Arsip
Halaman Artikel
Creative Commons License

Jika anda mendapati gambar tidak sesuai dengan spesifikasi data (salah tanggal dan atau salah penomoran halaman), posisi gambar landscape, satu gambar terdapat dua halaman, kualitas gambar kabur, anda bisa melaporkan data tersebut agar segera diperbaiki dengan menekan tombol laporkan.

Kata Kunci Pencarian:

Nama: Analisa
Tipe: Koran
Tanggal: 2003-07-02
Halaman: 08

Konten


2CM ANALISA: Rabu, 2 Juli 2003 Penerbit Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Wakil & analisa Yayasan SIKAP PRESS Managing Editor Sekretaris Redaksi Redaktur Anggota Redaksi Fotografer Terbit Tarip Iklan Alamat Telepon Perwakilan Jakarta SIUPP Dicetak Oleh : H. Soffyan : H. Ali Soekardi :Paulus M. Cukrono : H. War Djamil : H. Bahari Effendy, H. Naswan Effendi, Mulyadi Franseda, H. Ismail Lubis, H. Agus Salim, H.M. Hatta Lubis, Syamsir Arief, Ali Sal Anthony Limtan Fajaruddin Idris. Mac. Reyadi MS, A. Rivai Siregar, Ismugiman, Idris Pasaribu, M. Sulaiman, Samil Chandra, M. Nur, H. Hermansyah, Aswadi, Faisal Pardede, Kwa Tjen Siung. Hendar Tusmin, Rizal Rudi Surya, Ali Murthado, T. Deddy Bustamam, Irham Nasution, Ridwan, Bachtiar Adamy, Zulmaidi, Muhaddis, James P. Pardede, Fahrin Malau. : Andi Kurniawan Lubis, Ferdy Siregar, M. Said Harahap. : Seminggu 7 kali : Rp. 7.500,- per mm/kolom (umum) Rp. 5.000,- per mm/kolom (keluarga) Jalan Jend. A. Yani No. 35-43 Medan 20111 Kotak Pos: 1481, Telex No. 51326 Fax.: (061) 4514031, Telegram: ANALISA MDN Redaksi: (061) 4156655 (5 saluran), 4511256 Tata Usaha: (061) 4154711 (5 saluran), 4513554 : Frans Tandun, Jalan K.H. Hasym Ashari No. 43-A Jakarta Pusat, Tel. (021) 6322440, 6322271, 6322289 Fax.: (021) 6322315 SK. Menpen No. 023/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1985 Tanggal 24 Desember 1985 : P.T. KUMANGO Medan (Isi diluar tanggung jawab pencetak) Tajukrencana Opsi Moderat atau Radikal, Pasca IMF? KIRANYA pilihan Kadin untuk opsi "Pasca Program Monitoring" sebagai salah satu strategi keluar dari pro- gram IMF tahun ini, lebih bersifat "play safe", ketimbang anjuran pakar-pakar ekonomi lain yang menginginkan tindakan radikal, yakni segera melunasi sisa utang, lalu meniadakan hubungan apa-apa yang bersifat memandori pemerintah dengan IMF. Pilihan Kadin lebih berdasarkan kekhawatiran atau kenyataan, bahwa pelaksanaan reformasi ekonomi nasional akan lebih berdisplin, bila ada suatu badan andal terus memantau pelaksanaan dan kemajuannya. Dan bila terjadi gejolak moneter pada suatu saat, ada badan siap mengulurkan tangannya, mengingat ekonomi dunia masih dibayangi ketidakpastian. IMF pernah menyatakan, akan menawarkan fasilitas pinjaman siaga (standby loan arrangement) pasca program IMF. Maka perlu tetap adanya hubungan dengan IMF. Kelemahan pilihan ini ialah, cadangan devisa sebagian besar akan menjadi "idle cash". Saat ini cadangan devisa telah mencapai US$34,1 milyar, lebih dari cukup untuk melunasi seluruh utang IMF sebesar US$8,4 milyar dengan sisa US$25,7 milyar, masih cukup untuk membiayai impor selama 5,4 bulan, andaikata ekspor kita berjalan lancar dalam kondisi ekonomi dunia normal. Terdapat trade-off antara pelunasan utang bertahap dengan kerugian beban bunga, tapi tanpa kekhawatiran akan kegoncangan moneter nasional, apalagi menjelang dan sesudah pemilu 2004. Bagi dunia usaha, kestabilan moneter makro menjadi key word. Usahawan umumnya memilih membayar bunga dan pokok utang dalam jangka selama 8 tahun, dengan cicilan berkisar US$920 juta hingga setinggi $2.170 juta dengan eksposur risiko minimal. Tapi bagi kalangan politisi, pemerintah untuk baik- buruknya, harus mempunyai wewenang menentukan kebijakan nasional secara mandiri, tidak dikomandori pihak asing. Apalagi waktu review implementasi Lol, sempat terjadi tegang urat leher antara pejabat otorita dengan tim IMF. Beberapa skenario krusial harus kita pertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk memilih salah satu opsi atau dengan alternatif lain. Apa ekonomi dan finansial nasional memang sudah fit untuk mandiri dan pertumbuhan sustainable, tanpa bantuan IMF dan fasilitas penjadwalan kembali utang dari Paris Club? Apa kita sudah mempunyai sumber pembiayaan alternatif andal yang siap untuk dipakai dalam masa gejolak? Bila jawaban masih ragu-ragu, lebih baik memilih opsi IMF lain, yakni dengan cara mengangsur utang yang disertai PPM. Monitoring umumnya bersifat memantau dari samping tentang kondisi berjalan, bukan intervensi langsung. Pasca Program Monitoring IMF belum tentu mengikat, atau memandori pemerintah untuk melaksanakan sesuatu kebijakan di luar kehendak pemerintah atau kepentingan rakyat. Tiada salahnya, kalau ada ahli-ahli dari badan moneter internasional mau memantau perkembangan kondisi ekonomi dan keuangan pemerintah, lalu memberitahu hasil pemantauan dan usulnya. Terserah kepada otorita, apa pantauan atau usulnya diterima atau tidak. Kepercayaan pasar internasional terhadap Indonesia sebenarnya tumbuh sendiri dari pencerminan kesehatan ekonomi dan finansial kita. IMF hanya bisa sebagai lambang penjamin