Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Kamis, 2 Pebruari 1995. Penerbit Pemimpin Umum/Pendiri Wakil Pemimpin Umum. Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Wakil Pemred/Penjab - 1 Wakil Pemred/Penjab - II Pemimpin Perusahaan Sekretaris Redaksi Redaktur Anggota Redaksi Terbit Tarip Iklan Alamat Telepon Perwakilan Jakarta Perwakilan Banda Aceh SIUPP Dicetak Oleh : : : : : analisa Yayasan SIKAP PRESS. Harta Susanto. Supandi Kusuma. H. Soffyan. H. Narmin Suti. H. Ali Soekardi. Joeli Salim. H. War Djamil. H. Amir Siregar, H. Kaharudin, Paulus M. Cukrono, H. Bahari Effendy, H. Naswan Effendi, Usman Alie, H. War Djamil, Mulyadi Franseda, Asril Rais, H. Ismail Lubis, H. Basyir Ahzar, H. Azmi Majid (foto). H. Marzuki Markiman, M. Hatta Lubis, Mac. Reyadi MS, Budiman Tanjat, Buoy Harjo, Umar Said, A. Rivai Siregar, Hasan Basri Ns, Timbul O. Simarmata, Johan Jambak, Ismugiman, Idris Pasaribu, Agus Salim, Rismansyah Siregar, M. Sulaiman, Ali Sati Nasution, Michael Ronny, Samil Chandra, M. Nur, Hermansyah SE. Seminggu 7 kali. Rp. 3.500,- per mm/kolom (umum). Rp. 2.500,- per mm/kolom (keluarga). Jalan Jend. A. Yani No. 35-43 Medan. Kotak Pos : 1481. Telex No.: 51326 ANALIS IA Fax: (061)-514031, Telegram: ANALISA MDN. Redaksi: 556655 (2 saluran)/511256. Tata Usaha: 554711 (3 saluran)/513554,- Frans Tandun, Jln. K.H. Hasyim Ashari. No. 43-A Jak. Pusat Tel. 3446609/3844339/3453912 Fax.: (021)- 363388. H. Harun Keuchik Leumiek Jalan Tgk. Cik Ditiro 106 Tel. (0651) - 23839. Fax: (0651) 23839. SK. Menpen No. 023/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1985. Tanggal 24 Desember 1985. P.T. KUMANGO Medan (Isi di luar tanggung jawab pencetak). Tajukrencana Tangga atau Pintu Darurat ENAM orang tewas terpanggang akibat sebuah rumah to- ko (ruko) kain "Union" di Jalan Dr.Sutomo Kisaran terbakar Selasa (31/1) sekira pukul 02.30. Dari enam orang yang men- jadi korban itu terdapat isteri dan seorang anak pemilik toko tersebut. Peristiwa yang tragis ini merupakan peristiwa akhir bulan Januari 1995. Dan bagi kota Kisaran sebagai ibu kota Kabupa- ten Asahan, barangkali inilah baru pertama kalinya pernah ter- jadi sebuah ruko terbakar yang mengambil banyak korban ji- wa tewas terpanggang. Asal api belum diketahui dengan pasti, sedang kerugian ma- terial di perkirakan ratusan juta rupiah. Pemilik toko bersama lima orang tamunya berhasil menye- lamatkan diri lari ke atas bubungan ruko sebelahnya. Baru pada pagi hari mereka itu diturunkan dengan mempergunakan tang- ga pemadam kebakaran. Sementara api yang menghanguskan ruko tersebut baru bisa dipadamkan oleh enam unit mobil pe- madam kebakaran pukul 10.00 pagi Selasa (31/1). Di Medan pun pernah juga terjadi peristiwa yang sama ta- hun yang lalu di Jalan Beruang Medan. Tetapi jumlah korban tidaklah sampai enam orang. Korban yang terjadi di jalan Be- ruang itu, disebabkan penghuninya terkunci di dalam rumah, dan tidak mengetahui jalan keluar, karena asap yang sudah me- nebal, sedangkan penduduk sekitarnya yang ingin memberi- kan bantuan tidak bisa, karena jerejak besinya berkunci. Umumnya ruko-ruko setelah mempunyai pintu, diberi la- gi pagar besi yang kuatnya berlebih-lebihan dan menyolok pan- dangan. Maksudnya memang tidak lain untuk pengamanan penghuninya. Tetapi kadang-kadang bisa menghambat orang yang mau memberikan bantuan seperti halnya sewaktu keba- karan. Jadi semacam terjebak ulahnya sendiri. Kita belum mengetahui dengan pasti, apakah ruko yang ter- bakar di Kisaran itu, nasibnya sama dengan yang pernah ter- jadi di Jalan Beruang itu. Penghuninya tidak bisa lagi keluar, karena pintu pagarnya terkunci sehingga bantuan agak terlam- bat baru bisa diberikan. Melihat pada dua peristiwa yang pernah terjadi itu, maka sudah pada tempatnyalah pihak developer memikirkan juga cara-cara penyelamatan bagi penghuni rumah-rumah berting- Ekat seandainya terjadi kebakaran. Karena memikirkan kesela-b lo matan penghuni, bukan saja untuk penghuni ruko (rumah to ko) tetapi rumah-rumah bertingkat lainnya juga. Apalagi be- lakangan ini banyak bangunan-bangunan rumah bertingkat yang bermunculan. Kalau pihak pemda (pemerintah daerah) pernah menyaran- kan supaya mobil pemadam kebakaran diperlengkapi dengan tangga, apa salahnya pihak developer pun mempersiapkan tang- darurat di setiap bangunan yang dibangunnya. ga Kalau seandainya pihak developer memang tidak menye- diakan, sebaiknyalah pihak pemilik menyediakan tangga/pin- tu darurat. Seperti kata Kadispen Poldasu Letkol Pol Leo Soe- kardi, sudah berkali-kali dimintakan agar setiap rumah berting- kat membuat tangga darurat supaya bila terjadi musibah peng- huninya dapat menyelamatkan diri. Hendaknya hal ini men- jadi perhatian penghuni rumah bertingkat. Peristiwa yang ter- jadi di Kisaran itu seharusnya menjadi pengalaman. * Perdamaian Pemerintah Pilipina-Moro di Ambang Pintu PERDAMAIAN nasional yang diusahakan pemerintah Pilipina dengan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) nampaknya segera akan menjadi kenyataan. Perundingan antara kedua pihak di Zamboanga beberapa hari lalu telah menghasilkan berbagai persetujuan penting ten- tang masalah masalah yang selama ini masih mengganjal penyelesaian pertikaian yang