Arsip
Halaman Artikel
Creative Commons License

Jika anda mendapati gambar tidak sesuai dengan spesifikasi data (salah tanggal dan atau salah penomoran halaman), posisi gambar landscape, satu gambar terdapat dua halaman, kualitas gambar kabur, anda bisa melaporkan data tersebut agar segera diperbaiki dengan menekan tombol laporkan.

Kata Kunci Pencarian:

Nama: Batam Pos
Tipe: Koran
Tanggal: 2017-11-13
Halaman: 03

Konten


Kesehatan , adanya pembayaran baiki sistem Jaminan Sosial dalam erhadap rumah sakit bidang Kesehatan, ada beberapa hal yang harus segera dilakukan pemerintah. lan industri farmasi me- -m Indonesia Case-Based (INA CBGS), yang dira- erugikan. Dengan meru- rumah sakit dan indus- Yang pertama tentu adalah Mewajibkan seluruh klinik dan rumah sakit menjadi provider si membuat terjadinya BPJS Kesehatan, tanpa terkecu- ali. "Biaya anggara untuk JKN sar besaran di sektor kit dan farmasi juga harus segera ditambah," katanya. at, kurangya sosialisasi Sistem INA-CBGs yang banyak erintah kepada rakyat PJS Kesehatan sehing- membuat antrian dan pelayan = kebijakan-kebijakan rumah sakit pun harus segera ang rakyat tidak men- diperbaiki. Bahkan dihapus dan Untuk memperjuang digantikan sistem yang baru. kan Jamina Kesehat- Dengan murahnya klaim yang an BPJS Kesehatan, didapat, Rumah sakit dan klinik SPI Said Iqbal men- cenderung akan menurunkan ka ingin memper- kualitas layanan kesehatan. *** L F. ERIK DE CASTRO REUTERS Batam Pos n Jalur Digital jutan untuk ang- II Surabaya kini rang. Selain ang- ara mahasiswa melalui HIPMI i (PT) yang jum- 00 orang. "Makin ta, networking egasnya. Sektor gusaha muda itu ai ritel, kuliner, ngga konstruksi. Jatim Giri Bayu ambahkan, pelu- EEM BAESHEN REUTERS kan Raja Arab bin Salman di tra Mahkota tai Anak Muda KTT ASEAN digaungkan MBS. "Bukannya mencari sekutu, Pangeran Muhammad malah memperluas kekuasaannya atas kelu- arga kerajaan, militer, dan Garda Nasi- onal," ujar dosen senior di S. Rajaratnam School of International Studies, Singa- pura, James Dorsey. h dan menang dinilai bakal nya. Komandan PRESIDEN Indonesia Joko Widodo memberi hormat kepada para penjaga kehormatan saat kedatangan menghadiri KTT Asosiasi Bangsa- Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan pertemuan terkait di Clark, Pampanga Filipina Utara, Minggu (12/11). Tujuannya tentu saja memuluskan jalannya reformasi Saudi dan melanjut- kan perang di Yaman. Berbagai rumor menyebar bahwa itu bukan sekadar bersih-bersih koruptor, tapi merupakan respons terhadap rencana kudeta ke- pada MBS. Putra mahkota yang masih berusia 32 tahun itu memang bisa ' menjadi raja kapan saja lantaran ayahnya, Raja Salman, saat ini sudah sakit-sakitan. uk yang menjadi alah kawan lama Dia menyingkir- awan yang diang- ng kekuasaannya. i Perekonomian niliki peran pent- af reformasi yang ang untuk mengembangkan bisnis melalui digital masih ter- buka lebar. "Tidak memandang umur dan modal, tapi banyak yang berhasil. Peluang dan kes- empatan masih banyak," pa- parnya.Sejalan dengan peluang itu, potensi munculnya entre- preneur baru juga besar. "Kami berharap para entrepreneur baru tersebut bisa bergabung bersama HIPMI," katanya. Hingga sekarang, anggota HIPMI Jatim berjumlah 1.700 orang. (res/c15/fal/jpg) Rumor menyebar bahwa Raja Salman menderita demensia. Penahanan