Arsip
Halaman Artikel
Creative Commons License

Jika anda mendapati gambar tidak sesuai dengan spesifikasi data (salah tanggal dan atau salah penomoran halaman), posisi gambar landscape, satu gambar terdapat dua halaman, kualitas gambar kabur, anda bisa melaporkan data tersebut agar segera diperbaiki dengan menekan tombol laporkan.

Kata Kunci Pencarian:

Nama: Koran Memo
Tipe: Koran
Tanggal: 2014-10-29
Halaman: 16

Konten


WO MADIUN RAYA Proyek RSUD Caruban Menyimpang, Dewan Geram KORAN MEMO Madiun, Memo Pengerjaan empat paket proyek fisik di RSUD Caruban senilai Rp. 3,9 miliar diduga kuat banyak penyimpangan. Sejumlah temuan dari DPRD Kabupaten Madiun terungkap, selain molor, proyek diduga menyalahi spesifikasi. Kondisi itu membuat para wakil rakyat yang baru dilantik itu geram. Terungkap saat Komisi D dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Y- Ristu Nugroho melakukan inspeksi mendadak di empat lokasi proyek tersebar di RSUD, Selasa (28/10). Empat paket pekerjaan, yakni proyek penyempurnaan bangunan gedung rawat inap Klas III senilai Rp 1 miliar miliar lebih dikerjakan CV Rizky Eka Putra, pembangunan gedung rekam medis senilai Rp 567 juta dikerjakan CV Duta Prasanty, pembangunan penambahan ruang paviliun senilai Rp 1,561 miliar diokerjakan CV Nugroho dan pembangunan gedung instalasi gizi RSUD senilai Rp 819 juta dikerjakan CV permata. Menurut Anggota Komisi D, Agus Setyo Budi, dari empat paket pekerjaan, hanya satu paket pekerjaan yaitu pembangunan gedung rekam medis yang pengerjaannya sudah lebih 2 persen, lainnya mengalami keterlambatan. Namun, sisi kualitas pekerjaan sangat jelek dan diduga menyalahi spesifikasi. Penyimpangan itu diantaranya, soal urugan lantai yang diambilkan dari bekas bongkaran bangunan. Anggota Komisi DASgus Setyo Budi memelototi para pekerja proyek RSUD Caruban saat inspeksi mendadak, Selasa (28/10). mengacu skedul, pada minggu ke 12 ini proyek penyempurnaan bangunan gedung rawat inap Klas III progres harusnya mencapai 79 persen, namun baru terealisasi 69 persen. Kemudian, progres bangunan gedung instalasi gizi RSUD pada minggu ke 10 harusnya 73 persen, tapi baru terealisasi 64 persen. Begitu pula dengan pembangunan penambahan ruang paviliun mengalami keterlambatan 17 persen dari jadwal minggu ke 14 seharusnya 73 persen. "Hanya satu pekerjaan progressnya plus 2 persen, itu pada pembangunan gedung rekam medis," katanya. Atas temuan itu, Komisi D mendesak eksekutif bertanggungjawab dan segera menindaklanjuti temuan Komisi D "Apabila temuan kami tidak ditindaklanjuti, maka kami siap memberikan rekomendasi kepada Bupati," ancam Agus Setyo Budi. Sebelumnya, lambannya pengerjaan dan penyelesaian proyek fisik di RSUD Caruban juga membuat Wakil Bupati Madiun Iswanto berang. Jika hingga batas waktu yang ditentukan tidak selesai, Wabup bakal menjatuhkan sanksi tegas terhadap tiga rekanan terkait. (jur). MENCAP "Harusnya diurug bukan dari bekas bongkaran. Finishing semua pekerjaan rata-rata jelek. Mengecewakan sekali," ungkap Agus Setyo Budi disela-sela sidak. Lima SKPD Bakal Disidang Sekda Magetan, Memo Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Mei Sugihartini menyatakan akan memanggil lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD), terkait amburadulnya perizinan toko modern. Tindakan itu menyusul, adanya toko modern