Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4 24 VE Berita Yudha Berita Yudha Pjs. Pemimpin Umum : Brigjen TNI Drs H Robik Mukav Wk. Pemimpin Umum I : Ir Daryatmo Mardiyanto Wk. Pemimpin Umum II Pemimpin Redaksi : Soedibyo Nichlany, MBA : H. M. Soegeng Widjaja (Alm) Pjs. Pimpinan Perusahaan : Ir Bambang Riyadi Soegomo Wk. Pimpinan Perusahaan : Ir Rudy Setyopurnomo, MM, MPA, MSM -s MEMPERTINGGI KETAHANAN DAN PERJUANGAN NASIONAL INDONESIA Alamat Redaksi/klan/Sirkulasi: Jl. Rawajati Timur Komplek Ka- libata Indah Blok K 11 Jakarta Selatan Telepon: 7947001 (HUNTING), 7993884, 7946994, 7946995 Hotline Redaksi: 7989088, Fax Redaksi: 7948983, Hotline Iklan: 7947860, Fax Ikdan: 7989058 Pengaduan Langganan/Ber- langganan: 7989059 ISSN: 0852-6583 Penerbit PT Berita Yudha Press Jakarta. Izin Terbit No. 041/SK/Menpen/SIUPP/A/-7/1986 Tg. 15 Februari 1986. Bank BRI Kebayoran Baru, Bank Bumi Daya Kebayoran Baru, BNI 1946 Kebayoran Baru. Giro Pos No 12770 No Telex 47174 Yudha ia Harga Iklan: Iklan Umum Rp 6.000,-/mm kolom. Ikdan Duka Cita Rp 3.000,- Iklan Keluarga Rp 4.000,-/mm kolom. Iklan Mini: Rp 3.000,-/ baris (maksimum 10 baris). Iklan Kuping halaman muka (1 kolom x 50mm) Rp 720.000,- Iklan Berwama (full color) Rp 12.000/mm ko- lom. Iklan 2 wama Rp. 8.000,-/mm kolom. (Harga tersebut belum termasuk PPn) Harga langganan: Rp 13.000,-/bulan Harga eceran dalam kota Rp 500,-/eks. Harga langganan luar kota ditambah ongkos kirim. Dicetak oleh Percetakan PT. Golden Web Jakarta, Isi di luar tanggung jawab percetakan. EDITORIAL Sutiyoso Untuk Kota Jakarta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta da- lam Sidang Paripurna Selasa pekan ini telah memilih dengan suara terbanyak Mayor Jenderal TNI Sutiyoso sebagai Guber- nur DKI untuk periode 1997-2002. la akan menggantikan Gubernur Surjadi Soerjadi yang su- dah habis masa bhaktinya dan akan dilantik Oktober 1997 men- datang. Sejak dulu, posisi Gubernur DKI Jakarta memang terbilang istimewa. Dialah pemimpin dari sebuah kota yang dihuni para pemimpin tertinggi. Kalau semula Jakarta dipimpin seorang walikota, seperti pada zaman Walikota Soewirjo dan Soediro tahun 1950-an, maka sejak medio tahun 1960-an Ibu Kota dipimpin seorang Gubemur. Bahkan pernah, suatu waktu Gubernur Jakarta Ra- ya dijabat rangkap oleh Menteri Dalam Negeri Mayjen TNI dr Soemarno. Sebagai Ibu Kota RI yang terus dibangun dan berkembang tentu saja Jakarta terus tumbuh. Kota besar yang sempat dige- lari "The Big Village" itu secara pasti tumbuh menjadi Kota Me- tropolitan, bahkan tidak lama lagi akan mencapai Kota Mega- politan, karena jumlah penduduknya akan mencapai di atas 12 juta jiwa setelah tahun 2000. Bersamaan pertambahan penduduk, sudah dapat diduga, bahwa di masa depan, DKI Jakarta akan sarat dengan tanta- ngan dan tuntutan dinamika pembangunan perkotaan. Tanta- ngan masa depan itu, menurut para ahli perkotaan dari United Nations Fund for Population Activities (UNPFA) seperti Salah El-Shaks, Thomas Clark dan James Hughes, akan meliputi empat hal, yakni bertambahnya jumlah pemukiman di perko- taan, meluasnya batas serta pengaruh perkotaan ke daerah pedalaman yang padat, berubahnya kota-kota besar menjadi kota raksasa dan meningkatnya perubahan tata-ruang serta permintaan akan pekerjaan di bidang industri dan jasa. Derasnya arus urbanisasi, membuat Jakarta tak mampu la- gi menampung penduduk di pemukiman yang layak. Akhirnya lahir pemukiman kumuh di sejumlah tempat di Jakarta. Untuk mengatasi masalah pemukiman, para pengembang lalu mulai mencari alternatif dengan membangun perumahan di kawasan pinggir atau di luar Jakarta seperti tampak di Bogor, Tanggerang dan Bekasi. Begitu pula arus urbanisasi yang demikian deras