Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

ΟΡΙΝΙ M 4 RADAR SULBAR KAMIS, 5 JULI 2018 PEMBACA dapat mengirimkan saran, kritik dan komentar terhadap pelayanan umum pemerintahan, kamtibnas, dan lainnya melalui sms dan email. KIRIM KOREKSIAN, Opini, Kritikan & Saran: radarsulbar01@gmail.com SMS Kritikan: 0811 4216 444 EMAR I SETIAP artikel/opini yang dikirim disertai foto dan identitas pengirim. Naskah yang dikirim ke redaksi menjadi milik harian Radar Sulbar, karena itu naskah yang sama tidak boleh/belum pernah diterbitkan ke media lain. I PENULISAN opini yang dikirim minimal 1.000 kata dan maksimal 1.100 kata. Langganan: 0852 9920 0290 SARAN, KRITIK & OPINI Wajib Dampak Transformasi Sistem Perbendaharaan Bagi Pelayanan KPPN REPORTER: EDIYATMA JAWI EDITOR: SUDIRMAN SAMUAL MAJENE, RADAR SULBAR – Realisasi Pendataan Asli Daerah (PAD) Majene terbilang masih sangat rendah. Hingga Mei 2018, baru mencapai 28,99 persen. KPPN dan mengantre berlama- lama. Petugas rekon Satker akan memperoleh user dan password dari KPPNuntuklogin melalui al- amat www.e-rekon-Ik.djpbn.ke- menkeu.go.id kemudian men- gunggah data kiriman dari ap- likasi SAIBA. Proses rekonsiliasi akan ber- jalan secara otomatis, jika sta- tus hasil rekon sama maka akan diterbitkan BAR yang kemudian ditandatangani secara elektron- ik dengan mengisikan PIN. Dari penjelasan di atas, penerapan E- Rekon jelas memberikan dam- pakyang signifikan darisegi efek- tifitas, efisiensi, dan validitas data jika dibandingkan dengan sistem yang digunakan sebelumnya. Penyempurnaan sistem per- bendaharaan negara yang telah dilakukan DJPB selama lebih dari satu dekade terakhir patut diberi apresiasi tinggi. Dengan bermo- dalkansemangatreformasi, DJPB berhasil melakukan transforma- si pada sistem dan proses bisnis yang berdampak nyata terhadap kualitas layanan di KPPN. Mungkin sudah saatnya SPAN dan E-Rekon juga diadaptasi pemerintah daerah untuk meny- empurnakan pengelolaankeuan- gan di daerah dan memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam sistem akuntansi pemer- intah, sehingga Laporan Keuan- gan Pemerintah Daerah (LKPD) di seluruh Indonesia juga dapat memperolehopiniWTP dariBPK. Penggunaan SPAN dan E- Rekonsebagaisistempadalayan- anutamaKPPNsaatinijugamasih jauh dari kata sempurna. Seiring dengan berjalannya waktu akan nampak celah dan kekurangan. Disitulah diperlukan anali- sa dan perbaikan secara terus- menerus, sehingga sistem per- bendaharaannegaradi Indonesia bisa setara dengan negara-nega- ramajulainnya. Sebagaimanavisi dari DJPB yaitu 'Menjadi Penge- lola Perbendaharaan Negarayang Unggul di Tingkat Dunia' (***) APAKAH anda seorang bendahara? Atau staf pengelola keuangan yang berkutat dengan dana APBN dan berbagai aplikasi keuangan instansi?Jika iya, anda pasti sudah familiar dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan berbagai jenis layanannya. prosedur layanan di KPPN sangat menarikdicermati, terutamasistem teknologi informasi yang digunak- an. Sejak bergulirnya reforma- si keuangan dan perbendaharaan negarapadatahun2004yangditan- daipemisahananwewenanganta- ra kementerian/lembaga sebagai Pengguna Anggaran (PA) dengan Kemenkeu sebagai BUN. Berbagai sistemtelahdirancanguntukmeny- empurnakanprosesbisnisdanme- ningkatkan kualitas layanan. KPPN selaku