Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

SAMBUNGAN SA 18 KAMIS, 16 NOVEMBER 2017 RADAR SULBAR KAMIS,16 NOVEMBER 2017. Plang Papan Proyek tak Ada Penduduk Miskin Pekerjaan Proyek di Lagi Agi Disorot Melonjak 0,42 Persen I Sambungan Hal 20 Gagal panen dan anjloknya harga komoditi juga salah satu penyebab. Disisi lain pen- gangguran meningkat. "Semua ini memi- likipengaruhbesarterhadappeningkatan kemiskinan," ujarnya. Definis umum kemiskinan, kata Ishak, terukur pada kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhihak-hakdasarnya. Tidakmam- pu mempertahankan dan mengembang- kan kehidupan yang bermartabat. Misalnya kebutuhan pangan, kesehat- an, pendidikan, dan pekerjaan. Begitujuga kebutuhan perumahan, air bersih, perta- nahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup. "Namunpadadasarnyakemiskinan adalah masalah multi dimensional. Sulit mengukurnya sehingga diperlukan kese- pakatan pendekatan pengukuran untuk digunakan," jelasnya. Selama ini untuk mengukur kemiski- nan BPS menggunakankonsepkebutuhan dasar basic needs approach. Pendekatan tersebutmemandangkemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi un- tuk memenuhi kebutuhan dasar makan- an. Tapi bukan diukur menurut garis ke- miskinan makanan dan bukan makanan. Dijelaskan bahwa garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebu- tuhan minimummakanan. Itusetara 2.100 kalori per kapita perhari. Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumah- an, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok non makanan lain. Kepala BPSMajene Syahabuddin men- gatakan, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapajumlah dan persen- tase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedala- man dan keparahan dari kemiskinan. Indekskedalamankemiskinan mengin- dikasikan jarakrata-ratapengeluaranpen- duduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan mengindi- kasikan ketimpangan pengeluaran di an- tara penduduk miskin. Menurutnya, indikator kemiskinan mengacu tiga pola. Yakni head count in- dexyangmengukurpersentasependuduk miskin terhadap total penduduk. Kemudian poverty gap index atau in- eks kedalaman kemiskinan (P1). Indika- tortersebutmengukurrata-ratakesenjan- gan pengeluaran pendudukmiskin terha- dap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Lalu indikator pov- erty severity index atau indeks keparah- an kemiskinan (P2). "Semakin tinggi ni- lai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin," jelasnya. Staf ahli bidang pendidikan dan sosial budaya setda Majene Iskandar, mengapr- esiasi eksposedata strategis yang dipapar- kan BPS, kemarin. Data tersebut telah menggambarkan kinerja kerja dan perencanaan pem- bangunan daerah. Ia berharap data tersebut sekiranya menjadi rujukan pemkab serta OPDlingkup Pemkab Ma- jene dalam merumuskan perencanaan program kedepan. Dengan catatan ren- cana kerja masing-masing disinergikan ke Bappeda untuk diakumulasi dalam perencanaan daerah. Menurut Iskandar, BPS salahsatu in- stansi penyelenggara perstatistikan di Indonesia yang diakui negara. Sebab itu data strategis yang telah diekspose wajib dijadikan rujukan. "Lagi pula data yang dirumuskan BPS juga bersumber dari OPD. Namun masih dianalisasis