Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Berita Yudha ABRI Akan Antisipasi Setiap Gangguan Sidang Umum Istilah "Inkonstitusional" Gus Dur Harus Dijelaskan Jakarta, BY Ketua F-ABRI DPR Hari Sabamo menyarankan agar masyarakat tidak perlu khawatir dalam menghadapi Sidang Umum MPR 1998 mendatang. Karena berbagai kemungkinan buruk akan diantisipasi aparat keamanan dan pemerintah, termasuk dugaan adanya langkah- langkah inkonstitusional. Demikian dikatakan Hari Sa- barno di Gedung MPR Jakarta, Selasa (7/10), menjawab perta- nyaan wartawan soal langkah- langkan inkonstitusional dalam SU MPR 1998 yang dikemuka- kan Gus Dur Pendapat senada disampaikan penasehat F-PDI dan Wakil Ketua DPR/MPR RI Hj Fatimah Achmad. Dalam pandangannya, mak- sa-memaksa sulit ditebak akan mengemuka karena di luar bu- daya politik di Indonesia. Justru budaya politik itu, lanjutnya, Gus Dur -demikian Ketua adalah budaya kebersamaan PBNU KH Abdurrahman Wahid dan kekeluargaan. Sehingga disapa- dikantornya Senin (6/ yang akan terjadi di SU MPR 10) menandaskan, pihaknya akan menghentikan langkah langkah inkonstitusional dengan kekuatan massa sekalipun jika ada yang mencoba melakukan tindakan inkonstitusional dalam SU MPR 1998. Ia menyebutkan contoh tindakan itu, seperti men- cemarkan nama baik pimpinan negara, membuat berbagai keru- suhan, konspirasi politik atau memaksakan kehendak. nanti merupakan sinergi logika kebenaran (politik) dengan ke- serasian emosional. "Saya pikir istilah paksa me- maksa itu tidak masuk dalam budaya politik kita, karena bu- daya kita ini budaya kebersa- maan, kekeluargaan. Sehingga bagaimana kita mensinergikan antara logika kebenaran itu de- ngan keserasian-keserasian se- cara emosional kekeluargaan. Itu harus ada take and gave," tegasnya. Menurut Hari, soal kemung- kinan adanya pihak yang akan memaksakan kehendaknya de- Lebih jauh Hari Sabarno me ngan jalan black mail (pemera- minta, agar wakil rakyat di DPR san) dalam SU MPR mendatang, tidak berpikir kecuali pada a- ia mengatakan, "jangan langsung genda-agenda pembangunan soal paksa memaksa. Karena me- bangsa. Menurutnya soal men- kanisme SU MPR sudah jelas cermati ada atau tiadanya gera- aturannya untuk membahas kan-gerakan inkonstitusional GBHN, rantap-rantap dan pemi- diserahkan kepada lembaga/in- lihan Presiden dan Wapresnya. stansi yang berwenang. Selain Mekanisme musyawarah untuk itu istilah "inskostitusional" mufakat sudah dilakukan saat pun harus dijelaskan, dimana memutuskan unsur pimpinan letak keberadaanya. DPR/MPR kemarin," ujarnya. Dikataknnya, jika permufa- katan itu tidak bisa dicapai de- ngan baik dan bila terpaksa ha- rus lewat pengambilan suara, kata mantan Assospol Kassos- pol, dengan model satu orang mengeluarkan satu suara itu コリーオー deist terpaksa dilakukan. "Kalau su- dah seperti itu unsur individu mengedepan, namun itu tidak analog dengan jumlah anggota fraksi," katanya. 