Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

12 Pantura Line KAMIS, 14 APRIL 2016 Tribun Jateng www.tribunjateng.com Nur Ali Senang Terima Hibah Pemkab Kudus Biayai Pembangunan Mapolres bangunan Mapolres Kudus hanya mengandalkan dan menunggu dana murni dari satuan atas, maka pelaksa- naannya tak mungkin sece- pat ini. "Dengan terlaksananya ini, Карol- ng, Irjen Pol Nur Ali, melaksanakan groundbrea- king pembangunan Mapolres Kudus yang baru, di Jalan Raya Kudus-Pati Km 9, Desa Klaling, Kecamatan Jekulo, Rabu (13/4). Peletakan batu pondasi, diawali oleh Pang- dam IV/Diponegoro Mayjen tanggungjawab pemangku wilayah. "Pengalokasian ang- garan ini adalah untuk ke- pentingan negara, sehingga tak perlu diperdebatkan. Tahun 2017, pembangun- an harus selesai. Jangan kami berterimakasih kepada sampai saya telah purna tapi bupati dan jajaran Forkopim- pembangunan ini belum ram- pung." tandasnya." katanya. Kapolres Kudus, AKBP M. Kurniawan, mengatakan ma- polres yang baru akan me- nempati lahan seluas 15.000 meter persegi, hasil hibah Pemkab Kudus pada 2008 lalu. Lahan tersebut kemudi- KUDUS, TRIBUN da STORY HIGHLIGHTS Pembangunan Mapolres Kudus di jl Raya Kudus-Pati Km 9, Klaling, Jekulo, mulai dilakukan, Rabu (13/4). Pembangunan ini hibah Pemkab Kudus, berupa tanah maupun pembangunannya. Untuk pembangunan fisik diperkirakan menelan dana Rp 25 miliar. da di Kudus, yang telah me- nyediakan lahan dan mem- fasilitasi pembangunannya," TNI Jaswandi. Selanjutnya, secara bergi- liran Bupatu Kudus Mustho- fa, Ketua DPRD Kudus Ma- san, Ketua PN Kudus Andy Subiyantadi, Kapolres Kudus AKBP M Kurniawan. Seremo- ucapnya. Menurut dia, pembangun- an Mapolres yang sepenuh- nya difasilitasi oleh Pemkab, baru terlaksana di Kudus ini. ni peletakan batu pondasi ke- enam atau yang terakhir, di- lakukan oleh Kapolda Jateng Irjen Pol Nur Ali. Disampaikan, di wilayah pantura timur, Kabupaten Kudus termasuk yang terde- pan, baik soal pendapatan asli daerah (PAD), kemajuan wilayah, maupun sektor lain. Namun, menurut dia, untuk urusan kelayakan kantor kepolisian, Kudus termasuk yang terlambat. "Yang lain, Mapolresnya sudah terlebih dahulu pindah ke tempat yang lebih repre- sentatif," ucap Nur Ali. Lantaran itu, ia berterima- kasih atas hibah tanah dan "Kalau yang lain, mmemban- tu kelengkapan banyak. Tapi kalau sepenuhnya murni dari Pemkab ya baru ini," tutur jenderal kepolisian berbin- tang dua ini. Sementara itu, Bupati Ku- dus Musthofa, mengatakan bahwa keamanan tak ha- an disertifikatkan atas nama Polri pada 2012. "Dan telah dilakukan pe- ngurukan pada 2014 lalu," ucapnya. Rencananya, mapolres baru akan dibangun berting- kat, dua lantai. Pembangun- an diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp25 miliar lebih. (yan) juga pembangunan Mapol- res baru, yang rencananya akan didanai menggunakan nya tanggungjawab kepolisi- an dan TNI. Melainkan juga dana hibah dari Pemkab Ku- dus. Menurut dia, jika pem- TRIBUN JATENG/FAJAR EKO NUGROHO MASIH ENERGIK - Ahmad Albar dan lan Antono, personel God Bless, tampil ener- gik di panggung "Konser Rumah Kita", di Stadion Yos Sudarso, Selasa (12/4) malam. Mahbub Kecewa Kerja Hanya Dua Minggu Ahmad Albar Ajak Duet Masitha Pekalongan, aturan baru yang akan di- terapkan itu hanya akan membuat upah pegawai berada di bawah UMK Kota Pe- kalongan sebesar Rp 1,5 juta. "Upah kami harusnya Rp 1,5 juta se- suai UMK, itu pun ditangguhkan selama dua bulan. Upah kami selama ini, sebu- lan hanya Rp 1,3 juta," kata dia. Pihak manajemen perusahaan, tidak bisa dikonfirmasi hingga berita ini ditu- runkan. PEKALONGAN, TRIBUN buruh PT Kesmatex melakukan unjuk rasa di depan kantornya, di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Rabu (13/4). Koordinator pegawai, Mahbub, me- ngatakan, unjuk rasa dilakukan karena kekecewaan atas aturan baru yang akan diterapkan perusahaan terkait rencana dua opsi yang ditawarkan perusahaan. Opsi pertama, pegawai tersebut dimin- ta bekerja selama satu pekan dan libur selama satu pekan. Sehingga dalam se- bulan, pegawai itu hanya bekerja selama setengah bulan. Sedangkan saat hari libur, pega- wai tetap men- dapatkan upah hanya Rp 15 ribu per hari. "Alasan pim- pinan, karena Ratusan TEGAL, TRIBUN - Grup musik legen- daris Indonesia, God Bless menyema- rakkan gelaran Malam Inagurasi pe- rayaan HUT ke-436 Kota Tegal, Selasa (12/4) malam, di Stadion Yos Sudarso. Band dengan personel Ahmad Albar (vokal), Ian Antono (gitar), Donny Fat- tah (bass), serta additional player Fajar (drum), dan Abadi Soesman (keyboard) berhasil membawa suasana era 1970- hasil menghidupkan suasana. Ribuan penonton yang hadir nampak antusias dengan penampilan dari God Bless. Tak hanya orang tua, para muda- mudi yang menggemari musik God Bless juga turut hadir menonton pe- nampilan dari band kesayangannya ter- sebut. Mereka juga tak mau kalah de- ngan ikut bernyanyi sepanjang konser. Dalam konser itu, Ahmad Albar menurut hitungan jam kerja, kami punya lebih jam kerja. Lalu stok kain juga masih banyak, sehingga mengu- rangi jam kerja." ujar dia. Sedangkan opsi kedua, pegawai dita- warkan bekerja hanya empat hari se- minggu. Selama libur tiga hari nantinya tidak mendapatkan uang pengganti. Hingga siang kemarin, belum dipero- leh kesepakatan bersama antara peng- usaha dan buruhnya terkait opsi yang dipilih. Menurut buruh lainnya, Teguh Sam- puri (41), warga Wiradesa, Kabupaten Aisyah, satpam PT Kesmatex. (raf) 1980-an kembali ke panggung "Konser mengajak duet Wali Kota Tegal Siti Rumah Kita". Tak kurang14 lagu populer mereka dibawakannya. Tembang "Menjilat Matahari" disaji- kan pertama kali. Penonton mulai his- teris menikmati penampilan band yang berdiri pada 1973 itu. Kemudian disu- sul lagu "Kehidupan", "Selamat Pagi", "NATO", dan "Anak Adam". "Maaf tidak bisa masuk, masih si- buk di dalam tidak bisa ditemui," kata Masitha Soeparno saat membawakan lagu "Rumah Kita"Dengan wajah yang ceria dan bersemangat itu, setelah naik diatas panggung Walikota me- nyapa ribuan warga Kota Tegal yang hadir dimalam itu. JI. Letjen Suprapto No.3 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Telp. (0292)423 888/423 333 LAPORAN KEUANGAN "Selamat malam semuanya, ini ru- mah kita. Malam ini kita bersama boleh BPR BPR SEMERU Lagu-lagu andalan seperti Semut Hi- tam, Rumah Kita serta Kehidupan ber- hura-hura, tapi ingat jangan bikin huru hara," teriak Masitha. (nug) LAPORAN NERACA PUBLIKASI LAPORAN LABA RUGI PUBLIKASI PT BPR SEMERU PT BPR SEMERU Tanggal : 31 Desember 2015 Tanggal : 31 Desember 2015 (Ribuan Rp) Posisi Desember 2014 (Rituan Rp) Posisi Desember 2015 Posisi Desember 2014 Surati Jokowi, Masyarakat Desa se-Gorontalo Dukung Menteri Desa Tak Istimewakan eks PNPM POS - POS Posisi Desember 2015 POS - POS Aset Pendapatan dan Beban Operasional Pendapatan Bunga Bunga Kontraktual Amortisasi Provisi 43335 84,715 Kas Kas dalam Valuta Asing Surat Berharga Pendapatan Bunga yang Akan Diterima Penempatan pada Bark Lain Penyisihan Kerugian-l- Jumlah Kredit yang Dibenikan a. Kepada BPR b. Kepada Bank Umum C. Kepada non bank - pihak terkait d. Kepada non bank - pihak tidak terkait Jumlah Kredit yang Diberikan Penyisihan Kerugian-- Sumlah Agunan yang Diambil Alih Aset Tetap dan inventaris a. Tanah dan gedung 6. