Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

KOMUNITAS METRO PUMIPUTERA Koridor bu Kota Tim Penertib Jakarta Selatan Jaring 17 Truk Tanah 1 JAKARTA SELATAN: Tim penertib terpadu Kodia Jakarta Selatan (Jaksel) menjaring 17 truk pengangkut tanah yang me- | ngotori jalan raya ketika melintasi Jl Pasar Minggu Raya dan Jl Warung Jati, Pasar Minggu. | 1 Truk-truk yang terajring pada Sabtu (23/11) malam sekitar | pukul 23.00 WIB itu, kemudian dikandangkan oleh pihak Polsek Metro Pasar Minggu. Faksimili Kandatel Jakarta Pusat Soal Sibuknya Layanan "108" MENANGGAPI Surat Pembaca Bapak Dhira Wirawan, Warga Rw 05 Pinangsia, Jakarta Barat pada Harian Berita Yudha 22 November 1996 di halaman 2 berjudul: "PELAYANAN 108 LAMBAT", dengan ini kami sampaikan penjelasan: "Saat diperiksa petugas, ternyata pengemudinya tidak dileng- | Ketika ditanya apakah perlu membentuk tim pemeriksa ter- kapi surat jalan angkut tanah, SIM, dan STNK kendaraan. Bah-hadap kasus pungli tersebut, kan, pengemudi tidak memiliki KTP," kata Camat Pasar Minggu, | Sudarsono menegaskan untuk Suparmo yang mendampingi Wakil Wali Kota Jaksel, Abdul Mufti. Kegiatan pengangkutan tanah itu dilakukan oleh PT CFMJ I yang tengah melakukan penggalian di Pasar Minggu. Tanah | saat ini belum perlu. "Kita lihat saja hasil pemeriksaan terhadap Lurah Pondok Bambu itu," ki- lahnya. tersebut untuk menguruk proyek pembangunan di wilayah Kepala Gading, Jakarta Utara. 1 Sejumlah pengembang, katanya, banyak yang tidak mem- perhatikan kebersihan lingkungan jalan. Truk pengangkut tanah yang semestinya beroperasi mulai pukul 22.00 hingga 04.00 WIB, pada praktiknya mengangkut tanah pada siang atau sore hari. Tambahan lagi, bak pencuci yang seharusnya digunakan untuk mencuci setiap kendaraan yang akan masuk/keluar proyek, | tidak pernah difungsikan. "Tim akan terus patroli terhadap ruas | jalan yang dilewati truk tanah, atau berjaga di sekitar lokasi pro- yek," kata Camat Suparmo. (wst) 1 Pelayanan informasi "108" Jakarta melayani seluruh pelanggan telepon yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, termasuk Cibinong, Tangerang, Depok, dan Bekasi, dengan jumlah panggilan yang masuk rata-rata >100.000 panggilan setiap hari. Dari panggilan yang masuk dalam waktu yang bersamaan dapat dilayani sebanyak 160 panggilan. Sisanya, menunggu dalam antrean. Selama antre (menunggu saluran kosong), pelanggan akan mende- ngarkan suara musik dan pemberitahuan selama kurang dari 1 (satu) menit. Bila saluran telah kosong, maka yang dalam antrean otomatis panggilannya akan segera tersambung dengan operator. Kondisi yang sering terjadi adalah adanya, pelanggan yang tidak sabar menunggu dalam antrean selama 1 (satu) menit, sehingga teleponnya langsung ditutup, kemudian melakukan hubungan kembali dan masuk antrean dalam urutan paling akhir. Adalah lebih baik apabila pelanggan yang membutuhkan informasi nomor telepon dapat mencarinya dengan menggunakan Buku Petunjuk Telepon (BPT) yang telah disediakan oleh PT Telkom kepada Pelanggan EPT Telkom selalu terus meningkatkan kehandalan sarana pelayanan "108" serta kehandalan SDM yang dimiliki dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan. Demikian disampaikan, mohon maaf atas kekurangan pelayanan yang kami berikan HR Mahmur