membu- tuhkan banyak lapangan kerja baru. Sayangnya, perkemba- ngan industri yang menawarkan lapangan kerja, masih juga terpusat di sekitar kota-kota besar. Di bidang transportasi, kebutuhan angkutan menjadi tak se- banding dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Akibatnya, banyak penumpang yang tak terangkut, dan kemacetan pun terjadi di mana-mana. Usaha untuk mengatasi masalah angku- tan ini bukannya tidak dilakukan oleh Pemda DKI. Pemda, mi- salnya, sudah berupaya memperbanyak angkutan untuk me- menuhi berbagai rute, ditingkatkannya frekuensi perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) dan KRD (Diesel) dan rencana pemba- ngunan Mass Rapid Transportation. Sementara penggunaan mobil-mobil pribadi dibatasi dan mendorong orang menggunakan angkutan umum. Sistem yang ada ditingkatkan efisiensinya. Tidak kurang pentingnya adalah meningkatkan disiplin warga, di mana pun berada. Mematuhi peraturan dan ketentuan akan selalu menghasil- kan ketertiban dan kelancaran. Keamanan pun dengan demi- kian dapat lebih dipelihara. Dengan sejumlah catatan mengenai tantangan yang diha- dapi Jakarta itu, kita yakin Gubernur DKI yang baru Sutiyoso a- kan dapat melanjutkan apa yang sudah dicapai Gubernur Sur- jadi Soedirdja, bahkan perlu ditingkatkan lagi.*** Pojok Harga cat diperkirakan naik Bukan naik, tapi disesuaikan melambungnya dolar Musim hujan, diprediksikan bulan November 1997 Tanda-tanda alam bisa diprediksi, tapi rupiah anjlok kok tidak Wakil Ketua DPR Soerjadi: Pikiran "berkotak-kotak" harus ditinggalkan Kalau pikiran bercabang-cabang, apa harus dipertahankan? Mayor Joki SUARA PEMBACA Surat untuk Suara Pembaca, hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku. Berita Yudha tidak mengembalikan surat-surat yang diterima. ABRI-Sipil, Mengapa? lainnya mengatakan sipil siap, dan itu sudah dibuktikan Bung Karno. Meski di sana sini masih ada kekurangannya. Rakyat Masih Percaya Komnas HAM OLEH SYARIFUDDIN MALIAN Tencengangkan. Itulah kata Komnas HAM juga yang menilai "Pernyataan Pak Lopa tidak ada sang- kut pautnya dengan Komnas HAM, te- tapi sudah merupakan pendapat pri- badi." Apalagi, menurut Rektor Uni- versitas Diponegoro Semarang ini, masyarakat banyak berharap pada Komnas HAM. M yang tepat untuk mengo- mentari ide Sekjen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Prof Baharuddin Lopa yang menyarankan agar organisasi pembela hak asasi manusia yang dibentuk ber- dasarkan Keputusan Presiden No 50 Tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993 itu, di- bubarkan. Apa pasal? Mantan Dirjen Pema- syarakatan ini ternyata kesal. "Saya akan mengundurkan diri dan mem- bubarkan Komnas HAM apabila reko- mendasinya tidak diterima pemerin- tah." Itulah katanya saat memberikan ceramah di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga-Jateng, Sab- tu, 6 September lalu. Wajarkah Lopa mengeluarkan per- nyataan seperti itu? Atau sekadar ke sal dan ngambek seperti komentar Wakil Ketua DPR MPR RI, Buya Ismail Hasan Metareum yang juga Ketua Umum DPP PPP ? Apalagi, Lopa me- rasa bahwa banyak rekomendasi dari Komnas HAM yang merupakan te- muan dari lapangan atau pun laporan dari masyarakat tentang suatu kasus agar segera dituntaskan secara adil, namun ternyata kurang dipedulikan pemerintah. Memang, Baharuddin Lopa dike- nal gigih memperjuangkan kepenti- ngan orang banyak. Terlebih berkaitan "hal miring" di tengah masyarakat. Misalnya, soal korupsi. Itu dibuktikan ketika menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Di daerah asal Sultan Hasanuddin itu, yang juga tanah kelahirannya, pria Mandar yang tercatat sebagai bupati termuda yang pernah menjabat di negeri kita ini (Bupati Majene, Sulsel), mengobrak- abrik