Arsip
Halaman Artikel
Creative Commons License

Jika anda mendapati gambar tidak sesuai dengan spesifikasi data (salah tanggal dan atau salah penomoran halaman), posisi gambar landscape, satu gambar terdapat dua halaman, kualitas gambar kabur, anda bisa melaporkan data tersebut agar segera diperbaiki dengan menekan tombol laporkan.

Kata Kunci Pencarian:

​
Nama: Radar Sulbar
Tipe: Koran
Tanggal: 2017-11-01
Halaman: 05

Konten


OPINI-INTERAKTIF 5 RABU 1 NOVEMBER 2017 RADAR SULBAR RABU, I NOVEMBER 2017 I PEMBACA dapat mengirimkan saran, kritik dan komentar terhadap pelayanan umum pemerintahan, kamtibnas, dan lainnya melalui sms dan email. KIRIM KOREKSIAN, Pameran nasional EMS Opini, Kritikan & Saran: radarsulbar01@gmail.com Kritikan: 0811 4216 444 EMAL SARAN, KRITIK & OPINI SETIAP artikel/opini yang dikirim disertai foto dan identitas pengirim. Naskah yang dikirim ke redaksi menjadi milik harian Radar Sulbar, karena itu naskah yang sama tidak boleh/belum pernah diterbitkan ke media lain. Langganan: 0852 9920 0290 I PENULISAN opini yang dikirim minimal 850 karakter dan maksimal 950 karakter. Defisit Dalam Bingkai Public Relations Tahun 2016-2017 ini, defisit mungkin menjadi ujian paling menguras fikiran Pemkab Majene. mahalpadapengunjungdanmemin- ta menghapus hasil video yang mer- eka rekam. Lalu bagaimana cerita fiksi di atas berkorelasi dengan situasi Ma- jene yang dilanda defisit? Memang tak akan bertemu benang merahnya. Penulis hanya terkesan dengan kes- igapandivisiPRpenusahaantersebut, tanpa membuang waktu langsung akan gagal mengontrol isu. Mengon- memitigasi peristiwa perkelahianitu. Merekapahambetul, situasiseper- tiitusangatmembukajalanmemper- buruk citra bahkan berpotensi men- jadi krisis di organisasi. jemen krisis seringkali didefenisikan sebagai proses reaktif yang memiliki kontinuitas rendah. Manajemen kri- sisdiperlukan setelahterjadikemara- han publik (Regester & Larkin dalam Prayudi 51:2008). Untukisudefisit, jika PR takmam- pumengontrolinformasidenganme- nyediakan informasi yang tepat, ia dengan kelompok publik atau me- nampungaspirasi, memonitoring dan menjalin relasi melalaui dunia maya memalui berbagai fitur blog, face- book, twitter dan lain-lain. Hal inilah yang belum maksi- mal dilakuan, sejauh ini organisasi terkait hanya berfokus pada media meanstream saja, sementaraaktivitas para masyarakat milenial saatini ber- hamburan di media sosial (medsos). Semestinya organisasi yang men- jadi sorotan, sigap mengcaunter isu negatif, dengan memperlihatkanwu- jud program dan realisasinya. Cukup wajar di era smartphone dengan ku- litas kamera jernih, membuat candu untuk selfie, wefie/groufie di spot- spot paling menarik, bahasa anak mudasekarangsangatinstagramable. Tapi karna terlalu riang berbagi gambar di medsos lantas lalai meng- abarkan kegiatan inti. Dalam hal ini, masyarakat tidak boleh disalahkan jika mereka kepalang 'nyinyir, kare- na memang kurang sensitifnya kita melihat kondisi di luar. Ingatmedsosbukanmenjaditem- pat menyalurkan sydrom narsistik saja, tapi juga sebagai media melu- ruskan berbagai isu, maka bijaklah bermedsos. (2). Melakukan evaluasi dan anal- isis isu yang ditemukan. Tahap ini mencakup upaya menganalisis pe- nyebab isu dan kemungkinan aki- batnya bagi aktivitas organisasi. Tu- juanya