Arsip
Halaman Artikel
Creative Commons License

Jika anda mendapati gambar tidak sesuai dengan spesifikasi data (salah tanggal dan atau salah penomoran halaman), posisi gambar landscape, satu gambar terdapat dua halaman, kualitas gambar kabur, anda bisa melaporkan data tersebut agar segera diperbaiki dengan menekan tombol laporkan.

Kata Kunci Pencarian:

Nama: Media Indonesia
Tipe: Koran
Tanggal: 1991-05-14
Halaman: 01

Konten


Michael Carbajal SELASA, 14 MEI 1991 OLAHRAGA 9 Gabriela Sabatini juara Italia Terbuka kalahkan Monica Solos * Ayrton Senna catat sejarah baru formula I Impian Sampdoria ditahan Torino GURUH ANTI-KB: Sekalipun program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia dinilai cukup berhasil, namun Guruh Sockamnoputra menyarankan segenap anggota Partai Demokrasi Indonesia (PDI) tak harus ber-KB.Banteng- banteng PDI tidak perlu ikut KB," tandas Guruh, dan ini membuat heran belasan ribu simpatisan PDI yang hadir ke- tika dewan pimpinan partai berlambang kepala banteng itu mengadakan Halalbihalal di Istora Senayan Minggu sore. "Tapi tunggu dulu, yang tidak perlu ikut KB itu adalah jiwa bantengnya," tambahnya. Maksudnya jelas bukan dia hen- dak menghafibat gerakan KB sebagal program nasional yang telah disepakati, namun sebaliknya, jiwa banteng ha rus berkembang biak dan berlipat ganda, sehingga dalam Pe- milu 1992 dapat meraih kemenangan." Dan sebagai kader bangsa yang kini mendukung PDI, putra bungsu Proklama- tor RI ini malah bertekad mewujudkan hasratnya itu. "Saya sebagai pemuda Indonesia, menginginkan PDI menjadi par- tai pelopor yang menentang ketidakjujuran, ketidakadilan," tambahnya. (Tib) EDITORIAL Hanya Beda Pendapat Jakarta, 5 Mei 1980. Hari itu 50 tokoh menandatangani Pernyataan Keprihatinan yang men- desak agar DPR dan MPR menanggapi pidato Presi- den Soeharto di Pekanbaru 27 Maret dan pada HUT Kopassandha di Cijantung 16 April 1980. Itulah yang kemudian disebut "Petisi 50″ sesuai de- ngan jumlah mereka yang ikut bertanda tangan. Isinya antara lain menyatakan tidak sependapat dengan be- berapa pernyataan Presiden dalam dua kali pidatonya itu. MEDIA INDONESIA PEMBAWA SUARA RAKYAT Satu hal telah jelas: ada perbedaan pendapat. Se mentara itu Pak Rudini bilang bahwa pemerintah tidak merasa perlu untuk melakukan rujuk dengan Kelompok Petisi 50. Sudah buntukah jalan penyelesaian? Tampaknya buntu atau tidak lebih banyak tergan tung pada Kelompok Petisi 50 itu sendiri. Dan pasti me reka telah memikirkan cara yang terbaik. Kita tahu bahwa dalam Kelompok Petisi 50 banyak terdapat tokoh yang pernah berperan dalam penye lenggaraan negara. Ada tokoh sejarah perjuangan ke- merdekaan ada pula yang pernah berprestasi dalam perjuangan pembangunan yang dilaksanakan Orde Baru. Mereka tahu benar apa yang sesungguhnya hanis mereka lakukan untuk melanjutkan menunjukkan dedi- kasi mereka kepada nusa dan bangsa. Dan pasti para tokoh itu pun akan memilih cara yang bijaksana yang dilandasi sikap budaya bangsa ini un tuk mempertemukan perbedaan pendapat. Karena memang hanya beda pendapatlah sebenarnya yang membuat masalah ini menjadi berkepanjangan. MEREKA Bandung, Media kemarin. FUAD "NO PROBLEM": Bagaimana kesan seo- rang menteri ketika menjadi model iklan? "Tidak ada masalah!" kata Fuad Hassan, kendati ia sempat dijadikan