Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm Perintis Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Umum/Redaksi/ Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Redaksi Penanggung Jawab Redaktur Pelaksana K. Nadha K. Nadha ABG. Satria Naradha Widminarko Made Nariana B. Ashrama Redaksi: Djesna Winada, Surawan, Gde Nym, Suryawan, Made Sumendra, Gde Suyadnyana, K. Abinawa, Agus Talino, Nym. Wirata, Alit Susrini Kantor Redaksi: JI. Kepundung 67A, Denpasar 80232. Telepon: 238582-238239, Fax: 227418 Teleks: 35191, Alamat Surat: P.O. Box: 3010 Denpasar 80001. Perwakilan Ball Post Jakarta, Bag. Iklan: Dinar Building Lantai III, Jalan Raden Saleh Raya No. 4, Jakarta 10430, Telepon (021) 390 3091, 390 3092, Bag. Redaksi Jl. Martapura 1B Telp. (021) 3905330. NTB: JI. WR Supratman 22A Telp. (0364) 32737. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 tanggal 24 Oktober 1985, Anggota SPS-SGP ISSN 0852-6515 Penerbit: PT Bali Post. KAMIS UMANIS, 1 FEBRUARI 1996 Yayasan Dana Sejahtera Jakarta - Siap Beroperasi Yayasan Dana Sejahtera diket- Jai Haji Mohammad Soeharto, yang mengemban misi memban- tu keluarga-keluarga pra-se- jahtera, siap beroperasi dengan dana awal Rp 100 milyar. Setelah menghadiri rapat yang berlangsung di Jalan Cendana Se- lasa malam (30/1) lalu, Wakil Ketua I Yayasan, Haryono Suy- ono mengatakan, wadah ini tidak akan bekerja sendiri melainkan mendukung program pemerintah melalui Kantor Menteri Negara Kependudukan. Yayasan yang dibentuk para tokoh masyarakat serta para pen- gusaha akan berkantor di Gedung Granadi Jalan Rasuna Said Jakar- ta Selatan. Persiapan administra- tif sedang dilakukan untuk mem- bantu keluarga pra-sejahtera di desa yang tidak menerima Inpres Desa Tertinggal. Dana yayasan ini akan beras- al dari bantuan yang diberikan wajib pajak, baik perorangan maupun perusahaan yang laban- ya setelah dipotong pajak menca- pai Rp 100 juta/tahun. Selain Haji Soeharto dan Haryono Suyono, para pengurus lainnya antara lain adalah Soedono Salim, Sudwikatmono, Bambang Trihatmodjo, Prayogo Pangestu, Mohammad Hassan, Putera Sampurna, Henry Pribadi serta Usman Admadjaja. Transparan Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Mar'ie Muhammad menegaskan, penggunaan dana pembinaan keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I akan transparan dan akan diaudit oleh akuntan publik. "Mengenai masalah penyalu- rannya, yang pasti bukan oleh Dirjen Pajak. Lihat saja nanti," katanya menjawab pertanyaan anggota Dewan dalam Rapat Ker- ja (Raker) dengan Komisi VII DPR yang dipimpin Wakil Ketu- anya Yahya Nasution di Jakarta, Rabu kemarin. Sebelumnya Dirjen Pajak Fuad Bawazier yang mendamp- ingi Menken dalam rapat tersebut mengumumkan, pihaknya sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor:SE-04/PJ/1996 tertanggal 29 Januari 1996 tentang Tata cara penyetoran dan pemberitahuan bantuan untuk pembinaan keluar- ga prasejahtera dan keluarga se- jahtera I. Surat Edaran (SE) tersebut merupakan petunjuk teknis sehu- bungan dengan telah ditetapkan- nya Keputusan Presiden No. 90 Tahun 1995 tentang perlakuan pajak penghasilan atas bantuan (Bersambung ke Hal 11 Kol 5) Kasum ABRI: Jangan Salah Artikan Operasi Militer Wamena- Kepala Staf Umum (Kasum) ABRI Letjen TNI Suyono men- gatakan, penggunaan operasi mi- liter dalam upaya membebaskan 13 sandera dari tangan GPK Irja tidak berarti melaksanakan suatu operasi tempur dalam artian peny- erbuan. "Jangan salah artikan konsep penggunaan operasi