kantor vertikal gendalian aplikasi terkait integra- si Data. Proses rekonsiliasi sebelum yangterlibatlangsungdalamtahap pelaksanaan anggaran juga meng- gunakanSPANpadaprosespencai- ran dana APBN. Hal tersebut san- diberlakukannya E-Rekon pada tahun 2016 telah mengalami berb- agai perubahan prosedur dan per- gantian sistem aplikasi. Sampai ta- hun 2014, proses rekonsiliasi dilak- sanakandengancara Satkerdatang ke KPPN mitra kerjanya dan me- nyerahkan Arsip Data Komputer (ADK) dari aplikasi Sistem Akun- tansi Keuangan Tingkat Akuntansi (SAKPA) yang diganti menjadi ap- likasiSistemAkuntansiBerbasisAk- gat berdampak pada proses layan- an penerimaan SPM. Sebelum menggunakan SPAN, proses penerbitan Surat Perin- tah Pencairan Dana (SP2D) sam- pai dengan uang masuk ke rek- ening penerima memakan wak- tu satu sampai dua hari kerja. Kini, melalui SPAN yang telah mengin- tegrasikan database antara KPPN, Kantor Pusat DJP6 dan bank oper- asional, prosesnyahanyasatusam- pai tiga jam saja. Tak hanya itu, untuk meman- tau proses penyelesaian SP2D, sisa pagu dana dan Kartu Penga- wasan Uang Persediaan, petugas Satker dapat memanfaatkan fi- tur Online Monitoring SPAN (OM SPAN) yang dapat diakses melalui alamat www.spanint.kemenkeu. go.idmenggunakanuserdan pass- wordyang dapat diperolehmelalui CSO KPPN. JENIS PA OLEH: Hotel Restoran Hiburan Reklam Penera Sarane Bagi Hak Paja Pen Tot Harlinah Sistem Perbendaharaan KPPN merupakan instansi ver- tikal DirektoratJenderal Perbenda- haraan (DJPB) yang menjadi per- panjangan tangan Menteri Keuan- gan (Menkeu) untuk berperan se- bagai Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah. Layaknya dalam keluarga, ibu rumah tangga diberi tugas menga- turdan memastikan uangyangter- kumpul tiap bulan digunakan un- tukpos yangtelah ditentukan. Sep- erti listrik, air, biaya sekolah anak, tabungan, hingga membayar cici- lan kredit. Demikian pula dalam men- jalankan roda pemerintahan, Pres- iden selaku kepala negara mem- beri tugas pada Menkeu sebagai BUN dalam mengelola seluruh pendapatan yang tertuang pada APBN untuk membayar penge- luaran Kementerian/Lembaga, pembangunan infrastruktur, in- vestasi, hingga angsuran pinjaman pemerintah. Fungsi Kemenkeu selaku BUN ini telah ditetapkan pada Undang- undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 ten- tang Perbendaharaan Negara yang merupakanpaketregulasiyangjadi tonggak awal reformasi keuangan dan perbendaharaan negara di In- donesia. Lebih dari satu dekade, penge- lolaan keuangan dan perbenda- haraan negara mengalami kema- juan pesat. Hal tersebut meliputi kejelasan konsepsi, kualitas pros- es bisnis, peningkatan transparan- si, mekanisme check and balance serta akuntabilitas, KPPN menjadi garda terdepan mengawalprosespelaksanaanang- garandidaerah. Sampaisaatini, ter- dapat 182 KPPN di berbagai dae- rah di Indonesia. Berdasarkan je- nis layanannya, 98 KPPN Tipe AlI, 81 KPPN tipe A2, 1 KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, dan 1 KPPN Khusus Investasi. Bukan tanpa alasan, hadimya KPPN di berbagai daerah untuk memberikan pelayanan langsung pada stakeholder di daerah terse- but. Sesuainamanya, KPPNadalah kantor pelayanan, tugas utamanya memangmelayaní, bukan sekedar kantorpemerintahataukantorper- bendaharaansaja. Bahkan bebera- paKPPNmembukalayanan