Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Color Rendition Chart I 4cm 4 RABU, 13 DESEMBER 2017 INFORMATIKA Data Centre Indonesia Kurang Aman BATAM (BP) - Keamanan pusat data centre di Indo- nesia dinilai masih berada di strata tiga atau masuk dalam kategori kurang aman. Pernyataan ini diung- kapkan anggota Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional (Timlak Wantiknas) Garuda Sugardo. Garuda mengatakan, meski Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games XVIII tahun depan, namun untuk penyimpanan datanya diserahkan kepada empat data center di luar negeri. "Keamanan data centre di Indonesia belum terjamin.. Sehingga dipakai data centre di Amerika yaitu Google, Amazone, Microsoft, dan satu lagi Alibaba dari Cina," katanya di Gedung Pusat Data dan Sistem Informasi BP Batam, Selasa (12/12). Indonesia, kata Garuda, memiliki tiga data centre, yaitu milik Badan pengusahaan (BP) Kawasan Batam, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Serpong, dan Telkom Sigma. Sementara data centre milik kementerian atau lem- baga lainnya berada di dalam satu tempat dan bergabung dengan aktivitas pelayanan. "Padahal data center tidak boleh bergabung dengan kegiatan lainnya," jelasnya. Data centre seharusnya berada di tempat yang aman dan jauh dari keramaian. Untuk membangun gedung data centre dibutuhkan biaya yang sangat besar. "Data centre milik BP Batam ini satu meter per seginya saja biayanya sekitar Rp 10 sampai dengan Rp 13 miliar," kata Garuda. Selain itu, tembok data centre juga harus lebih kuat dari gedung lainnya, minimal mampu menahan laju mobil dengan kecepatan 30 kilometer per jam. (leo) KRIMINAL Terduga Teroris Diduga Beli Senjata JAKARTA (BP) - Penangkapan berantai pada ter- duga teroris jelang Natal dan Tahun Baru menemukan fakta baru. Sebagian terduga teroris diduga terlibat dalam melakukan pembelian senjata. 19 terduga tero- ris akan dikirim ke Mako Brimob dan satu terduga teroris yang ditangkap di Malaysia akan dikirim ke Indonesia. Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan, untuk empat terduga teroris yang ditangkap di Pekan- baru itu melakukan dan setidaknya mengetahui pem- belian senjata yang dilakukan kelompoknya. Pembe- lian senjata itu dilakukan untuk pelatihan militer di Bukit Gema Lipat Kain. "Pelatihan militer itu dilakukan pada Februari 2017," terangnya. Setelah melakukan pelatihan militer, kelompok ter- duga teroris ini merencanakan penyerangan ke Pos Po- lisi, Polsek dan Mako Brimob di Pekanbaru. Empat ter- duga teroris ini, yakni Dewa Rizky, Rangga Respati, Agusti Raja, dan Dori Gusvendi. "Diantara mereka ada juga yang merencanakan penyerangan ke Polres Dhar- masraya," tuturnya. Untuk penangkapan di Sumatera Selatan terdapat 12 terduga teroris. Yakni, Abdul Kadir, Imron, Suwarto, Su- gianto, Solihin, Zulkarnain, Jafar Saputra, Budiman, Irfa'i, Zakri, Abdul Majid dan Slamet Widodo. "Mereka seba- gian ada yang mengikuti pelatihan militer di Bukit Gemah Kampar, Riau," terangnya. Ada juga terduga teroris yang bernama Solihin diduga mengetahui dan merencanakan penyerangan Mapolres Baturaja dan kantor Brimob di Depok. "Dia juga menggerakkan pendukung ISIS untuk membuat kamp khusus di Trans Barito Lubai, Muara Enim," terang mantan Wakabaintelkam tersebut. Menurutnya, total 19 terduga teroris yang ditangkap di sejumlah lokasi di Indonesia itu akan dibawa ke Mako Brimob Kelapa Dua. Lalu, untuk satu.orang terduga tero- ris yang ditangkap di Malaysia akan dikirim ke Indo- nesia dalam waktu dekat. "Semuanya didalami peran- nya," terangnya. Yang juga perlu diketahui, hingga saat ini sama se- kali tidak ada rencana aksi teror yang diendus Polri. Namun, bukan berarti kewaspadaan diturunkan, Pol- ri justru masih berupaya mengantisipasi. "Kami tidak ingin kecolongan," ujarnya. Sebelumnya, Densus 88 Anti Teror