 jabat yang terbukti melakukan penyelewengan keuangan ne- gara" tegas S.Salang. Hal-hal yang menyebabkan munculnya kasus seperti ini agaknya perlu dibenahi. Per- lu adanya pemaduserasian antardeparteman melalui koordinasi lintas sektoral. Seleksi ketat terhadap calon peserta transmigrasi dan pe-. milihan terhadap daerah tu- juan juga perlu dipikirkan. Perlunya inventarisasi semua kekayaan pejabat harus dila- kukan demi menciptakan citra pejabat negara yang jujur dan berwibawa. Dan praktek kolusi antara penguasa dan pengusaha harus ditindak tegas. Maka harus dibentuk badan penyelidik khusus yang otonom terhadap kasus penyimpangan di Dephub dan Departemen lain- nya. Dan DPR sebagai penyalur aspirasi rakyat, serta pelaksana fungsi kontrol terhadap peme- rintah harus dapat melakukan ungsinya secara konsekuen. (rey/ pur/prim). Hal 1 1 katanya. Ketua Umum Hippi meng- ingatkan pula bahwa kemit- raan itu tidak berdasarkan atas sikap belas kasihan atau bantuan sepihak. Dasarnya adalah kesejajaran berdasar- kan Pancasila dan UUD 1995, katanya. (Ant). 1