Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4 Selama masa bhakti 1992-1997 anggota DPRD DKI Jakarta berhasil menetapkan 64 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Tujuh diantaranya merupakan prakarsa dewan. Tujuh Perda DKI, Inisiatif Dewan "Ngebut" menjelang masa bakti berakhir Jakarta, BERITA Demikian disampaikan Ketua nya telah ditangani oleh dewan DPRD DKI Jakarta Drs MH bersama pihak eksekutif. Ritonga dalam Rapat Paripurna FABRI Istimewa DPRD DKI Jakarta memperingati HUT ke-470 Kota Jakarta, di Jakarta. Minggu (22/6). "Ini sekaligus sebagai wujud kepekaan dewan dalam menga- mati perkembangan dan me- merlukan pengaturan secara Diakui Bendahara DKI Jakarta H Mochammad Aman bahwa banyak pengadu- an masuk ke Komisi A yang me- nangani bidang pemerintahan. Mantan Ketua Komisi A ini me- nyatakan pengaduan paling ba- nyak mengenai persoalan tanah dan penertiban. yuridis formal atas sesuatu ke- bijaksanaan Gubernur KDKI Jakarta yang menurut penilaian dewan perlu ditingkatkan dasar hukumnya menjadi Perda," te- gas Ritonga. Menurut Wakil Ke- tua DPRD DKI Jakarta Ismunan- dar. tujuh Perda tersebut antara lain retribusi pembantu rumah tangga, pajak progresif, pemba- ngunan pantai utara (Pantura). dan Motto Teguh Beriman. Mengacu pada UU No 5/ 1974 tentang Pokok-Pokok Pe- merintahan di Daerah dan UU No 11/1990 tentang Susunan Pemeritahan DKI Jakarta. Rito- nga menegaskan DPRD DKI Ja- karta mencanangkan masa Bhakti 1992-1997 sebagai era Peningkatan Bobot Fungsi dan Peranan DPRD. Menjelang saat-saat akhir dari masa bakti dewan yang tinggal beberapa hari lagi (pe- lantikan anggota baru 14/7 red). Ritonga mengakui masih "se- tumpuk" kerja dewan. "Kita akan melihat perkembangan komisi-komisi menyelesaikan Perda-Perda. Dan waktunya ha- rus kita atur benar, "ujarnya. Pa- ling lambat target pekerjaan ter- sebut rampung seminggu sebe- lum masa bakti berakhir. "Sebab Pak Jusuf Syakir kan masuk di panitia (PPI --red). Jadi akan diwakili Pak Yudo Paripurno." ujar Ali. Namun, Ali menyangkal kalau penanda- tangan tersebut adalah hasil keputusan ra- pat tertutup DPP PPP. "Kita belum memu- kok dari rapat DPP. Tunggu tuskan apa-apa saja," ucapnya. Menurutnya, PPP tetap akan berpegang pada kesepakatan sebelumnya, yakni bila perolehan suara tidak sesuai dengan data yang dimilikinya tidak akan menandatanga- hi hasil pemilu tersebut. "Pokoknya lihat saja besok. Sekarang kami belum bicarakan tentang keputusan rapat kok," tandas Ali. Seperti diberitakan dalam PPP Online, Pagi ini menurut rencana, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan akan mengumumkan hasil rapat tertutup- nya yang berlangsung kemarin (22/6). Sementara itu rapat tertutup yang ber- POLITIKA PERTAMA SETIAP HARI Jakarta, BERITA langsung hingga Minggu malam tersebut. Menurut rencana Ketua Dewan Pemim- tempatnya dirahasiakan. Bahkan sempat pin Pusat (DPP) Partai Persatuan Pemba- membuat wartawan terkecoh. Sebab ada be- ngunan (PPP) Yudo Paripurno SII akan me- berapa wartawan yang mengira rapat digelar wakili DPP PPP untuk menandatangi hasil di kediaman Ketua Umum DPP PPP Buya pemilu 1997 di Lembaga Pemilihan Umum Ismail Hasan Metareum di Komplek Widya (LPU) Senin (23/6) ini. Hal ini diungkap- Candra Jakarta Selatan. Mereka sempat kan Wakil Sekjen DPP PPP II Alimarwan mendatangi rumah Buya tersebut. Sementa- Hanan ketika dihubungi BERITA semalam ra