menangkap tiga orang terduga teroris di Jawa Timur. Ketiganya diduga terlibat dengan rencana penyerangan pos polisi di Surabaya. Ada juga penangkapan tiga orang terduga teroris, mereka diduga terlibat dengan jaringan teror di Malaysia. (idr/jpg) PEMERINTAHAN Karimun Pakai Perda Kependudukan KARIMUN (BP) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Karimun mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan administrasi kepen- dudukan, dalam sidang paripurna terbuka yang dip- impin oleh Wakil Ketua DPRD Karimun Bakti Lubis yang dihadiri oleh Wakil Bupati Karimun Anwar Ha- syim, Selasa (12/12). Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Kependu- dukan Suharsono mengatakan, dari delapan fraksi yang menyampaikan pandangan menyetujui Raperda tentang penyelenggaraan administasi kependudukan menjadi Perda. Dimana, hasil pembahasan selama dua bulan secara urgensinya sangat mempengaruhi proses penerbitan dokumen kependudukan di antaranya jangka waktu penerbitan dokumen kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mak- simal 5 hari. Kemudian, e-KTP berlaku seumur hidup, penerbitan akta pencatatan sipil menganut azas do- misili, kewenangan pelaksanaan inovasi pelayanan dan seluruh biaya penerbitan dokumen kependudukan gratis alias tidak ada pungutan. "Tidak ada pungutan seperserpun dalam pengurusan dokumen kependudukan baik akta kelahiran, kartu keluarga, e-KTP, maupun akta kematian," jelasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karimun M Tahar mengatakan, disahkan- nya Perda Kependudukan ini menjadi payung hukum dalam melaksanakan pelayanan publik. Dimana, dalam Perda tersebut sudah ada aturan dan acuan dari Pe- merintah pusat melalui turunan peraturan. "Semuanya ada di dalam Perda tersebut. Intinya, bagaimana kita meningkatkan pelayanan publik terhadap kepengurusan administrasi kependudukan. Yang dari pulau-pulau nantinya diproses dengan cepat dan tidak memerlukan biaya serta memper- singkat waktu," ungkapnya. (tri) UTAMA JP GROUP, Jakarta SISTEM perhitungan klaim biaya tindakan medis Indo- nesia Case-Based Group (INA- CBGs) yang selama ini dija- dikan acuan oleh BPJS kese- hatan akan segera dihapus. Komisi IX DPR telah mem- bentuk panitia kerja (panja) untuk membahas sistem peng- ganti. Panja akan mulai be- kerja Januari 2018. Selama ini, sistem INA-CBGs kerap dituding sebagai biang kerok rendahnya kualitas pe- layanan kesehatan terhadap peserta BPJS, meruginya fas- kes mitra, serta terus meru- ginya keuangan BPJS. Wacana penghapusan ini disampaikan Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf di sela-sela forum Ikatan Dokter Indone- sia (IDI) di Jakarta, Selasa (12/12). Dede menyebut, sis- tem INA-CBGs sudah keting- galan zaman. "Sistem ini se- benarnya diadopsi dari ne- gara lain. Tapi di luar negeri pun sekarang tidak terpakai," kata Dede. BATAM (BP) - Tim Verifi- kasi Media SPS (Serikat Peru- sahaan Pers) Kepri kembali merampungkan verifikasi administrasi dan faktual dua media pers. Kedua media itu adalah, Mingguan Panji Kepri dan Marwahkepri.com. Berkas lengkap kedua media pers Kepri itu telah diterima oleh Staf Sekretariat SPS Kepri Tri Suci Wulandari, Selasa (12/12). Selanjutnya, kedua berkas media itu akan kembali di- plenokan oleh Dewan Pers di Jakarta. ASTOR "Nantinya, Dewan Pers lah yang akan memutuskan apa- kah suatu media pers telah memenuhi standar yang di- tentukan atau tidak," ujar Ketua Tim Verifikasi Media SPS Kepri Candra Ibrahim. Dengan telah rampungnya proses verifikasi Mingguan Panji Kepri dan Marwahke- pri.com, lanjut Candra, sudah Balam Madame Taddesar, Terpercayar turun?" kata Dede. Selain itu, mantan Wagub Jabar ini mengungkapkan DPR akan berusaha membawa BPJS kembali pada koridor undang- undang. Misalnya tentang standar pelayanan. Dede me- nyebut bahwa dalam UU tidak ada perbedaan