Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

CAKRAWALA BERITA Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: HM Soegeng Widjaja Wakil Pemimpin Umum/Wakil Pemimpin Redaksi: Ir Bambang R Soegomo Pemimpin Perusahaan: Drs Bagjo Purwantho Dewan Redaksi: Alex Dinuth, H Endang Achmadi, Moed Avianto, Ngatidjo, MW. Alamat RedaksViklan/Sirkulasi: Jl. Rawajati Timur Komplek Kalibata Indah Blok K 11 Jakarta Selatan Telepon: 7947001 (HUNTING), 7993884, 7946994, 7946995 Hotline Redaksi: 7989068, Fax Redaksi: 7946993, Hotline Iklan: 7947660, Fax Iklan: 7989058 Pengaduan Langganan/Berlangganan: 7989059 ISSN: 0852-6583 Penerbit PT Berita Yudha Press Jakarta. Izin Terbit No. 0141/SK/Menpen/SIUPP/A/-7/1986 Tanggall 15 Februari 1986. Bank BRI Kebayoran Baru, Bank Bumi Daya Kebayoran Baru, BNI 1946 Kebayoran Baru. Giro Pos No 12770 No Telex 47174 Yudha la Harga Iklan: Iklan Umum Rp 6.000,-/mm kolom. Iklan Duka Cita Rp 3.000,-. Iklan Keluarga Rp 4.000,-/mm kolom. Iklan Mini: Rp 3.000,-/baris (maksimum 10 baris). Iklan Kuping halaman muka (1 kolom x 50mm) Rp 720.000,- Iklan Ber- warna (full color) Rp 12.000/mm kolom. Iklan 2 warna Rp. 8.000,-/mm kolom. (Harga tersebut belum termasuk PPn) Harga langganan: Rp 13.000,-/bulan Harga eceran dalam kota Rp 500,-/ekspl. Harga langganan luar kota ditambah ongkos kirim. Dicetak oleh Percetakan PT. Golden Web Jakarta, Isi di luar tanggung jawab percetakan. GENTA Kampanye emilihan Umum tanpa kampanye memang bagaikan sayur tanpa garam. yang kebanyakan garam sama sekali tidak enak dimakan. Meskipun pe- milihan umum sama sekali lain dari sayur, perumpamaan di atas bisa dipakai sebagai perbandingan. Dalam masa Orde Baru, kita sudah mengalami pe- milihan umum lima kali, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1992. Kita sungguh beruntung, karena dalam lima kali pemilihan umum segala sesua- tunya berjalan aman, lancar dan tertib. Pemilihan umum itu bukan saja diikuti oleh sebagian terbesar warganegara yang mempunyai hak pilih, tetapi ha- silnyapun menjamin kelangsungan pembangunan nasional. Pengalaman dalam lima kali pemilihan umum menunjukkan bahwa dalam hal pelaksanaan kampanye yang sifatnya massal, dirasakan adanya hal-hal yang kurang bermanfaat. Bahkan, bila tidak terkendali bisa menimbulkan akibat-akibat yang tidak diharapkan. Dikerahkannya massa dalam jumlah besar, di mana sebagian besar biasanya diliputi oleh emosi yang tinggi, bisa menjadi sulit untuk mengendalikan. Meskipun tidak sampai menimbulkan gangguan besar, tetapi dampak negatip yang timbul tetap saja bisa dirasakan. Insiden Lapangan Banteng dalam kampanye pemilihan umum tahun 1978 misalnya merupakan salah satu contoh. Kampanye dalam bentuk pengerahan massa, apakah untuk suatu rapat umum atau untuk pawai dengan menggunakan kendaraan, pada ke- nyataannya lebih banyak menjadi suatu keramaian atau hura-hura yang se- dikit saja memberikan pengaruh terhadap hasil yang diharapkan dari suatu kampanye untuk pemilihan umum. Dengan berkampanye habis-habisan bukan berarti akan memperoleh dukungan terbesar dari rakyat. Sebab bagi para pemilih, soalnya bukan apa yang dikampanyekan, tetapi apa yang dila- kukan setelah kampanye dan pemilihan umum usai. Itu sebabnya barangkali, kita seringkali melihat kampanye di tempat terbuka atau lapangan bagaikan sebuah piknik sekelompok orang. Apa yang dipidatokan di panggung sudah tidak lagi menjadi perhatian. Dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kam- panye Pemilu tentu dengan pertimbangan matang. Dengan pengalaman lima kali pemilihan umum tentunya membuat