militer itu. Ada tiga kegiatan dalam operasi militer, yakni teritorial, intelijen dáh tempur," kata Kasum ketika dihubungi dari Wamena, Rabu (31/1) kemarin. Kasum mengemukakan hal tersebut berkaitan dengan kemu- ngkinan diterapkannya operasi militer terbatas menyusul keingi- nan OPM yang membawa sand- era keluar dari Desa Mapnduma. Mantan Pangdam IV/Dipone- goro itu juga mengemukakan, Mabes telah memberikan ke- wenangan penuh kepada Pang- dam untuk menggunakan operasi militer seperti yang dimaksudkan. "Sekarang ini terserah Pang- dam Trikora, apakah Kodam akan mengedepankan dahulu operasi teritorial, intelijen dan bahkan tempur kalau perlu," katanya. Menurut Kasum, upaya pem- bebasan jelas akan membutuhkan waktu yang tidak singkat, sehing- ga Kodam dapat saja menggu- nakan tiga bagian dari operasi militer secara terpisah ataupun mengkombinasikan ketiga unsur tersebut. Menjawab pertanyaan war- tawan mengenai anggapan bahwa ABRI telah bergerak ke Desa Mapnduma, sementara GPK te- lah meminta untuk tidak ada ak- tivitas lain yang mendekati lokas- inya, Kasum menyarankan agar ditanyakan langsung kepada Pangdam. Untuk memudahkan komuni- kasi antara Mabes ABRI dan Kodam VIII/Trikora telah di- pasang satu set peralatan canggih teleconference yang dapat me- mudahkan koordinasi selama op- erasi pembebasan dilakukan. Selasa lalu Kasum Letjen TNI Suyono berbicara dengan Pang- dam Trikora Mayjen TNI Dunid- ja melalui alat canggih tersebut. Sementara itu hingga Rabu petang belum terlihat kemajuan lain dari perkembangan drama penyanderaan yang telah mema- suki minggu ke-4 sejak penculi- kan terjadi 8 Januari 1996 Sulit Deteksi Sementara itu, Konsul Papua Nugini (PNG) di Jayapura, Eg- berth Yalu mengakui, tentara Pap- Harian untuk Umum MILIL MONUMEN PERS NASIONALE Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN Bali Post/AFP BOM BUNUH DIRI - Pemberontak Tamil dicurigai menghancurkan pusat keuangan Sri Lanka dengan sebuah truk berisi bom bunuh diri Rabu (31/1) kemarin. Sekitar 55 orang tewas dan 1.000 lainnya cedera. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan kobaran api (kiri) dan seorang korban penuh luka dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Pemimpin Perusahaan Sekretaris Umum Manajer Iklan Manajer Sirkulasi Bagian Iklan ABG. Satria Naradha Retno Endah Sada Kariawan, Kariadi Suryantha, Oka Wipraja : Jl. Kepundung 67 A, Denpasar 80232 Bagian Iklan Telepon: 225764 Fax: 227418 Teleks: 35191 Senin s.d. Jumat 08.00 -19.00 Sabtu 08.00-13.00 Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan: Iklan Mini: minimal 2 baris makimal 10 baris, perbaris Rp. 5.000 Iklan Umum: Rp. 6.000 per mmk. Iklan Keluarga/Duka Cita: Rp. 5.000 per mmk. Iklan Warna: 1 warna Rp. 6.500, 2 warna Rp. 8.500, 4 warna Rp. 9.500 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 19.00. Bagian Langganan/ Pengaduan Langganan : Jl. Kepundung 67 A, Denpasar 80232. Telepon: 225764 Pager Telepon: 139, 234139. Fax: 227418. Harga Langganan: Rp 12.000 sebulan. Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 700. Terbit 7 kali seminggu. Rekening BRI Denpasar Rekening BDB Denpasar Rekening BCA Denpasar Rekening Bank Aken Denpasar Rekening Bank Seri Partha Rekening BUN Denpasar Menko Polkam: 31-45. 