Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Sabtu, 9 Agustus 1997 Penerbit Pemimpin Umum/Pendiri Wakil Pemimpin Umum Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Perusahaan Managing Editor Sekretaris Redaksi Redaktur Anggota Redaksi Terbit Tarip Iklan Alamat Telepon Perwakilan Jakarta Perwakilan Banda Aceh SIUPP Dicetak Oleh 1 7 : 2 1 : : : Joeli Salim. t Paulus M. Tjukrono. : H. War Djamil. : H. Amir Siregar, H. Kaharudin, H. Bahari Effendy, H. Naswan Effendi, Usman Alie, H. War Djamil, Mulyadi Franseda, H. Ismail Lubis, H. Basyir Ahzar, Buoy Harjo, Agus Salim, H. Azmi Majid (foto). M. Hatta Lubis, Mac. Reyadi MS, Budiman Tanjat, A. Rivai Siregar, Hasan Basri Ns, Timbul O. Simarmata, Johan Jambak, Ismugiman, Idris Pasaribu, M. Sulaiman, Ali Sati Nasution, Samil Chandra, M. Nur, Hermansyah, Aswadi, Faisal Fardede, Kwa Tjen Siung. Hendar Tusmin, Anthony Limtan. Seminggu 7 kali. : : analisa : Yayasan SIKAP PRESS. Harta Susanto. Supandi Kusuma. H. Soffyan. H. Ali Soekardi. Rp. 4.500,- per mm/kolom (umum). Rp. 3.000,- per mm/kolom (keluarga). Jalan Jend. A. Yani No. 35-43 Medan. Kotak Pos : 1481. Telex No. : 51326 ANALIS IA. Fax: (061)- 514031, Telegram: ANALISA MDN, Redaksi: 556655 (2 saluran)/511256. Tata Usaha: 554711 (3 saluran)/513554. Frans Tandun, Jln. K.H. Hasyim Ashari. No. 43-A Jak. Pusat Tel. 3446609/3844339/3453912 Fax.: (021)- 363388. H. Harun Keuchik Leumiek Jalan Tgk. Cik Ditiro 106 Tel. (0651) - 23839. Fax: (0651) 23839. SK. Menpen No. 023/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1985. Tanggal 24 Desember 1985. P.T. KUMANGO Medan (Isi di luar tanggung jawab pencetak). Tajukrencana Penertiban Sulih Suara MENTERI Penerangan R. Hartono mengatakan pemerintah akan menertibkan sulih suara dalam film maupun video, sebelum Oktober 1997. Hal ini berkait- an dengan kebudayaan, sebab bahasa menunjukkan bangsa. Sehingga jangan ada anggapan seolah-olah bu- daya Indonesia seperti dalam film asing tersebut. Penegasan itu memang dinantikan realisasinya. Se- benarnya ada beberapa hal penting yang menyangkut film asing, terutama yang kini didominasi dalam tayang- an televisi swasta, antara lain tentang keberanian dalam ketajaman sensor. Sebab, masyarakat sangat merasakan akibat dari film yang berbau sadis/kekerasan dan ada un- sur seks. Artinya, seleksi yang ketat sangat diperlukan agar ta- film-film akan mempengaruhi prilaku ge- yangan yang nerasi muda bangsa ini, benar-benar ditertibkan. Mi- sanya dari sudut jam tayangan. Kini film-film tersebut diputar pada sore hari atau sebelum larut malam. Aki- batnya film-film itu menjadi pilihan utama generasi mu- da. Apakah tidak ada tindakan yang lebih arif dari Lem- baga Sensor Film (LSF) dan tindakan yang lebih bijak- sana dari pengelola televisi? Sulih suara merupakan salah satu dari permasalah- an yang menjadi fokus, yang dinilai membahayakan bu- daya bangsa serta berakibat negatif. Namun apakah ma- teri film yang bersifat sadis/kekerasan dan seks itu tidak menjadi titik perhatian? Jangan kita membiarkan gene- rasi muda ini makin ditaburi dengan adegan film yang jelas sangat mudah mengobah pola pikir, pola sikap dan pola tindak mereka. Lembaga Sensor Film merupakan satu di antara wa- dah yang diharapkan lebih peduli. Diharapkan pula or- ganisasi sosial/kemasyarakatan maupun lembaga lainnya termasuk wadah kaum ibu/wanita dan pula pemuka aga- ma serta kepemudaan agar ikut peduli dalam hal ini. Ka- rena dibiarkan keadaan tersebut terus berlarut, entah apa yang akan terjadi nantinya pada era tahun 2000-an. dike- Jika saat ini keluhan masyarakat terutama para orangtua dan aparat keamanan khususnya kepolisian di- tambah para pendidik (guru) atas tingkah laku sebagi- an generasi muda yang sudah melewati batas, yang nal dengan kenakalan bahkan cenderung menjadi keja- hatan remaja, keadaan itu agaknya makin diperburuk kalau seleksi atas film-film sejenis itu makin tetap lolos sensor. Sajian itu memang hiburan. Tetapi hiburan yang mengandung unsur pendidikan, kiranya yang menjadi pilihan. Atau kalau hiburan memang tak mengandung unsur edukasi, paling tidak jangan mengandung unsur negatif. Jika pihak Deppen akan bersikap tegas terhadap ma- salah sulih suara, tahap berikut kiranya tindakan tegas serupa terhadap film dinilai yang terkena seleksi