Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

SAFARI PPP DIY Dukung Langkah DPP Menolak Penggabungan Suara YOGYAKARTA- Jika pengabungan suara Golkar dan PDI benar-benar dilaksanakan, tidak akan menguntungkan bagi pendidikan politik yang telah kita bangun selama ini, mes- kipun penggabungan itu dengan alasan bagi kepentingan nasional. Karena itu untuk menunjukkan citra yang baik peng- gabungan itu tidak dilakukan. 245 Demikian dikemukakan Sekretaris DPW PPP DIY H Mu- hadi. "Terjadinya penggabungan akan berakibat kurang baik bagi pembangunan demokrasi. Karena itu DPW P3 DIY sangat mendukung terhadap langkah yang diambil DPP PPP untuk menolah penggabungan suara itu," ujarnya di kantor PPP DIY. Menurut dia, kalau selama ini masyarakat sudah cukup di- kagetkan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kam- panye dan Pemilu, maka tentu akan menjadi lebih kaget lagi jika keinginan untuk menggabungkan suara itu benar-benar terlaksana. Sebab pemberiaan suara yang dilakukan pada saat pemilu bagi masa pemilih lebih didasarkan atas kepercayaan. Sehingga sebagai amanat rakyat, tidak selayaknya suara/ke- percayaan itu diberikan kepada OPP yang tidak dipilihnya. Kata Muhadi, dalam peraturan Pemilu sendiri penggabu- ngan suara tidak ada, dan untuk pemilu 1997 ini sejak awal tak pernah dibicarakan penggabungan suara, apalagi kesepakatan. Maka kalau tiba-tiba untuk mendongkrak suara OPP yang suaranya minim. ini berarti tidak ada konsistensi terhadap pelaksanaan pemilu itu sendiri. Dalam hal ini bagi DPW PPP memang berada dalam kondisi sulit. Sebab kini ada kencenderungan pendapat dari petinggi negara harus dilaksanakan. Sehingga kebijaksanaan itu meskipun P3 tidak mensepakati, pasti akan dilaksanakan. Dan kalau kesepakatan penggabungan suara itu dilaksanakan se- cara nasional berarti PPP DIY akan kehilangan satu kursi di DPR RI. Sementra perjuangan PPP untuk mendapatkan satu suara tekah dilakukan dengan cukup berat.(aw) Ketua DPRD I Sultra Sesalkan Aparat Gelapkan Dana Pemilu KENDARI - Ketua DPRD TK I Sultra Soedjatmiko, menyesal- kan ulah aparat Pemda Kendari yang disinyalir telah menyele- wengkan dana Pemilu. Ketika dimintai komentarnya atas ka- sus tersebut, Soedjatmiko menyatakan penyesalannya, karena kalau kasus itu terbukti, dapat merusak citra dan kewibawaan Pemda. "Ironis sekali, pada saat kampanye kita menyatakan perang terhadap korupsi dan kolusi, sementara di saat pelaksanan kampanye itu sendiri sudah terjadi korupsi. Kalau memang terbukti harus diproses secara hukum," katanya menam- bahkan. Bupati Kendari Drs. H. A. Razak Porosi menyatakan, pi- haknya tidak akan mendiamkan apalagi melindungi oknum aparatnya yang disinyalir telah 1997 di daerah itu sebesar Rp1elewengkan dana Pemilu 186.990 juta jika aparat hukum 72A membuktikan ia bersalah., "Kalau memang terbukti kami akan henindak tegas, hanya saja dalam kasus ini saya minta kita tetap menganut azas pra- duga tak bersalah. karena masalahnya kini sudah ditangani pi- hak berwenang," kata Bupati Razak Porosi ketika dihubungi per telepon dari Kendari, Sabtu. Bupati Razak mengaku tidak tahu persis bagaimana modus operandi penyelewengan dana Pemilu 1997 yang dilakukan oknum bendahara PPD II itu karena yang mengungkap kasus ini adalah tim inspektorat wilayah. la mengatakan, dirinya selaku Ketua PPD II akan membantu sepenuhnya usaha pihak berwajib dalam mengusut dan memproses kasus tersebut. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Kendari A. Djabar Palaga secara terpisah mengatakan. dugaan penyelewengan yang dilakukan oknum bendahara PPD II "AM" tersebut telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kendari untuk disidik lebih lanjut. "Kasus dugaan penyelewengan dana Pemilu 1997 diketahui setelah dalam pemeriksaan secara bertahap mulai 10 April 1997 ditemukan adanya dana penyelenggaraan Pemilu 1997 sebesar Rp186,990 juta yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh bendahara," katanya. Dijelaskan, sesuai hasil pemerikasaan dari tahun anggaran 1995/1996 sampai 1996/1997, PPD II Kabupaten Kendari menerima dana Rp559,010 juta, tetapi Rp186,990 juta di antaranya tidak dapat dipertnggungjawabkan penggunaannya oleh bendahara.(Ant) Tingkatkan Minat Baca Jakarta, BERITA Pengamat sosial dan kebudayaan LIPI Dwi Purwoko berpen- dapat, penayangan acara resensi buku untuk jangka pendek, me- mang bisa menggugah minat baca masyarakat. Namun yang lebih penting, terletak pada peran pendidikan mulai dari pendidikan ke- luarga hingga lingkungan. Pernyataan itu dikemukakan Dwi Purwoko, di Jakarta, Jumat, berkaitan dengan rendahnya minat baca masyarakat Indonesia yang salah satu indikasinya ditunjukkan dengan rasio surat kabar di Indonesia 1 berbanding 40. "Resensi buku atau penayangan slogan 'gemar membaca' boleh- boleh saja. Untuk jangka pendek memang bisa meningkatkan minat baca masyarakat, namun untuk jangka panjang. budaya membaca harus ditumbuhkembangkan sejak seseorang masih kanak-kanak." tegasnya mengomentari perlunya diintensifkan acara resensi buku di media elektronika. Dengan menanamkan minat baca sejak usia kanak-kanak, sam- pai kapanpun kebiasaan itu tidak akan pernah bisa luntur karena sudah mendarah daging. POLITIKA SUPLEMEN POLITIK FERT A M A SETIAP HARI BERITA HALAMAN 6 Usul 100 Kursi Mendagri: Usul di DPRD DKI Lampaui UU TAK IKUT SIDANG - Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia DPRD DKI Jakarta bergeromobol di luar ruang sidang. Pemandangan ini terjadi saat berlangsungnya Sidang Paripurna Istimewa DPRD DKI Jakarta dalam rangka memperingati HUT Kota Jakarta ke 470, Minggu (22/6). Mereka sepakat keluar ruang persidangan bersifat Pengamat: Resensi Buku di Jakarta, Minggu. "Kita sebenarnya mempunyai tokoh-tokoh yang bisa diteladani antara lain Hamka, Adam Malik, beliau-beliau ini telah menjadi or- ang-orang yang berhasil karena ketekunannya membaca," ujarnya. Rendahnya minat baca masyarakat Indonesia, kini kembali men- jadi bahan kajian kalangan pengamat, penerbit, dan masyarakat akademisi. Hal ini terbukti dalam sepekan ini seminar-seminar bertema 'kiat mengugah minat baca masyarakat' marak digelar. Selain itu, Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), selama sepekan mulai 14 hingga 22 Juni, mengadakan pameran buku atau "Book Fair 1997" bertempat di Istora Senayan Jakarta. Menurut data, minat baca masyarakat Indonesia