11- "Untuk mencermati apakah ada gerakan-gerakan atau tin- dakan inkonstitusional itu beri- kanlah pada lembaga atau in- stansi yang berwenang. Tapi, apa yang disebut gerakan atau kelompok inkonstitusional itu pun harus jelas dulu. Perlu dita- INTERUPSI !!! Akreditasi Di Kanwil Depag Kalteng Masih Darurat | | PALANGKARAYA-Peningkatan status (akreditasi) untuk semua sektor di lingkungan Kanwil Departemen Agama (Depag) Kaliman- tan Tengah sampai saat ini terkesan dipaksakan dan dalam kondisi darurat. "Seperti dinegerikannya sejumlah madrasah di daerah ini, pa- dahal seharusnya belum tengah tahunan Kanwil Depag Kalteng yang berlangsung di Pa- langka Raya. 1 Seharusnya syarat utama akreditasi yaitu faktor kualitas atau Imutu yang menjadi penilaian utama, bukan tuntutan dan target. Menyingung masalah pencapaian program kerja Kanwil Depag Kalteng 1997/98, dia menjelaskan, sampai semester I program kerja yang sudah direalisasikan sebesar 66,50 persen. | Namun, pada stuktural, diakuinya, Kanwil Depag Kalteng hingga kini belum memiliki Bimas Budha. nyakan apa yang dimaksud in- konstitusional itu, dalam kon- teks apa, apakah dalam konteks organisasinya, strukturnya, atau dalam konteks prosedur me- nyampaikan aspirasinya. Atau bahkan hanya dalam konteks kultural saja," kata Hari. Sementara itu, Hj Fatimah Achmad meyakini bahwa pak- sa-memaksa tidak termasuk da- lam budaya dan kepribadian bangsa. Menurutnya, jalur yang inskonstitusionil akan dapat di- prediksi dan diantisipasi seperti pernah diungkapkan Pangab Feisal Tanjung. "Saya kira ungkapan Pangab itulah yang harus kita pegang karena dia yang punya intelijen yang cukup lengkap", ujar Fati- mah. Bahkan, dia balik meminta agar wartawan bertanya dengan Gus Dur, justru perlu diperta- nyakan apa maksud Gus Dur. DPRD NTT Merasa Dilecehkan Pemda Dalam Antar-pulau Cendana Bandar Lampung, BY mengingat peningkatan mutu di semua sektor instansi ini sangat penting, terlebih menghadapi era globalisasi," kata Kepala Kanwil Depag Kalteng, Drs. H. Abdul Chaer, di Palangka Raya, Selasa. Dia mencontohkan, akreditasi yang dipaksakan itu seperti yang dilakukan terhadap sejumlah madrasah. "Keadaan darurat seperti ini jangan sampai berlangsung lama, resmi Penjabat (caretaker) Gu- Mendagri Yogie SM melantik | bernur Lampung yang juga Dir- jen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) Dep- dagri, Drs. Oman Sachroni sete- | lah Gubernur Poedjono Pra- nyoto sesuai peraturan harus melepaskan jabatan karena menjadi pimpinan MPR-RI. KUPANG-DPRD NTT merasa dilecehkan Pemda setempat dalam pengantar-pulauan kayu cendana dalam bentuk gelondongan ka- rena tidak "duduk bersama lagi dalam membicarakan masalah tersebut. Ketika ditanya, pihak mana saja yang akan melakukan pak- sa-memaksa itu? "Saya yakin ABRI sudah siap mengatasi, ter- masuk kasus unjuk rasa yang ingin gagalkan SU." Berkaitan dengan dugaan Gus Dur itu, Fatimah justru ba- nyak meminta agar Gus Dur kembali menjelaskan kelompok dan pihak mana yang melaku- kan tindakan konstitusioanl itu. Menurutnya, tidak akan ada yang berani memaksa Pak Harto tanpa jalur konstitusi, karena Kepala Negara memang sangat konstutusional. "Kami merasa seperti dilecehkan oleh eksekutif, karena masa- lah pengantar-pulauan kayu cendana