sebagian besar wartawan mendatangi dan (22/6) menunggu di Kantor DPP PPP Jalan Dipe- nogoro Jakarta Pusat. SUPLEMEN POLITIK SENIN, 23 JUNI 1997 Selain 64 Perda tersebut. De- wan juga telah menetapkan per- setujuan terhadap 90 kebijaksa- naan Gubernur Kepala Daerah dalam bentuk Keputusan De- wan, serta 11 buah pokok-po- kok pikiran dewan. Menurut Ritonga, hal ini sebagai sum- bang saran dan pemikiran kepa- da eksekutif menyangkut pe- nyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Ibukota. Ditegaskan Ritonga, bahwa Salah satu tugas DPRD ada- Termasuk dalam menuntas- pada hari ini (23/6) ada rapat lah kewajiban menampung dan kan penyaringan bakal calon paripurna DPRD DKI Jakarta menyalurkan aspirasi masyara- (balon) Gubernur KDKI Jakarta. berupa penyampaian jawaban kat, utamanya yang diserap me- Berdasarkan petunjuk Menda- Ketika disinggung tentang ba- Gubernur Kepala Daerah atas lalui pengaduan delegasi masya- gri No 121.31/1438/PUOD ter- lon dari militer dan sipil, Ritonga pemandangan umum, fraksi- rakat ke dewan. Selama lima tanggal 20 Mei 1997, DPRD DKI mengatakan hal itu tidak ada fraksi terhadap Raperda tentang tahun ini. DPRD DKI Jakarta te- Jakarta periode 1992-1997 men- masalah. "Siapa saja yang dike- penetapan sisa perhitungan lah menerima 288 pengaduan. dapat tugas melaksanakan ta hendaki. Yang penting figur terse- APBD DKI Jakarta tahun Dan menurut Ritonga, kesemua- hap penjaringan dan penyari- but dilihat bagaimana kiprah. anggaran 1996/1997.(ken) Yudo Wakili PPP Tandatangani Hasil Pemilu Tempat Rapat DPP PPP Dirahasiakan Meski tingkatannya lebih rendah dari perundingan tripartit, konferensi di Komite 24 PBB yang diselenggara- kan setiap tahun itu, bukan berarti tidak penting, karena di forum itu masalah Timtim sering diangkat oleh lawan-lawan Indonesia, terutama da- ri kelompok anti-integrasi yang didu- kung kelompok yang sepaham de- ngannya. Di Komite 24 PBB membida- yang ngi masalah dekolonisasi, sebenar- nya yang dibahas bukan hanya masa- lah Timtim, melainkan juga wilayah- wilayah lain yang dianggap PBB ma- MATONGA ngan balon. Sedangkan tahap pencalonan dan pemilihan ditugaskan pada DPRD DKI Jakarta periode 1997-2002. "Khusus untuk balon ini. tar- get kita ada. Paling tidak, target menuangkannya ke dalam Ke- putusan Dewan. "tandas Rito- nga. Target formal ini akan diaju- kan ke Mendagri. Menurutnya, nama-nama balon yang bermun- culan sekarang ini masih harus diteliti dan disepakati fraksi- fraksi dan pimpinan dewan. Menurut Ketua Departemen Penerbitan Dokumen & Media Massa DPP PPP Usamah Hisyam, hasil rapat memang tidak dapat diumumkan kemarin. Namun baru pagi ini. "PPP tidak akan mengeluarkan pernyataan hari ini. Tapi kami akan ada di LPU," ujar Usamah ketika dihubungi Berita. DRS MH RITONGA Dalam rapat tersebut dibahas beberapa hal penting. Yakni sikap DPP mengenai pe- nandatanganan hasil Pemilu 1997. pem- bentukan tim GBHN 1998 dan rencana pe- kan orientasi caleg PPP. "Kita sudah siapkan untuk menyelenggarakan orientasi caleg baik di TKI dan pusat setelah tahu daftar calon tetap yang akan diumumkan besok (23/6 --red)," kilah Ali. Sementara itu, Senin pagi ini sekitar pu- kul 08.00 WIB DPP PPP akan mengikuti aca- ra di LPU berupa penetapan perolehan sua- ra dan penandatangan hasil pemilu.