Arsip
Halaman Artikel
Creative Commons License

Jika anda mendapati gambar tidak sesuai dengan spesifikasi data (salah tanggal dan atau salah penomoran halaman), posisi gambar landscape, satu gambar terdapat dua halaman, kualitas gambar kabur, anda bisa melaporkan data tersebut agar segera diperbaiki dengan menekan tombol laporkan.

Kata Kunci Pencarian:

Nama: Koran Memo
Tipe: Koran
Tanggal: 2014-10-18
Halaman: 15

Konten


W MADIUN RAYA Proyek Gedung DPRD Bermasalah Rekanan Mangkir dari Panggilan Dewan KORAN MEMO Madiun, Memo Bos PT. Jati Agung Aristama, rekanan pelaksana proyek perbaikan gedung DPRD Kabupaten Madiun senilai Rp. 2 miliar dan kedua. eksekutif mangkir, tidak menghadiri panggilan Komisi hanya D DPRD setempat, Jumat (17/10). Senin ini mereka kembali dipanggil untuk kali Pemkab Diminta Perbaiki Jalan Jembatan di Tiga Kecamatan Magetan, Memo Komisi A DPRD Magetan mendesak eksekutif memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan di tiga Kecamatan. Yakni Kecamatan Parang, Ngariboyo dan Magetan. Sebab, kondisinya saat ini memprihatinkan dan mengganggu roda ekonomi wilayah setempat. Sikap dewan itu merupakan tindak lanjut dari reses yang dilakukan selama tiga hari sejak 13 Oktober hingga 15 Oktober lalu. "Infrastruktur tersebut merupakan urat nadi utama dan peningkatan ekonomi rakyat. Sehingga, kami minta itu diutamakan untuk segera diperbaiki," kata Anggota Komisi A Putut Pujiono, Jum'at (17/10). Sesuai catatan dewan, jalan rusak diantaranya di Desa Mategal dan Desa Bungkuk Kecamatan Parang sepanjang 3 kilometer. Jalan di Desa Joketro Kecamatan Parang mengalami kerusakan sepanjang 2 kilomer dan jembatan Desa Sayutan dan jembatan Desa Trosono, Kecamatan Parang. "Kami akan memback-up eksekutif dalam merealisasikan perbaikan jalan dan jembatan tersebut," ujarnya. Sisi lain, pihaknya berharap, eksekutif juga memberikan bantuan berupa pembangunan sumur proyek pengembangan air tanah (P2AT) untuk warga Desa Joketro. Sebab, desa yang mayoritas penduduknya adalah petani, selama ini hanya mengandalkan hasil pertanian dari lahan tadah hujan. (rik/bar*). Madiun, Memo Pemerintah Kabupaten Madiun menegaskan tetap akan melakukan pengisian pejabat sementara (Pjs) Kepala Desa dari pegawai negeri sipil (PNS) sesuai dengan PP "Tadi, pihak rekanan Komisi D DPRD Kabupaten proyek, lantaran hasil mengirimkan Madiun, Sarwo Edi, Jum'at temuan Komisi D, pekerjaan perwakilan saja. Makanya, (17/10). perbaikan Gedung DPRD di hearing kita tunda. Mereka zona barat, timur dan tengah kita panggil lagi, besok Senin bermasalah. Selain pekerjaan (20/10) itu," kata Ketua molor, juga banyak item Diketahui, pemanggilan rekanan dan pihak eksekutif selaku pengguna anggaran Magetan, Memo Komisi B DPRD Kabupaten Magetan mendesak aparat penegak hukum mengusut atas mangkraknya sejumlah proyek kolam ikan di Dinas Peternakan dan Perikanan Ir. Budi Sulistyono Bupati Ngawi Achsanul Qosasi (Putera Madiun) (Disnakan) tahun anggaran 2011 senilai Rp 1,9 miliar. Pemkab Tetap Terapkan Pjs Kades