model iklan obat batuk dalam tayangan wawancara menteri ini de- ngan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) 3 Mei 1991 (Media, 415). Di luar dugaan penonton, di tengah siaran acara menyambut Hari Pendi dikan Nasional itu terselip adegan dadakan, ketika Puad terbatuk dan tiba-tiba disambung dengan scene iklan obat batuk. Titik Hamrah, sa- lah seorang penanggung jawab ilus trasi itu, nya?" Panglima ABRI Jenderal Try Seperti dilaporkan GALA sema- Pangab menjelaskan peringatan Sutrisno mengingatkan ketiga Or- lam, wartawan yang merata lenses- nya dimaksudkan agar bentuk pol, Golkar, PPP dan PDI yang di tak oleh peringatan Pangab itu me- kampanye tepelubung itu jangan nilainya telah mulai melakukan minta penjelasan mengenai sampai kelewatan. "Sebab mabuk kampanye terselubung untuk ke tanda-tanda yang dimaksudkan di rakernas atas rapim lain dengan pentingan pemilu. "Walaupun tan- pada saat Pangab meninggalkan mabuk pemilu." da-tanda kampanye terselubung itu ruang rakemas yang mengambil Pangab selanjutnya meminta su masih wajar, tapi jangan sampai tempat di Secapa TNI-AD ita paya semua pihak agar menepati Ketika ditanya tentang ancaman menyalahi peraturan," katanya da. Tanpa menyebut tanda-tanda yang aturan supaya enak, harmonis dan anggota Petisi 50 yang akan mem- lam ceramah di hadapan peserta dimaksudkan Pangah balik berta- tenang. "Buat apa kita repot-repot PTUN-kan kasarnya, Pangab de- Rakernas IV FKPPI di Bandung, nya, "Oke, mabuk ita mana aturan- Bangia kita bangsa kekeluargaan, ngan lantang menjawab: "Meng Pertamina tidak akan Fuad Hassan Piutangnya kecewa bahkan stress menyaksikan Memutihkan sajian yang kurang sedap itu. Tentu- nya karena khawatir, jangan-jangan Pak Fuad marah, seolah-olah dialah yang punya kerja begitu. Namun menurut pengakuan Fuad, hal itu sudah dianggap selesai, "Pokoknya no problem. Dan jangan tulis macem-macem!" ujar Fuad ketika ditemui Media usai menyaksikan pergelaran Salzburg Orchestra Pro Marica dari Austria di Plaza Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Minggu malam. (Rin) Jakarta, Media Direktur Utama Pertamina Fa sal Abda'oe menegaskan tetap akan menagih piutangoya di sejum- Jah perusahaan industri besar dan tidak bermaksud memutihkannya. Meski demikian, kata Abda'oe, penagihan ulang tersebut harus imemperhitungkan pembangunan nasional, karena sejumlah puting itu berkaitan dengan usaha Peru- mina mendukung pembangunan nasional, seperti pemasokan aspal, gas dan BBM. Sejumlah perusahaan Selain ita, juga ditemakan tung gakan uang sejumlah perusahaan swasta dan BUMN lainnya, seperti PT Indocement, PT IGI, PT Kraka Steel, PT Semen Cibinong Perum Gas Negara, PT Pupak Ku- jang. PLTP Kamojang dan PLTP Sunyaragi. Pangab Ingatkan Praktek Kampanye Terselubung kita cari kesesuaian, cari ketente raman dan cari harmoni." " Abda o mengungkapkan hal ini kepada pers di Jakarta kemarin se- lepas mengikuti pembukaan loka- karya Masalah Lingkungan dan Pengamanan Regional Asia Teng gara Mengaku tidak mengetahui persis jumlah piutang, ia mengung KOMENTAR RUDINI: Mendagri Rudini ketika memberikan komentarnya tentang Petisi 50 kepada BPKP (Badan Pemeriksa Tk. Lampung Barat kemarin di Gedung DPR. kapkan masalah ini sudah diketahui wartawan, usal menyampaikan penjelasan pemerintah atas RUU Pembentukan