bagi kreditur, bila negara bersangkutan mencari pinjaman. Tapi bukan dokter spesialis untuk segala jenis penyakit. Berakhirnya program "Extended Fund Facilities" IMF jangan diartikan pemutusan hubungan total dengan IMF. Sebagai anggota IMF, kita berhak meminta bantuan teknis sebagai masukan atau bahan pertimbangan dalam menyusun program ekonomi dan moneter nasional yang lebih baik. Nama dan alamat harus jelas Surat Pembaca Sertakan Fotokopi KTP Pinggiran Kota Harus Jadi Perhatian hatikan dan memeratakan pem- bangunan ini, terutama jalan- jalan dan penerangan ke pinggir- an kota. Sehingga pembangunan ini benar-benar dapat dirasakan dan dinikmati seluruh warga Ko- ta Medan. KALAU berjalan di malam hari sekarang ini, sebagai warga kota Medan kita bolehlah mera- sa gembira dan bangga. Karena kota Medan yang dulunya sela- lu gelap, kini sudah gemerlap dengan beraneka warna lampu. Baik yang menerangi jalan-jalan maupun yang menghias taman- Maunya para lurah di kawas- taman di setiap persimpangan. an pinggiran kota aktif memberi- Dengan terang benderangnya kan data tentang daerahnya, ja- kota Medan di waktu malam lan-jalan yang rusak atau yang hari, membuat warga kota bera- ni keluar malam untuk menik- mati jajan malam atau menik- mati udara di malam hari. Begi- tu juga kondisi jalan-jalan di inti kota Medan sudah begitu mulus. Namun keadaan ini masih ter- lihat di inti kota sementara di pinggiran masih juga tertinggal. Baik kondisi jalan yang sudah berlobang dan parah, bahkan ada yang tidak tersentuh aspal, se- mentara di jalan-jalan inti kota masih lagi kondisinya baik su- dah diaspal baru lagi. tak pernah tersentuh aspal dan yang perlu penerangan listrik di malam hari. Sehingga tidak ter- kesan, bahwa pembangunan Me- dan itu hanya di inti kota untuk orang-orang yang berduit saja. Para staf Pemko Medan hen- daknya tidak lagi hanya mem- berikan laporan yang enak-enak saja, di sana sudah bagus disini pun sudah baik, alias laporan ABS. Karena itu kepada Pak Wa- likota diharapkan mau memper- Apalagi Pak Walikota sendi- ri beberapa waktu yang lalu sudah pernah menegaskan, agar perbaikan jalan diprioritaskan ke pinggiran kota. Tetapi mana realisasinya ? SYAMSUL BAHRIAL Jl.Perjuangan Medan *** MASUKNYA tahun ajaran baru selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuh- an-kebutuhan pada buku-buku baru, baik buku tulis, buku pan- duan, buku cetak dan lain seba- gainya. Terlebih untuk per- masalahan pembelian buku-buku cetak, tak urung kebutuhan akan buku baru itu membuat pusing kepala para orang tua murid. Bayangkan saja, untuk anak SD harga buku yang harus dikeluar- kan mencapai Rp. 150.000,- dan untuk anak SLTP dan SMU berkhisar Rp. 250.000 lebih, nah, bagi seorang yang punya peng- hasilan pas-pasan tentu akan kesulitan mencari uang tambah- an untuk membeli buku tersebut, belum lagi kalau dia punya anak dua orang atau lebih yang sedang bersekolah dan berbeda tingkat- nya. Kesan yang ada di masyarakat saat ini memandang bahwa dunia pendidikan memang mahal. Karena sejak lama, setiap orang memahami bahwa ilmu itu harus diraih dan digali. Konon dunia pendidikan yang melahirkan banyak ilmu itu ada di dunia pendidikan formal (Sekolah). Maka dunia sekolah menjadi titik penting dalam kehidupan sese- orang. Mengantisipasi Lonjakan Harga Buku Ada Pasar Inpres, ada Juga Menjelang Tahun Ajaran Baru Gubernur Inpres Kemudian, ketika kita menya- dari bahwa dunia pendidikan memang benar-benar mahal, maka muara beban sesungguh- nya ada di pundak orang tua. Dari mulai pendaftaran sekolah sicalon murid ke sekolah sampai si murid tadi lulus, belum lagi kebutuhan sehari-hari si anak dalam menempuh proses pendi- dikan, maka setidaknya orang tua akan selalu menguras isi kan- tongnya. Dan itulah beban yang harus dihadapi setiap orang tua yang anak-anaknya sedang bersekolah. Di antara beban tadi, bagi orang tua murid yang kini anaknya tengah bersekolah baik di SD maupun SMU, tingginya harga buku-buku pelajaran di se- kolah adalah persoalan yang kini harus mereka hadapi. BIAYA TINGGI ? Mahalnya pendidikan di Indo- nesia termasuk di Sumatera Utara khususnya kota Medan, terma- suklah di dalamnya harga buku pelajaran yang terus 'meroket', bagi kalangan ekonomi mampu atau atas, persoalan itu bukanlah penghalang, akan tetapi bagi rakyat menengah kebawah soal harga buku yang mahal merupa- kan beban yang berat. il Demikian banyak penerbit, penyusun buku pelajaran, berju- belnya percetakan bahkan Indo- nesia memiliki pabrik kertas, dan deretan ribuan toko penjual buku untuk kepentingan pelajaran, toh tidak dapat menekan harga buku, setidaknya tetap setabil. Ha- dirnya buk-buku paket dari pemerintah masih sangat jauh dari kebutuhan. Bak kata pepatah 'Jauh Pangganan Dari Api', hal demikian ini ditilik dari jumlah buku-buku paket tersebut yang relatif sedikit sehingga tidak dapat untuk di-distribusikan se- cara merata ke sekolah-sekolah, bahkan ironisnya kehadiran Takut? Tidak juga. Bak kata Iklan, 'siapa takut?' Beberapa orang teman juga meminta pen- dapat saya tentang RUU terse- but. Saya tetap geleng