Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm 4cm WASPADA Terbit sejak 11 Januari 1947 Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi: HJ. ANI IDRUS Pemimpin Perusahaan: dr. Hj. Rayati Syafrin Wakil Pemimpin Umum/ Wakil Pemimpin Redaksi: H. Teruna Jasa Said Managing Editor: H. Teruna Jasa Said Dewan Pelaksana Redaksi: H. Teruna Jasa Said, H. Prabudi Said, dr. Hj. Rayati Syafrin, As. Atmadi Penerbit: P.T.Harian Waspada, Direksi: Hj.Ani Idrus, Direktur Utama: dr. Hj. Rayati Syafrin, Indra Buana S. Pembantu Direksi; Tribuana Said, Direktur Redaksi. Alamat Kantor Pusat, Penerbit, Redaksi, Tata Usaha/Periklanan: Jalan Letjen Suprapto/Brigjen Katamso No. I Medan 20151 Tel. 550858 (3 saluran). Teleks: 51347 WASPADA MEDAN. Kantor biro redaksi/perwakilan periklanan: (1) Bumi Warta Jaya, Jalan Kebun Sirih Timur Dalam No.3 Tel. 322216, 320817, Jakarta Pusat, (2) Perwakilan Waspada, Jalan Sri Ratu Safiatuddin No. 21-C, Tel. 22385, Banda Aceh 23122. Harga iklan tiap mm kolom Rp 3.500.- Ukuran 42 mm. SIUPP: 065/SK/MENPEN/SIUPP/A 7/1985 tanggal 25 Februari 1986. ISSN 0215-3017. Pencetak: Percetakan Web P.T.Prakarsa Abadi Press, Jalan Letjen Suprapto/Brigjen Katamso No. 1 Medan 20151. Spekulasi Tanah Menyengsarakan Rakyat W per meter, bahkan disebut-sebut hanya Rp 300 per meter untuk lahan pertanian yang produktif. Luar biasa murahnya. Dalam beberapa tahun tanah tersebut dijual jadi mahal. akil Presiden Try Sutrisno menga- takan, masalah tanah jangan dija- dikan spekulasi untuk mencari keun- tungan besar. Tanah yang sudah di beli jangan dibiarkan (diterlantarkan) untuk menunggu harganya naik. Terhadap tanah-tanah terlantar Wapres meminta supaya aparat terkait menempuh cara hukum sehingga lahan tidur tersebut bisa menjadi produktif. Kita tidak yakin lahan seluas itu akan segera mereka bangun meski, katanya, sudah banyak yang bersedia melepaskan lahannya dengan ganti rugi yang ditetapkan Perumnas itu. Kalau saja pihak Perumnas beriktikad baik, lahan yang su- dah mereka bebaskan dapat segera dibangun rumah-rumah sederhana dan diperuntukkan kepada rakyat yang belum memiliki rumah de- ngan harga yang terjangkau. Sebab, misi Pe- rumnas tidak sama dengan developer swasta. Menunggu berlama-lama sama halnya dengan cukong/spekulan sebagaimana dikatakan Wapres. Pengalaman selama ini banyak lahan yang di- bangun dan dijual belakangan setelah harganya, bahkan kapling tanah lebih pun mereka jual. Begitu pula untuk mendapatkan rumah sangat- lah sulitnya. Mereka yang mendapatkan rumah di Perumnas banyak dari kalangan orang-orang dalam dan koneksi yang sudah memiliki rumah di luar. Akibatnya, rakyat kecil yang masih me- numpang, menyewa/kontrak tetap saja tidak kebagian. Kiranya Menteri Perumahan Rakyat menaruh perhatian dengan menindak para pimpinan Perumnas yang sudah ke luar dari relnya dalam konteks pengadaan RS dan RSS. Masalah tanah termasuk paling rawan. Tidak hanya di Sumut juga di daerah-daerah lainnya. Pertumbuhan kota, kemajuan industri dan tana- man hortikultura yang kian berkembang ditam- bah semakin padatnya penduduk menjadikan ke- butuhan tanah semakin meningkat, sebaliknya lahan yang tersedia tidak bertambah. Akibatnya, persaingan untuk mendapatkan tanah semakin sengit. Banyak penduduk kota yang tergusur ke- pinggiran karena lahannya dibeli cukong tanah untuk dijadikan rumah mewah atau ruko (rumah toko). Jika harganya cocok tentu saja tidak me- nimbulkan masalah di tengah-tengah masyara- kat, namun akal-akalan spekulan tanah selalu menggunakan intimidasi terhadap pemilik tanah maupun rumah yang diincernya. Cara ilegal seperti ini bisa terjadi karena pemilik tanah buta akan hukum dan tidak memiliki surat-surat yang lengkap, akhirnya dengan sangat terpaksa mereka menyerahkan lahannya kepada cukong tanah yang semakin ramai gentayangan deng- an ganti rugi tidak manusiawi. Kiranya, apa yang dikatakan Wapres di Ban- jarmasin dalam acara Kelompencapir Sabtu (15/ 1) lalu hendaknya mendapat perhatian dari se- mua pihak yang terkait dalam masalah tanah baik di desa maupun di perkotaan, kedua-duanya sama kompleksnya. Seperti kasus yang ramai dibicarakan saat ini mengenai ganti rugi tanah rakyat di Martubung yang konon akan dibang- un Perumnas Medan IV seluas 200 hentare. Luar biasa luasnya: Tapi, akankah semuanya itu di- bangunkan rumah-rumah untuk rakyat kecil (sederhana)? Kiranya mustahil mengingat kebe- radaan Perumnas pun kini sudah komersial. Dalam pembebasan tanah di Sukaramai, misal- nya, Perumnas tak obahnya seperti calo tanah. Lahan rakyat diganti rugi dengan berbagai cara termasuk main kekerasan, setelah itu dijual dengan swasta dengan harga yang tinggi. Kasus Martubung hingga kini belum tun- tas dan sangat sulit bisa dituntaskan karena masyarakat sudah tahu belang Perumnas. Betapa tidak! Mereka membayar ganti rugi tanah rakyat dengan harga di bawah Rp 10.000 ADILAN nilah peta bumi Afghanistan yang tetap membara. Salah satu fenomena paling rawan ialah kenyataan bahwa hancurnya rezim komunis dukungan Rusia, rupanya tidak membawa negara itu