Kabupaten Daerah LIHAT HALAMAN 10 Keuangan dan Pembangunan) Masalah Pertamina unduan dan hasil semuan, Komisi Suhud: DPR tak Harus Bersikap dari VR yg mengadakan kunjungan kerja ke Jawa Barat be lum lama ini. Dalam kunjungan itu terungkap bahwa kepada PT Tri- daya Manunggal Perkasa Cement (TMPC) memiliki utang kepada Pertamina sekitar Rp 40 milyar se- jak tahun 1985. Anggota DPR dari Fraksi PDI Aberson Marle Sihaloho, sebelum nya menyatakan agar Purtamina menagih platangnya tersebut. Na mun, la juga menyesalkan terjadi- nya piutang tersebut, karena hal itu tidak pernah diungkapkan olch Par tamina dalam rapat dengar penda pat dengan Komisi VI DPR-RI Masalah perbedaan pendapat dalam dunia politik adalah wajar. Tetapi untuk mencapai tujuan politik orang biasanya tidak akan mengabaikan berbagai ma tra yang bakal ikut menentukan berhasil atau tidak. Dalam hal ini tujuan tidak bisa dilepas dari caranya. Cara seperti itu bisa saja dilakukan. Tetapi apakah itu komunikatif? Lebih dari itu cara yang ditempuh suatu gerakan juga bisa menunjukkan tujuan apa sesung. guhnya yang hendak dicapai. Cara seperti itu bisa menimbulkan kesan bahwa Ke- lompok Petisi 50 langsung atau tidak telah menempuh cara konfrontatif terhadap Kepala Negara yang dipilih rakyatnya lewat MPR. Akibatnya berkepanjangan. Tanggal 3 Mei yang lalu beberapa orang dari Kelom- pok Petisi 50 mendatangi kantor imigrasi untuk mem- pertanyakan masalah cogah tangkal (cokal) yang tidak memungkinkan mereka pergi ke luar negeri. Kejadian ini menyiratkan bahwa Kelompok Potisi 50 masih tetap menempuh cara lama yang mengesankan adanya "suhu tinggi dalam pendekatannya. Menteri Dalam Negeri Rudini kemarin menyatakan, pemerintah tidak perlu mengadakan rujuk dengan ke- lompok Petisi 50. Karena menurut Pak Rudini bila itu di lakukan akan menggambarkan seolah-olah ada perpe- cahan. "Padahal masalahnya biasa-biasa saja," tutur Pak Rudini pula. Dari situ tampak bahwa adanya kelompok Petisi 50 itu bukanlah perpecahan, melainkan sekadar perbe- daan pendapat saja. Sejauh ini pemerintah juga tidak menilai bahwa Kelompok Petisi 50 adalah kekuatan subversif sehingga mereka tidak diajukan ko muka pengadilan. Bahkan konon, ketka Pak Nas (AH Nasution) sakit dizinkan pergi ke luar negeri untuk berobat. Kiranya itu bisa dijadikan petunjuk bahwa sejauh ini pemerintah PRONK-ALATAS: Dalam lawatannya ke Indonesia, Menteri Pem- masih menghadapi mereka secara rasional dan manu- bangunan Belanda/Ketua IGGI Jan P Pronk kemarin mengadakan slawi. pertemuan dengan Menteri Luar Negeri All Alatas. Jakarta, Media Ketua DPR RI M Kharis Suhud menyatakan dewan tidak harus mengambil sikap konfrontasi de ngan pemerintah dalam menyele- saikan masalah nasional. Kharis Sahud pada pembukaan Abda'oe menegaskan bahwa masa persidangan itu menolak ang masalah platang dan utang dalam gapan bahwa, para wakil rakyat ha keuangan sebuah perusahaan adanya sekedar stempel pemerintah lah wajar. "Sebagian ada yang sa- dan pemerintah sendiri menurut dah ditagih dan bahkan sudah ada nya, odak bermaksud mendominasi yang membayar kembali utang me- DPR reka. Apakah bijaksana bila kita menghentikan pertusokan gas alam ke pabrik tersebut. EKONOMI Tambang Timah pilih BRI salurkan dana pensiun Laba Unilever naik 21% rintah di dalam melaksanakan ***DPR dengan