Suriadiredja Wakakandatel Jakarta Pusat Kendaraan Berat Bikin Rusak JI RTM SUDAH sekitar satu tahun terakhir ini banyak bangunan perumah- an dan pembangunan gedung bertingkat di sekitar Jl RTM dan Jl Rafran Pane (dahulu jalan Perindustrian) Kelapa Dua, Cimanggis. Sejalan de- ngan itu, kendaraan truk berat pengangkut material menggunakan jalan tersebut makin sering saja lalu lalang di situ. Akibatnya, permukaan jalan ambles, bergelombang dan terkelupas habis lapisan aspalnya. Jadi, kalau akan melewati jalan tersebut harus bisa menahan perut akibat goncangan. Kerusakan komponen kendara- an bagian bawah yang kita gunakan pun sulit dielakkan. Kami sebagai warga yang selalu melewati jalan tersebut, berharap pihak yang berwenang memelihara JI RTM dan Jl Rafran Pane dapat memperbaikinya. A Syafri Komplek PELNI Blok GVII/I Depok. Kandatel Jakarta Selatan Soal Kurang Telum di Blok M MENANGGAPI surat pembaca di Harian Berita Yudha (14/11) de- ngan judul Telum di Blok M Kurang dari Sdr Tina Armijn, Jl Batu Raya I nomor 18 Menteng Atas, Jakarta Selatan, dengan ini kami jelaskan: Di sekitar Blok M terdapat 12 unit telepon umum (telum) terdiri atas 8 unit telum coin (TUC) dan 4 unit telum kartu (TUK). Fasilitas tele- pon umum tersebut 2 unit TUC dan I TUK di lantai (lt) 6, di lt 5 terpa- sang I unit TUC, di lt 3 terpasang I unit TUC dan TUK, di lt 2 terpasang I unit TUC dan TUK, dan di lt I terpasang 2 unit TUC, dan di lt dasar masing-masing I unit TUC dan TUK Kondisi fasilitas telum tersebut hingga kini baik dan dapat ber- fungsi sebagaimana mestinya. Pengawasan secara sweeping petugas Telkom dilakukan khusus untuk kawasan Blok M minimal dua kali dalam sehari. Sehingga, kerusakan/gangguan yang terjadi pada fasilitas ter- sebut tidak akan lebih dari 1 hari. | Panggilan dinas itu, wali ko- ta, dimaksudkan untuk menge- cek kembali cara kerja Pimpro dalam melakukan pembayaran uang ganti rugi dan sejauh mana kebenaran kasus pungutan liar (pungli) tersebut. "Saya akan usut tuntas," janjinya. | 1 | Buntut Pungli Rp 10 Juta Walkot Jaktim Panggil Lurah Pondok Bambu Gangguan/kerusakan yang sering terjadi terhadap fasilitas telum yang terpasang disekitar lokasi itu, paling dominan vandalisme seperti lubang coin/kartu disumbat dengan lidi/puntung rokok. Ini mengakibat- kan telum tidak dapat diperguanakn. Berkaitan dengan hal tersebut, ada kemungkinan Saudara Tina saat menggunakan, fasilitas telum di lokasi itu dalam konidis out of order (tidak dapat digunakan). Sedangkan petugas kami yang melakukan pe- ngawasan secara sweeping belum sampai ke lokasi telum tersebut. Secara bertahap kami lakukan penambahan-penambahan fasilitas telum di lokasi strategis dan terjangkau oleh masyarakat luas. Sedang- kan untuk penambahan faslitas telum di sekitar lokasi Blok M Plaza, kami upayakan dapat terealisasi pada Minggu pertama Desember 1996. I Nyoman G Wiryanata Kakandetel Jakarta Selatan RUBRIK Faksimili terbuka bagi pembaca Berta Yudha. Saran, kaluhan, kritik, atau apalah... harap diketik dengan dua spasi atau ditulis rapi dan jelas. Kirimkanlah melalui pos ke Redaksi Berita Yudha, Jl Rawajati Timur, Komplek Kali Bata Indah Blok K 9-11. Jika melalui faksimill silakan huburg (021) 7946993. Jangan lupa lengkapilah dengan identitas