{"id":1227,"date":"2012-09-17T07:10:33","date_gmt":"2012-09-17T07:10:33","guid":{"rendered":"http:\/\/mpn.kominfo.go.id\/?p=1227"},"modified":"2012-09-17T07:10:33","modified_gmt":"2012-09-17T07:10:33","slug":"netralitas-pers-dalam-pilkada-mungkinkah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mpn.komdigi.go.id\/index.php\/netralitas-pers-dalam-pilkada-mungkinkah\/","title":{"rendered":"Netralitas Pers Dalam Pilkada, Mungkinkah?"},"content":{"rendered":"

\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Pers yang ideal harus mampu menjadi ruang publik , pers harus\u00a0 netral\u00a0 dari berbagai kepentingan kelompok tertentu\u00a0 tetapi pada kenyataannya tidak mudah\u00a0 . Terlebih lagi ketika akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati atau Walikota. Acapkali ada\u00a0 surat kabar yang seharusnya menampilkan reportase yang obyektif terlibat dalam pemberitaan yang menguntungkan (atau pun merugikan) sosok-sosok tertentu yang kemungkinan bakal mencalonkan diri sebagai gubernur atau wakil gubernur. Dalam situasi yang demikian, pihak yang dirugikan adalah publik itu sendiri. Publik tidak bisa mendapatkan informasi yang baik dan proporsional tentang kondisi perpolitikan yang riil akibat pers terlibat dalam politisasi pemberitaan. Menyikapi permasalahan ini maka Monumen Pers Nasional\u00a0 bekerjasama dengan Jurusan Ilmu Komunikasi dan Magister Ilmu Komunikasi\u00a0 Universitas\u00a0 Diponegoro Semarang menyelenggarakan Seminar dengan tema Netralitas\u00a0 Pers Lokal dalam Pilkada Jawa Tengah\u00a0 ,\u00a0 <\/strong>Selasa tanggal 11 September 2012\u00a0\u00a0\u00a0 di Hotel Plaza Semarang.<\/p>\n

Seminar dibuka oleh Dekan FISIP Universitas Diponegoro (UNDIP) , Drs Agus Hermani MM, dalam sambutannya dikatakan\u00a0 bahwa : \u201c Pers memiliki tanggungjawab sosial , jangan sampai pers terjebak pada kepentingan sesaat yang merugikan masyarakat , masyarakat mampu menilai apakah pers netral atau tidak dan mereka akan memilih obyektif dan independen\u201d.<\/p>\n

\"\"<\/a>
Moderator dan para nara sumber seminar Netralitas Pers Lokal dalam Pilkada Jawa Tengah
yang diselenggarakan oleh Monumen Pers Nasional bekerjasama dengan Jurusan Komunikasi
dan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro Semarang<\/figcaption><\/figure>\n

Seminar\u00a0 yang dipandu oleh moderator Hedi Pudjo Santosa ini menampilkan pembicara Henry Subiakto Staf Ahli Menkominfo Bidang Media Massa, Turnomo Rahardjo Dosen Jurusan Komunikasi FISIP UNDIP dan,\u00a0 M Rofiudin Jurnalis TEMPO dan Sekretaris Aliansi Jurnalistik Independen ( AJI )<\/p>\n

Menurut Henry Subiakto , pers diharapkan memiliki peran yang cukup besar terhadap political empowerment<\/em> terhadap warga negara di berbagai daerah. Pers diharapkan bukan hanya menyukseskan dengan menyebarkan electorate information<\/em> tetang cara memberikan suara dalam pilkada tetapi juga melakukan voters education<\/em>, pendidikan pada\u00a0 pemilih, mendiskusikan pentingnya pilkada langsung bagi masyarakat. Dengan demikian media massa juga mengajak publik untuk bersama-sama melakukan watching to the political process<\/em>\u00a0 dalam pilkada.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Henry\u00a0 Subiakto juga mengemukakan beberapa poin yang harus diperhatikan dan dipersiapkan kalangan media untuk melakukan wactching to the political process<\/em> selama pilkada. Diantaranya\u00a0 dikatakan : \u201c Idealnya wartawan harus mempelajari , memahami betul ketentuan tata cara pilkada. Kalau wartawan tidak mengerti, tidak paham maka akan terjadi kesalah dalam penulisan berita tentang hal tersebut\u201d\u00a0 Lebih lanjut dijelaskan oleh Henry Subiakto : \u201c Media harus mempelajari cara-cara penyimpangan yang terjadi selama masa kampanye , saat pencoblosan maupun perhitungan suara sehingga media berperan sebagai pengawas. Tetapi ironisnya hal yang sederhana ini menjadi sulit ketika di lapangan banyak wartawan dan media yang justru jadi pemain. Tidak sedikit wartawan atau media menjadi tim sukses kandidat tertentu, bahkan ada black campain by design<\/em> \u00a0yang melibatkan media\u201d.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Lebih lanjut dijelaskan oleh Henry Subiakto Memang ada satu atau dua media yang telah membuat aturan internal untuk menjaga kredibilitas wartawannya, mengharuskan wartawan untuk non partisan, liputannya harus berpedoman pada independensi,akurasi dan fairness<\/em>. Tetapi sungguh ironis banyak pemilik media , pemred atau redakturnya\u00a0 secara sembunyi-sembunyi atau bahkan terang-terangan\u00a0 malah menjadi tim sukses. Jadi bukan non partisan tapi mendekati para kandidat agar \u201cdirangkul\u201d menjadi bagian mereka.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Seperti yang dikemukakan oleh Henry Subiakto , pembicara kedua dalam seminar ini Turnomo Rahardjo , Dosen Jurusan Komunikasi UNDIP mengatakan : \u201c Dalam setiap pemilu selalu ada potensi media bersikap partisan kepada salah satu kandidat yang \u201cdidukung\u201d oleh media yang bersangkutan, praktek semacam ini tentu saja merugikan publik karena media mengingkari netralitas dalam praktek jurnalismenya \u201c.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u201c Dalam konteks Indonesia , profesionalisme media ( wartawan ) relatif tidak memiliki posisi tawar (bargaining position)<\/em> yang memadai , mereka tidak cukup berdaya terhadap pihak-pihak yang melakukan intervensi terhadap isi media, kalau situasinya semacam ini tidak mungkin tercipta media sebagai ruang publik \u201d .\u00a0 kata Turnomo Rahardjo.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Berbagai pendapat yang telah dilontarkan di atas kiranya akan lebih lengkap apabila kita cermati juga pendapat dari praktisi pers yang dalam seminar ini dipaparkan oleh M Rofiudin , menurut pendapat Rofiudin\u00a0 adalah media sulit menjadi netral dalam pemberitaan pemilihan gubernur. Media akan selalu terjebak (dijebak) pada keberpihakan. Jika media memberitakan sebuah kasus calon gubernur maka berita itu akan menguntungkan calon \u00a0gubernur yang lain. Berita yang ditulis seorang jurnalis akan selalu \u201ctidak menyenangkan\u201d atau \u201cmenyenangkan\u201d bagi kelompok politik tertentu. Jadi secara praktik media , netralitas sulit diwujudkan .<\/p>\n