pemerintah saling fungsi masing-masing di dalam mengisi, karena sama-sama meng- mengemban tugas-tugas koestite- emban amanat penderitaan rasional dan sebagainya. kyat," ujar Suhad ketika membuka masa persidangan IV DPR periode 1990/1991 di Senayan kemarin OPINI * Keresahan di bidang pendidikan nasional JABOTABEK * Pembakar gudang di Pelabuhan Tg Priok Konfrontatif dengan Pemerintah yang dianggap tidak berkualitas, jaran DPR bersama-sama stempel dan sebagainya, di sam- buktikan bahwa DPR bukan ping juga memperoleh unggapan kodir stempel pemerintah dan pe- mengenai hubungan atas ketidak merintahpan tidak bermaksed seimbangan antara DPR dan peme mendominir DPR. Desak keluarkan PP dibekuk Penggalian tanah di Joglo terus berlangsung "Mari kita buktikan bersama bahwa DPR bukan sekedar stempel pemerintah. Dan kita semua adalah keluarga besar, yakni bangsa Indo tesia yang berpancasila." Menurut Subud masalah demo- krasi masih tetap memperoleh per- hatlan yang besar dari masyarakat, terutama dari para tokoh atau pe- muka masyarakat dan pengamat politik Menjawab pertanyaah tentang larangan bepergian ke luar neger terhadap sejumlah nama, termasuk dari tokoh-tokoh anggota Petisi 50, Pangab mengatakan di seluruh du- nia larangan seperti itu ada ajakas silakan saja. Tepat atau ti-lang, terpercik maka sendiri. "Apa dak tepat, undang-undang punya kita suka itu? Kita selesaikan dulu rumusan" san di dalam, tidak perla bicara di lor. semus Menurut Pangab larangan ke luar negeri itu sifatnya preventif, Tentang pamawirawan ABRI bukan represif atau kuratif. "Ya. yang tidak masak Golkar, Panph jangan keluar dululah. Coba sama mengatakan ABRI itu pejuang dan kan persepsi, berbuat baik dula prajurit. Sebagai pejuang ABRI Buat apa menjelek-jelekkan akan selalu berjuang, dimana saja. bangsa di luar sana.” "Landasannya adalah adalah Sap Perbuatan seperti itu, katanya, tamarga dan wadahnya adalah Pe sama dengan menepuk air di da- pabri. Jangan sendiri-sendiri," Jenderal Try Sutrisno Tak Ada Rujuk dengan Petisi 50 Kharis Sahad mengenai hal its mengatakan bahwa, "kiranya ku- rang bijaksana apabila polemik ini berkepanjangan, 2 BEJ ME 1991 AUFN Jakarta, Media Kalangan industri dan masyar- lubung dari rendahnya harga BBM kat perte realistis bahwa harga Impor minyak Jika dikaidan dengan program BBM (bahan bakar minyak) yang pembangungan jangka panjang Seirama terlalu rendah mengakibatkan pem- menurut Durjan Migas, pemberia Kepada pers yang mempersoal borosan dan tidak mendukung pro- subsidi ini juga tidak mendukung Dia lebih lanjut mengatakan kan Petisi 50 Rudini menjelaskan gram pembangunan jangka pan- karma menimbulkan pemboron bahwa DPR sejak Orde Baru sudah beda pendapat ita wajar. Namun jang, kata Dirjen Migas Departe energi di dalam negen dan meng- menyelesaikan 260 Rancangan Un- dia ingatkan, gagasan-cagasan men Pertambangan dan Energi urangi penerimaan devisa negara dang Undang (RUU) menjadi Un- yang dilontarkan tidak boleh ber- Suyitno Patmosukismo. dari ekspor minyak mentah. dang Undang dan 26 RUU di anta tentangan dengan falsafah Panca- Berbicara kepada pers di Jakarta Suyitno mengakui masalah ranya ditangani DPR periode seka sila dan UUD 1945. Cannya pun kemarin, ia mengingatkan ka penghapusan subsidi BBM bukan rang yang dilantik sejak Oktober harus seirama