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai gedung-- Inventaris d. Akumulasi penyusutan dan penurunan nilai inventaris-- Jumiah aset tetap dan inventaris Aset Tidak Berwujud Akumulasi Amortisasi -- Aset Lain-lain Jumlah Aset 7,871,386 909,778 6.271.967 754,884 649,436 6,903,359 11,239 6,892 120 486,139 6.068,135 Amortisasi Biaya Transaksi - 13,343 Jumlah Pendapatan Bunga 8,781,164 7,026.841 6.054,792 Beban Bunga Jakarta - Kesatuan masyarakat desa se-Kabupaten Gorontalo yang tergabung dalam Jaringan Organisasi untuk demi terciptanya rasa keadilan sosial bagi bangsa Indonesia tanpa memandang ras, golongan, suku dan agama termasuk fasilitator eks PNPM MPd maupun dari program- program lainnya yang mengaku insan pemberdaya di Indonesia tercinta ini. 4. Agar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secepatnya mengeluarkan petunjuk teknis tentang perekrutan Calon Pendamping Desa Tahun Anggaran 2016 untuk mengentikan pernyataan-pernyataan miring yang tidak terpuji dari fasilitator eks PNPM PMd di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Gorontalo. 5. Agar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, pendamping Desa eks PNPM-MPd di Provinsi Gorontalo yang berlatar belakang teknis maupun nonteknis dalam melakukan pendampingan terhadap masyrakat Desa yang telah mengabaikan nilai-nilai pemberdayaan dengan melakukan pemaksaan kepada aparat desa untuk melakukan desain dan RAB kegiatan fisik di desa hanya karena nilai materi, yang mestinya tidak dilakukan mengingat mereka diberikan gaji dan tunjangan yang layak, dan tidak memberikan ruang kepada kader teknik di desa atau masyarakat desa yang memilki kemampuan di bidang teknis. 6. Agar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, pendamping desa yang direkrut pada tahun 2015 harus dipertahankan karena sudah sesuai dengan proses rekrutmen yang sudah diatur dalam peraturan Menteri Desa serta telah mengahabiskan anggaran dan waktu panjang. 7. Agar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat menerbitkan SK pendamping agar diperpanjang dengan konsep SK lima tahun, tidak per tiga bulan seperti saat ini, atau 1 kali setahun. 8. Agar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi membentuk tim untuk bisa mengidentifikasi kasus-kasus PNPM terkait Masalah SPKP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) tidak sesuai prosedural di Provinsi Gorontalo. Senada Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Ponorogo, Najib Susilo, dalam surat tertulis yang dikirimkan ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menyatakan bahwa dengan diberlakukannya UU Desa model pendampingan PNPM sudah tidak bisa lagi diterapkan. Pasalnya, sejak diberlakukannya UU Desa, banyak perubahan signifikan dalam proses pembangunan desa. Salah satunya, Desa mempunyai kewenangan untuk menentukan sendiri pengelolaan dana desa yang dikucurkan langsung oleh Pemerintah Pusat. "Kalau PNPM merupakan program dari pusat dan desa terikat oleh aturan-aturan yang ada di PTO sehingga desa harus ikut pendamping, untuk sekarang uang sudah ada di desa sumbernya bukan hanya dari Dana Desa, melainkan ada alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak, PADesa dan dimasukan di APBDesa yang pengelolaannya merupakan kewenangan desa bersangkutan," urai Najib. Pada konteks pembangunan desa berdasarakan UU 2,759,202 1,000 2760,202 6,020,962 455,460 6,476,422 316,677 150,786 Bunga Kontraktual 1,967.211 Amortisasi Provisi, Administrasi dan Biaya Transaksi Kebangkitan Desa Provinsi Gorontalo Jumlah Beban Bunga Jumlah Pendapatan Bunga-Bersih Pendapatan Operasional Lainnya 182 680 JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 23,358,476 Beban Penyisihan Kerugian Aset Produkif Beban Pemasaran Beban Penelitian dan Pengembangan CBeban Administrasi dan Umum Beban Operasional