1065.4 173.804 040-30-07061-8 900601028 0274000384 : 071 000567.7 NOMOR 164 TAHUN KE-48 Silakan, kalau Ada yang Ingin Calonkan Megawati Jakarta (Bali Post) - Menteri Koordinator (Menko) Polkam Soesilo Soe- darman menilai, pencalonan Megawati sebagai Pres- iden RI baru terlihat dari formulir yang diedarkan di gedung DPR. "Kalau ada yang mencalonkan Mega- wati, silakan," katanya menjawab pertanyaan war- tawan dalam jumpa pers usai Rapat Koordinasi (Ra- kor) Polkam, di Jakarta, Rabu (31/1) kemarin. Menko yang akrab dipanggil Pak Soes ini menolak menjelas- kan lebih jauh soal mulai ramain- ya dukung-mendukung calon presiden belakangan ini. Bahkan, ketika wartawan me- nyinggung dukungan Ketua Umum LVRI Achmad Taher ke- pada Pak Harto untuk kembali menjabat presiden, hanya ditang- gapi dengan senyum. "Sidang Umum kan masih jauh," jawab- nya singkat. Namun ketika ditanya sikap Pak Soes sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Pur- nawirawan ABRI (PP Pepabri) tentang calon yang akan diduku- ng, dengan tegas dia mengatakan, sikap Pepabri dalam soal penca- lonan presiden nanti tidak perlu disanksikan. "Jangan sanksikan sikap Pep- abri untuk itu. Bagi kami, yang terpenting adalah membangun sistemnya terlebih dulu. Kalau sistemnya baik, tentu hasilnya akan baik," katanya. Apakah Pepabri merasa didahului oleh LVRI untuk pen- calonan ini? tanya wartawan. "Ah, tidak begitu. Persoalan nya bukan dahulu-mendahului, jawabnya sembari tersenyum. Dalam jumpa pers yang diha- diri puluhan wartawan, Menko Polkam juga menjelaskan berb- agai persoalan seputar masalah politik dan keamanan aktual di dalam negeri. Mengenai kasus PDI Jatim yang berlarut-larut, menurutnya, harus segera disele- saikan dengan cara mengadakan pertemuan antara kubu yang ber- seteru. "Adakan pertemuan antara kubu-kubu yang berseteru, kum- pulkan mereka dan adakan rem- buk. Kalau dalam pembicaraan nanti sekiranya ada keinginan untuk menaikkan orang di luar kubu yang berseteru itu dan tern- yata memang lebih baik ya ditar- ik saja," ucapnya. Mengenai kosongnya PPD I Jatim dari unsur PDI, menurut dia, jangan ditanggapi sekarang. "Kita lihat saja sampai akhir Mei nanti," jawabnya. Menanggapi pertanyaan ten- tang dugaan sikap pemerintah yang mendua terhadap kasus-ka- sus politis seperti PDI maupun Nahdlatul Ulama (NU) dibantah Menko. "Pemerintah tidak demikian," ucapnya. Tetapi pemerintah membiar- kan PBNU tandingan melaksan- akan muktamar luar biasa (MLB) (Bersambung ke Hal 11 Kol 1) Bom Bunuh Diri Hancurkan Pusat Keuangan Sri Lanka Aberson Sihaloho Desak DPP PDI *55 Tewas, Lebih dari 1.000 Cedera Kolombo- Sejumlah pemberontak Tamil dicurigai sebagai pelaku peleda- kan yang menghancurkan pusat keuangan Sri Lanka, Rabu (31/ 1) kemarin. Ledakan bom bunuh diri itu menewaskan sekurang- kurangnya 55 orang, mencederai lebih dari 1.000 orang, serta membuat ratusan pekerja kantor terperangkap dalam gedung-ge- dung yang dilanda amukan si jago merah. Para perusuh yang dipercaya bacasal dari kelompok separatis Macan Pembebasan Tamil Eelam (Liberation Tigers of Tamil Ee- lam) mengawali serangan dengan menembak penjaga pada gedung ua Nugini hingga kini masih mendera pekerjaggi dari galami kesulitan mendetek beradaan gerombolan pengacau keamanan (GPK) yang bersembu- nyi di wilayah PNG. "Hal ini disebabkan anggota GPK lebih mengetahui kondisi wilayah perbatasan PNG-RI seh- ingga mereka dengan mudah bisa melarikan diri dari kejaran tent- ara PNG," kata Yalu yang pernah menjabat Gubernur Sandaun Province, yang berbatasan dengan Kabupaten Jayapura, Irja, kepa- da wartawan di ruang VIP ban- dara Sentani Jayapura, Rabu ke- marin. "Karena itu tidak benar kalau pemerintah PNG membiarkan wilayahnya menjadi tempat per- sembunyian