dengan demokrasi langan industri dan masyarakat un masalah sederhana karena hal it Pancasila, tambahnya. tuk menyadari bahwa harga BBM sangat sensitif dan menyangkat 1987. yang berlaku sekarang tidak realis- daya beli masyarakat. "Jika peng tis lagi dengan peningkatan penda- gunaan BBM terus meningkat ka rena rendahnya harga jual, sebelumn "Dasar pemikian pemerintah tahun 2000 kita jadi pengimpor m Dia mengharapkan agar semua pihak menyadari bahwa, "kita se- Kharis Sahad juga mengungkap Dia mengatakan apabila ada mua anggota dari keluarga besar, kan bahwa, dewan pada persi orang yang tidak puas dengan UU yaitu bangsa Indonesia yang ber- dangan periode ini, menerima tujah No 3 tahun 1985 tentang Pemilu, patin pancasila, yang sudah memiliki pe- RUU untuk dibahas bersama peme- mereka bisa saja mengusulkan per- gangan yang ampuh dalam bentuk rintah Tujuh RUU itu antara lain ubahan, namun harus memakai untak mensubsidi harga BBM dala nyak kerakyatan yang dipimpin oleh hik- menyangkut muralsh perbankan, cara yang telah disepakati ber- adalah karena rendahnya tingkat Untuk itu, menurut dia, schaik mah kebijaksanaan dalam penns- perasuransian, dana pensiun, per- sama pendapatan masyarakat. Sekarang, nya masyarakat sejak dini sudah di- syawaratan perwakilan umahan dan pemukiman, Mereka yang menginginkan per- setelah tingkat pendapatan mening persiapkan agar pada saatnya nand Kewa DPR lebih lanjut mengha- bahan itu akan lebih baik ikut Pe- kat, tidak realistis lagi jika harga tidak kaget dengan harga BBM daklah benar bahwa suatu masalah rapkan agar pemerintah segera memilu, kemudian berjuang BBM masih disubsidi," tutur yang tingg nasional, DPR harus mengambd si-nyelesaikan aturan pelaksanaan melakukan perubahan undang- Suyitno kap berhadapan dengan pemerintah dari RUU yang sudah diundangkan undang, jadi tidak dengan cara di Selain itu, tambahnya, pembe garan 1991/1992, menyediakan secara konfrontatif. dalam bentuk Peraturan Pemerin- luar," jelasnya. rian subsidi ini juga menimbulkan dana subsidi BBM sebesar Rp Hubungan DPR dengan peme- tah (PP), karena menurutnya, sudah Rudini berpendapat kehadiran tadahan dari kalangan negara ta- 1,187 trilyun. Meningkat tajam de rintah bersifat komplementer, so- banyak undang undang yang sudah Petisi 50 selama ini memberi kesan juan ekspor produk Indonesia bandingkan subsidi tahun anggara ling mengisi, karena semus meng dihasilkan, tapi masih belum di- seakan-akan menentang pemerin- halwa kalangan industri nasional 1990/1991 sebesar Rp 626,5 milya Dia menyadari bahkan mende emban Ampera. Sehubungan ikuti dengan peraturan pelaksana- tah "Pokoknya yang dilakukan pe. bisa bersaing di pasar internasional dan taban anggaran 1989/19903 (And) ngar banyak tuduhan tentang DPR dengan itu, Kharis Suhud mengajak annya (Tib) merintah selalu dianggap salah." karena mendapatkan subsidi tene- banyak Rp 705,9 milyar. (And) Karena itu kata Kharis Sabud, ti- Pemerintah, dalam but Rudini mengatakan pendapatnya ita ketika ditanya wartawan di DPR kemarin tentang formala penyele- saian politis terhadap kelompok yang melibatkan Ali Sadikin Cs i Masalah kelompok Petisi 50 ini mencuat ke permukaan setelah Ali Sadikin Cs dua kali mendatangi Di rjen Imigrasi untuk meminta keje- lasan tentang larangan pergi ke luar negeri terhadap mereka