Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

2 | Nasional-Internasional RABU, 10 JUNI 2020 POS KUPANG http://pos-kupang.com http://pos-kupang.com/epaper O@poskupangcom likes: @poskupangcom Fadli Zon Usul PT 0 Persen JAKARTA - Dewan Perwakil- an Rakyat (DPR) akan segera membahas revisi UU Pemilu batas. "Kalau parpol yang baru tidak ada, kami siap," ujar Habi- pertama kali itu tidak punya hak (mengusung calon Presi- Menurutnya, Gerindra tidak den) saya kira itu cara pandang kan dalam Pemilu 2024. Salah mempersoalkan besaran ambang dalam demokrasi yang tidak batas pencalonan presiden ka- pas," ujar legislator asal Suma- "Mau tinggi, mau rendah, mau burokhman. yang nantinya akan diguna- satu isu menarik dalam renca- na revisi UU Pemilu ini adalah kembali dibahasnya presiden- mendapatkan suara secara per- tial threshold (PT) atau syarat sentase dua digit. "Jadi mau ting- rena selama ini partainya selalu tera Barat tersebut. Guspardi lantas mengingat- kan sejarah kontestasi Pilpres parpol bisa mengusung capres- gi atau rendah, kami ladenin," 2019. Menurutnya, itu bisa men- ucap anggota Komisi III DPR itu. jadi pelajaran berharga, bahwa penetapan presidential thres- hold telah mengakibatkan rak- Usul menurunkan angka yat terpolarisasi menjadi dua kubu yang saling behadapan. Pada masa kampanye Pilpres 2019 itu, sangat terasa panas pertahankan. Namun banyak mengkritik penerapan sistem dinginnya suasana politik saat itu. Setiap kelompok masyara- kat yang memiliki preferensi batasi pertarungan di Pilpres. maupun berafiliasi dengan pas- lon menganggap bahwa paslon yang mereka dukung adalah tidak diubah, maka pada Pilp- paslon yang paling baik dan se- res 2024 dimungkinkan jumlah harusnya dijadikan acuan pub- lik. Kedua kubu paslon saling head to head membela paslon cawapres. Saat ini syarat bagi parpol untuk bisa mengusung capres- cawapres adalah harus memi- liki minimal 20 persen suara di DPR. Beberapa partai meminta agar angka PT 20 persen itu di- Partai yang Lolos Diberi Hak PT sebelumnya dikemuka- kan oleh anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus. Ia pula yang mengusulkan agar presidential threshold yang PT itu diturunkan ke angka 10 persen, bahkan kalau perlu di- jadikan 0 persen. Wakil Ketua Umum DPP ngenai presidential threshold Partai Gerindra, Fadli Zon, sa- lah satunya yang mengusulkan agar PT dijadikan 0 persen. Me- nurutnya, PT 0 persen merupa- kan langkah yang terbaik. "Se- harusnya presidential threshold rekapitulasi Pileg 2019, di mana itu 0 persen, kalaupun harus diturunkan misalnya 10 per- sen lah maksimum," kata Fadli dalam diskusi virtual bertajuk mencapai perolehan 20 persen. 'Menyoal RUU Tentang Pemilu dan Prospek Demokrasi Indone- sia', Selasa (9/6). Menurut Fadli, presidential mencapai presidential threshold threshold 20 persen seperti saat ini terkesan membatasi hak di- dimungkinkan hanya melahir- syarakat," ucapnya. pilih seseorang. Sebab, dengan kan dua pasang calon. "Pene- terkesan sebagai upaya mem- Kata Guspardi, jika aturan me- DOLL pasangan calon yang akan di- usung juga hanya dua pasang. Hal tersebut didasari oleh hasil masing-masing. ISTIMEWA ILUSTRASI - Suasana sidang online di PN Denpasar, Selasa (31/3). "Akibatnya terjadi berbagai dari sembilan partai yang ber- persekusi, timbulnya fitnah, hasil melampaui parliamentary merajalelanya hoaks, dan lain- lain. Lalu dilanjutkan dengan narasi-narasi yang menjatuh- kan pasangan lawan. Sikap se- macam ini dapat menciptakan konflik horizontal maupun ver- tikal yang berujung pada tindak kekerasan ditengah-tengah ma- threshold tidak satu pun yang Sehingga sangat dimungkin- kan setiap partai politik untuk membentuk sebuah koalisi guna Ombudsman 20 persen dan koalisi tersebut Temukan Dua Potensi Usul PAN ini disambut oleh ambang batas 20 persen