berkepanjangan itu. Pihak MNLF, khususnya ketua MNLF Nur Misuari yakin setelah berbagai persoalan dasar itu kini dapat diatasi maka perdamaian antara pemerintah Pilipina dengan pihak Moro akan menjadi kenyataan dalam waktu sangat dekat. Rupanya dengan sikap saling memberi dan menerima dalam run- dingan tersebut berbagai masalah yang sebelum ini sangat rumit dapat diatasi. Pemerintah Pilipina sebagaimana dikemukakan Misuari menyetu- jui tuntutan MNLF bagi pemerintah otonomi di Pilipina Selatan dengan Zamboanga sebagai ibukotanya. Dan paling lambat bulan Maret 1996 pemerintah otonomi yang dipimpin MNLF itu sudah akan berfungsi yakni pada saat pemerintah otonomi yang sekarang yang dibentuk oleh pemerintah Pilipina di daerah itu akan berakhir. Juga masalah yang sangat pelik yaitu soal pengintegrasian anggota anggota pasukan MNLF ke dalam angkatan bersenjata Pilipina telah dapat dicarikan modusnya. Para gerilyawan Moro itu akan digabungkan ke dalam angkatan bersenjata secara bertahap. Pihak MNLF dapat menerima cara penyelesaian seperti ini dan tidak terus mendesak agar 15.000 anggotanya sekaligus dan serentak di gabungkan ke dalam angkatan bersenjata Pilipina. Kalau penggabungan dilakukan secara otomatis itu bisa menimbulkan masalah dengan pihak militer dan polisi Pilipina. Hal tersebut dapat dipahami karena kecurigaan kecurigaan masih belum segera pupus seluruhnya mengingat pasukan pemerintah dan pihak gerilyawan MNLF sudah saling bertempur selama lebih 20 tahun. Meskipun masih ada suatu rundingan lagi pada tingkat komisi tetapi dengan tercapainya persetujuan di Zamboanga itu yang telah memperkukuh dasar dasar perdamaian menjadikan prospek kerukunan nasional antara pihak pemerintah Pilipina dan pihak Moro sangat cerah. Maka rasanya perundingan yang akan dilangsungkan di Jakarta bulan Juni nanti hanya lebih merupakan perundingan untuk mengikrarkan perdamaian nasional itu. Negara negara ASEAN sesuai prinsip bersama yang mendambakan wilayan ini senantiasa aman dan damai sebagai landasan mewujudkan kemakmuran bersama tentu menyambut sangat gembira segera pulihnya perdamaian antara pemerintah Pilipina dengan pihak Moro. Perdamaian ini akan lebih memperkokoh stabilitas ASEAN. Disamping itu selesainya masalah ini akan mempercepat terlaksa nanya dengan lancar kerja sama guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah ASEAN Timur yang terdiri dari daerah kawasan timur Indonesia, Pilipina Selatan, Malaysia Timur dan Brunei. Lan- carnya kerjasama ekonomi guna mempercepat peningkatan pertumbuhan dan pembangunan di wilayah tersebut akan segera menjadi kenyataan bila Pilipina Selatan aman dan tenteram. Khususnya bagi Indonesia pulihnya perdamaian nasional antara pemerintah Pilipina dengan pihak Moro adalah suatu prestasi dan keberhasilan lagi dalam usaha kita turut memadamkan perselisihan di wilayah ini. Sama seperti peran kita yang sangat besar dalam menyelesaikan masalah Kamboja beberapa tahun lalu, kini pun kita memberikan an- dil yang nyata pula untuk membantu mencarikan penyelesaian mengenai masalah Pilipina Selatan ini. Dan bantuan kita yang sangat besar itu diakui pemerintah Pilipina. Negara ini sangat berterima kasih atas peran Indonesia sebagaimana diucapkan Wakil Presiden Pilipina Joseph Estrada ketika dia berkun- jung ke Jakarta baru baru ini. Dengan berakhirnya perselisihan dengan pihak MNLF ini, pemerintah Pilipina dapat mengatasi suatu rintangan sehingga dapat memacu per- tumbuhan ekonominya dengan lebih cepat agar dalam waktu singkat negara itu dapat sejajar dengan pertumbuhan ekonomi ASEAN yang sekarang merupakan tertinggi di dunia." Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Suatu Tinjauan Oleh Mu'tamar buka peluang bagi propinsi Sumut untuk mendukung/meningkatkan ekspor nonmigas nasional. (4) Kemajuan ilpengtek, komu nikasi dan informasi dapat dimanfaatkan untuk mening- katkan kualitas manusia dan an dengan sejumlah tantangan yang semakin besar dan beragam khususnya dalam rangka ikut ser- ta mendukung tujuan pembangun an nasional, untuk mengentaskan warga masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Terlebih lagi memasuki tahun pertama PJP II ini, baik dalam skala nasional maupun daerah Sumatera Utara kehidupan warga masyarakat kita telah tersentuh langsung oleh suasana globalisasi yang selanjutnya sangat menguta makan keunggulan komparatif faktor sumberdaya manusia. masyarakat Indonesia pada umumnya, serta sumber daya pembangunan masyarakat Sumut khususnya. Dengan demikian, upaya akse larasi (mempercepat) proses pengentasan kemiskinan masyara kat (khususnya yang tinggal di desa-desa) sekitar Sumatera Utara melalui program pembangunan daerah, harus kita perhatikan ber- bagai potensi dukungan berikut hambatan/kendala bagi kelan- jutan pelaksanaan pembangunan tersebut, agar dapat kita temukan langkah-langkah yang tepat dan akurat dalam rangka mengelola potensi dukungan (baik sumber- daya manusia maupun sumber daya alam yang tersedia) secara optimal, dengan senantiasa berupaya menetralisir setiap ken- dala/hambatan yang mungkin terjadi di era yang makin kompetitif. PEMBANGUNAN di daerah Sumatera Utara adalah bagian in- tegral dari pelaksanaan program pembangunan nasional. Oleh ka- rena