menjadi lebih baik. Sampai kini, baik kondisi politik maupun eko- nomi negara tersebut justru semakin rawan. Masalah Afghanistan, suatu masalah yang amat serius. Hancurnya satu rezim (faksi) akan diikuti munculnya rezim pememang, yang se- lanjutnya akan segera tumbang di tangan alian- si faksi-faksi yang lainnya lagi. Demikian sete- rusnya, sehingga Afghanistan benar-benar be- rada dalam keadaan semakin rumit. Tumbangnya rezim Babrak Kamal, rupanya tidak membawa kedamaian. Oleh karena para pemimpinnya tidak pernah satu bahasa dalam membentuk pemerintahan baru. Dan lebih meng- utamakan kepentingan kelompok sendiri. Aki- batnya, negara yang semula damai itu, kini mengalami penderitaan oleh cabikan perang saudara dan permusuhan antar faksi yang berkepanjangan. Duel altileri dan mortir pasukan pembang- kang melawan pemerintah yang pecah sejak awal tahun baru lalu, hingga kini masih terus berkecamuk. Menurut Komite Palang Merah Internasional (ICRC), ratusan orang tewas dan lebih dari 7.000 orang menderita luka-luka akibat pertempuran antar faksi. Krisis Afghanistan Semakin Rumit Perang yang berkecamuk tersebut pada akhirnya telah menarik perhatian dan keprihati- nan kita serta dunia internasional. Betapa tidak, keganasan perang yang tidak hanya menelan ribuan korban, tetapi juga Kudubes Indonesia dan beberapa negara lainnya turut menjadi sasaran. Itulah sebabnya kita sangat mendukung state- ment Wapres agar masalah tanah jangan dijadikan spekulasi. Sebab, perbuatan spekulan tanah membuat masyarakat buta hukum menjadi mis- kin dan menimbulkan kesenjangan yang ten- tunya tidak sesuai dengan program pemerin- tah mewujudkan masyarakat yang adil dan mak- mur berlandaskan Pancasila. Pemerintah meng- inginkan tanah benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Banyaknya lahan tidur di mana-mana daerah jelas tidak menguntungkan. Yang hebatnya, lahan tidur itu bukannya milik petani berdasi saja tetapi sudah dikapling-kapling oleh oknum pejabat. Bila harganya sudah naik atau ada pengusaha berminat untuk dijadikan perkebunan sawit, coklat, karet dan lain-lain lahan tidur itu pun dilepas. Bahkan izin prinsip dari Gubsu selalu dijadikan tameng menakut-nakuti rakyat pemilik lahan untuk menjual tanahnya. Karena itulah prosedur hukum bisa dilakukan sebagaimana anjuran Wapres. Masyarakat bisa menghubungi lurah, camat maupun agraria se- tempat bila melihat lahan tertidur di daerahnya untuk diproses agar spekulasi tanah tidak merajalela. Gedung Kedutaan besar Republik Indone- sia (KBRI) di Kabul, Sabtu (15/1) porak-poranda dihamtam hujan alteleri. Masih syukur, kiranya gempuran itu tidak menimbulkan korban jiwa para staf KBRI. Beberapa tahun lalu, KBRI Kabul juga pernah dihantam roket hingga menghancur- kan kaca-kaca jendela, namun tidak ada jatuh korban. Kejadian pertama itu, ketika pecah per- tempuran antara pejuang Mujahiddin melawan rezim Babrak Kamal yang komunis. Pecahnya kembali perang saudara di Afghanis- tan setelah tumbangnya rezim Babrak Kamal, sungguh sangat ironis. Masalahnya, faksi-faksi pejuang Mujahiddin yang sebelumnya bersekutu menjatuhkan rezim Babrak Kamal yang komu- nis, kini justru bekerja sama dengan sisa-sisa musuh bebuyutannya demi melawan pemerin- tah Presiden Rabbani. Kondisi rawan perang ini tidak saja mence- maskan penduduk setempat, juga pemerintah dan penduduk negara-negara tetangga. Perang saudara di suatu negara memang selalu membawa dampak sampingan bagi negara-negara yang berbatasan dengannya. Salah satu dampak utama yang dengan sendirinya akan timbul adalah masalah pengungsi. Hal semacam itu telah terjadi dibanyak wi- layah, seperti Kamboja, Vietnam, Yugoslavia dan Somalia. Membanjirnya pengungsi dari ne- gara-negara yang dilanda perang akan menim- bulkan masalah di negara-negara penampung, yang tidak saja terbatas pada masalah ekonomi, juga sosial, politik bahkan kriminal. Tatkala perang berkecamuk lagi di Kabul, orang sudah mulai memproyeksikan kondisi di Afghanistan seperti apakah yang akan tampil dari peperangan. Kehancuran dan penderitaan. Sudah barang tentu kita merasa prihatin me- nyaksikan terus berkecamuknya perang sau- dara di Afghanistan yang telah menimbulkan penderitaan moral dan material yang besar bagi rakyat negara itu. Kita sebagai negara yang cinta damai, deng- an sepenuh hati mengharapkan dan mendukung agar ditempuh jalan dialog antar rakyat Afghanis- tan menciptakan rekonsiliasi nasional, tanpa campur tangan dari luar. Inilah salah satu alternatif yang dapat mencapai penyelesaian damai. Opini Rekan Tiga Isu Ekonomi Nasional Pelita VI ADA tiga isu dalam ekonomi nasional yang masih hangat dalam pembicaraan masyarakat luas, pada saat pemerintah mengajukan RAPBN 1994/ 1995 pada sidang DPR,yang merupakan tahun pertama Pelita keenam. Isu yang dimaksud adalah rendahnya efisiensi manajemen pembangunan, hal ini bisa diukur dari kebocoran dana pembangunan sebesar 30%, seperti yang pernah dikemukakan Prof. Sumitro. Tingginya kredit bermasalah pada sistem perbankan nasional yang mencapai sekitar 15% dari total