dalam bentuk gelondongan ini seharusnya dibicarakan secara bersama-sama antara eksekutif dan legislatif," kata Ketua F-PDI DPRD NTT Drs Simon Hayon di Kupang, Selasa. T Deppen Selenggarakan Sayembara Watanabe Pada Sidang Paripurna DPRD Lampung yang dipimpin Ketua- nya, Kariyotomo, Selasa, Men- dagri Yogie SM, seusai melantik dan menyaksikan serah terima Gubernur Lampung itu, menyata- kan Poedjono Pranyoto, sebagai Wakil Ketua MPR periode 1997- 2002, berdasarkan UU tidak boleh merangkap jabatan Gubernur "Meskipun masih ada bebe- rapa bulan lagi bagi Sdr. Poe- djono Pranyoto untuk menyele- saikan jabatannya sebagai Gu- bernur Lampung, dengan sangat berat hati penyerahan jabatan Sayembara diikuti Kelompok Pendengar, Pembaca dan Pirsa- Gubernur harus dilaksanakan," Iwan (Kelompencapir) umum dan Kelompencapir pelajar, Kadar- | ujar Yogie. kum, karang taruna, pelajar dan mahasiswa. JAKARTA--Departemen Penerangan menyelenggarakan sayembara bertema wawasan nusantara, ketahanan nasional dan bela negara (Watanabe) sebagai salah satu upaya memasyara- katkan dan menyukseskan Sidang Umum MPR 1998. Dirjen Penerangan Umum (Penum) Deppen Soedarjanto di Jakarta, Selasa, mengatakan, sayembara dimaksudkan untuk ma- kin memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa menghadapi sidang umum tersebut. | 1 Pada Agustus 1997, sebanyak 90 ribu formulir sayembara di- Isebar kepada masyarakat khususnya kelompok-kelompok infor- masi melalui Kanwil Deppen se-Indonesia yang berisi pertanyaan mengenai berbagai aspek Watanabe. "Sekitar 7.000 formulir telah diisi dan diterima kembali oleh panitia di Deppen Jakarta, kamia masih menunggu pengiriman formulir dari daerah-daerah hingga batas akhir 24 Oktober 1997," katanya. la mengatakan, pemenang ditentukan berdasarkan jawaban yang benar dan memenuhi persyaratan dan pengumuman peme-| nang sayembara dilakukan melalui tayangan di TVRI pada 26 Ok- tober 1997. "Tidak akan ada yang berani memaksa Pak Harto. Dia itu sangat konstitusional. Makanya, tanya Gus Dur apa maksudnya inkonstitusional. Gus Dur harus berani buka-bukaan, apa mak- sudnya. Inkonstitusional itu kan konotasinya memberontak, saya kira tidak ada pemberontakan. Saya kira yakin ABRI bisa me- ngamankan itu, karena ABRI juga sudah mensinyalir hal-hal yang bersifat begitu, tetapi tidak sampai pada hal yang inkonsti- tusional. Tidak mungkin," jelas Fatimah. (aji/ken/tin) | 1 Masalah pengantar-pulauan kayu cendana dalam bentuk ge- londongan dan tatalan ini sudah dilarang oleh Pemda NTT karena tidak memberikan nilai tambah bagi daerahnya sendiri. Karena itu, Gubernur NTT menempuh kebijakan baru-setelah | mendapat persetujuan legislatif-agar semua kayu cendana yang keluar dari NTT harus dalam bentuk barang jadi: 1 Tetapi dalam kenyataannya, para pengusaha dan pengrajin cen- | dana di NTT kalah bersaing dengan pengrajin dari daerah lain seper- ti Bali dalam membuat barang-barang ukiran dari cendana. | "Produksi kita masih sangat memprihatinkan sehingga ditem- puh suatu kebijakan baru agar pengantar-pulauan kayu cendana dari NTT masih boleh dalam bentuk