pengusaha dan oknum birokrasi yang terlibat korupsi. Berbagai kasus berhasil disidangkan. Adakah upaya Lopa memperjuang- kan hak asasi manusia di negeri ini, tak seberhasil saat memberantas ko- rupsi di Sulsel itu? Bisa jadi, itu pera- saannya. Walau, secara nyata, tak se- mua temuan Komnas HAM tak digu- bris pemerintah. Misalnya, "Insiden Jumat" di Banjarmasin. Kasus tersebut kini sedang digulirkan pengadilan se- tempat. Lantas mengapa Lopa ngam- bek ? Padahal, ia sendiri mengakui bahwa kondisi HAM di negeri kita su- dah cukup baik yakni adanya political will untuk memasukkan HAM sebagai salah satu ketetapan MPR periode mendatang. Makanya, terasa ada benarnya jika pernyataan pembubaran itu ditang- gapi Prof Dr Muladi SH -anggota 752 1ur Tampaknya, bukan hanya rakyat banyak yang tak sepakat jika Komnas HAM dibubarkan. Lagipula, saat ber- dirinya, walau awalnya dicurigai tak memperhatikan kepentingan rakyat kecil, ternyata dalam perjalanannya, lebih banyak memperhatikan kepenti- ngan masyarakat bawah. Itulah yang menjadi harapan masyarakat. Malah, walau bersifat hukum, yang biasanya dibeberkan ke YLBHI (Yayasan Lem- baga Bantuan Hukum Indonesia, sam- pai ke soal politik, rakyat mengadu ke Komnas HAM. Lalu jika Komnas HAM dibubarkan, ke mana lagi rakyat mengadu? Perasaan rakyat itulah yang juga merasuki Menteri Pertahanan dan Ke- amanan (Menhankam) Jenderal TNI Purn Edi Sudrajat yang langsung me- nyatakan ketidaksetujuannya atas usu- lan pribadi Baharudin Lopa agar lem- baga HAM itu dibubarkan. "Jika Lopa berpendapat seperti itu, bukan berarti yang lainnya juga menyatakan de- mikian. Jika seseorang mengatakan be- gitu, bukan berarti apakah yang lain ju- ga menyatakan begitu, kan tidak ?" be- gitu katanya seperti dimuat Berita Yu- dha (9/9) lalu, usai Sidang Paripurna persetujuan empat RUU bidang Han- kam, Senin awal pekan ini di Jakarta. Jangan Saling Curiga Walau pemerintah sudah berusaha keras memenuhi semua harapan rak- yat, tentunya tak semua langsung ter- kabulkan bagai segampang membalik telapak tangan. Namun, tampaknya Lopa menilai, pemerintah tak meng- gubris laporan Komnas. Dan akhir- nya, seperti telah terjadi kecurigaan bahwa pemerintah tak serius membe- la hak-hak manusia. Dengan demikian antara negara yang satu dengan yang lain hampir ti- dak kentara lagi batas-batasnya dan berita di sebuah negara akan cepat me- nyebar dan diketahui oleh negara lain meski beribu-ribu mil jauhnya tanpa satu pun negara mampu menghalangi atau membendung derasnya arus in- formasi tersebut. Tampaknya, patut direnungkan pe- negasan Ketua Umum Lembaga Peng- kajian Strategis Indonesia (LPSI), Ru- dini, bahwa Lembaga Swadaya Ma- syarakat (LSM) dan pemerintah kira- nya jangan ada saling curiga. Justru keduanya harus menjadi mitra serasi sehingga bisa membangun bersama demi kepentingan lebih besar. Rhai hari ini, 11 September, genap berusia 52 tahun, seusia Negara Republik ini sendiri. Dalam usia yang termasuk sepuh, RRI telah menjadi ba- gian dan mewarnai hingar-bingarnya wajah Revolusi Indonesia. RRI turut menjadi saksi jatuh bangunnya kabinet yang satu ke kabinet berikut sebelum rampungnya tugas-tugas yang diem- bannya pada pemerintahan Orde Lama. adio Republik Indonesia (RRI) sih bisa menikmati siaran radio yang dipancarkan sepanjang indera pende- ngaran mereka tidak terganggu. Di samping itu radio juga bisa berfungsi menjadi "companionship", teman setia di sela-sela rutinitas kerja atau sedang mengerjakan kesibukan lain tanpa mengenal waktu dan tempat. Misi dan peran yang diemban RRI bukan semata-mata hanya sebagai me- dia informasi, pendidikan dan hibu- ran, tetapi adakalanya ia harus tampil sebagai alat propaganda bila keadaan menghendaki demikian