tergolong ren- dah, salah satu indikasinya rasio minat membaca koran di Indone- sia masih relatif rendah dibanding negara ASEAN lainnya. Berdasarkan data dari World Press Trends, rasio pembaca koran (perbandingan jumlah surat kabar dibanding jumlah penduduk), Indonesia 1:40, Singapura 1:3, Malaysia 1:8. Pengamat pendidikan Dr Atie Wardiman mengatakan, untuk mencegah merosotnya minat baca masyarakat, perlu keterlibatan keluarga, kalangan media massa, dan lembaga pendidikan untuk memasyarakatkan budaya gemar membaca. "Peran media massa, khususnya media elektronika, katanya, bisa dilakukan dengan mengintensifkan penayangan resensi buku dan slogan-slogan Gemar Membaca," demikian Atie. (Ant) SENIN, 23 JUNI 1997 Upaya penambahan jumlah kursi di DPRD DKI Jakarta dari 75 menjadi 100 kursi yang hingga kini masih dalam taraf pembahasan di tingkat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dinilai sudah "melampaui" Undang-Undang (UU). Jakarta, BERITA rang ini saja sudah melampaui pe- raturan perundang-undangan. Me- nurut Yogie, penambahan jumlah kursi dari 60 menjadi 75 dilaksanakan pada saat ia belum menjabat sebagai Mendagri, te- patnya tahun 1992. Hanya Yogie tidak ingat apakah Instruksi Menteri (Inmen) atau Surat Ke- putusan Menteri (Skepmen). Demikian penegasan Mendagri Yogie S Memet di hadapan pers - 22891 flanseusai Rapat Paripurna Istimewa - senolizshoi DPRD DKI Jakarta, di Jakarta. zugilsdoz ini Inove in Minggu (226)made apst new tolanimaat in "Sebenarnya 75 kursi di DPRD DKI Jakarta saja sudah melampaui peraturan perundang-undangan nya. Apalagi yang 100 kursi. tegas Yogie. Peraturan perundang-unda- ngan menetapkan jumlah anggota dewan di Jakarta paling sedikit 60 orang. Hal ini didasarkan pada per- bandingan jumlah penduduk Ibu- kota dengan satu perwakilan yakni untuk 200 ribu warga diwakili satu anggota dewan. "Ini UU dan bukan peraturan pemerintah (PP). "njar Yogic. Meni- lik jumlah 75 kursi di dewan seka- ARIES spontanitas, untuk kepentingan salah seorang anggota yang bernama Ny SUS. Karena, Ny SUS telah ditemui salah seorang staf protokol Dewan yang meminta agar keluar dari sidang, lantaran ada seseorang mengancam keselamatan dirinya bila tetap mengikuti persidangan. Teman-temannya pun lalu bersolidaritas untuk ikut keluar ruangan. Jakarta, BERITA Calon Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode 1997-2002 akan dijaring dan dinilai oleh DPRD DKI. Termasuk figur Ke- pala Daerah yang paling pantas dipilih memim- pin Jakarta menghadapi era perdagangan bebas. Demikian dikemukakan Mendagri Moh. Yogie SM menanggapi pertanyaan wartawan seusai Rapat Paripurna Istimewa DPRD DKI, Menurut penghitungan kondisi sekarang, jumlah penduduk Ja- karta yang 9,5 juta jiwa telah ter- wakili 45 orang yang ada di dewan. Dengan sistem estimasi tersebut. 