masyarakat lebih menyadari apa tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, menyadari pula apa yang tepat untuk dilakukan dalam kampanye. Pelaksanaan kampanye dengan pengerahan massa bukan saja mem- bebani biaya yang tidak kecil, tetapi juga membuka peluang bagi terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan. Massa yang besar jumlahnya tidak mudah untuk bisa dikendalikan. Apalagi bila ada pihak yang memancing di air keruh. Tepat bila dikatakan pemilihan umum merupakan pesta demokrasi rakyat. Karena itu janganlah pestanya rakyat itu terganggu oleh hal-hal yang timbul dari terhimpunnya tanpa terkendali massa yang besar jumlahnya. Peristiwa- peristiwa seperti kerusuhan di Situbondo, Tasikmalaya dan Rengasdengklok, misalnya, membuktikan bagaimana terhimpunnya massa yang besar menjadi sulit dikendalikan dan diawasi. Pembatasan jumlah kampanye dengan pe- ngerahan massa jelas bukan dimaksudkan untuk membatasi pesta demo- krasi rakyat. Tetapi justru untuk dapat terpeliharanya keamanan dan keter- tiban. Dalam kaitan itu pula kita dapat memahami dikeluarkannya Surat Ke- putusan Menteri Penerangan Nomor 012 tahun 1997 tentang Penggunaan Siaran Radio dan Siaran Televisi dalam kampanye Pemilu 1997 serta Pe- tunjuk Lapangan Kapolri Nomor 1 tahun 1997 tentang Pemberian Surat Ke- terangan Kampanye Pemilu 1997. Sejak diumumkannya Surat Keputusan dan Petunjuk Lapangan yang me- nyangkut pelaksanaan kampanye Pemilu 1997 itu, muncul reaksi dari ka- langan partai politik peserta Pemilu. Tentu saja reaksi itu berupa keberatan atas sejumlah ketentuan dalam surat keputusan dan petunjuk lapangan ter- sebut. Yang dirasakan sebagai pembatasan dan dikhawatirkan dapat me- ngurangi perolehan suara. Hanya saja kiranya tetap harus dipikirkan dalam- dalam dan penuh kearifan, bahwa kampanye merupakan bagian yang harus mensukseskan jalannya pemilihan umum. Bukan sebaliknya, yang bisa terjadi dengan munculnya akibat-akibat yang tidak diharapkan. Masyarakat kita sudah semakin tinggi kesadaran politiknya. Sebagian besar warga negara yang mempunyai hak pilih sudah tahu benar apa yang diinginkannya. Tanpa banyak kampanye, mereka sudah tahu pasti apa yang harus dipilihnya karena dapat memenuhi apa yang diinginkannya. Seperti yang diungkapkan oleh Julius Caesar (100-44 SM) yang sempat meme- rintahkan Kekaisaran Romawi, "fere libenter homines id quod volunt, credunt" (rakyat dengan sukarela mempercayai apa yang diinginkannya). Pojok Bintang bikin ulah baru - Sekadar memanaskan suhu politik? Saya tak bayangkan Jadi Kapuspen, kata Brigjen TNI S Supriadl - Sering-sering di luar rencana, Pak Bos Proton (produsen mobil nasional Malaysia) tewas kecelakaan helikopter. - Rupanya heli kalah laik dari Proton. BI slap likuldasl bank "sakit" - Tentu, maksudnya supaya sehat Mayor Joki Peran Sospol ABRI di Masa Depan minasi sipil atas ABRI sebagai pengganti hubungan setaraf antara sipil dan ABRI. Si- kap demikian tidak lain karena orang itu kena pengaruh dan pesona dunia Barat. Seakan-akan segala hal yang terjadi di In- donesia harus sama atau sesuai dengan yang terjadi di Barat, kalau hendak dinilai baik. Karena di Barat tidak ada Dwi Fungsi maka ia berpendapat bahwa Dwi Fungsi salah dan tidak sah. dan tamtama usia pensiun relatif muda, maka setelah pensiun mereka dapat men- jadi usahawan asalkan dipersiapkan untuk itu. Hal demikian mendukung program ne- gara dalam peningkatan usaha kecil dan menengah. Selain itu ABRI dapat membe- rikan sumbangan dalam berbagai perkem- bangan masyarakat sebagaimana sudah di- uraikan sebelumnya. SE ekarang