itu, kebijaksanaan pem- bangunan daerah Sumatera Utara juga lak dapat dipisahkan dari kebijaksanaan umum pembangun an nasional. Letak kekhususan- nya, tiada lain yang menyangkut potensi (baik sumberdaya manu sia maupun sumberdaya alamnya) yang tersedia, sehingga memerlu kan taktik dan strategi pengelo laan tersendiri. Pembangunan daerah (Sumate ra Utara) merupakan pembangun an dari, oleh dan untuk rakyat yang diselenggarakan disemua aspek kehidupan masyarakat, meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya yang merupakan perwujudan kesatuan nasional dan pembangunan bangsa. Dengan demikian pembangun an daerah ini, semata-mata merupakan cerminan dari kehen- dak rakyat untuk terus me- ningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh lapisan masyarakat baik lahir maupun batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, tenteram, keadilan serta terjaminnya kebebasan mengeluar kan pendapat. Dalam rangka mendukung ke berhasilan pembangunan nasional di era PJP-II, maka pembangunan daerah Sumut pada Pelita VI PJP. II, bertujuan : (1) Menumbuhkan sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat (Sumut) dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam rang ka mewujudkan kesejahteraan lahir batin yang lebih selaras, adil dan merata. (2) Meletakkan landasan pem- bangunan yang mantap untuk tahap pembangunan berikutnya. (3) Meletakkan landasan yang lebih kuat di bidang pendidikan dan latihan, dalam upaya mencer- daskan rakyat dan penciptaan tenaga terdidik dan terampil. Kesemuanya itu, untuk mening- katkan kualitas dan profesiona lisme sumberdaya manusia yang mumpun, dalam rangka mendu kung perwujudan kesejahteraan warga masyarakat secara keselu ruhan. ✰✰✰ BANYAKNYA lapangan ker- ja di kota-kota besar, yang konon menjanjikan upah yang relatif lebih tinggi, mulai dari industri- industri, pub, hotel, restoran, jasa angkutan, pegawai di instansi pemerintah maupun swasta, di samping peluang mendapatkan penghasilan di sektor sektor ekonomi informal, seperti pemu- lung, pembantu rumah tangga ataupun menjadi buruh kasar di pelabuhan, membuat banyak ma syarakat desa yang tergiur hijrah ke kota. Di lain pihak, dengan lahirnya daya tolak desa yang ditandai dengan tingkat pertumbuhan pen- duduk yang relatif tinggi yang tidak diimbangi dengan pencip- taan lapangan kerja, ndahnya pengetahuan masyarakat desa, semakin mengecilnya luas tanah yang menghidupi masyarakat desa (land population) akibat ledakan penduduk (boom population) yang tinggi tadi, membuat suasana desa semakin tidak dapat menjanjikan harapan untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, seperti sarana kese hatan, pendidikan, hiburan dan yang lainnya, membuat masyara kat desa sering merasa dianak tirikan dari rekannya yang tinggal di kota. Hal tersebut dapat kita maklumi, sebab keseluruhan muatan nilai globalisasi tidak selalu selaras dengan jati diri dan kepribadian bangsa/masyarakat Sumut khususnya yang kini se- dang giat-giatnya melaksanakan pembangunan, dalam rangka me ngentaskan sebagian masyarakat- nya yang masih berada di bawah garis kemiskinan khususnya masyarakat di pedesaan. Mungkin kita akan bertanya, kenapa pembangunan masyarakat desa/di pedesaan yang perlu lebih kita percepat? Kenapa bukan masyarakat kota, atau dalam MEMASUKI awal tahun Peli ta VI PJP-II kita akan berhadap (3) Demikian halnya marak nya pertumbuhan perekonomian lingkar Pasifik, mendorong/mem- Fenomena Kaum Urban di Kota Kota Besar Sayangnya, kaum urban ini kebanyakan tidak memiliki ke mampuan, ketrampilan (skill), kapital dan hal-hal yang berhu bungan dengan itu guna mereali sasikan harapannya tersebut. Pengelolaan potensi dukungan yang ada kurang dapat mewu- judkan hasil yang optimal, apabila cara mengelolanya cenderung tidak mempedulikan hambatan/kendala dalam setiap penyelenggaraannya. Terlebih lagi pelaksanaan pembangunan di era PJP-II saat ini, telah tersentuh langsung oleh nilai-nilai globali sasi, maka hambatan/kendala yang kita hadapi pun akan ber- tambah besar dan beragam. TRANSAKSI ekonomi yang melejit tinggi merupakan salah satu indikator perkembangan daerah kota yang pesat. Namun, sering transaksi ekonomi yang melejit tinggi ini membuat yang kaya semakin kaya dan yang mískin semakin miskin. Dan hal itu dapat diterima akal, sebab un- tuk bisa ikut serta meramaikan sektor ekonomi, diperlukan penge tahuan dan modal yang kuat. Sementara si miskin biasanya tidak memiliki faktor ini. Akibat- Keadaan ini pulalah yang nya, mereka sering hanya bisa memaksa mereka untuk bergelut sebagai penonton setia tanpa bisa Beberapa Negara Asean Ingin Operasikan Kapal Selam AKIBAT perubahan situasi geo politik, sejumlah negara ASEAN telah merencanakan akuisisi kapal selam konvensional. Lombok dan Selat Luzon di utara Filipina. Berakhirnya Perang Dingin dan kemungkinan menyurutnya keha diran kapal-kapal Angkatan Laut AS di beberapa kawasan diyakini para analis sebagai pendorong munculnya keinginan tersebut. Negara-negara itu, yang amat tergantung pada perdagangan dan kelancaran lalulintas minyak yang diangkut kapal tanker, merasa perlu memiliki kapal selam untuk meningkatkan kemampuan angka tan laut mereka secara strategis dan taktis. Dengan memiliki angkatan laut