para pangeran kali ini hanyalah sebuah langkah lanjutan. September lalu dia menangkap sekitar 20 orang ulama ber- pengaruh dan para intelektual yang ditu- Sturmabteilung University Abdeslam Maghraoui men- ding menjadi mata-mata dan mengancam kerajaan. Profesor ilmu politik di Duke gungkapkan, penahanan para pangeran dan berbagai tokoh yang dekat kelu- arga kerajaan itu adalah masalah be- sar dan tak pernah terjadi sebelumnya. Maghraoui menilai MBS terlalu tergesa-gesa. Kebijakannya itu bisa berdampak buruk pada Saudi dan negara-negara di sekitarnya. LANGGAN DAN IKLAN yBW Rp 55 000-mm kolom ay/FC Rp.75.000.-/mm kolom mat Rp.10.000-mm kolom 7 500-mm kolom m Rp 10.000-mm kolom ka (EW) Rp 75.000-lown kolom ka (FC) Rp 120 000-mm kolom man dikenakan tambahan biaya 25% dari harga nett. masaran, Iklan dan EO: Gedung Graha Pena Lantal 2, Telepon: (0778) 460000 (hunting), Fax (0778) 465111 Batam Center, Batam. Perwakilan Pekanbaru: Jalan Raya Pekanbaru- 5 Telepon (0761) 64634 Fax (0761) 64638 Perwakilan Jakarta: Gedung Indopos Lantai 6 Jalan rta Selatan, Telepon (021) 53699560-5333046 Perwakilan Tanjungpinang: Jalan Pramuka 3. 714,27715 Perwakilan Tanjungbalai Karimun Jalan A. Yani, Sungai Lakam, Telepon (0777) 323685 Pekering PT Sign Interbintana Pers, NISP.: 090.010.011377, Bank Riau Kepr 6-08-04456 Dicetak pada: PT Ripos Bintana Press Alamat: Komplek Graha Pena Batam, Batam di bar Tanggung jawab Percetakan Batam Pos dilarang menerima uang maupun barang dari sumber berita. janggalan, baik tentang identitas wartawan maupun tentang tindakan wartawan dapat atam Pos dibekali dengan kartu pers ketika menjalankan tugas. ngi Sekretariat Redaksi Batam Pos Batam Pos F. IMAM HUSEIN/JAWA POS KETUA DPR Setya Novanto menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik (KTP-el) dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017). Sidang tersebut beragenda mendengarkan sejumlah keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK salah satunya Ketua DPR Setya Novanto. KPK Panggil Setnov Jadi Saksi riksaan terhadap anggota dewan wajib dimintakan ke- pada Presiden. pelajaran penting bagi KPK. Menurut dia, hal itu bisa saja kembali terulang bila komisi antirasuah tidak segera mem- bawa Setnov ke pengadilan. "Kalau terlalu lama diproses akhirnya (Setnov) punya waktu melakukan praperadi- lan," ujarnya. JPGROUP, Jakarta KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengi- rimkan surat panggilan pada Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) untuk menjadi sak- si kasus e-KTP dengan ter- sangka Anang Sugiana Sudi- hardjo hari ini, Senin (13/11). KPK berharap Setnov kali ini menghormati proses hukum dengan memenuhi panggilan jadi saksi pemeriksaan Dirut PT Quadra Solution itu. "Surat panggilan sudah kami sampaikan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Minggu (12/11). Harapan KPK itu bukan tanpa alasan. Sebab, sejak ditetapkan sebagai ter- sangka pertama kali pada 17 Juli lalu, Setnov selalu absen dari panggilan lembaga anti- rasuah tersebut. "Penyidik perlu melakukan pemeriksaan intensif," terang- DPP Partai Golkar mengaku belum bisa memastikan ke- hadirannya. "Kami lihat nanti, sedang dikaji semua berkaitan ma- salah hukum (di KPK)," kata Setnov didampingi kuasa hu- kumnya Frederich Yunadi. Menurut Setnov, dirinya menghormati apa yang