sudah sering timbul pertanyaan, bagaimana fungsi sospol yang dilakukan ABRI di masa depan ? Yang dapat diperkirakan dengan pasti adalah bahwa fungsi kekaryaan harus berkurang. Presiden Soeharto sudah berkali-kali menyatakan bahwa pesan kepemimpinan ABRI harus beralih dari "ing ngarso sung tulada " menjadi "tut wuri handayani". Perubahan sikap itu tepat dilihat dari beberapa segi. Pertama, luasnya peran ke- karyaan ABRI setelah tahun 1965 dise- babkan oleh keperluan untuk mencegah terjadinya vakum kepemimpinan dalam berbagai sektor masyarakat dan pemerin- tahan. Sebab sebelum terjadi pemberon- takan G30S/PKI infiltrasi PKI terjadi di mana-mana dan dapat mempengaruhi ba- nyak orang yang memegang kepemim- pinan. Setelah dilakukan pembersihan ter- hadap sisa-sisa PKI itu besar kemungkinan banyak organisasi lumpuh. Itulah sebab utama mengapa terjadi pengkaryaan yang begitu luas. Kedua, setelah 30 tahun menjalankan pembangunan nasional pasti telah tumbuh kemampuan di lingkungan sipil yang cukup memadai, sehingga faktor profe- sionalisasi dapat lebih ditegakkan. Karena itu jabatan non-ABRI sudah waktunya kem- bali dipegang oleh sipil dan bukan oleh karyawan ABRI yang tidak mempunyai kecakapan profesional untuk jabatan itu. Ketiga, kalau kekaryaan ABRI tidak di- sesuaikan dengan perkembangan masya- rakat itu mudah sekali timbul tuduhan ke- pada ABRI bahwa ABRI mau berkuasa sen- diri, hal itu sangat bertentangan dengan jiwa Dwi Fungsi ABRI. Dan ABRI menjadi "exposed" secara berlebihan, hal mana akan mengurangi kewibawaan ABRI se- bagai kekuatan sospol. Padahal masih ba- nyak kewajiban yang perlu dilakukan ABRI sebagai kekuatan sospol. Kalau pernyataan itu diterjemahkan da- lam pelaksanaan fungsi sospol bagi ABRI, maka itu berarti bahwa ABRI harus me- ngurangi jumlah posisi di luar organisasi ABRI. Sebab "tut wuri handayani" berarti bahwa ABRI mengawasi dari belakang de- ngan penuh kewibawaan, sedangkan pe- kerjaan lebih banyak dilakukan oleh pihak sipil. Namun, ada fungsi kekaryaan yang ti- dak dapat ditinggalkan, yaitu yang oleh Meskipun strategi pertumbuhan yang dikedepankan selama PJP I berhasil me- ningkatkan pertumbuhan ekonomi nasio- nal, namun ternyata strategi tersebut ku- rang mampu mengantarkan bangsa ini ke arah lepas landas, karena hanya sebagian kecil masyarakat yang menikmati proses dan hasil-hasil pembangunan. Kelemahan yang ada dalam menerap- kan strategi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan disebabkan oleh keti- dakmampuan meningkatkan partisipasi masyarakat pada lapisan bawah-yang ter- tinggal dan jumlahnya relatif besar--secara aktif dalam pembangunan. Kondisi demi- kian akhirnya mempertajam ketimpangan baik, antargolongan, antarsektor, maupun antardaerah. Pengamalan dari bangsa-bangsa ini me- nunjukkan bahwa adanya kemampuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka panjang, disebab- kan ketangguhan sumberdaya manusia, penguasaan teknologi dan partisipasi luas masyarakat, dan sekaligus tidak mencip- takan adanya perbedaan antarstrata dalam masyarakat. Karena itulah, cukup beralasan bila di- katakan bahwa pemerataan segenap lapi- san masyarakat lewat kegiatan produktif. Dengan cara demikian pembangunan yang dilaksanakan tidak menciptakan adanya perbedaan pendapatan antarstrata masya- rakat yang terlampau besar. Oleh karena itu Faksimili Oleh Untuk Perumka, Bagaimana Kalau Suara Tanda Lintasan KA Pakai Lagu ? Menunggu Kereta api melintas di pintu rel adalah suatu hal yang sangat menjemu- kan siapa pun. Apalagi KA yang melintas pada jam sibuk terasa jeda waktunya