Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

JUMAT 27 NOVEMBER 2020 PARLEMEN MALUKU OPRD Basket untu 12 Ambon Ekspres JUMAT, 27 NOVEMBER 2020 JAKARTA,AE-Dua cabang olahraga, bas- ket dan judo, menerima dana pelatnas 2020 dari Kemenpora. jumlah dana yang di- tujukan buat persiapan SEA Games tahun de- DPRD - Pemdä Bahas Berapa RAPBD Perubahan pan itu? Perjanjian kerja sama antara Kemenpora, yang. diwakili PPK PPON Ke- menpora Yayan Rubaeni, dengan Ketua Umum PP Perbasi Danny Kosasih dan Sekretaris Jenderal PB PJSI Bachtiar Utomo, berlangsung di Wisma Kemenpora, kemarin. Kedua cabor menda- patkan anggaran dalam jumlah yang berbeda menyesuaikan dengan hasil review proposal yang telah diajukan. Judo dana sekitar Rp 1,2 mil- iar dari usulan awal Rp DPRD Maluku mela- lui Badan Anggaran (Banggar) bersama Pemerintah daerah www v. CORONA VIRUS beberapa waktu lalu melakukan membahas hasil evalu- asi Rancangan Angga- ran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Peruba- han Provinsi Maluku ta- hun 2020. COVID pertemuan 19 Senayan, KASRUL SELANG Rapat yang berlang- sung diruang paripurna DPRD Jumat pekan lalu (20/11), dipimpin Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury dan didampingi Wakil. Ketua Azis Sangkala, dan Rasyad Effendi Latuconsina. mendapatkan Lucky pada kesempatan itu mengatakan, ra- pat tersebut bagian dari tahapan mekanisme pembahasan APBD. Dan setelah selesai dilaku- kan evaluasi terhadap APBD perubahan di Ke- mendagri, Tim Banggar akan membahasnya. Sementara Sekda Maluku, Kasrul yang me- wakili Gubernur Maluku Murad Ismail menegas- kan, ranperda APBD perubahan telah ditetapkan DPRD. Dan hasilnya dievaluasi di Kemendagri. Hasil evaluasi dari Kemendagri telah diterima Pemprov Maluku. Namun, lanjut dia, ada penyesuaian yang akan dilakukan pihaknya atas hasil evaluasi tersebut sebelum diberikan ulang kepada Ke- mèndagri. "Untuk penyesuaian ini harus ada juga persetujuan dari DPRD melalui Badan Angga- ran (Banggar). Dan hari ini dilakukan pertemuan untuk dibicarakan bersama. Kami apresiasi kerja teman-teman di tim Banggar," kata Sekda. Dikatakan, tim Banggar DPRD juga ingat- kan Pemda untuk secepatnya mengajukan KUA PPS tahun depan. Pemprov sendiri sedang me- nyiapkan. Namun, terjadi sedikit hambatan dis- ebabkan karena Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). SIPD merupakan aplikasi yang •• saat ini sedang dipakai Pemda. Menpo Pelaku Perjalanan Harus Kantongi JAKARTA, AE Menpo. nudin Amali meninjau p gunan Sirkuit Mandalika bok Tengah, Nusa Tengga. (NTB). Kedatangannya memastikan persiapan Indonesia terus berjalan. Dalam jadwal MotoC sementara yang dirilis belum lama ini, MotoG nesia hanya berstatus ca Status tersebut tak lepas lum rampungnya pemba Sirkuit Mandalika. Untuk memastikan pe MotoGP Indonesia terus b Surat Kesehatan Kemendagri juga memberikan apresiasi ke- pada Pemda perihal penganggaran untuk pen- anganan Covid-19 dan perubahan perilaku di Maluku.. Menpora menyambangi bangunan sirkuit yang n panjang trek 4,31 km itu langsung, kemarin. Menu persiapannya terus dikeh bisa selesai tepat waktu. Perencanaan yang dip "Adanya perubahan dengan SIPD membuat kita agak terlambat. Kami juga mengharapkan dari Kemendagri, bisa memahami kerja kita di tengah Pandemi Covid-19, sehingga mereka beri dispensasi waktu," ungkapnya. Paripurna tersebut dihadiri Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Jossy Lesilolo, Kepala Bappeda Anton Lailossa, tim Badan Anggaran (Banggar) dan Sekwan DPRD Maluku Boedewin Wattimena. (WHB) POSKO Satgas Covid-19 di wilayah perbatasan diminta agar lebih ketat terhadap setiap pelaku