{"id":1415,"date":"2012-12-06T06:12:30","date_gmt":"2012-12-06T06:12:30","guid":{"rendered":"http:\/\/mpn.kominfo.go.id\/?p=1415"},"modified":"2012-12-06T06:12:30","modified_gmt":"2012-12-06T06:12:30","slug":"e-ktp-untuk-indonesia-akurat-tertib-dan-sejahtera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/mpn.komdigi.go.id\/index.php\/e-ktp-untuk-indonesia-akurat-tertib-dan-sejahtera\/","title":{"rendered":"E- KTP: Untuk Indonesia Akurat, Tertib dan Sejahtera"},"content":{"rendered":"

Rancunya data kependudukan sering menjadi masalah krusial, lebih \u2013lebih lagi pada saat akan berlangsungnya pemilu, baik pilpres maupun pilkada. Data base yang belum akurat sering menjadi kambing hitam bila terjadi selisih suara yang tak jarang berujung pada tindakan anarkis bahkan sampai pada pembatalan pemilihan maupun pemilihan ulang. Begitu juga dengan program\/ kebijakan\u00a0 pemerintah yang tidak tepat sasaran dikarenakan sering dikarenakan tidak validnya data.<\/p>\n

Penerapan E-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik, merupakan amanat \u00a0Undang-undang <\/strong>Nomor.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan<\/a>: Peraturan Pemerintah<\/strong> RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<\/a> dan Peraturan Menteri<\/strong> No 11 Tahun 2010 Pedoman Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan<\/a>, merupakan upaya pemerintah \u00a0untuk mengantisipasi situasi dan kondisi dan perkembangan yang terjadi saat ini, diharapkan dengan peluncuran E-KTP, ketidak akuratan data penduduk yang selama ini sering menjadi permasalahan dapat diminimalisir.<\/p>\n

\"\"<\/a>
Sumber gambar : http:\/\/www.depok.go.id\/berkas-unggah\/2012\/06\/Gambar-e-ktp2.jpg<\/figcaption><\/figure>\n

Sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu (database) yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang terhadap negara dengan menduplikasi KTP-nya, \u00a0diantaranya digunakan untuk : \u00a0Menghindari pajak; Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota; Mengamankan korupsi; Menyembunyikan identitas (misalnya oleh para teroris)<\/p>\n

E-KTP atau KTP Elektronik merupakan \u00a0dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan \/ pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional.<\/p>\n

Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup. Nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk).<\/p>\n

E-KTP<\/strong>\u00a0sama fungsinya dengan KTP konvensional , juga digunakan \u00a0untuk mengurus surat-surat penting seperti, SIM, NPWP, Sertifikat tanah, STNK, dsb. Yang menjadi pembeda hanya pada proses pengenalan identitas e-KTP tidak lagi menggunakan cara manual, melainkan melalui cara elektronik. ID penduduk akan dikenali melalui pemindai biometrik, yang disesuaikan dengan karakteristik si pemegang e-KTP. Beberapa teknik pemindai biometrik digabungkan menjadi satu untuk memberikan hasil yang lebih akurat, diantaranya pendeteksi sidik jari, bentuk wajah, bentuk gigi, retina mata, serta DNA.<\/p>\n

Maka dapat disimpulkan fungsi dan kegunaan \u00a0E-KTP adalah:<\/p>\n

    \n
  1. Sebagai identitas jati diri<\/li>\n
  2. Berlaku Nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya;<\/li>\n
  3. \u00a0Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.<\/li>\n<\/ol>\n

    \u00a0\u201cDatabase kependudukan\u201d dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan. Artinya untuk dapat menyimpan dan melindungi data penduduk dan data penduduk dapat dimanfaatkan untuk instansi lain, langkah awal yang harus dilakukan adalah membangun terlebih dahulu \u201cbak penampung dan penyimpanan data kependudukan\u201d berupa database<\/em> elektronik kependudukan<\/em> yang dikelola dan diolah secara elektronik oleh SIAK.<\/p>\n

    Selanjutnya berdasarkan \u201cdatabase kependudukan\u201d online dan up-to-date pada akhir Tahun 2011, Pemerintah memiliki harapan dapat mewujudkan kewajibannya yang harus dipenuhi dalam Pasal 101 UU RI No.23 Tahun 2006 untuk:<\/p>\n