Alfamart di Jalan raya Parang-Lembeyan yang dibiarkan beroperasi, meski belum mengantongi izin. Selain itu, juga melanggar tata ruang dan bangunan serta melanggar Perda No 34/2006 dan Perbup Magetan No 5/2012. MENCAP Sisi lain, jelasnya, juga tidak ditemukan buku direksi kid dilokasi proyek dan papan nama proyek. Yakni, pada proyek pembangunan penambahan ruang paviliun. "Selain itu, pengecoran balok jelek. Dan spek cor atau campuran material tidak sesuai," ungkapnya. Sementara itu, Sekretaris Komisi D Didik Rudianto mengungkapkan, SKPD dipanggil, KPPT, Disperindag, Bappeda, DPU CKBM dan Satpol PP. "Kita akan mintai keterangan SKPD atas permasalahan ini," kata Mei Sugihartini, Selasa (28/10). "Kok bisa buka kalau kondisinya seperti itu. Makanya, kita akan panggil SKPD itu," tambahnya. (rik/jur). Madiun, Memo Kalangan anggota DPRD menilai Pemerintah Kabupaten Madiun tidak serius mem- berangus keberadaan menara Base Transceiver Station (BTS) ilegal. Buktinya, sejumlah menara teleko-munikasi belum mengantongi izin dibiarkan beroperasi. Disinyalir, ada permainan oknum dengan pihak pengelola BTS, untuk mengeruk keuntungan pribadi. Menurut Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun Wahyu Widayat, salah satu menara belum berizin tersebut yakni atas nama PT Protelindo, berada di wilayah Desa minum 1 kapsul tahan 2 jam khasiat mengatasi impotensi lemah syahwat mani encer enjakulasi dini MENCAP goed X-Com the gam dengan MENCAP suamiku lebih mantap Beli Di Apotek Terdekat : KEDIRI : Ap Alam Jaya Jl. Dholho 182, Ap Surya Jl. Dholho 70. Ap Wijaya Kusuma Jl. Dholho 170, Ap Anda Jl. KH. Wahid Hasim Khusus Agen: 87. Ap Agung JL. Hos Cokro Aminoto 103, Ap Brawijaya 085313648524, 085313648543 Jl. Brawijaya 02, Ap. Hayam Wuruk Jl. Hayam Wuruk, NGANJUK: Ap Wijaya Jl. P. Sudirman 8 Nganjuk, BLITAR: Ap Garuda Jl. Merdeka 51. Ap Blitar Jl. Sruni 43 Blitar, TULUNGAGUNG: Ap Raja Sehat Jl. KH Wahid Hasyim 46, Ap Sido Waras JI. Wahidin Sudirohusodo 27, Ap. Jaya Sehat Jl. Hasyim Ashari, TRENGGALEK: Ap Arjuna JI. P. Sudirman 111. Ap Elena JI. P. Sudirman 77, SURABAYA: Apotek Arjuno Jl. Raya Arjuno No. 101, Ap Fajar Jl. Raya Arjuno No.34, Ap. Pulau Baru Jl. Raya Loono Kromo No.40, Ap. Semarang Jl. Semarang 16, Ap.Pucang Adi Jl.Pucang Adi. TO Cendana JI. Kerta Jaya 224, Ap. Demak Jl. Demak No. 216, Ap. Wijaya Kusuma Jl. A. Yani 252, Ap Wiguna Jl. Wiguna Timur No.3, Ap. Bianta Farma Jl. Raya Leman Agung No.40, Ap. Anggrek Jl. Ngelom 56 sepanjang. TO Selamet Jl. Raya Wonokromo. TO Pangestu Jl. Raya Wonokromo, No. 15- 168, Ap. Ketintang Jl. Ketintang Barat 36, Ap. Setia Budi Jl. Rakyat Mady, Ap. Dipo Jl. Dipenogoro No.100, Ap. Timbangan Pd. Trosobo Indah B.9A, Ap. Ngagel Jaya Jl. Ngagel Raya, Ap. Nginden Farma, J. Nginden No.72, Ap.Ciomas Harapan Jl. Kali Rungkut, Ap. Royal Jl. Raya Wiguna A.No.8, Ap. Farma Mas Jl. Bubutan No. 29, Ap. K.24 Jl. Kali Butuh No132, Ap. MegaSurya Jl. KaliButuh, Ap. Rizkina Farma Jl. Tembok Dukuh, Ap. Dwi Makmur Jl. Setia Budi C13Krian. Ap Krian Jl. SetiaBudi. Ap. Mel Medika Jl. ImamBonjol No.34, SIDOARJO: Ap. Delta Waluyo Jl. Basuki Rahmat 257 Krian, MOJOKERTO: Ap. Merdeka Jl. Majapahit 166, Ap.Graha Husada Jl. Gajah Mada138, Ap. Sari Mustika JL. Majapahit 289, Ap. Wilujeng Jl. KH Wahid Hasyim, Toko Obat Sido Muncul Jl. Resident Pamuji Ruko, Ap. Talenta Jl. Gajah Mada 