Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

WOR KORAN MEMO Soal SPPD Fiktif Terdakwa Antonius Terkuak Madiun, Memo Sidang lanjutan kasus penipuan komitmen fee proyek senilai Rp. 1,8 miliar di Pengadilan Negeri Kota Madiun, Senin (27/10) mengungkap kebohongan terdakwa Antonius Djaka Priyanto. Ini terkait terbitnya surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dipakai terdakwa mengurus ang-garan proyek APBN Rp 25 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Madiun. Menurut keterangan Kepala BKD Pemkab Madiun Budi Cahyono, saksi terakhir yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), pihaknya saat sebagai Plt Kepala Dinas PU Pengairan tidak pernah menerbitkan SPPD untuk terdakwa. "Saya tidak pernah membuat SPPD untuk Pak Antonius Pak Hakim. Me-nurut pengakuan Fathurrozy, tandatangan saya di scan. Surat itu juga tidak ada arsipnya," tegasnya dihadapan Majelis Hakim PN Kota Madiun diketuai Agus Pambudi, Senin (27/10). Menurut Budi, konon proyek bersumber dari dana APBN/Perubahan, sebenamya tidak bisa 'diurus' seperti dilakukan terdakwa Antonius saat menjabat Sekretaris Dinas PU Pengairan. "Karena daerah bisanya hanya meng- usulkan. Sedangkan masalah disetujui atau tidak, itu urusan pusat," terangnya.. Namun, kesaksian Budi dibantah terdakwa Anton JP. Ia kukuh mengaku, SPPD tersebut resmi dikeluarkan oleh saksi atas nama Dinas PU Pengairan. "Semua keterangan saksi, tidak benar, Pak Hakim," sanggah terdakwa Anton. Namun, sanggahan terse-but tak ditanggapi majelis hakim. "Itu hak saudara menyanggah keterangan saksi," timpal Ketua Majelis Hakim, Agus Pambudi. Secara terpisah, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Madiun Kota Bambang Budi Setyono dikonfirmasi soal penolakan terdakwa atas keterangan saksi menga-takan, itu merupakan hal yang wajar. "Kalau terdakwa menolak keterangan saksi, itu wajar. Dia (terdakwa) tidak punya kewenangan untuk mem- buktikan. Lagi pula, kekuatan pembuktiannya, lebih kuat keterangan saksi daripada keterangan terdakwa," kata JPU Bambang Budi, usai sidang. (jur) Tersangka PNPM Dipindah Ke Rutan Medaeng Magetan, Memo Kejaksaan Negeri Magetan memindah tersangka korupsi simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM Kecamatan Kartoharjo, Uki Selvi Purnamasari ke Rumah Tahanan (Rutan) Medaeng, Sidoarjo, Senin (27/10). Kasi Intel Kejari Magetan Ali Munif mengatakan, pemindahan tersangka korupsi SPP PNPM senilai Rp 300 juta dilakukan untuk mempermudah proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Surabaya. "Rencana Senin (2/11) pekan depan disidangkan di PT Tipikor Jatim. Makanya, biar mudah prosesnya tersangka nanti akan menjalani penahanan di Lapas Medaeng hingga sidang selesai," katanya, Senin (27/10). Ditambahkan, dalam kaitan kasus tersebut, tersangka dijerat pasal 2 subsider pasal 3 Undang- Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Tipikor. (znl/jur). RENTAL Mikro Bus pariwisata, Isuzu Elf 12 seat, Isuzu Elf 16 seat, Isuzu Elf 20 seat City Tour & Luar Kota MADIUN RAYA Renovasi Lamban, Awak DPRI Akan Diungsikan ke Puspem "Pengalihan tempat rapat hanya dilakukan saat paripurna dengan melibatkan eksekutif. Jadwalnya mungkin di bulan November. Nunggu hasil rapat Banmus dulu. Jangan biarkan niat suci Anda terbelenggu oleh waktu, karena daftar tunggu yang tak menentu, wujudkan impianmu bersama HARFATOUR untuk menghapus rindu, kebaitullah dalam bentuk dalam hidup Rp 1.500.000,- 3 hari 2 malam. Madiun, Memo Proses pengerjaan renovasi gedung DPRD Kabupaten Madiun senilai Rp. 2 miliar lamban. Akibatnya, aktivitas kerja anggota dewan untuk Hasil temuan dewan, pengerjaan rehab gedung dewan oleh rekanan "Proyek harusnya sesuai kontrak. Karena sesuai skedul, kita akan mulai bahas APBD bulan November. sementara waktu akan diungsikan ke PT.Jati Agung Aristama