kelas. Hanya ada standar umum pelayanan kesehatan bagi rakyat Indone- sia. "Nah, yang menginginkan layanan lebih, bisa dibantu oleh asuransi swasta," kata Dede. Senada, Ketua Pengurus Be- sar IDI Prof. Ilham Oetama Marsis menuturkan bahwa INA CBGS pada mulanya adalah sistem yang diusulkan oleh sebuah konsultan kesehatan pada pemerintah Malaysia. Usul tersebut lantas ditolak. "Tapi entah bagaimana Indo- nesia akhirnya memakai kon- sep ini (INA-CBGs, Red)," kata- nya. Sistem INA-CBGs Segera Dihapus Ilham menyebut, sistem INA- CBGS punya perhitungan yang ruwet dan ribet. Tidak ada tata kelola yang jelas sesuai dengan Clinical Pathway, yakni pan- duan tahapan tindakan medis yang jadi rujukan layanan kese- hatan di seluruh dunia. "Men- urut kami, (INA-CBGs, Red) harus diubah," katanya. Menurut Ilham, saat ini be- berapa sistem alternatif bisa dicontoh oleh pemerintah. Seperti yang saat ini berlaku di Malaysia dan Thailand yang perhitungan jasa mediknya lebih sederhana. PO Betam Pos Selain itu, kata Ilham yang tidak boleh dilupakan dalam pelayanan kesehatan adalah kesejahteraan dokter, di sam- ping kesuksesan mengobati pasien. Pada tahun 2019 nan- ti, para dokter sudah dilarang untuk membuka praktik pen- gobatan secara mandiri. Se- Po PALAYSIA ada enam media di Kepri yang bakal menyusul empat media di Kepri yang telah lulus verifikasi Dewan Pers. Ⓒ Untuk itulah, Dede menya- takan bahwa pihaknya tengah mengumpulkan masukan- masukan dari beberapa pakar dari praktisi IDI. Masukan akan dibahas oleh Panja JKN Ko- misi IX. "Kami sedang cari benchmark dari negara lain yang bisa dipakai, tapi mesti disepakati dulu. Kami DPR bukan dokter," katanya. Selama ini, kata Dedi memang banyak opsi yang berkembang. Mulai dari menaikkan nilai iuran (premi), pengurangan manfaat, serta sistem urun biaya (cost sharing). "Kalau pengurangan manfaat jelas kita tidak mau, kalau menaik- kan iuran apakah tepat di saat sekarang daya beli masyarakat Kemudian, RS swasta, dengan kelas yang sama harus dibay- ar 20 hingga 30 persen lebih mahal daripada RS milik pe- merintah. Jika tidak, berikan kewenangan untuk melaks- anakan urun biaya pada pasien yang terhitung mampu. Kira- Verifikasi Dua Media Rampung BPJS Kesehatan Badan Penyelenggara Jama sal Bayarlah iuran setiap bu sebelum tanggal 10 pelayanan kesehatan ar terhindar dari den F. DOKUMENTASI BATAM POS Meski demikian, Pakar Jami- nan Kesehatan dari Universi- tas Indonesia Hasbullah Tha- brany mengatakan, sistem bayaran borongan masih harus tetap diterapkan dalam JKN. F DOKUMENTASI BATAM POS Yaitu Batam Pos, Tribun Ba- tam, Batamtoday.com dan F. DALIL HARAHAP BATAM POS WARGA yang berobat antre di loket BPJS di RSUD Embung Fatimah, Batuaji, beberapa waktu lalu. Setidaknya dalam kondisi saat hingga keuntungan dan nafkah kira 30 persen. "Tapi ada batas maksimum, misalnya Rp 5 mereka akan sangat bergantung ini. "INA-CBGS atau apapun itu cuma sekadar nama, ting- juta," katanya. dari sistem pembayaran BPJS. "Kalau perhitungannya tetap gal isinya dibenahi," katanya. ruwet, klaimnya lama, dokter Menurut Hasbullah, ada 5 hal juga akan merugi," ungkapnya. yang bisa dilakukan untuk Menurut tim analisis JKN IDI memperbaiki sistem JKN. Per- Arida Sofiyana menyebut, su- tama adalah meningkatkan nilai klaim untuk rumah sakit dah saatnya pembayaran di- sesuaikan dengan sistem In- kelas C dan B. Baik milik pe- tegratef Clinical Pathway (ICP). merintah maupun swasta. Perhitungan biaya tindakan Tujuannya, agar RS-RS terse- medis juga mengikuti Time but mampu memberikan in- Driven Activity-Based Costing. sentif dan mempekerjakan Artinya, selain tindakan medis dokter-dokter spesialis. "Jadi dibayar, waktu pelayanan yang para dokter itu nggak numpuk diberikan oleh seorang dokter di RS kelas A, di Jakarta, bisa juga harus dibayar. "Dua hal lebih terdistribusi ke daerah," ini