patut tambahan, agar tayangannya tidak berakibat negatif. Se- bab, kalau sejumlah besar bioskop sudah "mati" akibat munculnya film pilihan dari luar negeri melalui layar kaca, apakah tahap selanjutnya budaya bangsa yang ikut "mati" atau tergusur? Semua pihak diharapkan makin peduli dalam hal ini. Hiburan melalui film, hendaknya tidak menghancurkan budaya dan prilaku generasi muda. NASIB para Tenaga Kerja In- donesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW) atau sekarang disebut dengan Nakerwan di luar negeri cukup banyak yang memi tragis di negeri orang. lukan, baik karena penyiksaan oleh majikan maupun sampai ke pada pelecehan. Sayangnya lagi pembelaan terhadap para TKI ini pulang kembali. masih dirasakan sangat kurang. Sudah cukup sering peristiwa seperti ini dialami oleh TKI, tetapi herannya para calon TKI tetap tidak hati-hati ketika menerima tawaran dari perusahaan pengirim TKI ke luar negeri. Bahkan para calon TKI ini tidak segan-segan mengeluarkan sejumlah uang cukup besar, asalkan bisa dikirim ke luar negeri untuk bekerja. Nama dan alamat harus jelas Sertakan Fotokopi KTP Kebanyakan para tenaga ker- ja kita sangat tergiur dengan cerita-cerita para TKI yang berhasil sebelumnya, bahwa gaji di luar negeri, besar. Sayangnya mereka tidak hati-hati dalam menerima tawaran untuk bekerja ke luar negeri. Jangan hanya tergiur oleh ga- ji yang besar, lantas tidak mem perdulikan segala persyaratan dan akhirnya mengalami nasib yang Apakah perusahaan yang mengirimkannya ke luar negeri itu memang resmi, punya ijin dan ter- daftar di Depnaker. Apakah sya rat-syarat yang diberikan oleh Pengirim itu baik mengenai surat- surat maupun pengutipan uang nya sesuai dengan ketentuan. Sudahlah uang habis untuk keberangkatan, di negeri orang tak dapat kerja, malah diusir pula Lebih sulitnya lagi, banyak di antara para TKI ini yang be menerima tawaran untuk menjadi rangkat ke luar negeri tanpa tenaga kerja di luar negeri. Sebab, dibekali oleh surat-surat yang lengkap. Sehingga terjadilah pengusiran oleh negara yang ber- sangkutan, seperti yang baru-baru ini dialami oleh puluhan TKI yang dikembalikan dari Malaysia karena mereka tidak memiliki pas por. jaman sekarang ini cukup banyak orang yang mencari keuntungan sendiri tanpa bertanggungjawab dan merugikan orang lain. ASNAWI M. TANJUNG Jl. Tangguk Bongkar Medan Karena itu sekali lagi kita an- Surat Pembach Presiden Soeharto menekankan, perlu memberi perhatian khusus pada masalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan yang dapat disediakan pemerintah kepada Karena itu, Hati-hati dengan mengetahui dan menerima leng masalah tersebut harus terus Para calon TKI juga harus Pengirim TKI ke Luar Negeri dibahas secara mendasar (Kom- pas, 8-7-1997). kap segala surat-surat sesuai dengan setiap warga yang ke luar negeri, seperti salah satu adalah paspor dan ijin untuk bekerja di negara yang dituju. Gaji yang diberikan kepada pegawai negeri merupakan imple mentasi Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi ke manusiaan". Ketentuan ini merefleksikan betapa pegawai negeri juga, merupakan bagian dari masyarakat yang berhak men jurkan kepada calon tenaga ker- ja agar lebih hati-hati dalam LPA Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Anak BERTEPATAN peringatan Hari Anak Nasional di Jakarta 23 Juli 1997 yang lalu Presiden Soeharto meresmikan berdirinya Lembaga Perlindungan Anak (LPA). LPA seperti dikemukakan Mensos, Inten Soeweno, disasar kan untuk mencegah, mengen- taskan dan rehabilitasi anak anak menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan lain sebagainya. LPA mengambil po sisi pemayung anak dengan prin- sip dasar the best interest of the child, mengutamakan kepen- tingan terbaik bagi anak. Hadirnya LPA patut disikapi positif dan optimis berdasar pada keberadaannya maupun back ground membidani kelahirannya. Stephen J. Woodhouse, Kepala Perwakilan Unicef untuk In- donesia dan Malaysia, mengemu kakan dicanangkannya gerakan nasional perlindungan anak me rupakan langkah tepat sebab masalah perlindungan anak me rupakan suatu masalah kompleks dan multi dimensional yang mem butuhkan pendekatan multi- disiplin serta pendekatan multi-sektor. Setidaknya ada lima sisi di jadikan kaca mata terhadap arti penting LPA - tentunya tidak me