bermasalah. Dengan molor begini, kita jadi PRODCO kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) di Mejayan. Selain pekerjaan molor, juga banyak item pekerjaan buruk tidak sesuai spek. terganggu, apalagi menjelang tutup tahun anggaran tinggal sebentar lagi," ujarnya. Menurut Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD, Awan Subiakto, pemindahan dilakukan, karena dalam waktu dekat diadakan rapat paripurna APBD 2015. Pihaknya mengaku sudah melayangkan surat ijin pinjam sementara kantor Puspem kepada pihak Pemkab Madiun. UMROH izin wisata: 768/2010 izin Umroh: D/52/2014 rangka meraih keber. Semarang, kahan dan ketenangan Bali, Lombok, Yogyakarta. Tour Ziarah Wali Songo. Salah satu Paket wisata muslim yang Muslim Tour Pulau Pramuka sangat diminati dalam - Nampak aktivitas para pekerja dilokasi proyek pembangunan Terminal Kertonegoro Melihat HOTEL Keindahan dasar DI JAKARTA Lautan & berfoto Rp. 135.000,- www.aamkost.com didalamnya Pulau Seribu, Pulau Pulau Pari dan Paket Muslim Tour: KOREA SELATAN CHINA, HONGKONG, BEIJING, SANGHAI SINGAPORE, JEPANG, THAILAND, Tidung, BANGKOK PATTAYA, Melayani Tour Muslim Seluruh Penjuru Dunia Tapi kalau untuk rutinitas sehari-hari, agenda penting DPRD menjadi tetap dilakukan di DPRD," katanya, terganggu. Senin (27/10). MALAYSIA, AUSTRALIA, EROPA, TURKI, DII Pekerjaan di zona barat meliputi ruang rapat I, empat ruang komisi dan ruang kepala bagian amburadul. Dari sejumlah pekerjaan, baru ruang komisi dan ruang bagian yang selesai dikerjakan. Selebihnya, masih dalam tahap pengerjaan. HARFATOUR The Best Choice For Muslim Tour 021-83704884 Kubah Emas, Monas, Istana Negara, Ancol-Dunia Fantasi, JUAsem Baris Raya No. 4 Kebon Baru, Tebet Jak Se Haji & Taman Mini, Dan Pusat Per- Fax. 021-83703630 Ma 085714103421/021-99190637, PIN:28OFS9AA www.harfatourtravel.com Kondisi itu membuat anggota dewan kecewa. Salah satunya, Ketua DPRD Djoko Setijono. Menurutnya, dampak menonjol akibat keterlambatan pekerjaan, sejumlah Umroh belanjaan terbesar Tanah Abang. Rp.1.500.000,-3 hari 2 malam termasuk Penginapan dan makan. Pengadaan Mebel Puspem Rp 2,35 M Lambar Dijelaskan, alokasi penga-daan perangkat mebel Rp 2,35 miliar itu dibagi dalam tiga paket. Paket I sebesar Rp. 627 juta untuk pengadaan mebeler dan alat kantor seperti kursi kerja untuk pejabat eselon III, IV, staf serta kursi komputer. Sedangkan paket II sebesar Rp. 1,08 miliar untuk pengadaan alat kantor dan mebel meja kantor dan meja komputer. Dan Paket III untuk pengadaan kursi dan meja kerja rapat senilai Rp 625 juta. Madiun, Memo Proses pengadaan perang-kat mebel kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Madiun di Mejayan senilai Rp. 2,35 miliar lamban. Akibatnya, rencana boyongan kantor Bupati dan jajarannya ke kantor Puspem gagal dilaksanakan. Kepala Bagian Pemba-ngunan Pemkab Madiun, Hari Pitojo dikonfirmasi mengaku jika, keterlambatan proses lelang tender pengadaan meubelair karena terganjal masalah teknis. Pihaknya meminta, Komisi D lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan dengan melakukan inspeksi mendadak. "Harus sidak, jangan sampai ada yang molor," pintanya. Selain itu, pihaknya juga mendesak agar Dinas PU BMCK bertindak cepat mengatasi persoalan tersebut. "Untuk pekerjaan molor segera dilakukan langkah-langah percepatan. SKPD kami harap segera bertindak," desaknya. (jur) "Baru tanggal 21 Oktober 2014 dilelang, karena semua dokumen baru diserahkan ke Unit Layanan Pelelangan (ULP) saat itu," kata Hari Pitojo kepada para wartawan, Senin (27/10). VULLIALAS Terkendala pengadaan mebeler, Puspem baru ini tak kunjung difungsikan SELASA KLIWON 28 OKTOBER 2014 100 persen alokasi anggaran sewa excavator Rp. 2,8 miliar. Alat berat itu untuk mengatasi penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Winongo, "Sebab, mengacu