GPK, seperti yang diisukan selama ini," kata Yalu. Sementara itu Atase Pertaha- nan Kedubes RI di PNG Kol. Jo- hannes Ruru mengatakan, akibat medan Irian Jaya sebagai propin- si yang berbatasan langsung den- gan Papua Nugini cukup berat, ABRI mengalami kesulitan untuk mengamankan wilayah per- batasan dari gangguan maupun sebagai tempat lintasan GPK. (Bersambung ke Hal 11 Kol 5) Bali Post HARI INI • Selebaran Paket Wisata Sulut Persaingan tak Sehat.. Pengambilan ABT Merugikan PDAM Buleleng.. Pangdam Dukung Komnas HAM di Timtim..... 3 .4 PT Osin Dinilai Percepat Pertumbuhan Ekonomi NTT.......5 • Mencermati Fenomena Paranormal Dalam Media Massa.....6 Likuiditas Ekonomi Diketatkan Atasi 'Overheated'...... Suriah Tolak Bicarakan Pembagian Air dengan Israel.. Tarif Air Minum Naik Dalam waktu dekat PDAM Badung akan menaikkan tarif air minum sekitar 25 persen dari sebelumnya. Berbagai komen- tar muncul di masyarakat. Ada yang menyambut baik, ada pula yang menuding PDAM hanya memikirkan tarif tanpa mengim- bangi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Bagaimana dengan tarif PDAM di kabupaten lain? Simak di Prima Jumat besok. Prima TERBIT TIAP JUMAT Messimo Rosselli: Di Bali Saya bisa Menemukan Tuhan Ada kisah menarik yang dialami seorang bakta Messimo Ros- selli. Ketika men- gadakan tirtayatra ke India, dia sangat terharu akan keagungan Gunung Agung. Anehnya, dia melihat keluhuran Gunung Agung itu saat menjalani meditasi di India. Benarkah dia mampu melihat Tuhan lewat ener- gi batinnya. Simak penuturannya di Prima besok. Jangan dilewatkan sajian aktual lainnya. Rubrik hukum, aga- ma, iptek, olah raga dan sajian menarik lainnya. Bagi maha- siswa UT, Prima terbitan besok akan mengungkap tentang di- namika UT. .8 sesal Bank dan Ketan me (Kcurkan truk yang mereka bawa elalui jalan masuk, tutur sejum- lah saksi mata. Ketika mereka mulai melakukan penembakan, saya menunduk dan lari mencari per- lindungan di luar gedung Bank Sentral," ujar seorang pekerja bank tersebut. "Tepat pada saat truk itu me- lewati muka gedung tadi, saya mendengar ledakan sangat kuat dan kemudian tempat itu penuh asap," Pihak kepolisian, yang mem- berikan angka kematian paling awal, mengatakan 55 mayat ber- hasil dibawa ke Rumah sakit Umum Kolombo, Lebih dari 1.000 wanita dan pria, termasuk turis asing, mendapat perawatan di rumah sakit. tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh serangan tersebut. Lebih dari selusin gedung di distrik tengah kota itu, yang ber- nama Colombo Ford, hancur be- rantakan, banyak di antaranya merupakan simbol kebanggaan ekonomi nasional. Beberapa gedung mengalami kerusakan pada jendela yang ter- lempar dari pasangannya dan lan- git-langitnya ambruk. Yang lain terbakar dan mem- buat ratusan orang terperangkap dalam api yang melap bangunan tingkat atas. Gedung-gedung yang menja- di korban, termasuk kompleks Pemerintah mengeluarkan se- multitingkat milik sebuah peru- ruan untuk memperoleh sumban- sahaan asuransi swasta terkenal gan darah dan mendesak agar Ceylinco, terletak berhadapan para dokter yang kebetulan cuti dengan Bank Sentral. Petugas agar segera kembali bekerja. Seemadam kebakaran sibuk me- ruan melalui radio, pemerintah notong wanita dari lan- meminta para pekerja kantor tai 18. Loket karcis utama dari pe- rusahaan penerbangan nasional, Airlanka, juga hancur luluh. Dua hotel mewah di lingkungan tersebut mengalami kerusakan jendela, dan sejumlah orang as- ing cedera akibat terkena kaca beterbangan. agar