Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

2CM Anis: PKS Tak Takut Sambungan dari hal 1 Menurut Sekjen PKS Anis Mat- ta, pihaknya sudah sesuai den- gan kontrak yang dimaksud Ket- ua Setgab tersebut. "Kami tidak merasa ada kontrak yang dilanggar di dalam koalisi. Apa yang kami lakukan sudah se- suai dengan garis batas koalisi. Jadi kami bingung, partai mana saja yang dianggap melanggar oleh SBY itu," kata Anis, saat dihubun- gi JPNN menanggapi konpers SBY soal koalisi, tadi malam (1/ 3). Menurut Anis, kontrak politik yang dimaksud adalah mencip- takan pemerintahan yang bersih. "Dibentuknya koalisi itukan in- gin membantu kebijakan pemer- intah dan ikut menciptakan pe- merintahan yang bersih bebas KKN. Nah, apa yang kami laku- kan sudah sesuai dengan hal itu. jadi kami bingung, kalau memang semua menuduh PKS melang- gar kesepakatan itu," tuturnya. Atas dasar itu, Anis menegas- kan, secara garis besar F-PKS tidak terlalu menghiraukan adan- ya desakan-desakan dari pihak tertentu yang intinya menyudut- kan pihaknya. Sebab, katanya, dalam pelaksanaan koalisi ten- tunya ada mekanisme yang men- jadi dasar keputusan. "Pada dasarnya kita tidak ter- lalu menghiraukan desakan itu. Kan, saat ini hanya ada satu cara mengeluarkan PKS dari koalisi, mungkin dengan memakai surat dari SBY dan ditandatanganin- ya. Buat PKS tidak ada masalah karena itu adalah perikatan mor- al dan keterikatan integritas," kata Anis. KLAN Anis pun menyatakan pasrah jika memang SBY akan meme- cat PKS dari koalisi. "Kami ma- suk koalisi itu kan karena ajakan SBY. Jadi jika SBY tidak ber- kenan maka itu juga kembali pada keputusan beliau. Jadi sia- pa yang memulai, maka dia yang harus mengakhiri," imbuhnya. Wakil Ketua DPR ini menegas- kan, dengan 57 anggota F-PKS di gedung Senayan akan lebih mudah menjalankan oposisi jika benar-benar dikeluarkan dari ko- alisi. PKS telah mempunyai pen- galaman oposisi saat pemerintah- an Megawati, walau saat itu han- ya beranggotakan 7 orang. Selanjuntya Anis mengungkap- kan, dengan adanya kondisi poli- tik yang berkembang saat ini, tentunya masyarakat juga mem- punyai dasar penilaian terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Karena menurutnya apa yang menjadi dasar pelaksanaan sistem di koalisi adalah kontrak politik yang telah disepakati ber- sama untuk mendukung pemer- intahan hingga tahun 2014. Mentan PKS Akan Diganti Kader Gerindra Kader Partai Gerindra disinya- lir akan menggantikan posisi ka- der PKS di kabinet. Posisi yang kemungkinan di tempati oleh kader partai pimpinan Prabowo itu adalah menteri pertanian (Mentan). "Saya mensinyalir Mentan dari DPC PD KAB. ANAMBAS HELMI HATTA Ketua IKLAN DPAC BATU AMPAR SALEH THOUBAH, ST Ketua DPAC BENGKONG H.M. DJAED Ketua Anas Urbaningrum Ketua Umum DPP PKS akan diganti oleh kader Gerindra," kata pengamat poli- tik Charta Politika Yunarto Wijaya, kemarin (1/3). Pernyataan Yunarto itu untuk menangapi sikap DPP PD yang pada sehari sebelumnya menya- takan akan mendesak SBY un- tuk mengganti dua menteri dari PKS, yakni Menkominfo dan Mentan. Margrapkar SELAMAT & Sukses atas PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI 6 NASIONAL Menurut Yunarto, analisanya itu didasari atas platform Partai Gerindra yang bergerak di bidang pertanian. "Prabowo dikenal se- bagai Ketua HKTI (HImpunan Kerukunan Tani Indonesia) dan orang taunya Gerindra itu par- tainya petani. Jadi kemungkinan posisi mentan itulah yang akan diberikan ke Gerindra mengin- gat Gerindra sudah ikut dalam Drs. H. AHMAD DAHLAN Sebagai Walikota Batam Masa Bakti 2011-2016 H. RUDI, SE, MM Sebagai Wakil Walikota Batam Masa Bakti 2011-2016 Dilantik