mengetahui isu sebenarnya, penyebab dan sumbernya. (3). Mengintegrasikan semua komponen organisasi untuk melak- sanakan program. Upaya ini biasa dikenal sebagai program komunikasi yang terintegrasi melalui strategi ko- munikasi PR. Penting diketahaui, PR tidak akan bisa bergerak sendiri tan- pa dukungan seluruh pihak terkait, termasuk unsur pimpinan hingga ke tim teknis. SUKSES dengan ajang GIIAS yang digelar Atahunan, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) dikabarkan akan menggelar pameran otomotifkhusus kendaraan komersial pada tahun depan. Seperti yang dikatakan dosen ko- munikasi UNHAS Iqbal Sultan di suatu kesempatan, citra positif akan mengikut kepada organisasi jika kin- erja organisasi tersebut berjalan den- gan baik pula. Apayang penulis share di tiap par- garaf ini, tak lain sebagai penegasan tiap asumsi dalam sisi perspektifilmu komunikasi khususnya public rela- tions (kehumasan). Halini penting, mengingat kondi- si daerah saat ini, tidak hanya mem- butuhkan kebijakan teknis juga strat- egis, namun juga selayaknya diberi- kan sentuhan manajmen PRyang se- dikit banyak akan membantu upaya pemulihan krisis khususnya dari sisi komunikasi publik. Perlu diingat anda tidak mes- ti 'berseragam' PR/Humas untuk menjalankan fungsi PR/Humas. Art- inya, siapapun yang memberi infor- masi, meluruskan kesimpangsiuran isu apalagi saat kita mendokumen- tasikan suatu kegiatan yang sifatnya informatif bagi masyarakat ke media sosial dan media meanstream, maka andalah yang disebut PR/Humas. Dengan begitu anda pun berkewa- jiban menjaga citra organisasi anda. Sebagaimanayangditulis Margue- rite H. Sullivan mantan PR Presiden Anugrawati M. Sila -Staf Humas Sekretariat Daerah (Setda) Majene OLEH: Bukan tanpa alasan, meng- iatanoperasional diIndonesia. ingat Gaikindo memandang segmen kendaraan komer- Alamsjah, Ketua III Gaikindo sjal di Indonesia cukup men- arik dan perlu dorongan sei- ring pertumbuhan ekonomi. Pameran tersebut nantinya but selain akan menjadi pen- akan diberinama dengan Gai- dorongsemakinberkembang- kindo Indonesia International nya industri otomotif khu- Commercial Vehicle Expo (GI- susnya kendaraan komersial, ICOMVEC). Rencanannya, pameran ini kesempatan untuk para Agen akan diselenggarakan di lakar- Pemegang Merek (APM) um- ta Convention Center pada 1-4 Maret 2018. Hal ini cukup ber- danunjukgigidengan tekmolo- bedadari GlIASyang selaludi- gi yang dimilikinya. gelar di luar Jakartayaitu di In- donesia ConventionExibithion (ICE) di BSD City, Tangerang. Jika terlaksana, pameran ini jukkan produk-produk terbai- pun menjadi pameran kend- araan komersial intemasional pertama di Indonesia. Pameran ini pun diprediksi subishi Fuso. akan menjadi suatu hal yang positif guna mendukung ke- butuhankendaraankomersial ekluar nantinya ajang ini juga yang kian banyak. Dimanahal akandiikutiolehindustrikaros- tersebut tidak lepas dari pros- pek positif pembangunan in- frastruktur di dalamnegeriser- ta membaiknya industri min- dapat mendorong anggotan- ing dan harga komoditas. Bahkan, menurut statistik bang. Frost&Sullivan, pasarotomo- tif Indonesia pada 2018 men- datang akan bertumbuh. Be- dorongan positif bagi anggota berapa faktor yang menjadi kami dari kendaraan komer- pendorongdiantaranyaadalah sial dan industri komersial