Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Color Rendition Chart ADVERTORIAL PEMKAB ROKAN HILIR rubahan iliun mempercepat un- nyusunan RAPBD ditetapkan sebagai han 2017. gkan DPRD dan ran beserta Tim merintah Daerah eberapa kali men- nuan, di antaranya 5 Oktober, serta 2 at bersama dalam hasan KUPA-PPAS hwa berkurangnya aerah berdampak an daerah, khu- rogram yang telah a APBD 2017. lu kesepahaman dan DPRD dalam KUPA-PPAS, agar kronisasi sesuai Riau Pos SELASA, 14 NOVEMBER 2017 it dilakukan pen- gkap Surono yang Palkun jalan utama lis. dengan kenyataan yang ada," tambahnya. -lama pemerintahan h belum ada per- ersebut. Baru tahun Diperolehnya penjabaran soal besaran KUPA-PPAS tak terlepas dari memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan ke- mampuan keuangan daerah. Dilakukan pembahasan secara seksama dan memperhatikan perkembangan bersama, maka pemkab menyatakan besaran KUPA-PPAS APBD Perubahan. 2017 tersebut sebesar Rp 1,8 triliun lebih tersebut. "Sehingga akhirnya ditetapkan sebagai kebijakan umum APBD dan PPAS Perubahan, yang dilan- jutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUPA-PPAS Pe- rubahan Tahun Anggaran 2017," pungkas Ketua DPC PKB Rohil ini.(adv/b) uat Kerja Sama gas, maka ke depan- = kerja sama," kata (13/11). jut putra kelahiran menambahkan, dikerjakan sendiri- il yang dicapai tidak tidak bisa bekerja Intuk itu, jalin terus mua lini itu," harap Ha kepala sekolah marin. ntuh pemerintahan Itu pun tidak semua ki hanya beberapa HUMAS PEMKAB ROHIL MIRSHAL/RIAUPOS ak berat. Hingga saat ini belum ada upaya perbaikan Sebanyak 27 orang yang dilantik tersebut terdiri dari kepala sekolah dasar 17 orang, pengawas sekolah 3 orang serta kepala SMP sebanyak 7 orang. "Laksanakan tugas den- gan penuh tanggung jawab," kata Jamiludin. ga Kecewa engkalis. "Jalan ini u tidak salah saya -merintahan Bupati Hamun baru tahun BERSALAMAN: Wakil Bupati Rokan Hilir Drs H Jamiluddin menyalami salah seorang kepala sekolah seusai dilantik di Aula Kantor Dinas Pendidikan, Senin (13/11/2017). Seiring dengan itu, Jamiludin juga mengingatkan kepada semua tenaga pendidikan untuk mengedepankan sikap keikhlasan dalam melaksana- kan tugas.(adv/b) di jalan utama Desa Sekodi menuju Bengkalis ini memang sudah lama. Bahkam sudah diketahui secara umum. "Apalagi biasanya para pejabat seperti anggota dewan ser- ing lewat ke sini sekadar mencari ikan segar di Sekodi. Namun yang mengherankan tidak tersentuh perbaikan," terang dia. Surono berharap jalan uta- ma Sekodi -Kota Bengkalis ini bisa segera diperbaiki. Sehingga masyarakat di tempatnya tidak lagi merasakan jalan buruk, dan waktu menuju Bengkalis juga bisa lebih h," ungkapnya. -, kondisi jalan rusak cepat.(*1) wang dan 3 unit lagi di RCQ kalis, sebagai upaya untuk ngkatkan kapasitas RCQ n mencetak hafiz dan hafi- i Kota Bengkalis dan Desa nghafal Alquran Melalui IbM RCQ Beng- kalis-Perawang, khususnya pada RCQ Kota Bengkalis yang merupakan cabang RCQ Perawang yang baru mulai dikembangkan pada tahun 2015. Diharapkan lembaga ka menjelaskan, pelak- yang berada di bawah asuhan ang, Kecamatan Perawang. tua Pelaksana IbM Naz- an IbM bekerja sama Ustaz Bilal Attaki, adik kand- gan mitra Politeknik ung Ustaz Hanan Attaki atau eri Bengkalis yaitu RCQ yang lebih dikenal di dunia maya sebagai founder gerakan pemuda hijrah (Sift) akan lebih profesional dalam menambah jumlah hafiz dan hafizah Al- Quran dan imam-imam muda bertilawah merdu berirama qurdey di masa mendatang. (evi/c) Tualang dan RCQ Bengkalis. Nazrantika mpingi Rosmida me- angkan, IbM merupa- program pengabdian yarakat yang didanai ktorat Riset dan