Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Berita Yudha Raker DPR Di Hotel Suhardiman Soal Jabatan Habibie Di Golkar Roestandi Bantah Tak Jamin Jadi Calon Wapres Tadjuddin Dan Oka Jakarta, BY Berbagai Rapat Kerja pemba- hasan RUU antara DPR dan pe- merintah yang berlangsung di hotel mewah adalah demi kon- sentrasi dan bukan pemborosan dana. demikian kata Ketua Ko- misi II DPR-RI dari FABRI, Ach- mad Roestandi. "Raker di hotel bukan untuk mengada-ada. Banyak pembaha- san RUU di hotel untuk konsen- trasi, bukan untuk apa-apa," kata Achmad dalam raker ter- akhir dengan Mendagri Moh Yogie SM di Jakarta, Senin. Komisi II DPR-RI mendapat sorotan pers karena menyeleng- garakan RUU Pembentukan Ko- tamadya Tarakan, Kaltim, di ho- tel mewah Gran Melia, Kuni- ngan, Jakarta, selama seminggu terakhir ini. "Selama seminggu makan di hotel juga menjadi tidak enak. Sungguh, bukan suatu hal yang nikmat raker di hotel. Tampak- nya perlu tempat khusus yang Menurut anggota DPR dari disediakan untuk pembahasan Komisi APBN Tadjuddin Nur RUU yang lebih baik lagi, de- Said dan Hamzah Haz, Raker di ngan tidak mengurangi konsen- hotel merupakan pemborosan. trasi kerja," katanya.(tin) "Politik dianggap sebagai wa- risan nenek moyang," ujar Taufik Abdullah pada seminar "Unity in Diversity" yang diadakan Uni- versitas Pennsylvania dalam rangkaian acara "Explore Indo- nesia Weskend" di Philadelphia, Minggu siang yang berlangsung dari 13-16 September 1997. Penelitian di LIPI yang mem- bahas tentang persatuan dan ke- satuan dilihat dari sisi sejarah itu menyebutkan ada beberapa hal pemahaman yang dilakukan ter- hadap kebudayaan suatu bangsa. Roestandi mengatakan, de- ngan Raker di hotel konsentrasi penyelesaian tugas dapat berja- lan dengan penuh karena dari pagi hingga malam dapat beker- ja di satu tempat. Apalagi, me- nurut dia, pada akhir masa ja- batan anggota DPR biasanya terjadi penumpukan RUU yang harus diselesaikan dengan wak- tu yang singkat. Politik Sering Diberi Pemahaman Budaya Philadelphia, BY yang kreatif dan bagus maka Sejarahwan terkemuka me- konteks sosial politik perlu di- nilai, konsep pelestarian kebu- benahi," ujar mantan Direktur dayaan seringkali dikaitkan dan Leknas LIPI. kepribadian bangsa, akibatnya politik juga sering kali diberi pemahaman kebudayaan. Pada simposium yang ber- langsung selama dua hari Taufik Abdullah yang mengambil mas- ter di Universitas Cornell, Itha- ca, AS mengatakan, ada empat pokok yang selama ini menjadi patokan dalam melihat pelesta- rian kebudayaan bangsa. Meskipun demikian, kata- nya, sesungguhnya DPR juga merasa "risih" untuk berlama- lama mengadakan raker di hotel dan tidak perlu terus-terusan di hotel bila sudah ada tempat khusus lainnya. Pertama, pemahaman kebu- dayaan yang dikaitkan dengan kepribadian bangsa. Kedua, pe- mahaman yang bersifat antro- pologis yang dikenal dengan cip- ta, rasa, karsa akibatnya semua hal masuk dalam kebudayaan terma- suk politik dan ekonomi. "Hal itu boleh-boleh saja," ujar peneliti di LIPI itu lagi, na- mun ada sebagian masyarakat menilai kebudayaan itu sebagai konfigurasi nilai yang dominan. Akibatnya kebudyaaan bersifat edukatif. Pemahaman keempat adalah tidak memisahkan kebudayaan dan masyarakat, masyarakat menjadi tempat atau wadah. Tanpa masyarakat tak ada ke- budayaan, tanpa kebudayaan tidak akan ada masyarakat," ujarnya. Menurut Taufik Abdullah, pemahaman keempat ini lebih bersifat historis cara melihat- nya. "Masalah kebudayaan lokal juga cukup penting," ujarnya. Ia