yang kuat, mereka mengharapkan akan mampu mengawasi pantai- pantai mereka yang panjang dan mengamankan gerbang pelayaran yang vital. Kemampuan untuk mengontrol gerbang pelayaran ini pada gilirannya akan memberikan bobot strategis kepada negara ber sangkutan. Armada kapal selam akan me nambah dimensi baru pada kapasi tas Angkatan Laut Malaysia dan memperkuat posisi penangkal secara menyeluruh negara itu, demikian pernah ditegaskan Menhan Malaysia Najib Razak. Aliran minyak yang diangkut kapal tanker melalui Selat Malaka sebagai pintu gerbang yang meng hubungkan Laut China Selatan dan Samudera Hindia tiap tahun- nya diperkirakan mencapai 185 juta ton. Jumlah itu belum ter- masuk minyak yang diangkut menuju Jepang dan China. Selain Selat Malaka, jalur-jalur suplai penting yang terdapat di ASEAN ialah Selat Sunda, Selat ✰✰✰ DUA PENDEKATAN Kendatipun harga sebuah kapal selam amat mahal, ikan besi yang sukar ditangkap itu memberikan keunggulan taktis dan strategis kepada pemilik dalam perang laut dewasa ini. Kapal selam amat efektif untuk tugas-tugas mem blokade wilayah perairan musuh dan mengganggu kapal-kapal komersial lawan. Mesin perang itu juga amat berguna bagi misi-misi penyebar an ranjau di perairan dan pen- daratan pasukan khusus di bela kang garis konsentrasi musuh. ANALISA Boleh jadi Perang Malvinas pada tahun 1982 merupakan con- toh bagus mengenai keefektifan kapal selam untuk mengganggu konsentrasi kapal perang musuh. Dalam perang itu sebuah kapal selam Argentina berhasil meng ganggu gugus tugas Inggris yang dikirim ke wilayah dingin itu selama 30 hari dan kembali selamat ke pangkalan. Inggris juga mendaratkan pasu kan komando ke wilayah Kuwait yang diduduki Irak dalam Perang Teluk atau Operasi Badai Gurun beberapa tahun lalu dengan menggunakan kapal selam kelas Oberon. kategori yang lain misalnya masyarakat pendidikan, pelajar dan mahasiswa maupun yang lain. Oleh: Mangandar Sianipar di sektor ekonomi informal, mengecap kontribusi ekonomi seperti menjadi pedagang kaki yang melejit tinggi tersebut. lima, calo di terminal, sopir, pem- bantu rumah tangga dan sederet pekerjaan lain yang tidak memerlukan ketrampilan, kapital maupun aturan birokrasi Agaknya, pekerjaan-pekerjaan seperti ini memang merupakan hal yang paling praktis untuk memenuhi kebutuhan hidup mere ka yang tidak boleh tidak harus dipenuhi. Dari waktu ke waktu, situasi seperti ini terus berlanjut, dan kaum urban yang hijrah ke daerah kota pun tak kunjung surut. Alhasil, daerah perkotaan sering berkembang jauh lebih pesat dibanding dengan perkem- bangan wilayah administratifnya. Di daerah-daerah pinggiran kota, sering terdapat daerah kumuh yang rawan masalah kriminalitas. Dan karena itu pula, kaum urban ini sering dikambinghitamkan sebagai biang kerok meningkatnya angka kriminalitas di daerah Munculnya konglomerasi yang tercermin dari semakin banyaknya gedung-gedung mewah pencakar langit, supermrket-supermarket ataupun kawasan perumahan elit (real estate) membuat kaum urban seakan terjepit di antara tiang- tiang raksasa. Dan mereka pun hanyut dalam kehidupan metropo lis dan kosmopolitan. Ketidak mampuan mereka berpartisipasi di sektor ekonomi membuat kaum urban ini sering merasa iri, sehingga tidak jarang mau melakukan tindakan-tindakan destruktif. perkotaan. Agaknya kebijakan yang men- dasari keputusan sejumlah negara untuk membeli kapal selam ber- tolak dari pemikiran bahwa cara efektif untuk menghadapi kapal selam harus kapal selam pula. Pendekatan lainnya ialah dengan memiliki armada kapal (Bersambung ke hal. 9) Desa atau masyarakat pede- saan adalah sebuah 'unikum atau teritorial yang berada dalam struktur terbawah, namun men- jadi bagian terbesar (lebih kurang 80%) dari keseluruhan masyara kat kita. Ini menandakan, bahwa secara kualitatif masyarakat Sumut pada umumnya dan khu- susnya (yang sebagian besar ting- gal di pedesaan) masih mengalami tiga nasib kekurangberuntungan, yakni kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Dengan suatu asumsi, bahwa dengan keberhasilan mengentas kan masyarakat desa dari segala bentuk ketidakberuntungan, dapat menjadi langkah terobosan yang tepat dalam rangka mewu- judkan tujuan dan cita-cita pem- bangunan nasional/daerah Su- mut, maka upaya akselerasi pem- bangunan harus lebih kita fokuskan pada pembangunan di kawasan pedesaan - tanpa mengu rangi pemantapan terhadap pem- bangunan di daerah perkotaan. SEPERTI telah saya singgung di atas, bahwa pelaksanaan pem- bangunan daerah di era PJP-II yang telah tersentuh langsung oleh globalisasi, secara langsung dapat memperbesar derajat baik dukung an maup hambatan/kendala bagi kelangsungan dan kelan- jutannya. Kesemuanya itu sangat tergantung dengan bagaimana kemampuan kita dalam mengha dapi dan memanfaatkannya. Menyimak potensi dukungan/ peluang yang menonjol, antara lain adalah: (1) Telah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya azas, menjadi landasan yang kuat bagi pembinaan demokrasi di daerah Sumut. (2) Makin kukuhnya kerjasa- ma ASEAN (khususnya bidang ekonomi), merupakan sumbangan yang berarti bagi pengembangan perekonomian Sumut yang secara geografis berdekatan letaknya dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN. Fenomena