hanya tapan presidential threshold ini partai-partai lain. Menurut tidak sesuai dengan semangat Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi kemunduran demokrasi di In- Nurpati, mestinya semua partai donesia. Sebaiknya dihapuskan politik yang telah lolos ke parle- men memiliki hak untuk meng- usulkan calon presiden dan wakil presiden. "Kalau partai sudah lolos ke DPR, harusnya diberi kewenangan yang sama untuk mengusulkan calon, toh kan pasti koalisi," ujar Andi, Se- akan memunculkan maksimal tiga pasangan calon. "Dengan 20 persen presidensial threshold ya cuma beberapa orang yang bisa di situ. Saya kira maksimum tiga saja. Paling tidak partai yang pasangan bahkan akan selalu di- buat dua pasangan," ucap Fadli. "Saya kira sulit kita untuk men- dapatkan satu kandidat yang kita harapkan menjadi orang yang terbaik memimpin bangsa dan negara kita ini," imbuhnya. Ketua DPP Gerindra, Habi- burokhman mengatakan, secara umum partainya tidak mem- persoalkan angka ambang ba- pilihannya ke depan. Rakyat memecah atau polaritas di ma- tas pencalonan presiden atau presidential threshold ini dipatok minimal 20 persen. kayasa dulu melalui ambang network/mam/sen/dod) reformasi dan mencerminkan Maladministrasi lolos ke Senayan seharusnya di- berikan hak mengajukan calon presiden dan wakil presiden," kata Guspardi kepada Tribun- news, Selasa (9/6). Menurut Guspardi, semakin banyak calon di Pilpres akan semakin memperbanyak pilih- an bagi rakyat yang akan me- nentukan siapa Kepala Negara reshold 20 persen berpotensi Republik Indonesia menemu- Penyelenggaraan Sidang Online lasa (9/6). Senada dengan Guspadi, Andi menilai presidential th- JAKARTA, PK - Ombudsman dangan virtual menjadi lamban, melalui empat metode yaitu tahui, bahwa sejauh ini hanya dibangun dengan berbasis pada surat edaran ketua MA terlebih jika terdapat kendala teknis di tengah persidangan," wancara, observasi dan survei. papar Kurniawan. Faktor ketiga, koordinasi an- tarinstansi dan antarlembaga dengan 16 pengadilan negeri ferensi pers, Selasa (9/6). yang membuat kurangnya per- yang menjadi sampel, yaitu focus group discussion, wa- kan potensi maladministrasi memiliki hak untuk memilih syarakat saat kontestasi pemi- terkait penyelenggaraan per- calon terbaik, tidak perlu dire- lihan presiden (Pilpres). (tribun sidangan online di tengah Kajian dilakukan dalam kurun waktu 5 hingga 15 Mei 2020 yang tentu saja tidak cukup untuk itu," kata Adrianus dalam kon- yang saat pandemi Covid-19. "Kami menemukan dua Adrianus melanjutkan, Ombudsman juga mendorong MA untuk menyusun regulasi jenis maladministrasi sesuai siapan dari pihak lain di luar Pengadilan Negeri Jakarta Pu- undang-undang yang kami pengadilan. Faktor terakhir ia- punya, yakni maladministra- si terkait dengan penundaan nya persidangan. berlarut dan maladministrasi sat, PN Jakarta Selatan, PN De- Pembelajaran Jarak Jauh Masih Dipertahankan lah ketidakjelasan waktu jalan- pok, PN Bogor, PN Cibinong terkait standarisasi sarana dan dan PN Bekasi. Kemudian, prasarana untuk meningkat- kan kualitas penyelenggaraan "Hal tersebut dapat dilihat PN Tangerang, PN Serang PN terkait tidak kompeten," kata adanya keluhan terbatasnya Medan, PN Batam, PN Jambi, persidangan online. Sebab, anggota Ombudsman RI Adri- anus Meliala dalam konferensi pers, Selasa (9/6). Asisten Analisis Pencegahan dimulainya persidangan de- Maladministrasi Ombudsman Muhammad Pramulya Kurni- pasti," kata Kurniawan. awan menambahkan, ada em- pat faktor yang mempengaruhi potensi terjadinya maladminis- trasi itu. Pertama, keterbatasan sarana dan dilan negeri berupa keterbatas- an perangkat untuk menggelar tengah pandemi Covid-19. sidang secara online, baik di ruang pengadilan dan di luar pengadilan, khususnya di ru- mah tahanan dan lapas. "Hal ini mengakibatkan jad- kami