gelondongan," kata Kepala Biro Ekonomi Setwilda NTT Drs Simon Petrus Mella. "Drs. H. Oman Sachroni yang sampai saat ini menjabat Dirjen PUOD Depdagri, dianggap pa- | ling tepat untuk melanjutkan ke- pemimpinan Sdr. Poedjono Pra- nyoto," kata Yogie lagi. Oman Sachroni mendapat- kan tugas sebagai Penjabat (care- taker) Gubernur Lampung un- tuk menuntaskan masa bakti Poedjono Pranyoto. Namun Mendagri mengha- rapkan, walaupun hanya penja- bat, dia diyakini mampu melak- sanakan tugas dengan sungguh- KEN Gubernur Harus Berpikir Global Untuk Hadapi Abad 21 Mendagri Lantik Penjabat Gubernur Lampung PAKAR Politik dan Hukum Ketatanegaraan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan tidak mung- kin ada 'konspirasi pejabat' yang mampu men- jadi kelompok penekan bagi Presiden Soeharto. "Saya kira tidak ada. Oleh karena sistim kita itu tekanannya terletak pada fraksi," katanya ke pada BY menanggapi pendapat Gus Dur seusai membawakan makalah dalam Seminar Me- nyingkap Masalah Semakin Menguatnya Ke- kuasaan Eksekutif di Universitas Pakuan Bo- gor, Selasa (7/10). Yusril Ihza Mahendra "Saya kira tidak...." Ditegaskannya, persoalan ini bagi BP-7 sudah jelas, yaitu se- muanya terserah kepada MPR, sebagai wakil rakyat yang nanti- nya akan menentukan siapa yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden. "Persoalan siapa Presiden YITNO KONSTITUSIONAL-Di Gedung MPR RI Senayan Jakarta inilah para wakil rakyat akan melaksanakan SU MPR 1998. atau siapa Wapres, BP-7 tahu ba- Mereka akan melaksanakannya dengan cara konstitusional sesuai dengan UUD 1945. gaimana prosedur mekanisme- nya. Sudah jelas. Tetapi buat pers hal itu penting, sebab setiap lima tahun mudah-mudahan or- ang lupa dan ini diangkat lagi," ujar Alwi Dahlan. "Itu merupakan hal yang mustahil. Karena Presiden tentu akan memilih wakil atau pem- bantu-pembantunya, orang-orang yang ia per- cayai dan bisa diajak bekerjasama," tutur Ang- gota MPR RI yang baru dilantik itu. Berbicara seputar figur kepemimpinan Pak Harto yang banyak berjasa bagi bangsa dan ne- gara, tokoh yang karena kewibawaannya bisa menjadi perekat agar tidak muncul friksi/kon- flik antar pejabat atau sebagai tokoh yang bisa meredam gangguan stabilitas serta konstelasi Dikatakan Yusril, pressure (tekanan) itu sela- politik, Yusril menyatakan sependapat. Ia me- lu ada dan dimana pun. Termasuk public opini ngatakan, "Oleh karena itu maka ada rencana yang dikemukakan Gus Dur adalah satu bentuk untuk menghidupkan kembali Tap MPR nomor pressure. Tapi pressure itu tidak akan menga- VI tahun 1988." (sul) Dikemukakan Gus Dur antara lain, kecende- rungan adanya gejala konspirasi-konspirasi di kalangan elit politik yang akan mendesak dan berupaya menekan presiden dengan mencipta- kan suatu keadaan yang fait accompli untuk menggoalkan figur jagonya untuk menjadi Wakil Presiden (Wapres). M. REZA lahkan satu pusat politik yang memang diyaki- ni oleh mereka yang mengambil keputusan. Sekiranya Pak Harto bersedia untuk dipilih kembali, lanjut Yusril, dan memegang tampuk pemerintahan selama lima tahun mendatang, konspirasi