kepala. Kesan saya, masalah yang di- jadikan substansi perdebatan jus- tru tidak kena. Tidak mengacu pada masalah yang justru di de- rita oleh dunia pendidikan Indo- nesia. Ia amat pekat dengan kan- dungan politik. Sementara subs- tansi yang berkaitan dengan hakekat dari pada dunia pendi- dikan itu sendiri bahkan tak tersentuh. Ada sesuatu yang saya anggap 'musibah', justru telah melanda dunia pendidikan kita. Sementara banyak orang yang tak peduli. Substansi yang saya khawatirkan tersebut sama seka- li tidak termuat dalam RUU Sis- diknas. Sebuah hasil penelitian yang dipublikasikan oleh media asing beberapa waktu yang lalu, mes- ki tidak harus dianggap cukup solid, akurat, namun sebenarnya layak untuk dikaji permasalahan- nya. Paling tidak, untuk sarana mawas diri, introspeksi. Penelitian tersebut menyusun ranking dunia pendidikan yang ada di sekitar Asia. Ternyata In- donesia dinilai berada pada po- sisi yang terbelakang. Bahkan lebih rendah ketimbang Vietnam. Wajar kalau kini orang lebih banyak belajar ke Malaysia dari pada di negeri sendiri. Padahal, tempo hari, justru siswa dan mahasiswa Malaysia-lah yang belajar ke Indonesia. Suatu in- dikasi yang layak ditelusuri sebab musababnya. Kini DPR, meski ada ganjalan dari PDI Perjuan- gan dan Fraksi KKI, dengan 'mu- lus' telah meloloskan RUU terse- but menjadi Undang-undang. Oleh Rahmat Ramadhani buku-buku paket dari pemerintah tadi malah 'dikotak-katik' untuk kepentingan pribadi oleh oknum- oknum pejabat pendidikan yang tidak bertanggung jawab, jadi tak usah heran kalau buku-buku pemerintah tersebut tidak mam- pu menekan atau menurunkan harga buku dipasaran. Ada beberapa penyebab terjadinya lonjakan harga buku pelajaran, diantaranya ongkos cetak dan biaya kertas yang sangat mahal, selain itu terdapat juga kecenderungan, bahwa kinerja elit penguasa dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang mengakibatkan berbagai macam pergeseran dan pergantingan pejabat serta berbagai macam sistemnya dalam setiap kali merealisasikan rancangan pro- gram pembangunan tersebut (kesannya 'setiap ganti menteri peraturan diganti'), turut berpe- ran dalam melonjaknya harga buku-buku pelajaran yang di jual bebas di masyarakat. Misalnya saja pergantian atau bertukarnya sistem catur wulan kepada se- mester, yang notabene hal demi- kian juga akan menjadi pukulan bagi sebahagian penerbit yang telah menerapkan cetak buku secara catur wulan, sehingga tidak dapat dipergunakan pada sistem semesteran, dan tentu hal ini akan berimbas pada lonjakan harga buku pada sistem yang baru diterapkan (semester) sebagai salah satu trik atau cara dari management percetakan/pener- bit untuk menutupi biaya pro- duksi buku yang dicetak pada sistem caturwulan (resume hasil survey 'Bulan Pengaduan Pen- didikan YP3I', 29 Juli - 28 Sep- tember 2002 tentang pendistri busian buku pelajaran). Kesan setiap 'ganti menteri, peraturanpun diganti', secara umum akan memberikan dampak terhadap lonjakan harga buku yang harus dibeli oleh masya- rakat. Peraturan baru tersebut secara umum akan memberikan dampak, menyangkut kepada para pekerja di percetakan, para penyuplai dan sebagainya. Wa- laupun bertukarnya sistem catur- wulan kepada semester sifatnya absolut dan peraturan baru ter- sebut jika dinilai dari segi ilmu tidak akan menjadi penghalang dalam mengembangkan penge- tahuan, namun seiring dengan semangat otonomi daerah, seti- daknya pemerintah harus senan- tiasa memikirkan dan memper- hatikan mutu pendidikan, eko- nomi dan kesehatan sebagai sek- tor penentu bagi kemajuan bang- sa ini masa mendatang. Di sini lain, terdapat kecen- drungan peran guru dalam memperberat beban orang tua atau wali murid dalam hal pembebanan biaya pembelian buku-buku pelajaran bagi peserta didiknya dengan dalil-dalil kebijakan sekolah. Hal demikian ini terjadi karena ikut-sertanya guru dalam management pema- saran dan pendistribusian buku- Andaikata ada, apakah hanya terbatas yang diusut oleh polisi itu? Tiadakah yang lain? Ini yang memprihatinkan. Bak kata ustaj, kalau ada di satu tempat, barang tentu ada pula di tempat lain. Paling tidak, kasus-kasus sede- mikian mencuat di berbagai dae- rah dan melibatkan beberapa pimpinan daerah, gubernur, wa- likota dan bupati, serta anggota DPR maupun DPRD-nya. ΟΡΙΝΙ *** NIAT pemerintah untuk mensetarakan lembaga-lembaga pendidikan menengah dan ting- gi barangkali memang baik. Upaya mencerdaskan anak bang- sa, memang tak semata-mata menjadi tugas pemerintah. Pi- hak swasta sesungguhnya me- mang mempunyai kesempatan berperan serta, bahkan sesung- guhnya juga wajib, berpartisipa- si. *** BAHWA saya benar-benar tidak 'takut' untuk berpendapat tentang kondisi dunia pendidik- an kita saat ini dialaskan pada kenyataan-kenyataan sebagai ta ujiannya diserahkan kepada berikut. Usai pemilihan Guber- masing-masing lembaga. Ia men- nur Sumatera Utara, yang meng- hasilkan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Tengku Rizal jadi terasa wajar mengingat ke- nyataan bahwa memang ada lem- baga pendidikan menengah mau- buku pelajaran kepada siswa se- cara langsung