Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

JUMAT KLIWON, 9 APRIL 2021 (26 RUWAH 1954) TAJUK RENCANA Biaya Ibadah Haji BIAYA ibadah haji 2021 diproyek- sikan akan mengalami kenaikan. Be- gitu statemen Ketua Badan Penge- lola Keuangan Haji (BPKH) Dr Ang- gito Abimanyu sebagaimana dilansir di berbagai media, Rabu (7/4). Hal tersebut diungkapkan berdasar hasil Focus Group Discussion (FGD). Kenaikannya sekitar Rp 9.100.000 perjemaah. Artinya, kalau setiap calon haji tahun 2020 lalu dikenakan biaya Rp 35.200.000 (untuk mereka yang berangkat melalui embarkasi Adisumarmo Solo), maka tahun 2021 ini diprediksi menjadi Rp 44.300.000. Namun harus diingat, itu baru prediksi, bukan keputusan. Sedang yang mempunyai kewenangan menetapkan besaran biaya haji adalah DPR yang kemudian dilan- jutkan dengan turunnya Keputusan Presiden (Kepres). Saat ini, DPR melalui Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII bersama pemerintah (Kemenag RI), sedang membahas masalah biaya haji. Sebagaimana di- ungkapkan Ketua Panja Haji Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka, pihaknya masih memperjuangkan adanya efisiensi. Diharapkan biaya haji bisa berkurang dari angka Rp 44,3 perje- maah (KR, Kamis 8/4). Menyimak statemen wakil rakyat ini, diprediksi biaya haji tetap akan mengalami kenaikan, tetapi tidak sampai Rp 9,1 juta perjemaah. Karena itu, para calon haji, khusus- nya yang diproyeksikan bisa be- rangkat tahun ini, tidak ada salahnya kalau sudah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan kenaikan biaya haji, sehingga saat tiba waktu pelunasan mereka sudah siap de- ngan dana yang harus dibayarkan. Mungkin masyarakat, khususnya para calon haji, perlu memahami, bahwa biaya hai Rp 35,2 juta itu bukan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) secara keselu- ruhan. Itu hanya direct cost yang ter- diri biaya penerbangan secara carter pesawat (sekitar Rp 29 juta), seba- gian kecil akomodasi di Makkah dan living cost yang diberikan kepada je- maah sebesar SAR 1.500/orang, atau lebih kurang Rp 5.568.000). Biaya yang mesti dibayarkan setiap jemaah ini biasa disebut Bipih atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji. Sedang biaya indirect cost antara lain maslahat ëammah (general ser- vice fee di Armina), konsumsi; ang- kutan darat; operasional; perbekalan; pembinaan, penyuluhan dan pelatih- an; sewa hotel/pemondokan, pemeli- haraan; dan beban lainnya, menca- pai berjumlah Rp 34.764.454. Arti- nya, total biaya haji (BPIH) sebe- narnya mencapai Rp 70.000.050/je- maah. Dengan demikian setiap je- maah mendapat subsidi yang diam- bilkan dari nilai manfaat uang setoran haji hasil pengelolaan dana oleh BP- KH, sebesar hampir 50% dari biaya yang mestinya menjadi tanggungan- nya. Untuk biaya haji 2021, saat ini masih dibahas di DPR RI. Kita belum tahu sisi mana yang akan dipangkas untuk efisiensi. Namun selain pening- katan efisiensi, mungkin perlu diper- timbangkan adanya penambahan subsidi dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH. Sedang untuk biaya prokes (konon Rp 6,6 juta) bisa disubsidi dari APBN, khususnya dari anggaran penanganan covid-19. Dengan begitu, kenaikannya tidak terlalu membebani jemaah. Kita tunggu saja hasil pembahasan di Panja Haji Komisi VIII DPR RI. Semoga hasilnya sesuai harapan para calon haji. Tak kalah penting, se- moga pemerintah Arab Saudi segera memberi kepastian soal pelaksanaan ibadah haji 2021. PIKIRAN PEMBACA Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik Naskah dikirim Email atau WA Bentangan interaksi dan sosialisasi masyarakat yang disebabkan Covid-19 cukup terasa. Masyarakat merasa takut apabila terpapar atau dianggap sumber penyakit. Ketakutan ini mem- buat masyarakat mengalami kece- masan. Dari kecemasan ini, akhirnya memicu kepanikan ke seluruh lini. Hingga pada akhirnya, pemerintah merespons dengan mengeluarkan im- bauan agar bisa membatasi kontak sosial dan mengurangi aktivitas keru- munan. Modal sosial tidak sulit diimplemen- tasikan. Hal ini karena nilai yang ada pada modal sosial telah menyatu pada kehidupan