Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Berita Yudha-Rabu, 3 Pebruari 1982 Tajuk Rencana Berita Yudha Meningkatkan Komoditi Ekspor Hasil Pertanian KEPPRES no. 1/1982 dikeluarkan dalam rangka meningkatkan ekspor non migas. Dari ekspor non migas ini komoditi hasil pertanian memegang peranan paling besar. Disamping itu komoditi hasil pertanian menyangkut jumlah tenaga kerja paling banyak, karena sektor ini melibatkan jutaan petani di desa-desa. Lesunya pasaran ekspor mempunyal dampak secara langsung terhadap kehidupan jutaan petani. Buntut dari kelesuan ini menimbulkan pula arus urbanisasi, karena para petani tidak lagi bisa memperoleh pekerjaan di desa-desa. Tetapi karena para petani itu pada umumnya tidak mempunyai ketrampilan lain diluar bercocok-tanam, maka nasib para petani yang mencari pekerjaan ke kota-kota banyak mengalami nasib menyedihkan. Dari gambaran tsb, maka upaya pemerintah meningkatkan ekspor komoditi pertanian merupakan suatu keharusan. Sebab disini masalahnya menyangkut hajat hidup jutaan rakyat kita. Dalam Keppres No. 1/1982 Pemerintah melakukan berbagai kebijaksanaan untuk menunjang pelaksanaan ekspor baru yang merupakan inti dari Keppres tsb. Salah satunya adalah memberikan bantuan kredit ekspor dengan tingkat bunga 6-9 persen setahun. Tingkat bunga ini untuk masa sekarang merupakan tingkat bunga paling rendah di dunia. Maksud pemerintah memberikan fasilitas dan berbagai kemudahan tsb untuk membuat komoditi ekspor kita lebih kompetetif di pasaran dunia. Kredit ekspor itu bukan hanya diberikan kepada para eksportir, namun juga bisa diperoleh oleh para produsen untuk tujuan ekspor. Dari ketentuan ini, maka para petani produsen komoditi ekspor bisa juga memperoleh fasilitas kredit ekspor tsb. Komoditi pertanian yang paling banyak melibatkan petani adalah lada (99 persen), kopi (75 persen) dan karet (75 persen). Berdasarkan asumsi itu, maka kita berpendapat bahwa sasaran pemberian fasilitas kredit ekspor untuk produsen komoditi ekspor hasil pertanian harus diberikan prioritas kepada ketiga komoditi tadi. Apalagi terhadap komoditi lada yang 99 persen merupakan perkebunan rakyat tetapi termasuk komoditi ekspor yang lemah. Menteri Pertanian Ir. Soedarsono Hadisaputro hari Senin mengungkapkan, Pemerintah akan segera meningkatkan komoditi-komoditi pertanian yang banyak menghasilkan devisa. Disebutnya, sektor pertanian dan perkebunan merupakan penghasil terbesar. Kemudian menyusul sektor kehutanan dan perikanan. Ketiga sektor inilah yang segera akan ditingkatkan untuk mendukung upaya pemerintah meningkatkan ekspor hasil-hasil pertanian. Apa yang dikemukakan Menteri Pertanian itu memberikan isyarat kepada kita betapa kesungguhan Pemerintah dalam melaksanakan Keppres No. 1/1982. Khususnya yang melibatkan jutaan rakyat petani. Menteri juga mengemukakan, bahwa peningkatan ketiga komoditi itu bukan saja dalam masalah produksi namun juga mutu dan perbaikan manajemen pengelolaannya. Masalah mutu menyangkut soal tehnologi. Dalam kaitan ini maka masalah penyuluhan dan suplai bahan-bahan penolong juga akan ditingkatkan. Sedang dalam masalah manajemen pengelolaan, pemerintah akan mengintensipkan pembinaan terhadap KUD-KUD, terutama KUD-KUD di luar Jawa yang masih lemah. Kepada KUD-KUD yang masih lemah pemerintah akan memberi bantuan tenaga-tenaga pembina dan manajer-manajer. Penjelasan Menteri Pertanian itu