yang dilakukan oleh pihak percetakan/penerbit dengan imbalan dari persentase penjualan buku tersebut. Prese- den buruk yang timbul kemudian adalah si guru cuma mengejar keuntungan belaka sementara si anak dan orang tuanya atau wali murid menjadi korban mahalnya buku pelajaran tersebut (data: Survey 'Bulan Pengaduan Pen- didikan YP31') 'SIASAT JITU' 'Gonta-ganti' penerbit mau- pun jenis buku setiap semester ataupun setiap tahun ajaran baru jelas menimbulkan beban yang tidak ringan bagi setiap orang tua atau wali murid yang berasal dari ekonomi kelas menengah ke bawah. Secara bertahap, namun yang jelas kini penyelenggaraan pro- ses belajar mengajar dengan ber- bagai ketentuan administrasi ser- Tentu permasalahan pergan- tian buku pelajaran di setiap semesteran atau tahun ajaran baru merupakan permasalahan yang serius dalam menentukan arah peningkatan kualitas pendi- dikan Indonesia dan hal ini juga dinilai merupakan satu sisi lemahnya perhatian pemerintah terhadap mutu pendidikan Indo- nesia. Bagaimana bisa terjadi 'gonta-ganti' buku atau 'gonta- ganti' penerbit setiap semester atau tahun ajaran baru jika sebelumnya dilakukan pemba- hasan secara mendalam. Bagaimana tidak ? Pada dasarnya masalah penentuan buku pelajaran sekolah diatur dengan kebijakan sekolah yang bersangkutan, maka dengan arti kata lain, bahwa pengadaan buku yang dilakukan oleh instansi atau "Penulis Ketua Umum YP31 (Yay. Pengkajian dan Pengawasan Pendidikan Indonesia) SUMUT. UU Sisdiknas, Pasca Kontroversi BEBERAPA hari lalu HP saya dipenuhi oleh pesan SMS (Short Message System). Sebagi- an meminta saya untuk men- dukung pengesahan rancangan Undang-undang (RUU) Sisdik- nas. Sebagian lain justru memin- ta saya untuk ikut demo menen- tang pengesahan RUU tersebut. Alhasil kedua-duanya tak saya penuhi. Oleh: Subanindyo Hadiluwih copy Nurdin dan Rudolf Pardede, pun tinggi yang terkadang lebih muncul aneka unjuk rasa yang berkualitas ketimbang milik ne- mempersoalkan ijazah sang geri. Namun sesungguhnya juga Wagub. Meski belum menda- tak boleh disangkal bila ada pula patkan klarifikasi, namun ada lembaga pendidikan menengah dugaan bahwa ijazahnya palsu. maupun tinggi yang menyeleng- Beberapa kelompok masyarakat garakan pendidikan semata-mata bahkan telah mengadukan soal- untuk mengakomodasikan ke- nya ke pihak kepolisian. Doku- inginan untuk memperoleh pre- men yang diserahkan kepada dikat atau gelar tertentu tanpa panitia pemilihan hanya foto- berupaya untuk menekuninya. dan tidak mungkin belum Akibatnya, manakala terjadi berhasil menunjukkan aslinya. kasus ijazah palsu, yang sesung- Suara perihal tersebut me- guhnya ia merupakan ijazah mang sudah terdengar sebelum 'aspal', asli tapi palsu, kini sulit pemilihan itu sendiri sampai pada untuk dapat diusut dan dikete- babak final. Namun entah apa mukan unsur 'kesalahan' untuk sebabnya ia tak dipersoalkan, ser- memenuhi syarat suatu perbuat- ta diselesaikan secara tuntas. Ka- an jahat atau tindak pidana. sus lain, yang terjadi beberapa waktu yang lalu, memaksa poli- si bergerak mengusut diketemu- kannya ijazah palsu. Kali ini berkaitan dengan masalah doku- men untuk proses rekrutmen dan atau kenaikan pangkat di ling- kungan kepolisian sendiri. Ka- sus ini melibatkan orang-orang dari PTS tertentu dan 'oknum' pegawai di Kopertis Wilayah I. palsu? Benarkah memang ada ijazah Kesan berikutnya, dengan. kesetaraan serta kebebasan yang diberikan oleh pemerintah, maka bila kasus pemalsuan ijazah se- lama ini merupakan kejahatan, dengan kebijakan tersebut justru merubah kejahatan menjadi le- galisasi dari perbuatan yang tak terpuji itu. Memikirkan hal ini saya ter- ingat dengan buku Prof. Hadi- broto yang saya baca ulang keti- ka saya mempersiapkan sebuah tulisan tentang beliau. Mungkin layak sekedar sebagai bahan banding. Meskipun tahu persis bahwa Universitas Michigan di- Kalaupun toh akan dilakukan pergantian atau perubahan buku pelajaran, maka sangat arif kalau hal tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang relatif lama apakah 3, 4 atau 5 tahun sekali. Notabene hal demikian juga harus diawali dengan pengkajian mendalam oleh tim pendidik (guru). Jelas hal demikian ini akan sangat membantu untuk meringankan beban orang tua atau wali murid dalam masalah pembelian buku di setiap tahun- nya yang jenis bukunya selalu berganti, padahal substansi dan inti pelajarannya sama. Kemudian dari sisi pengadaan buku, ada dua cara pengadaan buku pelajaran yang cenderung terjadi selama ini di masyarakat. Pertama, dapat diserahkan kepada keluarga sendiri dengan langsung membeli buku yang telah ditentukan pengarang dan penerbitnya oleh guru di toko- toko buku, dan hal ini akan me- merlukan biaya, waktu dan energi yang lebih. Selanjutnya, yang kedua pengadaan buku yang dilakukan oleh pihak sekolah. Dari sisi management pemasaran buku secara langsung ke sekolah- sekolah yang dilakukan pihak penerbit melalui dewan guru, dinilai sah-sah saja asalkan tidak menjadi faktor penambah beban yang harus ditanggung orang tua atau wali murid. lembaga pendidikan formal (sekolah) merupakan