(may) Namun karena Indonesia juga me- rupakan anggota komisi tersebut, ka- tanya, maka sesuai aturan yang ada juga punya hak untuk mengajukan "petitioner". ARIES kemampuan, dan kualitas harus dipertimbangkan dan ini menen- tukan segala-galanya, "tukasnya. Sementara itu, Mendagri Yo- gie SM dalam kesempatan yang sama menegaskan, bahwa figur yang pantas sebagai Gubernur DKI Jakarta mendatang tergan- tung penilaian dewan dan ma- syarakat. YUDO PARIPURNO SH BERITA HALAMAN 7 Menurut rencana Ketua DPP PPP Yudo Paripurno SH akan mewakili DPP menandatangi hasil pemilu 1997 di Lembaga Pemilihan Umum (LPU) Senin (23/6) ini. DPRD Soal Pendulang Emas Halmahera Bila Pungutan Resmi, tak Berarti Liar Ternate, BERITA Lokasi Tambang Emas di pe- dalaman Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Tengah (Maluku) kini terancam rusak dan sewaktu-waktu dapat meng- ancam penduduk setempat bila tiba hujan. Pengrusakan ling- kungan itu dilakukan oleh ri- buan pendulang emas liar yang datang dari Sanger (Sulawesi Utara) dan penduduk setempat. Ketua Fraksi PPP DPRD II Halmahera Tengah Drs Abdul- rasyid Musa ketika dihubungi mengemukakan hal itu. Berda- sarkan hasil pemantauan Dewan baru-baru ini melaporkan, ma- salah yang menonjol adalah ter- jadinya pengrusakan lingkung- an oleh ribuan Penambang Emas Tanpa Izin (PETI). Di Buli saat ini diperkirakan sekitar 1.750 orang pendulang 85 persen berasal dari Sanger (Su- lawesi Utara), sisanya dari pen- duduk setempat," Kata Kades. Hasil dari Pendulang Emas itu dijual di Ternate dan Tobelo (Maluku Utara) dengan harga Rp 17.000 - Rp 18.000/kilogram bahkan ada pembeli yang da- tang langsung di lokasi. Tiga Kades di Buli masing- masing Kades Buli Karya, Buli Sarani dan Buli Asal, sudah ber- ulangkali melaporkan kegiatan pendulang emas itu kepada apa- rat keamanan dan Pemda Hal- mahera, namun tidak digubris. tugas keluar daerah (ke Ambon). Dari keterangan dari Kantor Bupati Halmahera Tengah me- nyebutkan. Kecamatan Maba memiliki dua lokasi tambang emas masing-masing di Desa Miaf dan lokasi Gau, namun se- Mereka (penambang-red) juga jauh ini belum ada investor yang Kepala Desa Buli Karya Ke- wajib setor kepada Camat Maba berminat untuk menggali poten- camatan Maba, Wahab Ahad ke- sebesar Rp 1.000/gram. Seharus- si tambang tersebut.(Ant) Kami pernah ke Lokasi Tam- bang yang jaraknya sekitar 20 Km dari Buli Ibukota Kecama- tan itu, ternyata ada pendulang yang mengantongi Surat Izin Pe- nambangan dari Pemerintah Kecamatan." katanya. Ada yang mensinyalir. keja- dian ini diakibatkan adanya ko- lusi antara perusak dengan apa- rat. Yakni berupa pungutan oleh aparat terhadap para pendulang emas. Menanggapi ini. Abdul- rasyid mengatakan. "kalau me- laksanakan pungutan secara res- mi. berarti keberadaan para Pen- dulang bukan liar," ungkapnya seusai mengunjungi wilayah itu belum lama ini. Palembang, BERITA Bupati Musi Rawas (Mura) Sumatera Selatan, H. Rajab Se- mendawai SH diusulkan ke pe- merintah pusat untuk dapat Penghargaan Satya Lencana Pembangunan, serta pengharga- an Bhakti Koperasi dan Pengu- saha Kecil. Demikan kata Ka- kanwil Depkop dan PPK Sum- sel, Drs. Nazar, AR. Soewarto yang dihubungi wartawan usai memberikan pe- ngarahan pada cara "Penyuluhan Hubungan Industrial Pancasila pada Expatriat" di Semarang. Sabtu, mengatakan. naker asing itu harus memahami dan me- ngerti bahwa yang dianut dalam sistim ketenagakerjaan di Indo- M REZA nesia adalah berdasar Pancasila. "Yang kita anut adalah sistim