nyampingkan peran yang telah dan akan dilakukan LSM-LSM, organisasi sosial dan kelompok lain yang peduli terhadap anak. Pertama, anak adalah asset na- sional. Kedua, masih banyak anak mengalami masalah menghambat pertumbuhan dan pengimplemen- tasian hak-haknya. Ketiga, selama ini banyak anak tidak atau belum memperoleh perlindungan layak dan wajar dari orang tua maupun lembaga/ma syarakat, dan keempat, kurangnya pendampingan memungkinkan- nya ke luar dari masalah dialami maupun mencegah terjadinya per lakuan semena mena (fisik dan non fisik), kelima ialah banyaknya anak anak yang kemudian terlibat dalam tempat dan waktu kerja tidak sesuai dengan eksistensinya. TANPA mengenyampingkan se gala usaha positif telah dilakukan pemerintah meningkatkan kese jahteraan anak, sifatnya langsung dan tidak langsung sederet sisi kelam masih menyelimuti kese harian anak Indonesia. Bukti bukti konkrit hal ini tidak saja SEJAK Januari 1997 lalu hingga kini, sudah beberapa kali masalah kesejahteraan Pegawai Negeri (PN) mencuat ke per- mukaan menjadi perbincangan nasional. Masalah ini tentunya tidak terlepaskan dari kondisi kehidupan pegawai negeri yang secara universal memang belum memadai. Kehidupan pegawai negeri, se akan-akan sudah kenyang dengan asam garam keprihatinan. Bagai mana tidak, kebijakan pemerintah tentang kenaikan gaji, selalu saja diiringi kenaikan harga Kebutuh an Hidup Minimum (KHM). Presiden Soeharto, pada saat meresmikan pembukaan Seminar Nasional Pendayagunaan Apara tur Negara, di Istana Negara 7 Juli lalu kembali memprihatinkan nasib pegawai negeri terlebih golongan I, yang gajinya di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Oleh Sulaiman Zuhdi Manik bersumber dari penilaian dunia luar khususnya LSM LSM mem- bidangi ihwal anak maupun LSM dalam negeri namun dalam realita keseharian secara mata telanjang kita masih dihadapkan berbagai pernak pernik ketidak-beruntung an maupun penempatan anak tidak dalam posisi semestinya. Berbagai problema tersebut sudah barang tentu memerlukan penanganan maupun penanggu langan segera untuk melepaskan nya dari litani derita dialami menuju sukses pembangunan, ma syarakat sejahtera lahir batin merata. Kita mungkin telah akrab dengan apa yang disebut anak jalanan, gelandangan dan penge mis, anak anak sengaja dite lan- tarkan orang tuanya (broken home), anak bekerja di hamparan air diantara derasnya badai dan gelombang di rumah rumah pe nangkapan ikan (jermal), anak be kerja di sektor sektor industri, pedagang asongan. Anak ter- paksa berhenti sekolah untuk selanjutnya ikut memikul beban ekonomi keluarga, anak anak tumbuh-kembang dengan pema sukan gizi tidak memadai, anak mengalami siksaan fisik dan per lakuan tidak manusiawi lainnya. Anak-anak di panti panti asuh an yang meringkuk kedinginan belaian kasih sayang serta makan dicatu. Anak bekerja sepulang sekolah demi menyelamatkan perut sejengkal, anak menjadi korban keganasan nafsu serakah maupun diperjual-belikan di rumah rumah pelacuran, anak yang hanya bisa meratap pilu karena.tak ada tempat mengadu dan bermanja-manja, dan deretan panjang lain yang kesemuanya mengundang keprihatinan dan perhatian mendalam, baik oleh pemerintah dan terutama lagi oleh masyarakat yang nota bene memi liki nurani manusia dan kema nusiaan. Munculnya derita pilu seperti di sebut berlatar akar masalah multi- dimensional yang kompleks. Justru itu pula rangkaian pola di terapkan menanggulanginya hen daklah melalui metode dan sistem komprehensif dan langsung me nyentuh akar sesungguhnya. Masa lah ini tidak bisa dipandang Seorang sarjana dengan masa kerja 8 tahun, gaji yang diper olehnya Rp. 184.900. Jumlah gaji ini belum dikurangi dengan po tongan untuk iuran pegawai/kor pri Rp. 500,- untuk koperasi Rp. 2.000,- untuk angkutan beras Rp. 60,- untuk arisan Rp. 1.000 untuk sumbangan kematian Rp. 2.000 dan iuran Dharma Wanita Rp. 300, total jumlahnya Rp. 5.860. Berdasarkan perkiraan di atas, ga- ji bersih seorang sarjana, Rp. 179.040 atau Rp. 7.161,6 per hari. Kenyataan lain menunjukkan, dua orang sarjana yang bekerja dalam bidang yang sama, tapi karena beda instansi bisa berbeda jumlah gajinya. ANALISA Gambaran lain, sarjana hukum (SH) PNS biasa dengan PSN ber- profesi hakim gajinya berbeda. Berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1994, gaji