perkreditan, sebagaimana diung- kapkan Gubernur Bank Sentral dalam acara dengar pendapat dengan DPR beberapa waktu yang lalu. Ketimpangan ekonomi yang berlangsung, sebagai konsekuensi dari strategi pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, yang didukung stabilitas politik yang lebih didasarkan pada pendekatan keamanan. Mengingat kondisi ini, yang kemudian dikaitkan dengan ketiga isu ekonomi nasional tersebut, tugas wenangan terbesar dalam pengelolaan kekayaan bangsa pada tahun pertama Pelita Keenam iní ada- pertama, sehubungan dengan peningkatan efisiensi manajemen pembangunan. Langkah-langkah yang semestinya diambil: a. Kualitas sumber daya manusia khususnya pada jajaran birokrasi harus lebih ditingkatkan dalam arti manajerial, penguasaan teknologi dan inte- gritas. b. Efektivitas pengawasan, terutama oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari Tingkat I sampai dengan tingkat pusat, harus lebih ditingkatkan, tidak hanya sebatas forum dengar pendapat, seperti yang sekarang berlangsung. c. Hasil temuan peme- riksaan BPK harus lebih segera ditindaklanjuti kalangan DPR dan pemimpin departemen teknis, dan hasil kebijaksanaan tindak lanjut ini lebih transparan, sehingga masyarakat luas dapat menge- tahuinya melalui media massa. Kedua, sehubungan dengan peningkatan efi- siensi sistem perbankan nasional. Langkah-langkah wati Soekarnoputri menjadi Ke- tua Umum DPP PDI Desember lalu, kini perhatian masyarakat bergeser pada, siapakah yang bakal memimpin PPP?. Apakah PPP akan menampilkan wajah baru, dan siapa figur yang akan menggantikan Buya Ismail untuk mengimbangi kelincahan gerak Bung Harmoko dan Megawati? yang semestinya diambil: a. Manajemen pengawa- san dari Bank Indonesia sebagai otoritas moneter harus ditingkatkan efektivitasnya, dan lebih berorientasi dari "financial audit" menuju ke arah "management audit". Dengan demikian Bank Indonesia dapat melakukan deteksi lebih awal dari setiap potensi krisis yang mungkin terjadi di setiap lembaga keuangan. b. Penyelesaian secara lebih mendasar terhadap problem kredit macet harus se- gera dilakukan, terutama melalui penyediaan perang- kat hukumnya. c. Struktur pasar dalam industri perbankan harus lebih diatur, sehingga tingkat efi- siensi lembaga perbankan meningkat di satu pihak dan di pihak lain tidak terjadi persaingan tidak sehat yang dapat merugikan bank-bank kecil terutama bank perkreditan rakyat, SELASA, 18 JANUARI 1994 Meski belum begitu jelas kiat- kiat politik apa saja yang bakal dialunkan oleh Bung Harmoko dan Megawati, tetapi secara se- pintas kita dapat memperki- rakannya. Bung Harmoko agak- nya akan mengangkat isu peng- entasan kemiskinan, yang pada Kabinet Pembangunan VI ini mendapat prioritas. Apalagi pada Pemilu lalu terbukti masalah ini dapat menohok Golkar di mata rakyat, karena konsep "wong cilik" yang identik dengan ke- miskinan ini diambil alih oleh PDI. Sementara Megawati mung- kin akan menggelorakan masa- lah demokratisasi dan hak asasi, di samping secara tidak langsung membangkitkan kembali roman- tisme kebesaran mendiang ayah- nya, dan melanjutkan gelora "wong cilik" yang telah dilontar- kan Soerjadi. Ketiga, sehubungan dengan ketimpangan eko- nomi yang berlangsung. Langkah-langkah yang se- mestinya diambil: a. Daftar skala prioritas dalam APBN lebih dipertajam pada proyek-p pengen- Sudah Saatnya NU Kembali Ke PPP etelah Bung Harmoko terpilih sebagai Ketua Umum DPP Golkar me- Perlakuan yang tidak adil terhadap NU, dengan memaksa NU menyingkir dari dunia politik di awal tahun 1980-an, harus se gera diakhiri, karena situasi dan kondisi keterbukaan politik tidak mungkin lagi bisa dibendung dengan cara-cara lama. Pada Muktamar PPP nanti, Khittah 26 sebagaimana digembar-gem- borkan selama ini, akan diuji, bahkan ditanggalkan oleh mas- sanya, karena selama ini hanya membuat warga NU kebingung- an dalam memberikan pilihan politik, sementara segenap pengurus NU menerjemahkan dan menikmati Khittah itu untuk kepentingannya sendiri. Kekuatan arus bawah tidak mungkin lagi mampu dimanipu- lasi oleh birokrasi sebagaimana yang terjadi selama ini, dengan alasan stabilitas politik. Kalau NU berhasil merebut kembali posisinya di pucuk pimpinan PPP, hal ini sangat wajar kare na memang saham mayoritas PPP adalah milik NU. Dan ke- i akan merupakan lang- jadian i kah besar bagi pembangunan de- mokrasi dan politik dalam PJPT II ini. Kekeliruan supra struktur dalam memberikan pilihan ke- bijakan politik dalam Muktamar PPP nanti, dikhawatirkan akan melahirkan persoalan politik baru yang dapat menyeret pada kegoncangan sosial politik dan pada gilirannya akan dapat mem- porak-porandakan keutuhan bangsa kita. Karenanya, kita tak perlu heran kalau kemarin Gus Dur sudah membuat pernyataan bahwa dia bersedia untuk men- jadi ketua PPP. Namun kedu- dukan ketua PPP tak mungkin diraih Gus Dur tanpa dukungan arus bawah seperti apa yang te- lah diperoleh Megawati saat ini. rampilan masyarakat bawah. b. Praktek-praktek monopoli, oligopoli dan kebijaksanaan pemberian perlakuan istimewa (special treatment policies), yang arahnya tidak jelas dan merugikan masyara- kat luas, harus segera dihentikan. c. Pengembang- an usaha menengah dan kecil harus lebih didorong, antara lain melalui akses permodalan yang l lebih mudah, akses pasar yang lebih luas, dan bantuan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Jika langkah-langkah kebijaksanaan tersebut dapat dijalankan, dan dapat mencapai hasil yang memadai, maka investasi nasional, akan lebih efektif dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan ke- sempatan kerja, hal ini karena biaya yang dikeluar- kan untuk memperoleh pelayanan pemerintah (government services cost) akan turun, akses untuk memperoleh dana kredit bank akan lebih longgar pada tingkat bunga yang lebih rendah, peluang ke- sempatan usaha yang lebih terbuka, fair dan jujur. (BALI POST) Meski Pemilu tahun 1997 masih empat tahun lagi, rasanya sudah demikian dekat, karena "pesta demokrasi" di akhir abad XX ini diperkirakan bakal seru. Tinggal PPP, apakah akan meng- ambil kesempatan dalam arena pertandingan itu secara optimum atau membiarkan partainya terus mengecil di tengah-tengah jepitan Golkar dan PDI? Jelas bahwa tampilnya Me- gawati merupakan indikasi semakin menguatnya arus de- mokratisasi politik dan arus bawah tidak lagi bisa didekte T ahun 1994 telah bebe- rapa hari dilalui. Ber- bagai cara dilakukan oleh orang menyam- but tahun baru 1994 tersebut. Ada komentar lewat media massa tentang pengalaman selama tahun 1993, perkiraan ataupun ramalan di tahun 1994. Para pejabat, peramal, dan pengamat menyoroti ber- bagai kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat (Ipoleksosbud hankam). Mu- lai dari peluang sampai ken- dala dikemukakan. Demikian pula upaya memanfaatkan pe- luang dan mengantisipasi ken- dala. Dari sejumlah peluang dan kendala yang mungkin ada dan harapan, salah satunya ialah pelaksanaan UU No. 14/ 92 tentang Lalu Lintas Angku- tan Jalan Raya. Razia lalu lintas telah dilakukan melalui Ope- rasi Zebra di akhir 1993. Sejum- lah pelanggar telah terjaring dan ditilang. Tetapi sudahkan terwujud suatu ketertiban lalu lintas, khususnya di kota Medan ?. sesuai dengan kehendak supra struktur. Arus bawah menun- jukkan kemenangannya dan ini mana-mana. Muktamar NU dan PPP tahun 1994 ini misalnya, dipastikan akan menjadi bagian dari peristiwa politik penting. Agaknya sinyalemen dari beber- apa pengamat politik beberapa waktu lalu bahwa tahun 1994 rawan secara politik, tidak bisa dilepaskan dari dua peristiwa besar tersebut. Sementara de- monstrasi-demonstrasi yang ber- kaitan dengan HAM, demokra- tisasi, atau kasus-kasus sema- cam itu diperkirakan juga akan semakin marak. Pesan Di HUT-48 Waspada "Traffic Light" Fasilitas pengatur lalu lin- tas dipersimpangan jalan ialah "Traffic Light. Tanpa itu, bagai- manapun tingginya disiplin pengguna jalan raya sudah da- pat dipastikan situasi lalu lintas akan kacau. Setiap pengguna jalan akan saling berebut men- dahului dan akhirnya membuat jadi macet. Baru akan menjadi lebih tertib, apabila ada petu- gas polantas yang berdiri meng- Benturan Muktamar NU diperkirakan bakal ramai karena sampai hari ini masih belum ada calon peng- ganti Gus Dur yang diperkirakan dapat menyamai kualitas ke- pemimpinannya. Meski bebe- rapa waktu lalu Gus Dur pernah melontarkan niatnya untuk tidak lagi bersedia dicalonkan sebagai Ketua Umum PB NU, tetapi nampaknya mayoritas massa NU, terutama generasi mudanya, masih sangat mengharapkan ia bersedia memimpin kembali. Yang diperkirakan bakal ramai adalah kalau Gus Dur masih bersedia dicalonkan kembali de- ngan alasan mendapat dukung- an kuat dari arus bawah. Padahal pihak supra struktur nampaknya kurang menerimanya. Maka di- perkirakan akan terjadi perben- turan politik. Persoalannya, apakah perbenturan itu sekeras di PDI atau tidak, tergantung dari bagaimana pemerintah me- lihatnya, terutama bagi kepen- tingan hegemoni politik Golkar. Sementara Muktamar PPP diperkirakan akan lebih seru lagi, karena kuatnya arus demokra- tisasi yang menghembus di da- Seperti rekan-rekan lain, sa- ya mendapat undangan kehor- matan untuk menghadiri Resepsi HUT-48 Waspada pada 11 Ja- nuari 1994 di HDTI Medan, seka- ligus mendengarkan ceramah Mensekneg Bapak Drs. Moer- diono. aturnya. Oleh karena itu, ma- salah kondisi "Traffic Light" menjadi sangat penting. Dan untuk itu perlu dirawat dan di- upayakan agar dia senantiasa berfungsi dengan baik. Bagai- mana keadaannya di kota Medan?. Sudah cukup banyak "Traf- fic Light" dibangun di sejum- lah persimpangan jalan di da- lam kota. Namun ada bebera- pa yang sudah kurang sempur- na. Misalnya dipersimpangan Jalan Gatot Subroto Jalan Kap- ten Muslim (Sei-Sikambing) telah berbulan-bulan ada lam- pu yang tidak nyala. Kalau ti- dak warna merahnya yang pa- dam, yang warna hijau atau kuningnya. Hendaknya hal-hal seperti ini pihak yang terkait khususnya Pemda Kodya Me- dan tanggap untuk mengata- sinya. Sehingga "Traffic Ligth" dapat berfungsi semula. Disamping itu, pada per- simpangan yang padat lalu lin- tasnya