kondite yang berdasar nilai-nilai Pancasila, cara hubungan antar manusiapun harus berdasarkan pada tradisi atau budaya yang ada pada kita, sehingga perlu pe- mahamam yang sama bagi naker asing," ujar Soewarto. Dia mengakui, para naker asing yang datang ke Indonesia tika dihubungi di Ternate, Sabtu, nya berdasarkan keputusan Desa, membenarkan hal itu. Para pen- dana yang disetor ke Camat itu dulang emas liar, katanya, meng- merupakan hasil potensi yang ha- gali dan menebang pohoh-po- rus diterima ketiga desa tersebut. hon yang tumbuh di sekitar lo- kasi sehingga terlihat tanahnya gundul dan kondisinya cukup memprihatinkan. Tindakan itu akhir-akhir ini menimbulkan kerusakan lahan dan diduga telah terjadi pence- maran di beberapa sungai yang berdekatan dengan lokasi tersebut. Bupati Mura Diusulkan Dapat Satya Lencana Pembangunan Yang pertama adalah Konferensi di "Komite 24" PBB mengenai ma- salah dekolonisasi yang berlangsung 16-17 Juni 1997, sedangkan yang ke- dua adalah pertemuan "tripartit" (se- gitiga) putaran ke-10 mengenai Tim Dalam posisi seperti itu. sesuai aturan main yang ada. kata Policarpo. pihak Portugal juga punya wewenang untuk menunjuk wakilnya. yang "Jadi, meski orang seperti Horta hadir di tim antara Pemerintah Indonesia dan biasa disebut "petitioner" (pengaju konferensi itu, ia akan berhadapan dengan wakil Portugal dengan ditengahi Sekjen PBB yang berlangsung di kota yang sama pada 19-20 Juni 1997. petisi) karena masih dianggap pe- nguasa administratif. dari Timtim yang jelas mengetahui kondisi sebenarnya daerah ini karena mereka tinggal di lah yang sebenarnya tentang kondisi di provinsi termuda Indonesi itu. "Jadi, meski orang seperti Horta hadir di konferensi itu, ia akan berha- dapan dengan wakil dari Timtim yang jelas mengetahui kondisi sebe- narnya daerah ini karena mereka tinggal di sana," katanya. Seperti dinyatakan oleh aktivis "Tempat penyelenggaraan se- Nazar mengatakan di Palem- lain diusulkan Kabupaten Mura Wagub Sumsel menilai, Kabu- bang, Sabtu, usul Kakanwil Ko- juga Kabupaten Ogan Komering paten Mura sangat tepat menjadi perasi dan PPK. Kakanwil De- Ulu. mengingat Bupati daerah tuan rumah penyelenggara peri- partemen Pertanian dan Kakan tersebut juga diusulkan menda- ngatan Hari Pertasikencana, ka- wil BKKBN Sumsel tersebut bila pat penghargaan Bhakti Kopera- rena melalui event ini sekaligus dikabulkan pemerintah akan si. Bhakti Pertanian dan peng- dapat memanfaatkan jasa trans- diserahkan bertepatan dengan hargaan Bhakti Keluarga Beren- portasi udara sekaligus mem- puncak acara peringatan Hari cana, yang juga dinilai berhasil promosikan Pesawat "Serinting Pertasikencana X tingkat Pro- meningkatkan pembangunan Sakti" milik Pemda. (Ant) Naker Asing Perlu Penjelasan HIP Semarang, BERITA itu silih bergantian, artinya ban- Indonesia dibahas DPR dan Dirjen Binawas Departemen vak yang datang kemudian pergi nanti tergantung pada lembaga Tenaga Kerja. Soewarto mengata- legislatif itu. karena sampai kini kan. tenaga kerja (naker) asing yang masih dalam pemabahasan. bekerja di Indonesia harus diberi penjelasan tentang Hubungan In- dustrial Pancasila (III) sehingga jangan sampai terjadi kesalahpa- haman persepsi yang dapat me- nimbulkan kasus yang tidak perlu. lagi.sehingga belum terdeteksi oleh Depnaker. Namun paling ti- dak Depnaker bekerjasama deng- an Apindo dan SPSI sering mel- akukan kegiatan