pejabat yang akan memberi tekanan pada presiden akan sia-sia. sasm Diingatkan, calon Gubernur nanti, selain memang figur yang dikehendaki masyarakat juga ada- lah seorang yang berpandangan global dalam membangun dae- rahnya, mengingat kita memasuki abad ke-21 sehingga memerlukan pimpinan daerah yang mampu membangkitkan kekuatan masya- rakat yang dibinanya. H Muchsin Bafadal JANGAN percaya kalau ada yang bilang bahwa Pemda NTT, melalui Asisten I dan Sekwilda NTT atas nama para wakil rakyat telah "Meski pun saya be- Gubernur mengeluarkan rekomendasi kepada sejumlah pengu- lupa pada daerah pemi- kerja dan berkiprah le- saha di daerah ini untuk mengantar-pulaukan kayu cendana da- I lihannya. Buktinya Wa- bih banyak di Jakarta ta lam bentuk gelondongan.(ant) kil Sekjen Dewan Pim- pi saya tetap memantau Yogie SM Poedjono Pranyoto sungguh, apalagi ruang lingkup- sih seringnya dipermasalahkan nya tidak berbeda di bidang pe- apakah pimpinan daerah itu ha- merintahan, administrasi pem- rus asli warga daerah tersebut bangunan, dan pembinaan ke- atau bukan. masyarakatan. Tapi Penjabat Gubernur itu mempunyai tugas sangat pen- ting dan mendasar untuk me- nyelenggarakan pemilihan un- tuk jabatan Gubernur Kepala Daerah Lampung masa bakti 1998-2003, kata Mendagri. kebutuhan daerah "Bu- mi Gora" dari Jakarta. KEN "Bagi pemerintah sesuai de- ngan peraturan perundangan, siapa saja yang dikehendaki ma- syarakat daerah bersangkutan didasarkan atas suara para ang- gota DPRD-nya, dapat saja di- pertimbangkan," katanya. Serah terima jabatan Guber- nur Lampung dari Poedjono Pra- nyoto yang dua periode memim- pin Lampung sejak 1988 kepada Penjabat (caretaker) Dirjen PUOD, Drs. H. Oman Sachroni itu dilak- sanakan mendadak, mengingat pemberitahuan dari Depdagri se- suai perintah Presiden baru di- sampaikan Senin (6/10) lalu. WIL led DPRD Lampung sendiri me- nurut Ketua DPRD Kariyotomo dan Sekretaris; Eddy Sutrisno, MSc memang mulai menjaring calon Gubernur sejak Sabtu (4/ 10) telah mempersilahkan ma- syarakat mengajukan calonnya. Sampai saat ini yang disebut- sebut sebagai kandidat yang di- nilai mampu menjadi Gubernur Lampung antara lain Wagub Drs. H. Oemarsono, Sekwilda Drs. H. Nurdin Muhayat, Wagub Peme- Gubernur Poedjono Pranyoto rintahan dan Kesra Drs. H. Su- Putra Daerah yang dinilai sukses memimpin wardi Ramli dan sejumlah calon Mendagri megingatkan ma- Lampung beberapa waktu waktu dari kalangan militer (ant) M. REZA H. Oman Sachroni lalu juga menerima anugerah Mahaputera Utama dari Presi- den Soeharto. Pada tahap awal Sidang MPR- RI, Poedjono terpilih sebagai Wakil Ketua MPR dari Fraksi Utusan Daerah (FUD) sekaligus Ketua Badan Pekerja MPR. Alwi Dahlan Soal Sipil-ABRI Bukan Isu Lagi hal yang sama dan bisa menim- bulkan kejenuhan dan rutinitas sehingga tidak terpikir lagi un- tuk mengembangkan bidang pe kerjaannya. Jakarta, BY Kepala BP-7 Pusat Prof Dr Alwi Dahlan menegaskan, soal sipil-ABRI dalam konteks pe mimpin nasional merupakan persoalan yang sudah lewat, bu- kan isu yang harus dikembang- kan. "Bagi BP-7 pusat, soal itu adalah 'non