hendaknya "Traffic Light" dibuat 4 (empat) fase. Dari ke empat arah jalan akan secara bergantian melalui per- simpangan jalan tersebut. De- ngan demikian, kendaraan yang akan membelok ke kanan tidak bertemu dengan kenda- raan yang datang dari arah ber- lawanan (depan) yang tidak membelok. Tentu dengan sis- tem 4 fase tersebut lalu lintas di persimpangan itu akan tertib dan lancar. lamnya akan sangat mendorong NU untuk merebut posisinya kembali di PPP, setelah sekian lama didominasi oleh MI. Sang- at mungkin kedua unsur yang selama ini saling bersikutan di PPP itu, kini tengah pasang stra- tegi menjelang Muktamar. NU disibukkan bagaimana merebut kembali dominasinya, sementara MI akan melakukan segala upaya untuk bisa mempertahankan po- sisinya. Perbenturan ini diper- kirakan bakal seru dan jargon "fusi sudah tuntas" yang selama ini diembus-embuskan oleh orang-orang PPP, bakal diuji kem- bali. NU akan menggugat posi- sinya sebagai pemilik saham ter- besar PPP. Bagaimanapun per- mainan politik adalah soal pere- butan dan pembagian kekuasaan. Dengan belajar dari kasus Me- gawati, agaknya NU tidak akan mau begitu saja menerima calon pimpinannya secara drop-dropan dari birokrasi, yaitu dari unsur MI, sebagaimana yang selama ini dilakukan. Tetapi ini semua tergantung bagaimana tingkat kemandirian politisi NU di PPP. Apakah sudah sampai pada ting- kat berpikir strategis seperti itu, ataukah masih mudah diper- mainkan sebagaimana pada masa-masa sebelumnya. Merebut Posisi Memang di beberapa per- simpangan yang pengaturan Tertib Lalu Lintas Perlu Rambu Yang Jelas an jalan yang ada "Traffic Light". Dari arah tertentu hen- dak membelok ke kiri secara langsung walaupun "Traffic Light" warna merah yang menyala. pada yang ingin dikatakan Bunda! Drs. MOHD. DAIMAN SINAGA Jl. Pancing I No.30-A Kado Kecil Buat PB Al-Washliyah Kalau saja Pengurus Besar (PB) Al-Washliyah mau jujur, kemelut yang semakin "berakar ke bawah menjulang ke atas" segera selesai. Berdasarkan historis, penye- bab terjadinya kemelut yang terus merebak tak lain dikare- kan kasus "pengagunan tanah wakaf milik Al-Washliyah ke bank" oleh oknum rektor IKIP Alwashliyah Medan HMSS ber- dasarkan rekomendasi Pengu- rus Besar. Keinginan NU merebut posi- sinya kembali di PPP, merupakan bagian dari kegelisahan warga NU melihat perkembangan Gol- kar dan PDI di bawah kepemimpi- nan Bung Harmoko dan Mega- wati. Karena hanya dengan NU kembali ke PPP secara utuh, maka partai ini akan mampu bangkit kembali seperti pada ma- Suatu pesan mengagumkan membuat hati berdecak saat Bunda Hj. Ani Idrus menggulir- kan pidato HUT-Waspada "Sdra boleh katakan saya wartawan tiga zaman, zaman juga akan be- rubah, yang tidak boleh berubah ialah rasa idealisme Waspada", dengan suara tegar membuat ha- dirin tersentak dan penuh haru. Sudah tentu rasa idealisme yang dimaskud Bunda adalah komit- men Harian ini terhadap suara keadilan dan kebenaran yang te- Konsekuensinya, beberapa lah menjadi mottonya sepanjang masa. Ungkapan yang monumen- tokoh Al-Washliyah (yang masih tal spontanitas menggulirkan ide- tetap memegang teguh garis alisme saya, saat irama kata itu organisasi) angkat bicara. Antara lain Ketua Dewan Fatwa Penase- dihembuskan, "Tolong Pak! Drs. H. Marjuni Rangkuti MA titipkan hat dan Pertimbangan H. Jala- doa secara khusus agar Waspada luddin Abd. Muthalib MA dan kelompok Univa di bawah ko- mando H. A. Muin Akmal Lubis dan Bunda semakin komit dan giat menegakkan dan memberan- tas penindasan dan menghapus penindas" harapan saya padanya, MA. saat itu beliau kebetulan di sisi Saya untuk memimpin acara doa. Inti persoalannya dan per- timbangannya suci, sebab pada zaman Iptek yang semakin cang- gih dan dahsat ini kian diragu- kan, masih adakah lembaga atau orang yang berani menyatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Komitmen akan kebenaran serta hilangnya rasa kepedulian akan keadilan terha- dap orang yang tertindas suatu .renungan yang saat ini perlu kita jawab. Apa jadinya nanti dan. berapa besarnya biaya yang ha- rus dikeluarkan negara bila nilai moral dan pranata sosial sudah tergilas secara sempurna, sirna dan nyaris tak terdengar lagi. Itu- lah agaknya pesan HUT-48 Was- Oleh dr. Saleh Al-Djufri konflik HMSS yang dianggap Sementara aktor penyulut "anak mas" Pengurus Besar tetap "tenang-tenang" di atas singgas- ananya. Menghadapi masalah ruwet ini pada mulanya Pengurus Be- sar "anggap enteng", tapi kare- na desakan pihak yang tidak ingin Al-Washliyah digadaikan, Pengurus Besar coba "menetral- isir" keadaan dengan cara meng- gabungkan UNIVA dengan IKIP di bawah panji UWI (Universi- tas Washliyah Indonesia). Pihak UNIVA menolak, disebabkan Pengurus Besar cenderung mengangkat HMSS menjadi rek- tor. Buntutnya acara tersebut. gagal total. Gagalnya rencana Pengurus Besar menggabungkan kedua Oleh "Traffic Light"nya telah baik juga ada. Seperti yang terdapat di persimpangan Jalan Ka- tamso-Jalan Palang Merah di mana jalan satu arah, sehingga tidak ada yang dari arah ber- lawanan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, instansi