pokok hakim pratama (gol/ruang IV/e) masa kerja 32 DALAM Kurikulum SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Ta- hun 1994 dinyatakan bahwa ma- ta pelajaran Bahasa Inggris ber- tujuan agar siswa memiliki kete- rampilan membaca, menyimak, berbicara dan menulis bahasa Ing- gris melalui tema yang sudah di- tentukan. Tema dimaksud dipilih berdasarkan kekhasan masing- masing jurusan di sekolah mene- ngah kejuruan. Selain itu ditegas- kan pula bahwa unsur-unsur se- perti tata bahasa, kosa kata, lafal dan ejaan diajarkan untuk me- nunjang keempat keterampilan berbahasa tersebut, bukan untuk hanya akan berfungsi sebagai alat bantu komunikasi untuk memper- luas pengetahuannya. Sedangkan mengajar tentang bahasa biasanya diterapkan bagi siswa jurusan ba- hasa dan para mahasiswa yang berspesialisasi dalam bidang ba- hasa asing. Bagi mereka bahasa asing ditempatkan sebagai ilmu yang harus diteliti atau yang ha- rus diajarkan jika kelak mereka menjadi guru atau dosen. Sesuai dengan sasaran yang kepentingan penguasaan unsur- ingin dicapai, metode atau pende- katan pengajaran yang dipakai pun biasanya mendapat titik- tekan yang tidak sama. laksana melihat permukaan air di kolam maupun sistem pukul rata seperti menstom-wals kerikil bagi pembangunan jalan. Dari Redaksi PARA penyumbang tulisan/artikel dimintakan. perhatiannya sebagai beri kut: unsur bahasa itu sendiri. 1. Panjang tulisan/artikel minimal empat dan mak simal tujuh halaman/folio diketik dengan spasi rang kap dan tidak timbal balik. 2. Bukan tindasan, serta bukan fotokopi. Pendekatan untuk sasaran pertama cenderung grammar- translation approach yang menitip-beratkan pada proses ter- jemahan dan kajian tata bahasa. Sebaliknya untuk sasaran kedua biasanya lebih sering dipakai pen- dekatan kom nikati atau com- 3. Tidak atau belum dikirim kan ke media massa lain nya. Berdasarkan tuntunan dan tuntutan kurikulum terbaru terse- but jelas sekali bahwa siswa harus diarahkan pada penguasaan baha- sa Inggris sebagai alat komunikasi yang bersifat praktis. Bukan un- tuk menguasai bahasa Inggris se- bagai suatu ilmu yang bersifat te- oritis. Di kalangan guru bahasa Inggris kedua hal ini dibedakan secara tajam: Mengajar bahasa municative-approach yang lebih dan mengajar tentang bahasa. mementingkan efek pemahaman 5. Sertakan alamat terbaru Mengajar bahasa Inggris sa- dalam mempergunakan bahasa yang jelas, dan jangan lupa ngat tepat untuk diterapkan kepa- sebagai alat komunikasi. Tentu sa- sertakan fotokopi KTP da para siswa di sekolah --- kecuali ja kecenderungan memilih meto- yang masih berlaku. yang memang jurusan bahasa, ka- de pengajaran tertentu tidak be- rena bagi mereka bahasa Inggris rarti harus mengabaikan metode 4. Pada akhir/ujung tulisan sebutkan identitas, profesi penulis serta alumnus dari mana. Faktor dimaksud diantaranya berpijak pada struktur demografi dengan tingkat usia muda relatif besar lebih kurang 46,3% dari jumlah penduduk Indonesia 1996 adalah usia di bawah 21 tahun. Dari 1,69% tingkat pertumbuhan penduduk antara tahun 1990-1996 maka pertumbuhan anak berkisar 0,72%. Mengacu pada jumlah demikian dapat dimaklumi kalau jumlah mengalami masalahpun cukup lumayan. Besarnya angka usia muda di perberat lagi oleh masalah ekonomi yang justru menimpa keluarga dimana anak banyak ber ada. Dengan kata lain, masyara kat menengah kebawah merupa kan pemilik anak di atas dua adalah kelompok rentan ekonomi. Banyaknya anak tidak diimbangi oleh kesempatan memperoleh pen dapatan layak sebagai dampak ke fakiran ilmu dan harta orang tua maupun sistem pemerataan kue pembangunan yang ternyata hanya, lebih banyak, dinikmati oleh kalangan tertentu. Secara garis kebijakan memang salah satu tujuan dan esensi pem bangunan itu adalah untuk meme ratakan kesejahteraan dalam masyarakat, hanya saja kurun waktu dewasa ini nampaknya upaya tersebut belum menunjuk- kan hasil seperti diharapkan baik karena hal tersebut memang me merlukan proses panjang maupun masih adanya sistem di lapangan cenderung menguntungkan pihak beruntung. ANGKA kemiskinan sekitar 11% dari jumlah penduduk 1997 merupakan titik sentral mengem bangnya anak anak menyandang masalah sosial sebab pada nyatanya kesempatan untuk meng geliat dari kelompok ini tidak ter ancang dalam bangunan