97, Ap. Yasan Jl. Jaya Negara, Ap. Kerangan Jl. Majapahit no.343, Ap. Wijaya Kusuma Jl. Raden Pamuji, Ap. Mega Farma Ji. Wijaya. Ap. K24 Jl. Pahlawan No.10E. JOMBANG: Ap. Jodo Jl. A. Yani 125, Ap. Merdeka Jl. Raya Merdeka 112, BABAT: Ap. As Salam Jl. Raya Babat 171, MADIUN :Ap. Manggala Jl. Dr. Sutomo, Ap. Cito Jl. Sudirman. Ap. Seger Waras Jl. Sudirman, Ap. Asean Jl. Kol. Marhadi, Ap. Sari Jl. Sudirman, Ap. Sumber Waras Jl. Diponegoro. Ap Sehat Waras JI. Urip Sumoharjo. Ap. Airlangga Jl. Pahlawan, Ap. Taurus Jl. Pahlawan, NGAWI: Ap. Ikhlas Jl. S. Parman No. 14 A, Ap. Irian Jl. Sultan Agung, PONOROGO: Ap Puspa Husada Jl.Soekamo Hatta, Ap. Bakti Jl. Ahmad Dahlan, Ap. Ulfa JI. S Sukowati, MALANG: Ap. Ciliwung Jl. Ciliwung No.44, Ap. Medika 99 Jl. Ciliwung 10, Ap. Bengawan Solo Jl. Tumenggung Suryo No. 36, Toko Obat Fajar Jaya Pasar Besar 106, Ap. Sari Sehat Pasar Besar No. 108, Ap. Sukun Jl. S.Supriadi No.24.Ap. Andhika Jl. Mayjend. Haryono 90, Ap. Dinoyo I Jl. MT. Haryono 153, Ap. Srikandi JI. WR Supratman, Ap. Dian Farma Jl. Gatot Subroto No.42, Ap. Fujon Jl. S. Parman 55, KARANG PLOSO: Ap. Sri Ratna Husada Jl. Pertamanan Kr Poso. BANJAR ARUM: Ap. Rahma Jl. Raya Karang Lo, BATU: Ap. Sehat Jl. P. Sudirman, Sambirejo, Kecamatan Jiwan. Pihaknya menduga, bero- perasinya menara BTS ilegal itu dikendalikan mafia. "Kalau ada pengawasan, tentu tidak sampai kecolongan seperti ini. Aneh, belum ada ijin, sudah ada bangunan dan sudah beroperasi," ungkap Wahyu Widayat usai mengecek keberadaan BTS "bodong" di Desa Sambirejo, Selasa (28/10). Dijelaskan, selain belum mengantongi ijin dari pemerintah, provider tersebut tidak melibatkan warga setempat dalam proses pembangunan. Juga terdapat sebagian warga belum menerima kompensasi atas berdirinya bangunan tersebut. "Mestinya, ijin baik itu dari pemerintah dan lingkungan berikut kompensasi diuta- makan. Setelah itu, baru Madiun, Memo Menjelang tutup tahun anggaran, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) dan Perusahaan Daerah (PD) Aneka Usaha Pemkot Madiun, diperkirakantak mampu memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Kepala Dishub- kominfo Kota Madiun Heri Suwartono, salah satu faktor penyebab tidak terpenuhinya target PAD sebesar Rp. 2,8 Ngawi, Mamo Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Ngawi mencak- mehcak. Pasalnya, rekomendasi dewan atas temuan pengerjaan proyek pembangunan Alun- Alun Merdeka Ngawi yang dinilai bermasalah tak digubris eksekutif maupun rekanan PT Selo Tinto, dibangun, kalau tidak mau ya segera ditertibkan, bila perlu dibongkar," katanya. Pihaknya akan segera memanggil SKPD berkom- dimintai peten untuk keterangan terkait temuan tersebut. "Minggu depan itu mereka akan kita panggil. Kita pengin tahu langkah-langkah apa akan diambil. Karena kejadian ini, pemah terjadi di tahun lalu," ujarnya. Ketua Komisi IV DPRD Ngawi Slamet menegaskan, apabila hingga batas waktu hingga 5 November tak kunjung ada tindaklanjut, pihaknya akan menggunakan kewenangan penuh yang dimiliki dewan. untut Pencopotan BTS Ilegal Dibiarkan, Dewan Kecam Eksekutif Sekretaris DPC Partai Demokrat Memanas Secara terpisah, Kasi Trantib Pol PP Kabupaten Madiun Toni Agus P mengakui terdapat menara BTS ilegal milik PT Protelindo yang kini beroperasi. Bahkan, terdapat delapan BTS ilegal lainnya tersebar disejumlah