sangat mendukung bukan saja upaya peningkatan ekspor hasil-hasil pertanian, tetapi sekaligus juga merupakan upaya meningkatkan tingkat hidup jutaan rakyat petani kite. Kebijaksanaan yang demikian wajib kita dukung dan amankan pelaksanaannya. Dalam masalah komoditi ekspor hasil pertanian yang lemah, kita mengharapkan agar pemerintah juga melakukan upaya-upaya peningkatan diversifikasi. Salah satu contoh upaya diversifikasi yang berhasil adalah dalam komoditi kopi. Kita mengetahui bahwa ekspor kopi kita terbentur pada hambatan kwota. Namun ada beberapa produsen kopi yang berhasil melakukan ekspor dalam bentuk olahan (instant coffee). Salah satu perusahaan kopi pada tahun 1980 berhasil melakukan ekspor kopi olahan sebanyak 228,8 ton dengan nilai US$. 2,2 juta. Keberhasilan diversifikasi kopi itu kita harapkan bisa dilanjutkan dengan keberhasilan diversifikasi pada komoditi- komoditi lainnya. Kita sangat yakin upaya meningkatkan ekspor hasil-hasil pertanian akan berhasil, karena semua pihak sudah komited. Hanya saja dalam penanganannya kita memerlukan organisasi dan cara-cara kerja yang tepat serta memerlukan pula tenaga-tenaga yang mempunyai kesanggupan, kemampuan dan dedikasi tinggi.** Surat Pembaca Segitiga Pengaman LL Redakal Yeh, Demi keamanan lalulintas, pihak kepolisian pernah mewajibkan para pengendara (pemilik) kendaraan ro- da empat melengkapi kendaraan dengan segitiga pengaman Alat bri digunakan untuk memberikan M de tanda jika kenderam mogok di Jalan Kebakanaan untuk meleng kapt setiap kendaraan dengan argi riga pengaman ini pernah menim bulkan reaka pro dan kontra Tetapi berdasarkan pertimbangan keselamatan dan ketertiban lah tintas kebijaksanaan ind blau diters ma maryarakat. Pada waktu pen tams kall kebijaksanaan diumum Triyanto, Clilitan Rt 03/10 Jakarta Timur. Jangan Mengatas Namakan Aspirasi Rakyat Untuk Tujuan Tertentu diberlakukan untuk Pemilu 1982. Jangan didramatislr. Akhir-akhir ini muncul issu-isu dikalangan masyarakat yang menyebutkan antara lain kontestan Pemilu (Pemilihan Umum) tidak lagi berkekuatan menyalurkan aspirasi rakyat, calon-calon anggota MPR/- DPR dan DPRD hanya yang diijinkan penguasa. Di samping itu juga muncul iau yang mengatakan bahwa pengangkatan 25 orang anggota DPR yang kesemuanya masuk Golkar bertentangan dengan UUD, dan issu lainnya lagi yang notabene malah meresahkan masyarakat. golongan serta tidak hanya wakil. Inilah yang dikenal dalam UUD, kata tokoh muda Golkar itu menambahkan. Jadi, anggota DPR yang diangkat itu, memang merupakan utusan atau wakil dari pada golongan khusus dalam masyarakat yaitu golongan profesi. Itu memang berdasarkan undang- undang yang ada. Kalau ada soal-soal lain nanti perlu dibicarakan, ketika membicarakan TAP MPR mengenal Pemilu dalam Sidang Umum MPR 1983. Kemudian aspirasi rakyat yang digambarkan waktu pembicaraan TAP MPR mengenal Pemilu nanti akan mewarnai pembicaraan dari pada DPR dan pemerintah. Sebab, un- dang-undang itu tidak saja dari Dewan tetapi juga bersama pemerintah untuk membicarakan perlu tidaknya adanya penyesuaian atau penyempurnaan atau koreksi dari undang-undang yang sekarang kita kenal sebagal undang undang mengenal susunan keanggotaan DPR/MPR. Bahwa kemudian mereka yang diangkat itu masuk Golkar, itu hak mereka sepenuhnya dan Golkar memang menerima, sebab ber- samaan azas dan cara bekerja kekaryaan, dimana sangat sesual dengan