sa- ngat pendek dan tentu saja menunggunya sangat membosankan. Waktu menunggu KA lewat sekitar lima menit terasa sangat lama. Padahal antrian kendaraan di jalan raya tempat KA melintas pada jam sibuk luar biasa padatnya. SAYIDIMAN SURYOHADIPROJO undang-undang ditetapkan untuk dila- kan kepentingan rakyat banyak. Apalagi kukan oleh ABRI. Seperti ketentuan un- dang-undang mengenai keanggotaan ABRI dalam MPR, DPR dan DPRD. Jadi, pengkar- yaan untuk pekerjaan itu harus terus dija- lankan selama undang-undang itu masih berlaku. kalau ABRI memberikan sumbangan ba- nyak kepada kemajuan masyarakat dalam berbagai aspek perjuangannya. Sebaliknya dapat dijauhi setiap hal yang dapat men- diskreditkan ABRI. Yang perlu mempero- leh perhatian adalah perjuangan ABRI un- tuk menegakkan kekuasaan hukum. Kemacetan yang sudah membuat kita sakit kepala, waktu menunggu KA yang te- rasa tak henti-henti ini semakin menjeng- kelkan manakala ditambah pula dengan suara tanda pintu lintasan KA ditutup. Suaranya yang memekakkan telinga dan tet tot tet tot tet tot...tanpa berhenti itu tera- så semakin menusuk-nusuk kepala. Anda bisa bayangkan siang hari yang te- rik, panas, lapar, macet, keringat ditambah suara yang memekakan telinga tak henti- henti, bukankah sesuatu yang sangat me- nyiksa. Mungkin juga ada pekerjaan yang tidak ditetapkan oleh undang-undang untuk di- duduki anggota ABRI, tetapi mempunyai sifat dan makna demikian strategis, se- hingga orang berpandangan bahwa sebaik- nya pekerjaan itu dilakukan oleh anggota ABRI. Namun, pasti jumlah jabatan demi- kian terbatas, karena itu dapat diperkira- kan bahwa pengkaryaan terbanyak di masa depan akan berada di bidang legislatif. Sekalipun fungsi kekaryaan berkurang banyak, nanti fungsi sospol akan tetap pen- ting. Pelaksanaan fungsi sospol tidak ter- gantung pada banyaknya jumlah peng- karyaan sebagaimana dibuktikan oleh ma- sa lampau ketika belum ada anggota ABRI dikaryakan, tetapi TNI sudah menunjuk- kan pengaruhnya kepada perkembangan masyarakat pada umumnya. Pada waktu itu fungsi sospol dilakukan melalui pen- dapat yang dikemukakan oleh para peme- gang komando daerah dan pimpinan TNI. Bahkan waktu itu belum ada anggota ABRI yang menjadi anggota legislatif sebagai anggota ABRI. Jadi, tak perlu fungsi sospol berkurang apabila fungsi kekaryaan berkurang de- ngan drastis. Yang penting dalam situasi seperti itu adalah berapa besar pengaruh dan kewibawaan kepemimpinan ABRI sendiri. Dulu, karena besarnya kewi- bawaan beliau, setiap pernyataan Pang- lima Besar Sudirman selalu sangat diper- hatikan oleh pemerintah (yang waktu itu sepenuhnya dipegang sipil) dan masyara- kat, termasuk partai politik. Agar pengaruh dan kewibawaan pejabat ABRI dalam masyarakat besar, ABRI se- bagaimana organisasi harus dinilai tinggi oleh mayoritas rakyat serta memperoleh respek mereka. Itu terwujud kalau ABRI menunjukkan perilaku yang baik, berdi- siplin tinggi dan diketahui memperjuang- TISNODE G gouemense apl cukup beralasan bila dikatakan bahwa pe- merataan pendapatan merupakan cara ter- baik untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan produktif. Dengan begitu diharapkan tidak saja a- kan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan dalam jangka panjang, namun turut pula menyelesaikan atau paling tidak memperkecil ketimpa- ngan pendapatan dalam masyarakat. Untuk itu maka pada PJP II perlu ada langkah-langkah strategi yang diambil, agar ekonomi masyarakat -- yang selama PJP I kurang diuntungkan -- dapat mening- katkan perannya dalam perekonomian na- sional. Langkah-langkah