wilayah di Kabupaten Madiun juga sudah beroperasi. Delapan menara ilegal tersebut, jelasnya, berada di Desa Cermo Karee, Desa Bantengan Wungu, Desa tindaklanjut nyata dari pihak rekanan PT Selo Tirto, Kami sudah menyampaikan kepada Keempat unsure tersebut, jelasnya, meliputi pengawasan dari pimpinan proyek, pengawas teknis, konsultan pengawas dan rekanan pelaksana. "Padahal, dalam pelaksanaan suatu proyek, pengawasan empat unsure melekat dan saling berkaitan. Pengawasan tidak begitu saja dilepas dan dipisahkan. Itu satu rangkaian," ujamya. Menurutnya, para pengawas selalu tidak bisa memberikan keterangan yang jelas atas proyek bermasalah saat dewan melakukan sidak. Bahkan, pengawas dari SKPD terkait, kerap tidak membawa rencana kerja anggaran (RAB) "Saat mendampingi dewan, mestinya mereka bias Kepala Dispariyapura agar menegur pihak rekanan dan meminta segera memperbaiki," ujar Slamet kepada wartawa, Selasa (28/10). Dijelaskan, sejumlah kesalahan yang harus diperjelas yaitu nama Alun-Alun. Sebab, Alun-Alun Merdeka diganti dengan Alun-alun Ngawi Ramah "Kami juga sudah minta Kabag hukum mencari Surat Keterangan (SK) terkait nama Alun-Alun itu," katanya. Namun, keterangan berbeda disampaikan Kepala Bagian Hukum Pemkab Ngawi Idham RABU LEGI 29 OKTOBER 2014 Sidorejo Wungu, Desa Sambirejo Jiwan, Desa Kincang Jiwan, Sewulan Dagangan, Desa Kedungrejo Pilangkenceng, Desa Klum- utan Saradan dan Desa memberikan penjelasan nama asli Alun-Alun. "Sayanggak iso ngomong, itu Alun-Alun Ngawi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Y Ristu Nugroho menjelaskan apa dan mana saja yang digarap, berapa angaran, kapan waktu selesai. Harusnya bias detail dan jelas, tapi selama ini mereka tidak pernah seperti itu," ungkapnya. Pengawas 'Mbalelo', Proyek Amburadul pekerjaan yang diawasinya Jika pun, konsultan pengawa mendapati pekerjaan buruk mereka hanya menegu dengan cara lisan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Y Ristu Nugroho menilai, lemahnya pengawasan menjadi penyebab amburadulnya pekerjaan proyek fisik dibiayai APBD, salah satunya proyek di RSUD Caruban. Pengawas berasal dari empat unsur selama ini terkesan saling lempar tanggungjawab atas proyek bermasalah. Hal serupa dilakukan pengawas teknis yang tidak membawa catatan hasil pengawasan. "Kami menilai mereka itu malah jarang ada dilapangan. Banyak laporan masuk dan kami temukan, memang seperti itu," bebemya. Selain itu, pihaknya juga sering mendapati konsultan pengawas, tidak memiliki bahkan tidak punya catatan progress atau evaluasi atas dan kantong Dishubkominfo menimpa PD. Aneka Usaha. miliar, yakni akibat penurunan jumlah penumpang. dalam memenuhi target PAD. Perusahaan plat merah ini "Sekarang ini sudah Namun, seiring waktu, mengurus percetakan dan dua terpenuhi Rp. 2,5 miliar atau 88,7 penumpang enggan singgah SPBU di Jalan Mayjen Sung- persen. Kita paling banyak dari disebabkan, selain fasilitas kono dan Basuki Rahmad. terminal. Kalau terminal banyak yang tak layak, juga Direktur PD. Aneka Usaha, Purboyo targetnya Rp.1,2 miliar, gersang dan panas. Trubus Reskdodirdjo, sekarang baru realisasi Rp. 1,05 "Sehingga penumpang mengaku, kondisi perusahaan miliar atau 86,56 persen. kurang nyaman dan enggan nyaris gulung tikar. Dari target Kendala kita karena untuk masuk keterminal. pendapatan Rp. 470 juta, saat