terkait hendaknya mendata dan meng- amati serta mengevaluasi kem- bali situasi dan kondisi pada persimpangan jalan yang padat lalu lintasnya. Rambu Lalu Lintas Untuk ketertiban lalu lin- tas di jalan raya diperlukan di- siplin yang tinggi dari pengguna jalan. Tanpa kepatuhan peng- guna jalan tidak mungkin pe- raturan lalu lintas dapat dilak- sanakan dengan sempurna. Oleh karena itu masalah disip- lin ini juga sangat penting. Di- siplin tidak dapat ditegakkan begitu saja di dalam masyara- kat. Kadang kala disiplin harus dimulai dengan paksaan de- ngan menerapkan sanksi. sa kejayaannya sebagaimana terjadi pada Pemilu tahun 1977 dan 1982. Sebagaimana diketahui, PPP merosot sejak pemilu 1987, menyusul sikap politik NU yang secara tegas tidak lagi mendu- kung PPP. Bahkan dalam Pemilu 1987 itu, tokoh-tokoh NU bahu- membahu menggembosi PPP. Hal itu semata-mata untuk me- nunjukkan bahwa, tanpa NU sebenarnya PPP ibarat harimau tidak ada apa-apanya. Sikap tegas NU untuk tidak lagi mendukung PPP, diambil karena perlakuan politik Naro (dari unsur MI) terhadap tokoh- tokoh NU di PPP. ompong, H. M. E Ritonga Sehubungan dengan itu, pe- negakkan disiplin perlu terus secara rutin dilakukan. Tidak hanya pada saat dilaksanakan Operasi-operasi ketertiban lalu lintas seperti Operasi Zebra. Dengan demikian setiap saat dapat terawasi. Setelah melalui Kalau dilihat pada Pemilu pertama tahun 1955 dan Pemilu 1971 sebelum berfusi ke dalam PPP, maka kekuatan NU patut diperhitungkan. Pada Pemilu 1955 misalnya, NU menduduki urutan ketiga dengan 45 kursi, di bawah PNI dan Masyumi. Pa- da Pemilu 1971, kekuatan-ke- kuatan politik yang berjaya paa masa Bung Karno seperti PNI dan Masyumi (yang berganti baju dengan Parmusi/MI), terlihat loyo, kecuali hanya NU yang ma- sih tetap bertahan. Kekokohan akar NU tidak mampu menggo- yang kekuatannya, kendati di- landa berbagai krisis politik. Dengan alasan program res- trukturisasi politik, NU dipaksa berfusi ke dalam PPP bersama dengan partai-partai politik yang bernafaskan Islam. Harus diakui dalam komposisi saham pada saat berdirinya PPP, jelas NU merupakan unsur dominan di- banding dengan partai-partai lain. Tidak berlebihan kalau saat itu kunci-kunci strategis PPP di- pegang oleh tokoh-tokoh NU Pembaca Menulis Tulisan harus ditandatangani dan disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya. Benar dan objektif. Maksimum 1 folio, 2 spasi perguruan tinggi itu bukan men- jadikan suasana semakin reda, malah sebaliknya Ketua Dewan Fatwa Penasehat dan Pertim- bangan didukung pihak UNIVA tetap pada pendiriannya, mende- sak agar kasus memalukan sepanjang sejarah Al-Washliyah diselesaikan. Pengurus Besar tidak mengindahkan. Akibatnya, dengan jiwa besar H. Jalalu ddin Abd. Muthalib MA mengundur- kan diri dari ketua Dewan Fatwa Penasehat dan Pertimbangan Al- Washliyah. kharismatis. NU tidak berdaya meng- hadapi program ini, dan terpaksa meleburkan diri ke PPP. Meski sejak semula diramalkan partai ini bakal dirundung konflik intern, ternyata NU masih mam- pu meredamnya untuk meng- hadapi perjuangan yang lebih be- sar, yaitu memenangkan Pemilu. Tetapi sejak masuknya Naro, ma- ka kesabaran para politisi NU itu tidak lagi bisa menoleransi. Sikap tegas untuk tidak lagi mendukung partai politik ter- tentu (PPP), membuat warga NU bebas menentukan pilihan poli- tiknya. Pada Pemilu 1987, ke- naikan Golkar secara spektakuler sebenarnya tidak bisa dilepas- kan dari sumbangan massa NU, yang sebagian besar telah meng- alihkan pilihan politiknya dari PPP ke Golkar. proses dan jangka waktu ter- tentu, kesadaran pengguna jalan akan timbul. Setelah disip- lin masyarakat yang dilandasi kesadaran terwujud, bukan ber- arti pengawasan dapat ditiada- kan. Pengawasan perlu terus dilakukan dan ditingkatkan. Untuk itu aparat yang terkait hendaknya dapat melaksa- nakan tugasnya dengan baik, terutama di tempat-tempat dan waktu-waktu tertentu di mana kendaraan ramai/sibuk khu- susnya kendaraan umum. Rambu lalu lintas sebagai pemandu juga sangat penting dalam menegakkan ketertiban berlalu lintas. Tanpa rambu- rambu lalu lintas yang lengkap dan jelas pengguna jalan tidak mengetahui keharusan, larang- an, dan peringatan yang harus dipatuhi. Namun demikian rambu yang lengkap dan jelas saja masih belum cukup tanpa disiplin masyarakat pengguna jalan dalam mematuhinya. Rambu hanya merupakan alat belaka. Effektif atau tidaknya suatu alat sangat tergantung pada orang yang mengguna- kannya. Disamping itu harus- lah menggunakan bahasa In- donesia yang baik, tepat, dan benar. Salah satu rambu yang cu- kup menarik dan disoroti dalam tulisan ini ialah di persimpang- 3. Tindak tegas oknum. Pengurus Wilayah Sumut yang Hubungan antara Golkar-NU kemudian renggang. Apalagi dengan tidak masuknya politisi NU di jajaran kepengurusan Gol- kar periode 1993-1998 ini, mi- salnya tokoh muda semacam Slamet Effendy Yusuf. Oleh ka- rena itu bukan tidak mungkin pada Pemilu yang akan datang, massa NU akan kembali berbon- dong-bondong ke PPP. Dengan demikian, jelas bah- wa pada Muktamar PPP tahun 1994 ini, NU akan merebut kem- bali posisinya di pucuk pimpinan partai, sebagai pemegang saham terbesar. Perebutan pucuk pimpi- nan PPP oleh NU itu, bisa melalui cara-cara halus dan kompromis- tis, tetapi bisa juga menggunakan kekuatan massa sebagaimana yang terjadi dalam kasus Kongres PDI. Bagi NU sendiri, pengera- han massa seperti itu tidaklah sulit dilakukan. Oleh karena itu pihak birokrasi harus mengan- tisipasi sedini mungkin kemung- kinan ini, agar kasus PDI tidak sampai terulang lagi dalam Muk- tamar PPP nanti. menjadikan Washliyah sebagai ajang praktis. 