suatu solusi untuk lebih efektif dalam mem- peroleh buku-buku yang diten- tukan sekolah tanpa harus mem- butuhkan biaya, waktu dan energi yang lebih, disamping itu dapat pula management pendistri- busian semacam ini juga akan dapat dijadikan 'alternatif buku murah' bagi para pelajar dengan penentuan kebijakan sekolah yang memberikan cara angsuran atau cicilan selama 3,4, atau 5 bulan kepada peserta didik atau orang tua/wali muridnya, sehing- ga akan lebih meringankan beban mereka. PENUTUP Pertama, pendidikan di negeri ini baru dapat ditempuh dengan pengorbanan yang tidak sedikit, baik moril maupun materil. Pen- didikan sebagai suatu proses yang melahirkan banyak ilmu dan menjadi titik penting dalan kehidupan seseorang terkesan sangat mahal harganya, sebagai imbas dari harga yang mahal tadi, orang tua atau wali siswa-lah yang akan menanggungnya, dan diantara harga yang mahal ter- sebut para orang tua juga masih harus menanggung beban lon- jakan harga-harga buku pelajaran yang senantiasa berubah jenis dan penerbitnya, meski substansi dan inti pelajarannya tetap sama. Kedua, perhatian yang khusus. dan serius dari pemerintah merupakan salah satu faktor keberhasilan bangsa Indonesia dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan, terkesan pemerintah selalu melakukan uji coba' dalam bidang pendidikan sehingga tak jarang mengaki- batkan pergantian berbagai jenis peraturan dan kebijakan dalam bidang pendidikan, kesan yang kemudian timbul adalah setiap ganti menteri peraturanpun ke- mudian diganti, padahal kalau pemerintah secara serius dan benar-benar mengkaji lebih mendalam, dalam membuat se- buah peraturan dan kebijakan yang akan dikeluarkan dan akan di berlakukan maka kebijakan dan peraturan tersebut akan da- pat diteruskan pada masa pe- merintahan berikutnya karena memang dinilai masih relevan dan berkompeten untuk diterap- kan, sehingga tidak menimbul- kan perubahan yang drastis ter- hadap semua hal yang berkenaan dengan kebijakan dan peraturan tersebut. Salah satu contohnya tentang pertukaran sistem catur- wulan ke pada sistem semester yang berdampak pada perubahan jenis buku pelajaran dan imbas- nya ialah lonjakan harga buku tesebut yang harus ditanggung oleh orang tua atau wali murid yang bersangkutan. Yang bisa bertahan dengan ketekunan dan mampu melewati berbagai prosedur ketat, niscaya akan lulus. Apalagi bagi seorang associate professor yang akan Ketiga, berbagai cara dapat dijadikan sebagai solusi atau alternatif untuk menjadikan bu- ku-buku pelajaran tersebut tidak lagi dirasakan mahal, sistem pe- ngadaan buku secara cicil atau angsuran yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah merupakan salah satu alternatifnya. *** mempromosi diri menjadi Guru Besar. Lektor Kepala ini harus terlebih dulu menulis karangan ilmiah selama enam tahun terus menerus. Sebuah tantangan yang sangat luar biasa'. (Izharry: 1997;115). Di Indonesia masih ada professor yang tak pernah menulis. Jangankan menulis karangan ilmiah sesuai dengan disiplin ilmunya, menulis ar- tikelpun tak bijak. *** juluki sebagai the rough univer- sity yang pelajarannya tidak ada ampun-ampunan, tetapi saya tetap berbulat tekad. Ini ilmu buat bekerja, berkarir dan mem- bina masa depan keluarga. Bu- kan untuk gagah-gagahan. Ka- lau Cuma sekedar mau gagah- yang perlu senantiasa diingat bahwa sekolah merupakan lem- gagahan, sebenarnya gampang baga pendidikan, keilmuan dan saja, karena ada juga universitas kebudayaan yang merupakan ba- gian tidak terpisahkan dari ke- hidupan masyarakat luas. yang menjual ijazah dengan titel yang dijuluki chinese degrees. Asal ada uang, siapa saja boleh beli. Di Michigan, banyak hal yang harus dilalui seorang mahasiswa untuk mencapai gelar. Tidak ada chinese degree, tidak ada ipik- ipik dan jockey-jockey-an. Se- orang mahasiswa harus benar- Artinya, sekolah dengan ber- bagai aktivitasnya akan turut me- nentukan (atau sekurang-ku- rangnya mewarnai) keadaan lingkungan dan masyarakatnya. Sekolah yang membatasi aktivi- tasnya sekedar proses belajar mengajar sepanjang jam-jam pe- benar bertindak sendiri tanpa lajaran di dalam kelas, bukanlah bantuan setan alas manapun. untuk menentukan nasibnya di bangku kuliah. To be or not to be. sekolah yang baik dalam makna yang hakiki. Sekolah yang demi- kian menempatkan dirinya se- bagai suatu wilayah yang kering- gersang dan monoton. landaskan tuntutan dan tuntunan kurikulum masing-masing mata pelajaran semata. Ada sisi lain Oleh: Sabam Siagian TERMINAL lapangan udara Manokwari kira-kira sepertiga berbatasan dengan PNG? agak ramai pada Kamis pagi itu, ketika saya tiba Mudah, baca saja pasal 11 dalam UU 45/99 itu: dari Jayapura. Mungkin karena ada pesawat yang "Dengan dibentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah akan berangkat dan ada juga yang baru tiba. Saya dan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya melihat seorang pria orang Papua bertubuh besar diubah namanya menjadi Propinsi Irian Jaya dan padat, tidak begitu tinggi, berdiri menyen- Timur". Namun, undang-undang yang membedah diri. Ia pakai kemeja