In- belanja pemerintah, pemban- donesia secara luas" ungkap- gunan infrastruktur dan keg- nya. (net) trol arus informasi secara akurat dan Sementara itu, Rizwan efisien merupakan indikator menga- tasi isu, rumor juga krisis. Salah satu upaya yang bisa dilakukan, menye- diakan informasi secara reguler yang setiapsaatdapatdiaksesmediamassa. Komunikasi yang tertutup dapatme- nyebabkan kesalahan persepsi dan memunculkan isumeluas juga bersi- fat negatif bagi organisasi. PR dituntut proaktif mengidenti- fikasi isu, hasilnya untuk menentu- kan strategi merespon isu sebelum berkembang menjadi krisis yang dampaknya besar bagi organisasi. Merespon isu tersebut termasuk meresponkritikan dariluaroragnisa- si. (Howard Chasedari Regester&Lar- kin dalam Kriyantono: 2012). Secara umum ada beberapa taha- pan aktivitas manajemen isu yang si- fatnya universal. Artinya telah jadi standar internasional dan menjadi formula bagi para akademisi (seper- ti Johnston, 2007; Regester & Larkin, dalam Krinyantono: 2012). Diantaranya: (1). PR memetakan isu-isu yang diasumsikan mempen- garuhi organisasi. Seperti memper- timbangkan poling opini, meng- gelar dialog dengan para pemuka yang membawahi bidang pa- meran, menyatakan jika ajang pameran GIICOMVEC terse- Tidak hanya soal memetakan solusi atas imbas permasalah- an keuangan daerah, namun juga berbagai lemparan kritik ke per- mukaan. Media massa sudah pal- ing sering mengangkat persoalan tersebut, semisal penyebab, kebi- jakan penanganan hingga reaksi mahasiswa dan gabungan organ- isasi kepemudaan. Pemkab tidak tuli sama sekali, suara mahasiswa tetap direspon di meja dialog. Berkali-kali klarifikasi tidak hanya dari tim teknis angga- ran, namun hingga pucukpimpinan sekalipun. Termasuksaat Wakil Bu- pati Majene Lukman turun tangan di interval aksi mahasiswa dan ber- dialog di ruang sekretaris daerah. Namun kondisi ini nampaknya belum memberi pemahaman me- nyeluruh, tak hanya pada maha- siswa namun masyarakat luas. Isu di atas juga sempat dibum- bui aktifitas kelembagaan lingkup pemkab yang dianggap tidak sen- sitif dengan keaungan daerah saat ini. Diawali dari studi banding ke pemerintah di Batam oleh Bagian Umum Setda Majene, dilanjutkan RSUD Majene dengan di RS Bogor Jabar. Bahkan karna hal tersebut, Bupati Majene sempat berang di media massa. Kemudian aktifitas organisasi PKK di luar daerah be- berapa kali. DPRD Majene bahkan sempat menjadi sasaran kekecewaan ma- hasiswa. Di tengah hantaman de- fisit, gaji para legislator naik sebagai implementasi PP 18 Tahun 2017 (hak keuangan dan administratif pimpi- nan & anggota DPRD). Tak pelak, hal-hal diatas meman- tik kritik hingga demonstrasi lebih maraklagi. Janganditanyaresponne- tizen di media sosial, umumnya be- raroma sindiran dan hujatan. Melihat situasi tersebut, penulis kebijakan, komitmenorganisasi terh- teringat potongan cerita di salah satu drama korea berjudul 'Protect The Boss' Latar belakang ceritanya ten- tang manajemen sebuah perusahan besar di Korea Selatan. Salah satu ep- isodenya menceritakan dua dari di- rektur perusahaanterlibatperkelahi- an di mall yang mereka miliki, seke- tika menjadi tontonan menarik para pengunjung. Perkelahian itu bah- kan didokumentasikan dengan ka- mera HP. Manajemen Isu PR Dalam studi PR, ada yang disebut Manajemen Isu