100 kursi di dewan berarti me- wakili 20 juta jiwa. "Sekarang, ka- lau mau dijadikan 100 begitu. Ja- karta harus mempunyai penduduk 20 juta. Sudahkah penduduk Jakar- la sejumlah itu. Belum, kan?" ujar- nya balik tanya. Dan bila penambahan jumlah kursi dimungkinkan, maka menu- rutnya. harus mengubah peraturan perundang-undangan. Yogic tetap berpegang teguh pada peraturan dan UU, dan menolak bila disebut kan bahwa tidak ada anggaran da- keriteria-kriteria pimpinan yang diperlukan Jakarta pada masa mendatang. "DPRD DKI yang akan menjaring dan me- nilai sosok yang paling pantas dicalonkan se- bagai Gubernur KDKI periode 1997-2002," te- gasnya. Ketika wartawan meminta tangggapannya tentang sosok Surajadi Soedirdja (Gubernur DKI), Sutiyoso (Pangdam Jaya, Mayjen TNI), dan Hendropriyono (Sesdalopbang. Letjen Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota TNI) sebagai sosok paling pantas sebagai Gu- Jakarta yang pantas adalah sosok yang dipilih bernur DKI periode 1997-2002, Mendagri te- DPRD DKI. Karena dewan sudah mengetahui tap menolak berkomentar(*) ERDASARKAN pasal 73 ayat 2 jo, pasal 150 ayat, 4, 5, 6, 7, 8 B dan 9 Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum (LNTh 1985 No 50, TLN No 3301), maka penggabungan suara hasil Pemilu antar OPP (stambus accord) harus dilakukan pada saat pengajuan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota-anggota DPP. Dan ketiga OPP nampaknya tidak ada yang membuat kesepakatan itu satu sama lain. Yogie SM lam pembiayaan sarananya. Sebelumnya. Gubernur KDKI Jakarta Surjadi Soedirdja menya- takan bahwa periode keanggotaan DPRD hasil Pemilu sekarang masih berpatok pada 75 kursi. Tadjus: Jakarta "Kota Juang" Masukkan Perda Jakarta,BERITA Pernyataan Harmoko itu memang logis, sebab berdasarkan pasal 150 ayat 8 PP No 35 Th 1985 ditentukan. jika tidak ada kesepakatan pengga- bungan suara antar OPP, maka OPP yang memperoleh sisa suara terba- nyak memperoleh hak satu kursi tam- bahan pada kesempatan pertama. dan seterusnya sesuai urutan jumlah sisa suara. Sementara itu DPP PPP su- dah pula melancarkan protes menge- nai hal ini, karena tidak diberikannya hak tambahan satu kursi atas sisa Ternyata ada upaya yang aneh? suara terbesar PPP di DPRD Tingkat II Yakni upaya untuk diadakannya kon- di sebuah kabupaten di Jawa Barat, sensus ketiga OPP bagi pemberian akibat adanya 'skandal' pemberian suara untuk penambahan kursi PDI suara Golkar terhadap PDI. Saya kata- Persoalan ini perlu kita angkat yang nampaknya diprakarsai kantor kan skandal karena hal ini belum karena adanya upaya-upaya pihak bi- Mendagri. Untuk itu tak kurang Sek- menjadi kesepakatan antar DPP OPP rokrasi untuk menolong Soerjadi dan jen Depdagri Soerjatna Soebrata pada masing-masing, dan lebih dari itu Fatimach Achmad agar bisa duduk di tanggal 18 Juni 1997 bertandang ke bertentangan dengan peraturan pe- DPR. Itu berarti kursi PDI yang diperki kantor DPP PPP Ismail Hasan Metare- rundangan yang berlaku. rakan hanya memperoleh 10 kursi pa- um. Tapi hasilnya kelihatannya 'ni- Di dalam undang-undang dan Pe- da Pemilu 1997 diupayakan ditambah hil'. Ismail berkilah hal itu harus di- ratuan Pemerintah tentang Pemilu menjadi 12-13 kursi. Jumlah komisi di bicarakan dalam rapat DPP PPP. Dipi hanya terdapat pengaturan tentang DPR RI adalah 13 termasuk komisi hak lain ketua umum DPP Golkar penggabungan suara sisa dari Bila- APBN, BKSAP dan BURT. Kalau PDI Harmoko menyatakan pihaknya ber- ngan Pembagi Pemilu (BPP) antar OPP Soejadi hanya memperoleh 10 kursi sedia memberikan suara