Peng- an Masyarakat (DRPM). TATA LETAK EFAN Riau Pos SELASA, 14 NOVEMBER 2017 DPRD Panggil Hearing PLN dan Rekanan SELATPANJANG (RP)- Karena mobil crane (derek) yang terperosok di Jalan Diponegoro, Se- latpanjang dan mengganggu ketertiban umum, pihak Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memanggil hearing pihak PLN dan rekanan. Termasuk juga institusi terkait yakni Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Untuk diketahui pengadaan mesin pem- bangkit milik PLN dikerjakan oleh PT trakindo. Namun, untuk jasa pengantaran atau transporter mesin pembangkit tersebut untuk sampai ke Kantor PLN Selatpanjang disubkan ke PT Krida Cipta Bahari (KCB). Namun, saat mobil crane melewati Jalan Diponegoro Selatpanjang tiba-tiba terpuruk pada Jumat (10/11). Sehingga terperosok dan menyumbat Jalan Diponegoro Selatpanjang. Akibatnya jalan protokol di Selatpanjang terse- but tidak bisa dilalui dan pengendara dialihkan ke jalan lain. Pihak DPRD yang memanggil hearing rekanan dan pihak PLN meminta agar dicarikan solusi agar mobil tersebut bisa dievakuasi dan dikeluarkan segera. Sehingga tidak mengganggu ketertiban umum. "Kita minta besok sudah harus keluar. Sehingga masyarakat tidak dirugikan," kata Ketua Komisi II Darwin Susandi. Kemudian setelah berhasil dievakuasi, perbaikan terhadap jalan dapat segera dilakukan. "Kita minta dua pekan jalan juga sudah diperbaiki," tambahnya. Ditambahkan anggota Komisi II Dedi Putra bahwa rekomendasi dari DPRD terhadap persoalan tersebut di antaranya, segera melakukan evakuasi 1x24 jam, memperbaiki kerusakan jalan, harus dilakukan pemberitahuan kepada masyarakat, sebelum dilaku- kan pengangkutan pembangkit berikutnya harus berkoordinasi dengan Dishub dan Dinas PU. "Dengan berkoordinasi dapat ditentukan rute yang jelas dan lebih aman, sehingga tidak mengganggu ketertiban umum," terang Dedi. Perwakilan PT KCB, Tama menyanggupi seluruh rekomendasi DPRD. Bahkan dirinya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten (pemkab) dalam menyelesaikan pemindahan pembangkit listrik dari kapal ke Kantor PLN. (amy) Sambungan dari hal 24 semua pihak," kata Pramono. Dikatakannya, saat disinggung mengenai kuota, memang Riau dan seluruh provinsi sekarang ini terbatas. Meskipun cukup, tapi tak bisa lebih lagi. Pertamina meng- klaim, sampai akhir tahun ini akan diupayakan tercukupi. "Kita kembalikan lagi agar se- ktor mikro dan rumah tangga benar-benar pengguna. Mel- alui kerja sama dengan pem- da diharapkan bisa terpetakan. Memang belum ada survei be- rapa yang menggunakan dari nonmikro, tapi perbandingannya satu usaha non mikro bisa men- gakomodir 30 rumah tangga. Sambungan dari hal 24 terlebih dahulu diseberangkan melalui Danau Koto Panjang. Adanya aktivitas di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ini, sangat disayangkannya. Padahal, pemerintah sedang menggalakkan pariwisata. Namun, hutan malah. dirusak untuk kepentingan pribadi. "Tentu ini sangat mengkhawatir kan kepada lingkungan kita. Harus- nya ini dijaga demi kelestarian alam yang asri ini. Pemerintah harus memperhatikan ini," sebut Aroel yang juga pecinta wisata ini. Pengawasan Elpiji Lemah Jadi 10 persen saja nonmikro menggunakan itu sudah meng- ganggu ketersediaan," paparnya. Diakuinya secara keseluruhan pengurangan memang terjadi secara nasional. Di mana untuk Sumbagut sejumlah tiga persen. Sementara disinggung mengenai 2018, untuk volume ia belum tahu seperti apa. Sebab juga muncul wacana distribusi tertutup. Menanggapi hal ini, Kasat Re- skrim Polres Kampar AKP Fajri SH SIK mengaku, segera menindaklan- jutinya. "Kita telusuri ini. Kita cari Sambungan dari