dan Manajemen Kri- sis. Organisasi yang dilanda isu baik secaraínternalmaupunekstemalber- peluang menjadi krisis apabila tidak adaupayamengcounterisu-isu yang mencuat di ranah publik. Menurut The issue Managment Council jika gap terjadi atau perbe- daan antara harapan publik dengan kebijakan operasional, baik produk, ajang ini juga menjadi sebuah 190 tuk memamerkan produknya Saat ini. GIICOMVEC 2018 sudah memiliki beberapa daf- tar APM yang akan menun- adap publiknya maka disitulah mun- cul isu (Gallowally&Kwansah-Aidoo 2005: Regester & Larkin 2008 dalam Kriantono 152:2012). Manajemen isu sebagai perband- ingan dengan manajemen krisis, merupakan pendekatan proaktif ter- hadap penyelesaian masalah. Dalam beberapa literatur manajemen isu didefenisikan lebih efektif daripada manajemen krisis. Manajemen isu biasa digunakan pendapat, monitoring berita-beri- mengatasi masalah yang memiliki dampak, baik ekonomi, politik, sos- ial, atau teknologi. Sedangkan mana- knya diantaranya adalah Dai- hatsu, DFSK, Isuzu, Mercedes- Benz Commercial, dan Mit- Tak hanya itu saja, selain para Agen Pemegang Mer- Bush, 'A popular goverment without popular information or the means of acquring it is but proluge to a force or tragedy or perhaps both'/Pentingnya informasi yang tersebar bagi pemer- intahan yang populer, tanpa itu han- ya akan menjadilelucon atau tragedi, atau malah keduanya. (***) eri lokal yang terbilang cukup banyak. Rizwan pun berharap besar agar pameran ini akan Tanpamenunggulama, para Pub- lic Relations (PR) bergerak memba- gi-bagikan hadiahmenarikyangjuga ta media, menyediakan kotak opini, managmen by walking around den- gan mengunjungi dan mengobrol nya untuk semakin berkem- "Semoga kehadiran GI- ICOMVECdapatmemberikan Optimalisasi Proyek Strategis untuk Kemajuan Daerah menyentuh daerah di Sulbar. Sungguh disayangkan, padahal secara geografis daerah di Sulbar memenuhi kriteria prioritas pem- bangunan sesuai Nawa Cita Presiden karena temasuk daerah tertinggal im untuk belanja modal yaitu hanya dalam pembangunan. Selain itu, walaupun tidak ber- sesuaian dalamkonsep pengemban- gan tol laut, potensi Sulbar perlu dis- uarakan pada pemerintah pusat un- tuk mendukung konektivitas daerah karenaberada padajalurmasadepan pelayaran internasional. Selain PSN, terdapat program pri- oritas yangkurangmenyentuhSulbar seperti pembangunan sarana pendi- dikan tinggi. Pembangunan gedung kutnya adalah merealisasikan dan perkuliahan Unsulbar sejak tahun anggaran 2015 sampai sekarang be- lum selesaidanmasukdalam katego- riKonstruksi Dalam Pengerjaan bah- kan cenderung mangkrak. Halinisangatmerugikan baikdari sisiekonomiberupaarusuangmasuk maupun dari sisi kapasitas maupun kualitas pendidikan tinggi. Permasalahanminimnyaarusma- suk pendanaan pemerintah pusat juga terjadi di sektor pelayanan ke- sehatan. Sejauh ini daerah di Sul- bar belum mempunyai rumah sakit pemerintah representatif. Rumah sakit provinsi masih bertipe C, begitu pun rumah sakit di kabupaten. Bah- kan ada yang bertipe D. Artinya, masih membutuhkan peningkatan pelayanan yang juga membutuhkan pendanaan dari pemerintah pusat. Di sektor perhubungan, efisiensi masih dibutuhkan karena arus logis- tik masih mengandalkan pelabuhan pada provinsi lain yang makan wak- tu dan biaya sehingga mengurangi