penumpang menurun," kata Penumpang lebih memilih ini baru mampu memperoleh Heri Suwartono, Selasa (28/10). menunggu bus diluar terminal," Rp.311 juta. Dijelaskan, terminal Purboyo katanya. merupakan tulang punggung Kondisi serupa juga "Anggaran untuk mem- bayar gaji pegawai dan lain-lain, Berita Pndidikan Saradan. "Karena ijin sudah habis, tapi ternyata kami kalah cepat dengan dewan masuk ke lapangan. Akhimya, mau nggak mau kami harus bergerak Merdeka. Karena sampai sekarang saya belum menemukan SK nama tersebut 16 Dishub dan Aneka Usaha 'Gagal' Penuhi Target PAD Proyek Alun-Alun Bermasalah Rekomendasi Dewan Tak Digubris & Halaman 8 "Mestinya, tegura disampaikan tertulis ata persetujuan pelaksana diserta perintah tindaklanjut. Denga demikian, kami juga iku mengawasi, sejauhmana to konsultan dan pelaksana iti bekerja. Ini menjadi indikato kinerja mereka dilapangan, paparnya. nggunung Hingga 2 Meter mbah Kertas Pileg dan Pilgub (bakt/memo) Sedangkan pelaksana dinilai Ristu, cenderung sering melempar masalah kepada pihak yang tidak tahu untuk kertas pileg dan pemilihan gubernur menumpuk di dijadikan kambing hitam atasan kantor KPU Kabupaten Kediri IK online:www.memokediri.com GANAN RP 80.000/BULAN proyek bermasalah. "Baik saa ini, Memo sidak maupun saat hearing buan kertas yang merupakan limbah sisa yang dihadirkan selalu waki anaan pemilihan umum legislatif (pileg) dan yang tidak punya wewenang han gubernur (pilgub) menumpuk di halaman mengambil keputusan,ng kantor KPU Kabupaten Kediri. Tumpukan katanya. itu terlihat menunggunung dengan ketinggian Pihaknya menegaskan, akager. memanggil semua SKPI ini terjadi lantaran minimnya tempat atau pelaksana fisik untuk duduling khusus untuk penyimpanan alat dan kertas bersamamenyamakan persepsi pemilu. Rencananya tumpukan limbah itu akan "Harus ada pengawasapi dengan terpal untuk menghindari hujan dan terpadu antara legislativ Pantauan Koran Memo,hingga kini ribuan dengan empat unsure tersebut, pileg dan pilgub tersebut menumpuk dalam pungkasnya. (jur) ke halaman 7. Merggunung Komisi A DPRD Kabupaten Madiun saat melakukan pebfecekan menara BTS Bodong, kemarin (28 10). KOR Namun hingga sekarang it nggak ketemu, kalau ngga ketemu ini bisa jadi hilang sa kebakaran dulu," katanya. Seperti diberitakan sebelum nya, pelaksanaan proye Pembangunan Gapura Alun-Alun Merdeka Ngawi yang disoal revitalisasi Alun-Alun Merdek Komisi IV DPRD Ngawi. Ngawi senilai Rp 3,8 milia dengan Polsek untuk nyegjuk, Memo tower-tower yang sudah berdiepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) itu," katanya kepada para Demokrat Nganjuk di bawah kepemimpinan wartawan disela mendampinski SH,MH, Rabu (29/10) menggelar rapat pleno Komisi A Sidak menara ilegalantor sekretariat Jalan Raya Loceret Nganjuk. Di Desa Sambirejo.(jur). dugaan partai yang dalam pemilu legislatif g) kemarin hanya mampu memperoleh 4 kursi kukan perombakan kepengurusan. uzi Irwana yang sebelumnya menjabat sebagai etaris diusulkan dilengserkan dari jabatannya. at yang dihadiri oleh para pengurus serta 15 saya langsung memerintah sta untuk mencari SK tersebu ke halaman 7. Tuntut a Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) dari per tahun hampir Rp. 1 miliruh Kabupaten Nganjuk tersebut berlangsung Itu yang membuat kita selang. "Keputusan usulan pergantian sekretaris merugi. Per