pengalaman tahun lalu, hanya terserap 92 persen. Jadi, belum tentu habis. Saat ini saja baru terserap 65 persen, Diketahui, alokasi anggaran sewa excavator tahun ini ada kenaikan sebesar Rp. 400 juta dibanding tahun 2014 yang hanya sebesar Rp. 24 miliar. Kenaikan tersebut, jelasnya, akibat dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM). www.memokediri.com RP 80.000/BULAN Jepret KORA Ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun dilantai dua baru prara itu juga dilakukan penggalangan pembongkaran dan belum menyentuh pekerjaan. untuk menjadikan Dalem Pojok sebagai budaya.(ag) "Pengadaanya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Madiun. Untuk paket I dan II batas akhir pengadaannya 30 Desember 2014 atau sekitar 45 hari dan paket III batas akhir pekerjaan pengadaannya 17 Desember 2014 atau sekitar 35 hari," katanya seraya mengaku optimis, pengadaan mebeler bisa tuntas hingga batas akhir kontrak. (agung/memo) a peringatan sumpah pemuda di Dalem Pojok sumpah pemuda ke 86 digelar di rumah Bung Karno di Desa Pojok Kecamatan (28/10). Para peserta memakai pakaian pula pemasangan obor berbentuk pohon. ngan Mata Pencaharian Proyek Terminan KA Unjuk Rasa Kertonegoro "Siluman JAWA TENGAH Ngawi, Memo Proyek pembangunan Terminal Kertoneg Kabupaten Ngawi seperti terkesan proyek 'silum: Lantaran, tidak terpasang papan nama proy Ironisnya, belum ada tindakan tegas dari pihak terk Kepala Unit Pelaksana Tehknis Daerah (UPI Terminal Kertonegoro Kabupaten Ngawi Ali Im (Muji Memo) mengatakan, proyek itu merupakan proyek penunjuk saat berembuk dengan pihak stasiun langsung (PL) didanai dari Bantuan Keuangan (B Provinsi Jawa Timur tahun 2014. Sedangkan ya berwenang adalah Dinas Perhubungan Komunik mo dan Informatika. pedagang asongan kereta api yang "Soal anggaran saya tidak tahu sama sekali. Masalalam paguyuban ASKA (Asongan pengerjaan dan adminis-trasinya, itu langsu melakukan aksi unjuk rasa di Stasiun Dishubkominfo, kami tinggal menerima saja Mereka menuntut pihak PT KAI Kertosono, Selasa (28/10) sekitar pukul ungkapnya, Senin (27/10). Stasiun Kertosono agar diizinkan Hingga berita ini diturunkan, pejabat berkom-pe di luar stasiun. Selain itu mereka juga dengan proyek tersebut belum berhasil dikonfirmgar KA Dhoho diminta kembali berhenti Sekretaris Dishubkominfo M. Taufik berulangk Kertosono agar mereka tetap bisa dihubungi tidak menjawab.Pesan singkat dikirim, ji Aksi damai ini dijaga ketat 196 personel tidak dibalas. (dik/jur). Nganjuk yang dipimpin langsung oleh AKBP Muhammad Anwar Nasir. unjuk rasa ini berkumpul di luar area Api Kertosono. Setelah melakukan mereka ditemui oleh pihak manajemen osono. Selanjutnya terjadi negosiasi ang asongan dan pihak PT KAI. Dalam pihak PT KAI diwakili oleh Kepala Kasubag Aset BPKAD Pemkosono, Nuruddin dan bagian humas, Madiun, Tony Eko Praset serta perwakilan dari PT KAI Daops 7 menambahkan, sebenarnya lelaadir pula Camat Kertosono Eko Sutrisno, sudah bisa dilaksanakan sebeli ettosono AKP Edy Hariadi, Kapolres Okto-ber 2014. Namun, pihakr KBP Mohammad Anwar Nasir, dan mengalami kendala tekn Letkol Inf Akatoto. sehingga, mengakibatk or demo sekaligus Ketua paguyuban penyerahan dokumen lelang bono, Waluyo (50) membeberkan sekitar dilaksanakan menjelang ak bulan Oktober 2014 ini. ☐ ke halaman 7. Asongan "Masalah teknis ter-masuk s kualifikasi mebeler dan sejum] panitia diinternal kami masih kesibukan. Jadi agak molor sedikit c jadwal awal lelang kada Mundur sudah bisa dilelang yang sekam Sember 2015 sudah diumumkan itu," katanya. ( gan untuk menggelar seluruh proses pilkada selama setahun," ungkapnya. elaskan, dengan kondisi saat ini yang asuki akhir Oktober, sementara KPU hat sulitnya digelar pilkada serentak. menyiapkan berbagai perangkat aturan kalau nggak kerja ya nggak kita "Solar non