KPPN Filial, yakni dengan menugaskan stafnya mendatangi daerah yang sulit dijangkau untukmemberikan pelayanan. Apa saja bentuk pelayanan KPPN? Berdasarkan Keputusan Dirjen Perbendahaan Nomor KEP-222/PB/2012 tentangStandar Pelayanan Minimum Kantor Ver- tikal Lingkup DJPB, KPPN memi- liki dua jenis layanan utama. Yaitu Layanan Penerimaan Surat Perin- tah Membayar (SPM) dan Layan- an Rekonsiliasi. Agarlayanantersebutdapatber- jalan maksimal, tentu dibutuhkan sarana dan prasarana (Sarpras) yang memadai, Sumber Daya Ma- nusia (SDM)yangmumpuni, serta sistem dan prosedur yang adaptif. Perkembangan sistem dan dan Anggaran Negara (SPAN) rual (SAIBA) untuk diunggah pada aplikasi VerifikasiAkuntansiKPPN. Hasil rekonsiliasi yang sudah sama akan dituangkan dalam Ber- ita Acara Rekonsiliasi(BAR)dandi- tandatanganimanualpejabatyang bertanggungjawab dari kedua pi- hak. Kemudian tiap UnitAkuntansi mengirimkan data tersebut secara periodik ke unit akuntansi di atas- nya. Mulai dari tingkat wilayah, es- elon I, hingga tingkat K/L. Begitu pula pada KPPN yang juga men- girimkan data hasil rekonsiliasi se- cara berjenjang ke unit di atasnya. Permasalahan terkait efektifit- as dan efisiensi kerap terjadi kare- naperbedaan database antara unit akuntansi Satker dengan tingkat wilayah dan eselon L Selain itu, proses konsolidasi laporan keuan- gan tingkat satker menjadi Lapo- ranK/Lmemakanwaktudanbiaya karena harus datang dan bertatap muka, sertapengawasan(monitor- ing) proses konsolidasi tidak dapat dilakukan dengan cepat. HadimyaE-Rekonberbasisweb dengankonsepsingledatasubmis- siondapatmenyelesaikanmasalah perbedaan data, mempercepat proses konsolidasi, memberikan sarana pengawasan yang cepat. Takkalahpenting dapatmenentu- kan keandalan dan kevalidan data akuntansi sebagai dasar penyusu- nan Laporan Keuangan. Proses rekonsiliasi menggu- nakan E-Rekon dapat dilakukan oleh satker secara mandiri dima- REALISASI PAJAK DAN RETRIBUSI Pada awal tahun 2014, diperke- nalkanSistemPerbendaharaandan Anggaran Negara (SPAN). Sistem inimengintegrasikanseluruhpros- es yang terkait pengelolaan angga- ran. Mulaidariperencanaan, pelak- sanaan, hingga pelaporan. Bisa dibayangkan, tiap tahapan pengelolaananggaranolehunitter- kaitdilingkup Kemenkeumenggu- nakan sistem dengan pangkalan data (database) yang berdiri send- iri-sendiri. Bukan pekerjaan mu- dah menggabungkan proses terse- but dalam satu sistem terintegra- si dengan konsep single database. Dibutuhkan infrastruktur an- dal, sistem informasi modem ter- kait software dan hardware, peny- empumaanprosesbisni, dansuatu manajemen perubahan untuk membantu perubahan pola pikir para pihak yang terlibat. Ditjen Perbendaharaan, ber- sama dengan Ditjen Anggaran dan Pusat Informasi dan Teknolo- gi (Pusintek) Sekjen Kemenkeu mengembangkan SPAN dengan mengacu pada beberapa negara majuyang telah berhasilmenerap- kanprogramsejenis.SepertiAustra- lia, Amerika, dan Kanada. Penggunaan SPAN mendapat pujian Bank Dunia yang me- nyatakan Pemerintah Indonesia berhasil menerapkan program HINGGA MEI 2018 Rekonsiliasi Elektronik Laporan Keuangan (E-Rekon-LK) Selain layanan penerimaan SPM, KPPN juga membuka layan- anrekonsiliasiuntukmencocokkan data transaksikeuanganantara sat- ker K/LselakuUnitAkuntansiKua- sa Pengguna Anggaran (UAKPA) denganKPPNselakuUnitAkuntan- si Kuasa Bendahara Umum Nega- ra (UAKBUN). Hasil rekonsiliasi ini akan men- jadi dasar penyusunan Lapo- ran Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang selanjutnya akan di- audit dan diberi opini oleh BPK. Sebelum BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPPTahun 2016, beber- apa catatan dan rekomendasi atas kekurangan yang masih perlu di- perbaiki telah diungkapkan. Salah satunya tentang proses rekonsiliasi tingkat UAKPA yang masih memiliki kelemahan pen- Tersangka Peroleh Sabu dari DPO MAMUJU, RADARSULBAR-Namaresidivis nar- koba, Hendra Pandolo kembali populer. Betapa ti- dak, dua tersangka yang dibekuk di Jalan Dipone- goro Mamuju, Minggu pukul 19.45 Wita, mengaku mendapat pasokan sabu dari TO polisi tersebut se- jak Januari silam. Berdasarkan hasil penyidikan polisi, Febi (27), warga Jalan Kelapa Kelurahan Binanga dan Idris (35) warga Jalan Stadion Kelurahan Binanga diket- ahui sebagai bandar sabu yang kerap beroperasi di wilayah Mamuju. inovatif. Sistem tersebut memban- tu menata keuangan publik secara lebih baik. na saja, tanpa harus datang ke RAGAM Tenggelamnya Kapal Motor di Selayar Baca TERSANGKA. Hal 15 Menhub Akan Ambil Tindakan Hukum RUBRIK KHUSUS SELAYAR-Tenggelamnya kapal feri KM Lestari Maju di Perairan Selayer, Sulawesi Selatan yang menewaskan 34 penumpang membawa kesedihan tersendiri bagi Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi. Menhub, akandijadikanmomen- tum untuk perbaikan diseluruh sektor moda transportasi khu- susnya laut. Karena pada dasarnya kata Menhub ada rule standar yang harus dilakukan. "Pertama adalah prasarana, kedua tatalaksana dan ketiga adalah sarana itu sendiri. Karenanya harus ada suatu klarifikasi cek and ricek yang akan dilakukansetahun duakali," ujarnya.Apakah ini karena pen- gawasan lemah? Menhub men- gatakan setelah adanya otonomi daerah maka personil dari pusat yang ditugaskan di daerah rela- tif sedikit dan fasilitasnya kurang memadi. "Ininantiakankamibicarakan dengan Menpan terkait dengan pengawasan dari pusat. Jangan sampai ini menjadi salah paham," tegasnya. (jpg) Menhub menegaskan akan segera mengusut dan mengam- biltindakanhukumyangberlaku. Pihaknya meminta KNKT untuk segera membuat laporan secara rinci untuk kemudian dilakukan latan, Rabu 4 Juli.Sesuai amanat pak presiden terkait dengan kes- elamatan, Kemenhubakansegera memanggil dan mengumpul- kan Kadishub seluruh Indonesia langkah selanjutnya. "Saya menyesalkan dan ber- harap ini tidak terulang kemba- li. Kami meminta semua pihak segera melakukan langkah cepat terkait kecelakaan kapal ini," kata Budi Karya Sumadi saat melaku- kan kunjungan langsung ke tem- pat tenggelamnya KM Lestari Maju di perairan Selayer, Kabu- paten Bulukumba, Sulawesi Se- agarpesan-pesanyangtercantum dalam UU dan aturan bisa dilak- sanakan dengan baik. "Kami juga akan melakukan pendidikan ulang kepada Syah- bandar. Ini penting agar mereka bisa memahami secara baik UU dan peraturan yang berpihak ke- pada keselamatan penumpang" tegas Menhub yang didampingì Dirjen Hubla dan Ketua KNKT. Tenggelamnya kapal ini, kata Menhub Budi Karya Sunadi melakukan kunjungan langsung ke tempat tenggelamnya KM Lestari Maju di perairan Selayar Kabupaten Bulukumba ,sulawesi Selatan. 