tangan pendek kebiruan dan celana panjang jeans yang agak longgar dengan propinsi-propinsi baru di Irian Jaya tidak sempat dilaksanakan. Sementara itu, Indonesia ganti pre- kantong besar di sepanjang paha kiri kanan. Naluri jurnalistik membisikkan bahwa pria siden lagi. Dari B.J. Habibie ke Abdurrahman Papua ini pasti menonjol posisinya di masyarakat Wahid. Apapun yang dikatakan tentang pemerintahan setempat. Gus Dur yang serba semrawut itu, tapi satu hal jelas. Ia peka terhadap aspirasi masyarakat di Propinsi RI Paling Timur yang muncul dalam suasana reformasi. Gus Dur setuju saja menang- gapi semua aspirasi yang ingin mengkoreksi keti- dak-adilan selama bertahun-tahun. "Siapa dia?", tanya saya kepada seorang te- man yang menjemput. Sambil senyum kecil, dia bisikkan: Bram Atururi, gubernur inpres.....". Agak bingung saya menampung info itu. Ke- mudian teringat akan Instruksi Presiden No. 1 yang ditanda-tangani oleh Megawati Soekar- Irian Jaya diganti dengan sebutan Papua? Boleh. noputri pada tanggal 27 Januari 2003. Ada hu- mornya juga teman itu, seakan-akan dia hendak Ingin bendera resmi sendiri? Oke, asal saja dikibar- mengatakan, kalau ada pasar atau sekolah dasar kan disamping Sang Merah Putih, seperti juga inpres pada zaman Soeharto, maka pada zaman dipraktekkan di beberapa negara bagian AS. Megawati sekarang, ada juga gubernur inpres. Dalam suasana saling pengertian dan semangat Ide membangun berbagai fasilitas untuk me- reformasi itu, maka diusahakanlah penyusunan ningkatkan kesejahteraan rakyat biasa (pasar, undang-undang otonomi khusus untuk propinsi jalan desa, sekolah dasar, pusat kesehatan ma- paling Timur itu. Saya jumpa dengan beberapa syarakat) melalui Instruksi Presiden Soeharto tokoh masyarakat yang ikut bekerja dan menyum- adalah prakarsa baik yang dirintis oleh professor bangkan konsep serta pemikiran. Widjojo Nitisastro sebagai Ketua Bappenas. Kalau anda baca naskah undang-undang itu, Namun ada kesan di masyarakat, fasilitas yang sungguh terkesan betapa luas cakupannya dan dibangun berdasarkan inpres tidak begitu man- mendalam maknanya. Anda renungkan sebentar tap, Para pemborong dan pejabat saling kolusi dua butir dalam bagian "Menimbang" di UU No. dan korupsi, sehingga fasilitas yang dibangun 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua. cepat rusak. Apakah itu yang dimaksud teman tersebut b. bahwa masyarakat Papua sebagai insan dengan nada menyindir? Yakni, gubernur propinsi ciptaan Tuhan dan bagian dari umat manusia yang Irian Jaya Barat, Abraham ("Bram") Octovianus beradab, menjunjung tinggi HAM, nilai-nilai aga- Atururi, perwira marinir yang pernah mengikuti ma, demokrasi, hukum dan nilai-nilai budaya yang kursus infantri di Fort Benning (AS) dan di- hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memi- angkat melalui Inpres, nampaknya tidak begitu liki hak untuk menikmati hasil pembangunan yang wajar. mantap posisinya. d. bahwa integrasi bangsa dalam wadah Negara Memang, baik penampilan Bram Atururi yang tidak menunjukkan kewibawaan seorang guber- Kesatuan RI harus tetap dipertahankan dengan nur, maupun sikap orang-orang Papua di termi- menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan nal pada Kamis pagi itu yang seperti mencuekan sosial budaya masyarakat Papua, melalui penetap- Pak Gub mencerminkan betapa rapuhnya posisi an daerah Otonomi Khusus. gubernu propinsi Irian Jaya Barat itu. Jelas, bukan salahnya Bram Atururi. UU No. 21/01 ini ditanda-tangani bukan oleh Gus Dur, tapi penggantinya setelah 4 bulan men- jadi Presiden, Megawati Soekarnoputri, pada tang- gal 21 Nopember 2001. *** SIKAP yang serba tergopoh-gopoh dikombi- nasikan dengan pemikiran yang setengah ma- SEKARANG kita memasuki zona senja, "twi- tang biasanya menghasilkan keputusan kebijak- an yang keliru. Berdasarkan berbagai percakap- light zone", dalam perkembangan Papua. Pelaksa- an dengan tokoh-tokoh perguruan tinggi, gereja naan UU Otonomi Khusus tersendat-sendat, khu- dan LSM, kesimpulan saya, sebagian besar susnya pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP). masyarakat di Propinsi Papua sekarang diliputi Mereka yang pada awalnya masih bersikap ragu- rasa bingung. Apa maunya Jakarta? Rasa bi- ragu terhadap ketulusan Jakarta, akhirnya dapat ngung cenderung menimbulkan sikap curiga ter- menerima otonomi khusus, karena akan dibentuk MRP itu. Ia wadah yang nantinya menampung hadap apa saja yang berbau Jakarta. Suasana bingung dan sikap kecurigaan demi- aspirasi kelompok adat, agama dan perempuan. kian adalah akibat dari dikeluarkannya Inpres 1/ Namun agaknya, beberapa anggota kabinet 2003 itu. Supaya persoalannya lebih jelas, anda Megawati mengadakan penilaian suram tentang terpaksa bersabar membaca judul inpres itu se- situasi di Papua. Sebelum Theys Hiyo Eluay, cara lengkapnya. Ketua Presidium Dewan Papua, diculik dan ter- Judulnya demikian: "Percepatan Pelaksanaan nyata dibunuh pada 10 atau 11 Nopember 2001 Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 Tentang (setelah menghadiri resepsi Hari Pahlawan