masyarakat. Kebijakan yang mengarah pada kearifan lokal (lo- cal wisdom) terus tumbuh dan mencip- takan sebuah tatanan sosial yang se- imbang. Hanya saja rasa panik yang timbul dari pandemi Covid-19 membu- at kita lupa bahwa hal terbaik yang bisa dilakukan saat ini adalah menghindari dari paparan Covid-19. Kesadaran dan nilai-nilai pada modal sosial harus di- @pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000 dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis. Modal Sosial di Masa Pandemi tanamkan agar masyarakat bisa kem- bali optimis melewati keseharian kehi- dupan dengan tenang dan nyaman. SAAT ini, Indonesia sedang mema- suki bencana tanggap darurat non- alam, yaitu pandemi Covid-19. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah, seperti PSBB hingga PKM. Hanya saja, kita tidak bisa melu- pakan budaya masyarakat yang gemar kumpul bersama. Budaya ini meru- pakan modal sosial karena eksis- tensinya berupa toleransi, empati sosial, dan gotong royong. Perwujudan modal sosial ini adalah kontak fisik, seperti jabat tangan dan berpelukan. Adapun implementasi modal sosial dalam rangka mengatasi wabah Covid- 19 sebagai berikut: Pertama, Informan dan Komunikasi. Pemerintah se- baiknya bisa lebih transparan dan ter- buka terhadap data agar bisa meng- atasi infodemik yang mewabah di ber- bagai jejaring sosial. Kedua, Sikap Percaya dan Solidaritas. Pemerintah membutuhkan kepercayaan publik agar kebijakan yang dikeluarkan bisa dipatuhi masya- rakat. Melalui kepercayaan akan ter- bentuk solidaritas yang bisa memba- ngun kekuatan masyarakat untuk menghadapi bencana Covid-19. Ketiga, Gotong Royong dan Kerja Sama. Masyarakat yang mampu se- cara ekonomi bisa membantu masya- rakat yang kurang mampu. Kerja sama juga diperlukan bagi pelaku usaha agar tidak memanfaatkan situasi dengan menimbun barang dan menaikan har- ga dagangannya. Keempat, Keeratan Sosial dan Kebersamaan. Misalnya saja dengan memanfaatkan dana kas/infak rumah ibadah yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan masyarakat terdampak. Kelima, Penguatan Kelompok dan Jejaring. Masyarakat bisa saling meng- ingatkan agar mematuhi protokol kese- hatan pencegahan penyebaran Covid- 19, mulai dari tingkat RT/RW. O *) Dewangga Putra Mikola, Mahasiswa Administrasi Publik UNY. OPINI Mendata Keluarga, Memotret Stunting tor. Kemudian baru dilihat asupan hingga 1.000 hari pertama seorang anak. Jika hal ini yang dilihat, 'dengan mudah' kemudian akan dikatakan bila stunting erat kaitannya dengan kemis- kinan. BADAN Kependudukan dan Ke- luarga Berencana Nasional (BKKBN) sudah hampir dua minggu, melak- sanakan pendataan keluarga. Kali ini, BKKBN mencoba memotret detail peri- hal keluarga di Indonesia yang berjum- lah kurang lebih 77,9 juta kepala kelu- arga. Dalam siaran resminya, BKKBN menyebutkan bila Pendataan Keluarga 2021 ini nantinya akan menghasilkan data mikro keluarga secara by name by address, penyediaan data atau dasar da- lam perencanaan dan pemerataan pembangunan. Upaya memotret keluarga Indonesia dengan data mikro ini me- mang memiliki banyak tujuan. Selain pendataan keluarga ini juga bisa digunakan untuk mendiagnosa kemiskinan, ketertinggalan pemba- ngunan hingga keluarga berkualitas dengan kondisi yang berbeda antara wilayah satu dengan lainnya. Semua ini merupakan bagian data penting dan menentukan ketika BKKBN mengambil kebijakan-kebijakan. Bahkan dalam pendataan ini juga akan dimasukkan indikator stunting. Sehingga akan terpetakan keluarga dengan risiko tinggi stunting. Merdeka belajar episode ke-8 yang di- fokuskan pada program SMK PK menja- di angin segar bagi sekolah karena akan menambah daya tarik pendidikan vo- kasi, dikalangan siswa lulusan SMP/- MTs. Harapan ke depan nantinya SMK menjadi pilihan utama dan pertama mereka ketika akan melanjutkan seko- lah ke jenjang yang lebih tinggi. Lebih jauh lagi dengan program SMK PK akan ada peningkatan hard skills, soft skills dan juga kompetensi siswa, sehingga lu- lusannya sesuai dengan kebutuhan in- dustri, serta dunia kerja. Langkah Utama Tidaklah mudah