      \n
    1. Memberikan 1 [satu] NIK kepada setiap Penduduk Indonesia yang jumlahnya diperkirakan sekitar 230 juta jiwa;<\/li>\n
    2. NIK dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan;<\/li>\n
    3. Mewajibkan kepada seluruh instansi untuk menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi [SIM], Nomor Pokok Wajib Pajak [NPWP], Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah dan penerbitan Dokumen Identitas Lainnya<\/li>\n<\/ol>\n

      Bentuk E- KTP sesuai dengan ISO 7810 dengan form factor ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm.<\/p>\n

      \u00a0Perbedaan spesifikasi\u00a0 antara KTP Konvensional dan E- KTP<\/strong><\/strong><\/p>\n

      A.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>KTP Konvensional<\/strong><\/p>\n

      \n\n\n\n\n
      \n

      KARAKTERISTIK<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

      		\n

      TEKNOLOGI<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

      		\n

      VERIVIKASI \/ VALIDASI<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

      –\u00a0\u00a0 Foto dicetak\u00a0 pada kartu<\/p>\n

      –\u00a0\u00a0 Tanda Tangan\/Cap Jempol<\/p>\n

      –\u00a0\u00a0\u00a0 Data tercetak dengan komputer<\/p>\n

      –\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Berlaku Nasional<\/p>\n

      –\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Tahan Lebih lama (tidak mudah lecek)<\/p>\n

       <\/p>\n

       <\/p>\n

       <\/p>\n

       <\/td>\n

      		–\u00a0\u00a0 Bahan terbuat dari plastik<\/p>\n

      –\u00a0\u00a0 Nomor serial khusus<\/p>\n

      –\u00a0 Gulloche Pattrens pada kartu<\/p>\n

      –\u00a0\u00a0 Hanya untuk Keperluan ID<\/p>\n

      –\u00a0\u00a0 Scanning photo dan tanda tangan\/cap jempol<\/td>\n

      		–\u00a0\u00a0 Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT\/RW dst<\/p>\n

       <\/p>\n

       <\/p>\n

       <\/p>\n

       <\/p>\n

      \"\"<\/a><\/p>\n

       <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

      \n

      \u00a0B.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/strong>E- KTP\/ KTP Elektronik<\/strong><\/p>\n

      \n\n\n\n\n
      \n

      KARAKTERISTIK<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

      		\n

      TEKNOLOGI<\/strong><\/p>\n<\/td>\n

      		\n

      VERIVIKASI \/ VALIDASI<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n

      –\u00a0\u00a0\u00a0 Foto dicetak\u00a0 pada kartu<\/p>\n

      –\u00a0\u00a0\u00a0 Data tercetak dengan komputer<\/p>\n

      –\u00a0\u00a0\u00a0 Data tercetak dengan komputer<\/p>\n

      –\u00a0\u00a0\u00a0 Berlaku Nasional<\/p>\n

      –\u00a0\u00a0\u00a0 Mampu menyimpan data<\/p>\n

      –\u00a0\u00a0\u00a0 Data dibaca\/ ditulis dengan card reader<\/p>\n

       <\/p>\n

       <\/p>\n

       <\/td>\n

      		–\u00a0\u00a0 Bahan terbuat PVC\/PC plastik<\/p>\n

      –\u00a0\u00a0 Nomor serial khusus<\/p>\n

      –\u00a0\u00a0 Gulloche Pattrens pada kartu<\/p>\n

      –\u00a0\u00a0 Hanya untuk Keperluan ID<\/p>\n

      –\u00a0\u00a0\u00a0 Scanning photo dan tanda tangan\/cap jempol<\/p>\n

      –\u00a0\u00a0\u00a0 Terdapat microchips sebagai media penyimpan data<\/p>\n

      –\u00a0\u00a0\u00a0 Menyimpan data finger print biometric sebagai satu uniq identificaton personal<\/p>\n

      –\u00a0\u00a0\u00a0 Mampu menampung seluruh data personal yang diperlukan dalam multi aplikasi<\/td>\n

      		–\u00a0\u00a0 Pengawasan dan verifikasi pengesahan dari tingkat terendah RT\/RW dst<\/p>\n