Mem-PTUN-kan Pemerintah Jakarta (Bali Post) - Setelah memelopori pencalo- nan Ketua Umum DPP PDI Mega- wati sebagai presiden 1998-2003, anggota F-PDI Aberson Marle Si- haloho mendesak DPP PDI agar mengajukan Mendagri dan Guber- nur Jatim ke PTUN dalam upaya mencari penyelesaian kemelut DPD PDI Jawa Timur. Tak ada hak bagi pemerintah menguji sah atau tidaknya pelak- Helikopter angkatan udara dikerahkan untuk mengkoordi- nasikan operasi penyelamatan secara besar-besaran, dan didukung oleh unit-unit angka-sanaan konstitusi dan AD/ART tan darat dan petugas pemadam kebakaran dari bank-bank swas- ta serta AU. Seorang perwira polisi yang berada di tempat kejadian men- gatakan, tim penyelamat mengkhawatirkan masih banyak lagi korban yang terkubur di bawah reruntuhan gedung Bank Sentral di samping gedung-ge- dung di sekelilingnya. (Bersambung ke Hal 11 Kol 8) PDI selaku pembina politik. Ke- beradaan pemerintah sebagai pembina politik juga tidak kon- stitusional karena tidak diatur UU, termasuk UU No.3 tahun 1985 tentang Parpol dan Golkar. "Pemerintah sebagai pembina politik hanya diatur lewat pasal 9 PP No.19 tahun 1986 tentang pel- aksanaan UU No.3 tahun 1985," katanya, di Jakarta, Rabu (31/1) kemarin. Menurutnya, pasal 9 PP No.19 tahun 1986 itu batal demi hukum, sebab pemerintah tak boleh mem- bentuk PP tanpa diatur UU. Se- mentara itu UUD 1945 dalam pasal 5 ayat 2 mengamanatkan presiden menetapkan PP untuk melaksanakan UUD 1945 se- bagaimana mestinya. Aberson menilai, dalam masalah PDI Jatim, pemerintah tak berhak mengaku sebagai pembina politik dan mencampurinya kare- na istilah itu sendiri tak konstitu- sional. Urusan PDI Jatim merupa- kan urusan intern PDI. Setelah DPP PDI dengan SK 043 dan menetap- kan Ir. Sutjipto sebagai Ketua DPD Jawa Timur, pemerintah haruslah mengakuinya. Lebih lanjut dijelaskan tentang adanya suara formatur terbanyak yang memilih Latief Pudjosakti dan dijadikan alasan mengakui Latief sebagai Ketua DPD PDI Kata Diktator tetap Diperdebatkan Dalam Sidang Pengadilan Bintang Teknologi belum Tersedia Jakarta (Bali Post) - Makna kata diktator dalam konteks kalimat Soekarno dan Soeharto (Presiden-red) sama- sama diktator masih tetap diper- debatkan dalam sidang lanjutan kasus penghinaan Presiden Soe- harto di PN Jakarta Pusat, Rabu (31/1) kemarin, antara Tim Pe- nasihat Hukum terdakwa Sri Bin- tang Pamungkas dengan saksi ahli bahasa dan hukum tata nega- menanyakan kepada ahli bahasa, apakah kalin i Soekarno dan Soeharto sasama diktator mempunyaina penghinaan terhadap Pre RI? JS Badudu ngatakan, dalam konteks kalim seperti itu sama sekali tidak hgandung makna penghinaan. Dalam suatu forum ilmiah seperti ceramah dan kuliah, kata- kata seperti itu tidak bermakna negatif. "Kalá ditujukan kepa- da seseorang tergantung ia Jaksa Penuntut Umum P. Sitin- jak, S.H., dikemukakan oleh Sri Bintang Pamungkas ketika ber- ceramah di Technische Universi- tat Berlin tanggal 9 April 1995. Namun menurut saksi Igna- sius Irianto (moderator), Iwan Se- tiabudi (notulis), Kristanto In- drianto Suherman (notulis) dan Syaiful Huda (penanya) yang sudah dimintai kesaksiannya pada persidangan sebelumnya bahwa kata-kata seperti diktator, Saksi ahli bahasa Prof. Dr. JS PKI dan menyeleweng itu bukan Badudu dalam sidang yang dip- dikatakan oleh Sri Bintang. merasakan-re mungkin bisa impin Hakim Ketua Syoffinan Sri Bintang hanya mengulan- Sumantri, S.H. itu mengatakan, gi apa yang dikatakan oleh Sri kata diktator jika disampaikan Basuki dan