Lainnya JUMLAH BEBAN OPERASIONAL LABA (RUGI OPERASIONAL 11.350 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 7.085 Pendapatan Non Operasional 371,048 Beban Non Operasional 30,542,028 Kerugian Penjualan Aset Lain-lain 1,967 211 5,059,630 309 409 5,369,039 292.877 128,394 menyesalkan sikap pendamping eks PNPM Mandiri yang meminta previlage dalam proses rekruitmen pendamping desa. Mereka berharap Kementerian Desa, Transmigrasi transparan dan berkeadilan, termasuk bagi para fasilitator eks PNPM Mandiri. Jaringan Organisasi untuk Kebangkitan Desa Provinsi Gorontalo melayangkan pernyataan sikapnya kepada Presiden Jokowi sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen pemerintahan Jokowi dalam membangun desa. Karena itu, mereka memprotes keras sikap eks PNPM Mandiri yang membuat kegaduhan serta menonjolkan sikap ego sektroal kelompok. "Komitmen membangun desa harusnya mendapat dukungan moril sikap dan mental dari semua elemen bangsa. Bukan membuat konflik, kegaduhan, dan antipati dengan menunjukkan ego sektoral eks PNPM yang ingin mendominasi dan menganggap dirinya superior," ujar Ketua Jaringan Organisasi untuk Kebangkitan Desa, Yuyun Antu dalam suratnya, Selasa (5/4). Yuyun pun meminta agar Menteri Desa tetap melakukan perekrutan ulang pendamping desa bagi fasilitator eks PNPM-MPd sesuai mekansime yang ditetapkan. Hal ini sangat penting untuk menjaga terciptanya rasa keadilan sosial bagi bangsa Indonesia tanpa memandang ras, golongan, suku dan agama termasuk fasilitator eks PNPM MPd maupun dari program-program lainnya yang mengaku insan pemberdaya di Indonesia. Menurut 28,435.981 28.435,981 245,339 28,190,642 23,541,156 23.541,156 Pembangunan tetap Tertinggal, seleksi Daerah dan melanjutkan secara 678,921 496,328 182,593 2,928,793 33,589 3,429,845 3,046,577 2,518,247 37,874 2,977,392 2,391,647 900,186 599.031 301,155 11,350 9.267 501,097 36,579.863 dan Trnasmigrasi menghentikan 429 36,663 (37,092) 2,040 43,392 (45,432 pemerintah Jokowi untuk LAPORAN NERACA PUBLIKASI PT BPR SEMERU PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL Tanggal : 31 Desember 2015 LABARUGI LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 3,009,485 557,896 2451,589 2,346,215 395,468 1,950,747 (Fibuan Rp) TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN LABA (RUGI) BERSIH Pos-Pos Desember 2015 Desember 2014 Kewajiban Kewa ban Segera Utang Bunga Utang Pajak Simpanan a Tabungan b. Deposito Jumlah Sempanan Simpanan dari Bank Lain Pinjaman Ditenma Dana Setoran Modal - Kewayban Kewa ban imbalan Kerja Pinjaman Subordinasi Modal Pinjaman Kewajban Lain-lain Jumiah Kewajiban Ekuitas Modal Modal Dasar Modal yang Belum Disetor-- Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) Modal Sumbangan Jumlah Dana Setoran Modal - Ekuitas Laba Rug yang Belum Direalisasi Surplus Revaluasi Aset Tetap Saido Laba Cadangan Umum Cadangan Tujuan Belum ditentukan tujuannya Total Jumiah Ekuitas Total Kewajiban dan Ekuitas 43,592 111,978 365,796 34 256 86.240 284,568 LAPORAN INFORMASI LAIN PT BPR SEMERU Tanggal : 31 Desember 2015 3,324,381 26,736,727 30,061,108 2,402,064 20,931,392 23,333 446 1,000.000 (Rbuan Ro KETERANGAN Desember 2015 Jumut 6903.35 6.903,359 1 Penempatan pada bank lain 2. Kredit yang dbenkan Kepada BPR D. Kepada Bana Umum C.Kepada non bark-phak terkat d.Kepada non bank -pihak tidakarkait Jumiah aset produk Rasio-Rasio ) a NFL net KPMM CLDR d. ROA e. KAP PPAP a. BOPO h Cash Ratio 1,000,000 150.475 116,258 27 200.632 34,103.991 14.000 14,000 242.570 242.570 978.779 978 779 28 435,981 35,339 340 397 13.65 B6 24 878 403 100.00 67 02 16.33 Yuyun, saudara-saudara insan 15,500 31,748,449 12.294 24,867.062 pemberdaya eks