Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

BERITA Tajuk Kembali Ibukota Menghadapi Banjir YUDHA Hari Minggu petang (12/11) hujan deras menyiram Ibukota dan sekitarnya. Juga di Bogor turun hujan lebat. Maka Senin pagi harinya sejumlah daerah Jakarta dilanda banjir. Daerah Jakarta Barat tampaknya paling parah dilanda air bah. Tinggi air mencapai 0,5 meter. Di Jakarta Selatan daerah-daerah langganan banjir lebih parah lahgi. Tinggi air sampai mencapai 3 meter, yaitu di daerah Bintaro. Ini merupakan banjir tertinggi dalam 10 tahun terakhir. RABU, 15 NOVEMBER 1995 Kemarin hujan juga turun dengan cukup deras. Pasti daerah banjir makin luas, apalagi ketinggian air sungai Ciliwung tampak naik. Dalam dua pekan ini Jakarta me- mang sering dicurahi hujan. Bahkan dalam tiga-empat hari terakhir ini curahan hujan di beberapa daerah Ibu- kota cukup deras. Jalan-jalan langganan banjir sudah membuat lalu-lintas macet. Bajir Senin pagi membuat lalu-lintas dari arah Barat ke Ibukota menjadi macet. Daerah yang biasa mengirim banjir, yaitu Daerah Bo- gor dan sekitarnya sudah lebih dulu disiram hujan. Me- mang sejak dua bulan lalu sudah ada ramalan dari pihak Badan Meterologi, bahwa musim hujan akan dimulai da- lam Oktober-Nopember ini.Ramalan itu tentu saja ditung- gu-tunggu masyarakat, karena sudah cukup lama mera- sakan akibat musim kemarau. Dan begitu hujan turun dan banjir terjadi, masyarakat yang jadi korban tentu menjadi kelabakan. Tetapi bagi masyarakat di pedesaan turunnya hujan disambut gembira. Daerah-daerah yang sudah kejatuhan hujan, sumur- sumur dan sumber airnya sudah mulai tidak kering lagi. Tanaman yang semula kering sudah mulai menghijau. Ketika hujan mulai turun, di daerah-daerah luar-kota anak-anak dengan gembira berlarian sambil bertelanjang dibawah curahan air hujan. Orang-orangtua sibuk me- nampung air yang turun dari langit itu dengan gentong, panci dan sebagainya. Dan di Jakarta, suasana musim hujan terasa benar. Anak-anak penyewa payung mulai bermunculan. Dan seperti kebiasaan hujan membuat banyak jalan digenangi air. Lalu-lintaspun menjadi macet. Mungkin jalan yang terendam air tidak seberapa panjang, tetapi hal itu menyebabkan antrean kendaraan menjadi pan- jang. Jalan bebas hambatan dan jembatan layang tam- paknya tidak banyak mampu mendobrak kemacaten demikian itu, yang berlangsung berjam-jam lamanya. Apalagi ada beberapa ruas jalan yang masih sedang dibangun atau ada pula yang sedang diperbaiki atau yang sedang digali untuk keperluan kabel listrik, tilpon atau saluran air. Dalam cuaca terang saja setiap hari kemacetan ma- sih terjadi. Hal itu akibat masih tidak disiplinnya para pe- makai jalan. Banjir di Ibukota selalu menjadi perhatian orang, apalagi pers menganggapnya sebagai berita yang menarik. Topografi wilayah Ibukota umumnya 7 meter diatas permukaan laut. Tetapi sekarang sudah ada bagian-bagian yang dibawahnya. Hal itu karena ter- jadinya penurunan tanah, karena air tanah tersedot te- rus, terutama oleh industri dan hotel. Kemudian, yang terjadi juga adalah keringnya sungai dimusim kemarau, karena hanya sekitar 25-30 meter kubik/detik yang masuk ke wilayah DKI. Tetapi pada mu- sim hujan, air yang masuk mencapai 1500-2000 meter kubik/detik. Ini jelas penyebab banjir. Mungkin ini sama dengan kota Semarang atau Suraba- ya. Apa yang sekarang perlu menjadi perhatian berba- gai pihak yang mengurus kepentingan dan pelayanan masyarakat adalah mewaspadai banjir yang biasa muncul di musim hujan di Jakarta ini. Sebenarnya kita sudah cukup berpengalaman, karena setiap musim hu- jan selalu terjadi banjir. Bahkan ada yang sudah menjadi langganan banjir. Memang selalu menjadi tandatanya mengapa berba- gai usaha penanggulangi dan pencegahan banjir selalu tidak mencapai hasil yang diharapkan. Selalu saja banyak wilayah kebanjiran dengan korban masyarakat kecil. Juga berbagai daerah lain di luar Ibukota hujan deras sudah turun. Dan itu artinya bahaya banjir siap datang. Beberapa daerah seperti daerah Krawang dan Bekasi, Jawa Tengah bagian utara demikian pula Jawa Timur Utara, daerah Bandung, daerah Priangan Timur bagian Selatan tiap musim hujan selalu mengalami banjir. Ban- jir menjadi