PNS Nomor 43 Tahun 2014, kendati ditentang sejumlah pemerintahan desa. Hal itu ditegaskan Kepala Bagian Hukum Pemkab "Kita bicara normatif, maka Madiun Widodo saat hearing ya kita kembalikan ke aturan dengan Komisi A DPRD, normatif. Perkara penafsiran, dihadiri Kepala Bappemas dan Pemdes Wahyuono Widoyo Edi serta sejumlah Camat di DPRD, Jum'at (17/10). monggo-monggo saja. UU sudah mengatur seperti itu, maka kita ya mengacu itu (Pjs Kades dari PNS, red). Dan lagi, kita tidak mau lepas dari konteks normatif itu," kata Widodo. Menurutnya, Undang- Dewan Minta Aparat Usut Proyek Kolam Ikar diatas tanah bengkok desa menelan Rp. 325 juta, kini mangkrak. "Kejaksaan maupun Kepolisian kami harap reaktif atas karut-marutnya proyek dari APBN tersebut," kata Ketua Komisi B DPRD Magetan Suratman, Jumat (17/10). Salah satu proyek kolam ikan bermasalah, jelasnya, berada di Desa Petungrejo, Kecamatan Nguntorona. Bangunan 10 kolam PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI Mengucapkan Selamat Atas Pengambilan Sumpah & Janji Drs Siswanto, MM Sekretaris Daerah Diantara paket kolam bantuan Disnakkan Magetan yang mangkrak sejak dibangun tahun 2011 silam. Sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republkik Indonesia Periode 2014-2019 Ony Anwar, ST Wakil Bupati undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Daerah merupakan norma hukum yang tidak serta merta ditafsirkan sepihak. "Kita hanya pelaksana. Jika ada yang tidak puas, ya silahkan mengajukan judicial review," jelasnya. Pihaknya juga tidak mempersoalkan apabila yang ditunjuk sebagai Pjs adalah PNS desa setempat. Terpen- ting, terangnya, penunjukkan Pjs tetap sesuai ketentuan, kendati proses dan usul pengisian Pjs kewenangan pihak pemerintahan desa. "Pjs dari PNS desa setempat, silahkan saja. Tapi, jangan sampai ada pemaksaan terhadap PNS bersangkutan. Jadi, kalau ada PNS yang nggak mau, ya jangan dipaksa. Pokoknya, jangan sampai ada yang melangga pekerjaan buruk tidak sesuai pekerjaan dan keterlambatan spek. Bahkan, ada sejumlah akan kami sampaikan, tapi pekerjaan yang belum yang datang hanya wakilnya. dikerjakan. "Padahal, banyak catatan- catatan baik kaitan dengan Madiun, Memo Warga Jalan Durian, Kelurahan Kejuron, Keca- matan Taman, Kota Madiun memprotes pelaksanaan proyek pembangunan saluran air di wilayah setempat. Pasalnya, sejak proyek Dinas PU itu berlangsung, ratusan warga terisolir. "Bahkan, kolam bocor sehingga nggak bisa digunakan, malah akan dibongkar oleh pemerintah desa karena ada diatas tanah bengkok desa," kata Suratman seraya berjanji melakukan sidak. Diketahui, pada Desember 2011 lalu, SABTU KLIWON 18 OKTOBER 2014 HAM," harapnya. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun Wahyu Widayat mengatakan, penegasan eksekutif tersebut merupakan jawaban atas terjadinya penafsiran berbeda Persatuan Rakyat Desa (Parade) Madiun yang meminta agar Pjs itu ditunjuk dari non PNS. "Penegasan daripada Pihaknya juga m cam akan menggu kewenangan dimiliki k JALISASI Karena itu, saya minta untuk DPRD, apabila REMAJA (PMR) TRENGGALEK panggilan kedua untuk tidak diwakilkan lagi," tandasnya. panggilan kali kedu mangkir. (jur) www.memokediri.com 80.000/BULAN eksekutif kaitan UU No 6/2014 dan PP 43/2014, adalah bahwa, Pjs Kades dari PNS. Jadi, tidak ada klausul bahwa Pjs itu dari non PNS," ujamya. Menurutnya, hasil hearing tersebut selanjutnya, akan disampaikan dalam forum rapat serupa digelar Senin (20/10) menghadirkan Parade dan eksekutif. "Mereka akan kita pertemukan lagi, namun jika nanti ternyata tidak ada titik MAAF JALAN DITUTUP SEDANG DIPERBAIKI Disnakkan Kabupaten Magetan membang salah satu nara sumber sekaligus aktifis lima unit kolam pembibitan ikan air tawa lima desa dengan total anggaran Rp 1,9 mil Satu diantara desa penerima yaitu D Petungrejo. (znl/jur). Memo (PMI) Cabang rah Indonesia dipimpin Dr Ir Mulyadi WR, MMT bentuk kader-kader Palang Merah tiap sekolah yang ada di Kabupaten banyak 100 undangan dihadirkan di ingkup pendopo Kabupaten, meliputi ekolah, unit dinas pendidikan, camat, ke halaman 7..PMI Kepala Bappemas dan Pemdes Kabupaten Madiun Wahyuono WE (dua dari kanan) memberikan penj kepada Komisi A terkait munculnya perbedaan tafsir UU dan PP dalam hearing, Jum'at (17/10). Warga Terisolir, Proyek Saluran Ai Kejuron Diprotes Sesuai data, hingga tahun nanti terdapat 871 desa masa jabatannya h Sejumlah desa me penunjukkan Pjs kades dar Alasannya, Pemkab M belum memiliki Perda s implementasiatas UUNO 6 2014 tentang desajur) temu, kami akan konsulta kepada yang membuat p hukum tersebut," kasnya. Menurut Ketua RT setempat Tutus Cahyono, pihaknya sudah mela- yangkan protes ke Dinas PU atas penutupan akses jalan kampung, namun tak Akses Jalan Durian, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun ditutup sejak sebulan ten digubris. "Hampir satu bulan akses jalan ditutup, sebanyak 102 kepala keluarga terisolir. Dua hari lalu saya sudah laporan-ke dinas, tapi tidak diper- hatikan," kata Tutus kepada wartawan, Jumat (17/10). Sejak akses jalan ditutup, KORA PMR Sekolah P ngan Jamaah Haji but Isak Tangis Keluarga BIRO MADIUN, Penanggungjawab Redaksi: Hond Wahyu Wijaya Staf Redaksi M. Ad Saputra, Noorblyant (Nork), Andika Abdilah Zainul Rohman Kepala Biro Pengembangan/Pemasaran Karesidenan Madiun: Juremi, Kepala Divisi Iklan: Tutkk Staf: Rita Dwi Ema, Aria Pumiawan, Tova Khoirul Novian Komisaris: Drs. H. Sukob, Direktur U Mega Wulandar Wakil Direktur:Agus Sulatyo Bud, S.Sos Direktur SOM & Keuangan: Th ta Emawat SE Direktur Sirkulasi & Bian: Agus Sulistyo Bud, S. Sot, Pemimpin Redaksi: Achmad Saichu, Desain Grafis/Tata Layout Agus Ely Burhan, Santoso Alamat Redaksi Memo Biro Madiun: Jalan Raya Solo Jiwa No. 4 Madiun Teb: (0351) 45 081234020530, 082143088600 Harga Langganan: Rp 80.000-Harga Eceran: Rp 3.500,- Alan Hitam Putih Rp. 7.500,-/mmk Alan Full Colour Rp. 11.000,-Immk Alan Barts Rp. 5.000-max 10 baris (Min 2 baris) Dicetak Oleh: PT TEMPRINA GRAFIKA (Bagi pembaca Memo Magetan yang akan berlangganan koran atau pasang iklan Hubungi