resmi. Jakarta Timur, BY Wali Kota Jakarta Timur (Jaktim), H Sudarsono kemarin (25/11) mengeluarkan panggilan dinas bagi IB, Lurah Pondok Bambu, menyusul keluhan telah dikenai pungutan Rp 5 juta - Rp 10 juta/orang sehubungan ganti rugi tanah mereka yang terkena proyek jalan layan (fly over) di situ. serta membelah Jl Pahlawan Re- volusi, mengaku dipungli petu- gas antara Rp 5 juta - Rp 10 juta. Bahkan, 15 KK menolak mene- rima uang ganti rugi karena ta- kut dipungli petugas. Menurut warga, pembayaran uang ganti rugi tersebut dilaku- kan di Kantor Kelurahan Pon- dipaksa menerima potongan dok Bambu. Mereka seolah-olah yang dilakukan petugas bayar. Akan tetapi, Lurah Pondok Bambu, IB ketika dikonfirmasi mengatakan tidak tahu menahu soal pungli yang dikeluhkan warga. Sebagaimana diberitakan se- buah harian Ibu Kota, sekitar 25 "Saya tidak tahu soal itu. Se- dari 40 KK yang terkena pembe- bab yang melakukan pembaya- basan proyek jalan layang yang ran bukan Lurah, tapi Pimpro membentang antara Jl Kol dari Dinas Pekerjaan Umum Sugyono dan Jl Basuki Rachmat DKI Jakarta," elaknya. (pet) Setelah 10 Tahun Menghuni Perumnas 702 KK Belum Terima Sertifikat HGP HGP yang memang menjadi hak para penghuni. Jakarta Timur, BY Sedikitnya 702 KK yang su- dah hampir 10 tahun menjadi penghuni rumah-rumah Perum- nas Klender dan Pulogebang, Jakarta Timur (Jaktim) hingga kini belum menerima sertifikat hak guna pakai (HGP). Padahal, mereka sudah lama memasukan semua dokumen yang dibutuhkan oleh Perum Perumnas untuk memproses sertifikat HGP. Akibatnya, mere- ka renovasi rumah-rumah mere- ka terhambat. Soalnya, untuk mendapat- kan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau izin renovasi harus dilengkapi sertifikat tersebut. "Sudah hampir 10 tahun sa- ya tinggal di sini, tapi sampai sekarang belum dapat sertifikat HGP. Semua surat-surat penting yang dibutuhkan Perum Perum- nas sudah dilengkapi. Akibat- nya, saya tidak bisa merenovasi rumah," ujar seorang warga Pe- rumnas Klender yang tak mau disebutkan namanya. Kepala Cabang III Perum Pe- rumnas, Ir Latief Malangyuda ketika dikonfirmasi kemarin (25/11) di kantornya membe- narkan masih banyaknya warga yang belum menerima sertifikat Dia mengakui, sertifikat war- ga itu disebabkan karena stafnya kurang cekatan dalam mengu- rus proses penyelesaiannya. Dia minta kepada warga yang belum dapat sertifikat agar tidak resah. Sebab, untuk mengurus sertifi- kat tidak mudah, butuh waktu yang cukup lama. Hinmgga kini, lanjutnya, Pe- rum Perumnas telah mengeluar- kan 1.261 dari target sebanyak 1.963 sertifikat HGP Sisanya, 702 lembar sedang dalam proses penyelesaian. "Saya minta warga tidak re- sah. Itu hanya soal waktu, sertifi- kat pasti akan keluar," tegasnya. Selanjutnya, Latief menjelas- kan, Perum Perumnas telah membangun sekitar 11.150 unit rumah yang terdiri atas 7.227 rumah inti, 2.643 rumah seder- hana dan 1.280 flat atau rusun di Klender dan Pulogebang. Se- muanya sudah terjual. Area Perumnas Klender, ka- tanya sudah selesai dibangun. Sedangkan di Pulogebang ting- gal rusun yang belum dibangun. Rencananya, rusun tersebut a- kan dibangun segera setelah da- nanya tersedia. (pet) Diatur Perda 2/1992 Lahan TPU Terbatas, Boleh Kubur Tumpang Balai Kota, BY man 2005 idealnya sudah