isu', sebab sudah empat periode pemilu persoa- lannya ya itu itu saja," ujarnya di Jakarta, Selasa (7/10) seusai pelantikan sejumlah pejabat Eselon III termasuk Kabag Hu- mas dan Hukum BP-7 Pusat, dari Alwi Assegaf kepada Sri Suharto. Menurut Alwi Dahlan, perso- alan sipil-ABRI, termasuk soal calon Wakil Presiden, harus kembali dirujuk kepada UUD 1945. "Intinya, BP-7 Pusat meli- hat hal itu sesuai dengan arahan UUD 1945," ujarnya menjawab pernyataan pers soal maraknya usulan jumlah Wapres akhir- akhir ini. RABU, 8 OKTOBER 1997 = 10 M. REZA Alwi Dahlan kenegaraan tidak jadi masalah tetapi sekali lagi, ini hanya un- tuk kepentingan berita. Saat ditanya soal usulan agar Wapres yang diajukan di MPR jumlahnya lebih dari satu, Alwi Dahlan menegaskan, semuanya tergantung kepada MPR. "Kan ada mekanismenya, terserah mereka, kan," ujarnya. Jadi menurut UUD 1945 di mungkinkan adanya, usulan ca- lon Wapres lebih dari satu or- ang?, tanya wartawan. "Bisa sa- ja," ujar Alwi Dahlan. Sedangkan untuk jabatan e- selon II keatas yang ruang ling- kup pekerjaannya lebih luas ti- dak menimbulkan rutinitas ka rena selalu ada masalah masalah baru. "Jadi, jangan disamakan de ngan semua jabatan, tidak se mua jabatan akan seperti itu," kata Alwi Dahlan. Dijelaskannya, apabila kita terjebak pada suatu pekerjaan yang rutin dengan lingkup tidak luas, maka pada akhirnya, sekali kita merasa mampu mengerja- kan itu, selanjutnya tidak teliti lagi atau tidak peka terhadap permasalahan baru. Selanjutnya ketika ditanya kaitannya antara lamanya jaba- tan yang dijabat dengan peluang untuk melakukan korupsi, Alwi Dahlan menegaskan, korupsi itu tidak ada kaitannya dengan ma- salah rutinitas, karena kalau or- ang yang terbiasa korup itu di manapun dia ditempatkan, te tap korup. "Korupsi itu dalam banyak hal amat tergantung pada pelu- ang, apakah ada peluang di bi- dang pekerjaannya untuk ke- rupsi atau tidak," katanya. Rutinitas Sementara itu, dalam sambu- tannya, Alwi Dahlan menyebut- kan, bila jabatan tertentu terlalu lama dipegang seseorang, yang Kabag Humas dan Hukum demikian lama dijabat, bahaya- BP-7 Pusat pada kesempatan itu nya adalah menimbulkan rutini- diserahterimakan dari Alwi As- tas dan kejenuhan. Terlebih lagi segaf kepada Sri Suharto SH, di jabatan-jabatan Eselon III sedangkan Alwi Assegaf menja- Menurut dia, soal siapa calon dengan ruang lingkup pekerjaan bat jabatan baru sebagai Kepala wapres atau figur sipil-ABRI bila yang sempit atau tidak luas, dari Bagian Pengadaan Biro Perbeka- ditinjau dari pemahaman soal waktu ke waktu, menghadapi lan BP-7 Pusat. (ant) Disebutkan, saat ini terdapat 77 Pusat Studi Wanita (PSW) dan oleh staf MENUPW telah diidentifikasi dan diklasifikasi ke dalam tiga katagori, yaitu PSW Maju, PSW Sedang dan PSW Pemula, "Pembinaan me- reka kami percayakan kepada delapan pimpinan PSW Uni- versitas Koordinator," katanya. NJUK RASA ATAS DASAR MEN DAN MENUNTUT HAK Kami PEMBERDAYAAN-Para pekerja wanita masih terus mengupayakan hak-haknya dengan berbagai cara. Diperlukan kehendak yang kuat untuk memberdayakannya, termasuk secara