Kam Ro Mu Anugrah Jn Imam Bonjol, Kelurahan Magetan, Kota Magetan: Tp 0351 7682761 Hp 081335328942) 36 Jamaah Haji Kabupaten Kediri, alam tiba di halaman Pemkab Kediri. ka mendarat di bandara Juanda lalu. haji Sukolilo Surabaya. Di situ i cek kesehatan. pada keberangkatan jamaah haji dulu inipun anggota keluarga pejemput yang diizinkan masuk ke halaman Keluarga penjemput sudah diberi ke halaman 7..Disambut Program -PPM UPD a Noorti Sumarah, M.I.Kon Mugen Kata Bres ener 2014 Pangston Daker Red DAN PENGELOLAAN LINGK NAS PUNTATAN DARA jelasnya, warga yang "Untuk akses warga, DPU hendak keluar masuk harus ngaku janji akan dibuatkan memutar melewati lapangan jembatan darurat,. Tapi Gulun. Namun, belakangan mana, nggak ada pekerja pengelola lapangan Gulun sama sekali," ungkapnya. keberatan, lantaran rumput Ditegaskan, warga Madiun belum berlODA SPORT yangg berada dilapangan sepakat akan melakukan dikonfirmasi mas KARING !! menjadi rusak. aksi demo jika masalah tersebut. (ad/jur). tersebut tidak se diselesaikan oleh Dina Hingga berita diturunkan, pihak rel dan pejabat DPU Pawyatan Daha (UPD) kembali program tahunan Kuliah Kerja Nyata selenggarakan 17/10 hingga 26/10 baru yaitu dengan nama Kuliah Pembelajaran Pemberdayaan KKN-PPM), sehingga dari konsep Community (Bekerja untuk berubah menjadi konsep "Working Bekerja dengan Masyarakat)". yang pada tahun 2014 ini The an di Desa Bakalan, Kecamatan en Kediri. Sebanyak kurang lebih dari berbagai fakultas (Teknik, m, Ilmu Administrasi dan PGSD) yarakat dan sekaligus pembelajaran masyarakat untuk mengabdikan diri masyarakat. Adapun kegiatan di antara lain: penyuluhan hukum, mikro dan kecil (pemasaran online, entra industri kecil) serta perbaikan/ litas umum (sekolah, masjid dll.). kemandirian masyarakat Bakalan program KKN-PPM dari UPD. Jendels Je 677 P Kediri, Memo Pelantikan presiden dan wakil presiden RI ke 7 yang dijadwalkan Senin (20/10) membuat kepolisian seluruh Indonesia memberlakukan status siaga 1. Kondisi seperti ini juga dilakukan Kepolisian Resor Kediri dan polsek jajaran. Bahkar pada Senin ini dua pertiga kekuatan Polres Kediri dan polsek Jajaran disiagakan dan mengikuti apel gela pasukan. Kasubbag Humas Polres Kediri, AKE Indono Heroe Joedo mengatakan du ke halaman 7.Siaga Ttim arkeologi Yogyakarta melakukan ek Tin Yogyakarta Situs Tone Tak Punya Te Sopir Resah Tulungagung, Memo po Sejumlah sopir truk pengangkut m barang di Kabupaten Tulungagung mengaku resah. Pemicunya, karena ac di Kota Marmer ini belum ada termi- bo nal bongkar muat barang. Sehingga, sa T kalau sopir melakukan bongkar muat barang, sering menjadi sasaran ARIES Tak Kant Animals Indonesia, lembaga pea kebun binatang (bonbin) mini Kelu Kota Blitar untuk ditutup. Dalam ri yang disebar melalui surat e menyurati Balai Konservasi Su Timur yang juga ditembuskan Di Ala Dealer & Bengkel Resmi HONDA MOTO Dan Menangkan !!! 360 Tiket Nonton Moto GP Langs Di Sirkuit SEPANG & MOTEGI Jl. Dr. Wahidin No. 34 Gurah Telp. 547878 Jl. Dhoho No. 42 Kediri Telp. 681590