daya saing produk. Arus penumpang juga masih belum optimal karena ak- seslangsungdaribandaradiMamuju ke kota-kota besar di Indonesia san- Pembangunan daerah tak akan berjalan optimal jika pendanaannya hanya mengandalkan sumber dana dari APBD. yang harus menjadi beban pemerin- tah daerah. Untuk menyiasati rendahnya pe- asanya bertanggungjawab untuk pe- nyediaan lahannya. Seperti rencana nyerapan anggaran, pengguna angg- aransebenarnyadapatmelakukanle- perluasan terminal Bandara Tampa lang PraDPA.Artinya, sepanjangang- garankegiatan sudah tersedia, proses lelang sudah dapat dilakukan meski- pun untuk penetapan pemenang- nya baru dapat dilakukan setelah Perda APBD ditetapkan dan Perka- da Penjabaran APBD serta DPA OPD ditetapkan. Proses lelang Pra DPA ini akan mengefektifkan proses administrasi NET Dengan total APBD untuk 7 pemerintah daerah di Sulbar sebesar Rp7,3triliundenganposturyangmin- Padang Mamuju, penyediaan lahan menjadi tanggung jawab pemerin- tah provinsi. Mengingatpekerjaan pematangan lahan dianggarkan tahun 2017, agar pekerjaan dapat direalisasikan pada waktunya, pemprov perlu berupaya sungguh-sunguhdalammeyediakan lahandansegeramengambillangkah strategis dalam hal ditemukan adan- yahambatandalampelaksanaannya. Sebagaimana diatur dalam Un- dang-UndangAdministrasiPemerin- amaha Dipamer 34,41% dari total APBD, tidak banyak lompatan besar pembangunan yang dapat dilakukan. Karenanya, kehadi- ran PSN dan proyekprioritas lain wa- jibterusdiperjuangkan. Untukmeraih itu, program pemerintah daerah har- us fokus dan selaras dengan program pemerintahpusatdanmeningkatkan lelang sehingga pekerjaan yang mel- koordinasidengan pemerintahpusat. Ketika pendanaan dari pusat su- dah diperoleh, tanggung jawab beri- Arif Ardiyanto -Kepala Perwakilan BPKP Sulbar n motor segalakemampuandankepin- g Tokyo menjadi buatnya sangat menarik un- Yamaha isetdan 1otorini akan se- us ditopang dengan kaki pen- gendara ketika berhenti. Bah- kan, ketika pengguna turun dari motor, Riding Assist-E ini juga masih tetap berdiri tegak tarannya tersebut tentu mem- OLEH: tuk dimiliki. Di sisi lain sebelum Yama- ha mengenalkan motor pin- tar miliknya ini, Honda yang tanpa ditopang apapun. Tentu saja dengan mun- notabene merupakan pesa- culnya berbagai motor den- gan teknologi canggih terse- hulumemamerkanmotor butmembuat segmensepeda motor menjadi cukup men- arik untukterus diikuti. Kare- na, jika saat ini era kendara- anlistriktakterkecualisepeda motor sudah mulai marak, bukan tidak mungkin pada saatnya nanti motor-motor nyeim- pintar tersebut juga akan tu- bang- rut dijual ke pasaran secara umum. Meskipun. jika me- lihat situasi di lapangan, hal tersebut sepertinya memang baruakan terwujud beberapa tahun ke depan. (net) Sebagaimana tulisan saya (Ra- dar Sulbar 9 September 2017), ada tiga pelaku besar dalam pemban- gunan yaitu pemerintah, dunia us- aha dan masyarakat. Ketiga pelaku tersebutharus dioptimalkankontri- businyadalammembangun daerah sesuai tujuan dan kepentingan ma- sing-masing. Peran dunia usaha dalam pen- danaan yaitu dengan masuknya in- vestasike wilayah Sulbar akan men- dongkrak pertumbuhan ekonomi, menyerap tenagakerja, dan menin- gkatkan efisiensi dengan semakin murahnya produkbarang dan jasa. Untuk itu, pembangunan dae- rah harus mampu memberikan