tersebut antara lain adalah : Pertama, meningkatkan akses ke- sempatan (acces of opportunity) terhadap hal-hal yang selama ini relatif kecil atau bahkan tertutup peluangnya untuk masya- rakat ekonomi lemah, seperti akses terha- dap aset produktif terutama tanah dan mo- dal. Untuk itu perlu adanya kebijakan ten- tang pemilikan, penguasaan, dan penggu- naan tanah agar ekonomi rakyat terlindung dan memiliki kesempatan untuk mening- katkan peran dalam perekonomian nasio- nal. Oleh ADI SASONO Kebijakan aksi yang dapat ditawarkan misalnya melalui program transmigrasi serta penciptaan lapangan kerja pedesaan di luar sektor pertanian. Sementara untuk meningkatkan akses terhadap permoda- lan, diperlukan adanya penyederhanaan prosedural untuk kredit jenis usaha rakyat serta keputusan yang mengharuskan porsi Yang sekarang sering dipertanyakan adalah keanggotaan ABRI dalam badan le- gislatif dengan pengangkatan, dan bukan hasil pemilihan umum. Keadaan itu se- benarnya karena sikap partai politik pada tahun 1966 yang tidak setuju anggota ABRI turut memilih dan dipilih. Maka terjadi konsensus antara pimpinan TNI-AD dan pimpinan partai politik, bahwa anggota ABRI tidak turut memilih dan dipilih. Pembangunan Ekonomi Berdimensi Keadilan T antangan Indonesia di masa depan bukan hanya bagaimana mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga bagaimana sasaran pertumbu- han ekonomi dapat dicapai secara bersa- ma-sama dengan pemerataan dan pember- dayaan masyarakat ekonomi lemah -- yang selama Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I) masih tertinggal dalam proses pem- bangunan--secara berkesinambungan da- lam jangka panjang. Ini sekedar usul buat Perumka untuk paling tidak- meringankan penderitaan itu. Bagaimana kalau suara tanda lintasan KA ditutup itu diganti saja dengan lagu-lagu yang enak didengar di telinga. Terserah apalah mau pop, rock atau dangdut. Pal- ing tidak, dengan suara musik, tentu menunggu KA lewat jadi pekerjaan yang tidak terlalu jengkel dan menjemukan. Terus terang saja, suara tet tot tet tot itu, membuat saya rasanya kepingin marah dan emosional. Saya yakin usul ini didukung pula oleh banyak pihak yang tiap kali harus setia melewati jalan yang dilintasi KA. Mudah- mudahan pula mendapat pertimbangan yang sesuai dari pihak Perumka. Akan tetapi karena anggota ABRI dikor- bankan hak asasinya, maka perlu diberi- kan kompensasi. Sebab itu pimpinan par- tai politik setuju anggota ABRI menjadi anggota badan legislatif dengan jalan di- angkat. Ratna Susilowati JI PPN Karet I No 35 A Pasar Minggu, Jakarta Selatan Soal Telum Medan Merdeka Barat Kalau hendak diadakan perubahan dalam konsensus dan anggota ABRI dalam badan legislatif tidak boleh diangkat, maka konsekuensinya anggota ABRI turut me- milih dan dipilih. Sebab itu merupakan hak asasinya. Melihat persoalan itu, kalau kita hendak membangun kehidupan De- mokrasi Pancasila yang lebih bermutu, me- mang di masa depan mungkin sekali ang- gota ABRI harus diberi hak untuk memilih dan dipilih. Keberadaan telepon umum (telum) me- mang dimaksudkan untuk membantu pe- layanan bagi masyarakat oleh Telkom. Dan Untuk mencegah terjadinya hal yang dikhawatirkan pimpinan partai politik pa- da tahun 1966, sebaiknya ABRI harus menjadi ABRI-rakyat atau "citizen army" yang lebih nyata. Untuk itu konsep sistem wajib militer harus dilakukan dengan cu- kup luas. Kalau yang menjadi anggota ABRI banyak warga masyarakat yang me- njalankan wajib militer, maka wajar-wajar saja kalau anggota ABRI turut memilih dan dipilih. Namun itu baru dapat dilaksana- kan kalau