4cm Portame Jorbmar .Oparcaya RADAR SULBAR Terbit Sejak 10 Juni 2004 Wartawan Radar Sulbar dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima maupun meminta imbalan dari nara sumber Tarif Iklan: PERTEMUAN, Gubernur Sulbar Ali Baal masdar didampir Umum/Display FC - Umum/Display BW Duka Cita - Reguler/Paket - Mungil FC - Mungil BW Kolektif - Baris - Advertorial 1 Hal FC - Advertorial 1/2 Hal FC - Advertorial 1 Hal BW - Advertorial 1/2 Hal BW Ucapan 1 Hal FC Ucapan 1/2 Hal FC Ucapan 1 Hal BW Ucapan 1/2 Hal BW = Rp. 30.000/mmk = Rp. 20.000/mmk = Rp. 6.000/mmk = Rp. 8.000/mmk = Rp. 4.000/mmk = Rp. 2.000/mmk = Rp. 1 Juta/ktk = Rp. 5.000/baris = Rp.17.500.000 = Rp. 8.750.000 = Rp. 14.500.000 = Rp. 7.250.000 = Rp. 16.000.000 = Rp. 8.000.000 = Rp. 14.000.000 = Rp. 7.000.000 Rekening Bank: PENERBIT PT. Radar Sulawesi Barat, Chairman H.MAwi Hamu, Pembina : H. Syamsu Nur, H. Andi Syaifuddin Makka, Komisaris Utama: H.M Subhan Alwi, Komisaris : H. Muhammad Hatta, H. Naskah M. Nabhan, H. Harun Hamu Direktur/Penanggung Jawab Umum : Mustafa Kufung. Wakil Direktur dan Pengembangan Bisnis: Muhammad Ilham, Sekretaris Perusahaan: Mawarni Simargolang Ombudsman (BPP Fajar Group): H. Sukriansyah S Latief (Ketua), H. Suwardi Tahir (Wakil Ketua), Sri Suhartini (Sekretaris), Mufti Hendrawan, Titik Ati (Anggota), Idris Hamid (Auditor). Penasihat Hukum : Ridwan J. Silamma, SH. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Harian Sudirman Samual DINAS PEF Redaktur Pelaksana Jasman Rantedoda Redaktur: Firdaus Paturusi, Muh. Amri Makkaruba (Biro Polman), Abd Kadir Tanniewa, (Biro Majene), Syahrul Gunawan (Biro Mamasa) Jhamhur Anjasmara (Biro Mateng), Hasnur Lariang (Biro Matra). Reporter. Imran Jafar, Saharuddin, Arif Budianto. Desain Grafis : Irwansyah HB. Layouter : Rahmat, Aladin Nur, Murdani, IT Chalid Mawardi. Iklan : Darman Tajuddin, , Sirkulasi : Rismayanti Mahdy (Manager), Rukman. Keuangan : Yuli Sulianti (Manager). Mifta Masyita Ikhsan. Dewan Redaksi: Mustafa Kufung, Muh Iiham Idris, Sudirman Samual, Chaerul Marfan, Firdaus Paturusi, Jasman Rantedoda, Muh Amri Makkaruba, Abd Kadir Tanniewa, Syahrul Gunawan, Jamhur Anjasmara, Hasnur Lariang. Alamat Kantor Redaksi (Kantor Pusat): Gedung Graha Pena, Jl. Jend. Sudiman No. 50, Mamuju, Sulawesi Barat, Tlp 0426-22138), Email radarsulbar01@gmail.com, Hotline (WA): 0811 4216 444, Kantor Biro: Polewali: JI. Andi Depu No 39, Telp (0428) 23203, 0813 4274 5023, Majene. JI. Yusiq. Depan Pasar Camba, Kabupaten Majene Telp (0422)22 503, 0813 4220 5888, Mamasa JI. Poros Mamasa Ruko Jhien (Dekat Kantor DPRD Mamasa), 0852 4264 9637, Topoyo: JI. Poros Tumbu, 0823 4947 2030, Pasangkayu, JI Andi Depu No. 50, 0852 5543 8615. Kantor Perwakilan, Makassar. Graha Pena, JL Urip Sumuhardjo No. 20, 0821 8896 8266 (Chaerul Marfan), Jakarta: JL Kebayoran Lama No. 17. Telo. 021-6322632 (Andi Syamsuri), Surabaya Gedung Mandiri Tower 1 JI. Basuki Rahmat No. 129-137 Lantai 5 Ruang 501 Telp. (031) 5465239 Fax: (031) 5323 674, Percetakan: PT. Fajar Utama Intermedia Cabang Sulbar, Jalan H. Andi Depu No 39 Polewali Harga Langganan Rp. 110.000/Bulan, Harga Eceran: Rp. 5.000/Eksamplar. PT. Radar Sulawesi Barat, BRI Cabang Mamuju, No. 0218-01-012598-50-9 DRS. H. AMIR MARICAR MM KEPALA DINAS PAGE DEGIGN AKIAR www.radarsubar.co.kd PAGE DESICN CHAID MAWARD Color Rendition Chart