sosial seperti ini tidak lagi monopoli negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang ataupun Inggris. Akan tetapi, masalah sosial ini sudah pula menjalar ke negara- negara dunia ketiga, termasuk In- donesia. Masalah-masalah sosial di daerah kota di negeri ini, dalam beberapa tahun terakhir ini memang semakin mencuat ke per- mukaan, terutama di kota Jakar- ta, Surabaya dan Medan. Karena itu pulalah, masalah urbanisasi menjadi persoalan yang berkepanjangan, yang secara langsung ataupun tidak mempe ngaruhi dan menyelimuti sistem perekonomian, pendidikan, poli tik maupun budaya kita. ✰✰✰ SEBENARNYA, urbanisasi ti- dak akan pernah terjadi seandai- nya investasi yang disuntikkan pemerintah maupun badan-badan swasta berimbang di daerah kota dan pedesaan. Ketidak seim- bangan, yang memang tidak dise ngaja inilah yang membuat sema- kin banyak orang yang tergiur pin- dah ke kota. Sayangnya, di kota mereka kebanyakan tidak men- dapatkan harapannya. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, menjadi korban keganasan kota. Keadaan ekonomi yang sema- kin sulit ini memaksa kaum urban melakukan hal-hal yang destruktif demi mempertahankan hidup. Barangkali, itulah sebabnya pemerintah menghimbau agar pelaku ekonomi sektor formal mau membantu mereka yang ber gerak di sektor-sektor ekonomi in- formal, khususnya yang mencari rejeki di kaki lima atau pinggiran jalan. (5) Semakin teguhnya kema nunggalan ABRI - Rakyat, meru pakan landasan yang kuat bagi pelaksanaan Sishankamrata yang semakin mantap, dan selanjutnya. (6) Masyarakat Sumut yang multi-etnik (Bhineka baik dalam suku, agama, adat maupun nilai- nilai sosial budaya lainnya), apabila dapat kita temukan titik- titik persamaannya maka akan dapat menjadi peluang yang sa Akan tetapi, himbauan ini nyaris tak pernah membuahkan hasil yang memadai seperti yang diharapkan. Peraturan yang dibuat dan merupakan mekanis- me "saling membantu" di kalang- an pengusaha konglomerat dan kaum gurem tetap saja seperti KENAIKAN upah minimum regional (UMR) di 19 propinsi yang berkisar antara 10-35 persen dan mulai berlaku sejak 1 April mendatang tentu disambut de- ngan senang hati oleh para buruh. Betapa tidak, menurut anggapan mereka, kenaikan upah ini tentu akan mampu meningkatkan kese- jahteraannya. Betulkah demi- kian? Banyak pengamat yang me- ngatakan bahwa kenaikan upah sebesar 10-35 persen ini tidaklah riil. Nilai nominal upah buruh memang naik. Akan tetapi ke- naikan itu tidak mampu menge- jar laju inflasi, sehingga tidak ada jaminan setara dengan kebutuhan fisik minimum (KFM). Seperti yang dikemukakan oleh Arist Merdeka Sirait, Sekre- taris Sisbikum (Yayasan Saluran Informasi dan Bimbingan Hu- kum) kepada Kompas, 5 Januari 1994 yang lalu, bahwa selama empat tahun terakhir ini produk- ningkat sebesar 2,78 persen. Se- tivitas pekerja sektor industri me- mentara nilai upah riilnya justru turun sebesar 1,9 persen. ✰✰✰ setempat dalam rangka memper cepat pelaksanaan program- program pembangunan di daerah. Demikian beberapa potensi dukungan berikut hambatan/ken- dala yang perlu kita perhatikan, dalam rangka meningkatkan upa- ya akselerasi terhadap pelaksa- naan pembangunan di daerah. Apabila masyarakat Sumut berhasil mendayagunakan dan Kenaikan UMR Versus Biaya Siluman INI menunjukkan, bahwa sis tem pengupahan di negeri kita be- lum mampu menjadi jaminan ba- waktu belum adanya peraturan yang digariskan oleh pemerintah tadi. Kenyataan menunjukkan, bah wa segmen yang memisahkan mereka semakin menganga lebar. Keadaan ini diperburuk lagi dengan adanya penggusuran- penggusuranyang terus berlanjut. Sehingga seakan merupakan mani festasi dari persepsi sementara orang, bahwa kebutuhan masyara kat kecil (the have not) bisa ditekan atau dihapuskan begitu mamute ho nab saja. nognsb iqsxgnini nauugn (eng) 52 sqsteded KARENA itulah, pemerintah perlu memikirkan langkah-lang kah dan kebijakan-kebijakan yang lebih progressif. Kita harus menyadari, bahwa rakyat kecil juga merupakan bagian dari sasar an pembangunan. Mengabaikan nasib mereka, sama artinya dengan mengingkari Trilogi Pem- bangunan dengan azas pemerata annya. Usaha informal dan tradi- sional adalah merupakan bagian dari ekonomi rakyat yang tumbuh dan berkembang. Karena itu, tan- pa adanya usaha kecil, usaha besar tidak akan ada. Menyadari hal itu, kita harus senantiasa membina dan melindungi usaha informal yang semakin meluas itu, sehingga mereka pun mampu menjadi kekuatan ekonomi yang andal, mandiri dan maju, serta turut memberikan kontribusi yang cukup besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, di samping untuk memperluas bursa kerja. ngat berharga bagi upaya akselera si pembangunan desa di daerah Sumut. Adapun kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan daerah Sumut, di antaranya adalah : (1) Memudarnya pamor komu nisme akan meningkatkan pamor liberalisme, yang dapat mengham- bat kelestarian ideologi Pancasila. (2) Belum terjabarkannya Pa- sal 33 UUD 1945 tentang De- mokrasi Ekonomi. Dan terting- galnya infra struktur di daerah pedesaan dapat menghambat ter- wujudnya pemerataan. Kesemua usaha yang dilaku- kan dalam mengatasi -- sedikitnya menekan masalah-masalah perko- taan, hendaknya diarahkan untuk