penyuluhan. Dengan adanya kerjasama ini. menurut dia, diharapkan para na- ker asing itu bisa memahami kon- disi dan situasi kerja di Indonesia yang berbeda dengan cara-cara kerja di negara asal mereka. "Sehubungan dengan itu, di- harapkan agar Pemda dan Apa- rat Keamanan di Propinsi Malu- ku khususnya Pemda Halteng untuk mengambil langkah-lang- kah penertiban dan pengendali- an kerusakan lahan yang seka- rang terjadi dapat dikurangi. "Memang untuk memahami 100 persen agak sulit karena mereka datang secara bergantian sehingga butuh waktu yang la- ma." katanya. Menyeimbangkan Informasi soal Timtim di "Komite 24" PBB Jakarta, BERITA sih "bermasalah", delegasi tiga tahun terakhir ini. Dua even, internasional yang Menurut cendekiawan muda Tim- membahas soal Timor Timur. pekan tim. Domingos M. Policarpo dos Reis. lalu secara hampir bersamaan dise- lenggarakan di New York. Amerika Serikat (AS). SE- yang sudah dua kali mewakili Indonesia pada konferensi tersebut. selain Timtim. wilayah lain yang juga dibahas diantaranya adalah Gibraltar. Malvinas dan Guam. Kehadiran pertama dimulai pada 1995 dengan satu wakil yakni salah satu cendekiawan terkemuka Tim- tim. Domingos M.D. Soares. SII. MS. Pada 1996. dikirim dua wakil asal Timtim yakni Domingos M Policarpo dos Reis, dan Marchal de Almeida. Sedangkan pada 1997, delegasi In- sana." donesia terdiri atas lima orang yakni "East Timor Action Network" (ETAN) Drs. Florentino C Sarmento -pegiat di New York, John M. Miller, gem- Para pengaju petisi diberi kesem- LSM dari Yayasan "Etadep". Simao bong anti-integrasi Jose Ramos Horta patan berbicara di komite itu, kemu- Assuncao-mewakili Pemerintah untuk pertama kalinya akan hadir pa- dian dibuat rumusan yang diberikan Daerah (Pemda) Timtim. Ny. Natercia da konferensi di Komite 24 PBB itu. kepada Ketua Komite 24 PBB. Diha- Osorio Soares mewakili kalangan wa- rapkan hasilnya dapat membantu nita. Octavio Soares, mahasiswa UGM nesia mampu menghadapi serangan Menurut Salvador, delegasi Indo- proses penyelesaian masalah Timtim. Yogyakarta, mewakili generasi muda. Horta. Serangan Horta "dimentah- ka sendiri. Baru tiga kali dan Domingos M Policarpo dos Reis, kan" oleh kesaksian kuat dari penga- Menurut anggota DPR-RI, Salvador SE dari kalangan cendekiawan. Januario Ximenes, pada konferensi ju petisi asal Timtim dari Indonesia dekolonisasi di Komite 24 PBB itu. In- tim itu, kata Salvador. jelas akan ba- sebenarnya. Kehadiran kelima wakil asal Tim- melalui penyajian fakta-fakta yang donesia baru intensif mengirimkan nyak membantu menjernihkan masa- Pimpinan delegasi Indonesia pada Ketiga Kades itu mengakui, tidak bisa berbuat banyak kare- na sudah berulangkali dilapor- kan ke pihak yang berwajib, na- mun belum juga ditanggapi. Dia menambahkan, Indone- sia memang tidak membatasi masuknya naker asing, karena tenaga kerja Indonesia juga di- beri kebebasan dan keringanan untuk bekerja di luar negeri. Bupati Halmahera Tengah Drs. Bahar Andili belum berhasil dikonfirmasikan karena ia ber- pertemuan itu. Dr RM Marty M Na- talegawa menegaskan penolakan ter- hadap tuduhan keliru yang dibuat Duta Besar Portugal di PBB. Fer- nando Neves. Sementara itu, pegiat LSM Yaya- san Etadep Dili yang aktif bergerak di bidang pembangunan pedesaan, me- nyatakan kesedihan dan kemara- hannya karena Timtim dijadikan ko- ang untuk menggolkan agenda mere- moditi bersama