yang telah berutia sate dasawarsa lebih. Manurit evaluasi paling akti mereka tetap, maruk daftar cegah walaupun untuk kepentingan nak haji mereka diizinkan ke luar ne- geri. Mereka berharap katutnya di dan mengancam akan mengajukan selesaikan secara kekeluargaan, pemerintah ke Peradilan Tata Usaha Negara NASIONAL 10 * Harian Sumatera Express tuntut kepala Tibum Palembang Warga Cidamar Pronk Anggap Indonesia Sukses Atasi Kemiskinan gugat Polres Cianjur NO. 4003/TAHUN XXII Jakarta, Media kam sekarang-Red) yang paling Menteri Dalam Negeri Rudini menegaskan pe- uhu. Ketika Petisi 50 muncul So merintah tidak perlu mengadakan rujuk dengan domo ketika itu menjabat sebagai kelompok Petisi 50, karena bila itu dilakukan, Pangkopkamtib (Panglima Ko bisa menimbulkan penafsiran seolah-olah ada perpecahan, padahal masalahnya biasa-biasa saja. mando Pemulihan Keamanan dan Keerthan) Jakarta, Media dengan IP Pronk nya sama dengan yang terjadi di ta- Bantuan untuk menangani pro Kendati demikian, Radius meng- hun 1970-an gram kemiskinan diperkirakan ma- atakan pemerintah akan lebih rça- la mengingatkan hak asasi sih akan diberikan oleh IGGI, ka- liştik, dan siap menghadapi ke- manusia secara umum sangat me rena Indonesia dinilai berhasil memungkinan berkurangnya bantuan nonjol dipersoalkan pada tahun nangani masalah tersebut. Semen- dari 1GGI, melalui upaya mobili- 1970-an dan pada tahun 1980-an tara itu, pemerintah siap mengha- sasi dana-dana di dalam negeri masalah ini tampak sedikit tergen dapi kemungkinan berkurangnya Sementara itu Pronk ketika men- cet oleh pesatnya pembangunan. bantuan 10G1, melalui upaya pe- jawab pertanyaan wartawan meng- "Tapi sekarang soal ini mencuat ningkatan mobilisasi dan di dalam negeri atakan, IGOI menyambut baik kembali." perkembangan ekonomi Indonesia Bedanya dengan tahun 1970-an, Hal tersebut terungkap dari kete rangin Menko Ekuin Radius Pra- khususnya dalam dasawarsa sekarang bersamaan dengan men- 80-an. "Saya cukup terkesan de cuat kembali masalah hak asasi ma- 40 Purnawirawan ABRI Pronk. Dalam pertemuan tersebut sia," katanya wiro kepada wartawan kemarin di ngan pertumbuhan ekonomi serta masia, dikuti pula dengan tampil- Jakarta, seusal pertemuan pertama kebijakan ekonomi makro yang te- nya isu lingkungan hidup, kemis antara dia dengan Ketua IGOL, JP lah dilakukan pemerintah lodono kinan dan wanita. Semua negara apakah itu ang- Hak asas gota 1001 atau bukan, kata Pron Keuangan JB ketika berbicara dengan masalah itu dengan ca BI Adriatus penas, Salch Arif Radius didampingi Menyatakan Masuk PDI Adrs Moy, dan Ketua Bap Mensen Laar Negeri All Alaus di ranya masing-masing "Kami di Jakarta, Media jadi mengatakan karena mereka Ketua Umem DPP Partai Demo- merasa PDI telah mampu memben krasi Indonesia Soerjadi mengung tak citra sebuah partai yang mem kapkan para purnawirawan ABRI berikan harapan bagi kepentingan yang masuk menjadi anggota PDI nasional. kini berjumlah 40 orang. Mereka kemiskinan. Salah satu indikati, wab pertanyaan wartawan. Dia mengatakan IGGI (Inter Go- Gedung Pancasila, Deplu. Pejam Belanda memberikan perhatian sa vernmental Group on Indonesia) bon, kemarin Pronk mengatakan ngat besar terhadap masalah-masa- sangat terkesan dengan cara Indo- sebuah negara dianggap gagal da- lah itu. nesia menangani masalah-masalah