nanti akan keluar sebagai katanya. total cost yang harus dibayar- kan," kata Arida. Selain itu, nilai kapitasi untuk dokter dan FKTP juga harus dinaikkan. Sekitar 30 hingga 50 persen. Hasbullah menyebut, sudah 4 tahun nilai kapitasi tidak kunjung naik di tengah laju pertumbuhan ekonomi maupun inflasi. Belanja kapi- tasi BPJS malah turun dari 20 persen menjadi hanya 16 per- sen. "Ini kebijakan sudah sakit, artinya pemerintah tidak se- rius mau menguatkan layanan primer kesehatan," katanya. Bahkan, menurut Hasbullah, kenaikan iuran Premi harus dilakukan. Idealnya, BPJS bu- tuh premi sebesar Rp 120 hingga Rp 150 ribu per bulan agar bisa sehat. "Tapi sekarang Rp 34 ribu saja sudah berat. Bisa dinaikkan secara bertahap, misalnya 30 persen tiap tahun," pungkas Hasbullah. *** Batamnews.co.id. Sedangkan empat media STAF Sekretariat SPS Kepri Tri Suci Wulandari (kiri) menerima berkas dua media yang telah dirampungkan verifikasinya oleh Tim Verifikasi Me- dia SPS (Serikat Perusahaan Pers) Kepri, Selasa (12/12). Batam Pos KUNJUNGAN DARI ASTON BATAM yang sebelumnya telah diki- rim ke Dewan Pers itu adalah Haluan Kepri, Koran Sindo Batam, Tanjungpinang Pos ROMBONGAN Aston Batam Hotel & Residence bertandang ke kantor Batam Pos, Selasa (12/12). Hadir di antaranya Public Relation Hotel Aston Ragil Yusasi, Sales Manager Heno Fiva, dan Sales Executive Lisa Tasya. Mereka disambut General Manager Batam Pos Guntur Marchista Sunan, Penjab Administrasi & Piutang Departemen Iklan Batam Pos Levina Desianty, serta Account Executive Dian Avelina di lantai 2 Graha Pena Batam Center. Kedatangan mereka dalam rangka rencana kerja sama ke depan. dan Posmetro Batam. Sementara itu, anggota Tim Verifikasi Media SPS Kepri Saibansah Dardani menam- bahkan, kepada para pim- pinan media di Kepri yang belum diverifikasi dapat se- gera mengirimkan surat permohonan verifikasi yang dilengkapi dengan berkas perusahaan. "Semua dokumen yang di- perlukan dari media pers itu adalah badan hukum peru- sahaan khusus pers, pemim- pin redaksi sudah lulus uji kompetensi wartawan ting- kat utama dan beberapa persyaratan lainnya," ujar Saibansah yang juga Sekre- taris PWI (Persatuan Warta- wan Indonesia) Kepri itu. Media yang belum diveri- fikasi administrasi maupun faktual diimbau untuk lebih aktif menghubungi tim. Se- bab, Dewan Pers hanya mem- beri waktu hingga 2018. (ska) Desember EDITOR: DEDE HAD LAYOUTER: OMAN Batam Pos TRANSPORTASI Bahas Empat Opsi Jalur Kereta Cepat Surabaya-Jakarta JAKARTA (BP) - Empat opsi peningkatan ke- cepatan kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya dibahas lagi di kantor Wakil Presiden Jusuf Kall- la, Selasa (12/12). Opsi-opsi itu hasil kajian dari Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Wapres kemungkinan akan bertemu dengan JICA terlebih dahulu sebelum membawanya ke rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo. Empat opsi yang dibicarakan santai sambil makan siang itu melibatkan tiga menteri. Yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ra- kyat Basuki Hadimuljono, Menter Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjone- goro. Empat alternatif itu adalah peningkatan spe- sifikasi knis jalur existing, penambahan single track 'narrow gauge', penambahan single track 'standard gauge', dan jalur baru double track 'standart gauge'. Masing-masing opsi itu dirin- ci berdasarkan kebutuhan lahan, kecepatan maksimum, waktu tempuh, dan biaya investasi yang dibutuhkan. Narrow gauge adalah rel dengan ukuran 1067 mm, sedangkan standard gauge beru- kuran 1.435 mm. Menteri Basuki menuturkan masing-masing opsi itu masih dipertimbangkan baik buruknya. Mulai dari penggunaan jalur existing atau yang telah ada hingga jenis relnya. "Kalau pakai narrow gauge gimana, standard gauge gimana, standar ini yang relnya lebih lebar. Tapi rasanya kita tidak pakai ini (standard gau- ge, red), karena kita akan pakai existing," ujar Basuki sambil menunjukan opsi-opsi tersebut. Dia menuturkan ada kemungkinan JK akan bertemu dengan pihak JICA terlebih dahulu un- tuk membahas opsi-opsi tersebut. Setelah itu baru akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat terbatas. "Nanti akan ada ratas. Menurut saya, nanti tergantung dari hasil pak Wapres ketemu Jepang itu," tambah dia. Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, dia meminta agar program kereta api Surabaya Ja- karta itu dipercepat. Dia menyaratkan efisiensi biaya. Tapi tentu dengan kualitas yang bagus serta kecepatannya harus dijaga. "Sehingga orang ke Surabaya itu bisa 5,5-6 jam sudah sampai begitu pula sebaliknya," ungkap JK. Pembangunan fisik untuk proyek tersebut di- harapkan bisa dimulai pada tahun depan. Se- dangkan saat ini pemerintah masih berkutat pada pembahasan detail engenering design (DED). "Itu sedang dikerjakan dia punya DED," imbuh dia. (jun/jpg) BIROKRASI Polri Borong Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi JAKARTA (BP) - Pemberian penghargaan wi- layah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Kementerian PAN-RB di Jakarta kemarin (12/12) menjadi pang- gung jajaran Polri. Korp Bhayangkara menjadi institusi terbanyak peraih penghargaan itu. Ta- hun depan Kementerian PAN-RB giliran mendo- rong Kejaksaan. Total ada 77 unit kerja yang mendapatkan pen- ghargaan WBK dan enam meraih WBBK. Khu- sus untuk Polri ada 12 unit kerja yang menda- patkan penghargaan. Perinciannya adalah sem- bilan unit kerja mendapatkan penghargaan WBK dan tiga sisanya meraih WBBM. Penghargaan WBBM lebih tinggi, karena konsisten menda- patkan WBK tahun sebelumnya. Ketiga jajaran kepolisian yang mendapatkan WBBM adalah Polres Jember, Polresta Sidoarjo, dan Polres Gre- sik. "Tahun ini polisi juaranya," kata Menteri PAN- RB Asman Abnur usai pemberian penghargaan. Dia menuturkan, sempat mencari tahu kenapa korp Bhayangkara begitu antusias. Ternyata di- mulai dari komitmen pimpinanya. Selain itu bagi pimpinan yang mendapatkan penghargaan, diberi prioritas kenaikan pangkat dan kesempa- tan sekolah. Nah, untuk tahun depan Asman berharap ja- jaran Kejaksaan bisa seperti Polri. Dia menging- inkan instansi atau aparatur penegak hukum meraih penghargaan WBK. Sehingga bisa ber- kontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum. Asman menegaskan, penghargaan WBK mau- pun WBBM merupakan salah satu agenda refor- masi birokrasi. Ada ribuan unit kerja pemerin- tah yang ada di seluruh Indonesia. Sementara yang mendapatkan penghargaan WBK maupaun WBBM tidak sampai seratus instansi. Dia ber- harap unit kerja lain mencontoh yang sudah menerima penghargaan. "Silahkan studi tiru. Istilah saya studi tiru, karena tinggal ditiru saja," jelasnya. mengatakan, instansi yang meraih peng- hargaan bisa menjadi semacam pilot project. Kemudian bisa memberikan contoh kepada yang lainnya. Sehingga terjadi percepatan pemenuhan sasaran reformasi birokrasi. Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo me- nyatakan bersyukur menjadi satu dari enam unit kerja yang mendapatkan penghargaan WBBM. "Ini menjadi motivasi baru bagi kami untuk me- layani masyarakat lebih baik," katanya. Dia menjelaskan urusan pungutan liar memang mendapatkan atensi dari pimpinan Polri. "Pim- pinan Polri dengan tegas menyatakan tidak bo- leh ada pungutan liar," jelasnya. Atensi itu ke- mudian diturunkan sampai di tingkat Polres Dia mencontohkan di Polrea Jember sudah ada informasi online soal perkembangan laporan pengaduan tindak kejahatan. Sehingga masy- arakat tidak perlu datang ke Polres. Kemudian juga ada peningkatan layanan informasi di tiap- tiap kantor polisi. Sehingga masyarakat yang baru pertama berkunjung ke kantor polisi tidak kebingungan. (wan/jpg) sampak Polsek.