melalui teknis internal," ungkap Iskandar saat mewakili bupati membuka ekspose data strategis BPS, kemarin. Selain data kemiskinan, BPS juga mengekspose pertumbuhan ekono- mi dan IPM 2016. Materi tersebut di- paparkan pelaksana tugas kasi nera- ca wilayah dan analisis statistik Me- dya Harliati. Kemudian kasi statistik dan distri- busi Sri Hartati mengurai materi infla- si. Sebelumnya materi pengantar dis- ampaikan kepala seksi IPDS Misnawa- ti Mansur. (*) Muh Iqbal, Rabu 15 November. Kata dia pemasangan plang dimulai," terang Iqbal. papan proyek sebagai bentuk patuh pada Undang undang RI Nomor 14 tahun 2008 tentang nimbulkan berbagai pertanyaan keterbukaan informasih pub- bagimasyarakat. "Kita akan ber- lik Pasal 15 huruf d. Kewajiban memasang plang proyek diper- kuat dengan Kepres Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pan proyek sebelum pekerjaan memasang papan proyek se- tahui besaran anggaran, sum- beranggaran danvolumepeker- jaan. Lantaran tak ada satupun plang papan proyek dipasang. ""Sesuai aturan, seharun- ya saat mulai dikerjakan har- us dipasang plang papan nama proyek. Agarmasyarakatmenge- tahui jumlah anggaran dan ikut mengawasi. Tetapi di Desa Lagi Agi taksatupun terpasang plang pelaksaan pengadaan barang papan proyek, iuni pelangga- ran dan menyalahi aturan," ujar Koordinator LAMdesa Lagi Agi REPORTER: MUH MBRUR EDITOR: AMRI MAKKARUBA tiap pembangunan proyek," pintanya. Terkait masalah ini, Kepala Desa Lagi Agi Firman saat coba ditemui di kantornya, Rabu 15 November tak ada ditem- pat. Menurut salah satu peja- bat KUAR Desa Lagi Agi, kades belum masuk kantor. Saat dico- Tambah dia, bila papan proyek tidak dipasang akan me- CAMPALAGIAN, RADAR SULBAR -- Sejumlah proyek pekerjaan yang dibiayai melalui anggaran dana desa di Lagi Agi Kecamatan Campalagian menjadi sorotan Lembaga Advokasi Masyarakat Desa (LAMDes). Lantaran, pekerjaan bangunan fisik tersebut tanpa disertai pemasangan plang papan nama proyek. tanyatanya ada apasehingga pa- pan proyek tidak dipasang." un- gkapnya. la memintah agar pemerin- tah desa memasanga plang pa- pan proyek agar prosudur pem- bangunan proyek bisa lengkap: walaupun berkali kali dihubun- "Saya harap pemerintah dapat gi. (mg11/mkb) ba dihubungi via telepon hanya saja Kades tak mengangkatnya, Setiap proyek yang dibangun masangplangpapan proyek. Se- di Desa LagiAgitaksatupun me- hingga masyarakat tak menge- dan jasa pemerintah. "Jadi tidak ada kata lain se- lain harus memasang plang pa- 1.520 Randis Nunggak Pajak menunggak pajak mulai dari tahun 2011, 2012 bahkan 2016 ada sudah menunggak bayar menunggak," ungkap Rah- 1997, 1998, 1999 dan 2000 hingga 2016 ada semua yang "Sambungan Hal 17 likkendaraan baik dinas mau- pun pribadi yang menunggak bayar pajak dapat meman- faatkan pengampunan den- da pajak yang telah di beri- kan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Batas waktu- Sementara, Staf Bidang In- formasi Samsat Polman, Rah- mat mengungkapkan kenda- raan dinas yang menunggak pajak. bayar tersebut dari kendara- an lama. Ada Randis menung- gak sejak tahun 1997 dan un- tuk kendaraan terbaru yang sember 2017. Hasrat Kaimuddin juga ber- harap kendaraan yang belum menggunakan plat DCyang be- raktifitas di Sulbar agar