harapkan bisa segera di- wal sidang menjadi lebih lama perbaiki," kata Adrianus. karena harus bergantian," kata Kurniawan. Keterbatasan sarana waktu persidangan oleh bebe- rapa PN dan keluhan penasihat PN Banjarmasin, PN Kupang kan sejumlah kendala dalam hukum yang harus menunggu PN Surabaya, PN Denpasar, Ombudsman masih menemu- JAKARTA, PK- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjawab se- putar rencana mekanisme ta- hun ajaran baru sekolah yang kemungkinan bakal dimulai dalam waktu satu bulan lagi. Selama ini, masih banyak pertanyaan dari publik apa- kah dalam tahun ajaran bau nanti, sistem tatap muka akan diberlakukan atau se- penyelenggaraan sidang on- line antara lain keterbatasan dan PN Manokwari. ruang sidang yang memiliki Ombudsman Republik In- perangkat untuk menggelar donesia menyarankan Mahka- sidang melalui telekonferensi. "Untuk menyediakan ang- ngan waktu tunggu yang tidak Sidang Online Adrianus menuturkan, te- muan Ombudsman tersebut mesti menjadi peringatan bagi peraturan Mahkamah Agung garan, menyediakan SDM Mahkamah Agung (MA) un- tuk memperbaiki penyeleng- dang secara online. garaan sidang secara online di mah Agung untuk membuat terkait penyelenggaraan si- yang cukup, sehingga kemu- dian sidang online berjalan Anggota Ombudsman RI dengan baik dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pi- prasarana di penga- Adrianus Meliala mengatakan, "Ini bukanlah vonis. Ini bu- peraturan tersebut diperlukan hak," ujar Adrianus. Adrianus kanlah suatu hal Karena ini adalah suatu duga- untuk memperkuat keduduk- menambahkan, pihak Mahka- an sidang secara online yang mah Agung melalui pengadil- an negeri di tiap daerah juga mesti mengoptimalkan koor- dinasi dengan instansi pene- lebih memperkuat gak hukum lain dalam rangka baliknya. "Tahun ajaran baru tetap akan dimulai pada kisaran hari Senin minggu ketiga Juli, seperti tahun-tahun sebelumnya, kemudian ber- akhir pekan terakhir Juni. akuntabel. Koordinasi de- but, Kemendikbud telah Artinya 2020-2021 akan di- laksanakan sesuai waktu juga terus dilakukan untuk yang sudah direncanakan, mendapatkan informasi ter- belajaran tetapi bukan berarti kegi- kait Covid-19 dan langkah atan belajar mengajar akan dimulai secara tatap muka di sekolah. ini dua hal yang berbeda.," kata Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Ke- mendikbud, Evy Mulyani guru dan juga orangtua," memerlukan kerja sama atau dalam siaran BNPB, Selasa (9/6). Evy mengatakan, sistem jauh yang selama tiga bulan tatap muka antara guru dan murid dalam ajaran baru nanti tergantung pada kon- disi pandemi Covid-19 di Indonesia. yang salah. an awal kami yang kemudian selama ini baru diatur melalui DOK/PK surat edaran Ketua MA. "Se- ILUSTRASI - Belajar di rumah gera mengeluarkan peraturan Adapun kesimpulan terse- but didapat atas hasil kajian posisi atau peran dari sidang penyelenggaraan persidangan Ombudsman МА yang ngan Gugus Tugas Pusat memberikan berbagai ma- cam alternatif media pem- online ini. Sebagaimana dike- secara online. (kompas.com) dan prasarana itu juga terlihat dari jaringan internet yang ku- rang stabil sehingga jalannya per- sidangan terkadang putus-putus, kualitas perangkataudio atau ap- likasi telekonferensi yang kurang baik serta tidak adanya genset ketika terjadi gangguan listrik. Faktor kedua adalah minim- yang dilakukan "Melalui internet, kemudi- an juga melalui stasiun tele- visi, melalui radio, dan sebe- "Kami utamakan prioritas narnya juga tersedia modul yang dapat digunakan atau an insan pendidikan, siswa dipelajari mandiri, tentunya ke depan dalam dunia pen- didikan. Berita Duka Telah meninggal dunia dengan tenang, Saudara, Bapak, Opa, Terkasih kesehatan dan keselamat- kolaborasi yang sangat baik Terkait pembelajaran jarak antara guru dan orangtua," kata