perjalanan. Diketahui masih ada warga dari zona merah ke zona hijau tidak mengantongi surat keterangan kesehatan. Padahal, ini penting. SUZUK Minta Sekolah "T boleh seperti itu, su- rat kesehatan pent- ing untuk mengetahui sese- orang bebas dari Covid-19 atau tidak," ujar Wakil ketua DPRD Maluku Asis Sangkala kepada wartawan belum lama ini. idak "Mestinya warga yang melakukan perjalanan dari zona merah ke zona hijau wajib kantongi surat keseha- tan atau hasil rapid test. Bu- kan dibiarkan begitu saja," tandasnya. Asis Kembali Diaktifkan sangat Gaji Guru Kontrak Harus Diperhatikan mengaku, tidak menginginkan wilayah zona Covid-19, disebabkan karena pelaku perjalanan dari zona merah. memiliki do- kumen kesehatan sebagai pembuktian seseorang tidak Dikatakan petugas Covid- 19 di pintu masuk Maluku Tengah dari Kota Ambon harus ketat. Kar- hijau terpapar HINGGA kini gaji guru kontrak maupun honorer di Maluku belum sebera- Yang tidak ena yang terjadi dilapangan, pelaku perjalanan dari zona merah ke hijau tidak men- gantongi surat kesehatan. Sebaliknya mereka yang dari zona hijau ke zona merah diperketat. Ini yang membuat warga tidak terima. Pada- hal harusnya yang lebih berbahaya adalah pelaku perjalanan dari zona merah. Tentu ini sangat mengkhawatírkan, kar- ena di sisi lain, pemerintah sedang berupaya mencegah penyebaran Covid-19. Tapi pada gan kondisi Covid-19 seperti ini, maka ada pintu masuk kurang diperhatikan dengan baik. AZIS SANGKALA terpapar. pa atau masih jauh dari harapan, terutama guru Pelaku perjalanan kata dia, harus mengantongi su- SMA-SMK kewenangan ROFIK AFIFUDIN yang menjadi Provinsi. Oleh karena itu pemerin- tah daerah melalui Dinas Pendidikan harus mem- perhatikan masalah ini. Kondisi tersebut juga direspon anggota DPRD Maluku Benhur Watubun. la mengatakan, banyak keluhan yang didapatin- ya setelah melakukan reses ke daerah Pemilihan (dapil) yakni, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku rat kesehatan resmi dari rumah sakit atau Puskesmas agar bisa dipercaya. Warga dari daerah zona merah diminta tidak seenaknya keluar masuk ke daerah zona hijau tanpa ada ANGGOTA DPRD Maluku, Rovik Akbar Afifudin meminta Pemerintah Kota Ambon, untuk segera mengak- tifkan kembali aktifitas belajar men- gajar di sekolah masing-masing. "Seharusnya ada kebijakan pe- merintah terkait masalah ini. Pasal- nya sampai hari ini tidak ada yang sekolah atau pertemuan langsung tatap muka di sekolah masing mas- ing." katanya kepada media ini be- berapa waktu lalu. Sekolah tatap muka bisa disiasati dengan menggunakan protokol kese- hatan (Prokes) ketat. Dia menambah- kan, uji coba dulu 30 persen didalam ruangan dan diimbangi waktu bela- jarnya. Beberapa kabupaten, kata dia, su- dah mencoba pola ini. "Apa salahnya untuk wilayah Ambon juga ditetap- kan. Kenapa tidak bisa dilakukan? Ini agar kita bisa membangun keper- cayaan diri, dan hidup berdampin- gan dengan corona," tegas Rovik. Sekolah yang belum bisa mengge- lar belajar mengajar tatap muka, bisa menganggu psikologi masyarakat. Harus percaya diri menjadi salah satu cara untuk menguatkan imun tubuh. Untuk operasi swalayan dan ru- mah makan maupun kafe di Kota Ambon seharusnya sudah naik lagi levelnya. Sekarang dibatasi sampai pukul 21.00. Kemudian ditutup pada pukul 22.00. "Minimal seperti itu, sekolah tatap muka dapat dilakukan apabila dengan menjalankan protokol kes- ehatan yang ketat," ungkap Politisi PPP ini. (UPI) MOBI keperluan penting. BENHUR WATUBUN "Siapa saja boleh berinteraksi tetapi den- syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya surat kesehatan," bebernya. (WHB) PT. T JI WR S Desler H DPRD Setujui