September saja beudah melalui rapat pleno. Dan inilah hasil pleno dapat Rp. 311 juta. Harusn Rp. 470 juta, jadi baru ( persen," ungkapnya. Pihaknya berdalih, kondi tersebut akibat beberap kejanggalan dalam sistem auk dan sistem manajemen. Sistemnya kurang pas, Sister yang dulu salah, sehingga sit keliru di enut (di ikuti.re Memo Usulkan Kenaikan MK Kota Rp 160.000 terus," ujarnya. (ad/jur). wan pengupahan Kota Kediri akhirnya pungkan pembahasan besaran upah minimum UMK) 2015. Hasil pembahasan, usulan UMK Kediri untuk tahun 2015 yakni sebesar Rp 000, Usulan tersebut saat ini sudah dikirimkan ke Gubernur Jawa BIRO MADIUN, Penanggungjawab Redaksi: Hendi Wahyu Wijaya Staf Redaksi: M. Adi Saputra, Noorblyanto (Norik), Andika Abdillah, Zainul Rohman. Kepala Biro Pengembangan/Pemasaran Karesidenan Madiun: Juremi, Kepala Divisi Iklan: Tuk K. Staf: Rita Dwi Ema, Aris Pumiwan, Tova Khoinul Novian Komisaris: Drs. H. Sukots, Direktur Utama Mega Wulandari, Wakil Direktur: Agus Sulistyo Bud, S. Sos Direktur SOM & Keuangan: Tri la Emawat, SE Direktur Sirkulasi & Iklan: Agus Sulistyo Bud, S.Sos. Pemimpin Redaksi : Achmad Saichu. Desain Grafis/Tata Layout Agus Ely Burhan, Santoso Alamat Redaksi Memo Biro Madiun: Jalan Raya Solo Jiwa No. 4 Madiun Telp : (0351) 45803, HP 081234020530, 082143088099 Harga Langganan: Rp. 80 000,- Harga Eceran: Rp. 3.500- Iklan Hitam Putih Rp. 7.500/mmk. Blan Full Colour Rp. 11.000,-/mmk. Blan Barts Rp. 5.000,-max 10 baris (Min 2 baris) Dicetak Oleh PT. TEMPRINA GRAFIKA (Bagi pembaca Memo Magetan yang akan berlanggaran koran atau pasang iklan. Hubungi: Komplek Ruko Mu Anugrah, Jn Imam Bonjol, Kelurahan Magetan, Kota Magetan: Tip 03517682761. Hp 081335326942) (agus memo) "Sampai saat ini belum ada Karima. Ia mengaku, tidak bisa Ramah atau Alun-Alun Itu ada SK-nya atau tidak, saya sejumlah pekerjaan menyimS MOTOR SEKARANG!! sendiri juga ndak tahu karena pang tidak sesuai dengan mungkin penamaannya sudah rencana anggaran biaya sangat lama sekali," akunya. (RAB). (dik/jur). UMK Apalagi, terangnya, dul MINIMUM KERJA) Timur. Rencananya penetapan final UMK 2015 akan dilakukan pada 3 November 2015 mendatang. UMK Besarnya kantor Sekretariat Daera diusulkan tersebut merupakan hasil yang Pemkab Ngawi. Diduga S setelah Dewan Pengupahan melakukan tersebut hilang dan ikut terbakaian survei lapangan. Survei yang dilakukan anya adalah dengan mendata harga-harga pernah terjadi kebakaran c saat itu. "Setelah sidak dewa ko di pasar-pasar di wilayah Kota Kediri. Basuki SH,MH Ketua DPC Partai Demokrat Nganjuk menandatangi surat hasil pleno. bermasalah. Temuan dewan OTOR HONDA SPORT yahoo.co.id Humas Pemkot Kediri, Jawadi mengatakan yang diajukan oleh Dewan Pengupahan ke halaman 7.UMK Des Hul La Penyelidikan kasus pe pohon yang diduga m beberapa oknum LPM sepengetahuan kepal setempat mulai men perkembangan. Pihak Polres Kediri mengal melayangkan surat kepa Kediri untuk melakukan per Relation Program am Menarik Investas n Teknologi Info kat Ekonomi ASEAN 2 Peserta seminar investasi B Perus Sejak berdiri pa Belas Suku (Da sebesar Rp. operasional e Dealer & Bengkel Resmi HONDA ARIES MO Dan Menangkan !!! 360 Tiket Nonton Moto G Di Sirkuit SEPANG & MOTE digunakan ditamba peserta yang bergal yang dimili and bh Jl. Dhoho No. 42 Kediri Telp. 681590 Jl. Dr. Wahidin No. 34 Gurah Telp. 547878