cara kerja kelompok profesi ini. Dalam dengar pendapat dengan Fraksi Karya Pembangunan (FKP) DPR, Lembaga Konsumen Indonesia mengkonstatir, bahwa sekarang ini sudah terjadi pen- cemaran terhadap sayuran dan telur akibat penggunaan peptisida. Bila konstatasi Lembaga Konsumen itu benar maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk men- cegahnya, kata Drs. Warno Hardjo dalam suatu percakapan dengan pers Selasa siang di gedung DPR Senayan. Menanggapi adanya issu-issu tersebut anggota DPR dari Fraksi Karya Pembangunan (FKP) Drs, Jacob Tobing MPA mengatakan bahwa issu tersebut hanya merupakan bunga-bunga politik menjelang di selenggarakannya Pemilu. Dalam percakapannya dengan "BY" Selasa siang Jacob Tobing lebih lanjut mengatakan bah- wa issu yang mengatakan bahwa diangkatnya anggota DPR sebanyak 25 orang dan semuanya masuk Golkar itu bertentangan dengan UUD perlu dilihat konteksnya dari mula. Sebab, semua itu sudah berdasarkan suatu konsensus. "Saya rasa issu yang demikian itu kurang mengena juga bila dilihat dari sasarannya kata anggota FKP yang duduk dalam Komisi VI DPR itu. Kalau issu ita ditujukan untuk mengadakan suatu perubahan harus dibicarakan dulu ketetapan mengenal Pemilu yang akan datang. dan barangkali disana-sini ada penyesuaian undang-undang Pemilu dan susunan keanggotaan DPR/- MPR untuk yang akan datang. Tetapi tidak bisa dibayangkan apakah itu bisa dirubah atau tidak, namun waktunya untuk mem- bicarakan itu urut-urutannya demikian. Semua tahun, bahwa kita mem- punyal mekanisme, mempunyai berbagai forum. Bila ada sementara pihak ingin mengemukakan suatu ide atau suatu gagasan atau apa saja hendaknya melalui mekanisme yang memang sudah ada. Memang kalau hanya sekedar buat rame-rame jika ide itu dikeluarkan, intisarinya akan hilang. Dalam hal pengangkatan 25 anggota DPR ini, kita harus melihat dari segi UUD, dimana UUD tidak pernah mengatakan bahwa anggota DPR/MPR itu harus melalui pemilu. Yang harus adalah seluruh golongan dan bagian dari pada rakyat itu terwakili di dalam Lembaga Per- Jadi melalui TAP MPR yang sekarang berlaku adalah seluruh peraturan yang sudah ada. Dan semua itu dasarnya adalah konsensus nasional. Dan konsensus nasional ini juga bermacam-macam mulai dari pada keinginan untuk tidak merobah UUD dan Pancasila, untuk mengadakan Pemilu, adanya pengangkatan anggota DPR/MPR. Semua itu satu kesatuan. Kemudian kita melihat dari konsensus ini banyak menjiwai dari hak Pemilu, perubahan dan penyempurnaan undang-undang no. 15 dan 16, semua itu sesuatu yang sudah berlaku dan wakilan. Dan itu dikenal sebagai utusan dan Perlu Dicegah, Pencemaran Terhadap Sayur Dan Telor menyehatkan rakyat, kata Warno Hardjo menambahkan. Untuk itu kita perlu memperhatikan masalah keracunan akibat penggunaan peptisida ini. Menurut anggota DPR dari FKP itu, sekarang ini sudah saatnya kita memperluas tidak hanya melihat dari segi produksinya saja yang perlu ditingkatkan, tetapi juga masalah hygiene dari produksi itu khususnya untuk masa masa mendatang. Ini semua mengingatbagaimanapunjuga bahwa pembangunan yang sedang Perang Dagang meningkatnya persaingan di dalam -negeri dari beberapa macam Impor tertentu Jepang, menjadikan situasi- nya tidak dapat ditolerir lagi. Tetapi lebih dari pihak Amerika, yang sering merasa sebagai peda- gang-pedagang bebas, negara-2 Masyarakat Eropa (ME) nampaknya sudah siap, bahkan