mengurangi arus kaum urban hi- jrah ke perkotaan, serta mengupa yakan mereka untuk tidak men- jadi penghalang pembangunan, melainkan harus sebaliknya, turut berperan dalam menyukseskan pembangunan. Karena itu pula, kalangan swasta hendaknya turut berperan aktif, jangan hanya memikirkan diversifikasi usaha nya saja. * * * Penulis Adalah Alumnus Akademi Akuntansi YPK Medan, Pemerhati Masalah Sosial Budaya, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup. Dari Redaksi (3) Terbukanya arus informasi dapat menyebabkan penetrasi budaya asing, dan akan mempe ngaruhi jatidiri dan kepribadian bangsa termasuk kepribadian yang dimiliki masyarakat Sumut. mana. 5.Sertakan alamat terbaru yang jelas, dan jangan lupa sertakan fotokopi KTP yang masih berlaku. gi upaya peningkatan dan peme- rataan kesejahteraan. Kelemahan ini lalu dimanfaatkan oleh pihak pengusaha untuk mengeruk ke- untungan dengan cara menekan gaji para buruh. Oleh : Korry Sementara di pihak lain, Seri- kat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) beserta organisasi-orga- nisasi buruh lainnya sering gagal dalam memperjuangkan nasib anggotanya. Bahkan tidak jarang terjadi adanya kolusi antara pim- pinan organisasi buruh dengan pi- hak pengusaha untuk meng- kongkali kong-kan para buruh. Anehnya, pemerintah juga se- ring kurang berdaya menghadapi kondisi ketenagakerjaan ini. Ja- rang terdengar adanya berita di mana pemerintah mencabut ijin perusahaan yang tidak mematu- hi peraturan ketenagakerjaan de- ngan alasan sederhana, yaitu bi- sa menambah jumlah penganggur an. Keengganan pemerintah (c/q Depnaker) untuk bertindak lebih tegas memang tidak terlepas dari situasi yang telah mengkondisi se- lama ini. Gairah investasi nasional sejak lama salah satunya karena rendahnya upah buruh di negeri ini. Sehingga menarik minat investor-investor asing untuk me- nanamkan modalnya. Masalahnya sekarang, mung- kinkah dengan upah yang rendah ini kita mampu memeratakan pendapatan seperti yang tertuang dalam Trilogi Pembangunan itu? Tentu saja tidak. Perkembangan ilmu pengeta- huan dan tekhnologi (Iptek) maupun arus informasi yang kian menyatu dengan masyarakat dunia membuat saling ketergan- tungan antar daerah dan antar negara semakin besar. Globalisasi memang telah menyentuh segala aspek kehidupan manusia. Karena itu, di perkotaan misalnya, dilaku kan pembangunan dengan meng- gunakan tekhnologi canggih. Penggunaan tekhnologi cang- gih ini, mau tidak mau, membuat lapangan kerja semakin sempit. yang dulunya Untuk mendukung semua pro- gram ini, tentu dibutuhkan dana yang relatif besar. Karena itulah, pemerintah perlu memikirkan kemungkinan penarikan dana dari pengusaha konglomerat dengan membuat kebijakan fiskal yang Saling Menjaga lebih progressif. Dana yang dilakukan secara manual dengan diperoleh ini dapat disalurkan di Bulan Puasa lewat lembaga tertentu yang berkaitan dengan usaha rakyat Ramadhan tersebut. tenaga kasar (unskilled labour), kini telah digantikan oleh mesin- mesin yang super canggih. Hal ini membuat pintu bursa kerja sema kin kecil buat mereka yang tidak memiliki ketrampilan dan keahli an. Sehingga, tak ayal lagi, kaum urban semakin tersisih dari ajang pertarungan hidup yang semakin kompetitif ini. Karenanya, di masa-masa yang akan datang, diharapkan pe- merintah menyesuaikan tarif ke- naikan upah buruh sesuai dengan laju inflasi, sehingga dapat meme- nuhi KFM para buruh. Diakui, kenaikan UMR ini akan memperberat beban perusa- [] haan. Sebab dengan adanya ke- naikan upah ini, secara otomatis labour cost akan meningkat, se- hingga memperbesar biaya pro- duksi. Akan tetapi, bila dikaji le- bih jauh, kenaikan upah ini juga akan menambah beban buruh itu sendiri. Naiknya biaya produksi ba- rang-barang industri tentu akan berpengaruh pada harga barang- barang di pasaran. Rasio kenaik- annya pun biasanya lebih besar dari rasio kenaikan upah buruh. Sehingga dapat dipastikan, bah- wa kenaikan upah buruh ini akan makin memperlemah posisi buruh kita. Di luar itu, pembinaan usaha ekonomi rakyat hendaknya diarah SEBELUM kenaikan upah bu- kan pada pengembangan usaha ruh saja banyak perusahaan yang kewiraswastaan lewat penyediaan tidak mampu membayar upah bu- sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, pelatihan kerja, bim- ruh sesuai dengan ketentuan. Se- bingan dan penyuluhan serta ban- hingga dikhawatirkan jumlah yang tidak mampu akan semakin tuan permodalan agar dapat me- ningkatkan usahanya sesuai dengan yang diharapkan. (4) Meningkatnya peranan ka- wasan Asia Pasifik dapat me- ningkatkan konflik kepentingan beberapa negara, yang dam- paknya dapat melahirkan situasi in-stabilitas nasional pada umum- nya, dan khususnya di wilayah Sumatera Utara yang berdekatan dengan negara-negara tetangga. (5) Belum konsistennya pene gakan dan peningkatan hukum, dapat menimbulkan rasa ketidak adilan dalam masyarakat. (6) Banyakny daerah pede- saan di Propinsi Sumut yang cenderung terpencil (tidak ter- jangkau) sarana/prasarana, sehingga sangat menghambat upaya-upaya untuk meningkatkan Sekarang saja, sebelum ke- naikan upah buruh mulai berla- ku, harga barang-barang, terma- suk kebutuhan pokok di pasaran sudah naik duluan. Tak pelak la- gi, banyak buruh yang hidupnya