tambahan atau stembus accord, dan tidak ter- DPR, berarti ada 3 komisi DPR tanpa kepada PDI asal dengan konsensus dapat pengaturan tentang 'pemberian keanggotaan FPDI. Padahal peraturan ketiga OPP. Artinya kalau PPP me- suara' dari OPP yang satu kepada OPP tata-tertib DPR yang berlaku selama ini nolak, rencana pemberian suara itu yang lain. Artinya praktek 'pemberian Dengan demikian maka berdasar- memuat ketentuan quorum tiga fraksi kan UU No 1 Th 1985 jo PP No.35 Th bagi keabdahan sidang-sidang komisi. 1985, maka stambus accord pada saat Lalu dari mana tambahan 3 kursi DPR ini tidak dapat dilaksanakan atau te- bagi PDI itu diperoleh? Sebab keten- lah daluwarsa, dan jika tetap dipaksa- tuan tentang stembus accord sudah ti- kan, maka berarti telah terjadi pelang- dak dapat lagi dilaksanakan. garan terhadap peraturan perun- dangan tentang Pemilu. Saya yakin Mendagri tahu betul masalah itu, dan tidak akan melanggarnya. triotik. Alasan lain sampai saat dekaan Republik Indonesia. Bah- ini kota Jakarta belum mempu- kan Jakarta tercatat dalam nyai nama julukan yang me- peristiwa sejarah Rapat Raksasa ngakar kepada perjuangan se- Ikada tanggal 19 Sepetember perti Yogyakarta yang dikenal 1945. Dan 21 tahun kemudian se- dengan kota Perjuangan atau Su- jarah kembali mencatat pencan- rabaya sebagai kota pahlawan, angan Orde Baru tahun 1966. padahal Jakarta mempunyai perjalanan sejarah yang tercatat sebagai peristiwa besar dalam menentang penjajah. Untuk itu menurut Tadjus pantas kalau Jakarta diberi pre- dikat sebagai kota juang. Sen tara itu dalam rangka Latar belakang sejarah yang HUT Jakarta ke 470 DPD Golkar tercatat menurut Tadjus adalah DKI Jakarta mengundang sekitar tahun 1908 dengan gerakan 1000 orang fakir miskin dan Boedi Oetomo yang memper- anak-anak untuk makan ber- juangkan pendidikan bagi orang- sama yang dimeriahkan dengan Menurut Tadjus usulan terse- orang pribumi yang kemudian atraksi badut dan musik gam- but merupakan tindak lanjut hari dikenal sebagai Kebangkitan bus. Acara ini merupakan salah dari sambutan gubernur dalam Nasional, tahun 1928 pemuda satu perwujudan rasa syukur berbagai kesempatan yang Jakarta menggelar aksi dan Golkar dalam ulang tahun Ja- mengungkapkan bahwa hari mengangkat Sumpah pemuda. karta. "Kita undang orang-orang lahirnya Kota Jakarta mempu- Tahun 1945 Jakarta bergelora yang biasanya tidak diundang," nyai nilai-nilai heroik dan pa- dengan Proklamasi Kemer- tambah Tadjus. (tan/did) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Golkar DKI Jakarta me- ngusulkan Jakarta sebagai "Kota Juang" agar dimasukkan dalam Peraturan Daerah (Perda). "Kami akan memperjuangkan agar usulan ini dibahas DPRD DKI Jakarta dalam waktu dekat. Bahkan kalau bisa sebelum masa kepengurusan anggota DPRD Bulan Juli mendatang," demi- kian diungkapkan ketua DPD Golkar DKI Jakarta Tadjus So- birin kepada wartawan di ruang kerjanya, Minggu (22/6). Saksikan Penandatanganan, Gubernur Datang ke Kediaman Ketua PPP Sumbar Padang, BERITA Menjelang azan Jum'at yang mengalun lewat speaker masjid raya Padang, Gubernur Suma- tera Barat Hasan Basri Durin, masih berada di rumah kedia- man Drs. Darmadi, Ketua DPW PPP Sumbar. Ketika