hal 24 Kayu Olahan Mengapung di Wisata Gulamo Ranperda kelistrikan tersebut dib- uat juga untuk ikut menyukseskan rencana pemerintah daerah pada 2019 yakni listrik masuk ke seluruh desa. Di mana untuk mewujudkan target tersebut, saat ini baru men- capai 92 persen desa yang dialiri listrik. "Untuk itu kami membuat Perda sesegera mungkin yang mengatur persoalan perizinan, harga listrik, peran swasta dalam berinvestasi. Tujuannya agar seluruh wilayah di Riau ini semuanya dapat teraliri listrik dan juga membantu investor untuk masuk ke Riau khususnya di bidang kelistrikan," katanya. PRO-KEPULAUAN MERANTI Merangkai Pulau Membangun Negeri REDAKTUR MONANG LUBIS Sambungan dari hal 24 tiga instansi ini dalam kaitan dengan kebutuhan informasi yang berbeda. Terhadap PN Pekanbaru, dia memin- ta informasi tentang salinan putusan citizen law suite terkait kabut asap yang pernah terjadi di Riau. Semen- tara itu, di Kejati Riau dia meminta data terkait jumlah perkara lingkun- gan hidup di Riau tahun 2015-2017. Sedangkan di Dinas Perkebunan dia meminta data izin usaha dan HGU perkebunan di Provinsi Riau. Dari ketiga aduan ini, sidang per- dana digelar terkait permintaan data ke PN Pekanbaru. Duduk sebagai majelis hakim ketua Alnofrizal serta anggota Zulfra Irwan dan Hasnah Gazali. Semetara itu, dari PN Pekan- baru sebagai termohon hadir Amirin "Kita akan buat pasar ini tanpa plafon, sehingga tidak berisiko," katanya. Disebutkan Aza, Pasar Modern tersebut nantinya akan direnovasi dan akan dibuat tanpa plafon, namun tetap dipercantik. "Kita akan renovasi tanpa plafon tapi tetap cantik. Tahun ini kita buka saja dulu, tahun depan akan kita percantik walaupun tanpa BUKA PLAFON: Pekerja membuka plafon di Pasar Modern Selatpanjang, Senin plafon," ujarnya. (13/11/2017). AHMAD YULIAR/RIAU POS Selain plafon, dalam renovasi "Masih dibahas, peningkatan akan ada mudah-mudahan, nanti kita lihat di Kementerian ESDM berapa kuotanya. Terpenting memang bagaiaman peralihan 3 kilogram ke 5,5 kilogram dapat berjalan secara berangsur," katan- ya berharap. Kepala Biro Ekonomi Setdaprov siapa pelakunya, siapa cukongnya di sana," kata dia. Informasi ini, akan digali lebih dalam. Salah satunya dengan ber- tanya kepada warga sekitar dan pi- hak desa. Namun, untuk menindak aktivitas ilegal loging ini, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri. Perda Kelistrikan Terangi Seluruh Desa Lebih lanjut dikatakannya, selain untuk mendukung program pemer- intah dalam hal target mengaliri listrik di seluruh wilayah di Riau. Perda ini diperluan agar bisa meng- atur berbagai aspek yang berkaitan dengan distribusi listrik di perde- saan. Karena saat ini masih ada 200-an desa dari 1.800 desa yang ada di Riau dan belum mendapat akses listrik. "Kami akan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Dengan desa juga akan kita laku- kan komunikasi," sebut Fajri yang baru bertugas empat hari di Polres Kampar. Menurutnya, aktivitas ilegal loging ini dikelola oleh beberapa cukung besar. Mereka bersembunyi di balik masyarakat. "Cukong ini kan yang dapat untung besar. Se- dangkan masyarakat tak seberapa. Riau Darusman kemarin, usai rapat memberikan data dan informasi perihal HET yang sudah ditetapkan pemerintah. Ia berharap masyar- akat dapat benar-benar menikmati gas subsidi sesuai yang berhak menggunakan. Sementara itu Ketua Hiswana Migas Riau Tuah Laksamana kepa- da Riau Pos usai pertemuan men- gungkapkan, pihaknya mencoba melakukan antisipasi, sehingga pembelian tepat sasaran. "Kami berharap dengan itu, pangkalan bisa mengetahui mana yang berhak dan menjaga agar tidak sampai ke usaha nonmikro. Sementara