bertambah parah bila pada saat sama terjadi bobolnya tanggul penolak banjir. Semua aparat yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berkaitan dengan terjadinya bencana alam banjir, hendaknya da- pat meningkatkan upayanya mengantisipasi banjir yang bakal terjadi. Persiapan untuk menjaga bila tanggul bobol, men- cegah penyumbatan jalannya air di suatu daerah sampai pada persiapan penampungan korbanbanjir, harus dila- kukan secara dini, terencana dan terpadu. Rasanya se- genap jajaran aparat kita, baik itu aparat pemerintah daerah maupun instansi vertikal, kiranya sudah mempu- nyai pengalaman banyak dalam hal ini. Pengalaman itu hendaknya benar-benar dijadikan pelajaran, agar kerugian dan korban yang akan jatuh tidak bertambah besar. Kita bisa membayangkan betapa menderitanya warga masyarakat yang daerah tempat tinggalnya dilanda banjir. Sedangkan tidak sedang kebanjiran saja hidupnya sudah susah. Apalagi tertimpa musibah seperti itu. Mudah-mudahan saja segala upaya pihak-pihak yang bertugas menanggulangi banjir dapat berhasil memperkecil akibat bencana alam banjir ini." Pojok Yudha LAHAN Menurut kalangan DPRD DKI, lahan di DKI mudah berubah fungsi. - Sudah bisa diduga, salah satu penyebabnya: fulus! *** CALGUB DPRD Sulteng dikabarkan mengajukan 12 orang calon Gubernur Sulteng. W -Ramai-ramai sebagai penggembira, ada baiknya. Makin meriah. WANITA Menurut Mbak Tutut, wanita miskin di Indonesia makin bertambah. - Resepnya mudah, cari saja suami yang kaya. Dengan Prinsip Kehati-hatian Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan syarakat. Pendekatan ini efektif, jika melalui dan dimulai oleh pemimpin pemerintahan dan to- koh masyarakat. Sebagai panu- tan, jika pemimpin memberi contoh perilaku konstruktif, ma- ka masyarakat yang dipimpinnya otomatis menirunya. Jika tidak, masyarakat yang pakewuh sen- diri terhadap pemimpinnya. Hal ini akan berpengaruh terhadap dinamika perkembangan kehí- dupan perbankan yang sehat baik secara teknis operasional mau- pun kelembagaan atau dunia usa- ha dalam skala mikro dan situasi ekonomi secara makro umum- nya. tinggi, sementara pendapatan bunga dari jasa kredit menurun. Disisi lain bank mempunyai staf yang belum berpengalaman baik dalam profesionalisme perban- kan maupun dalam melayani na- sabah, disamping lamanya pela- yanan yang diberikan sehingga menimbulkan kejengkelan nasa- bah. Belum lagi proses permo- honan kredit yang bertele-tele. macetnya. Faktor kredit macet tidak lang- sung sering muncul, ketika kebi- jakan dadakan yang dikeluarkan pemerintah. Bagaimana tidak macet jika misalnya developer debitur bank yang tidak bisa me- ngangsur pinjamannya sebab ru- mah yang dibangun tidak ada la- Banyak perusahaan di Indo- nesia yang menggunakan motto "Customer is the King", tetapi kita masih sering membaca da- lam surat pembaca tentang pe- ngalaman kurang baik yang dialami nasabah. Belum lagi me- reka yang mengalami keluhan gi yang mau membeli, akibat di- Tantangan Menjelang Abad tetapi tidak mau menulis dalam batasinya kredit pemilikan ru- mah (KPR). 21 media tetapi umumnya mereka menceritakan kepada teman atau handai taulannya. Sehingga kita bayangkan betapa banyaknya konsumen atau nasabah yang merasakan jasa pelayanan yang tidak sesuai dengan nilai pelaya- nan yang diterima. Misalnya para frontliner yang merupakan ujung tombak per- bankan harus memiliki pengeta- huan yang tinggi tentang perban- kan yang didukung oleh pelati- han yang mendalam. Karena keterbatasan pengetahuan me- ngakibatkan frontliner takut un- tuk membantu para nasabah, apalagi nasabah itu adalah bang- sa asing. Disamping itu kualitas dan jasa yang ditawarkan makin lama makin bertambah jenisnya dan makin canggih. BRI menyimpan kredit macet sampai dengan April 1995, posi- sinya mencapai Rp. 1,76 trilyun, atau 0,09 persen dari posisi kre- dit sebesar Rp.19,53 trilyun. Angka kredit tak tertagih itu bi- la dibandingkan dengan posisi total pinjaman perbankan sebe- sar Rp 230,66 trilyun mencapai 0,76 persen dari seluruh kredit Menurut Direktur Utama BRI, Djokosantoso Moeljono ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi APBN DPR RI (26/6), mengungkapkan bahwa penye- bab