stimulus perbaikaniklimusahadan peningkatan layanan publik untuk mempermudah doing business se- hingga menarik minat pengusaha berinvestasi. pahan wewenang pemerintah pusat keprovinsi, danDanaTPuntukmem- biayaipenugasanpemerintahkepada daerah termasukdesa. Dengan kara- kteristik demikian, untuk daerah di wilayah Sulbar, skematersebutbelum berdampak signifikan bagi percepa- tan pembangunan daerah. Sebagai daerah yang tertinggal dalam pembangunan, daerah di Sul- bar butuh pendanaan ekstra untuk membangun berbagai sektor strat- egis terkait dengan pelayanan dasar dan infrastruktur daerah. ibatkan penyedia barang/jasa sudah dapat dilaksanakan sejakawal tahun. Dalam realisasi, jugasering terjadi 'tahan, bila diperlukan pejabat pem- pekerjaanyangtidaktepatsasaran.Di bidang pengairan misalnya pemban- gunan saluran air tersambung den- gan saluran induk sehingga berdam- pakkepada petani, atau di bidang ke- sehatan seperti pengadaan alat kese- hatannamuntidakdidukungdayalis- trik yang memadai atau tenaga yang mengoperasikansehinggamangkrak, atau pengadaan alatpertanian seper- ti Combine Harvester untuk daerah ingutamanyatelahterlebihda- prov dapat menggunakan diskresi untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi demi menjamin ter- laksananya pekerjaan. Dari sisi regulasi, percepatan pe- nyelesaian program dan kegiatan juga menjadi perhatian terutama dalam kondisi terdapat hambatan dalam penganggaran. Permendag- ri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pe- doman Penyusunan APBD Tahun 2017, memfasilitasi pekerjaan danru- rat dan mendesak untuk dapat di- laksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubah- an APBD dengan cara menetapkan Perkadatentang Perubahan Penjaba- ran APBD dan memberitahukan ke- mempertanggungjawabkan peng- gunaan dananya. Dalam kasus peng- gunaan DAK, anugerah pendanaan tersebutsayangbelum dimanfaatkan secara optimal. Masalahklasikdalamrealisasima- sih saja terus terjadi seperti penyera- pan yang rendah, kegiatan tidak te- pat sasaran, spesifikasi pekerjaan ti- dak sesuai yang disyaratkan, volume kurang dariyang seharusnya, dan pe- nyelesaian pekerjaan terlambat. Sebagaimana diberitakan Radar Sulbar(200ktober2017), penyerapan DAK untuk Pemprov Sulbar sampai dengan Triwulan III 2017 masih ren- dah yaitu kurang dari 75%. Penyerapanrendahdantermasuk belum melaporkan realisasi penggu- naanterjadipadabidangkelautandan perikanan, pendidikan, jalan, irigasi, dan energi skala kecil. Akibat keter- lambatanmerealisasikananggaran, di bidang pendidikan bahkan terdapat satu program yang hangus pendan- aannya yaitu program Rencana Pem- bangunan Sekolah. Permasalahan serupa juga terjadi pada Kabupaten Mamuju di mana DAK Fisik terancam tidak dapat di- kucurkan karena rendahnya sera- pan. Kondisi ini terjadi di Dinas Ke- sehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabu- paten Mamuju sehingga berpotensi menghambatpembangunandaerah. dengan teknologi seru- pa yang bernama Hon- da Riding Asist-E. Uniknya, mo- tor pinta Hon- da tersebut dapat me- Dana ekstra dari pemerintah pusat perlu diraih, baik dalam ben- tuk proyek yang langsung berpusat di Sulbar maupun proyek yang ber- sesuaian dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) atau Proyek Priori- tas Pemerintah Pusat. yang berkontur