Dua Raperda Usulan Pemprov Tenggara dan Kota Tual. FaCebook www.facebook.com/t Banyak ditemukan permasalahan, salah sa- tunya menyangkut upah guru kontrak maupun honorer yang mengajar di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan DPRD Maluku setujui Rancan- gan Peraturan Daerah (Ran- perda) Perseroan Maluku Energi Abadi dan Pe- nyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi untuk kemudian dijadikan Peraturan Daerah. dalam sambutannya menegas- kan, Maluku banyak dianuger- ahi potensi sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi yang menjanjikan, dimana ter- dapat sembilan wilayah kerja minyak dan gas bumi, baik yang masih dalam tahap eksploitasi maupun produksi. Daerah (SMK). Gají yang diperoleh guru kontrak dibawah upah minimum regional (UMR) maupun upah minimum Provinsi (UMP). "Saya kira gaji yang diperoleh guru kontrak terlalu kecil, perlu ada dorongan DPRD untuk diperjuangkah. Apal- agi SMA-SMK jadi kewenangan Pemerintah IKI Harian Ambo Penetapan Ranperda di- lakukan melalui rapat paripur- nasecara virtual dikantor DPRD baru baru ini. Rapat dipimpin Ketua DPRD Lucky Wattimury dan didampingi seluruh unsur wakil pimpinan dewan lainnya. Lucky pada kesempatan itu mengatakan, rancangan keputusan dua Ran- perda yang disetujui masing-masing, Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi dan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi. Pemprov diharapkan dapat mempercepat langkah kebijakan untuk mencapai sasaran strategis pembangunan sesuai amanat RPJMD Maluku Tahun 2019-2024. "DPRD terima dan menyetujui dua ranper- da usul Pemprov Maluku, yang nantinya akan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda)," tandas Lucky. Sementara Gubernur Maluku Murad Ismail Potensi pendapatan daerah yang berasal dari deviden sesuai skema PI 10persen, dariwilayah kerja Marsela, diprediksi akan menyentuh angka Rp 30 triliun per tahun untuk porsi kepemili- kan 5 persen, atau setara Rp 60 Provinsi," ujar Benhur belum lama inì. Belum lagi keluhan para guru honorer yang gajinya hanya di kisaran Rp 400 ribu bahkan Rp 450 ribu per bulan. Jumlah ini tentu tidak manu- siawi, sehingga perlu menjadi perhatian. Karena jam mengajar mereka ful setiap hari sama den- LUCKY WATIMURY triliun per tahun. KEHILANGAN Terkait hal itu, maka Pemprov Maluku ber- sama DPRD kemudian membentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Perseroan Daerah Maluku Energi Abadi yang merupakan perseroan daerah berbentuk Holding dengan modal dasar gan guru PNS kecuali hari libur. Parahnya lagi, jika para guru kontrak mau- pun honorer ini ada yang sudah memiliki rumah sendiri. Bagaimana jika mereka kontrak dan ko- san tentu tidak mencukupi kebutuhan mereka. "Bagaimana pendidikan kita mau maju. Ka- lau kesejahteraan guru kurang sesuai. Ini perlu diperhatikan dan disampaikan ke Pemerintah, 4cm Telah hilang sebesar Rp 25 miliar. "Setelah melalui tahapan pembahasan menda- lam akhimya Pansus menyetujui dua ranperda yang diusul menjadi peraturan daerah (Perda)," jelas Gu- 1 1(satu) lem- bar STNK den- tandasnya. bernur. Politisi PDIP ini mengaku sebagai wakil wak- il Rakyat ia akan perjuangkan dan dibawakan masalah ini ke fraksi, sehingga akan ada perjuan- gan untuk para guru kontrak maupun honorer di la juga berterima kasih kepada DPRD atas disetu- juinya dua Ranperda tersebut "Saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi DPRD, terutama Pansus yang sudah melakukan pencermatan dan penyempumaan, sehingga disetujui bersama terh- adap kedua ranperda ini," ungkapnya. (WHB). gan nomor poli- si DE 1153 LU A.n Heriyanto daerah itu. (WHB) DESHGNRYAKIAY ll ***** 2cm