kredit macet itu sangat bera- gam, mulai dari adanya peruba- han karakter debitur sampai pada kehabisan jaminan. Untuk menyelesaikan kredit yang diragukan atau yang berma- salah BRI melakukan : reschedu- ling, reconditioning, restructu- ring, melakukan penagihan lang- sung, mencari investor baru, me- lakukan take over, penjualan ja- minan atau menempuh upaya hukum perlu dilanjutkan. Namun cara yang ampuh ada- lah melalui pendekatan sosial budaya, yaitu menyesuaikan de- ngan budaya paternalistik ma- Para aktivis lingkungan hidup yang mengikuti Konperensi Para Pihak ke-2 Konvensi Keragaman Hayati (COP-2 CBD) di Jakarta masih menjumpai sejumlah kendala mencapai kesepakatan untuk menentukan agenda pem- bicaraan kelautan. "Padahal, keragaman hayati kelautan dunia semakin teran- cam posisinya. Hal ini bisa terjadi pada umumnya masya- rakat menggunakan pendekatan kehidupan di darat", kata Surya Mulandar, aktivis sumber daya alam dari "Gugus Analisis" Indonesia. Selain itu, kendala yang sulit ditembus oleh sejumlah aktivis kelautan di "Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity" (COP-2 CBD), yang berlangsung di Balai Sidang Jakarta pada 6-17 No- pember 1995, adalah setiap negara membawa peran sesuai kepentingan nasionalnya. Apalagi, menurut dia, tidak semua peserta COP-2-130 negara dari 157 negara yang mensahkan CBD-itu memiliki wilayah perairan, sehingga me- reka pun enggan ikut memper- juangkan sesuatu yang tidak dimiliki. Sementara itu, Dana Bantuan Margasatwa Dunia (WWF) dalam COP-2 tersebut mema- parkan bahwa secara umum potensi keragaman hayati dunia Ketua Umum Himpunan Ne- layan Seluruh Indonesia (HNSI), Tuk Setyohadi, mengatakan di Jakarta, Rabu, bahwa idealnya memang seluruh galangan kapal nasional mampu memasok se- mua kebutuhan dalam negeri. Tetapi hambatannya adalah harga kapal produksi dalam ne- geri tersebut relatif mahal, akibat galangan-galangan kapal mod- ern. Sementara kredit kepada galangan-galangan kapal mod- ern. Sementara itu, galangan ka- pal tradisional mengalami kesu- litan karena produknya tidak mudah mendapatkan spesifikasi teknis, mengingat proses pem- buatannya yang masih tradi- sional. Tuk Setyohadi yang jabatan sehari-harinya dalam pemerin- tahan adalah Sekretaris Pengen- dalian Operasional Pembangu- Akhir-akhir ini mulai dari Presiden Soeharto sampai kebe- berapa menteri selalu mende- ngungkan pentingnya pengem- bangan sumber daya manusia (SDM) serta kaitannya dengan tenaga trampil. Bukan rahasia lagi, transmig- ran dari daerah padat Pulau Jawa enggan dipindahkan ke Kawasan Timur Indonesia (KTT) sehingga dibanding jumlah transmigran dengan tujuan Kawasan Barat Indonesia (KBI) terpaut jauh. Hal ini terasakan antara lain di Jawa Tengah. Data Kanwil Departemen Transmigrasi dan PPH Jawa Tengah menunjukkan, sampai akhir September dari 5.121 calon transmigran yang siap berangkat, yang berminat Re Timor Timur hanya 1 kepala keluarga (KK), Maluku 85, Sulawesi Tengah 51, Sulawesi Tenggara 80, Sulawesi Selatan 83, dan ke Irian Jaya 210 KK. Jasa bank saat ini sudah se- perti komoditas, akibat bank yang sudah menjamur dimana- mana karena deregulasi. Dimata nasabah, bank juga tidak berbe- da dengan komoditas lain, seperti gula. Persaingan antar bank men- jadi ketat. Sebagai komoditas bank dipaksa bersaing melalui harga yang umumnya bank ter- pancing melakukan itu. Suku bunga deposito tinggi dipelihara, hadiah atau undian digencarkan, sehingga biaya bank menjadi Sementara mereka yang me- nuju KBI seperti Riau 1.250 KK, Jambi 620, Bengkulu 295, dan Sumatera Selatan 265 KK. "Kehilangan potensi ke- ragaman hayati dunia ini me- rupakan peringatan yang harus dapat ditangkap oleh seluruh umat manusia, karena semua ini merupakan dampak dari ak- tivitas manusia mengeksploitasi laut secara berlebihan", jelas pihak WWF. Berdasarkan penelitiannya di sejumlah wilayah perairan du- nia, WWF mengungkap pula bahwa saat ini kasus penang- kapan ikan secara berlebihan terjadi di Lautan Karibia, se- dangkan di Lautan Atlantik terjadi penurunan populasi ikan "mackerel" dan "herring. Bahkan, menurut penelitian mereka, di kawasan Laut Utara dan Teluk Maine di Eropa ter- lihat gejala penurunan populasi