itu Drs Dar- madi telah bersedia menanda- tangani hasil perhitungan suara hasil Pemilu 1997. PPP Sumatera Barat memang akhirnya menandatangani hasil perhitungan suara hasil Pemilu 1997 di provinsi itu, setelah be- berapa kali hasil Rapat Pimpinan (Rapim) partai berlambang bin- tang di daerah itu menolak hasil perhitungan suara tersebut. Ketua Panitia Pemilihan Dae- rah (PPD) Tk-I Sumbar Hasan Basri Durin kepada wartawan di Padang, Jumat malam, menye- butkan, penadatanganan hasil perhitungan suara itu berlang- sung di kediaman Ketua DPW PPP Sumbar Drs Darmadi, di Jl. Tehnologi VIII, Siteba, Padang. Kadinda Sulsel. kata Yusuf Kalla sangat mengerti akan ke kecewaan ratusan pengusaha Sulsel. sebab selama ini kemi- Karenanya, Kadinda Sulawe- traan di Sulsel sudah terjalin de- si Selatan menyatakan tidak ikut ngan saling menguntungkan, se- kemitraan kelompok Jimbaran dangkan kelompok Jimbaran dan Kunas (kemitraan usaha masuk dengan penawaran yang Usulan penambahan kursi itu muncul awal tahun lalu dari tiga fraksi --FPP, FKP, FPDI di DPRD Tk Yogie: DPRD DKI yang Nilai Balon Gubernur 1. Aspirasi tersebut lebih dilatarbe- nasional) yang akan digelar di dirasakan tidak proporsional dan realistis. lakangi oleh kompleksitas perma- 1 Juli 1997. salahan di Jakarta dan perlu dita- "Penolakan tersebut merupa- ngani oleh 100 anggota dewan. "Ja- kan reaksi dukungan Kadinda karta kan ibukota, tidak memiliki Sulsel terhadap kekecewaan 676 DPRD Tk II sehingga untuk mem- pengusaha kecil, menengah dan bahas berbagai problem, kita rasa- koperasi setelah melakukan per- kan masih kekurangan, "tegas Se- temuan dengan kelompok Jim- kretaris FPP DPRD DKI Jakarta baran dan Kunas 19 Juni 1997 di Saud Rahman dan Ketua FPDI DKI Ujungpandang," kata Ketua Ka- Jakarta Lukman F Mokoginta. Per- dinda Sulsel, Drs H.M. Yusuf soalan pembangunan itu yang Kalla kepada wartawan di kurang terpantau, kata Saud, sifat- Ujungpandang, Sabtu malam. nya mikro antara lain perumahan, transportasi, air minum, hingga parkir.(ken) "Alhamdulillah, penandata nganan hasil perhitungan suara hasil Pemilu 1997 di Sumbar oleh PPP itu, berlangsung saat DOK Ujungpandang, BERITA azan Jumat," ungkap Hasan Ba- itu diambil setelah dilakukan sri Durin, yang mengaku datang tiga kali Rapim pasca Pemilu ke kediaman ketua DPW PPP 1997. dengan alasan banyak ter- Sumbar untuk menyaksikan pe- jadi penyelewengan dalam pro- nadatanganan tersebut. ses Pemilu di provinsi dengan jumlah sekitar 60 persen dari to- tal penduduk 4.3 juta jiwa. "Alasan PPP menyebutkan terjadi penyelewengan proses Pemilu 1997 di Sumbar tidak jelas," ucap Hasan Basri Durin. la menambahkan, walaupun pe- nandatanganan sudah dilaku- kan, namun masih terbuka pe- luang untuk mengusut secara hukum para pelaku penyelewe- ngan proses Pemilu tersebut. Kemitraan yang ditawarkan kelompok Jimbaran dianggap hanya sebagai isu politik dan dilaksanakan dengan setengah hati. padahal pengusaha kecil mengharapkan kemitraan secara bisnis murni. Dikatakannya, yang menan- datangani hasil perhitungan suara itu adalah anggota PPD I Sumbar dari PPP, yang juga wa- kil ketua DPW PPP daerah itu Ir Bazar Abbas, disaksikan sejum- lah pengurus