lam pembangunan jika mengabai Ditegaskannya, pertimbangan kan hak asasi manusia inilah hak asasi manusia yang dikaitkan Terapi Menteri Dalam Negeri katanya, bisa dilihat dari pening- yang menjadi target dan tujuan dengan bustuan, tidak hanya ber- masuk ke PDI bukan karena ingin Radial walaupun menegaskan para kazan bantuan Inpect dan Rp 23 pembangunan," katanya menjalaku untuk Indonesia tapi juga bagi menjadi anggota DPR, upi karena parnawirawan yang masuk ke par- trilyun poda APBN 1990-91 - negara-negara penerima bantuan tertarik dengan perjuangan PDI," pol merupakan hak masing- capai Rp 3,2 trilyun pada APBN Pronk yang didampingi Alatis lain seperti dengan India, Brasil kata Soerjadi kepada pers di Jakarta masing. "Namun secara pribadi 1991-92 mengakui itu yang mengaitkan ma- atau negara-negara di Afrika. Lemarin. saya berpendapat sebagai seorang Program mengatasi kemis- salah hak asasi manusia dengan Meniu Alatas yang berbicara se Menurut dia para pamawirawan saptamargais saya harus tetap pa kinan nampaknya bisa terus dilak- bantuan 1001 kepada Indonesia, telah Pronk mengatakan masalah yang bergabung ke partai berlam- tuh pada Pancasila dan UUD 1945 sanakan dengan mengadakan pe- sebenarnya bukan soal baru. hak asasi manusia bukan hal baru di bang kepala banteng ita rata-rata dan apabila ini dikaitkan dengan nyesuaian struktural pada Isu yang mengaitkan masalah Indonesia "Hak asasi manusia berusia antara 60-70 tahun. parpol dan Golkar maka saya harus perekonomian Indonesia," kata hak asasi manusia dengan rencana bahkan menjadi sokoguru dalam Menjelaskan alasan para purna tetap bekerja dalam jalur Radius mengutip salah satu kesepa- bantian negara-negara yang terga kebijakan pembangunan wirawan tersebut masuk PDI, Soer ABRI,"katanya. (Gty/Tib) katan dalam pembicaraan pertama bung dalam IGO1 saat ini sebetul- (Fig/ Bam) INTERNASIONAL 12 * Bintang rock cari dana bagi pengungsi Kurdi Film Kurosawa mendapat sambutan hangal Bentuk ormas Rudini pada dasarnya tidak se "Yang baik adalah gagasan Apabila menginginkan suatu pendapat dengan cara-cara yang di yang mereka miliki diwujudkan perubahan, menurut Rudini, cara lakukan kelompok Petisi 50 t mengikull tata cara Pancasila dan yang baik adalah melalui Dewan Untuk menyalurkan aspirasi me UUD 1945, dengan demikian tidak Perwakilan Rakyat (DPR), kalte- reka dia mempersilakan mereka perla ada rujak" pun DPR belum memuaskan, dia membentuk ormas seperti kehen mengajak agar pada Pemila yang dak UU No 8/1985 tentang Organi akan datang, DPR menampilkan to- sasi Kemasyarakatan Pemerin koh yang dikenal oleh masyarakat tah masih memberikan kesempatan pemilihaya, sehingga apabila ada untuk menerima ormas masalah di daerah, mereka dengan segera dapat menghubungi wakil- nya yang tepat. Menurut Rodini setiap warga ne gara mempunyai hak dan kebe- basan untuk berserikat. Tetapi da dia mengaku tidak banyak meng- harus berjalan melalui rel, tidak di Mengenai Petisi 50 itu sendiri, lam mengemukakan pendapat etabai. "Pak Domo (Menko Pol- luar sistem" (Tib) HEMAT UANG ANDA Rp 5000,- Rp 300,- Boros, Bila Harga BBM Terlalu Rendah MI potongan Rp 3.000 untuk setiap pembelian Rp 20.000, ke atas Dengan menggunting kupon Ini. Anda berhak memperoleh (kecuali kosmetik, elektronik & kaseti CAHAYA E BERLAKU 14 16 MEI'91