ikan secara drastis, karena nelayan di kawasan tersebut menggunakan kapal penangkap ikan jenis besar. "Kondisi tersebut mengaki- batkan lebih dari 80 persen ke- ragaman hayati kelautan mus- nah", jelas WWF. Pihak WWF melaporkan pula bahwa faktor tekanan ekonomi masyarakat daerah pesisir (nelayan) menjadi salah satu penyebab kerusakan keragaman hayati kelautan. Oleh karena, mereka sering menggunakan bom molotov dan atau dinamit Ganjalan Keragaman Hayati Kelautan Dalam Kesepakatan Dunia mulai menghilang dari segi jenis maupun jumlah totalnya. Oleh: Priyambodo. R.H. Para pengusaha ini bisa saja mengimpor kapal baru, namun tentu saja diperlukan dana yang tidak sedikit dan waktu yang cu- kup lama karena pembuatan ka- pal apalagi dalam jumlah banyak bisa memakan waktu berbulan- bulan. Selain itu, Menristek BJ Ha- bibie pada 1987 pernah menge- luarkan surat edaran kepada semua instansi terkait tentang larangan mengimpor kapal ikan guna melindungi galangan kapal dalam negeri. Padahal, belum mencuku- pinya sarana kepal modern membuat potensi perikanan In- donesia tidak bisa dipetik hasil- nya secara maksimal. Tingkat produksi ikan nasional setiap tahun adalah sekitar tiga juta ton. Tetapi sesuatu yang tidak di- toleransi oleh nasabah yakni bi- Dalam rangka menyukseskan program transmigrasi, Pemda Tingkat I Jateng memang mem- berikan dukungan dana Rp. 687.085.000 yang terdiri atas dana APBD Tingkat I Rp. 335 juta dan APBD Tingkat II Rp. 352.085.000. Masalahnya, calon transmig- ran umumnya masih memilih ke KBI terutama Sumatera, dengan pilihan pola usaha tertentu se- perti PIR-Trans atau pola nela- yan/tambang. untuk mendapatkan ikan di lepas pantai. Jadi idola Dari 8.150 KK yang ditar- "Memperhatikan minat ma- getkan akan diberangkatkan dari syarakat untuk ikut bertransmig- Jawa Tengah, menurut Ardian- rasi tersebut, secara umum dapat syah dari Kanwil Deptrans dan diketahui bahwa animo masya- PPH Jateng, 2.311 KK memilih rakat Jawa Tengah untuk pola PIR lahan basah, termasuk mengikuti program transmigrasi hutan tanaman industri (HTI), cukup besar", kata Kakanwil nelayan, jasa industri, dan ter- Padahal, cara semacam itu bukan sekedar memudahkan menangkap ikan, melainkan sekaligus merusak keragaman hayati laut mulai dari telur ikan sampai dengan terumbu karang yang menjadi kediaman sumber kehidupan di laut. WWF mencontohkan, di Indonesia selama 25 tahun ter- akhir ini jumlah dan jenis terumbu karang yang musnah mencapai lebih dari 50 persen, karena dinamit dan penggunaan bahan kimia beracun untuk menangkap ikan sekaligus mengambil terumbu karang yang bercorak indah. Selain itu, perluasan budidaya potensi kelautan yang ber- orientasi darat dari sejumlah negara, seperti tambak udang dan jenis ikan air payau di sejumlah negara kawasan Ame- serta Asia Tenggara berdampak me- ngurangi areal mangrove (hutan bakau) Contohnya, Pilipina sejak tahun 1920-an kehilangan lebih dari 70 kawasan hutan bakaunya, sehingga kawasan negara ter- sebut menjadi lebih rawan meng- hadapi banjir. Oleh karena itu pula, WWF dalam COP-2 CBD menyaran- kan agar Majelis Umum Per- serikatan Bangsa Bangsa (PBB) HNSI memperkirakan pada tahun 1996 dibutuhkan tidak kurang dari 1000 kapal ber- ukuran antara 60-140 GT (Gross tonne). Yang menjadi persoalan adalah apakah industri galangan kapal dalam negeri mampu me- menuhi permintaan yang amat besar itu? Penolakan Habibie Menristek BJ. Habibie yang juga merupakan Direktur Utama PT. (Persero) PAL pada bulan Oktober 1995 memang pernah mengatakan para pengusaha penangkapan ikan dalam negeri tidak akan diizinkan untuk membeli kapal impor. Alasannya adalah jika pem- belian produk luar negeri itu ber- langsung, maka industri kapal dalam negeri akan menghadapi kesulitan dalam memasarkan produk mereka. Padahal peme- rintah sedang menggalakkan penggunaan semua produk da- lam negeri. utama PIR kelapa sawit. Tetapi tahun ini pola yang baru diperkenalkan, yaitu usaha ternak domba di Barungun, Su- matera Utara, juga menarik mi- nat. Dari 50 KK yang ditarget- kan, yang berminat mencapai lebih dari 100 KK. Dari jumlah itu hanya 20 KK yang disetujui oleh pusat. Oleh: Joseph Pandy (2 Habis) lamana frontliner