yang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propin- diselenggarakan oleh Satgas Tribuana Kopassus), si Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, dan sete- telah terjadi berbagai konflik yang makan korban di berbagai lokasi propinsi Papua). rusnya". Tiba-tiba dikeluarkan Inpres 1/03 yang sama Dalam bagian "Menimbang", butir b secara khusus ditekankan... maka penyelenggaraan sekali melecehkan UU Otonomi Khusus. Malahan pemerintah daerah di Propinsi Irian Jaya Barat Gubernur Propinsi Papua, Jakobus Salosa diin- perlu direalisasikan secara terarah, terpadu, terko- struksikan untuk ikut membantu pembentukan ordinasi dan berkesinambungan". Sungguh he- propinsi-propinsi baru itu. Dan kalau dilaksana- bat rantaian kata-kata itu yang justru membuat kan, Salosa kebagian sisanya, yakni Irian Jaya Inpres 1/2003 itu konyol. Realita di lapangan Timur. Sungguh unik ilmu pemerintahan yang menunjukkan sama sekali tidak ada arah, tidak diterapkan oleh Kabinet Megawati ini. terpadu, koordinasi dan kesinambungan tidak Ada tafsiran bahwa Inpres 1/03 dimaksudkan nampak. untuk menyelamatkan NKRI. Mungkin saja, jus- Inpres No. 1/2003 menunjuk Pada UU No. 45/ tru sebaliknya yang akan terjadi :NKRI menjadi 1999. Barang apa pula ini? Ini adalah salah satu lemah. Saya dengar suatu usaha koreksi sedang produk yang dihasilkan selama pemerintahan Pres- diusahakan yang diprakarsai oleh Menko Susilo iden B.J. Habibie yang brilyan itu. Propinsi Irian Bambang Yudhoyono (SBY) Dua minggu lalu, ia Jaya dipecah menjadi tiga propinsi dengan pem- bertemu dengan sejumlah tokoh-tokoh masyarakat bentukan dua propinsi baru: Irian Jaya Barat dan Papua. Mereka terkesan akan ketulusan Menko Irian Jaya Tengah. Perbatasan propinsi-propinsi SBY. Tapi usahanya perlu didukung oleh seluruh baru itu ditarik garis dari utara' ke selatan. kabinet dan aparat keamanan.*** Dan apa nasib sisa wilayah propinsi yang Tak kurang dari seorang tokoh pendidikan nasional yang beken, mantan Rektor IKIP Jakarta, Prof Dr. Winarno Surakhmad, kini sebagai direktur Education Con- sortium for Innovation and Qua- lity Assessment', mengemukakan warning perihal UAN ini. Tidak jelas kelanjutannya dan tak di- atur, katanya. Ini merupakan tanggung jawab Depdiknas. De- partemen itu membolehkan siswa yang tidak lulus ujian akhir nasional untuk mengikuti tes ma- suk perguruan tinggi. Padahal nasibnya masih akan ditentukan oleh hasil ujian ulangan. Bagai- mana kalau tes-nya lulus, tetapi UAN gagal lagi? Akibatnya, saat ini ada dua status siswa. Pertama, mereka adalah yang lulus UAN, disebut berijazah, dan yang kedua ada- lah mereka yang hanya mengan- tongi Surat Tanda Tamat Bela- jar. Ternyata, sikap dari pergu- ruan tinggi-pun tak sama. Ada yang mau menerima mereka yang sekedar tamat belajar, ada pula yang mengharuskan ber- ijazah. Halaman 8 Penulis adalah pengamat perkembangan sosial politik di Indonesia, serta masalah Internasional. Mantan Dubes RI di Australia Domisilinya di Jakarta, ko dari Taman Siswa Jogyakarta reka sudah dipersiapkan sejak menganggap hal tersebut sebagai kelas 1. Artinya, yang sekarang hal yang lumrah. Malah diang- ini masih menggunakan kuriku- gap sebagai shock therapy untuk lum 1994. Itupun kalau kita harus meningkatkan kualitas pendidik- mengabaikan kenyataan bahwa an di negeri ini. Lebih baik yang standar kualitas pendidikan di lulus sedikit, tapi berkualitas, negeri yang demikian luas ini, katanya. Bagus juga, tapi? dari Sabang sampai Merauke, tak bisa benar-benar disamakan. Toh tidak semua lulusan SMU harus ditampung di perguruan tinggi. Nah! Suara awam me- mang terdengar menyebutkan bahwa mereka yang sekedar 'ta- mat belajar', akan diarahkan un- tuk bekerja. Apa yang bisa diker- jakan oleh seorang lulusan SMU untuk masa sekarang? MASALAH serius berikut- nya yang melanda dunia pendi- dikan kita adalah soal Ujian Akhir Nasional (UAN). Konon lebih dari dua belas ribu siswa Sumbar tercenung melihat ke- nyataan bahwa mereka tak lulus UAN. Seorang Kepala Sekolah SMU di Medan mengeluh bah- wa kalau standar UAN dipakai, maka 80% siswanya tak akan lulus! Lagi lagi masalah yang serius ini, barangkali karena di- anggap sebagai masalah yang bersifat teknis sehingga tak la- yak untuk diatur dalam sebuah undang-undang, tak termuat dalam UU Sisdiknas. Rencana sedemikian memang bukannya tiada. Dalam bentuk penerapan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Namun hal itu baru akan dilaksanakan pada tahun 2006, dengan alasan bahwa me- Depdiknas tak boleh mengor- bankan mereka, seru Winarno. Sementara Prof. Dr. Ki Supriyo- Guru Sebaiknya Menjadi Penulis (Menyongsong Diklat Jurnalistik Guru Medan 2003) Oleh: Drs. Novrianto Ratmono kan orang-orang pintar namun cenderung asosial yang terlepas dari lingkungannya. MENGINTERPRETASI- KAN aktivitas suatu sekolah se- bagai sebuah lembaga pendi- dikan tidaklah cukup hanya ber- sangat mungkin akan mencipta- lah sekolah yang berprestasi da- lam bidang intrakurikuler (ter- masuk kokurikuler) dan juga ekstrakurikuler. Dalam banyak kasus, tidak sedikit sekolah yang menjadi besar dan terkenal kare- na