memil- Pemakaman jenazah di ta- iki lahan TPU seluas 700 ha. pemakaman umum Saat ini, DKI baru memiliki (TPU) DKI Jakarta boleh di- 567 ha lahan TPU. Secara ber- laksanakan secara tumpangan tahap hal ini akan diatasi oleh di kuburan yang menimal te- DTPU, katanya. lah berumur satu tahun. Ini mengingat terbatasnya lahan TPU dan pengaturannya di- dasarkan atas Perda 2/1992. Hal itu diungkapkan Kepa- la Dinas TPU DKI Jakarta, Ir H Syafril Zainuddin sebagaima- na siaran pers Biro Humas Pe- merintah DKI Jakarta hari Se- nin (25/11). Dinas TPU DKI, kata Sa- fril, sedang dan terus akan melakukan pembenahan dan penataan di semua TPU- TPU, sehingga terwujud TPU yang, layaknya seperti Taman Terbuka Hijau Indah Tertib dan Nyaman. Ini di- lakukan baik terhadap TPU golongan Islam maupun Daerah Khusus Ibu Kota TPU golongan non Islam, se- (DKI) Jakarta sebagai Ibu Kota hingga hilanglah kesan ang- negara menghadapi tahun ker. (r) Aturan Kubur Tumpang MENGUBURKAN jenazah secara tumpangan, sebagaimana diatur dalam Perda 2/1992 tentang Pemakaman Umum di Wilayah DKI Jakarta, haruslah: Di kuburan yang berumur minimal 1 tahun, Lebih dahulu mendapat izin tertulis dari keluarga ahli waris al- marhum/mah yang ditumpangi atau pihak yang bertanggung jawab. Jarak antara jenazah dan permukaan tanah minimal 1 m. Jenazah yang ditumpangkan dapat diletakkan di samping je- nazah terdahulu. Dapat dilaksanakan sistem tumpang makam, kecuali bila faktor tanahnya tidak memungkinkan (misalnya, tanahnya mengan- dung air atau mudah longsor). Retribusi izin penggunaan makam tumpangan dikenakan 25 persen dari retribusi pemakaman baru sesuai letak makam yang diklarifikasi. Besar retribusi perpanjangan izin penggunaan tanah makam: Setelah 3 tahun pertama dikenakan 50 persen dari blok tanah yang digunakan, Tiga tahun kedua dikenakan 100 persen, Tiga tahun ketiga dikenakan 150 persen, Tiga tahun keempat dan seterusnya dikenakan 200 persen, Terhadap keterlambatan permohonan perpanjangan, penggu- naan tanah makan dikenakan denda/tambahan tiap bulannya 25 persen dari retribusi blok tanah yang bersangkutan, maksi- mal sampai 200 persen. (r) 19 POLIKLINIK FRANS PASAR PALMERAH Di Palmerah tak ada pasar? Tidak demikian rupanya. Pedagang ingin cepat dijangkau pembeli, sedangkan pembeli ingin gampang menemukan keperluan yang mereka cari. Jalan pun menjadi sasaran. Maka inilahan pemandangan yang ada di Palmerah. 750 KK Tolak Angkat Kaki dari Bantaran Kali Banglio Kebon Sirih, BY Sekitar 750 penghuni bangunan di 18 Rw dalam Kelurahan Ci- lincing dan Kali Baru, Jakarta Utara (Jakut) kemarin mengirimkan 14 wakil mereka ke Komisi A DPRD DKI Jakarta untuk memprotes rencana penggusuran mereka berkenaan dengan proyek norma- lisasi Kali Banglio. Protes itu mereka sampaikan, karena penggusuran mereka tanpa kompensasi ganti rugi. Pengaduan mereka kemarin diterima dalam pertemuan dengan Komis A yang dipimpin anggota DPRD dari komisi ini, Tatang Solichin. Madrais dan Sujadi selaku juru bicara warga mengatakan, pada prinsipnya mereka tak keberatan untuk angkat kaki demi kepen- tingan proyek normalisasi Kali Banglio. Akan tetapi, ujar mereka senada, hendaknya pihak Pemda juga memperhatikan nasib para warganya dengan memberikan ganti rugi yang wajar. "Kalau kami hanya diberikan