perma nen ini terutama terjadi pada mereka berada di pemukiman pemukiman terpencil dan slum slum perkotaan. Menyiasati Hidup Sebagai Pegawai Negeri dapatkan kehidupan yang layak dan memadai. Oleh Paham Karo-Karo LEBIH RENDAH Untuk menggambarkan situasi yang sesungguhnya, kiranya dapat kita pelajari dari penghasilan pegawai negeri secara formal. Ber dasarkan PP Nomor 15 Tahun 1993, gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan I masa ker- ja 0 tahun, sebesar Rp. 78.000,- atau sekitar Rp. 3.120 per hari. Sedangkan jumlah UMR pada masa itu adalah Rp. 3.800. Dan ternyata, upah minimum ini masih 63 persen dibawah Kebu tuhan Fisik Minimum (KFM). (Kompas, 9-12-1994). tahun sebesar Rp. 1.075.200. Sedangkan bila masih calon pegawai (capeg PNS), gajinya sebesar 80 persen dari gaji pokok. Apalagi pegawai honorer, menu rut data BPS tahun 1992, sebesar Rp. 30.000,- sampai Rp. 52.500.- Pada lapangan-lapangan (instan si) tertentu, gaji yang diterima PNS memang tidak mencukupi. Walaupun harus diakui, ada juga pegawai negeri yang menerima cukup. Namun masalahnya tidak terlepaskan dari segolongan pegawai negeri yang menerima ga- ji lebih rendah dari Kebutuhan Hidup Minimum. Bahkan tidak sedikit malah makin dijerembabkan oleh apa di sebut penggusuran untuk pem bangunan lapangan golf,, pusat DIUPAYAKAN Pada dasarnya pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa gaji PNS, anggota ABRI dan pen- siunan masih belum mencapai tingkat yang diharapkan. Untuk itu pemerintah akan terus ber upaya secara maksimal gar besarnya gaji pegawai negeri dapat menjangkau KHM seperti halnya para pekerja swasta. perbelanjaan, pemukiman eksklu sif, industri dan lain lain meng atas-namakan kepentingan umum. Begitu pula oleh permain an ekonomi yang merugikan peda gang kecil, rambahan rambahan industri besar akan nyawa rakyat kecil serta beratnya peluang rakyat kecil untuk bersaing dengan mereka memiliki fasilitas, backing dan uang. telah beberapa kali diberikan, terakhir melalui PP Nomor 15 Tahun 1993. Dimana gaji pokok terendah telah dinaikkan menjadi Rp. 78.000 atau meningkat 135 persen dengan gaji pokok teren- dah yaitu sebesar Rp. 33.200. Sedangkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), terakhir di berikan sebesar 10 persen terhitung sejak April 1996. Selain soal ekonomi dan kesem patan tersebut kitapun dihadap kan pada kecenderungan disana sini mengobyekkan anak sebagai pribadi tidak berdaya di hadapan orang dewasa. Diperjual belikan nya wanita muda di rumah rumah pelacuran, bahkanpun dijual oleh ibunya sendiri seperti dialami DW di Bandung, bekerjanya anak di jermal jermal, di sektor sektor in- dustri adalah sekelumit dari sederet pengobjekan anak yang di lakukan secara terus menerus oleh orang dewasa secara sengaja. Yang tidak kalah pokok atau pun dapat dikatakan sebagai kata kunci berlumpurnya anak anak generasi penerus ini karena masih rendahnya pengalaman sosial akan hak hak anak. Disinilah se sungguhnya letak persoalannya, hak hak anak yang telah diatur secara lengkap belum berjalan secara kontiniu baik oleh pemerintah itu sendiri maupun masyarakat. Berdasarkan keadaan ini wajar kiranya kalau pelang garan pelanggaran hak anak, pele cehan dan tidak ditempatkannya mereka dalam posisi semestinya terus berlangsung hari ke hari. Kita tentu prihatin mengha dapi kenyataan seperti ini karena yang dirugikan bukan cuma anak itu sendiri tapi sekaligus kita secara umum. Anggapan ini ber- titik tolak pada dasar bahwa anak adalah asset nasional maha berharga. Di tangannya masa de pan bangsa-negara ini diten- tukan, setidaknya kelak mereka tidak menjadi sumber masalah sosial baru. Maksudnya saat mereka dewasa tidak lagi menjadi bagian orang orang bermasalah. ** BERTITIK tolak pada masih rumit dan banyaknya masalah masalah anak yang bakal kita se lesaikan wajar kiranya kalau harapan tersandar terhadap LPA begitu besar demi tegaknya nilai nilai dan apa telah menjadi milik anak. Untuk itu kita mengharap yang lain. Sebagaimana halnya belajar bahasa sebagai alat komu- nikasi semata bukan berarti tidak perlu mengetahui tata bahasa. Atau belajar tentang bahasa seba- gai ilmu tidaklah bermakna boleh mengabaikan aspek komunikasi nya. / Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan aparatur peme rintah kepada