PNPM MPd menganggap dirinya superior dalam mengawal pemberdayaan masyarakat. Mereka pun melakukan kritik yang sangat berlebihan kepada Tertinggal, dan Transmigrasi tanpa memperlihatkan etika sebagai anak bangsa yang bermartabat. "Mereka (eks PNPM MPd) memaksakan kehendak agar dijadikan sebagai pendamping Desa tanpa melalui seleksi sebagaimana mekanisme yang telah ditentukan, yakni melalui Peraturan Menteri Desa No.3/2015 tentang Pendampingan Desa. Hal ini menimbulkan kegaduhan dan keresahan di masyarakat, termasuk di Provinsi Gorontalo," jelasnya. Dengan dasar ini, Jaringan Organisasi untuk Kebangkitan Desa Provinsi Gorontalo menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut: 1. Agar Menteri Desa Transmigrasi dan Daerah Tertinggal tetap konsisten tanpa terpengaruh isu dan kegaduhan dari berbagi pihak yang tujuannya untuk menggoyang tatanan pemerintahan di Kementerian Desa, Transmigrasi. 2. Agar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam perekrutan pendamping desa dan pendamping lokal desa) tetap mengacu pada Peraturan Menteri Desa Nomor 3/2015 tentang Pendampingan Desa. 3. Agar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, perekrutan pendamping Desa ulang kepada fasilitator eks PNPM-MPd sesuai mekansime yang ditetapkan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah 3,000,000 2,000,000 3,000,000 2,000,000 PENGURUS BANK Dewan Komisaris 1. DRA. RATNA SETIYAWATI MM 2. PT. SAUDARAJAYAABADI 2. R. DIONESIUS ANTO WIDIYATMOKO, SE dengan Керala PEMILK BANK 1. DRS AGUS PRAMCNO отомоTIF Yuyun, Badan (80%Pemegang Saham Pengendai (20%1. DRS. AGUS PRAMONO 1,000.000 1,000.000 1,000,000 Utimate Shareholder 1. DRS. AGUS PRAMONO 2 PT. SAUDARAJAYAABADI Dewan Direksi 1. DAVID ARDHIANSYAH, SE 2. WISNU WIDINATHA, SE 1,379,830 1,724.219 2,451,589 3,831,419 4,831,419 36,579,868 1,950,747 3,674.966 5,674,966 30,542.028 * Nama Kantor Akuntan Publik : KAP Drs. HENRY & SUGENG * Akuntan Publik yang Menandatangani Laporan : Drs. Henry Susanto, Akt, CPA, CA KULINER Laporan Publikasi ini sudah diaudit Kantor Akuntan Publik LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI PUBLIKASI PT BPR SEMERU Tanggal : 31 Desember 2015 Catatan: *BPR dengan total aset Rp10 miliar atau lebih wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik Pembangunan Daerah Tertinggal, dan (Ribuan Rp) dan nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab terhadap audit (partner in-charge) Deskripsi Posisi Desember 2015 Posisi Desember 2014 KOMITMEN .Fasilitas pinjaman yang diterima yang belum ditarik 2. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik 3. Penerusan kredit (channeling) Informasi keuangan di atas telah disusun untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia No. 15/3/PBU2013 tanggal 21 Mei 2013 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013 perihal Laporan tahunan dan laporan Keuangan Publikasi BPR melakukan (tenaga pendamping Desa ahli, PROPERTY Desa, lanjut Najib, Desa menjadi subjek pembangunan yang memiliki kewenangan penuh dalam menentukan nasibnya sendiri. "Sehingga dibutuhkan pendamping yang memiliki pemahaman tentang desa dan kebutuhan desa, sesuai dengan karakternya masing-masing," katanya. (*) 4. Lain-lain INFO Jumlah komitmen KONTINJENSI 1. Aset produktif yang dihapus buku 2.Agunan dalam proses peryelesalan kredit 3. Pendapatan bunga dalam penyelesaian 4. Lain-lain Jumlah kontinjensi 06 April 2016 PEMASANGAN dan Transmigrasi melakukan 1,169,110 1.042.970 IKLAN 024 - 8455959 tetap Direksi, BPR SEMERU 270,540 249,895 1,439,650 1292,865 1. DAVID ARDHIANSYAH, SE 2. WISNU WIDINATHA, SE Like Fan Page f tribunjateng.com Follow @tribunjateng SPACE IKLAN INFO : 024 - 845 5959 %3D