suc diputuskan KPK. Meski be- gitu, Setnov menegaskan ba- hwa dirinya tetap fokus pada tugas-tugas sebagai pimpinan dewan dan Ketum Golkar. Menteri PUPR Basuki Ha- dimuljono mengatakan, lelang dini akan dilakukan secara bertahap. Ada sekitar 5.000-an paket yang akan dilelang ditjen-ditjen yang ada di ling- kungan Kementerian PUPR. Dirjen Bina Marga Arie Se- tiadi Moerwanto memerinci, lelang dini yang akan dilaku- kan Ditjen Bina Marga akan terbagi ke dalam lima tahap dari November hingga Fe- bruari. Ada 2.816 paket lelang dengan nilai total Rp 24,6 tri- liun yang akan dilelang dini. "Tahap pertama akan lelang 1.765 paket, tahap dua 783 UTAMA "Masalah hukum sudah saya serahkan pada DPP Partai Golkar dan penasehat hukum," kata politikus yang kemarin berulang tahun ke-62 itu. nya. Tercatat lebih dari tiga kali KPK mengagendakan peme- riksaan Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut. Baik untuk penyidikan Setnov se- bagai tersangka pada Juli- September lalu, maupun untuk tersangka Anang. Ada beragam alasan di balik ketidakhadiran Setnov. Mulai sakit, menjalani masa pemu- lihan, hingga agenda sebagai ketua DPR yang tidak bisa ditinggalkan. Setnov juga menegaskan belum mengambil langkah untuk mengajukan gugatan praperadilan. Menurut dia, semua langkah hukum nanti akan dikaji secara cermat, sebelum pada akhirnya di- ambil sebuah keputusan. Setnov secara tidak langsung menyinggung putusan pra- peradilan pertama, di mana saat itu majelis hakim memu- tuskan bahwa status tersang- ka dirinya oleh KPK tidak sah. Yunadi menambahkan, sam- pai saat ini kliennya masih konsisten dengan aturan main yang berlaku di UU No 17/2014 terkait MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Menurut Yunadi, seo- rang anggota dewan tidak bisa diperiksa penegak hukum Disinggung soal panggilan saat sedang menjalankan tu- KPK hari ini, Setnov yang ke- gasnya. Jika dikaitkan dengan marin meresmikan penutupan putusan MK tahun 2014, di- atap (topping off) gedung baru jelaskan bahwa izin peme- 354 Paket Senilai Rp 2,19 T Sudah Dilelang Lelang Dini Kementerian PUPR JAKARTA (BP) - Kemente- rian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan lelang dini. Kepala Biro Komunikasi Pu- blik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja, sejauh ini su- dah ada 354 paket dengan nilai kontrak Rp 2,19 triliun yang sudah dilelang. Lelang dini sudah mulai dilakukan di tiga direktorat jenderal (ditjen). Yakni Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Cipta Karya. "Bina Marga telah melelang 279 paket senilai Rp 1,9 tri- liun, SDA 59 paket senilai Rp 223,5 miliar, dan Cipta Karya 16 paket senilai Rp 52,1 mi- liar," kata Endra kemarin (12/11). paket, tahap tiga 271 paket, tahap empat 51 paket, dan tahap lima 46 paket," jelas Arie. Basuki menjelaskan, lelang dini tahun ini dimulai agak terlambat dari rencana. Awal- nya, lelang dini direncanakan mulai dilakukan pada Oktober. Namun, akhirnya baru bisa diselenggarakan awal Novem- "Kalau sekarang kami menda- patkan SPDP dan lain seba- gainya, itu jelas melecehkan hukum dan UUD 1945," kata Yunadi. ber. Menurut Yunadi, KPK me- miliki hak untuk melakukan proses hukum. Namun, diri- nya menegaskan bahwa klien- nya juga berhak melakukan perlawanan terhadap proses hukum. Yunadi menilai KPK sudah melakukan perlawanan