masyarakat, peme rintah harus mengupayakan pe ningkatan kesejahteraan pegawai negeri, anggota ABRI dan pen siunan. Upaya peningkatan yang dimaksud, tidak saja melalui per- baikan struktur gaji pokok, akan tetapi juga meliputi pemberian TPP, perbaikan tunjangan ja batan struktural dan fungsional serta perluasan tunjangan daerah terpencil. Untuk itulah, dalam rangka pegawai negeri di masa men- meningkatkan kesejahteraan datang, pemerintah dan DPR akan mengusahakan semaksimal mungkin agar hal tersebut dapat diakomodasikan dalam RAPBN 1997/1998. (Kompas 28-1-1997). tinggi, agar dapat memperluas lapangan kerja sekaligus men- jamin terus berlangsungnya pe merataan. HARUS SIAP Terlepas dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahte raan pegawai negeri, hidup sebagai PNS memang harus ber- siap untuk mempunyai gaji pas- pasan. Pola hidup sederhana WAH, PARA PEMALSU MINYAK PELUMAS KATANYA SUDAH DITANGKAP YA, BANG...? Wulan 4 sampai dengan 9 ini 100 persen "tourism English" Kuriku- lum Program Studi Akomodasi Perhotelan dipenuhi tema dan ka- jian yang terkait dengan dunia perhotelan. Kurikulum Program Studi Usaha Perjalanan Wisata didominasi tema dan kajian yang berhubungan dengan dunia per- jalanan wisata. Kalaupun ada te- ma yang agak berbeda, pastilah bersifat saling melengkapi antara kedua program studi dimaksud. Bagaimanapun juga keduanya berkaitan erat satu dengan lainnya. Co agar LPA ini betul betul sebagai payung yang sejuk bagi anak. Dan yang pasti kita harus melihat LPA ini secara optimis dan objektif. Di program studi Usaha Per- jalan Wisata, antara lain, dipela- Dalam mewujudkan fungsi dan tugas-tugasnya membentang di masyarakat paling tidak LPA harus : pertama, mampu bersikap dan berfikiran independen. Dalam melaksanakan fungsinya LPA harus komitmen pada lan- dasan kerjanya yaitu sebagai usaha untuk meningkatkan kese jahteraan anak. Kemandirian tugas dan kegigihan membela ke pentingan anak merupakan prin-. sip harus dipegang teguh hingga jangan sampai nantinya LPA hanya sebagai lembaga ornamen penghias dunia buram anak. Kedua, kedudukan dan fungsi LPA harus mampu menyelam dalam dunia kelabu anak paling dalam. LPA tidak cuma berdiri harus menjadi pegangan utama. Ini artinya,gaji PNS yang pas- pasan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan korupsi, pungli ataupun kolusi. Betapa pun biaya hidup dan tuntutan hidup semakin tinggi, melakukan tindak korupsi, pungli dan manipulasi adalah pelang- garan hukum, etika pegawai dan norma kemasyarakatan. Semua itu tergantung sikap moral setiap PNS, kalau PNS bermoral tinggi dan dapat mensyukuri nikmat- NYA, berapa pun gajinya tidak akan mempengaruhi loyalitasnya. Sehubungan dengan inilah, be tapa besar peranan ibu rumah tangga dalam membelanjakan gaji suami. Sebagai istri tentu tidak boleh terlalu banyak menuntut, karena tuntutan yang berlebihan akan mendorong suami melaku kan pidana korupsi. Kalau hanya mengandalkan gaji sebagai PNS, paling seminggu sudah habis. Ebtanas Bahasa Inggris SMK Tidak Menjurus Oleh: Novrianto Ratmono jari tujuan wisata ; informasi, re- servasi dan fasilitas wisata ; ma- najemen dan dokumen perjalan an; jenis-jenis wisata liburan dan Sebagai contoh, di sini saya jenis-jenis transportasi; pramuwi- uraikan garis besar Kurikulum sata, kepramuwisataan dan karir SMK Tahun 1994 untuk SMIP di industri pariwisata ' agen per- (Sekolah Menengah Industri Pa- jalanan dan hotel serta berbagai riwisata). Kecuali di kelas I yang tema lainnya. masih memasukkan tema-tema umum (seperti: Education, He- alth, Mass Media, Family Life, mendapat pelajaran bahasa Ing- gris Perhotelan dengan tema, an- Vocational High School, dan lain- lain) disamping kepariwisataan, di tara lain, jenis-jenis hotel dan ako- Bagi siswa SMK, arti pende- kelas II dan III siswa sepenuhnya modasi perhotelan lainnya, ; pe- Di program studi Akomodasi Perhotelan tiada berbeda. Siswa DI SMK diarahkan pada pemahaman dan penguasaan spesialisasi mereka. Pelajaran bahasa Inggris di Catur katan komunikatif (atau yang da- lam Kurikulum disebut juga pen- dekatan kebermaknaan) menjadi kian penting jika dikaitkan de- ngan keberadaan SMK sebagai se- kolah "terminal". Maksudnya pa- ra siswa SMK memang dipersiap- kan untuk langsung terjun ke du- nia kerja begitu menamatkan