mengimplementasi- kan seperti apa dan harus bagaimana program SMK PK ini. Program akankah secara terus menerus dijalankan di seko- lah, ataukah sebatas program yang akan berhenti ketika tidak dijadikan prioritas lagi? Beberapa persoalan yang sering ditemui di lapangan adalah seluruh kom- ponen sekolah belum satu pemikiran me- ngenai SMK PK. Atau hambatan utama tidak tergeraknya guru dan bahkan kepala sekolah untuk melakukan per- ubahan signifikan. Karena merasa sudah Fadmi Sustiwi bukan angka yang sulit," jelas Presiden. Keprihatinan mendalam Presiden Jokowi tidak lepas dari pemahaman bila bayi yang sudah terlanjur kena stunting pada usia 1.000 hari awal kehidupan, perkembangan kecerdasannya itu tidak akan bisa optimal sampai nanti dewasa menjadi usia produktif. Hal ini harus ti- dak terbiarkan. Segala daya perlu di- BKKBN STUNTING 80 lakukan untuk mencegah agar bisa opti- mal mencapai Indonesia Maju. Perhatian itu bukan tanda dasar. Adalah pernyataan Bank Dunia yang dikemukakan Menko PMK Muhadjir Effendi (Antara, 25/1) yang menyebut angka stunting angkatan kerja di Indonesia angkatan kerja saat ini, yang masa bayinya atau masih dalam kandungan dan mengalami stunting jumlahnya mencapai 54%. Atau bisa dikatakan, 54% angkatan kerja sekarang adalah mantan atau penyin- tas stunting. Langganan per bulan termasuk Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10% Edukasi Dari sisi kesehatan, stunting jelas aki- bat gizi terutama gizi ibu hamil dan menyusui, menjadi sebab pertama. Banyaknya mitos mengenai ibu hamil dan makanan, menjadi salah satu fak- mapan dan nyaman. Padahal secara nyata permasalahan pendidikan vokasi di SMK sejak dulu masih berputar pada persoalan sama : lulusannya kurang kompetitif dan sulit mencari pekerjaan. Sehingga seluruh komponen di SMK, baik itu kepala seko- lah, guru, karyawan dan bahkan komite sekolahnya harus memiliki keberanian melakukan perubahan mendasar. Agar sekolahannya tetap diperhitungkan ma- syarakat, dan dunia industri. Program SMK PK yang telah dilun- curkan Kemendikbud seharunya di- tangkap sebagai peluang dan kesem- patan baik untuk menghebatkan seko- lah. Karena program ini bertujuan meng- hasilkan lulusan yang terserap di dunia kerja atau mampu menjadi wirausaha melalui keselarasan pendidikan vokasi yang mendalam dan menyeluruh dengan dunia kerja. Memang secara riil program mengharuskan sekolah untuk mendaftar dan mengajukan diri. Sehingga bila nanti terpilih dalam program SMK PK diharap- kan menjadi serta rujukan melakukan pengimbasan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kinerja SMK di sekitarnya. Wirausaha Target Tentu harus diakui, hal ini tidak le- pas dari tugas tidak ringan yang disangga BKKBN, saat ini. Sebab da- lam Rakornas Kemitraan Program Bangga Kencana akhir Januari lalu, Presiden Joko Widodo sudah menekankan bila BKKBN memegang kendali atas pencegahan stunting di tanah air. Meski sudah mengalami penurunan angka kasus dibanding 5 tahun silam, stunting atau gagal tum- buh anak masih cukup tinggi angkanya. Lima tahun silam, angka stunting di Indonesia berada di 37% dan sudah tu- run menjadi 27,6% di tahun 2019. Dalam rakornas, Presiden mengingat- kan target penurunan angka stunting menjadi 14% di tahun 2024. Menurut Presiden sebagaimana dikutip Antara (28/1), bukan angka mudah. "Tapi saya meyakini kalau di lapangan dikelola de- ngan manajemen yang baik, angka ini Mengawal 'SMK Pusat Keunggulan’ Rudy Prakanto VISI Presiden Jokowi untuk pengem- bangan dan peningkatan kualitas sum- ber daya manusia (SDM) Indonesia hing- ga mampu bersaing di tingkat dunia diterjemahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) melalui dirilis- nya 'Merdeka Belajar' episode ke-8. Di dalam episode kali ini, pendidikan vokasi menjadi fokus perhatian lewat program 'SMK Pusat Keunggulan' (SMK PK). Program ini sekaligus sebagai jawaban dan menyempurnakan Instruksi Presi- den Nomor 9 Tahun 2016, dimana di- dalamnya menegaskan perlunya revital- isasi SMK untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Profil SMK yang profesional dan bermutu