DPW PPP provinsi itu dan anggota PPD I lainnya. "Bahkan, sebelum penanda- tanganan itu, Pak Bazar Abbas, sudah ambil air wudhu untuk shalat Jumat," ucap Hasan Basri Durin dengan menambahkan bahwa tidak ada paksaan atau unsur lainnya kepada PPP Sum- bar untuk menandatangani hasil perhitungan suara tersebut. Sehari sebelumnya (Kamis 19/6), Ketua DPW PPP Sumbar Drs Darmadi kepada pers di Padang menyebutkan, tetap bersikeras untuk tidak menan- datangani hasil perolehan suara Pemilu 1997 di Sumbar serta memutuskan tidak akan mendu- duki kursi di DPRD daerah itu. Menurut Darmadi, putusan Kemitraan Jimbaran Dianggap Isu Politik tempat pertemuan dengan sikap kasar setelah pertemuan dengan kelompok Jimbaran dan Kunas karena merasa kecewa. Jumlah kursi yang tersedia pada DPRD Tk-I Sumbar, seba- nyak 45 buah, 36 kursi di an- taranya diperebutkan oleh ketiga OPP, sedangkan sembilan kursi lainnya merupakan jatah ABRI. Hasil Pemilu 1992 pada ting- kat DPRD Tk-I Sumbar, PPP menduduki lima kursi, Golkar 30 kursi dan PDI satu kursi, se- mentara hasil Pemilu 1997 pada tingkat yang sama, PPP mem- peroleh tiga kursi, Golkar 33 kursi, PDI tidak memperoleh kursi.(Ant) "Stambus Accord" tak Bisa Menolong Soerjadi PPP kepada PDI Soejadi. Ini benar-be- Potensi Gejolak nar bisa menimbulkan masalah Yang juga harus dicatat baik-baik crusial bagi PPP. bahwa rencana konsensus pemberian suara bagi PDI itu bisa menimbulkan gejolak, karena ditentang masyarakat pemilih PPP dan Golkar. Apalagi PPP pimpinan Ismail Hasan Metareum itu pada Pemilu 1997 ini memiliki target 100 kursi. Sekarang mereka diperki- rakan memperoleh 89 kursi. Jadi ma- sih kurang, mana mungkin mau memberi kepada pihak lain. PPP bah- kan berkeyakinan jika tidak terjadi kecurangan-kecurangan pihak pe- nyelenggara, maka target 100 kursi itu akan tercapai. Jadi alih-alih ber- konsensus bagi pemberian suara un tidak dapat dilaksanakan. Golkar sen- suara' secara hukum adalah on- disetujui Presiden. diri tidak dapat melakukan, karena rechtmatig atau tidak berdasar kepada hal itu akan merugikan PPP dan ber- UU, dan kalau dipaksakan hasilnya tentangan dengan peraturan perun- tidak sah. Bahkan seandainya pem- dangan yang berlaku. berian suara itu dilakukan dengan konsensus ketiga OPP sekalipun, tetap tidak sah, karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Saya lebih setuju dengan him- diluar ketentuan ketatanegaraan dan dengan sendirinya inkonstitusional. bauan Mendagri agar PDI (Soerjadi) Akibatnya malah menjadi berten- berjiwa besar menerima kekalahan, tangan dengan tujuan Pemilu yang dan dalam beberapa pernyataannya ingin menegakkan kehidupan konsti- akhir-akhir ini Soerjadi menerima tusional. Pendek kata "konsensus" ti- baik kekalahannya itu dengan penuh dak boleh melanggar UU, apalagi hen- kesadaran untuk introspeksi. Jadi me- dak ditempatkan di atas UU. Nah, di- ngapa kita mesti repot-repot me- sinilah dibutuhkan visi kenegara langkah diluar UU untuk menolong wanan dari pembina politik, jika be- atau merubah takdir politik PDI Soe- nar-benar ingin menegakkan prinsip tuk PDI, DPP PPP justru bersiap-siap jadi yang sudah terjadi, definitif dan rechsstaat (negara hukum), bukan