maupun se- bagai media pembangunan. Keefektifan dan luasnya daya jang- kau siaran radio yang dipancarkan menyebabkan radio mempunyai ke- kuatan dan mampu membentuk atau menghimpun opini publik. Oleh kare- na itu, radio sering disebut sebagai ke- kuatan kelima (the fifth estate). Maka tidak mengherankan bila radio pada masa revolusi fisik dan kurun waktu Pemerintahan Orde Lama diperguna- kan sebagai alat propaganda untuk mempengaruhi dan mencari duku- ngan masyarakat. Alvin Toffler dalam bukunya Third Wave pada tahun 1980-an pernah me- ramalkan pentingnya teknologi infor- masi ini. Ia mengatakan, setelah dunia dirambah Gelombang Pertama berupa teknologi pertanian dan berlanjut de ngan Gelombang Kedua berupa tekno- logi energi, maka pada Gelombang Ke- tiga terjadi teknologi informasi. Dalam kondisi ini, dunia berada dalam status total information war, di mana pada era ini arus informasi dan transportasi akan menjadi primadona. Tampaknya, komite anti korupsi dibutuhkan. Sebab, wibawa pemerintah harus ditegakkan atas sikap-sikap oknum yang tak bertanggungjawab. Lagi pula, masyarakat kini terlalu yakin, korupsi dan kolusi sangat marak di negeri kita. Makanya, untuk mengembalikan citra dan kewibawaan pemerintah, saatnya komite anti korupsi itu didirikan. Agar, masyarakat kembali yakin bahwa ada political will untuk memberantas korupsi dan kolusi. Di masa penjajahan Belanda mau pun pendudukan Jepang di Indonesia, radio merupakan salah satu alat pro- paganda yang paling diperhitungkan. Bahkan ketika Jepang berkuasa di In- donesia, pengamanan terhadap sta- siun radio baik radio swasta maupun non pemerintah mendapat prioritas utama. Beberapa kantor radio seperti NIROM (Nederlands Indische Radio Omroep Maatschapij) yang telah ber- diri sejak 1934 dan Perserikatan-per- serikatan Radio Ketimuran (PPRK) dan sebagainya untuk sementara wak- tu dibekukan. makalahnya yang bertajuk "Hubu- HREOC (Human Rights and Equal ngan ABRI dan Lembaga Swadaya Masyarakat" pada seminar sehari ber- tema Pengembangan Peran Serta Ma- syarakat dalam Civil Society di Ge- dung Dwi Warna Lemhanas Jakarta, Senin lalu. Diakui Rudini, komuni- kasi antara pemerintah termasuk ABRI dan LSM masih kurang serasi. Adakah kekurangserasian itu ter- masuk terjadi pada Komnas HAM de- ngan pemerintah? Tampaknya tidak. Sebab, selama ini pemerintah, terma- suk ABRI tak pernah menghalangi tim Komnas HAM mengusut kasus-kasus yang diperkirakan mengandung pe- langgaran HAM. Sehingga, masyara- kat makin percaya bahwa lembaga pembela hak asasi manusia itu tak di- dikte pemerintah, lalu lebih banyak mengadukan nasibnya-termasuk ka sus tanah-kepada lembaga ini. Maka- nya, jika Lopa tetap ngotot dan ngam- bek merasa pemerintah tak menggu- bris laporan Komnas, sama halnya ji- ka mengaitkan penegasan Jenderal Purn Rudini bahwa masih ada kecuri- gaan. Padahal, kecurigaan itulah yang mesti ditepis untuk membangun bangsa menghadapi era globalisasi. Opportunity Commission --atau Ko- misi Hak Asasi Manusia dan Persama- an Kesempatan). Apa yang menarik dalam perban- dingan dengan HREOC Australia yang lahir 10 Desember 1981 itu? Tak lain bahwa menurut UU (undang-yang berlaku di negara Kanguru itu), ma- syarakat yang merasa punya masalah di bidang HAM memang harus ber- urusan dengan HREOC dulu. Kasus rakyat Australia, tidak bisa langsung diajukan ke pengadilan sebelum di- proses HREOC. Sementara proses pengajuan per- mohonan atau klaim tentang HAM ke HREOC, cukup sederhana yakni pe- mohon tidak harus mendatangi kantor tersebut secara langsung. Pengadu atau pela baik perorangan mau- pun kelompok, yang diharuskan membuat pengaduan secara terulis dan ditandatangani, bisa mengajukan pengaduan melalui surat atau faksi- mil. Setelah