4. Kalau rasa-rasanya Pengu- rus Besar tidak mampu lagi, ada- kan Muktamar Luar Biasa. Pilih pengurus baru yang brilian. Nama dan Alamat ada pada Redaksi Keluhan Seorang Penganggur Berikutnya, lagi-lagi Pengu- rus Besar mengambil langkah keliru. Tanpa merujuk kepada PP No.30/1990, edaran Dirjen Dikti No.262/D4/T/07/93 tanggal 29 Juli 1993 dan statuta UNIVA Pada tanggal 14 April 1992 saya di PHK dari pekerjaan se- bagai ABK K.M.I.J dan sampai saat ini belum lagi mendapat pe- kerjaan sebagai pengganti. Hari- hari belakangan ini hidup terasa semakin sulit, baik ekonomi mau- tahun 1987, Pengurus Besar me- pun kesulitan mencari pekerjaan, tidak heran tingkat penganggu- lalui SK No.I 181/PB-AW/KPTS/ ran semakin tinggi. Ironisnya ka- XVII/93 tanggal 7 Agustus 1993 mengangkat T.H. Hasballah Thaib MA menjadi pelaksana rek- tor menggantikan H.A.Muin Ak- mal Lubis MA (Waspada, 11/1). Situasi bertambah tegang. Klimaksnya, Sabtu (8/1) terjadi peristiwa "baku hantam" antar Melalui pembaca Menulis ini saya mengimbau kepada Dep- naker atau pemerintah kiranya mencarikan jalan keluar bagi sesama di kampus kebanggaan kami yang penggangguran ini. Al-Washliyah. Yang rugi, pelajar Saya yakin kalau tingkat peng- Al-Washliyah. dan mahasiswa plus nama besar angguran ditekan sekecil-kecil- nya, era tinggal landas yang dica- nangkan pemerintah akan ber- jalan sukses. Sebelum meng- Melihat perkembangan Al- Washliyah (khusus di Medan) yang semakin tidak karuan, me- lalui tulisan ini saya (kader Wash liyah) mengajukan beberapa sa- ran, mudah-mudahan bisa men- akhiri tulisan ini, marilah kita sejenak berpantun ria sambil menghilangkan stres. jadi masukan yang baik buat Pengurus Besar: 1. Pengurus Besar (sebagai top organisasi) secepatnya me- nyelesaikan kasus pengagunan tanah wakaf milik Al-Washliyah sekaligus berikan penjelasan ke- pada seluruh warga. 2. Gabungkan UNIVA deng- an IKIP. Cari rektor yang benar- benar kualifaid bila perlu rekrut "orang luar". Negara kita negara demokrat Pancasila harus didaulat lau pun ada kerja, gaji tak men- cukupi sehingga ada istilah gali lobang tutup lobang. Nampaknya yang terdapat di kota Medan sangat beragam dan semuanya kurang menggu- nakan bahasa Indonesia yang benar. Apabila kita amati maka terdapat rambu yang ditulis sebagai berikut: Ke Kiri Boleh Langsung, Belok Kiri Boleh Langsung, Belok Kiri Jalan Terus, dan Ke Kiri Boleh Jalan Terus. Kesemuanya kurang tepat pemilihan kata-kata. Kalau menggunakan kata-kata "Boleh bermakna boleh juga tidak dipatuhi. Demikian pula penggunaan kata-kata "Terus"- pun kurang tepat, karena terus mengandung makna lurus. Bagaimana dengan kata-kata "Ke Kiri" dan "Belok Kiri? Ma- na yang paling tepat dan benar untuk digunakan? Kata "Ke Kiri hanya menunjuk arah. Se dang pada persimpangan jalan tertentu ada yang arah ke kiri sendikit, tetapi selanjutnya ja- lan itu terus. Untuk menyatukan semua rakyat Supaya tidak terkerat-kerat. Kalau si miskin terus melarat Yang kaya jadi konglomerat Bagaimana tindakan pejabat Adakah usaha untuk meng- hambat? Kalau kesenjangan sosial dibiar- kan gawat Semua persoalan tak tamat-tamat Pengangguran berlipat-lipat Akhirnya gawat sebelum kiamat. Hal seperti itu terdapat di persimpangan Jalan Dipone- goro dan Jalan Sudirman. Dari arah jalan Diponegoro hendak terus ke jalan Linggarjati harus membelok ke kiri sedikit baru terus menuju ke jalan Ling- garjati. Kata "Belok Kiri" juga masih kurang tepat. Kata "Belok" sudah tepat, karena me- mang yang dimaksud di sini Terima kasih pada Harian Waspada, tulisan ini murni dari lubuk hati yang paling dalam. SOFYAN Tg. Balai Penulis adalah Direktur Le baga Penerangan dan Laborato rium Islam (LPLI) Sunan Ampel Surabaya. Diskusi Agama Harus Logis ialah perintah membelok. Na- mun kata "Kirai" sebagai pe nunjuk arah tentunya perlu di- tambah kata depan "Ke". De- ngan demikian yang tepat dan benar ialah sebagai berikut: "Belok Ke Kiri Langsung". Kata "Langsung" di sini bermakna tidak perlu berhenti walaupun "Traffic Light" berwarna merah. Jadi ada pengecualian dari yang diatur oleh "Traffic Light". Kemudian daripada itu, pe- nempatan setiap rambu lalu lintas hendaknya sedemikian rupa, sehingga dengan mudah terlihat oleh pengguna jalan. Tidak jarang rambu lalu lin- tas yang dipasang tertutup oleh tanaman hias ataupun oleh rambu yang lain. Dan hendak- nya ditulis pula dengan cat yang mengandung pospor, sehingga akan memantulkan cahaya apabila kena