bernafsu, untuk melakukan tindakan balasan, Dan hal itu dalam memulai suatu reaks berantal dengan pengaruh-2 ekonomi yang merugikan seluruh dunia, sementara Amerika dan Jepang masih tetap merenungkan apa yang akan dilakukan. Sebagaimana Viscount Etienne Davignon, seorang komisaris ME, memperingatkan terang-terangan di Tokyo belum lama berselang: "Saya harus mengatakan bahwa kalau industri Eropa tidak dapat menjamah, Jepang, maka Jepang- pun tidak akan dapat memasuki pasaran Eropa". Ada beberapa sebab mengapa perasaan orang-2 Eropa Itu nampak lebih mendalam daripada orang-1 Amerika, meskipun timbul tuntut- an akan kelonggaran di Washington. Pd umumnya mengenal soal opini publik. Sebagaimana komisaris ME lainnya, Wilhelm Haferkamp, me ngemukakannya, problema "kini sudah mendekati batas-2 toleransi ekonomi dan politik". Di Masyarakat Eropa sudah hampir 10 juta orang tidak bekerja. banyak yang digantikan (dalam pandangan umum) oleh impor-2 Jepang. Tingkat pertumbuhannya rendah atau negatif samasekali, dan harapan untuk tahun 1982 nampak menyedihkan. Para pemerintahnya menjadi sasaran ketidak puasan para pemberi suara; diantaranya akan dapat jatuh kalau pemilihan umum segera dilaksanakan. Dan ME tidak mempunyai hubungan erat dengan Jepang, sebagaimana halnya HONG KONG, Pebr. (BY). Selagi delegasi-2 tingkat tinggi simpang siur melintas Pasifik untuk konperensi-2 penting, problema-2 perdagangan Amerika Jepang diumumkan sebagal belum pernah terjadi sebelumnya. Tuntutan utams AS ialah agar Jepang membuka pasaran yang dibatasinya untuk memasukkan barang-2 dan jasa-2 luar negeri sebleum politik mengambil koman- do. Kalau hal itu terjadi, kata mereka yang mengkhawatirkannya, maka hubungan diplomatik, militer dan ekonomi yang lebih luas akan terancam-sampai membahayakan sistem perdagangan dunia dan keamanan Barat. Karena itu Jepang selalu dimarahi AS. Pada suatu hari di San Francisco, asisten Menlu Robert Hormats memperingatkan bahwa bersama kekuatan ekonomi Jepang timbullah pertanggung jawaban le- bih besar kepada sistem perdagang- an dunia", dengan menambahkan bahwa adalah kepentingan jangka- panjang Jepang sendiri untuk membuka perekonomian Kalau tidak, katanya, perang perdagangan dan larangan-2 impor bisa menyusul. Namun kurangnya perhatian dalam sebagian besar dunia merupa- kan sejumlah tuntutan lain dan akan lebih merusak mereka dari Masyarakat Eropa. Tuntutan-2 ini Justru seperti AS juga untuk lebih lelussa dapat mencapai pasaran Jepang, terutama untuk barang-2 industri (Schotch whiskey dan biskuit Inggris dewasa ini mendapat perhatian khusus). Sebagaimana halnya Amerika Juga, negara-2 Eropa 'menyatakan alasan- nya bahwa defisit perdagangan mereka yang bertambah besar dengan Jepang -S. 14 milyar lebih tahun lalu- ditambah dengan dilaksanakan ini tidak hanya mementingkan peningkatan kuantitas, tetapi juga akan mem bicarakan masalah kualitas hidup. Kalau sudah berbicara masalah kualitas hidup, mau tidak mau kita harus membicarakan hygiene ini, kata Warno Hardjo menambahkan. Sedang untuk meningkatkan kualitas hidup ini di samping meningkatkan kuantitasnya, seyogyanya semua pihak khususnya instansi- instansi yang bergerak dalam perijinan terhadap pemberian ijin untuk penggunaan pestisida mem- perhatikan syarat-syarat hygiene ini. Bila kontantasi dari Lembaga Konsumen itu benar, yaitu sayur- mayur yang diperdagangkan itu tercemar