terhadap hukum karena me- netapkan kembali Setnov sebagai tersangka. "Hak KPK kalau mereka nekat melaku- kan perbuatan melawan hu- kum. Hak kami sebagai tim kuasa hukum untuk melaku- kan langkah hukum," ujarnya. Yunadi menuding langkah yang dilakukan KPK sudah berbau politis. Sebab, kata dia, KPK merasa resah dengan perlawanan hukum yang dila- kukan pihaknya. Munculnya surat perintah penyidikan atas Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situ- morang bisa menjadi indi- kasi. "Mereka sudah gerah," ujarnya. Gerak cepat KPK dalam mengusut keterlibatan Setnov dalam korupsi proyek e-KTP memang tengah dinantikan publik. Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menyatakan, pen- galaman pernah kalah pra- peradilan dari Setnov pada Apalagi, tensi antara KPK dan kubu Setnov kian mema- nas. Itu menyusul, berselang tidak lama setelah KPK men- gumumkan Setnov sebagai tersangka untuk kedua kalinya, kubu Setnov melaporkan KPK dengan tuduhan melawan putusan pengadilan (pasal 414 KUHP) dan dugaan menya- lahgunakan kekuasaan (421 KUHP). Kasus itu dilaporkan ke Bares- krim Polri pada Jumat (10/11) malam. Bukan hanya pimpi- nan KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang yang dila- porkan Achmad Rudyansyah (pengacara Setnov) itu. Tapi juga Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman dan ketua satuan tugas (kasatgas) kasus e-KTP Ambarita Dama- nik. Atas dasar itu, Ray meminta KPK tidak berlama-lama men- gusut kasus Setnov. Selain bisa memberi ruang bagi orang nomor satu di parlemen itu untuk melakukan manuver, gerak cepat itu juga sekaligus menunjukan bahwa alat buk- ti keterlibatan Setnov dalam kasus e-KTP yang dimiliki KPK sangat kuat. "Jangan dilama- lamakan," imbuh dia. (tyo/ 29 September lalu menjadi bay/oki) F. IMAM HUSEIN JAWA POS PRESIDEN Joko Widodo (tengah) didampingi Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar (kanan), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kanan), Menteri BUMN Rini Soemarno (keempat kiri), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (ketiga kiri) dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) seksi 1B dan 1C, Jakarta, Jumat (3/11/2017). 000 Dia menjelaskan, hal terse- but terjadi karena ketuk palu DPR yang baru dilakukan dua minggu lalu serta adanya se- dikit perubahan yang dilaku- kan pada kepanitiaan lelang. Menurutnya, untuk trans- paransi dan independensi, pihaknya mencoba menyin- ergikan peran semua direk- torat jenderal dalam proses (and) lelang. Basuki mencontohkan, lelang Ditjen Bina Marga yang ke- panitian yang sebelumnya tunggal, nantinya, akan me- libatkan ditjen. "Kami coba bagaimana memperbaiki sis- tem tender sehingga ada transparansi. Nanti hasilnya kita evaluasi," jelas Basuki. Segera Terapkan Tarif Batas Atas-Bawah Kemenhub Pilih Sanksi Individu untuk Taksi Online sela peringatan hari Keseha- tan Nasional di Bundaran Hotel Indonesia kemarin. JAKARTA (BP) - Penerapan Peraturan Menteri Perhu- bungan Nomor 108 Tahun 2017 diakui Kementerian per- hubungan tidak akan mudah. Meski aturan sudah terpam- pang jelas, penerapannya harus dilakukan setahap demi setahap. Salah satunya adalah tarif batas atas dan bawah untuk taksi online yang seharusnya mulai berlaku per 1 November lalu. Pengamatan Jawa Pos ke- marin (12/11), tarif angkutan online memang