itu, pelapor boleh mena- nyakan proses aduannya melalui tele- pon. Dan selanjutnya, HREOC berke- wajiban menjawab atas pengaduan tersebut, apakah sudah masuk, sedang diproses, atau ditolak. Ada pun semua laporan yang masuk, melalui penyari- ngan. Apakah layak atau tidak, dan di- nilai benar-benar berkaitan masalah HAM sebagaimana yang sudah dite- tapkan organisasai dan UU mereka. Perbandingan Dengan HREOC Australia Komnas HAM, dipimpin Wakil Ke- "LSM dan pemerintah/ABRI harus tua I Ny Miriam Budiardjo dengan tiga bekerja sama saling mendukung da- anggota lainnya, Marzuki Darusman, lam azas kekeluargaan dan kebersa- Clementino dos Reis Amaral, dan Soe- maan sehingga akan memperkuat in- giri, pernah melakukan studi banding Memang, tak bisa disamakan anta- terelasi keduanya dalam pemba- ke komisi hak asasi manusia di Aus- ra Komnas HAM dengan HREOC. Ta- ngunan bangsa," ujar Rudini dalam tralia yang dikenal dengan sebutan pi, jika ditilik kegelisahan Lopa soal ngaruhi masyarakat yang kini lebih Rakyat Butuh Komnas HAM Menilik ide komite anti korupsi yang juga dibutuhkan masyarakat, ada beberapa benang merah yang persep- sinya bisa disamakan dengan Komnas HAM. Setidaknya, sebagai pembena- han lembaga hak asasi manusia terse- but. Katakanlah, seperti yang telah di- lakukan Komnas yakni mengumum- kan hasil ke media massa. Dan tam- paknya, upaya ini juga sangat mempe- Sekali Di Udara, Tetap RRI OLEH SULARDI rita, acara seremonial dan penerangan memiliki porsi yang lebih tinggi dari program acara lainnya. Dan di tengah pergumulan radio di era kesejagadan, mau tidak mau masing-masing radio siaran dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas, baik mutu siaran, inovasi-inovasi baru dalam bentuk program acara, peralatan pendukung siaran maupun sumber daya manusianya serta mengembangkan sikap profesional di bidangnya masing-masing. Sebagai pengamat "pinggi- kiri-kanan, muka-belakang, hi- berwarna-warni, atau pakaian ran", rasanya saya juga ingin u- tam-putih, A-Non A, Jawa-Non seragam satu warna. run rembuk atau mungkin berte- Jawa, dan lain sebagainya? Di riak. Tapi karena orang "pinggi- tengah arus pemikiran yang se- ran", saya memilih untuk berte- makin menjagat, mengapa kita riak dari pinggiran saja. Tapi justru berputar mundur, lalu di- percayalah, meski berteriak dari seret-seret untuk masuk gang. pinggiran, namun saya ingin bukannya sebaliknya: melihat bersuara di tengah. Artinya, ti- segalanya dalam cakrawala yang dak mempersoalkan dikhoto- luas? misme yang kadang makin me- najam itu, bahkan cenderung bulsyit. KAMIS, 11 SEPTEMBER 1997 = 5 M Supryatna Jl Belanak, Jakarta Timur ditanggapi atau tidaknya laporan yakin terhadap eksistensi Komnas Komnas HAM atas berbagai kasus di HAM sebagai pengayom dan penyalur Indonesia, mungkin tata cara pelapo- aspirasi masalah HAM. ran dan penanganan Komnas HAM terhadap suatu kasus, perlu direvisi atau lebih diperbaiki. Misalnya, Kom- nas HAM bisa mendampingi pelapor ke pengadilan. Pembenahan lain, yakni rambu- rambu yang membatasi Komnas HAM jika itu memang ada. Walau, tak ada secara tertulis bahwa keberadaannya untuk kepentingan pemerintah sema- ta dan itu telah dibuktikan dalam memperjuangkan masalah HAM yang menimpa masyarakat banyak. Sehing- ga, seperti kasus Timika dan Timor Ti- mur yang dituntaskan Komnas HAM, merupakan bukti bahwa tak ada ram- bu yang menekan. Tapi, mengapa lan- tas Lopa "mutung" menilai pemerin- tah tak menggubis hasil temuan Kom- nas HAM? Seperti pendapat Buya Is- mail dan Muladi, maka pantas dikata- kan bahwa itu hanya komentar priba- di dari Baharuddin Lopa. Walau ada usulan pembubaran, tampaknya rakyat tetap menginginkan keberadaan Komnas HAM yang nyata- nyata