sinar lampu ken- daraan. Dengan demikian pada malam hari juga akan terlihat dengan jelas. Penutup Semoga instansi terkait da- lam hal ini Pemda Kodya Me- dan dan Dinas LLAJR tergugah untuk menyempurnakan bu-rambu lalu lintas tersebut. menghindari sikap emosional yang jelas akan merusak suasana diskusi terkesan sebagai ajang adu kepintaran, dan keluar dari akhlak terpuji. Padahal diskusi hanyalah sekedar mendekatkan persepsi dan sudut pandang dari perbedaan pendapat dan pen- gungkapan argumentasi yang logis, andaikata tidak sampai kepada kesimpulan yang tuntas. Karena memang sulit mencapai kesimpulan yang tuntas apalagi pada hal yang mendasar pada dasarnya sudah berbeda. Seperti berbedanya pengambilan acuan, berbedanya kriteria pengujian keotentikan hadis, berbedanya penafsiran ayat Quran yang mutasyabihat apalagi berbedanya daya nalar. Namun dari diskusi yang pos- itif senantiasa ada manfaat yang Setiap muslim mempunyai hak untuk mendiskusikan ma- salah agama apalagi yang meng- andung problematika rumit. Ha- nya saja yang perlu diingat, yang didiskusikan adalah materinya dan dapat membatasi lingkup pembicaraan sesuai dengan skop topik, tidak terlalu melenceng ke soal lain yang sebenarnya kurang perlu apalagi sampai lari dapat dipetik oleh peserta diskusi dari pokok masalah. atau Satu lagi yang perlu dijaga Semoga dalam tahun 1994 yang sudah beberapa hari kita lalui merupakan tahun yang penuh harapan sesuai dengan motto pintu gerbang kota me- dan "Setepak sirih sejuta pesan." H.M. Effendi Ritonga ialah pengamat sosial, sekarang Ketua DPD Golkar Tingkat I Sumatera Utara. kecewa. pendengar. A.KH. AR RAYA Binjai MA + Ketua Pujakesuma Deliserdang Ir.Saman mengatakan, warga Pujakesuma yang mencapai 57 persen dari penduduk Deliserdang mengharapkan Maymaran memimpin daerah tersebut demi kesinambungan pembangunan. -Kita cuma mau tanya, dengan menyebutkan jumlah 57 persen itu, apa Ir. Saman tidak memancing SARA karena ucapannya bisa menuju ke arah diktator mayoritas ?. + Kata Ir.Saman lagi, Ketua dan sekretaris Pujakesuma Deli- serdang yang mendukung Maymaran mendapat ancaman dari penelpon gelap. - Nampaknya banyak kali rintangan calon afavorit kita ya. Pertanda apa pula itu?. + Kata berita, unjuk rasa ratusan warga telah mewar- naipemilihan Bupati Taput. Hasilnya?.Pemilihan jalan terus meskipun rakyat WASPADA Dari Arena Festiv Aceh Utara Awali BANDA ACEH (Waspada): val Baiturrahman di awali de. Meurukon, peserta pertama da. lombaan Meurukon ini cukup dari ujung, yang memadati Baiturrahman Banda Aceh. Hasil pemantauan Waspaa satu hal yang menarik dari seni gandung artikulasi nilai-nilai i bawa, ajaran-ajaran Islam da Al-Qur'an dan hadist. Yang lebih menarik lagi de cara menampilkan atau me Meurukon sebenarnya tidak ja Marhaban, seperti yang serir mendendang Meurukon cukup dinikmati. Seni Meurukon memiliki k stuk lagi, yang siap didendangk yang memiliki bentuk lagu k inilah, justru menimbulkan ke Meurukon ini. Pengunjung merasa terkes peserta dari Aceh Timur sebab dendangkan mirip dengan lag muncul di TVRI. Meskipun ma tetapi napas keislaman tetap t Sementara itu, sejumlah melapor atau mendapat Izin ke Selain peserta pameran dan pe tempat-tempat khusus yang tel belum mendapat izin. Sampai informasi ini diper engantisipasi untuk menangani panitia pelaksana Festival Bai bijaksanaan bagi para pedago mengambil tindakan," kata Ka Daud." Asal saja mereka tida tuan dari panitia Dayan Dauc Diharapkan kepada selure dapatkan izin menjajakan bara tival Baiturrahman, agar men val berlangsung para pedagar nya, didalam menata barang sebab panitia tidak ingin per tergganggu oleh penimbunan iacakan. (601) 39 Karyawan PTP PHK Minta E is LHOKSEUMAWE (Was- pada): Merasa menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dan tanpa prosedur yang berlaku,39 karya- wan PT Perkebunan Cot Girek Baru Lhokseumawe Aceh Utara, Sabtu pekan lalu mengadu ke LBH (Lembaga Bantuan Hu- kum) Pos Aceh. ELF Mereka menilai uang pesa- ngon yang diberikan pihak pe- rusahaan, terlalu kecil mengin- gat masa kerja mereka yang sudah 10 hingga 19 tahun. Mereka menurut agar peru- sahaan mempekerjakan mereka kembali, sekaligus menolak disalurkan sebagai petani PIR PTP-V Krueng Pase. Karena, setelah sebulan se- bagai petani PIR Krueng Pase, mereka kehabisan biaya hidup sedangkan lahan pangan yang dijanjikan ternyata baru siap tebang, demikian juga kebun. karet yang dijanjikan, belum. di bagi-bagikan.instagge Bukan hanya itu, bahkan dana pensiun, tunjangan hari tua dan dana Asuransi Jiwas- Sangat Bahan gi AKIBAT tidak mempelajari Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam melakukan penambangan galian golongan berupa tanah timbun, sirtu, jelas akan berakibat buruk ter- hadap lingkungn dan meresah- kan kehidupan warga masya- rakat yang bermukim di se- -kitarnya. B Disamping survey AMDAL, kepada pelaku penambangan galian golongan C tersebut juga diharuskan untuk melengkapi isahanya dengan Surat Izin Salah satu lokasi pengambi pengambilan tanah timbun ya. mulai amblas. Color Rendition Chart