beralih ke DC. Sehingga ikutmenyum- bang pajak untuk pembangun di Provinsi Sulbar. ilustrasi bersangkutan yang memiliki kendaraan dinasnya menung- gak pajak. Ini kembali kita lakukan penagihan," terang Harat Kaimuddin. Iaberharap agar parapemi- "Kita tidak tahu apakah ini kendaraannya masih ada, karena ada yang menunggak saja itu sudah masuk dalam kendaraan pajak sejak tahun mat Siama. Ia menambahkan bahwa meski pun terlambat satu hari nya hanya sampai bulan De- kategori menunggak pajak. (*) Batulaya Berharap Program BSPS Ро PMR MTSN Tinambung Aksi Peduli an pembelajaran pada siswa agar mereka menjadi manu- Kedua lansia itu mendapat siayangsosial," terangHunnas. Tambah dia, siswa akan mengerti bagaimana sulitnya kehidupan orang diluar sana. Agar mereka bisa sadar kalau mencari reski itu sangat su- lit. "Saya yakin bila siswa dia- jar seperti ini (membantu ses- ama) mereka akan tumbuh menjadi anak yang patuh dan sayangpadakeduaorangtuan- ya. Terpentingrasapedulipada sesama bisa lebih meningkat," "Sambungan Hal 17 SITUBONDO - "Sambungan Hal 17 bantuan dari PMR MTSN Tin- yang m mabung dengan memberikan minuman, selimut, sarung, lampu cas, kompor, bantu- an dana dan beberapa kebu- tuhan lainnya. "Program ini sudah lama kita lakukan se- Desa Batulaya sangat mengharapkan pro- gramBSPSdapatmasukkewilayahnya. Apa- lagi masih banyak warga di desa ini yang rumah tidak layak huni dan sangat berharap dibantu.ApalagiBupatiPolmanpernahmen- janjikan akan mengusulkan Desa Batulaya sebagai penerima program BSPS. "Pakbupatisudahjanjiakan berikan ban- tuan program bedah rumah melalui BSPS untuk Batulaya. Tetapi hingga saat ini real- isasi program tersebut belum juga terealisa- si," ujar Kepala Desa Batulaya Muh Idham Ja- was, Rabu 15 November saat ditemui. Kata dia, pemerintah desa sudah sering memasukan proposal ke Dinas Pemukiman PerumahandanPertanahan Polman.Namun Anggota kepa Itu terjadi saat raz raan khusus bagi an polisían kemarin pa Anggota Propam tubondo terpaksaha berikan tindakantila sejumlah polisi. jak tahun 2011. Kami mem- cari orang yang layak untuk dibantu," ujar pembina PMR MTsNTinambungMusri Hun- nas, Rabu 15 November saat ditemui. Kata dia, tujuan program ini untuk memberi pengaja- ran pada siswa bagaima cara membantu sesama. Agar mer- eka bisa menjadi anak yang peduli pada masyarakat yang membutuhkan. "Inimerupak- иcapnya. Ia harap, program ini dapat ditingkatkan aga PMR MTSN Tinambungbisatambahmaju. "Mudah mudahan kedepan program ini dapat dilanjutkan dan ditingkatkan," harapnya. 2 Bur sampai saatini belum ada tanda tanda kalau Batulaya akan dikena program BSPS. "Saya selalu dijanji pihak Dinas Pemuki- man Perumahan dan Pertanahan, tapi sam- pai sekarang tak satupun rumah di Batulaya mendapatkan program bedah rumah BSPS. Kamibosan denganjanjijanji, pakbupatisu- dah setuju, tetapikenapa pihak dinas belum memberi jatah bedah rumah untuk Batula- ya," keluh Idham. Tambah dia, di Batulaya ada sekitar 250 unit rumah yang sangat membutuhkan be- dah rumah program BSPS. Lantaran banyak rumah warga yang sudah tidak layak huni. "Kami mempertanyakan alasan Dinas Pemukiman Perumahan dan Pertanahan SAMPIT-Duabur muatbernama Anc man nyaris mening kelalaian saat beke Merekatertimpa