terpaksa senin kemis. Begitu teri- ma gaji, uang langsung ludes ka- rena harus membayar bon di ke- dai atau membayar uang pinjam an pada tetangga. Halaman 4 memanfaatkan secara tepat dan bertanggung jawab hal tersebut. maka cita-cita dan tujuan pem- bangunan masyarakat desa Sumut benar-benar akan dapat kita realisasi dengan sebaik-baiknya. Demikian beberapa peluang dan kendala yang perlu diperha tikan dalam rangka melangsung kan pembangunan di daerah Sumatera Utara. Melalui kecer- matan kita dalam mencermati dan mengelola peluang/kendala, sangat kita harapkan pembangun an di daerah Sumatera Utara dapat berjalan lancar dan mam- wujudan tujuan nasional. pu lebih mendekatkan pada per- Dengan begitu, kiranya pem- mobilitas warga masyarakat bangunan daerah Sumatera Utara yang kita operasionalkan melalui upaya gerakan pembangunan De sa Terpadu - Marsipature Hutana Be, akan segera dapat kita wu- judkan. Selanjutnya, program pengentasan kemiskinan di sekitar daerah terisolirpun akan dapat kita realisasi bersama. *** Penulis adalah Perwira Penerangan Kodam I/BB. Pemerhati masalah Sosial. Kemasyarakatan. MULAI tanggal 1 Februari 1995, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1415 H kemarin, umat Islam kembali melaksana kan ibadah puasa Ramadhan. Pada kesempatan seperti ini, tibalah saatnya bagi kita semua warganegara Indonesia, untuk mengamalkan salahsatu ciri Pan- casila yaitu toleransi umat ber agama. PARA penyumbang tulis- an/artikel dimintakan perhati- annya sebagai berikut : 1.Panjang tulisan/artikel mini mal empat dan maksimal tujuh halaman/folio dike tik dengan spasi rangkap dan tidak timbal balik. 2.Bukan tindasan, serta bu kan fotokopi yang menyolok (terutama bagi kaum wanita), dan sebagainya. Bagi pengusaha rumah makan atau restoran, maupun penjual makanan dapatlah menyesuaikan 4.Pada akhir/ujung tulisan se diri sedemikian rupa sehingga 3. Tidak atau belum dikirim kan ke media massa lain nya. butkan identitas, profesi pe nulis serta alumnus dari orang yang makan minum di resto ran maupun warungnya juga tidak demonstratif. Juga tempat- tempat hiburan, termasuk bios kop, dapat menyesuaikan diri dengan memilih jenis hiburan- hiburan yang disajikannya. Bios kop misalnya, janganlah memutar bertambah dengan kenaikan upah baru-baru ini. Kenapa demikian ?. Menurut hasil penelitian Aka- tiga di Bandung pada sebuah pa- brik sepatu, biaya upah buruh ha- nya berkisar antara 7-8 persen dari ongkos produksi. Sementara bia- ya siluman (invisibel cost) menca- pai 30-38 persen. Ini membuktikan, bahwa pe- rusahaan terjerat pada biaya sílu- man yang cukup besar. Dan sean- dainya biaya ini dapat dihapuskan atau minimal diperkecil, perusa- haan akan mampu membayar ke- naikan UMR empat kali lebih be- sar dari upah yang diterima bu- ruh sekarang. Adalah sangat jauh dari rasa keadilan bila oknum pejabat yang hanya sekali menggoreskan tanda tangannya menerima bagian sebe- sar 38 persen setiap bulan. Semen- tara buruh yang jumlahnya ratu- san hanya menerima seperlima dari hasil yang diperoleh "manu- sia misterius" tadi. Parsialnya penerimaan itu membuat para buruh, meskipun tidak mengenal dalil akuntansi, matematika atau perhitungan- perhitungan lainnya menjadi cem- buru. Namun, apa yang dapat mereka lakukan ?. Jangankan membicarakan ke- tidakadilan ini pada pengusaha, untuk berdiskusi dengan pengurus organisasi buruh saja banyak yang phobia, karena mandulnya orga- nisasi buruh memperjuangkan na- sib anggotanya, atau bahkan me- reka takut dikibuskan kepada pengusaha. Karena itu, diperlukan kesa- daran dan partisipasi dari semua pihak, terutama pengusaha, Dep- naker, organisasi buruh, dan ins- tansi terkait lainnya untuk mem- berantas terjadinya biaya-biaya si- luman Penghapusan biaya siluman ini tentunya memperbesar peluang perusahaan untuk meningkatkan upah buruhnya, maupun membe- rikan hak-hak normatif karya wannya. ✰✰✰ PADA mulanya, biaya silu- man atau yang oleh para akuntan disebut sebagai "invisible cost" ini merupakan "keterpaksaan" aki- bat birokrasi yang berbelit-belit. Seandainya mata rantai birokrasi kita dapat disederhanakan, ke- mungkinan besar peluang untuk memberantas biaya siluman ini akan lebih besar. Birokrasi yang njelimet mem- buat urusan sering baru selesai dalam waktu yang tidak singkat. Ditinjau dari segi ekonomi, hal se- hingga para pengusaha "terpak- perti ini tentu kurang efisien. Se- sa" merogoh koceknya agar urusannya segera selesai. Lama- kelamaan, hal seperti ini pun dianggap menjadi suatu kewajar an. Terkadang, memang ada pe- ngusaha yang nakal. Mereka memperalat orang tertentu, seperti oknum pejabat yang punya pe- ngaruh dan menempati posisi de- cision maker untuk membacking usahanya, termasuk membacking film-film porno yang jelas ter larang itu. Dalam hal ini diharapkan pihak aparat yang berwenang, dapat mengamati hal ini dengan lebih cermat, serta mengambil tindak an-tindakan yang tepat terhadap pihak-pihak yang melanggar. Apalagi pihak Polri yang kini dipimpin oleh Kapolda yang baru, Bapak Kolonel Polisi Nana Per- mana diharapkan sekali dapat mengingatkan bahkan mampu lebih tegas menindak pihak atau oknum yang kurang perduli ter hadap ini semua. Kami warga kota Medan sudah mendengar sukses Pak Nana ketika menjadi Kapolda di Sumatera Barat. Dan meskipun suasana dan tempratur Medan agak berbeda dengan Padang/ Sumatera Barat, namun kami ber harap Pak Nana akan lebih sukses di Sumut. Semoga ! Surat Pembaca Cantumkan nama dan alamat yang jelas, tandatangani, dan sertakan fotokopi KTP yang masih berlaku NANO MARTONO Jalan Yos Sudarso Medan. 