usaha mikro diharapkan beralih ke 5,5 kilogram," tuturnya. (mng) "Kemudian dengan perda ini juga akan diatur perizinan bagi swasta yang ingin berinvestasi lis- trik. Karena berdasarkan budaya yang kamu miliki saat ini pihak swasta telah memasok 12 persen kebutuhan listrik di Riau," sebutnya. Dalam proses penyusunan Ran- Dinilai Tak Terbuka, Tiga Instansi Diadukan ke Kl SH. Tapi masyarakat ini yang mereka korbankan," katanya. Oleh karena itu, dia bertekad untuk menghentikan mata rantai ilegal loging ini. "Kalau cukong ini yang kita tangkap, saya yakin tak ada lagi aktivitas ini," sebutnya. Meski demikian, dia akan mem- pelajari temuan ini terlebih dahulu. "Kalau itu memang tidak bersurat, jelas sudah menyalahi. Apalagi kalau berada di kawasan HPT," sebutnya. Berbeda halnya dengan kayu durian atau kayu dari kebun warga. Cukup dengan rekomendasi dari pemerintah desa saja. “Kita cari dulu formulanya yang lebih efektif dulu. Jangan sampai kita kalah langkah dengan pelaku kayu ilegal ini," ujarnya.(*4) Alnofrizal membuka sidang mem- bacakan apa yang menjadi aduan Ulia. Hal ini dimulai pada 21 Juli saat Ulia memohon infomasi pada pejabat PPID PN Pekanbaru terkait data putusan citizen law suite kabut asap. "Pada 7 Agustus karena tak mendapatkan data, pemohon men- gajukan surat keberatan pada atasan PPID di PN Pekanbaru. Karena tak juga ditanggapi pada 3 Oktober pemohon memohon penyelesaian informasi atas tidak ditanggapinya surat keberatan itu," kata Alnofrizal. Ulia mengatakan, dia sudah mem- inta informasi tersebut sesuai prose- dur yang diharuskan. "Saya minta putusannya, tapi kata bapak (ter- mohon) tidak ada," ucap pemohon. Amirin menanggapi hal ini me- negaskan, pihaknya pada dasarnya bukan tak mau memberikan. "Kita ada prosedur. Ada bukti pengajuan permohonan. Yang diminta putusan, berkas ini tidak ada salinan putusan- nya," jelasnya. Sementara itu, Zufra mempertan- yakan kepada Amirin apakah data yang diminta oleh pemohon ada di PN Pekanbaru. Dan apakah informa- si itu dikecualikan atau tidak. "Benar (ada-red), tapi tidak sesuai dengan permintaan pemohon. Kalau dari UU, ini informasi terbuka," kata Amirin. Terhadap pemohon dan termohon sendiri majelis hakim kemudian mel- akukan mediasi dengan mediator yang ditunjuk Tatang Yudiansyah. Hasil dari mediasi ini, PN Pekanba- ru akhirnya bersedia memberikan informasi yang diminta.(ali) Sambungan dari hal 24 dari upaya sistematis dan terukur untuk menjaga profesionalitas dan kehormatan profesi wartawan. Dengan demikian, papar Zoom, UKW boleh disebut sebagai standar keprofesionalan wartawan. Terkait hal itu, sebutnya, PWI Provinsi Riau membuka kesempatan dan menga- jak para wartawan di Kota Pekan- baru khususnya dan Provinsi Riau umumnya, untuk mengikuti UKW. Dalam kesempatan sama, Ketua Panitia UKW angkatan IX PWI perda tersebut, pihaknya juga telah melakukan rapat kerja dengan Dinas Penanaman Modal dan Pe- layanan Terpadu Satu Pintu Provin- si Riau terkait ketentuan perizinan bersama Asosiasi Pengusaha Indo- nesia Riau (Apindo). Di mana saat itu pihak Apindo selaku pengusaha meminta agar dalam pengurusan perizinan dapat dipermudah. "Tentu kalau perizinan dimu- dahkan, investor akan lebih banyak yang masuk terutama di bidang Suharjo SE, serta Kepala Dinas Kelautan listrik. Memang sebenarnya soal kelistrikan ini wewenang penuh- nya pada PLN, namun mengingat keterbatasan mereka, jadi kami gandeng swasta untuk bekerja sama," tutupnya.