pe- lajarannya. Keterampilan bahasa Inggris yang mereka miliki seha- rusnya benar-benar dapat membe- ri arti bagi mereka demi kebutuh- layanan yang tersedia di hotel; pekerjaan-pekerjaan dan jabatan di hotel; informasi hotel dan ke- giatan hiburan di hotel; bar dan restoran; cara menangani keluhan tamu; serta termasuklah hal-hal yang berhubungan dengan agen perjalanan, objek wisata dan atraksi wisata. pekerjaan dan peningkatan ka- rir. Tepat sekali materi-ajar yang diisyaratkan Kurikulum 1994 (dan bahkan telah pula tercantum da- lam Kurikulum 1984) yang ham- pir seluruhnya telah menjurus pa- da masing-masing jurusan/spe sialisasi). MENYIASATI Karena itu, PNS dituntut harus bisa menyiasati hidup. Cukup atau tidaknya gaji PNS, tergan tung pada pengelolaan keuangan keluarga. Disinilah pentingnya Anggaran Pendapatan dan Belan- ja Keluarga RAPBDK) tiap bulan. Dengan demikian dapat diketahui prioritas kebutuhan keluarga (primer, sekunder dan tertier). Harus bisa menghindari pembe lian barang yang kurang/tidak bermanfaat, bahkan menjurus ke pola konsumerisme. Gencarnya MALEYTEX Perlu ditegaskan bahwa tidak satu pun unsur bahasa (kajian tentang tata bahasa dan aspek- aspek linguistik lainnya) yang di- cantumkan pada Kurikulum ke- dua program studi rumpun kepa- riwisataan ini. Artinya guru sepe- nuhnya diberi kebebasan untuk memilih bagian tata bahasa yang mana yang dianggap perlu untuk diajarkan kepada siswanya. Dan dari sini jelas bahwa grammer ti- MESTI HATI HATI, DUL.-YANG NAMANYA PELUMAS BIARPUN PALSU TETAP JUGA LICIN...! 'S HUMILIN Qurander WiwiD-97 sebagai tiang menjulang ke atas tapi sekaligus mampu membenam kan diri terhadap realia realita anak yang menjadi bagiannya sebab masalah anak paling akut justru berada posisi paling bawah seperti di lingkungan lingkungan kumuh, pemukiman terpencil, dunia kerja yang tertutup oleh tembok kokoh dan tempat-tempat yang mungkin luput dari jangkau an mata telanjang. Ketiga, LPA harus menjadi lembaga terbuka. Dengan kata lain LPA tidak boleh mengkelam bu dirinya dalam koordinasi dan kemitraan dengan organisasi or ganisasi sosial seperti LSM sebab melalui kerjasama tersebut LPA memiliki nadi lebih besar dan menjangkau segi segi terdalam. Dengan demikian LPA tidak boleh melupakan peran masyara kat yang tergabung secara orga iklan di media massa elektronik (TV, radio) dan media cetak (surat kabar, majalah), menjadi tan- tangan tersendiri, yang sering menggoda animo masyarakat. Se hingga terkadang konsumen (PNS), tergiur dengan bahasa iklan yang sangat menarik. Maka tidak jarang PNS yang rela ga- jinya dipotong untuk mengkredit barang konsumtif selama bebera pa bulan/tahun. Dengan demiki an take home pay (gaji yang dibawa ke rumah) akan berkurang bahkan ada yang minus. Masalahnya kini, harus diakui bahwa tidak mudah bagi pemerin belanja pegawai. Karena per- tah untuk memperbesar anggaran soalan ini tidak terlepaskan dengan; pengendalian inflasi dan defisit transaksi berjalan. Di sam- ping itu kita juga masih dalam upaya mempertahankan laju per Perbaikan struktur gaji pokok tumbuhan ekonomi yang cukup tiap keluarga membuat Rencana lain-lain. Ada juga PNS sebagai Ini dimaksudkan agar para ja Keluarga (RAPBK) tiap bulan, Anggaran Pendapatan dan Belan penulis lepas (freelance) di ber- bagai media massa, untuk me nuangkan ide-idenya. Tidak jarang hasil sampingan ini justru lebih besar dari gaji pokok per bulannya. pegawai dapat menerapkan kode etik yang merupakan kematangan suatu profesi. Melalui kode etik itulah setiap warga suatu profesi mengetahui dengan jelas posisi profesinya dalam kehidupan ber Tetapi untuk menambah peng hasilan, PNS juga harus memiliki masyarakat, berbangsa dan ber negara. Kita memang harus bela- Selain mengatur pengeluaran rumah tangga, upaya mengatasi kekurangan gaji, adalah dengan cara menambah penghasilan keluarga tanpa melanggar norma hukum dan agama. Jam kerja di kalangan PNS memungkinkan se orang aparatur negara, abdi negara atau abdi masyarakat mempunyai kerja sambilan. Per soalannya sekarang bagaimana memanfaatkan peluang dan ke mampuan yang dimiliki masing- masing PNS. PNS yang bertugas di desa mi salnya, setelah usai jam kerja ada yang menjadi petani, peternak unggas dan berkebun. PNS yang tinggal di kota ada kerja sambilan sebagai tukang ojek, tukang