Evy. (deni/tribunnet- nya sumber daya petugas yang ahli di bidang sistem teknologi informasi (IT). "Tenaga IT yang terbatas menyebabkan persiapan persi- JEHESKIEL ONISIMUS TEFLAKA (OM IR) ujarnya. ini dilakukan, Evy menye- work/cep) * ENDE 13 JANUARI 1955 t KUPANG, 9 JUNI 2020 RUKO DIJUAL RUKO DIJUAL RUKO DIJUAL DIJUAL RUKO LOKASI STRATEGIS JI. Soeharto Oepura Kupang Jenazah disemayamkan di rumah duka JI. Timor Raya No.127 Kupang. DUUAL RUKO LOKASI STRATEGIS DJUAL RUKO LOKASI STRATEGIS JI. Bhayangkara Waikabubak SUMBA BARAT JI. Radamata, Waitabula SUMBA BARAT DAYA "Pada pembelajaran per- tama yang utama sebagian besar sekolah akan melanjut- kan pembelajaran jarak jauh seperti yang sudah dilaku- kan tiga bulan terakhir ini," lanjutnya. Evy mengatakan, selama ini Kemendikbud telah me- LT. 1100, LB. 394 (Lebar 15) KONSTRUKSI BAJA TERBAIK 2 LT + BASEMENT Pemakaman akan di laksanakan pada hari Rabu, 10 Juni 2020 pukul 15.00 Wita di Pekuburan keluarga Teflaka JI. Timor Raya No. 127 Kupang LT. 510, LB. 300 (Lebar 15) LT. 1550, LB. 625 (Lebar 25) KONSTRUKSI BAJA TERBAIK MURAH NEGO KONSTRUKSI MURAH NEGO MURAH NEGO BAJA TERBAIK Keluarga yang berduka : • Keluarga Besar Teflaka • Keluarga Besar Ndjalapati Keluarga Besar Muhu • Keluarga Besar Padja Keluarga Besar Loemau 082 145 168 186 082 145 168 186 082 145 168 186 lakukan kajian dan analisis yang komptehensif serta POS KUPANG Penerbit: PT Timor Media Grafika/Kelompok Kompas Gramedia. SIUPP No: 282/SK/MENPEN/SIUPP/A.6/1992 tgl 6 Oktober 1992. Terbit sejak 1 Desember 1992. Tim Editor/Penyunting: Benny Dasman, Agustinus Sape, Marsel Ali, Paul K Burin, Kanis Jehola, Gerardus Manyela, Yulius Ndoen, Alfred Dama, Siprianus Seko. Staf Redaksi KUPANG: Rosalia L Woso, Hermina Pello, Oby Lewanmeru, Apolonia Mathilde Dhiu, OMDSMYNovemy Leo, Adiana Ahmad, Yenny Rahmawati Tohry. DAERAH KABUPATEN SE-NTT: Ferdinandus Dole Hayong (Oelamasi), Dion Kota (SoE), Tommy Mbenu Nulangi (Kefamenanu), Teni Jenahas (Atambua-Malaka), Frans Ola Krowin (Lewoleba), Eugenius Mo'a (Maumere), Hilarius Ninu (Ruteng-Borong), Romualdus Pius (Ende), Gordi Donovan (Mbay-Bajawa), Servantinus Mamilianus (Labuan Bajo), Robert Ropo (Waingapu), Petrus Piter (Waitabula/Waikabubak). Newsroom Tribunnetwork Jakarta: Febby Mahendra Putra (General Manager), Yuli Sulistyawan (News Manager), Ade Mayasanto (Editing Manager). Manager: Tris Saputra (Percetakan), Anggono Aji Baskoro (Iklan), Johar Ashari (PSDM/Umum), Clara Marly (Promosi & EO), Siti Fatimah (Keuangan), Hartanto Djaha (Koordinator Sirkulasi). Giro: Bank NTT No.2360/G, BRI No.0039-01-000413-30- 1, BNI 46 No. 0044981796, BCA No. 314.030.7881 Tarif Iklan Kecil Rp 6.000/baris (min. 2 baris/maks. 10 baris) Alamat Redaksi/Sirkulasi/lklan KUPANG: Jalan RW Monginsidi No. 3 Fatululi Kupang - 85118, Tlp. (0380) 833820 - Fax: (0380) 828992. MAUMERE: Jalan Gelora No. 2- Tip. (0382) 22363. ENDE: Jalan Jend. Sudirman - Tlp. (0381) 21018, RUTENG: JI. Raya Pelita No. 15 - Telp. (0385) 22469. JAKARTA-Redaksi/lklan: Jin Palmerah Selatan No 3, Jakarta 10270 - Tip (021) 5494333, 5483008, SPIRIT BARU NUSA TENGGARA TIMUR Pemimpin Umum: H Herman Darmo Wakil Pemimpin Umum: Risdianto Tunandi Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Hasyim Ashari Pemimpin Perusahaan: Emiwaty Madjaga Pj. Koordinator Liputan: Hilarius F Jahang Pj. Asisten Manager Produksi: Alfons Nedabang Manajer Online: Imam Hidayat Komisaris: Eleonora Ira Godho Direktur Utama: H Ciptyantoro Direktur : Erniwaty Madjaga 5480888, 5490666. Fax (021) 495360, 53696583. Percetakan PT Timor Media Grafika Kupang, Maumere, Ruteng. WARTAWAN POS KUPANG DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIBENARKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARA SUMBER Website: http://www.pos-kupang.com. Email: kupang.poskupang@gmail.com CM K CM K