masih beru- bah-ubah menyesuaikan "jam sibuk". Sebelum pukul 19.00, tarif di salah satu aplikasi mencapai Rp 93 ribu untuk 12 km, atau sekitar Rp 7.600 per km. Namun, pukul 19.00, tarifnya turun menjadi Rp 77.000 atau Rp 6.400 per km. Sebelumnya, batas atas yang ditetapkan Kemenhub untuk wilayah 1 (Jawa, Sumatera, Bali) adalah Rp 6.000 per km, dan batas bawah Rp 3.000 per km. Sementara, untuk wi- layah 2 (Kalimantan, Sulawe- si, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) tarifnya antara Rp 3.700-6.500 per km. Menhub Budi Karya Su- madi menuturkan, pihaknya secara bertahap mulai mene- rapkan aturan dalam Permen- hub 108 pada angkutan on- line. "Yang akan kita berlaku- kan dulu adalah tarif batas bawah (dan atas), mungkin dalam satu dua minggu ini," terangnya saat ditemui di di 01 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 SENIN, 13 NOVEMBER 2017 PRAKTEK F. HENDRA EKAJAWA POS MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi saat meninjau Pelayanan Satpas SIM kepada Pengemudi Angkutan online di Satpas SIM Daan Mogot, Jakarta, Sabtu (11/11/2017). Budi Karya Sumadi meminta seluruh pengemudi angkutan online memiliki SIM A umum dimana hal itu mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang peraturan tersebut berlaku sejak 1 November 2017 dan dengan masa transisi selama 3 bulan. PANITIA SELEKSI KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPPAD) KOTA BATAM NAMA ALI MAHMUD NINA INGGIT G Sambil berjalan, pihaknya juga mulai mendorong pene- rapan aturan lainya, seperti SIM, uji kir, dan stiker. "Ming- gu lalu, kami dorong mereka untuk uji kir. Pekan ini, yang kami dorong adalah SIM," urai mantan Dirut PT Angkasa Pura II itu. Termasuk di da- lamnya adalah pemasangan stiker sebagai penanda ang- kutan. Pada bulan ketiga setelah terbitnya Permenhub, yakni Januari, barulah Kemenhub akan berkoordinasi dengan Dishub dan kepolisian untuk penindakan. Saat itu, para driver taksi online akan menda- pat tindakan tegas bila tidak patuh pada aturan. Sanksinya berupa teguran, tilang, hing- ga larangan beroperasi. AMIRMAN ZULAEKAH Dalam hal sanksi, Budi cen- derung menginginkan dite- rapkan secara individu se- suai temuan di lapangan. "Kita akan bikin satu kondisi di mana katakanlah kir dan SIM, kalau nggak ada, ya (ken- daraannya) nggak boleh be- roperasi," lanjutnya. Untuk memastikan sanksi tersebut diterapkan, pihaknya akan menggandeng dinas- dinas perhubungan dan ke- polisian di berbagai daerah. Bila pelanggarannya bersifat masif, barulah pihak perusa- haan, dalam hal ini penyedia aplikasi, yang akan diberi pe- Dalam rangka pembentukan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kota Batam, maka Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Batam berdasarkan SK Walikota Batam Nomor : Kpts.318/HK/IX/2017 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Peraturan Wa- likota Batam Nomor 43 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Panitia Seleksi, Susunan Organisasi, Pembiayaan dan Tata Kerja Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kota Batam, periode 2017-2022. Bersama ini kami umumkan nama-nama Calon Anggota Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kota Batam yang lulus penelitian berkas administrasi sebagai berikut: NO. PENDAFTARAN 01/PS-KPPAD/2017 03/PS-KPPAD/2017 04/PS-KPPAD/2017 