tak dipenuhi rambu-rambu dan semata menguntungkan pemerintah. Namun, untuk kepentingan rakyat banyak dan juga pemerintah. Karena, setidaknya rakyat tetap percaya bahwa Komnas HAM adalah lembaga pem- bela hak asasi manusia yang diberikan pemerintah untuk melindungi rakyat, sekaligus memberi citra positif kepada pemerintah atas political will mena- ngani soal-soal HAM di Tanah Air. Maka, kini saatnya kita berhenti tercengang atas usulan Sekjen Kom- nas HAM Baharuddin Lopa. Sebab, kenyataannya: pemerintah dan rakyat masih percaya Komnas HAM. Penataan Pohon Yang Nyaman Pentingnya Komite Anti Korupsi Setelah Komnas HAM hadir di ne- geri kita, harapan untuk menyandar- kan pengaduan oleh rakyat, menda- patkan titik terang. Itu sebabnya, kebe- radaan lembaga hak asasi manusia itu dirasa sangat membantu masyarakat yang punya masalah, terlebih dengan pemerintah. Malah, rakyat pun kian merasa perlu adanya komite lain yang tugasnya ham- pir sama dengan Komnas HAM, mi- salnya komite anti korupsi. Ide ini pun kerap bergulir, apalagi saat kampanye pemilu lalu mencuat atas keinginan Golkar dan OPP lainnya memberantas korupsi dan kolusi. Tampaknya, komite anti korupsi di- butuhkan. Sebab, wibawa pemerintah harus ditegakkan atas sikap-sikap ok- num yang tak bertanggungjawab. Lagi pula, masyarakat kini terlalu yakin, korupsi dan kolusi sangat marak di negeri kita. Makanya, untuk mengem- balikan citra dan kewibawaan peme- rintah, saatnya komite anti korupsi itu didirikan. Agar, masyarakat kembali yakin bahwa ada political will untuk memberantas korupsi dan kolusi. Namun, untuk membuktikan ke- sungguhan pemerintah memberantas korupsi, haruslah ditangani orang di luar birokrasi. Atau mereka yang su- dah tak lagi sebagai birokrat, seperti halnya di Komnas HAM. Selain itu, ji- ka ada temuan maka segera diumum- kan lewat media massa. Kalaupun o- rang bersangkutan keberatan atas pra- duga tak bersalah, komite segera me- nuntaskannya di jalur hukum bahwa temuannya bukan fitnah. Dan komite tak boleh memakai jalur hukum untuk membuktikan kecuali jika orang ber- sangkutan menginginkannya. da misi untuk dapat memotivasi ma- syarakat serta menampung, menya- lurkan pendapat masyarakat yang po- Untuk program siaran nasional sitif dalam menunjang program dan ke- dan daerah, berita-berita penerangan bijaksanaan Pemerintah serta mendis- dan pendidikan memperoleh jatah se- tribusikan hasil-hasil pembangunan ke kitar 14-15 persen, sementara di Ibu seluruh pelosok penjuru. Selain men- Kota hanya 5-8 persen. Namun ini ti- jalankan fungsi top-down (pendistribu- dak berarti bahwa peran propaganda sian berbagai kebijakan pemerintah), benar-benar tidak disentuh lagi oleh RRI juga dapat menjadi jembatan un- RRI. Karena masih hadirnya program tuk menyalurkan aspirasi masyarakat acara Saluran Luar Negeri yang dipan- ke pemerintah (bottom-up). seba- carkan dalam sembilan bahasa asing, gaimana yang dikemukakan Direktur secara tidak langsung RRI masih ber- RRI, Suryanta Soleh minggu lalu. ada pada jalur tersebut. Beralihnya pe- ran RRI sebagai media pembangunan ini bisa dimengerti, mengingat strategi Pemerintah Orde Baru bukan lagi proklamirkan kemerdekaannya, RRI penculikan para jenderal, sasaran uta- bih pada pembangunan ekonomi. Begitupun ketika Indonesia mem- waktu yang tidak begitu lama setelah stressing pada bidang politik, tapi le- mutu siaran, inovasi-inovasi baru da- berjasa besar dengan turut serta me- ma kaum pemberontak adalah me- Pentingnya memberdayakan ma- lam bentuk program acara, peralatan nyebarluaskan berita kemerdekaan nguasai RRI untuk mempengaruhi syarakat pedesaan karena komposisi pendukung siaran maupun sumber yang 'diselundupkan' dan dibacakan rakyat agar mendukung dan