oleh sekelompok or- Kehadiran wakil Timtim asal In- donesia dalam forum, menurut Do- mingos M Policarpo dos Reis, tidak lain adalah untuk menyeimbangkan informasi, karena selama ini kecen- derungan informasi yang ada selalu sepihak dan merugikan Indonesia. Dalam pertemuan tersebut Natale- gawa mengatakan, soal dekolonisasi Timtim harus dilihat dalam konteks "Menyadari bahwa di forum itu sejarah. Sejak perubahan pemerinta- perlu ada perimbangan informasi. han di Portugal terjadi pada 1974. maka kita perlu datang ke pertemuan Indonesia secara aktif mendukung itu untuk menjelaskan masalah yang proses dekolonisasi Timtim. sebenarnya di daerah ini," katanya. "Sebagai aktivis LSM di level 'grass root', kami ingin menegaskan bahwa informasi tentang Timtim se lama ini benar-benar hanya dari satu sisi," katanya. vinsi Sumsel yang akan diada- ketiga bidang tersebut," katanya. kan di Kabupaten Mura, 3 Juli. Namun pertimbangan Pemda Kadin: Deregulasi agar Lebih la menjelaskannya, peringa- tingkat 1 Sumsel melalui Wakil Gu Ditekankan pada Kemudahan Izin I tan Hari Pertasikencana tingkat Provinsi Sumsel sengaja menda- hului tingkat nasional yang di- jadwalkan akan berlangsung di Jakarta 12 Juli karena pertim- bangan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di daerah itu. bernurnya, HM Arub SH bahwa Kabupaten OKU empat tahun lalu pernah menjadi tuan rumah tem- pat menyelenggaraan peringatan Hari Pertasikencana, maka di pilih Kabupaten Mura yang belum mendapat giliran menjadi tuan rumah, kata Nazar menjelaskan. Dan integrasi Timtim dengan RI Dengan demikian "sesuatu hal adalah proses dekolonisasi yang di- yang tidak benar, kemudian dianggap pilih, setelah Portugal meninggalkan menjadi benar" karena komposisi wilayah bekas jajahannya itu tanpa suara di forum tidak seimbang dapat tanggungjawab dan meninggalkan dihindari dengan menyeimbangkan- perang saudara, tutur Natalegawa. nya, tutur Policarpo. Usai Pemilu, Suhu Politik Panas Kupang, BERITA Meskipun Pemilu telah ber- lalu, namun suhu politik masih terus panas sampai Sidang Umum MPR 1998, sehingga per- lu diwaspadai, karena bisa saja disusupi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pangdam IX Udayana Mayjen TNI A Rivai, mengemukakan hal itu di Kupang, Jum'at lalu. "Kecenderungan di bidang politik dari isu-isu yang mun- cul, walaupun Pemilu telah ber- lalu, diperkirakan suhu politik semakin meningkat hingga Sidang Umum MPR 1998," kata Pangdam IX Udayana dalam amanatnya pada upacara serah terima jabatan Danrem 161 Wi- rasakti Kupang dari Kol Inf. Tonny A. Rompis kepada Kol Inf. Bambang Soemardji. Apa yang disampaikan Policarpo juga dibenarkan Salvador Januario Ximenes, dengan menyatakan bahwa penyeimbangan informasi itu pen- ting, karena selama ini wakil anti-in- forum itu. tegrasi justru banyak mendominasi di Dengan memaparkan kondisi riil Timtim secara aktif, diharapkan di Komisi 24 PBB akan semakin banyak informasi yang lebih obyektif tentang provinsi ke-27 di Indonesia itu, tutur- nya.