kelebihannya di bidang ini. Ia sering berhubungan langsung dengan citra dan reputasi suatu sekolah di masyarakat luas. Ke- nyataannya memang aktivitas ekstrakurikuler inilah yang lebih sering bersentuhan langsung de- ngan kehidupan masyarakat Agar sekolah dapat mewarnai dan juga membuka diri untuk di- warnai oleh lingkungannya, ia luas. perlu mencanangkan program- program yang melebar, meluas dan meninggi. Melintasi dinding dan pagar sekolah. Melintasi ba- tas-batas formalistis mata pela- jaran dan kurikulum. Program yang disebut terakhir ini dikenal sebagai kegiatan ekstrakurikuler, yang secara mendasar berbeda dengan kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler namun sesung- guhnya berkaitan erat satu de- ngan lainnya. Berkaitan dalam pengertian memiliki benang-me- rah dalam proses pencapaian tu- juan sekolah. Meski demikian, menurut he- mat saya, ukuran standar untuk menentukan kualitas pendidikan tidak harus dibebankan pada UAN semata. Secara obyektif ia sudah harus di proses sejak masa pembelajaran berlangsung. Se- hingga siswa menjadi lebih siap. Tidak secara sontak dihadapkan pada suatu kemustahilan dalam bentuk UAN. Sayangnya, tidak banyak se- kolah yang memberi perhatian memadai terhadap kegiatan eks- trakurikuler. Lebih disayangkan lagi, terlalu sedikit sekolah yang menyadari bahwa kegiatan ini bukan hanya perlu digiatkan di- kalangan siswa semata, melain- Kendatipun bukan merupa- kan juga layak untuk dikem- Sekolah itu niscaya akan kan aktivitas utama sebuah se- bangkan di kalangan guru. Ya, menjadi institusi keilmuan yang kolah, kegiatan ekstrakurikuler mengapa tidak.? Mustahil se- eksklusif yang asing dari masya- sangat menentukan mutu suatu orang guru dapat berperan se- rakatnya. Pada gilirannya kelak, sekolah. Sekolah yang baik ada- bagai pembimbing siswa dalam Mutu pendidikan di ibukota negeri, Jakarta, rasanya sulit un- tuk dibandingkan dengan mere- ka yang belajar di sebuah dusun terpencil di Eromoko Wonogiri atau di kampung Hutabarat, Sa- mosir. Bagaimanapun, paling tidak ia merupakan masalah yang ada, dan melibatkan sekian ribu, mungkin puluhan bahkan ratus- an ribu siswa yang mestinya me- rasa ceria untuk menempuh masa depan yang lebih gemilang. Hal ini pulalah yang akhirnya membuat saya memilih diam untuk tidak memenuhi permin- taan melalui SMS, sekedar un- tuk menolak atau mendukung RUU Sisdiknas. Karena, menja- di UU sekalipun, ia tak akan mampu menyelesaikan masalah- masalah sebagaimana diungkap- kan tersebut diatas. (ninjun '2003).*** suatu kegiatan ekstrakurikuler jika ia sendiri tidak mengerti se- luk-beluk ekstrakurikuler itu. Syukur-syukur kalau ia berpe- ngalaman ketika masih menjadi siswa atau mahasiswa. Kalau tidak? ***** MEMBACA dan menulis adalah fitrah dunia pendidikan. Pasangan aktivitas ini haruslah menjadi budaya di lembaga pen- didikan. Terutama di sekolah-se- kolah yang merupakan lembaga pendidikan formal. Bagaimana mungkin suatu sekolah dapat mengemban fungsi perannya se- cara maksimal, jika ia steril dari unsur membaca dan menulis. Bukankah membaca dan menu- lis telah menjadi dasar dan inti- sari dari proses belajar-mengajar di sekolah sejak beraba-abad nan silam? Membaca dan menulis adalah detak-jantung dan desah nafas bagi suatu sekolah. Dan itu berarti tiada mungkin memi- sahkan sekolah dengan kegiatan baca-tulis. Membaca-menulis, tidaklah (Bersambung ke hal. 17) 4cm ANALISA: Rabu, 2 Juli 2003 Massa AR DPRD Sia Pematang Siantar, (Analisa Puluhan masyarakat me Aliansi Rakyat Menggugat ( larasikan diri dalam suatu di halaman gedung DPR Simalungun dan kota Pem Selasa (1/7). Massa ARM yang terdiri dari sia PC Yayasan Tanah Rakyat (YTR), Fakulta: Kelompok Tani Palito Malam Rimba Sihaporas, Liga Mahasiswa halama Nasional untuk Demokrasi memba (LMND) Siantar, Sylva Indone- poster BINGKISAN: Anak didik TKA ABA Pade menerima bingkisan berfoto bersama gura di kompleks Masjid Taqwa S. Parman ba Pendidikan Agama Harus Ditanam Kemuh puan be Padangsidimpuan, (Analisa) Pendidikan agama harus ditanamkan pada jiwa anak sejak daya dini, karena pada usia seperti itu, jasmam akan lebih mudah untuk mem- TK bentuk karakter anak menjadi Utara y generasi yang berilmu, berakhlak 1970-a dan memiliki pengetahuan hamma dikemb agama yang baik. turut mewal Hal ini disampaikan kepala Dal TK Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA) Cabang Padang- sidimpuan Utara Dra. Ani- Haraha mursyida Lubis, dalam melepas madiya penamatan 225 anak didik TK lain-la ABA tahun ajaran 2002/2003 di Aca kompleks Masjid Taqwa Mu- Padan riahka. hammadiyah Jalan S Parman. Padangsidimpuan, Senin (23/6). menar Di hadapan ratusan orangtua didik anak didik, PD Muhammadiyah nampi Tapanuli Selatan, PC Muham- puisit madiyah Padangsidimpuan Uta- madiy ra, PD Aisyiyah, dan undangan Hanaf lainnya, ditegaskan untuk mela- Ac hirkan generasi muda yang beriam bertakwa kedepan harus dimulai tamat sejak anak duduk dibangku TK, dengan mengajarkan, metode lesaik Iqro, pengetahuan Al Islam/ Padan sert N BAN Akses NOKIA 3530 TELEPON SAKTI 14041 NIAGA ACCESS Color Rendition Chart