bersikap acuh tak acuh atau kurang memper- hatikan bahwa tidak mengang- gap keberadaan atau kepenti- ngan nasabah. Keluhan yang se- ring diungkapkan, misalnya ku- rang cekatan, kurang ramah, se- ring sibuk dengan teman seker- janya atau ngerumpi. Dalam usa- ha pelayanan nasabah penting sekali diterapkan "Management by Walking Around", yaitu di- mana para atasan frontliner harus siap berkeliling memperhatikan perilaku bawahan dan menyapa dengan ramah para nasabah. Karena itu aset utama adalah ke- percayaan nasabah. Dan sebagai kontribusi dari kepercayaan na- sabah itu, BRI harus memberikan yang terbaik dengan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan rakyat. Dengan meningkatkan pelayanan di semua unit kerja, nasabah akan merasa puas. Sebagai salah satu bank de- ngan memiliki aset Rp 25 trilyun lebih, tentunya Padahal, di Biak, Irian Jaya pun dikembangkan pola baru, seperti pola LIK (Lingkungan industri kecil), sehubungan de- ngan rencana pengembangan Biak sebagai pintu gerbang KTI. Jangan sampai seorang pe- mimpin karena kedudukannya besar kepala, bersikap angkuh, kurang sopan dan meremehkan nasabah. Bank sering lupa bahwa berapapun kecilnya nasabah menabungkan uangnya, dana ini akhirnya akan menjadi sumber untuk membayar gaji mereka. Untuk mendukung rencana itu, Irja meminta 23 KK transmigran dari Jateng yang berkeahlian di dang permebelan, ukir kayu, pembuatan genteng industri kecap, dan jenis industri kecil lainnya. BRI yang bergerak dibidang pelayanan jasa harus menghayati bahwa hidupnya tergantung dari kepercayaan nasabah, disamping mampu menciptakan pelayanan bermutu dan menarik. Dan se- lama satu abad BRI telah meng- alami berbagai situasi ekonomi yang berubah ubah yang tidak selalu menguntungkan. BRI telah berhasil menghadapi sama sama sulit dan menjelang abad ke 21 harus siap untuk maju ke kancah persaingan yang sangat ketat. "Terus terang, kami kesulitan untuk menawarkan tujuan KTI, sehingga ini menjadi tantangan", kata Ardiansyah. notabene melalui program lingkungan hidupnya (UNEP) segera merekomendasi sejumlah mekanisme perlindungan ter- hadap keragaman hayati ke- lautan secara nasional, regional dan mendunia. Nasib Indonesia Prof. DR. Apriliani Soegiarto, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), mengemukakan bahwa nasib keragaman hayati kelautan di Indonesia selama dua dasawarsa ini kian terpuruk di antara kebutuhan hidup ma- syarakat dengan pemanfaatan teknologi yang keliru. satu "Dinamit ataupun senyawa kimia beracun yang digunakan nelayan Indonesia untuk me- ikan adalah contoh teknologi yang keliru penggunaannya. Bisa jadi, me- reka memakai teknologi tersebut karena memang memerlukan sumber daya kelautan untuk mendapatkan nafkah", ujarnya. Namun, menurut alumnus program doktor di "Hawaii Marine Sciences" di Amerika Serikat (AS) pada 1972 itu, kondisi yang paling mempriha- tinkan bagi masyarakat nelayan adalah saat mereka dengan sengaja menerapkan hasil tek- Larangan Impor Kapal Penangkap Ikan Perlu Ditinjau Ulang Oleh: Ernas Ferial Firman nan (Sesdalopbang) mengata- kan, situasi perikanan dan nasib nelayan saat ini masih sangat "memilukan". Jika setiap tahunnya ditargetkan peningkatan produksi 10 persen saja maka akan terdapat tam- bahan 300.000 ton. Pemerintah agaknya perlu meninjau kembali larangan me- ngimpor kapal penangkap ikan baik yang bekas maupun baru karena ternyata galangan kapal modern di tanah air belum mam- pu memenuhi kebutuhan peru- sahaan penangkapan ikan dalam negeri. Masalah ini kembali muncul ke permukaan karena timbul kembali keinginan, terutama dari para pengusaha penangkapan ikan, agar diperbolehkan meng- impor kapal penangkap ikan te- rutama yang bekas. Semua pihak tentu sepakat dengan sikap tegas Habibie bah- wa produk dalam negeri harus diutamakan oleh masyarakat dalam rangka mengembangkan kemampuan nasional serta mem- buka lapangan kerja. Yang menjadi masalah seka- rang ini adalah apakah galangan kapal nasional mampu meme- nuhi permintaan dalam negeri sebanyak 1000 kapal hanya un- tuk tahun 1996 saja? Tuk mengungkapkan bahwa selain mahalnya harga kapal dalam negeri, maka waktu pe- nyerahannya pun terlalu lama. Karena itu, HNSI