semacam uang santunan sebesar Rp 50.000, tentu kami menolaknya. Kami sudah menempati lokasi itu sejak tahun 1965," ungkap Madrais. Madrais mengklaim, berdasarkan nilai obyek pajak (NOJP) tanah, di tempatnya sudah mencapai Rp 300.000 per meter persegi. Menurut Sujadi, warga 9 Rw di Cilincing dan 9 Rw di Kalibaru sebagian besar nelayan. Mereka mengajukan tuntan ganti rugi se- suai dengan obyek pajak yang ada. Mereka menerima surat seruan dari Wali Kota Jakut sejak 18 November 1996. Batas normalisasi dari as bantaran kali, kata Madrais, awalnya di- tentukan hanya 13 meter. Tapi, kini diperluas lagi menjadi 31 meter. Padahal, hunian mereka jauhnya hanya 13 meter dari as bantaran. "Jadi dipastikan seluruh bangunan warga akan tergusur, ter- masuk untuk jalur hijau 16 meter kanan kiri," ucapnya. Menanggapi pengaduan tersebut, Komisi A melalui Tatang Solihin berjanjia akan menyampaikan persoalan ini kepada pihak eksekutif untuk ditindak lanjuti. "Mudah-mudahan keinginan warga nanti bisa dipenuhi," ucapnya. Akhir November Kepala Tramtib Jakut, Boy Firman yang dihubungi per telepon mengatakan, pelaksanaan penggusuran itu paling lambat akhir No- vember 1996. Diakui, mereka tak mungkin mendapatkan ganti rugi karena ba- ngunan warga itu berada dibantaran kali. Jadi mereka hanya men- dapatkan uang santunan sebesar Rp 50.000 per KK dari Pemda Jakut. Bantaran yang awalnya selebar 13 meter itu kini tinggal 1.5 meter gara-gara berdirinya bangunan-bangunan liar itu. "Perintah meinggalkan lokasi itu cukup melalui surat seruan wali kota. karena tanah itu tanah negara," tukas Boy. Boy membantah tuduhan warga bahwa di area itu berdiri be- berapa pabrik, seperti Bogasari, Pergudangan Kayu dan Koja Ba- hari. "Pabrik-pabrik ini berada di laut, bukan di daratan," ujar Boy menegaskan. Menurutnya, normalisasi Kali Banglio, sedianya sudah bisa dimulai Desember 1996, tapi karena adanya ulah warga tersebut terpaksa akan dimulai awal tahun 1997 nanti. (did) Disegel, 1 Panti Pijat dan 13 Dingdong Penyegelan terhadap panti pijat 'E' dilakukan jukkan izin resmi, pihak atas desakan trantib lang- dan protes warga setempat sung melaku- kan penyegel- Kantoran Hari Ini, Pembekalan Motivator Transmigrasi DKI dan Motivator (Penmot), KANWIL Deptrans dan Pemu- kalan akan dibuka pukul 08.00 kiman Perambah Hutan (PPH) WIB. Pembekalan ini meng- DKI Jakarta mengadakan pem- bekalan bagi 111 motivator tran- smigrasi se-DKI di di Gedung Transito, Jl Haji Naman nomor 1, Pondok Kelapa, Jaktim, Selasa (26/11). angkat tema Dengan Pembe- kalan Motivator Transmigrasi, Kita Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Calon Transmigran Asal DKI Jakarta. Ke-111 motivator yang men- dapat pembekalan terdiri atas 43 tokoh masyarakat dan Pe- kerja Sosial Masyarakat (PSM), 43 petugas Pos Pelayanan Tran- smigrasi (Posyantran), dan 25 orang Kandep dan Kasie di lingkungan Kanwil Transmigrasi dan PPH se-DKI Jakarta. Penceramah pada pembekal- Dari Humas Kanwil Dep- an itu dari eselon III di lingkungan trans dan PPH DKI Jakarta Kanwil Deptran dan PPH DKI Ja- diperoleh keterangan, pembe- karta dan Direktorat Penyuluhan Usai penyegelan, para petugas tramtib melanjutkan razianya ke pusat permainan dingdong. Se- banyak 13 arena dingdong milik A berikut mesin-mesin permain- annya