(sol) dan Perikanan Provinsi Riau. Guber- nur Riau H Arsyadjuliandi Rachman salam sambutannya menyampaikan infrastruktur Riau dari ibu kota provinsi hingga kabupaten/kota terutama jalan sudah bagus semua. Beragam potensi Riau menurutnya masih banyak yang bisa dikelola. Sambungan dari hal 24 Tingkatkan Kualitas, PWI Riau Kembali Gelar UKW di Singapura. Sebab berdasarkan pengalaman dua kali program ter- dahulu, hasilnya guru-guru di sana sudah membuat media pembelaja- ran yang inovatif, sesuai kebutuhan anak-anak zaman milenial. "Bagi kita, juga belajar dan bagaimana mengorganisir bahasa dan budaya Melayu di sekolah. Kita bisa menyerap bentuk pembelajaran Siapkan 23 Plafon Pasar Modern Dibongkar Renovasi Tahun Depan Pasar Modern yang akan dilakukan pada 2018 juga akan memperbaiki lantai pasar, memperbaiki toilet dan saluran sanitasi pasar. Laporan AHMAD YULIAR, Selatpanjang Provinsi Riau H Novrizon Burman mengatakan, pada kegiatan UKW akan disiapkan tiga jenjang, yakni muda, madya, dan utama. Kata Novrizon, masing-masing tingkatan terdiri dari dua kelas. Peserta Muda dikenakan biaya Rp800 ribu, Madya Rp900 ribu, dan Utama Rp1 juta. Menurutnya, undangan untuk mengikuti UKW akan disebar ke seluruh media massa. "Kita akan mengirimkan undangan ke redak- si-redaksi, sementara undangan dan pemberitahuan ke perwak- ilan-perwakilan PWI di kabupaten/ CAN DEFIZAL RIAU POS JELASKAN PROGRAM: Ketua LAM Riau Al Azhar (tengah) dan Pengarah Pusat Bahasa Melayu Singapura Encik Mohammad Noh Daipi (kanan), menjelaskan program penyerapan 2017 bagi guru Bahasa Melayu Singapura saat pertemuan di Gedung LAM Riau, Senin (13/11/2017). Sambungan dari hal 24 PLAFON yang runtuh di Pasar Modern langsung ditindaklanjuti oleh Dinas Perindustrian, Perda- gangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM), Senin (13/11) pagi. Seluruh plafon yang terbuat dari gipsum di gedung B dan C Pasar Modern yang be- ralamat di Jalan Tanjung Harapan Selatpanjang langsung dibongkar. Kepala Disperindagkop UKM Mohammad Aza Fahroni mengaku bahwa dirinya tidak mau kejadian serupa terulang kembali yang dapat merugikan pedagang. Pasar Modern tersebut akan dibuat tanpa plafon. Sri Bunga Tanjung, Politeknik KP Du- mai. Hadir Wakil Wali Kota Dumai Eko 12 Delegasi Singapura Perdalam Bahasa Melayu yang berkesan dan efektif. Anak- anak kita zaman sekarang bisa bela- jar juga dari Singapura" tambahnya. Sementara Encik M Noh Dhaifi memaparkan mengenai betapa pent- ingnya bahasa Melayu di Singapura. Karenanya, dalam kunjungan ketiga ini, ia optimis delegasi akan mampu mendalami mengenai budaya, baha- sa dan hal lainnya tentang Melayu. "Sebagai bahasa ibu, bahasa Me- layu yang menunjukkan identitas Aspidsus: Sambungan dari hal 24 dijerat perkara hukum dinilai tak perlu. "Saat ini dari evaluasi kita toilet pasar tidak berfungsi, sanitasi tak berjalan. Itu akan kita perbaiki tahun depan," terangnya. Penyidikan terhadap dugaan korupsi dilakukan Pidsus Kejati Riau terhadap dua RTH yang ada di Pekanbaru yakni RTH Tunjuk Ajar di Jalan Ahmad Yani yang ber- diri di lahan eks Kanwil PU Provinsi Riau depan rumah dinas Wali Kota Pekanbaru dan RTH Puteri Kaca Mayang di Jalan Sudirman. 18 orang tersangka termasuk mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Cipta Karya Provinsi Riau Dwi Agus Su- marno ditetapkan atas penanganan terhadap dugaan korupsi di RTH Tunjuk Ajar. Setelah penetapan tersangka ini, Ditegaskannya bahwa Pasar Modern tersebut mulai dibangun pada 2014 lalu. Menurutnya kondisi plafon bisa rusak sudah dianggap wajar. "Sudah tiga tahun, wajar plafonnya rusak," katanya. Menurutnya jika sesuai detail engineering design (DED) lama, Pasar Modern ini belum selesai 100 persen. Namun, karena diperlukan maka difungsikan lebih cepat. "Masih banyak yang belum siap sebenarnya, ada dermaga, ada