akibat pemakaian pep- tisida, maka penggunaan peptisida harus lebih selektif lagi. Hal ini mengingat kita tidak tahu jenis Lingkungan Jakarta, Peb. (BY)- Dua materi RUU, masing2 tentang Hak Cipta dan Ketentuan2 Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup kemarin dalam pembicaraan tingkat 11. DPR-RI sidang pleno itu dipimpin Wakil Ketua Mh. Isnaeni (F-PDI). Sedang wakil2 pemerintah terdiri dari Menkeh Ali Said SH dan Menteri Negara urusan PPLH, Emil Salim. kan, tak sanipun kendaraan roda empat yang melalalkan kewajiban membawa segitiga pengaman. Tetapi sekarang? Balk para pengendara mobil maupun pollal seakan-akan mudah melupakannya. Kalau memang sudah Pemandangan umum Fraksi- tidak diperlukan lagi sebalknya ABRI melalui jubirnya, Parwoto, pihak kepolisian mengumum kann ya mengharap "semoga maksud untuk secara terbuka Tetapi jika maath membimbing manusia Indonesia dari diperlukan pengadaan argiriga pe potensi "perusak lingkungan" gaman seyogyanya dikaitkan de menjadi pengelola lingkungan ngan pengurusan STNK da dapat tercapai Mohon perhatian Diantara uraiannya, F. ABRI menyatakan dapat memahami maksud Pemerintah di dalam RUU ini untuk mencantumkan ancaman hukuman berat sampal hukuman Hidup penjara selama2nya 10 tahun dan atau denda setinggi2nya Rp. 100 juta bagi yang menyebabkan rusaknya sumber daya alam atau pencemaran lingkungan. Kepada pencemar dan perusak lingkungan itu supaya diwajibkan membayar kerugian kepada penderita dan membayar beaya pemulihannya. Bila dikatakan, masuknya anggota DPR yang diangkat ke dalam Golkar karena Golkar adalah warga negara kelas satu dan punya hak istimewa jelas tidak ada dasarnya. Sebab secara konsensus nasional sudah dijalankan, dan undang-undangpun sudah mengatur bahwa anggota Dewan itu ada yang melalul pemilihan dan ada yang diangkat. Ini sesuai dengan yang ditetapkan oleh UUD dimana memang ada utusan selain dari pada yang menggambarkan kelompok- kelompok politik, tetapi ada juga yang menggambarkan golongan di dalam masyarakat, dalam hal ini golongan profesi. Sedang kepada yang berhasil membantu pengelolaan lingkungan P-ABRI memahami maksud pemerintah agar memberikan rangsangan. Yang berkaitan dengan Industri, F- ABRI mempertanyakan langkah2 penanggulangan dan pen- cegahannya, dan tindakan apa yang diambil. Pertanyaan itu dilatar belakangi bahwa ternyata telah ada kasus pencemaran yang terjadi. Dintanyakan pula perkembangan dari Pusat2 Studi Lingkungan. Golongan profesi ini dalam sejarahnya dulu sebelum Orde Barupun mereka ogah masuk Parpol. Kemudian mereka menemukan kesamaan pendapat dengan Golkar. Jadi masuknya anggota DPR yang diangkat ini ke dalam Golkar bukan karena Golkar warna negara kelas satu atau warga negara kelas dua. Sebab semua warga negara Indonesia adalah warga negara kelas satu, kata Jacob Tobing. peptisida mana yang sudah dilarang di luar negeri. Bagi peptisida yang sudah dilarang penggunaannya di luar negeri perlu kita tolak untuk masuk ke negeri kita. Menurutnya, konstatasi dari Lembaga Komumen yang demikian itu memang wajar dan perlu diperhatikan. Dalam kaitannya dengan masalah ini seyogyanya pihak pemerintah di samping memperhatikan masalah masalah peningkatan produksi pangan khususnya, dimana dirasakan sangat mendesak juga jangan melupakan aspek kesehatan dan hygiene masyarakat yang menjadi tujuan pokok pembangunan. Tujuan pokok dari pembangunan