kultural. (foto M. Reza). Inset: Menteri Negara UPW Mien Sugandhi. (foto: Aries) Mien Sugandhi: Peran Serta PSW Dalam Pembangunan Masih Lemah Semarang, BY berkeluarga maka perannya di kung penyusunan perencana- Menteri Negara Urusan Pe- luar keluarga harus dikurangi an pembangunan daerah, dise- ranan Wanita, Ny Hj Mien Su- atau bahkan dihilangkan sama diakan alokasi dana yang ta- gandhi menilai, peran serta Pu- sekali. hun depan akan ditingkatkan sat Studi Wanita (PSW) dalam jumlahnya. pembangunan masih lemah dan keberadaannya belum po- puler, sehingga perlu penanga- nan yang serius agar wanita dapat berperan lebih luas da- lam membangun negeri ini. Pernyataan Mien Sugandhi tersebut disampaikan ketika memberi pengarahan pada acara Rapat Kerja Pusat Studi Wanita (PSW) se-Indonesia di Semarang, Selasa, yang dise- lenggarakan oleh kantor Di samping itu, katanya, permasalahan mendasar yang Dia menambahkan, upaya selama ini dihadapi dalam upa- pengembangan dan peningka-, ya peningkatan wanita adalah tan peran PSW sangat tergan- terjadinya kesenjangan kedu- tung pada kualitas serta ke- dukan, peranan dan kemam- mampuan dari para pengelo- puan antara pria dengan wanita lanya, utamanya dalam memi- atau kesenjangan dalam berba- lih bidang-bidang pembangu- gai aspek yang sering disebut nan yang perlu diteliti dan di- dengan kesenjangan jender kaji, di samping juga harus di- perhatikan relevansi dengan rencana strategis yang telah di-d susu masing-masing Dati I. 13 Men UPW bekerjasama de- ngan Pemda tingkat I Jateng dan PSK Universitas Dipone- goro (Undip) Semarang. Dalam menyusun hasil pe- nelitian dan kajian, khususnya yang hendak disampaikan se- bagai bahan masukan kepada Pemda setempat, lanjut Mien Sugandhi, jangan terlalu ber- sifat ilmiah tetapi bersifat po- puler sehingga hasil penelitian PSW dapat dimengerti oleh ka- Mereka Yang Duduk Di Senayan (6) Kendati Saya Di Jakarta, Kondisi Daerah Tetap Saya Pantau satuan pinan Pusat Partai Per- kondisi daerah. Dan itu perti Gubernur dan in- NTB hingga sampai ke jak 1992, ia dipercaya Kiai yang disegani di Lombok dengan kepada- dan iklim yang kurang Pembangunan bisa saya dapat dengan stansi terkait," ujar ayah jenjang nasional. fraksinya menjadi Wakil Bumi Gora karena wiba- tan penduduk tinggi me- ramah harus dicarikan, (DPP PPP) H Muchsin membaca koran daerah 9 orang anak ini. Sebagai wakil rakyat, Ketua Komisi VI DPR RI. wa dan kharismanya ter- munculkan kendala ter- solusi bagi perikehi- Bafadal SH. Tokoh yang seperti Nusa Tenggara Tokoh Muhammadi- dia pernah duduk di Di akhir masa bakti 1992- sebut menilai terobosan sendiri berupa minim- dupan masyarakatnya. sejak 1992 merupakan Post dan Bali Post," kata yah NTB tersebut mena- DPRD Tingkat II Lombok 1997 inilah, komisi yang pembangunan yang dila- nya penampungan tena- Terhadap kader PPP satu-satunya wakil rak- pria kelahiran Sumbawa paki perjalanan politik- Timur (1971-1977) dan membidangi masalah in- kukan Pemda NTB cu- ga kerja lokal. "Perlu pe- di NTB, mantan Ketua yat dari daerah pemili- 22 September 1940 itu. nya melalui kehidupan