\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Dalam makalah yang ditulis untuk seminar ini M Rofiudin menjelaskan kecenderungan media \u2013media yang sahamnya dimiliki mayoritas personal tertentu akan sulit melakukan kritik auto kritik\u00a0 di redaksional karena pemilik modal di perusahaan itulah memiliki kekuasaan tertinggi , apalagi jika pemilik modal itu sudah masuk dalam partai politik. Berbeda bila saham perusahaan media dimiliki banyak orang.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 M Rofiudin\u00a0 yang juga sekretaris AJI itu memaparkan :\u201d Jika ketidaknetralan sulit dihindari ada prinsip-prinsip jurnalis yang bisa dilakukan, yakni independensi. Independensi adalah seoramng jurnalis bisa berdiri sendiri tanpa tunduk di \u201cketiak\u201d pengiklan atau orang lain.\u00a0 Jika ada seorang menelpon jurnalis untuk memberitakan atau tidak memberitakan sesuatu dan dia bisa dan mau menolaknya maka disitulah independensi\u201d. Masih menurut M Rofiudin : \u201cSelain independen media massa juga harus memberikan ruang yang sama dan proporsional terhadap para elite politik seperti yang dikatakan Bil Kovac bahwa elemen \u00a0jurnalisme yang lain adalah:\u00a0 jurnalis harus menjaga agar beritanya komprehensif dan proporsional\u201d.<\/p>\n

\"\"<\/a>
Para peserta seminar yang terdiri dari para mahasiswa, aktivispers kampus, staf pengajar jurusan ilmu komunikasi,kalangan jurnalis, para pemangku kepentingan (stake holders)
Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013<\/figcaption><\/figure>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Dari tiga orang nara sumber dalam seminar ini bisa ditarik adanya persamaan pendapat yang menyatakan pada kenyataannya sulit ditemukan pers yang netral terkait pemberitaan tentang pilkada walaupun kalau dicermati masih dapat\u00a0 ditemukan pers yang berupaya menjaga netralitas dalam pemberitaannya.<\/p>\n

\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Kondisi semacam ini\u00a0 memang memprihatinkan tetapi dengan kemajuan teknologi informasi masyarakat masih punya harapan, punya alternatif \u00a0untuk \u201cbersuara\u201d mereka\u00a0 bisa memanfaatkan media-media alternatif untuk mengungkapkan kebenaran. Demikian juga para jurnalis , mereka bisa menuliskan berita dan gagasannya secara lebih netral lewat media alternatif di dunia maya. \u00a0Media alternatif ini misalnya social media<\/em> ( blogger, facebook, twitter<\/em> dsb )\u00a0\u00a0 yang ternyata juga mampu menentukan opini publik . Publik dapat berpartisipasi gagasan dalam social media<\/em> karena social media<\/em> dapat\u00a0 menyediakan ruang yang mampu menampung \u201c banyak suara \u201c \u00a0\u00a0( Arnain Dian Agustin, S.Sos )<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Pers yang ideal harus mampu menjadi ruang publik , pers harus\u00a0 netral\u00a0 dari berbagai kepentingan kelompok tertentu\u00a0 tetapi pada kenyataannya tidak mudah\u00a0 . Terlebih lagi ketika akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati atau Walikota. Acapkali ada\u00a0 surat kabar yang seharusnya menampilkan reportase yang obyektif terlibat dalam […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-1227","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-opini"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/mpn.komdigi.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1227","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/mpn.komdigi.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/mpn.komdigi.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mpn.komdigi.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mpn.komdigi.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1227"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/mpn.komdigi.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1227\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/mpn.komdigi.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1227"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/mpn.komdigi.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1227"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/mpn.komdigi.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1227"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}