puksaatbongkarmı maga Pelabuhan F Jalan Pelangsian I, laga Baru, Ketapang Senin 13 Novembe MUH MABRURRADAR SULBAR MENYERAHKAN. Pembina PMR MTSN Tinambung Kecamatan Tinambung bersama anggota PMR (mgl1/mkb) menyerahkan bantuan pada Ihsan alias Nene Ulung dikediamannya, Rabu 15 November 2017. pukul 08:00 WIB. Pria di MEMPERLIHATKAN. Kepala Desa Batulaya Muh Idham Jawas memperlihatkan gambar rumah warga yang diajukan sebagai proposal ke Dinas Pemukiman Perumahan dan Pertanahan untuk program BSPS, Rabu 15 November 2017. takmengalokasi BSPS ke Batulaya, padahal desa kami sangat layak dapat bantuan be- dah rumah," keluhnya. Kepala Dusun Kandemen Desa Batula- ya Subuki menambahkan sudah beberapa kali dijanji untuk diberi bedah rumah na- mun sampai saat belum juga ada realisasin- ya. "Kami bertanya kenapa Batulaya belum dapat bantuan bedahrumahpadahalsangat layak dapat bantuan," kesalnya. Bhabinkamtibmas Desa Batulaya Bripka Rajaman berharap pemerintah mempriori- taskan Desa Batulaya masuk program BSPS. Lantaranwarga sangatmembutuhkanbedah rumah. "Saya sering keliling ke rumah war- ga, banyak saya temui rumah warga yang kondisinya tidak layak. Jika hujan dihujani karena atapnya bocor dan dindingnya tak layak lagi. (mg11/mkb) 44JAMANG AMPIT - Tirto Solikin diridibelakangwarung lan Panglima Utar, Desa itan, Kalimantan Teng sa 14 November, sekit 16:00 WIB. Pria 67 tahun itu dit istrinya dalam kondisis Saatitu, nadinyamas enyut. Korban langsu vakuasi ke Puskesmas Meski begitu, nyav. tetap tak bisa diselamat KepalaDesa SeiKapi kanmengatakan, korba MUN MABRURRADAR BULBAR Rubrik Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar PARLEMENTARIA Sambungan Hal 20 Belumlagi ruangan me tidak memiliki pendin kipas angin. Itu dikhawatirkan 2cm 16 Pejab: Siap Berkomp DATA JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MAJENE 2010-2017. 1. 2010:27,83 ribu jiwa atau 18,42 persen. Garis kemiskinan 220.059. 2. 2011: 26,6 ribu jiwa atau 17,29 persen. Garis kemiskinan 227.827. 3. 2012:25,92 ribu jiwa atau 16,4 persen. Garis kemiskinan 245.452. 4. 2013:24,3 nibu jiwa atau 15,29 persen. Garis kemiskinan 263.402. 5. 2014:24,74 ribu jiwa atau 15,05 persen. Garis kemiskinan 278.049. Sambungan Hal 20 Kata Fadlin, meka seleksi mengacu pada Tahun 2017 tentang r men ASN, Peserta lel batan akan mengisi pe elon II b. Mereka pere tujuh kursi lowong ya inggalkan pejabat lam= alpengumumancalon_ yang berhak mengisi ditentukan bupati. tung pak bupati, bisa umumkan pertengaha akhir Desember," pung (mg7/kdr) SARNA LM LEUT CRRRANNLM.COM ML IETIMOPRO 6. 2015: 25,79 ribu jiwa atau 15,57 persen. Garis kemiskinan 290.568. 7. 2016 = 24,69 ribu jiwa atau 14,89 persen. Garis kemiskinan 320.726. 8.2017 = 25,77 ribu jiwa atau 15,31 persen. Garis kemiskinan 336.765 AMRI MAKKARUBARADAR SULBAR AMRI MAOARUBARADAR SULBAR PIMPINAN DEWAN -- Ketua DPRD Polman, M Fariduddin Wahid didampingi Wakil Ketua, Busman M Yunus, Amiruddin dan Hj Nurbaeti ketika memimpin paripurna dewan. PARIPURNA -- Anggota DPRD Polewali Mandar ketika meningkuti rapat paripurna dewan yang dilaksanakan di ruang paripurna belum lama ini. SUMBER DATA: BPS MAJENE. PAGE DESIGN ALADIN NUR www.radarsubar.co.id www.radareubar.co.id PAGE DESIGN DHANY Color Rendition Chart