Wakil Ketua DPRD Tk II dustri, perdagangan, dan kup bagus. "Mereka ter- mikiran dari Pemda un- Majelis Hikmah Muham- han Nusa Tenggara Ba- Pemantauan lewat organisasi sebagai man- Lombok Timur (1977- tenaga kerja tersebut ter- fokus dan berinisiatif de- tuk keluar dari kesulitan madiyah Lombok Timur rat (NTB) itu, di periode media massa ini meru- tan Ketua Himpunan 1982) serta masuk DPRD kena isu kasus suap Kon- ngan berbagai program tersebut," ujarnya. (1968-1970) dan Ketua I Sedangkan terhadap Parmusi Lombok Timur 1997/2002 tetap ingin pakan hal penting untuk Mahasiswa Islam (HMI) Tingkat I NTB mulai trak Karya. Di hadapan nya," katanya. Termasuk mengangkat aspirasi dan cabar Mataram. Dan 1982 kemudian duduk pers, tokoh dengan pe- dalam bidang pariwisata pembangunan di Pulau (1968-1975) ini mengi- melihat opini yang ber- ini dirintisnya dari ba- sebagai FPP nampilan bersahaja na di mana orang tidak Sumbawa harus ada ngatkan utk tetap b kembang dalam masya- wah mulai dari pengu- DPRD Tk 1 NTB sejak mun tegas dalam berbi- memperkirakan lonjakan program tersendiri yang menjaga persatuan dan rakat NTB. "Namun di rus cabang, lalu pengu- 1987. Di sini ia ditunjuk cara dan memiliki pe- perkembangannya pada jauh berbeda dengan keutuhan umat dari upa- samping itu, tetap ada rus wilayah sebagai Ke- menjadi Ketua Komisi B ngabdian pada rakyat cu- 10 tahun lalu. Pulau Lombok. Karena ya oknum tertentu yang kontak langsung dengan tua Dewan Pimpinan DPRD TKINTB (1991). kup besar ini lantas Namun demikian, la- dengan keadaan areal ingin menjatuhkan nama Pemerintah Daerah se- Wilayah (DPW) PPP Masuk ke DPR RI se- membantahnya. han terbatas pada Pulau tanah yang tidak bagus baik baik PPP. (ken) 513 konsisten memantau Ketua "Saya mendapat informasi kalau Pusat Studi Wanita (PSK) belum dapat secara optimal Untuk meningkatkan peran memberikan sumbang saran PSW dalam pembangunan ter- pemikiran yang strategis bagi sebut, menurut dia, Kantor langan birokrat. pembangunan di daerahnya, Menteri Negara Urusan Pera- Yang pasti, kegiatan apapun padahal keberadaan wanita nan Wanita secara berencana yang dilakukan, diteliti, dikaji dalam pembangunan sangat di- memberi arahan dan duku- PSW hendaknya senantiasa di- perlukan karena tanpa wanita ngan bagi upaya pemantapan arahkan pada terciptanya kead- pembangunan yang dilaksana- serta pengembangan pembina- aan semakin meningkatnya kan akan mengalami ketimpa- an PSW di seluruh tanah air. kedudukan, peranan dan ke- ngan," ujar Mien Sugandhi. Sejalan dengan hal itu, lan- mampuan wanita sehingga wa- Dijelaskan, belum berperan- jut Mien Sugandhi, seluruh nita mampu mengaktualisasi- nya wanita khususnya PSW da- Pemda tingkat I dan II yang kan potensi dirinya dan beker- lam pembangunan tersebut ka- telah menyadari arti penting- jasama sebagai mitra sejajar rena mereka masih berpanda- nya data dan informasi hasil pria di berbagai bidang kehidu- ngan sempit tentang kodrat penelitian yang sangat diper- pan dan pembangunan, demi- wanita', artinya kalau sudah lukan sebagai bahan pendu- kian Mien Sugandhi. (Ant Hen)