mengusulkan jalan pintas yang perlu dilakukan yakni "memutihkan" kapal-ka- pal carter dari luar negeri. maju terus, sejalan dengan per- kembangan perekonomian ne- gara saat ini. Perkembangan BRI berarti juga perkembangan nasa- bah, karena antara keduanya me- rupakan mitra yang tidak ter- pisahkan dalam menapak kema- juan menuju kemakmuran rak- yat. Di berbagai perairan di tanah air, saat ini diperkirakan terdapat 484 kapal milik asing yang se- lama beberapa tahun terakhir ini disewa pengusaha-pengusaha Indonesia. BRI sebagai lembaga keuang- an tentu ingin berkembang secara sehat, kokoh yang sesuai dengan prinsip kehati hatian tentu tidak terlepas dari peran Bank Indo- nesia (BI) selaku pemegang oto- ritas tunggal perbankan. Jangan sampai terjadi BRI mengalami seperti yang dihadapi oleh Bapin- do beberapa waktu lalu. Mestinya BI memperingatkan Bapindo bahwa dia telah melakukan kesa- lahan. Seharusnya setelah perjanjian sewa (leasing) itu selesai maka BRI perlu mewaspadai akan sinyalemen pakar ekonomi Prof. Sumitro yang mengungkapkan adanya kebocoran atau inefe- nologi secara keliru karena mendapat pesanan dari pihak tertentu yang berani membayar dengan mahal. Misalnya, banyak nelayan di Kepulauan Seribu, Teluk Jakar- ta, beberapa tahun lalu dengan sengaja mendongkel terumbu karang di kawasan perairan tersebut karena tergiur tawaran beberapa lembar puluhribuan rupiah dari "orang kota". Kini, para nelayan tersebut terpaksa harus mencari nafkahnya jauh lebih ke utara Teluk Jakarta. "Keadaan semacam itu men- cerminkan bahwa masih banyak nelayan kita yang miskin dari segi pendidikan dan ekonomi, kapal-kapal itu bisa menjadi milik para pengusaha Indonesia. Tapi ternyata proses pemutihan itu mandeg akibat kapal itu tetap dianggap sebagai kapal impor dan bukan sebagai sarana yang selama bertahun-tahun telah di- pakai oleh orang Indonesia sen- diri. "Proses pemutihan ini seha- rusnya tidak dihambat," kata Tuk. terkecoh oleh oknum oknum bahwa potensi lestari tangkapan tertentu. Di kawasan Teluk Ja mencapai 6,7 juta ton, dengan sumber daya perikanan nasional karta tingkat kerusakan terumbu karangnya memang kian parah, sehingga jangan terlalu berharap populasi maupun jenis ikannya masih sebanyak sepuluh tahun lalu", ujarnya. rincian 4,4 juta ton di perairan laut teritorial dan perairan laut nusantara, serta 2,3 juta ton di perairan laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEET) Selain itu, kerusakan kera- gaman hayati kelautan di sejumlah wilayah Indonesia seperti di Teluk Jakarta agaknya berkaitan pula dengan kenaikan mutu dan jumlah limbah cair yang mencemari aliran sungai. Data tersebut mencantumkan pula bahwa berdasarkan sebar- annya, potensi sumber daya ikan di laut teritorial dan nusantara ada lebih dari 50 persen di Ka- wasan Timur Indonesia, yakni di Perairan Irian Jaya, Maluku Proses pemutihan itu, me- nurut HNSI, perlu segera dila- kukan karena ternyata sistem carter ini menimbulkan berbagai dampak negatif. Berbagai peraturan peme- rintah menetapkan bahwa setiap kapal carter itu harus membayar fee kepada Indonesia. Selain itu, 30 persen anak buah kapal (ABK) haruslah berkebangsaan Indonesia, Peraturan lainnya adalah semua ekspor harus dila- kukan melalui pelabuhan di In- donesia. Namun, pada kenyataannya, kapal-kapal itu pada umumnya Mengapa Transmigran Enggan Ke Kawasan Timur Indonesia ??? Deptrans dan PPH Jawa Tengah Drs. Ngumar Prayitno Winoto beberapa waktu lalu. Oleh: Askan Krisna siensi 30 persen dalam pelaksa- naan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mo- neter. Prayitno mengatakan untuk Kanwil Deptrans dan PPH Ja- mengatasi permasalahan, pi- teng. "Kita memang hendaknya haknya meningkatnya efektivitas tidak mentolerir bertambahnya kegiatan penerangan dan penyu- luhan kepada masyarakat calon transmigran bersama instansi terkait dan tokoh tokoh masya- rakat, agar mereka mau berang- kat ke berbagai lokasi penem- patan tanpa pilih lokasi dan pola usaha tertentu. Karena itu menjelang abad ke- 21 diharapkan peran Badan Pe- meriksa Keuangan (BPK) seba- bertugas sebagai auditor rakyat gai lembaga tinggi negara yang yang diharapkan mampu "mem- belah isi