Sunarto. Kedua pen- seseorang dalam suatu forum il- anya itu menyampaikan pertan- miah seperti ceramah atau kuli- ah tidak bermakna menghina sep- erti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdak- wa Sri Bintang Pamungkas. ra. Kata-kata seperti diktator, PKI serta menyeleweng dari UUD 1945 yang dialamatkan kepada Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto itu, menurut bermakna negn Konteks kali- mat tersebut kg lengkap seh- ingga belum akan menghi- na," katanya. yaannya dalam suatu prolog yang Di sampingu, JS Badudu sangat panjang. "Memang Sri juga mengataka pesuatu kalimat Bintang juga menyebut kata-kata bisa dapat diben maknanya seperti diktator, PKI tetapi bukan secara persis, saat tergantung dalam konteks kalimat seperti pula dari peletak tanda bacan- itu," kata keempat saksi itu. ya serta intoninya dalam Adnan Buyung Nasution, salah seorang anggota Tim Pem- bela terdakwa Sri Bintang Pam- ungkas dalam sidang tersebut penyebutan. "Saya tidak dengar cera- mah Sri Bintang hingga tidak menangkap intona inya. Saya be- Terdakwa Pembunuh Keluarga lum memberikan suatu kesimpu- lan yang pasti bahwa kata-kata itu bernada penghinaan. Pe- maknaan suatu kalimat, sangat ditentukan pula oleh peletakan tanda bacanya," ujar Badudu. Tak Perlu Sementara itu pakar hukum tata negara Prof. Dr. Harun Al Rasyid dalam kesaksiannya mengatakan, penyebutan kata diktator dalam suatu forum ilm- iah tidak perlu menggiring pem- bicaranya ke pengadilan karena kata diktator mengandung mak- na netral, bisa positif dan bisa negatif. "Semua itu sangat tergan- tung dengan konteks kalimatnya. Jika konteks kalimatnya tidak mengandung makna negatif, kenapa kata itu harus dipersoal- kan di pengadilan," kata Harun Al Rasyid yang disambut tepuk tangan pengunjung sidang. Ia mengatakan, kritik yang disampaikan seseorang (apalagi dari seorang anggota DPR/MPR) (Bersambung ke Hal 11 Kol 8) Jawa Timur. Dalam tingkat for- matur tak dikenal istilah voting dan formatur tak punya hak suara, karena yang memiliki hak suara adalah utusan yang berasal dari cabang. Berdasarkan AD/ART, kalau terjadi kemacetan dalam pemungu- tan suara dapat diulang. Namun karena sudah diulang dua kali tetap gagal, DPP dapat mengambil alih persoalannya. "Hal ini sejalan den- gan pasal 18 ayat I AD/ART PDI yang menyatakan DPP merupakan kekuasaan eksekutif tertinggi dalam partai," ujar Aberson. Beredar SK Baru Sementara itu, di tengah kon- flik PDI Jatim yang makin ber- larut-larut, kini di Surabaya be- redar susunan pengurus baru DPD PDI Jatim. Dalam surat itu, Mar- sudi Pandi Negara ditunjuk se- bagai Ketua DPD PDI Jatim (Bersambung ke Hal 11 Kol 3) KMP Gurita Sulit Diangkat Haryanto Dhanutirto agar men- jajaki kemungkinan menarik atau menggaet KMP Gurita yang tenggelam dua pekan lalu. Dikhawatirkan sekitar 150 pen- umpang meninggal akibat ter- perangkap dalam kapal yang naas itu. Jakarta (Bali Post). Keluarga korban musibah KMP Gurita agar pasrah dan tawakal kepada Tuhan YME karena kapal itu sulit diangkat. Pemikiran pun sudah diupaya- kan tetapi teknologi belum tersedia untuk mengangkat ka- pal yang berada pada kedalaman "Relakan saja jenazah- 300 meter. Menteri Urusan Pan- jenazah itu," kata Ibrahim Has- gan Ibrahim Hassan mengata- san mengutip ucapan Kepala kan itu di Jalan Cendana, Jakar- Negara. ta, Rabu (31/1) kemarin. Kepala Negara berjanji akan Kepala Negara kembali men- memberikan bantuan kepada yampaikan belasungkawa-nya para keluarga korban. Selain kepada para keluarga