subsidi, mulai tahun mobilisasi angkut dua excavar ambahkan mundurnya jadwal pilkada bayar. Jadi nggak bisa main-main, 2014 ini sudah kita berlakukan sebesar Rp. 8 juta. Kemudian bia dampak pada sejumlah daerah terkait wong kita ada pengawas disana harganya Rp. 12.450. Kalau Belitung dan Domistic Tiket Lampung Gemerlapnya keindahan Kota & sewa per-excavator/jam Rp. 5 Tiket Inter. Jakarta juga layak anda nasional nikmati untuk menyaksikan ke halaman 7.Pilkada gunjungi Masjid Istiqlal, Masjid Suwarno pesimis mampu menyerap (TPS)," kata Suwarno, Senin (27/ sebelumnya hanya Rp. 4.500. ribu. Dalam satu tahun, di pat secara langsung dengan men- 10). DKP Pesimis Anggaran Rp 2,8 M Terserap 100 Persen Madiun, Memo Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Madiun Artinya naiknya biaya (sewa excavator) itu, karena naiknya harga BBM," ujarnya. Diberitakan 099 BIRO MADIUN, Penanggungjawab Redaksi: Hendri Wahyu Wijaya Staf Redaksi: M. Adi Saputra, Noorbiyanto (Norik), Andika Abdillah, Zainul Rohman Kepala Biro Pengembangan/Pemasaran Karesidenan Madiun: Juremi, Kepala Divisi Iklan: Tusk K. Staf: Rita Dwi Ema, Aris Pumiawan, Tova Khoirul Novian Komisaris: Drs. H. Sukots, Direktur Utam Mega Wulandart Wakil Direktur : Agus Sulistyo Budi, S. Sos Direktur SDM & Keuangan: Tri Ita Emawat, SE Direktur Sirkulasi & Iklan: Agus Sulistyo Budi, S.Sos, Pemimpin Redaksi: Achmad Saichu, Desain Grafis/Tata Layout Agus Ely Burhan, Santoso Alamat Redaksi Memo Biro Madiun: Jalan Raya Solo Jiwa No. 4 Madiun Telp: (0351) 455803 H 081234020530, 082143088699 Harga Langganan Rp. 80.000,- Harga Eceran: Rp 3.500,- dan Hitam Putih Rp. 7.500,-/mmk. Blan Full Colour Rp. 11.000,-Immk Iklan Baris Rp. 5.000,-max 10 barts (Min 2 baris) Dicetak Oleh PT. TEMPRINA GRAFIKA (Bagi pembaca Memo Magetan yang akan berlangganan koran atau pasang Atan Hubungi: Komple Ruko Mull Anugrah, Jln Imam Bonjol, Kelurahan Magetan, Kota Magetan: Tip 0351 7682761. Hp 081335328942) kepala daerah (Pilkada) Kota Blitar yang diperkirakan akan berlangsung pada 5 mendatang diprediksi mundur menjadi ber 2015. Hal itu karena adanya aturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Perppu) nomor 1 tahun 2014 yang kan adanya mekanisme baru dalam u panjang. ADA dilanjutkan dengan pendaf- taran calon selama enam perppu tersebut artinya waktu yang Setyo Budiono, Ketua KPU Kota Blitar mengatakan mengacu perppu pilkada, KPU wajib menggelar uji publik calon peserta pilkada selama enam bulan. Kemudian 5.110 jam. Sedangkan, tender controll landfill TPA Winongo atau sex sebelumnya, alat berat itu dimenangkan C Suwarno mengaku jika kebijakan Wahana Putra Perdana ya alokasi anggaran sewa alat berat beralamat di Jalan KaptOR HONDA SPORT atas saran dari Walikota Madiun. Saputro, Kota Madiun. Nomi Horog ena!! Dana sebesar itu terbagi untuk kontrak 027/PPK-DKP/0 biaya mobilisasi dan demo 401.102/2014. (ad/jur) Jendel Wa Penebar Kediri, Memo Penebangan 265 batang pohon mahoni, 20 batang pohon trembesi berdiameter sekitar 1,5 meter, dan beberapa pohon lainnya yang berada di tanah Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Margomulyo di Dusun Simbar Lor Desa Ploso Kidul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri sejak April hingga Oktober 2014 menyisakan kontroversi. Warga Roadshow M Pasang Lis Kasus Dugaa Pemalsuan Dokum Asuransi Proy Jembatan Brawija Kediri, Memo Polres Kediri Kota terus me pemanggilan saksi terkait pemalsuan dokumen asuransi Jembatan Brawijaya. Hingga Selasa Metode Ribuan warga Nahdliyi Jamaah Ngaji Malem Kalang Kecamatan Ngro Kegiatan yang digagas c sekitar satu tahun. Da mendapat 'oba Dealer & Bengkel Resmi HONDA ARIES MOT Dan Menangkan !!! 360 Tiket Nonton Moto GP La Di Sirkuit SEPANG & MOTEGI Wind Say Jobe Jl. Dhoho No. 42 Kediri Telp. 681590 JI. Dr. Wahidin No. 34 Gurah Telp. 547878