disita petugas, karena pe- miliknya tidak dapat menujukan surat izin resmi. (don) (ken) Dinamika TIM Dalam Foto Guru-guru se-Jakarta Jumpa SEJAK didirikan tahun 1968, Taman Ismail Marzuki, Mendikbud dan Gubernur DKI (TIM) telah menyimpan banyak suka duka penyelengga- raan serta dalam proses mengelola sebuah pertunjukkan dan pameran. Untuk itu selama sebulan penuh, 15 No- vember sampai 25 Desember 1996, ratusan foto-foto per- tunjukan, pameran serta kegiatan TIM tahun 1968 sam- pai sekarang, dipajang untuk umum. "Kenangan ini tersimpan dalam dokumentasi foto TIM. Disini para pengunjung dapat melihat dan menelusuri se- jarah serta perjalanan TIM sejak didirikannya," ungkap H Muklis, Humas TIM kepada BY. Dalam pameran foto itu, tampak beberapa foto yang sudah teramat buram dan pudar dengan gambar hitam putih, serta foto kegiatan TIM yang paling baru. "Semuanya itu hasil gambar para fotografer TIM yang telah melalui regenerasi selama beberapa kali," tambah Muklis. (hmk) Jakarta Barat, BY Sebanyak 28 KK warga Rt 012/01 Komplek Botjiang yang tempat tinggalnya terkena pro- yek normalisasi anak Kali Cili- wung tidak bersedia meneri- ma ganti rugi, dengan alasa sertifikat hak milik (SHM) ser- tifikat hak guna bangunan (HGB) diagunkan di bank. Seluruh yang terkena pro- yek tersebut 125 KK. Panitia Pengadaan Tanah Kota (P2TK) menetapkan warga yang belum atau tidak memiliki sertifikat atas tanahnya seperti HM, HGB atau sertifikat lainnya, maka ganti rugi yang ditetapkan atas tanah mereka sebesar harga untuk tanah negara. Sertifikat Masih Diagunkan, Warga tak Mau Terima Ganti Rugi tersebut sedang diagunkan di bank. Saya belum bisa meng- ambilnya," kata Mulyono. Atas keadaan demikian, me- lalui Kepala Kelurahan Mangga Besar, H Asep Raswin, kemarin (25/11), pihak P2TK mem- berikan waktu kepada warga yang sertifikatnya diagunkan untuk segera memperlihatkan kebenaran atas sertifikat ter- sebut selambat-lambatnya 14 hari terhitung mulai tanggal 25 November 1996. "Ini merupakan kepenti- ngan umum. Tidak bisa dita- war-tawar lagi. Jika dalam waktu tersebut warga tidak menunjukkan kesungguhan, maka ganti rugi yang diberikan sesuai dengan keputusan ter- sebut (disamakan untuk tanah negara, Red)," kata Asep. Di lain pihak, warga yang be- lum mengambil ganti rugi me- negaskan bahwa mereka me- miliki sertifikat yang diminta panitia. "Akan tetapi, sertifikat SELASA, 26 NOVEMBER 1996 2 Panti pijat tradisio- nil "E" milik Ny E (40) di Jl Raya Pondok Kela- pa, Kelurahan Pondok Kelapa itu, disegel kare- na beroperasi tanpa di- lengkapi izin operasi dan diduga telah dijadi- kan ajang transaksi seks. Seperti halnya panti pijat tadi, ke-13 tempat permainan dingdong milik A (40) yang di- segel kemarin, juga ti- dak dilengkapi surat izin operasi. 4 difan, dan 10 meja. Selain itu yah Jakpus. Bachtiar, staf Tramtib Pemda juga disita minuman yang me- Jaktim mengatakan, penyegelan ngandung alkohol di antaranya terhadap panti pijat "E" dilaku- 21 botol bir hitam dan 16 botol kan atas desakan dan protes anker bir. warga setempat. Sebab, menurut warga, pelayanan jasa pijat tra- disional itu hanya topeng. "Di- sinyalir, juga melakukan praktik prostitusi," katanya. Operasi yang dilaksanakan pukul 10.00 WIB itu, sempat membuat kaget para