korban itu, Presiden juga berjanji akan "Sebaiknya mereka membantu pengadaan kapal mengikhlaskan keluarganya baru yang sangat diperlukan yang hilang itu," kata Ibrahim masyarakat Aceh. Hassan yang pernah menjadi RUU Pangan Gubernur DI Aceh tersebut. Sebagai Meneg Urusan Pan- gan, Ibrahim Hasan melaporkan hasil koordinasinya dengan menteri-menteri teknis men- genai persiapan Rancangan Udang-undang (RUU) Pangan. Presiden Soeharto berpesan Menurutnya, jika pasukan katak dipaksakan mencari may- at di kapal itu, bisa-bisa mere- ka juga akan hilang. Kepala Negara pekan lalu minta Menteri Perhubungan Laporan dari Negeri Kangguru (2) agar Menteri Negara urusan Pangan mencantumkan label halal dalam UU Pangan yang kini tengah dirancang sehingga nantinya konsumen mempunyai hak tuntutan. "Makanan yang akan dikon- sumsi oleh umat-yang berag- ama Islam khususnya harus diberi label, jadi ini mempun- yai hak tuntutan. Kalau tidak ada undang-undang, nanti mu- ngkin saja sebuah perusahaan bikin label halal, apa betul halal? Nanti tidak bisa dituntut apa-apa karena tidak ada dalam undang-undangnya," kata Ibra- him Hasan mengutip keterangan Presiden. la menambahkan, menghada- pi era globalisasi dan tantangan kini maupun mendatang, Meneg urusan Pangan melakukan berb- agai koordinasi bilateral, maupun nonbilateral dengan berbagai de- partemen terkait. Masalah pangan (Bersambung ke Hal 11 Kol 6) Rohadi Diancam Hukuman Mati "Dole" dan Tukang Becak di Gold Coast: yang masih di bawah umur dis- idangkan tertutup oleh majelis hakim yang diketuai Farida Ah- mad, S.H. dengan jaksa penun- Sekitar pukul 09.00 kelima terdakwa pergi ke kebun singkong di depan rumah korban. Di sana mereka pura-pura bek- Jakarta (Bali Post) - Semua terdakwa pelaku pem- bunuhan keluarga Rohadi, mas- ing-masing Phil (47) dan istrin- ya Ny. Sup (41) serta dua anakn- tut umum Wirzalyanuar, S.H. erja memetik daun sgkong agar ya Al (16), Lam (12) dan kepona- Menurut surat dakwaan jaksa tidak dicurigai kor kan KI (13), yang diadili secara penuntut umum, peristiwa pem- Pada saat ituksanakan terpisah di Pengadilan Negeri bunuhan sadis itu dimulai dengan pembagian tugas, memega- Jakarta Timur, Rabu (31/1) ke- pembicaraan antara Phil dengan ng klewang, Al me gang pisau marin, diancam hukuman mati istrinya di tempat tidur pada bermata dua bering kayu, sesuai pasal 340 KUHP malam sebelum pembunuhan, Lam memegang pillapur, dan Kelima terdakwa, didakwa mengenai rencana menghabisi Kl memegang bel gunting, melakukan pembunuhan beren- semua keluarga Rohadi karena sementara Ny. Supak mem- cana terhadap istri Rohadi dan anak-anaknya menginjak-injak bawa apa-apa. tiga anaknya di rumah keluarga kebun singkong milik mereka. Sebelum pemban terja- korban di Jl. Mandor Hasan, Selain itu disebutkan pula, di, Phil yang pergaluan ke Bambu Apus, Cipayung, Jakarta apabila keluarga Rohadi dihabi- depan rumah Rohadi mpat bi- Timur, pada 2 Oktober 1995 se- si, Rohadi yang berprofesi guru cara dengan istri Roha Ny. Elly kitar pukul 10.00. itu tidak akan betah tinggal di Kusneli yang hendak pergi ke Sidang perkara pembunuhan tempat itu. luar rumah. Setelah Ny. Elly per- yang dilatarbelakangi masalah "Pasti rumahnya akan dijual, gi agak jauh, Phil memanggil is- tanaman singkong itu dilaksana- dan apabila dijual, kita beli dan tri dan kedua anak serta Repona- kan secara terpisah. Phil yang kita buat rumah kontrakan," kata kannya sambil mom en tanda didampingi pengacara OC Phil kepada istrinya seperti yang memulai