konsep sistem wajib militer su- dah berjalan dengan benar-benar lancar. Ada orang yang tidak setuju dengan Dwi Fungsi ABRI dan menghendaki do- kenyataannya, memang dalam radius berapa meter di sepanjang jalan, pusat- pusat perbelanjaan, gedung-gedung per- Surat-surat harus dilengkapi fotokopi identitas diri kantoran, atau pun gedung-gedung peme- rintahan. samet kredit tertentu disalurkan kepada usaha kecil dan menengah. Berdasar pengalaman yang ada di lapa- ngan, tampak masih terdapat persyaratan untuk perolehan kredit yang terkesan ru- mit, sehingga menyebabkan sedikitnya interaksi masyarakat lapisan bawah ter- hadap sumber permodalan tersebut. Kon- disi demikian akan menyebabkan modal semakin tertumpuk pada sektor modern, khususnya pada usaha besar. Dalam kaitan ini pula maka peran swasta harus dirang- sang untuk mengembangkan berbagai pola perkreditan dan alokasi dana lainnya, se- perti lewat modal ventura dan bank per- kreditan rakyat (BPR). Kedua, memperkuat posisi transaksi dalam persaingan antarpelaku ekonomi. Memang diakui bahwa sebagai produsen dan penjual, posisi dan kekuatan rakyat dalam perekonomian sangatlah lemah. Se- perti halnya sektor pertanian, menurut da- ta empirik sistem agribisnis dan agro-in- dustri yang dikembangkan belum sepe- nuhnya padu, terutama di tingkat produksi dan pemasaran. Antara pelaku usaha besar (konglo- merat), pengusaha menengah dan kecil berjalan sendiri-sendiri. Hal ini mengaki- batkan para petani kecil tidak banyak memperoleh manfaat dari hasil usahanya, karena harus berkompetisi dengan kelom- pok usaha konglomerat dan menengah yang memiliki sumberdaya segalanya. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut maka baik petani maupun rakyat lemah lainnya harus dibantu memasarkan produk yang dihasilkan dalam usahanya. Selama ini, yang masih saja ditemui yakni banyak telepon umum rusak, dan umumnya karena perbuatan tangan-ta- ngan jahil. Kita sangat menghargai dan ber- terima kasih upaya Telkom untuk segera memperbaiki dan menyediakan peralatan demi pelayanan masyarakat. Yang rusak di perbaiki dan yang belum ada --atas per- mintaan masyarakat-- segera dipasang. Demikian pula dua telum --koin dan kartu telepon, yang tepatnya yang disedia- kan di halte bus Jl Medan Merdeka Barat dari sisi Monas arah Kota ke Bunderan HI. Rasanya pada hari-hari biasa dua telum ini dipergunakan masyarakat seperti biasa- nya. Namun, Sabtu awal Maret lalu, ketika saya dan teman wanita saya ingin menghu- bungi relasi, ternyata dua boks telum ter- sebut dikunci. Kita tidak mengerti menga- pa dikunci. sejarah dan di Indonesia telah banyak me- Padahal Dwi Fungsi ABRI terjadi akibat nunjukkan segi positif untuk kemajuan nu- sa dan bangsa, sebagaimana telah diurai- kan di atas. Hanya saja, untuk memberikan manfaat lebih lagi banyak kepada ma- syarakat, diharapkan dari ABRI untuk tidak hanya bersikap sebagai stabilisator dan dinamisator, tetapi juga sebagai pendorong dalam pembaruan masyarakat. Apakah karena takut dijahili tangan- tangan setan atau hanya dibuka waktu hari-hari kerja. Padahal kalau diintip kondisi dua telum dalam boks biru benhur yang lebih bagus dari pada umumnya itu tampaknya dalam keadaan baik dan nor- mal. Sementara, untuk menemukan telum terdekat kita perlu berjalan jauh. Ba- gaimana Telkom? Demokrasi Pancasila dan terwujudnya ke- Segala pikiran untuk peningkatan mutu hidupan yang lebih terbuka sehingga me- mungkinkan perkembangan masyarakat yang mengenal penguasaan ilmu pengeta- huan dan teknologi lebih tinggi, termasuk dalam pembaruan masyarakat itu. Mung- kin