perbukitan. Perma- salahan ini biasanya bersumber dari perencanaan yang kurang matang dan tidak mendasarkan pada kebu- tuhan penerima manfaat. Untukmasalah pelanggaran kon- traksepertipekerjaantaksesuaispesi- fikasi, kekuranganvolume, danketer- lambatan penyelesaian pekerjaan bi- asanyaberawaldarimanajemenpen- gelolaan pekerjaandanpengendalian intern yang kurang memadai. Kegiatan pengendalian yang baik minimal memperhatikan bahwa pemberi dan pelaksana pekerjaan memahami aspek dan butir-butir pekerjaan, otorisasi atas adanya pe- rubahan pelaksanaan dari kontrak, pemisahan fungsi antara pihak mer- encanakan, memberiperintahpelak- sanaan pekerjaan, melaksanakan pe- kerjaan, melakukanpengawasan, dan yang menerima hasil pekerjaan, ser- ta pengendalian dalam bentuk do- kumentasi pelaksanaan pekerjaan. Dalam pola proyek prioritas yang bersifat fisik, pemerintah daerah bi- kan dirinya sendi- ri tan- pa har- Sesuai Peraturan Presiden No- mor 3 Tahun 2016 tentang Percepa- tan Pelaksanaan PSN, pemerintah menempatkan PSN di berbagai dae- rah dengan tujuan peningkatan per- tumbuhandanpemerataanpemban- gunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Denganadanya PSN, daerahakan diuntungkan karena adanya kepas- tian alokasi anggaran, percepatan pelaksanaan, dan pengawalan khu- susolehberbagaiinstansiuntukmen- gatasihambatankelancaran pelaksa- naan PSN. Dalam Perpres tersebut, tercan- tum PSN seperti jalan nasional non- tol, revitalisasi bandar udara, proyek pengembangan pelabuhanbarudan pada Pimpinan DPRD. Akhimya, sebaikapapunpengelo- laan dan pengendalian program dari APBN yang menambah kapitalisasi pembangunan daerah, tetap rawan kegagalan atau penyalahgunaan baik yang bersifat administratif maupun yang merugikan keuangan negara. Untukitu perlu pengawalan sejak perencanaan, pelaksanaan, penyele- saian, dan pertanggungjawabannya. Aparat Pengawasan Intern Pemer- intah (APIP) harus diberdayakan melakukan audit, review, monitoring atauevaluasipelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian, APIP dapat memberikan peringatan dini terh- adap potensi penyalahgunaan we- wenang dan dapat meminimalkan potensi tindak pidana korupsi. (**) iap Meluncur Dari sisi pemerintah, terutama pemerintah pusat, ada pendanaan pembangunan daerah dalam ske- ma Dana Alokasi Umum (DAU)dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Dekonsentrasi(Dekon) serta Tugas Pembantuan (TP)sebagaimanasu- dah berjalan selama ini. Dalam skema DAU dan DAK, dana pembangunan mengalir ke daerah dan tercakup dalam APBD sebagai mekanisme perimbangan untukmenutup gapfiskal antardae- rah, yang perimbangannya akan be- saruntuk daerah dengan Pendapa- tan Asli Daerahyang masih rendah. Sedangkan Dana Dekon adalah pendanaan dari pemerintah pusatdi pengembangankapasitaspelabuhan daerah untuk melaksanakan pelim- dalkan BR-V gatterbatas sehinggamengurangimi- nat pengunjung ke Sulbar. Peningka- tan kapasitas pelabuhan dan banda- ra mutlak membutuhkan arus pen- danaan dari pemerintah pusat kecu- ali pendanaan dan penyediaan lahan di berbagai daerah, namun belum 4cm Art ibuar Opereaga RADAR SULBAR Terbit Sejak 10 Juni 2004 Tarif Iklan: Wartawan Radar Sulbar dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima maupun meminta imbalan dari nara sumber - Umum/Display FC - Umum/Display BW Duka Cita -Reguler/Paket = Rp. 30.000/mmk = Rp. 20.000/mmk = Rp. 6.000/mmk = Rp. 8.000/mmk = Rp. 4.000/mmk = Rp. 2.000/mmk - Rp. 1 Juta/ktk = Rp. 5.000/baris = Rp.16.000.000 = Rp. 8.000.000 = Rp.14.000.000 Rp. 7.000,000 Rp. 16.000.000 = Rp. 8.000.000 = Rp. 14.000.000 - Rp. 7.000.000 PENERBIT: PT, Radar Sulawesi Barat, Chairman : H.M Awi Hamu, Pembina : H. Syamsu Nur, H. Andi Syaifuddin Makka, Komisaris Utama : H.M Subhan Alwi, Komisaris H. Muhammad Hatta, H. Naskah M. Nabhan, H. Harun Hamu, Direktur : H. Mustafa Kufung, Wakil Direktur dan Pengembangan Bisnis: Muhammad Ilham, Sekretaris Perusahaan: Mawarni Simargolang, Penasihat Hukum: Ridwan J. Silamma, SH Mungil BW Kolektif Pemimpin Umum : H. Mustafa Kufung, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Sudirman Samual, Redaktur Pelaksana: Jasman Rantedoda, Redaktur : Firdaus Paturusi, Muh. Amri Makkaruba Biro Polman), Abd Kadir Tanniewa, (Biro Majene), Syahrul Gunawan (Biro Mamasa) Jamhur Anjasmara (Biro Mateng), Hasnur Lariang (Biro Matra). Reporter Imran Jafar, Saharuddin, Arif Budianto. Desain Grafis: Irwansyah HB. Layouter : Rahmat, Aladin Nur, Murdani, IT: Chalid Mawardi. Iklan : Darman Tajuddin, Indrasari, Sirkulasi: Rismayanti Mahdy (Manager), Rukman. Keuangan : Yuli sulianti (Manager), Mifta Masyita Ichsan. Dewan Redaksi: Mustafa Kufung, Muh. Ilham, Sudirman Samual, Chaerul Marfan, Firdaus Paturusi, Jasman Rantedoda, Muh Amri Makkaruba, Abd Kadir Tanniewa, Syahrul Gunawan, Jamhur Anjas- mara, Hasnur Lariang. BPP Fajar Group : H. Sukriansyah S Latief (Ketua), H. Suwardi Tahir (Wakil Ketua), Sri Suhartini (Sekretaris), Mufti Hendrawan, Titik Ati (Anggota), ldris Hamid (Auditor). -Baris -Sponsorship 1 Hal FC Sponsorship 1/2 Hal FC - Sponsorship 1 Hal BW -Sponsorship 1/2 Hal BW - Advertorial 1 Hal FC - Advertorial 1/2 Hal FC - Advertorial 1 Hal BW - Advertorial 1/2 Hal BW iri saat n ked- di seg- Toyota aihatsu sarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indone- empati urutan kedua berhasil sia (Gaikindo) sepanjang Jan- membukukan penjualan se- uari hingga September 2017, banyak 15.039 unit dan Teri- ToyotaRushberhasil terjualse- banyak 16.282 unit. Sementa- ra itu, Honda BR-V yang men- Alamat Kantor Mamuju: Gedung Graha Pena, Jl. Jend. Sudirman No. 50 Mamuju, Tip 0426-22138), Alamat Biro: Polewali: JI. Andi Depu No.39, Telp (0428) 23203, 0813 4274 5023, Majene: Jl. Yusiq, Denan PAsar Camba Kabupaten Majene Telp (0422)22 503, 0813 4220 5888, Mamasa: JI. Poros Mamasa Ruko Jhien (Dekat Kantor DPRD Mamasa), 0852 4264 9637, Topoyo: JI. Poros Tumbu, 0823 A947 2030 Pasanokayu, JI. Andi Depu No. 50, 0852 5543 8615. Kantor Perwakilan, Makassar. Graha Pena, JI. Urip Sumuhardjo No. 20, 0821 8896 8266 (Chaerul Marfan), Jakarta: JI. Kebayoran Lama No. 17 Telo, 021-5322632 (Andi Syamsuri), Surabaya: Gedung Mandiri Tower 1 JI. Basuki Rahmat No. 129-137 Lantai 5 Ruang 501 Telp. (031) 5465239 Fax: (031) 5323 674, Percetakan: PT. Fajar Utama Intermedia Cabang Sulbar, Jalan H. Andi Depu No. 39 Polewali. Harga Langganan : Rp. 100.000/Bulan, Harga Eceran: Rp. 5,000/Eksamplar, Rekening Bank: os 9.377 unit di periode yang sama. (net) PT. Radar Sulawesi Barat, BRI Cabang Mamuju, No. 0218-01-012598-50-9 www.redarsuber.co.id PAGE DESIGN AKBAR Color Rendition Chart