aksi. Kaligis S.H., diperiksa oleh ma- dikutip Saleh Abdurrahman ke- jelis hakim yang diketuai Soenar- tika membacakan surat dakwaan to, S.H. dengan jaksa penuntut pada perkara Phil. umum Saleh Abdurrahman, S.H. Citra Utami (4 ut Rohadi yang sedang menon TV di rumah, menjadi koon pertama keganasan anak-beranak terse- Sementara istri Phil, diperik- Selanjutnya diuraikan, pagi but. Sasaran berikutnya Gilang Pembagian Tugas sa oleh majelis hakim yang diket- hari 2 Oktober 1995 sekitar pukul Fauzi (7) dan Rizky Ramadhan uai HM Thoyib, S.H. dan jaksa 08.30, ketika mereka sedang sa- (2 tahun 8 bulan) yang edang penuntut umum Ny. Dhandalia, rapan pagi, rencana dimatangkan S.H., sedangkan ketiga terdakwa dan peralatan disiapkan. bermain di teras uaia diajak (Bersambung ke Hay Ko SEORANG kawan Australia Dole memang salah satu tidak sanggup menanggung biaya Karena suaminya tidak resmi, di Sydney suatu saat bertanya, apa masalah yang kerap diperdebat keluarga, menyuruh anaknya anak yang ikut ibunya menjadi perbedaan Bali dan Australia? kan. Soalnya, dana untuk tunjan- yang sudah berumur 17 tahun seg tanggungan negara alias menda- Sementara saya berpikir, dia men- gan itu diambilkan dari pajak era keluar dari flat agar mendap- pat dole. Batasnya adalah tiga jawabnya sendiri. "Di Bali ban yang dibayar warga negara yang atkan social security. "Bahkan anak bagi single parents semacam yak pedagang acung, kami di sini bekerja keras sepanjang hari, se dole mendorong orang kumpul itu. "Jadi motif orang tidak mau punya penerima dole," katanya. mentara penerima dole dari ka- kebo dengan biaya negara," ujar kawin secara resmi antara lain Dole adalah tunjangan sosial langan muda makin besar dan kawan saya itu memendam rasa karena ingin memperoleh dole," dalam bentuk uang (sekitar 200 kerja mereka hanya mabuk-ma- tidak fair. lanjutnya. dolar per minggu) yang diberikan bukan. Contohnya begini. Pasangan kepada penganggur, pensiunan, Konon orangtua yang merasa kumpul kebo melahirkan anak. dan warga yang penghasilannya di bawah standar tertentu. Selain uang, mereka juga menerima tun- jangan sosial lainnya seperti ker- inganan biaya pengobatan, pen- didikan, transpor, dan diskon. Jika ada lowongan kerja yang menawarkan upah hanya sedikit di atas dole, biasanya mereka leb- ih memilih menganggur saja. 'Masih lebih bagus pedagang acung di Bali. Mereka bekerja untuk mendapatkan uang. Tetapi penganggur di Australia - yang hanya bermalas-malasan sambil menenggak minuman keras mendapat tunjangan uang. Masih mending kalau penerima dole ad- alah para pensiunan yang sudah tua dan tidak sanggup bekerja lagi. Yang masalah adalah dole kaum muda yang sesung- a masih produktif," Tukang Becak di Gold Coast Berbeda dengan di negara- negara sedang berkembang, anak- anak pasangan kumpul kebo semacam itu biasanya keleleran, Australia sebagai negara dengan predikat "maju" merasa berke- wajiban terus meningkatkan kese- jahteraan warganya sekalipun harus ngos-ngosan. Standarnya pun berbeda. Di negara sedang berkembang, standar bangsa dis- ebut menurun karena banyak warga negara yang tidak sekolah. Di negara maju, karena semua orang sudah bersekolah, standar hidup diukur atas dasar ke- lengkapan barang-barang kebu- tuhan primer seperti kulkas, per- alatan dapur, televisi, gas, listrik, dan sebagainya. Padahal mungkin negara sudah kewalahan. Bahkan ada kekhawatiran negara bisa defisit terus, jika kewajiban dole makin (Bersambung ke Hal 11 Kol 6) 2cm 2cm Color Rendition Chart