ABRI dapat membantu terwujudnya pikiran itu dengan menciptakan suasana masyarakat yang kondusif, seperti yang di- tunjukkan oleh TNI-AD dalam hubungan- nya dengan masyarakat, khususnya yang nonkomunis, pada masa pra-G30S/PKI. KAMIS, 6 MARET 1997 4 Peran sospol ABRI juga harus dibawa ada dalam legislatif dan jabatan lain, selain melalui peran karyawan ABRI yang masih dibawakan oleh para pemimpin ABRI. Pe- laksanaan peran itu dengan baik turut me- ningkatkan pengaruh dan kewibawaan ABRI secara keseluruhan. Oleh sebab itu, hendaknya orang yang ditugasi sebagai karyawan merupakan pilihan yang tepat dan bukan sekadar untuk menyalurkan perwira yang akan pensiun. Bahwa ABRI tetap harus menjadi dina- misator untuk perkembangan dan kema- juan bangsa adalah wajar, karena itu sesuai hakikat Dwi Fungsi ABRI. Antara lain itu dapat dilakukan dengan turut meningkat- kan terwujudnya usaha kecil dan mene- (Tulisan ini disari dari buku karya ngah melalui pendidikan dan pelatihan penulis sendiri, "Kepemimpinan ABRI- anggota ABRI yang akan pensiun atau me- Dalam Sejarah dan Perjuangannya", ninggalkan ABRI. Karena untuk bintara diterbitkan akhir 1996 lalu.) internasional dapat diperkirakan bahw Melihat perkembangan nasional dan fungsi sosial-politik ABRI masih sangat penting untuk perkembangan negara dan bangsa. Namun di pihak lain kalangan, sipil juga harus mulai mengembangkan ke- pemimpinan demikian rupa sehingga ada keseimbangan antara kepemimpinan ABRI dengan kepemimpinan sipil. Sebab itu merupakan hal yang paling baik untuk ma- sa depan negara dan bangsa. Hal itu me- merlukan kepemimpinan ABRI yang lebih canggih dan fleksibel, tetapi tetap tegas. Namun amat penting bahwa kepemim- pinan ABRI di masa datang terus menjaga agar Indonesia tetap bersatu dan utuh se- bagai negara dan bangsa. (**) SAYIDIMAN SURYOHADIPROJO Penasihat Menteri Negara Ristek/Ketua BPPT dan anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional; dosen di Sesko AD, AL, ABRI dan Lemhanas; Sekolah Staf dan Komando di Ham- burg, Jerman (1965); Danmen Taruna Akmil (1961- 63); Pangdam XIV/Hasanudin (1968-70); Gubernur Lemhanas (1974-78); Dubes RI di Jepang (1979- 83); lahir di Bojonegoro, Jatim, 1927. Di samping itu ada juga unsur penting titif. Termasuk dalam hal ini adalah me- lainnya yang harus meningkatkan posisi numbuhkan semangat bekerja dan jiwa ke- tawar rakyat berekonomi lemah, yaitu wirausahaan. Untuk itu kiranya tidak ber- informasi pasar mengenai kecenderungan lebihan bila dikembangkan suatu inovasi, permintaan pasar, harga, kualitas, dan yang memadukan potensi institusi publik, standar mutu. Untuk itu perlu adanya terutama institusi pendidikan tinggi yang upaya mensinergikan potensi pelaku eko- mempunyai basis ilmu dan teknologi serta nomi kuat dan lemah. Sinergi ini dapat di- keuangan, dan potensi swasta, terutama lakukan dengan membentuk suatu jari- pengusaha besar dan menengah yang me- ngan usaha antara usaha besar dan kecil. miliki perhatian terhadap pengembangan pengusaha kecil dan masyarakat ekonomi lemah lainnya melalui suatu kerjasama pembinaan untuk usaha-usaha kecil baik di pedesaan maupun di perkotaan. Jaringan usaha di sini diartikan sebagai suatu sistem pengintegrasian unit-unit usaha seperti dalam satu perusahaan (konglomerasi) yang cenderung meman- faatkan isyarat pasar yang bersifat kolusif. Dengan begitu peluang memanfaatkan pasar, baik di tingkat lokal maupun global tidak hanya dinikmati oleh konglomerat saja, tapi para pengusaha kecil atau ma- syarakat ekonomi lemah lainnya juga turut menikmati. Larasati Jl Rawasari