wanita pe- Senada dengan Mulyono, warga lainnya juga menolak menerima ganti rugi sebagai- mana ditetapkan panitia. "Ru- gi dong kalau kami harus me- nerimanya, kami memiliki sertifikat," pendapat beberapa warga senasib Mulyono. Sebenarnya, mereka telah menunggu selama 4 tahun se- jak pengukuran tanah dan ba- ♦ Jakarta Timur, BY mijat yang sedang duduk-duduk Panti pijat tradisional "E" diruang tamu menunggu pe- dan 13 tempat permainan ding- langgannya. Begitu petugas da- dong di kawasan Cakung, Jakar- tang, mereka langsung lari ber- ta Timur (Jaktim) disegel dalam hamburan keluar lewat pintu operasi penertiban yang digelar belakang. Tak satupun dari me- Tramtib Jaktim, kemarin (25/11) reka berhasil ditangkap petugas. Waduk Sepur yang memiliki debit air 5 ribu siang. Saat itu me- meter kubik per detik, dilengkapi tiga pompa air, mang sedang yang digunakan untuk membuang air sungai ke tidak ada tamu. laut, saat pasang naik. Karena pe- miliknya tidak bisa menun- MENDIKBUD Wardiman Djojonegoro dan Gubernur DKI Jakarta, Surjadi Soedirdja pagi ini (26/11) akan mengadakan pertemuan dengan 5.000 guru se-Jakarta di Gedung Tenis Tertutup, Senayan. Keputusan P2TK Nomor 333/1996 GANTI rugi atas tanah dan bangunan yang terkena proyek normalisasi anak kali Ciliwung dinaikkan lebih dari 100 persen. Rinciannya: • Pertemuan untuk memperingati HUT PGRI itu dimaksudkan untuk menjalin kerja sama antar guru dalam meningkatkan keta- hanan sekolah dan disiplin sekolah, terma- suk upaya penanganan perkelahian pelajar yang sering terjadi di Jakarta. Dalam kesempatan ini juga akan diada- kan penyuluhan tentang peran para guru dan siswa dalam ikut menyukseskan Pemilu 1997. (udi) Tanah (Rp/m persegi) • Tanah Negara: Rp 32.500 menjadi Rp 70.000/m persegi. • Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (HM) Rp 280.000. • Tanah Adat Rp 525.000. • Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Rp 224.000. • Tanah dengan Sertifikat Hak Pakai (HP) Rp 126.000. Tanah tanpa perpanjangan HGB Rp 168.000. • Tanah tanpa perpanjangan HP Rp 140.000. Bangunan (Rp/m persegi) Bangunan permanen khusus Rp 300.500. Bangunan permanen biasa Rp 203.100. Bangunan semi permanen Rp 120.000. Bangunan biasa Rp 100.000. Bangunan darurat/gubuk Rp 65.000. Pagar (Rp/m persegi) Lokasi-lokasi yang akan dilengkapi pintu air ini antara lain waduk Cilincing. Semper, dan Muara Karang. ngunan mereka untuk kepenti- ngan proyek normalisasi anak kali Ciliwung Pagar tembok permanen Rp 60.000. Pagar semi permanen Rp 40.000. ● • Tanaman keras berbuah Rp 45.000/pohon. ♦ Sambungan telepon (yang dipasang sebelum 1983) Rp 760.000/unit Sambungan listrik (yang dipasang sebelum 1983) Rp 220/ watt. (ikh) Kabag Humas Pemda Jakut, Drs HM Napis SH. kemarin (25/11) mengatakan, saat air surut pintu dibuka dan saat pasang naik, pintu ditutup. Ke- mudian, air sungai dipompa dan dibuang ke laut. Pintu-pintu tersebut, katanya, efektif untuk, nusia. mengurangi genangan banjir di Jakut. Direncana- kan, semua muara sungai akan dilengkapi pintu air. Berkaitan dengan upaya mengatasi banjir di Jakut, Kepala proyek PWSCC (Pengembangan Wi- layah Sungai Ciliwung-Cisadane). Ir Siswoko, di- dampingi staf pemda Jakut bersama wartawan meninjau waduk Kali Sepur dan Kali Krukut di Ancol, kemarin (25/11). Para warga Kelurahan Mangga Besar, Tamansari, Jak- bar, memang mendapatkan ganti rugi lebih dari 100 per- sen harga normal. Hal ini ter- tuang dalam Keputusan P2TK nomor 333/96 tanggal 13 A- gustus 1996 tentang besarnya harga ganti rugi tanah dan ba- ngunan untuk normalisasi anak kali Ciliwung. (ikh) Atasi Banjir, Jakut Gunakan Polder Jakarta Utara, BY Pemda Jakarta Utara (Jakut) menerapkan sis- tem polder (waduk dan pompa) yang dilengkapi pintu air di setiap muara sungai, untuk menatasai banjir yang disebabkan oleh naiknya pasang air laut. pada Desember 1996, memiliki debit air 15 meter kubik per detik. Waduk ini juga dilengkapi tiga pompa air. Penanganan Banjir DKI Di depan aparat pemda Jakut dan wartawan, Ir Siswoko mempresentasikan upaya penanganan banjir di DKI. Menurutnya, 50 persen 65 ribu ha luas wila- yah DKI Jakarta, berada di dataran yang rawan banjir Penyebabnya, faktor alam dan faktor ma- Faktor alam di antaranya, letak Jakarta di da- taran rendah yang menjadi muara 13 sungai, terja- dinya penyempitan aliran sungai di bagian hilir, sedimentasi cukup besar di bagian muara dan pengaruh pasang air laut. Sedangkan faktor manusia meliputi, berkem- bangnya dataran rendah (dataran banjir) menjadi pemukiman, berkembangnya daerah hulu yang kurang didukung upaya konservasi sumber air. berkurangnya luas daerah resapan air, dan ku- rangnya pemahaman masyarakat mengenai ban- jir, dan penanganannya. Menurut Siswoko, upaya Pemda DKI meng- atasi terjadinya banjir, di antaranya membangun polder, perbaikan alur sungai, interkoneksi (so- detan) sungai, membangun banjir kanal, dan - Waduk Krukut, yang direncanakan rampung membangun pintu air pasang. (ian) Dana ZIS Jakpus Diminta Sepenuhnya Kembali ke Jakpus an tempat usa- Jakarta Pusat, BY sabilillah, yakni untuk 12 masjid, 23 musala, 67 ha gelap itu Wali Kota Jakarta Pusat (Jakpus), H Abdul majelis taklim 67 buah, dua Madrasyah Diniyah, menyita Kahfi meminta dana zakat, infak, dana sedekat 27 yayasan keagamaan. barang-barang (ZIS) yang dikumpulkan di wilayahnya, pengelo- seperti 7 kasur, laan dan pemanfaatannya dikembalikan ke wila- dan Kahfi mengakui. Kualitas dan kuantitas petu- gas Bazis baik di tingkat kelurahan maupun keca- matan, masih terlalu rendah. Pengumpulan ZIS di tahun 1996-1997 sudah terkumpul sebesar Rp 628.178.400. Ini meningkat dibanding Rp 548.629.150 di tahun 1995-1996. "Ini semua mengingat di wilayah Jakpus ba- nyak sekali jumlah kegiatan keagamaan, sabili- llah," kata wali kota saat kunjungan kerja Wagub DKI Bidang Kesra, RS Museno di Ruang Pola Pemda Jakpus, kemarin (25/11). Di wilayah Jakpis terdapat 366 masjid, 523 musala, 688 majelis taklim, dan 80 Madrasyah Diniyah. Secara komulatif pengumpulan ZIS tahun 1995-1996 mengalami penurunan Rp 182 Juta (2,78 persen) dibandingkan dengan ZIS tahun biaya pembinaan kegiatan keagamaan sektor 1994-1995 sebesar Rp 7 miliar lebih. (r) Dari hasil pengumpulan ZIS tahun 1995-1996 sebesar Rp 548.629.150, kata wali kota, akan dise- rahkan sebesar Rp 140.000.000 sebagai bantuan Wagub RS Museno mengatakan, salah satu sumber dana yang cukup potensial dan halal, yaitu dari ZIS yang dikelola para wali kota, camat dan lurah serta pimpinan unit/satuan kerja. Dari sini terkumpul dana ZIS Rp 6,576 miliar