ditandai dengan kompe- tensi, sikap konsisten, konsekuen, komitmen, kompetitif dan berkarakter. Seluruh SMK di Indonesia, baik yang terpilih men- jadi SMK PK ataupun tidak, harus menyiapkan lulusan yang siap masuk ke dunia kerja, siap membuka lapangan kerja, dan "KEDAULATAN RAKYAT” KR-JOKO SANTOSO HALAMAN 11 Pandangan itu tidak salah namun ju- ga tidak benar 100%. Bisa jadi penye- babnya justru non-kesehatan atau tidak terkait 100% dengan kesehatan, walau akan menyinggung masalah gizi. Sangat mungkin terjadi, kasus stunting erat kaitan dengan perilaku – teruta- ma perilaku makan - masyarakat. Sehingga pendidikan atau edukasi untuk warga menjadi sangat mutlak dilakukan. - Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas. Pendidikan untuk memberi pema- haman warga untuk sadar sehat, sadar gizi serta mengubah perilaku warga terutama saat hamil menyusui, menjadi kunci. Posyandu yang sudah rutin dilaksanakan di masyarakat dengan penimbangan balita, pengukuran kepala dan tinggi badan serta kemudian memberi tam- bahan makanan bergizi, perlu ditam- bah edukasi. Pendidikan termasuk lewat posyandu memegang kunci perubah- an perilaku dan edukasi sedini mungkin menghindari stunting. Dan pendataan keluarga kali ini diharap- kan bisa dibaca pemetaan stunting-nya. Dari peta ini diharap akan membuka re- alita untuk analisa dan antisipasi penanganannya. *) Fadmi Sustiwi, jurnalis Kedaulatan Rakyat pemerhati masalah perempuan - anak Persyaratan Menulis Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengi- rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya mene- rima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu ditulis yang serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih. siap meneruskan belajar ke jenjang yang lebih tinggi bagi yang menghendakinya. Diperlukan usaha keras dan sinergi yang kuat untuk menjadikan lulusan SMK itu sesuai dengan dunia usaha dan industri, sampai pada tataran menjadi wirausaha kreatif. Bahkan tidak menu- tup kemungkinan SMK pun dapat men- jadi media mengentaskan kemiskinan di masyarakat. Pengembangan pembelajaran kewirausahaan di SMK harus terus di- implementasikan dalam berbagai bentuk pembelajaran berbasis produksi dan bis- nis melalui beberapa pendekatan. Di an- taranya teaching factory, techno park, business center di sekolah. Dan ini semua tidak terbatas dijalankan di SMK PK tersebut. Tidak perlu diragukan lagi pen- didikan di SMK jawaban peningkatkan SDM Indonesia. *) Rudy Prakanto, Ketua Biro Organisasi dan Kaderisasi PGRI dan Kepala Balai Dikmen Kulonprogo Pojok KR Jika tidak dilarang, 81 Juta orang bakal mudik. -- Siap-siap saja silaturahmi secara virtual. PSS melenggang ke perempatfinal Piala Menpora Laskar Sembada memang harus sembodo. 19 April, DIY uji coba pembelajaran tatap muka. -- Masih ada waktu untuk persiapan. Kedaulatan Rakyat SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486. Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945. Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912-1984). Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisijanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yuriya Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos. Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274)-563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny percetakan Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis: Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin. Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, ik- lankryk13@gmail.com. Berabe Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio: KR Radio 107.2 FM. Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta. Perwakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja. Wartawan : H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP. Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Driyanto. Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. Magelang Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha. Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani. Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.