ma- untuk menuntut penyelenggara Pe- sah? Sebaiknya kita terima saja hasil chtsstaat (negara kekuasaan).Harus milu mengenai berbagai kecurangan Pemilu ini apa adanya, bahkan de- benar-benar dipahami bahwa menu- yang sangat merugikan PPP itu. Di- ngan segapa kekurangan-kekurangan- rut prinsip Demokrasi Pancasila kese- samping itu akibat konsensus nya yang masih banyak menimbulkan pakatan yang dapat dijadikan sebagai pemberian suara untuk PDI itu, ekses politik, seperti kerusuhan di produk hukum ialah kesepakatan sejumlah caleg dari PPP dan Golkar berbagai daerah, khususnya Jatim. Kita hargai tanggung jawab moral antara DPR dengan Pemerintah yang bisa gagal duduk di DPR. Yang ber- dicapai dalam forum resmi sidang sangkutan tentu sangat keberatan di- Mendagri untuk menolong PDI yang DPR RI. Konsensus atau kesepakatan korbankan untuk kepentingan Soer- oleh beberapa pihak dituding sebagai apapun di luar itu tidak dapat dijadi- jadi dan Fatimah Achmad. Hal lain korban rekayasa pembinaan politik. kan produk huku ketatanegaraan dan yang harus benar-benar dipertim- Tetapi sebaiknya moral-responsibil- karenya tidak boleh menjadi kepu- bangkan oleh PPP adalah fenomena ity itu tidak melanggar UU dan akan tusan politik formal, apalagi yang ada politik Mega-Bintang yang meru- lebih produktif jika mengacu kepada mengubah hasil Pemilu. Forum kon- pakan faktor penting dalam pening- perbaikan organisasi PDI dengan sensus OPP tidak memiliki hak untuk katan suara PPP sebesar 10 % pada berpihak pada kondisi riil PDI. itu. Kecuali konsensus itu dijadikan pemilu 1997 ini. Massa Mega-Bin- (Agus Miftach- Ketua DPP UU dalam rapat paripurna DPR dan tang jelas menolak pemberian suara Masyumi & Ketua DPP BLHI) sowa dan Matahari. Kekecewaan ratusan pengu saha Sulsel antara lain, kelom- pok usaha Hero menjanjikan bantuan berupa pembinaan berbentuk pelatihan dengan ca tatan hanya menyediakan te- naga pelatih, sedangkan Peinda dan Kadinda harus menanggung keseluruhan biaya pelaksanaan yang dibebankan kepada pengu- saha kecil. Kelompok Perbankan swasta menjanjikan memberi kredit dengan tingkat suku bunga 20 persen, padahal selama ini bank pemerintah menyalurkan kredit dengan bunga 18 persen. Matahari grup siap menam- pung produk pengusaha kecil dengan pembayaran setelah 1.5 bulan yang artinya pengusaha kecil memodali Matahari. Secara rinci, empat moderator pertemuan yang seluruhnya pengurus teras Kadinda Sulsel seperti Rachman AT, Mubil Han- daling, Natsir Mansyur dan Sa- fari Azis Husain yang membagi kelompok usaha bertemu dengan kelompok Jimbaran dan Kunas. Kelompok Jimbaran diwakili antara lain BCA, Astra, Indomo- Beberapa pengusaha besar bil, Indomarco, Sinar Mas, Ba- diakui juga mendapat simpati ka Ratusan pengusaha kecil dan krie, BUN, Danamon, Hero dan rena penawarannya realistis seper- sedangkan koperasi yang dikoordinir Ka- lainnya Kunas ti Berdikari Grup yang akan mema- dinda Sulsel meninggalkan diwakili antara lain Bukaka, Bo- sok terigu bagi pabrik roti. (Ant). Melihat berbagai variable itu, maka rencana pemberian suara bagi PDI Soerjadi yang diprakarsai pihak biro- krasi itu agaknya sulit dilaksanakan. Salah-salah malah menjadi bumerang.