(Ant) Pangdam mengatakan. ok- num-oknum yang tidak ber- tanggung jawab selalu berupaya memanfaatkan dan menungga- ngi setiap kerawanan sosial. de- ngan maksud untuk memojok- kan pemerintah. Guna mengatasi situasi terse- but. kata Mayjen Rivai, diperlu- kan kerjasama antara ABRI. instansi pemerintah lainnya dan masyarakat. Sementara itu. Menko Prodis Hartarto yang dalam sambutan- "Pada dasarnya pemerintah ti- nya pada peresmian kantor Ka dak memberikan kriteria khusus din itu menyatakan bahwa penie- terhadap naker asing dan pemerin- rintah akan melakukan deregulai lah tidak melarang masuknya naker bulan Juli mendatang. enggan asing. Namun. kalau memang memberi komentar lebih lanjut. naker asing yang bekerja di sini ter- nyata tidak punya ijin. ya jelas akan ditindak dengan tegas", katanya. Jakarta, BERITA Ketua Umum Kadin Indone- sia Aburizal (Ical) Bakrie mene- gaskan dunia usaha mengharap- kan deregulasi mendatang lebih ditekankan pada upaya mem- permudah perizinan dan pe- mangkasan pungutan. "Kami mengharapkan peri- zinan lebih dipermudah dan pu- ngutan dipangkas karena iklim usaha di Indonesia masih dibe- bani ekonomi biaya tinggi." kata Ical usai peresmian Gedung Me- nara Kadin Indonesia oleh Men- ko Prodis Hartarto di Jakarta. Minggu. Hadir dalam serah terima ja- batan Komandan Korem 161 WS Kupang itu. Gubernur NTT, Pangdam juga minta kepada Mayjen TNI (Purn) Herman Mu- semua jajaran ABRI di wilayah sakabe, Ketua DPRD I NTT. Jan Nusa Tenggara yang meliputi Jos Botha, serta Bupati Kupang. Bali, NTB, NTT dan Timor Ti- Kol Inf. Paul Lawa Rihi. (Ant) Dengan kemudahan. kata- nya, produk nasional akan me- miliki daya saing lebih baik lagi di pasar domestik dan pasar in- ternasional. mur, untuk meningkatkan ke- mampuan dalam menangkap si- nyal permasalahan sosial politik dh wilayah itu dengan segala di- namikanya. Sementara itu kepala Imigrasi Jawa Tengah. Trijono yang dihu- bungi pada acara itu juga menga- takan. tindakan terhadap naker Dengan peresmian Gedung Ditanya mengenai neraca asing yang melakukan penya- perdagangan non-migas Indone- yang investasinya mencapai 60 lahgunaan ijin kerja masih bersi- sia yang defisit untuk periode juta dolar AS ini, Kadin Indone- fat pembinaan, yaitu dipulangkan Mei 1996-April 1997, Menko sia memiliki kantor tetap. Me- ke negaranya untuk melengkapi Prodis menjawab bahwa me- nurut Ical, Kadin Indonesia me- persyaratan yang diperlukan. mang neraca perdagangan non- lalui PT Menara kadin Indone- Dia mengatakan, kebanyakan migas Indonesia tidak selalu sia membeli 11 lantai dari PT pelanggaran yang dilakukan naker surplus. Kalindo Deka Griya sebagai asing di Jawa Tengah adalah terjadi- Namun dengan memasukkan pemilik gedung dengan nilai 20 "Yang penting justru kriteria- nya jabatan-jabatan rangkap yang migas, katanya, neraca perdaga miliar dolar.(Ant) kriteria naker asing yang boleh sebenarnya tidak diperkenankan, masuk ke sini perlu dipertegas," misalnya ijinnya adalah sebagai katanya menegaskan. konsultan tetapi dalam prakteknya Dikatakan. kriteria naker juga memegang jabatan keuangan asing yang boleh masuk ke atau jabatan lain.(Ant) misalnya ijinnya adalah sebagai Guru di Sumbar tak Gairah "Selanjutnya dalam mena- ngani dan menyelesaikan setiap permasalahan, hendaknya dila- kukan dengan hati-hati, arif dan bijaksana, dengan selalu mengu- tamakan yang terbaik untuk rakyat," kata Pangdam Udayana. Danrem 161 WS yang baru, Kol Inf. Bambang Soemardji di- minta untuk segera mengenali wajah Nusa Tenggara Timur de- ngan segala potensi dan kerawa- nannya, agar dapat menciptakan kondisi yang baik bagi sukses- nya pembangunan di daerah itu. Bambang Soemardji adalah lulusan AMN tahun 1962, yang sebelumnya menjabat Koman- dan Resimen Candradimuka Akademi Militer