perut" lembaga, instansi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perbankan, termasuk perusahaan dimana negara me- miliki saham. Disisi lain Dewan perwakilan Rakyat (DPR) tidak bisa langsung mengetahui "isi perut" BRI, karena fungsinya melakukan pengawasan secara politis. Karena itu pihak BPK diharapkan mampu melaksana- kan tugas dilembaga keuangan dimana pemerintah mempunyai aset. Kita hendaknya meletakan lembaga lembaga pengawasan agar mampu melaksanakan fung- sinya sesuai Undang Undang Da- sar (UUD) 1945. Diakui bahwa tugas BPK sudah dilakukan secara maksi- mal dimana tiap tahun laporan hasil pemeriksaan BPK di- sampaikan kepada DPR. namun selama ini memang fungsi pengawasan BPK belum begitu berarti. BPK dalam menjalankan tugasnya hanya memeriksa se- cara sampling 30 persen dari vo- lume yang mestinya diperiksa, karena keterbatasan dana. transmigran penyebab masalah. Ketentuan inipun telah disepa- kati oleh Komisi IV yang mem- bidangi transmigrasi PPH, pertanian dan kehutanan dengan Menteri Transmigrasi dan PPH dalam rapat kerja beberapa waktu lalu", katanya. Namun kita tidak mengingin- sebagian kelompok pengusaha kan kejadian sebelumnya dimana besar melakukan kolusi dengan Untuk persiapan pembe- rangkatan, Kanwil Deptrans dan PPH Jateng juga melakukan berbagai studi dalam rangka meneliti potensi dan profil calon transmigran, di samping mela- kukan seleksi guna mendapatkan lokasi tujuan transmigrasi di calon transmigran yang memenu- hi persyaratan baik administratif, fisik maupun sikap mentalnya. Wakil Ketua Komisi IV DPR Untuk menarik minat calon transmigran ke tujuan KTI, Imam mengusulkan agar Kanwil sudi mendatangkan para transmigran KTI yg berhasil atau mengajak langsung calon transmigran ke kawasan tersebut. H. Imam Churmen membenarkan upaya upaya yang ditempuh Perlu dirangkul Wakil Ketua Komisi IV minta jajaran Kanwil Deptrans dan PPH agar melatih dan mem- Hasil survey Organisasi Pen- didikan dan Kebudayaan Dunia (UNESCO) dengan sekitar 20 pakar kelautan dunia selama dua minggu, medio September 1995, di Teluk Jakarta menunjukka bahwa tingkat pencemaran di perairan itu banyak yang berasal dari limbah cair dari industri maupun rumah tangga di Jakarta. Penelitian yang diketuai oleh DR J.R.E. Harger-Staf Ahli Sekretaris Jenderal UNESCO di Paris, Perancis dan melibatkan pakar dari Lembaga Oseanologi Nasional Lembaga Ilmu Penge- tahuan Indonesia (LON LIPI) tersebut mengungkap pula bah- wa tingkat kerusakan terumbu karang di Teluk Jakarta selama satu tahun terakhir ini mencapai lebih dari lima puluh persen. Sementara itu, data dari Direktorat Jenderal Perikanan langsung menjual hasil tang- kapan mereka ke luar negeri. Akibatnya negara kehilangan pendapatan sekitar 0,5 miliar dolar AS hingga satu miliar dolar AS per tahun. Jika ratusan kapal carter ini segera bisa diputihkan kepemi- likannya maka devisa dari hasil laut itu benar-benar bisa masuk ke kantong pemerintah dan tentu hasilnya bisa dinikmati rakyat termasuk para nelayan. Selain menempuh jalur HNSI, Tuk juga berusaha meman- faatkan jalur pemerintahan guna mengatasi situasi buruk yang melanda sektor perikanan dan nelayan, termasuk membuat la- poran resmi, baik kepada Pre- siden Soeharto maupun para pejabat lainnya. Dalam suratnya kepada Kepala Negara tanggal 15 April 1995, Tuk antara lain menye- butkan "Dengan adanya Surat Edaran Menristek/Ketua BPPT yang melarang masukan kapal ikan dari luar negeri dengan batas waktu 31 Desember 1989, maka perusahaan-perusahaan perikanan nasional tidak ber- gairah untuk mengembangkan bimbing para calon transmigran secara sungguh sungguh, bukan hanya kepala keluarga, tapi jika mungkin seluruh anggota ke- luarga dan termasuk Trans- migran Swadaya Masyarakat (TSM) "Mereka juga perlu dirangkul, jangan sampai ada kesan TSM tidak mendapat pelayanan yang baik atau dianak tirikan", ka- tanya. Halaman 2 Jika calon transmigran bisa diajak melihat lokasi dan ber- dialog langsung dengan trans- migran lama yang berhasil, bisa dipastikan mereka akan tertarik. Dia mengambil contoh trans- migran pola usaha tahu tempe, industri genteng dan kecap di Talu yang berhasil dan bisa menularkan kepandaian kepada warga sekitar lokasi