Selatan V, Jakarta Pusat Dengan cara demikian pengusaha kecil dan masyarakat ekonomi lemah lainnya tidak hanya mendapat manfaat ekonomi saja, tapi mereka pun mendapatkan trans- fer ilmu dan teknologi yang dikembangkan oleh pengusaha besar yang memiliki akses terhadap ilmu pengetahuan teknologi dan informasi. (Tulisan ini diangkat dari makalah Ketiga, meningkatkan mutu SDM yang yang disampaikan penulis pada Perayaan mengarah kepada wirausaha yang kompe- Emas HMI di Jakarta, akhir Januari lalu) Untung seusai ngomel-ngomel di te- lepon, teman saya tak lupa nta saya cek pada halaman kuning buku telepon Jakarta, dan cek ke FEDEX dan DHL di Jakarta, ma- na alamat mereka di Bandung. Kebetulan saya dapat dulu alamat DHL, dan langsung mendapat alamat cabang mereka di Ban- dung. Legalah teman saya. Dalam tempo kurang dari lima jam, kargonya sudah bisa Keempat, menyusun peraturan per- undangan yang melindungi dan mendu- kung usaha menengah dan kecil serta un- dang-undang anti monopoli, oligopoli, monopsoni dan mengkaji ulang perangkat perundangan yang tidak kondusif bagi pengembangan usaha menengah dan kecil. ADI SASONO Ketua Dewan Direktur CIDES; Sekretaris Umum ICMI Pusat; Sekjen PP Ikatan Pers Mahasiswa (1967-68); Pemred Mingguan Mimbar Demokrasi (1967-68); General Manager PT Krama Yudha (1975-77); Direktur Lembaga Studi Pembangunan (1978); lahir di Pekalongan, 1943. Upaya ini dilakukan selain untuk mem- perkuat usaha rakyat, dari segi hukum. juga agar terjadi persaingan yang wajar dan se- hat baik dalam arena pasar lokal maupun internasional, sehingga efisiensi nasional dapat terwujud. (**) dikirim, bahkan dijemput pula ke hotel. Tolong DHL dan FEDEX, cek ulang apa- kah alamat Anda di kota-kota besar lain sudah ada di halaman kuning buku tele- pon setempat. Sehingga teman saya, dan tentu banyak lagi orang lain seperti teman saya yang hidup dengan mobilitas antar- kota yang tinggi, tidak kerepotan. Jack T Jl Damai, Jakarta Halo FEDEX dan DHL! Bandung sebagai hinterland langsung terhadap Jakarta akhir-akhir ini bertumbuh pesat menjadi kota nomor dua di Indone- sia menyaingi Surabaya. Dengan latar be- lakang seperti ini, seorang teman saya yang kebetulan berada di Bandung pekan lalu, dengan yakin membuka halaman kuning Jadilah Sahabat buku telepon Bandung untuk mencari ala- mat FEDEX atau DHL. Dia ingin menggu- Pena Nusantara nakan jasa kargo internasional untuk mengirim oleh-olehnya yang dibelinya di Bandung untuk rekannya di luar negeri. Setengah jam teman saya itu utak-atik halaman kuning, tidak diperoleh alamat FEDEX atau DHL, dua kampiun kargo kilat internasional sekarang ini. Dengan terhe- ran-heran dia menelepon saya ke Jakarta dan mengatakan kok di kota seperti Ban- dung tidak ada FEDEX atau DHL. Ditanya di hotel tempat dia menginap, petugas ho- tel juga tidak tahu. Kami mengajak para pembaca yang memiliki hobby surat-menyurat untuk men- jadi anggota Klub Sahabat Pena Nusantara. Anda dapat membina hubungan/ komunikasi dengan saudara-saudara kita di seluruh Tanah Air melalui surat. Walaupun saat ini sudah memasuki era komunikasi yang canggih, kami yakin, ke- giatan surat menyurat masih tetap meng- asyikkan. Selain dalam rangka memenuhi imbauan pemerintah untuk aktif berkirim surat, manfaat lainnya adalah kita jadi ter- latih untuk berbahasa dalam tulisan dan me- miliki banyak teman untuk bertukar pikiran. Bila pembaca yang berminat, silahkan ki- rim data-data Anda lengkap ke alamat kami disertai perangko untuk balasan secukupnya. Deden Jamaludin Koordinator Sahabat Pena Nusantara PO BOX 8926 Jakarta 13089