taman dan instalasi pembuangan air limbah (IPAL). Namun, kita akan bangun bertahap sesuai dengan institusi terkait," jelasnya lagi. Dijelaskannya, memang ada masyar- akat yang sedang melakukan budidaya, tetapi tidak banyak, seperti tiram, kepi- ting, ikan. Selain itu, potensi di Rokan Hilir ternyata lebih menjanjikan yakni rang. "Jadi kalau garis pantai Riau ini 2.076,5 Km yang sangat panjang dan baru digarap 3 Km, ini yang harus terus Kalau Tidak Bersalah Tak Untuk diketahui, plafon Pasar Modern runtuh pada Ahad (12/11) lalu. alaupun tidak ada kor- ban jiwa, namun runtuhan plafon sempat membuat pedagang dan pembeli terkejut dan berhamburan. Bahkan runtuhan plafon juga men- genai dagangan. Runtuhnya plafon tersebut juga tidak hanya sekali saja terjadi. Beberapa waktu lalu juga sudah pernah terjadi.(mng) kota di Riau, akan disampaikan oleh Sekretariat PWI Riau," kata Novrizon. Mengingat terbatasnya kuo- ta peserta, pihaknya berharap rekan-rekan wartawan segera mendaftarkan ke Sekretariat PWI Provinsi Riau, Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru. Pendaftaran telah dib- uka mulai 14 November 2017, dan akan ditutup pada 12 Desember 2017. Peserta yang berminat juga bisa menghubungi saudara Abdul Gapur di 08127531635 dan Dona 085265904870.(mng) diri kami," katanya. Setelah mengikuti program penyerapan bahasa Melayu, dele- gasi Singapura juga akan melaku- kan lawatan sejarah ke Istana Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak dan lawatan budaya ke rumah al- marhum Tenas Effendy. Program penyerapan bahasa Melayu sendiri diberikan materi oleh beberapa tokoh Riau seperti Prof Dr Muchtar Ahmad serta lainnya.(egp) SDM Kelola 2.076 Km Garis Pantai "Budidaya perikanan salah satu sektor yang harus kita genjot. Dengan garis pantai yangpanjang dan belum terkelola, maka perlu optimalisasi seluruh sektor, termasuk SDM," kata Gubernur. dikelola," tambahnya. Selain itu, Gubernur juga mengata- kan bahwa Riau punya empat sungai besar. Seluruhnya punya potensi yang bagus untuk digarap di sektor perikanan. Melalui politeknik yang ada di Dumai, merupakan langkah awal Pemprov Riau menyiapkan SDM sektor perikanan dan kelautan. "Karena ada beberapa misi yang terhimpun, jadi saya menangkap cepat peluang dari Pak Sekjen KP melanjutkan dan memajukan SDM kita ini," tambahnya.(egp) Perlu Takut adalah mitra pemerintah provinsi. Kita di satu sisi menyediakan TP4D. Kita Tidak ngawur dalam menetap- kan tersangka. Pada 18 orang ini pada mereka ada perbuatan yang mengandung unsur kesalahan," kata Sugeng saat ditemui di ruang kerjanya. riak-riak muncul. Terutama di kal- angan ASN yang berkaitan dengan proyek-proyek di Pemerintahan Provinsi Riau. Muncul kabar akan adanya mundur massal di antara mereka karena takut ikut dijerat. Apalagi, dalam perkara korupsi RTH Tindak Pidana Khusus (Pid- sus) Kejati Riau menetapkan lima orang dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintahan Provinsi Riau juga jadi tersangka. Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Riau Sugeng Ri- yanta, Senin (13/11) menegaskan, Kejati Riau adalah mitra Pemer- intah Provinsi Riau dalam pelak- sanaan pembangunan. "Jangan melihat kasus ini saja pesan kami, tetaplah bekerja. Kita kejaksaan urainya.(ali) Penetapan tersangka perkara RTH dinilai Sugeng jika hingga berefek pada banyak pejabat yang terkait dengan pelaksanaan proyek di Provinsi Riau tak tepat."Kalau kemudian ini berefek orang lain menjadi mundur. Saya kira itu berlebihan. Kalau tidak melakukan kesalahan kenapa mesti takut. Kalau perintah pimpinan, tapi tidak sesuai buat telaahannnya," TATA LETAK KATON SUNGNOWO 2cm