membe- mereka memang lebih besar ketim- daya manusianya serta mengembang- Yusuf Ronodipuro dalam bahasa Indo- narkan tindakan yang dilakukannya. bang yang tinggal di perkotaan mem- kan sikap profesional di bidangnya nesia dan Soeprapto dalam bahasa Setelah aksi makar G30S/PKI ditum- buat Presiden Soeharto pernah mene- masing-masing. Inggris ke segala penjuru hingga dike- pas, Panglima Kostrad Mayjen Soe- kankan agar program siaran pedesaan Itulah kekhasan yang dimiliki RRL. Dan di tengah pergumulan radio di era kesejagadan, mau tidak mau ma- sing-masing radio siaran dituntut un- tuk lebih meningkatkan kualitas, baik Hal ini pun tidak terkecuali pada tahui oleh seluruh rakyat Indonesia harto (kini Presiden RI) pun menggu- melalui radio ditingkatkan. Mengi- RRI, agar tidak terlindas dan tetap sur- dan masyarakat dunia. Berkecamuk-nakan RRI untuk memberi informasi ngat hampir sebagian besar dari kom- vive dalam persaingan tersebut, juga nya revolusi fisik di Indonesia atas ke hadiran Sekutu yang ingin merampas kemerdekaan Indonesia, RRI kembali memegang peranan untuk tetap me- ngobarkan semangat juang seluruh rakyat Indonesia. sejelasnya kepada seluruh rakyat In- posisi seluruh penduduk Indonesia agar sekali di udara, pendengar tetap donesia atas upaya makar tersebut. SULARDI berada di pedesaan. Peningkatan pro- memilih RRI. Dirgahayu RRI! paganda yang ampuh hingga semua meningkatkan kecerdasan, daya nalar. Pentingnya radio sebagai alat pro- gram ini dimaksudkan untuk lebih pihak yang bertikai berlomba-lomba untuk berupaya menguasai atau mere- but stasiun radio. Dengan demikian nampak jelas merebut atau pengama- nan stasiun radio selalu dimasukkan dalam strategi perjuangan dan me- nempati tempat utama. daya pikir dan ketrampilan masyara- kat pedesaan dalam segala aspek kehi- dupan sehingga mereka mendapat ni- lai tambah kemakmuran. Radio Baik RRI Yogya dengan acara Pojok yang diasuh Bung Slompret dan Kemudian Jepang membentuk ba- Obrolan Ngudar Gagasan Kawedar dan yang mengurus dan menyeleng- oleh Pak Besut, atau pidato berapi-api garakan siaran radio di pusat maupun nya Bung Tomo yang mengudara setiap di daerah bernama Hoso Kanrikyoku, malam di Surabaya mampu menum- Alat Propaganda selain membentuk pula Shodanso di buhkan semangat rela berkorban dan Radio mempunyai ciri khas yang setiap kabupaten. Shodanso ini me- berjuang sampai tetes darah penghabi- membuatnya lebih efektif menjangkau megang peranan dalam menetapkan san untuk mengusir penjajah. Tidak lu- massa ketimbang media komunikasi gelombang mana yang boleh dide- put di Jakarta pun RRI Jakarta dipergu- lain, baik televisi, surat kabar maupun ngarkan, menyelenggarakan siaran nakan oleh organisasi pejuang Laskar majalah. Hal ini dikarenakan radio umum, propaganda, servis radio dan Rakyat Djakarta Raya (LRDR) pimpi- bersifat auditif, artinya yang dituntut penyegelan radio. Pada masa itu, tem- nan Sutan Akbar dan RF Ma'riful seba- dari para pendengarnya hanya ke pat-tempat ramai dan strategis banyak gai alat propaganda untuk tetap meng- alat propaganda ke perannya yang me- mampuan dari indera pendengarnya, dipasang radio-radio umum dengan gelorakan semangat juang pemuda- nitik beratkan sebagai media komuni- saja bukan keahlian membaca. Sing- maksud agar rakyat mendengarkan pemudi yang berada di Jakarta. katnya sekalipun orang buta tetap ma- siaran propaganda Jepang tersebut. kasi pembangunan. Hingga tak meng- Ketika G30S/PKI meletus, selang herankan bila frekuensi penyiaran be Media Pembangunan Setelah pada kurun waktu Orde Lama, RRI kenyang dan lebih besar di fokuskan pada perannya sebagai alat propaganda. Setelah Program Jangka Panjang Tahap Pertama dan kini Ta- hap Kedua, peran yang