05/PS-KPPAD/2017 06/PS-KPPAD/2017 08/PS-KPPAD/2017 09/PS-KPPAD/2017 10/PS-KPPAD/2017 11/PS-KPPAD/2017 12/PS-KPPAD/2017 13/PS-KPPAD/2017 14/PS-KPPAD/2017 16/PS-KPPAD/2017 17/PS-KPPAD/2017 18/PS-KPPAD/2017 19/PS-KPPAD/2017 20/PS-KPPAD/2017 22/PS-KPPAD/2017 23/PS-KPPAD/2017 27/PS-KPPAD/2017 30/PS-KPPAD/2017 31/PS-KPPAD/2017 32/PS-KPPAD/2017 35/PS-KPPAD/2017 38/PS-KPPAD/2017 40/PS-KPPAD/2017 41/PS-KPPAD/2017 ASRIL BUR MARLINA RAMLI MARTE LUSIATI TORANG PADANG HASOLOAN S IMMANUEL EBEN NYIMAS NORA A LENY FITRIANA Sekretariat: Gedung Kantor Bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Jl. Raja Isa No. 17 Email kppad.kotabatam@gmail.com Batam Centre. KOTA BATAM MASNAWARI ASMAWATI DEWI OKTORA RAMADON SIREGAR DARMARITA MUHAMMAD SIDIK HETTY ODOR MANIK ringatan melalui kemenko- minfo. "Dalam hal itu (pelang- garan) signifikan, kita minta dilakukan upaya paksa. Tapi itu yang kedua," lanjutnya. PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON ANGGOTA KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPPAD) KOTA BATAM PERIODE 2017-2022. Nomor: 011/PS-KPPAD/XI/2017 Yang jelas, sasaran utamanya tetap para pengemudi, bagai- mana agar mereka taat. Pi- haknya pun siap memfasili- tasi agar pengemudi mau patuh terhadap regulasi yang ada. Kemenhub tidak akan langsung menyasar aplikasi, mengingat skalanya yang be- sar. "Kalau kita memutus satu operasi yang jumlahya 10 ribu, 5.000, kan masif, ha- jat hidup orang banyak," tu- turnya. Maka, sanksi individu lebih didahulukan. Aplikasi hanya akan diberi peringatan. Sementara itu, Dirjen Ap- tika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menu- turkan, pada dasarnya, pi- haknya merupakan eksekutor. Maka, Kemenkominfo akan lebih bersikap pasif. "Karena yang menyatakan melanggar seharusnya dari (kemente- rian) Perhubungan. Kami yang menjalankan sanksinya," te- rangnya saat dikonfirmasi. Misalnya, salah satu peru- sahaan aplikasi untuk taksi online diputuskan untuk di- blokir, maka pihaknya yang akan memblokir sehingga tidak bisa diakses oleh kon- sumen. "Tapi harus ada buk- ti dari perhubungan. Kalau ini memang salah ya kita ek- sekusi (sesuai putusan Ke- menhub)," lanjutnya. (byu) Ketua, (Amir Mahmud, S,Ag, M.H., C.L.A.) Ket SUHARTINI AZNEDRA NASRUN SIAGIAN ABDILLAH BENNY SYAHPUTRA SITI AMINAH TAMAN TAMBA SUHARMANTO Nama-nama yang lulus seleksi administrasi agar mengikuti tes tertulis pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017, pukul 08.00 WIB s.d selesai bertempat di Lantai IV Gedung Pemko Batam ruang Hang Nadim Jalan Engku Putri No.1 Batam Center, Kepada masyarakat diminta untuk memberikan masukan dan tanggapan melalui media surat, email atau datang langsung ke sekertariat panitia seleksi. Tanggapan tertulis disampaikan dengan disertai identitas pelapor (identitas pelapor akan dira- hasiakan). Batam, 13 Nopember 2017; 3 Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Perempuan Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki Perempuan Perempuan Perempuan Perempuan. Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Perempuan Perempuan Laki-Laki Laki-Laki Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Laki-Laki PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH (KPPAD) KOTA BATAM Sekretaris, (Riama Manurung, S.H., M.H.) EDITOR: HASANUL SAFRI, LAYOUTER NESTA 4cm