transmig- rasi. pejabat dan kita mengharapkan agar negeri ini dibersihkan dari perbuatan perbuatan yang ter- cela. Karena itu Imam meminta perhatian pemerintah agar kan- wil Deptrans dan PPH Jateng Jangan sampai pemberian kre- dit yang sangat penting untuk berusaha dibidang ekonomi, porsi terbesar hanya jatuh ke tangan pengusaha besar yang ka- barnya licik melakukan permai- nan cerdik seperti yang sering diulas oleh pengamat ekonomi Keik Kian Gie. Kini menghadapi abad ke-21, BRI ditantang untuk menyisihkan 20 persen kreditnya untuk Kredit Usaha Kecil (KUK), dimana pe- merintah melaksanakan untuk memberikan kredit Rp 50 juta tanpa agunan. Hanya perlu di- waspadai bahwa kemungkinan lemahnya sikap usaha kalangan. orang orang kita, bahwa ketika memperoleh kredit, lantas di- gunakan untuk tujuan konsumtif. Diakui bahwa disamping hal yang yang secara obyektif mau- pun subyektif, rumit dan sulit, apakah hambatan terwujudnya secara maksimal ekonomi kerak- yatan? Kepentingan yang belum secara efektif dan secara adil da- pat dikendalikan oleh kebijakan, kontrol politik serta hukum. Ke sana juga langkah BRI mengarah secara bertahap, jika benar benar akan melaksanakan ekonomi kerakyatan, dengan kredit tanpa agunan yang berasal dari BRI yang sudah lama dikenal sebagai banknya rakyat. Jangan sampai kerakyatan sebagai buah bibir sekedar menjadikan ekonomi atau busa bibir alias Lip Service. dan Sulawesi. Potensi sumber daya ikan di perairan ZEEI yang dominan ada sekitar 38,3 persen di Samudera Indonesia, sekitar 23,4 persen di Laut Sulawesi, serta sekitar 21,2 persen di Samudera Pasifik yang berbatasan dengan Laut Sulawesi dan utara Irian Jaya. Menghadapi sejumlah potensi di tengah kerawanan faktor pendidikan, penguasaan tekno- logi dan tekanan ekonomi di kalangan nelayan, Prof. Apriliani Soegiarto mengemukakan bah- wa salah satu peluang yang harus dilakukan Indonesia adalah me- nerapkan "base management community" (manajemen ber-. dasarkan kehidupan masyara- kat) di kawasan pesisir. Dengan pendekatan tersebut, menurut dia, maka diharapkan berbagai kebijakan yang ber- raan masyarakat pesisir perlu mempertimbangkan pola kehi- dupan masyarakat di kawasan setempat, serta tidak memak- sakan atau menyamaratakan metoda di berbagai daerah. "Kita harus menyadari bahwa kehebatan Indonesia adalah kaya dengan sumber daya alam, namun kita masih lemah di bidang manajemennya. Jadi, paling tidak kita harus menang- gapi permasalahan global de- ngan pendekatan lokal", de- mikian Apriliani. armadanya. Sementara itu, dalam suratnya tertanggal 1 November 1995, Tuk antara lain mengatakan "Pada saat ini, kiranya telah dirasakan sangat mendesak untuk adanya pengembangan ar- mada kapal ikan nasional me- lalui pengadaan kapal baik berasal dari impor (baru atau bekas) ataupun dari produksi dalam negeri (hasil industri modern ataupun tradisional)". Keprihatinan HNSI yang seharusnya juga merupakan cerminan rasa prihatin semua nelayan tradisional perlu dipe- cahkan secepat mungkin. Di satu pihak, industri galangan kapal nasional memang perlu dilin- dungi, namun di lain pihak ke- pentingan jutaan nelayan yang umumnya masih miskin itu harus juga diperhatikan. Karena itulah, pemikiran HNSI untuk membuka kembali impor kapal penangkap ikan nampaknya perlu dipertim- bangkan secara serius apalagi kapasitas produksi galangan nasional masih terbatas dan harganya pun masih belum bisa - dipikul konsumen. yang kini hanya didukung enam unit mobil, mendapat tambahan mobil lagi sehingga program transmigrasi setempat bisa di- tunjang sarana transportasi yang memadai. Berdasarkan data Kanwil Deptrans dan PPH Jateng, sela- ma Repelita VI diharapkan bisa memindahkan 82.465 KK dari Jateng ke berbagai lokasi trans- migrasi di tanah air. Pada akhir Repelita VI Jateng berharap bisa menjaring 60.020 KK transmigrasi umum dan 22.445 TSM, namun dari jumlah itu hanya 24.720 KK yang di- perkirakan mampu dilatih. "Kami harapkan semua calon transmigran bisa dilatih dulu sebelum diberangkatkan ke lokasi tujuan, agar mereka men- dapatkan bekal yang berarti dan tidak menjadi beban", demikian H. Imam Churmen. Penyalur/Agen "BY" WISNU AGENCY Ji Teber Raya Gang Trijaya IC 25. JAK-SEL