diemban RRI berangsur-angsur mulai beralih dari Radio Republik Indonesia kini mempunyai 53 stasiun yang tersebar di seluruh Indonesia dan didukung 1000 pemancar di daerah-daerah. Se- mua 'keunggulan' ini menyebabkan kekuatan pancar Radio Republik In- donesia memungkinkan menjadi satu- satunya radio siaran yang mempunyai daya jelajah paling luas. Dengan de- mikian, peran yang diembannya baik jalur Top-Down, maupun Bottom-Up. sangat efisien sekali karena bisa menjangkau ke segala pelosok. Radio Republik Indonesia sebagai media komunikasi massa kini lebih pa- SYARIFUDDIN MALIAN Harun Menteng Raya 50, Jakpus karena asal tanam saja. Di Jalan MHT Banyak Cermin Persilangan pendapat sekitar Persilangan pendapat ini kepemimpinan kita, apakah se- menjadi makin menarik, karena baiknya dari ABRI ataukah sipil, bukan saja mereka yang berada di kembali bergulir dalam bebera- dalam lingkaran kekuasaan atau -pa hari terakhir ini. Sebagian para politisi yang berbicara, atau at berpendapat bahwa sipil belum para politisi, tetapi juga para pa- lam pot atau dibuat sistem pena- Lama, acapkali terjadi kece- menarik yakni pemandangan o- Hal itu tampak seperti pepo- taan lain yang lebih baik dan lakaan berupa terserempetnya rang yang saling bersitegang ka- honan di Tanah Abang Timur. Di nyaman? kendaraan mobil yang saling rena mobilnya bersenggolan. tengah jalan setapak/trotoar berlawanan arah hingga menim- Kami yang tinggal di sekitar yang ada di lokasi itu terpaksa bulkan perang mulut di antara sana merasa terganggu istirahat ditanam di tengah jalan, sehing- mereka. malamnya karena suara perteng- ga mengganggu indahnya troto- Sebelumnya, masalah serem- karan mereka. Oleh karena itu ar. Meski bagi pengguna jalan petan mobil di wilayah itu ja- kami menghimbau agar pihak tak ada masalah, namun apakah rang terjadi karena di tikungan DLLAJR kembali memperbaiki alasan menanam pepohonan itu jalan yang cukup tajam banyak kaca cermin di daerah tersebut Sebagai orang sederhana, sa- ya hanya mau bilang dalam ba- trotoar di sepanjang jalan di Ja- Bila pejalan kaki melintasi di tengah trotoar. diberi alat untuk membantu dan hingga tidak banyak lagi kecela- Mungkin bagi pihak yang ter- Yang Hilang menuntun pengemudi melalui kaan kendaraan mobil yang le- hasa sederhana, bahwa yang kita karta Pusat, sering didapati tana- kait dapat memberikan penjela- Kaca Cermin Cembung. Tapi ki- Mengapa di tengah kenyata- butuhkan adalah seorang yang man dan pepohonan rindang san, apakah ditanamnya pohon an kehidupan masyarakat Indo- memang Akhir-akhir ini di tikungan ni kaca-kaca tersebut hancur wat jalan itu. mampu memimpin bangsa ini kar. Bahkan di antara para pakar, nesia yang beraneka ragam, kita PIN" dalam huruf besar. Tidak Kadang, pepohonan itu kurang han atau memang menyalahi yang menuju ke Tanah Kusir ba- semula. Oleh karena itu, bila yang melindunginya. Namun tersebut karena kekurangan la- jalan-jalan tikus (jalan MHT) dan beberapa hilang dari tempat dalam beberapa tahun ke depan, terjadi persilangan pendapat terus diajak untuk berpikir jadi soal apakah dia mengena- tepat penempatannya karena bestek. Bukankah penanaman ik melalui Seskoal maupun dari malam hari di daerah tikungan "MAMPU MEMIM- (a sementara sejumlah pandangan yang cukup tajam. dalam bingkai-bingkai sempit: kan baju kota-kotak ataukah terkesan asal tumbuh. Mungkin pohon itu bisa diletakkan di da- jalan depan Polsek Kebayoran tajam sering terjadi tontonan FKPP Ketua Umum Forum Komunikasi Penerus Pejuang Kemerdekaan (FKPPK) Indonesia; Eksponen 66; kandidat doktor pada President University, Washington, AS; lahir di Palembang, 10 Agustus 1948 Beasugn Wartawan Harian Berita Yudha, Jakarta Keluarga Herman Jl Buntu Tanah Kusir