Oleh Drs. H. MUHAMMAD SANI Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Atas Nama Menteri Dalam Negeri RI Pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Batam, Selasa, 1 Maret 2011 DPC ORGANDA KOTA BATAM JEFFRY DE JONG KETUA barisan untuk menolak hak an- gket mafia pajak," ungkapnya. Yunarto pun menyatakan diper- lukan "kocok ulang" komposisi setgab berkaitan dengan perbe- daan pendapat yang terjadi pada pelaksanaan hak angket pajak beberapa waktu lalu. Hal ini per- lu dilakukan untuk demi efektifi- tas dari koalisi untuk mengam- ankan kebijakan pemerintah. Dalam konteks jangka pendek, saya sepakat bahwa hal ini perlu dilakukan, akan tetapi disisi lain, perlu dievaluasi juga bangunan politik bernama setgab yang ter- bukti, tidak efektif keberadaan- nya." Ada beberapa point yang menurut saya bisa dievaluasi dari keberadaan setgab, baik dari analisis secara sistemik ataupun dalam konteks politik praktis," DEWAN KOPERASI INDONESIA DAERAH KOTA BATAM Tertanda JEFFRY DE JONG KETUA Tertanda DPAC BATAM KOTA IMAM SANTOSO Ketua DPC PD KOTA BATAM H. SURYA SARDI, ST Sekretaris DPAC LUBUK BAJA AKSA (FADHIL) Ketua IRWAN RAHMAN SEKRETARIS Drs. H AZHAR SYAM Sekretaris atas PELANTIKAN Drs. H. AHMAD DAHLAN Ketua DPC Partai Demokrat Kota Batam Soesilo Bambang Yudhoyono Ketua Dewan Pembina PARTAI DEMOKRAT Margrepphon SELAMAT & SUKSES H. SAPTONO MUSTAQIM DPC PD KAB. BINTAN APRI SUJADI Ketua ujar Yunarto Tanpa disadari, pembentukan Setgab menurut pria berkacama- ta ini sebenarnya memperlihat- kan besarnya dominasi parpol dalam wilayah eksekutif. Posisi presiden dan parpol seakan-akan menjadi sejajar dalam hal kerja KLAN Ketua H. RUDI, SE, MM Sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batam Periode 2011-2016 yang Dilantik oleh Gubernur Kepri Drs. HM.SANI, atas nama Menteri Dalam Negeri di Gedung DPRD Kota Batam, Selasa 1 Maret 2011 DPD PARTAI DEMOKRAT PROVINSI KEPRI Tertandas DPAC SEKUPANG CHARLES SIAHAAN (RUSLAN) Ketua DPAC SEI BEDUK VICTOR MANEK MALI Ketua Batam Pos Rabu 2 Maret 2011 Morgrapkar Selamat & Sukses ATAS PELANTIKAN SERTA PENGAMBILAN SUMPAH & JANJI pemerintahan. Seorang kepala negara dan pemerintahan tidak sepatutnyalah ditempatkan seja- jar dengan para pimpinan parpol di dalam setgab. Drs. H. AHMAD DAHLAN Sebagai Walikota Batam Masa Bakti 2011-2016 H. RUDI, SE. MM Sebagai Wakil Walikota Batam Masa Bakti 2011-2016 Dilantik Oleh: H. MUHAMMAD SANI Gubernur Provinsi Kepulauan Riau atas nama Menteri Dalam Negeri Pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Batam Selasa, 1 Maret 2011 Daltie "Selain itu, perlu diingat bah- wa eksekutif tidak hanya terben- tuk dari gabungan parpol saja, be- DPC PD KAB. LINGGA JIMMI AT, SE Ketua DPAC NONGSA RAHMAD WAHID IR. HOTMAN HUTAPEA Bendahara Ketua DPAC BATU AJI DESNAL NATALIS PURBA Ketua berapa menteri bahkan wakil presiden adalah unsur yang juga membentuk pemerintahan yang ada. Kehadiran Setgab ini bisa jadi semakin memperkecil ruang gerak mereka dalam mengelu- arkan suatu kebijakan," katanya. (jpnn) ATB Kepercayaan Anda di Setiap Tetesnya Saptono Mustakim Ketua Umum DPP DPC PD KAB. NATUNA IMALKO, S.Sos Ketua DPAC SAGULUNG JUKOF SIHITE Ketua DPAC BELAKANGPADANG BUDIONO Ketua DPC PD KOTA TG. PINANG HUSNIZAR HOOD Ketua DPAC BULANG MURSALEM Ketua DPAC GALANG Drs. AFANDI MADUN Ketua EXEXER 4cm KOTA TANJUNGPINANG Fias of Drs. St Dila 13 WALIK Dra. Hj. SU STAF AHLI BIDANG HUKUM DAN POLITIK Drs. H. ALI HISYAM Drs. KEPALA BADAN KESBANG LINMAS Drs. ABDUL KADIR IBRAHIM KADIS PERHUBUNGAN & INFOKOM Drs. HAMALIS KADIS PERINDAG Drs. EFIAR. M AMIN KABAG HUMAS & PROTOKOL Drs. SURJADI P DIREKTUR RSUD dr. H. EKA HANASARIANTO