dari tahun 1994-1997. Juga pernah menja- bat Kasrem 143/Garuda Hitam di Lampung. Sementara pejabat lama Kol Inf. Tonny A. Rompis, saat ini sedang mengikuti pendidikan di Lemhanas. Padang, BERITA Banyak guru yang diperban- tukan Depdikbud pada berbagai Lembaga Pendidikan Islam ting- kat Madrasah dan Tsanawiyah di Sumatera Barat kurang memi- liki gairah mengajar di sekolah Islam itu. ngan Indonesia secara keselu- ruhan selalu surplus. Dalam sambutannya pada peresmian gedung Kadin Indo- nesia, Hartarto mengatakan du- nia usaha Indonesia harus terus melakukan konsolidasi untuk membentuk satu kekuatan besar dalam menghadapi berlakunya perdagangan bebas di kawasan ASEAN (AFTA) tahun 2003. Untuk itu, katanya. Kadin În- donesia sebagai wadah dunia usaha nasional diharapkan mampu menampung segala as- pirasi asosiasi. koperasi. pengu- saha kecil. menengah dan pe ngusaha besar. Guna menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan eko- nomi raksasa dunia selain Jo- pang. AS. India. Cina, dan Jer- man pada tahun 2018, kata Har- tarto. pemerintah terus berupa- ya mempertahankan laju per- tumbuhan ekonomi 7-8 persen per tahun. Selain itu, upaya pemerataan pembangunan juga dilaksana- "Lebih baik kita tunggu pen- kan dengan peningkatan pro- jelasan dari Menko Ekku Was- gram kesejahteraan keluarga bang Saleh Affiff selaku ketua melalui penghapusan kemis- tim deregulasi. sehingga infor- kinan, pengembangan usaha ke- masinya tidak sepotong-sepo- cil dan menengah, dan pemba- tong," kata Hartarto. ngunan di luar Jawa dan Bali. Mengajar di Madrasah di Madrasah kurang memiliki gairah mengajar karena hono- rarium kelebihan jam mengajar pada guru Madrasah tidak sama besar dengan di SMP maupun SMU dan SMK. "Hal ini disebabkan karena kondisi keuangan Madrasah ba- nyak yang masih lemah karena para siswa yang belajar di Ma- drasah pada umumnya juga ber- ekonomi lemah," kata Darman "Mereka sering menciptakan masalah dengan harapan per- mohonan pindahnya dari Ma- drasah bisa cepat ditanggapi." kata Kabag Sekretariat Kanwil Harun. Depag Sumbar Drs Darman Ha- la mengatakan kalau para run seperti dilaporkan warta- guru tidak memberikan pelajar- wan ANTARA dari Padang. an eksakta kepada siswa Madra- Minggu. sah, maka nasib siswa Madrasah Menurut Harun, jumlah guru sangat mengkhawatirkan. Depdikbud yang diperbantukan Sebenarnya, menurut Dar- di jajaran Departemen Agama man Harun, para siswa Madra- mencapai 200 orang untuk sah meninginkan para guru bi- memberikan pelajaran eksakta dang eksakta (Kimia, Fisika dan kepada siswa Madrasah. Matematika) yang mengajar di Para guru yang diperbantu- Madrasah berasal dari tamatan kan itu, menurut Darman Ha- IKIP yang sengaja diangkat Dep- run, berpendapat bahwa kalau dikbud untuk guru di Madrasah tetap mengajar di Madrasah ka- sehingga dapat memberikan pe- rirnya bisa terhambat karena ti- lajaran secara lebih sempurna. dak mungin mereka bisa menja- Menurut dia, permasalahan di Kepala Madrasah dan untuk ini perlu dicarikan jalan keluar- menjadi kepala sekolah SMP nya melalui kerjasama yang SMU dan SMK pun kecil ke konstruktif antara Depdikbud mungkinannya karena jauh dari dengan Depag sehingga kedua Departemen dapat menyamakan pemantauan Depdikbud. visi dan persepsi dalam menga- jukan pendidikan di tingkat Ma- Menurut dia, persoalan lain yang menyebabkan para guru Depdikbud yang diperbantukan drasah.(Ant)