kita adalah mencerdaskan dan menyehatkan rakyat. Jadi apa gunanya kita memproduksi pangan banyak tetapi tidak bisa DPR Bahas RUU Hak Cipta Dan Diluar daripada itu, banyak orang-2 Eropa merasa betah di rumah dengan penguasaan-pengua- saan serta larangan-2 ekonomi. (Cartel, menurut istilah Perancis). Proteksionisme mempunyai sejarah panjang, kalau tidak dapat dikata- kan tidak sehat di benua itu, dimana negara-2 kadang-kadang lebih menyukai langkah-2 defensif kalau problema-2 timbul, Persetujuan-2 harga, pembatas- an-2 pasar, subsidi dan pedoman-2 tertentu merupakan bagian-2 inte- pral dari perencanaan ekonomi. Paris, misalnya, telah menahan mobil-2 Jepang hanya sampai 3% dari pasaran Perancis dengan mengeterapkan sarana birokratis, diantaranya ada yang ilegal. la menginginkan negara-2 lain tertentu juga bertindak demikian sehingga mobil-2 Perancis disana tidak akan menghadapi saingan serius Jepang. Italia, sementara itu, mengenakan kuota-2 Impor pada kira-kira 50 macam barang. Menambah rawannya problema itu ialah apa yang disebut negara-2 ME ketenangan Jepang untuk "meningkatkan" ekapor-2 tertentu ke pasaran-2 pilihan. Hal ini cepat mengganggu industri-2 lokal, men- desak orang-2 menjadi nganggur. Mobil-2, pesawat-2 televisi dan peralatan mesin merupakan tiga kategori yang paling mencemaskan, dimana sast ini puls Eropa "sedang dalam cengkeraman keme- rosotan paling buruk sejak tahun 1930-an", demikian menurut Leslie Fielding, Dubes ME untuk Jepang. Mungkin masih ada faktor utama lainnya, walaupun dibantah oleh beberapa Jurubicara Eropa. Faktor tab ialah menyebarnya Menjawab pertanyan ja menegaskan, bahwa Golkar memang menggarap lingkungannya sedemikian rupa justru agar aspirasi rakyat yang paling rendah dari golongan yang paling lemah itu terwakili. Kalau misalnya kontestan lain merasa bahwa mereka itu menggarap dan lantas tidak mampu menyuarakan aspirasi rakyat itu urusan mereka, dan kita tahu mereka sudah berusaha untuk bisa menyalurkan aspirasi rakyat. Terhadap materi RUU Lingkungan Hidup ini menurut Fraksi ABRI: "Adapun prinsip lain yang dapat disimpulkan dari RUU tsb. adalah keterpaduan dalam menangani pengelolaan lingkungan hidup" RUU Hak Cipta. melalui Pemandangan umum Fraksi ABRI terhadap RUU tentang Hak Cipta, Jubirnya, Anwari, menyatakan Fraksi ini mendukung cipta ditentukan sebagal kejahatan. bahwa pelanggaran terhadap hak Ancaman hukuman pidana penjara dikemukakan 3 tahun. Sedang bagi pelaku pembajakan yang mendapat keuntungan besar, dikenakan denda Rp. 5 juta menurut F- ABRI tidak akan berarti. Tetapi pidana penjara 3 tahun bagi pengusaha tsb., merupakan hukuman yang sangat berat, oleh karenanya dengan ketentuan pidana tsh, seorang (Ke halaman VI) Memang semua itu sangat tergantung dari kemampuan dan kekuatan mereka sendiri untuk dapat mengungkapkan aspirasi rakyat ini secara positif dan konstruktif. Jadi tidak benar bila dikatakan bahwa para kontestan tidak lagi berkekuatan menyuarakan aspirasi rakyat. Menurutnya, sekarang ini tidak ada tempatnya untuk mengatas namakan aspirasi rakyat untuk tujuan tertentu dengan jalan men dramatisir atau membuat hal-hal yang sifatnya propokatif. Suasana sekarang tidak memungkinkan untuk itu. Sekarang yang mungkin adalah bila aspirasi rakyat bisa dibawakan secara tepat menurut apa adanya dan secara bertanggung Jawab untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi bersama dengan baik, tidak untuk membuat letupan- letupan, propokatif apalagi sensasi. Menang, sekarang ini sudah diperlukan suatu peningkatan kemampuan dari wakil rakyat untuk dapat membawa aspirasi rakyat yang begitu luhur secara bertanggung jawab. Menjawab pertanyaan menegaskan, bahwa TAP MPR menunjuk Mandataris untuk melaksanakan Pemilu. Kemudian bersama-sama di dalam undang- Sementara itu. Ir. Sudibyo mengatakan, bahwa memang benar tanaman itu bisa keracunan akibat penggunaan peptisida yang berlebihan. Untuk itu para petugas penyuluh lapangan perlu mem- berikan penjelasan kepada para petani bagaimana cara yang baik di dalam penggunaan peptisida ini. Jangan sampai peptisida yang tujuan pokoknya untuk membasmi hama ini malah jadi bumerang yaitu menjadikan tanaman keracunan, la mengakui bila penggunaan peptisida ini tidak cocok campurannya misalnya saja terlalu pekat, akan mengakibatkan keracunan pada tanaman. Untuk itu perlu hati-hati di Eropa Ancam Jepang AS, yang membuatnya timbul pengertian serta simpati mengenal problema-2 domestiknya Tokyo sendiri. Halaman II kesuraman dan pesimisme di seluruh Eropa, suatu pendapat bahwa Benua itu tidak dapat atau tidak akan dapat bersaing dengan produsen-2 efisien dimanapun terutama dengan Jepang. Beberapa pengamat meramalkan akan suatu malaise yang mendesak tuntutan untuk mengambil tindakan defen- sif. Sampai dimana kebenaran anggapan itu agaknya sukar diukur HELGA POJOK Drs. Jacob Tobing MPA undang antara wakil-2 rakyat dari seluruh golongan dan pemerintah digarapkan undang-undang mengenal pelaksanaannya: Dan untuk peraturan pelaksanaannya pemerintah mengeluarkan lagi peraturan peraturannya yang dasarnya adalah undang-undang yang sudah disepakati bersama. Jadi dalam hal ini pelaksana yaitu pemerintah mempunyal tanggung jawab untuk melakukan tindakan agar Pemilu berlangsung dengan baik, antara lain di dalam masalah pencalonan keanggotaan DPR. Pencalonan itu sendiri baik dalam undang-undang yang disepakati bersama maupun dalam peraturan pemerintah telah ditetapkan beberapa kriteria siapa-siapa yang boleh dicalonkan dan siapa yang tidak boleh dicalonkan. bukan soal pro pemerintah yang boleh dicalonkan, tetapi yang pro dan tidak pro terhadap dasar negara dan UUD 45. Jadi dan tidak pro Itu semua untuk mencegah agar wakil rakyat benar-benar tidak mengkhianati Pancasila yang sudah menjadi dasar negara. Demikian Jacob Tobing.(ES). Drs. Warno Hardjo dalam penggunaan peptisida ini, kata Sudibyo menambahkan. (R-28).-- dari Asis, namun banyak yang menyatakan semua problema itu antara lain disebabkan oleh rasa kekalahan di pihak Eropa. Semuanya ini menelorkan fun- tutan publik untuk langkah-2 protektif oleh para pejabat yang secara naluriah tanggap untuk mengambil tindakan-2 itu. Sir Fred (Ke halaman VI) 210:1 EXPORT Berita Yudha Masyarakat Jangan mudah terpengaruh hasutan golput untuk tidak pemilu. Waspada, bukan golput kalau tidak menghasut Peneliti yang berhasil akan mendapatkan penghargaan berupa kenaikan pangkat dan tunjangan kerja, kata berita. Mudah-mudahan hasil penelitian untuk kepentingan pembangunan makin berbobot. Jangan seperti sekarang, hasil penelitian sering dikesampingkan! Dirjen Bins Lindung Depnakertrans, Oetoyo Oesman, menghimbau para pengusaha untuk meningkatkan daya beli karyawannya. Tentunya para pengusaha maklum terhadap himbauan ini. Kita tunggu 1 mang Bidik