      –\u00a0\u00a0 Multi Aplikasi<\/p>\n

      –\u00a0\u00a0 Diterima asecara International<\/p>\n

      –\u00a0\u00a0 Tidak bisa di Palsukan<\/p>\n

      –\u00a0\u00a0\u00a0 Hanya satu kartu untuk satu orang<\/p>\n

      –\u00a0\u00a0\u00a0 Tingkat kepercayaan thd keabsahan kartu sangat tinggi<\/p>\n

      \"\"<\/a><\/p>\n

       <\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

      \n

      Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) merupakan langkah strategis menuju tertib administrasi kependudukan yang mengamanatkan adanya identitas tunggal bagi setiap penduduk dan terbangunnya basis data kependudukan yang lengkap dan akurat, telah sesuai dengan pasal 6 Perpres No.26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional Jo Perpres No. 35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 yang berbunyi :<\/p>\n

        \n
      1. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk;<\/li>\n
      2. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan;<\/li>\n
      3. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan;<\/li>\n
      4. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : Untuk WNI, dilakukan di Kecamatan; dan Untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di Instansi Pelaksana *).<\/li>\n
      5. \u00a0Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;<\/li>\n
      6. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;<\/li>\n
      7. \u00a0Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diatur oleh Peraturan Menteri.\u00a0Penerapan awal KTP berbasis NIK yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip atau E-KTP.<\/li>\n<\/ol>\n

        Mujiono mantan Direktur Informasi Kependudukan Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri mengatakan: \u00a0Apabila \u201cdatabase kependudukan\u201d ini telah terbangun dengan benar, berisi data perorangan yang akurat dan ter-up-to-date setiap saat atau secara aktual, serta terhubung secara online ataupun semi on line berjenjang mulai dari Kecamatan, Kabupaten\/Kota, Provinsi sampai ke Pusat, hal ini dapat disebut \u201cpeletakan batu pertama\u201d bangunan tertib administrasi kependudukan di Indonesia.<\/p>\n

        Mendagri Gamawan Fauzi menuturkan proses perekaman data E-KTP\u00a0 per 7 November 2012 telah mencakup 172,4 juta orang atau 95,5% dari total penduduk potensial 180 juta orang, realisasi itu telah melampaui target pemerintah. Bahkan 55 hari lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan, yakni \u00a031 Desember 2012.<\/p>\n

        \u201cSetelah itu pendataan reguler bisa terus dilakukan,\u201d ujarnya dalam konferensi pers terkait perkembangan pelaksanaan program E-KTP di Kemendagri, Kamis (8\/11).<\/p>\n

        Selanjutnya dijelaskan \u00a0KTP lama akan tetap berlaku hingga 31 Oktober 2013. Setelah itu KTP non elektronik akan digantikan E-KTP yang berlaku secara nasional dan seumur hidup.<\/p>\n

        Dengan tercapainya target perekaman E-KTP ini, imbuhnya, pemerintah berharap dapat memaksimalkan akurasi data kependudukan untuk mendukung Pemilu 2014 dan Pemilukada berikutnya, dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.<\/p>\n

        E-KTP, merupakan sebuah peletakan dasar dan pijakan yang kuat untuk menentukan sebuah kebijakan, dengan data yang akurat akan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya distorsi\u00a0 dalam pengambilan sebuah keputusan.\u00a0 Selamat datang E-KTP untuk Indonesia yang lebih baik. (Supardi, S.Sos)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        Rancunya data kependudukan sering menjadi masalah krusial, lebih \u2013lebih lagi pada saat akan berlangsungnya pemilu, baik pilpres maupun pilkada. Data base yang belum akurat sering menjadi kambing hitam bila terjadi selisih suara yang tak jarang berujung pada tindakan anarkis bahkan sampai pada pembatalan pemilihan maupun pemilihan ulang. Begitu juga dengan program\/ kebijakan\u00a0 pemerintah yang tidak […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[11],"tags":[],"class_list":["post-1415","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-opini"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/mpn.komdigi.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1415","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/mpn.komdigi.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/mpn.komdigi.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mpn.komdigi.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/mpn.komdigi.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1415"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/mpn.komdigi.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1415\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/mpn.komdigi.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1415"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/mpn.komdigi.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1415"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/mpn.komdigi.go.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1415"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}