00000 agar mereka tidak membayar hak- hak normatif karyawan. Bila perusahaan itu memiliki 5.000 orang buruh dan membayar Rp 200 lebih rendah dari UMR, dalam satu hari dia akan berun- tung Rp 1 juta. Dan dalam satu bulan keuntungannya akan men- capai Rp 30 juta. Lalu apa salahnya dia membe- rikan Rp 15 juta kepada mereka yang membackingnya. Bukankah mereka masih beruntung ? Dalam kondisi seperti ini peru- sahaan memang masih berun- tung. Tetapi bagaimana jika ada lebih dari satu orang minta bagian yang sama ?. Tak ada pilihan lain bagi pengusaha untuk mengatasi- nya kecuali mengibuli karyawan- nya sendiri dengan berbagai cara, seperti tidak memberikan Astek, THR, bonus, insentif, atau tidak memberikan upah sebagaimana mestinya. KAMI sebagai masyarakat awam selalu merasa heran, me ngapa di perguruan-perguruan tinggi (terutama yang swasta), selalu menjadi kericuhan? Dan biasanya pun hanya menyangkut soal kedudukan atau jabatan yang diperebutkan. DENGAN demikian, tanpa adanya kemauan dari semua pi- hak membuat komitmen untuk memberantas biaya siluman, ten- tunya harapan kita untuk meme- ratakan pembangunan dan hasil- hasilnya rasa-rasanya akan men- jadi utopia belaka. Yang menik- mati hasil-hasil pembangunan itu hanyalah para oknum yang memi- liki jabatan (birokrat) dan para pengusaha yang memiliki kapital kuat. Misalnya jabatan dekan suatu fakultas, atau bahkan jabatan rektor selalu diributkan dan dipe rebutkan, seperti rebutan kursi Sementara masyarakat kecil yang lemah akan segalanya cuma mampu gigit jari dan mengelus dada. Untuk memberantas biaya si- luman ini, bagaimana kalau pe- merintah menayangkan wajah pengusaha yang tidak memberi- kan upah seperti yang digaris- kan ?. Dan bukankah kasus bia- ya siluman ini hampir sama de- ngan kasus korupsi ? Penayangan wajah pengusaha di layar televisi, di samping me- nimbulkan rasa malu juga bisa membongkar kedok oknum yang menerima upeti dari perusahaan selama ini. Sejalan dengan itu, jaminan kepastian hukum yang dibuat da- lam peraturan pemerintah mau- pun undang-undang ketenagaker- jaan terasa semakin urgen demi melindungi kaum pekerja, teruta- ma buruh. SK Menaker No.4/ 1983 yang memberi peluang kepa- da pengusaha untuk menunda pembayaran upah perlu segera ditinjau. Yang tidak kalah pentingnya diperhatikan adalah sanksi pe- langgaran terhadap pembayaran upah yang hanya Rp 100 ribu per- lu segera dicabut, dan seyogyanya disamakan atau kalau boleh lebih berat dari sanksi yang dijatuhkan kepada mereka yang tidak mem- berikan jamsostek (jaminan sosial tenaga kerja) sebesar Rp 5 juta. Dapat dipastikan, tanpa ada- nya political will dari pemerintah dan pengusaha untuk merealisa- sikan hal-hal yang disebutkan di atas, besar kemungkinan masalah perburuhan di negeri ini akan se- makin rumit di masa-masa yang akan datang. Bila hal itu sampai terjadi, maka harapan kita untuk meraih cita-cita masyarakat adil dan mak- mur hanya akan di atas kertas be laka. *** Maksudnya, kaum Muslimin dan Muslimat dapat melaksana kan ibadah sucinya berpuasa dalam keadaan aman, tertib, lan- car, tanpa gangguan apa pun dari pihak mana pun. Dalam kaitan ini sangat di harapkan, bahkan diharuskan bagi kaum yang non muslim, turut menghormati bulan Rama dhan ini dengan menjaga diri. Ar- tinya, walaupun bagi yang bukan Islam tiada kewajiban untuk ber puasa, namun turutlah menjaga ini Di Medan ini saja sekarang masih ada perguruan tinggi swasta yang belum rampung pemilihan rektornya. Dan nampaknya ada gejala-gejala bahwa pemilihan rektor dimaksud pun tidak sesuai ciri-ciri kaum intelektual Stop Ricuh Berebut baik, misalnya dengan makan Jabatan dan Kedudukan yang bersifat demokratis. Tetapi minum merokok tidak demonstratif, tidak berpakaian di Perguruan Tinggi masih berupaya menggunakan cara-cara yang sama sekali tidak terpuji. empuk di instansi-instansi resmi atau organisasi massa/sospol. Rebutan kedudukan atau jaba tan itu sebenarnya sah dan boleh- boleh saja, jika dilakukan dengan cara yang terhormat, sopan, menunjukkan ciri bahwa orang- orang yang terlibat di dalamnya adalah "kaum intelektual" yang terhormat. Artinya tidak melakukannya dengan cara-cara yang mengan- dung intimidasi dan keonaran yang sama sekali tidak mencer minkan ciri orang intelektual atau. berilmu. Misalnya dengan ngotot mati- matian menduduki jabatannya, menghasut atau mengipas-ngipas. oknum mahasiswa untuk melaku kan demonstrasi menyudutkan lawannya, bahkan ada yang main kasar seperti melempari mobil atau rumah seseorang yang turut rebut-rebutan, atau menduduki dan menutup kantor, dan lain- lain. Seharusnya tidaklah demikian. Perguruan tinggi harus menunjuk kan, bahwa kampus adalah orang: orang intelektual, berilmu berbudi pekerti yang baik, serta tidak ber sikap otoriter tetapi bahkan meng hidupkan suasana yang demokra tis. Kan begitu seharusnya ! ABDUL FUAD HARAHAP Jalan Gedung Arca Medan. 00000