parkir, penjaga kolam renang dan keterampilan/kemampuan mendukung dan modal kerja, apa pun bentuknya. Untuk bertani, dak lagi dianggap sebagai materi- ajar utama. Ia hanya berfungsi se- bagai alat bantu dalam mengajar- kan bahasa Inggris pariwisata. EBTANAS (())) Proses belajar-mengajar di se- kolah akan diakhiri dan bermuara pada pelaksanaan ujian. Ujian Catur Wulan di akhir setiap Ca- tur Wulan. Ujian Kenaikan Kelas di setiap akhir tahun ajaran. Ser- ta Ujian Akhir (Ebta-Ebtanas) pa- da akhir masa belajar di setiap jenjang pendidikan. Halaman 4 Ujian berfungsi sebagai alat ukur sejauh mana tingkat pe- nguasaan siswa atas semua mate- ri yang telah diajarkan. Ujian ju- ga menjadi alat seleksi untuk me- nentukan apakah para siswa telah memenuhi kualifikasi (minimal) untuk memperoleh hak kenaikan kelas atau lulus. Selain memenuhi segala per- syaratan teknis, suatu ujian dapat dikatakan baik apabila berisi ma- teri yang sesuai. Soal-soal yang diajukan dalam ujian harus me- wakili dan sesuai dengan semua materi pelajaran yang telah diajar- kan selama periode tertentu. Oleh sebab itu soal-soal ujian akhir biasanya berisi pertanyaan yang berdasarkan seluruh materi pela- jaran selama tiga tahun. Pada umumnya merupakan kombinasi 25 persen kelas 1, 25 persen kelas II dan 50 persen kelas III. Sayang- nya, saya tidak menemui kondisi nisasi maupun individu. Keempat, keperpihakan LPA ke pada anak dan masa depannya harus jelas dan terarah, oleh sebab itu prinsip the best interest of the child senantiasa dipegang teguh. HADIRNYA LPA jelas merupa kan momentum tepat ditengah serba akut dan kompleksnya per masalahan anak. Anak adalah kekayaan yang amat bernilai, orang Batak bilang anakhon ido hamoraon di ahu. Berdasar pada betapa penting nya arti seorang anak bagi bangsa dan negara semestinya perhatian diberikan kepadanyapun sesuai hingga mereka tumbuh dan ber kembang menjadi generasi gene rasi yang tangguh dan siap mewarisi masa depan dengan segala problematikanya berkebun misalnya, tentu memer lukan lahan pertanian, bibit, pupuk dan alat-alat. Sedangkan untuk penulis, tentu membutuh kan mesin ketik, kertas, buku refrensi dan harus giat membaca. Padahal amat banyak PNS yang tidak punya bekal keteram pilan karena tidak disiapkan un- tuk itu. Kalaupun ada kemampu an tidak didukung kemauan, atau sebaliknya ada kemauan tidak ada kemampuan. Sebagai solusi terha dap masalah ini sebaiknya PNS dibekali keterampilan yang sesuai dengan hobi/bakatnya. Bakat yang dibina dengan baik dapat mendatangkan tambahan penghasilan yang lebih besar. PNS dapat mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya, sehingga dapat menghilangkan kecem- buruan sosial di antara PNS dan masyarakat. yang jar untuk hidup ini. *** PENUTUP Gaji PNS yang pas-pasan dan masih di bawah UMR tidak dapat dijadikan alasan untuk berma lasan-malasan bekerja apalagi melakukan tindak pidana korup- si, kolusi dan manipulasi. Dalam menghadapi dasawarsa yang akan datang, dimana peran bertambah besar diperlukan masyarakat dalam pembangunan apresiasi dan profesionalitas terhadap profesi pegawai negeri. (Penulis adalah pemerhati masalah sosial, ting gal di Padang Bulan Medan): umum ini dalam soal Ebtanas Ba- hasa Inggris SMK Tahun 1997. Saya benar-benar terkejut dan sekaligus merasa sangat kecewa tatkala membaca soal Ebtanas Bahasa Inggris siswa saya di SMIP tahun 1997 ini. Ebtanas pertama bagi produk Kurikulum 1994 sama sekali menyimpang dari arahan kurikulum. Selama ini saya telah berupaya untuk mengajarkan apa-apa yang ter- cantum di kurikulum. Sekurang- kurangnya "jiwa" kurikulum se- nantiasa saya usahakan untuk me- warnai sajian pengajaran saya. Karena harus pula diakui tidak terlalu gampang untuk mengacu 100 persen ke kurikulum disebab- kan masih terbatasnya bahan pengajaran "siap-pakai" untuk SMIP. Saya tetap menganggap materi "tourism English" harus dominan dan tata bahasa sekedar pendu- kung di mana dianggap perlu sa- ja. Perhitungan ini juga diperkuat dengan adanya kenyataan soal Eb- tanas 3 tahun terakhir boleh dika- takan bermuatan 75 persen Ring- gris pariwisata. 90% GRAMMAR Soal Ebtanas Bahasa Inggris SMIP tahun 1997 terdiri atas 50 pertanyaan pilihan berganda. Ber beda dengan tahun-tahun sebe lumnya, kali ini tidak ada soal (Bersambung ke hal 15)