memberi contoh tentang kebudayaan asli Betawi yang sebenarnya tidak pernah ada ka- rena Betawi berasal dari Batavia (Bahasa Belanda) sementara bu- daya dari berbagai daerah ma- suk dan saling isi mengisi de- ngan memperkenalkan masing- masing budaya. Akhirnya terjadi pertukaran dari simbol masing-masing dae- rah, sehingga menjadi komuni- katif, demikian Taufik Abdullah. Pada seminar hari kedua akan membahas tentang budaya Minangkabau yang akan disam- paikan Lisa Klopter dengan te- ma Adat awk Experience in West Sumatera, Why Adat is not Culture. E Blackwood, membahas tentang Big house and matril- neal relations in rural West Su- matera, sedangkan Jennifer Kri- er menyampaikan makalah ten- tang "The role of the Penghulu in Change From Nagarito Desa". Sementara itu Mutia Swasno Sedangkan yang ketiga ada- Hatta membahas tentang Matri- lah pemahaman kebudayaan liny and Customary Law. Buda- yang bersifat kontekstual. Pengi- ya Minangkabau dilihat secara kutnya banyak dari kalangan filosofi akan dibahas AA Navis, seniman dipakai sebagai wadah. Taufik Abdullah dan Kamarul "Bila ingin melihat peradaban Buyong.(Ant) Achdari Husen Gantikan Sutoyo NK ARIES Sejak Sutoyo NK dicalonkan menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Karya Pembangunan, isu penggantian Dirjen Sospol pun merebak. Namun tak seorangpun pejabat dari lingkungan Depdagri berani mengungkap siapa pengganti Sutoyo. Jakarta, BY Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Prof Dr Suhardiman SE, mengatakan diangkatnya Prof Dr BJ Habibie menjadi Koordinator Harian Dewan Pembina Golkar bukan merupakan jaminan bahwa peluangnya menjadi calon Wakil Presiden kian terbuka lebar. Sebetulnya Achdari sudah dua kali datang ke Depdagri. Kedatangan Achdari yang mantan Wakil Ketua Badan Intelejen ABRI (BIA) ke Depdagri waktu itu dianta mantan Kassospol Letjen TNI (Purn) Ma'ruf. Dan sempat diketahui wartawan. Namun waktu itu Sutoyo belum bersedia berkomentar saat ditanyai apakah benar Achdari itu calon penggantinya. Pelantikan kedua pejabat eselon 4 itu menurut Mendagri akan dilaksanakan pada tanggal 29 September 1997, tepat dua hari sebelum Sutoyo NK dilantik menjadi anggota DPR RI tanggal 1 Oktober 1997 yang akan datang. (nan/ken/aji) "Menurut pengamatan saya dan penga- laman 5 tahun lalu hal itu bukan jaminan. Tetapi memungkinkan bisa saja. Politik itu kan mencari yang paling mungkin," ujar Su- hardiman menjawab pertanyaan wartawan di kantornya Gedung DPA Jakarta, Senin (15/9). Menurut Suhardiman yang dikenal se- bagai "Dukun Politik" diangkatnya Habibie menjadi orang kepercayaan Ketua Dewan Pembina Golkar Haji Muhammad Soeharto memang disiapkan untuk menghadapi SU MPR namun bukan berarti juga disiapkan un- tuk menjadi Wakil Presiden. "Seperti halnya 5 tahun lalu, di sini me- mang ada saatnya pergantian posisi itu. Jadi bukan persoalan tiba-tiba. Nah apakah hal itu nantinya dikatakan akan menjadi wa- pres menurut Saya kok, itu tidak ada keten- tuannya," ujar Suhardiman yang juga men- jabat sebagai Ketua SOKSI itu. Memang sebagai Koordinator Harian, posisi Habibie menjadi sangat dekat dengan penentu policy yakni Pak Harto. Namun menurut Suhardiman, Habibie tidak akan bisa mengarahkan FKP atau FABRI di DPR bila ingin mengamankan posisinya sebagai calon Wapres. Posisi yang paling menentukan bagi calon Wapres, kata Suhardiman, bila ditilik dari kebijakan praktisnya adalah Ketua FKP MPR RI yaitu Ginandjar Kartasasmitha, Wa- kil Ketuanya Mbak Tutut dan Sekretarisnya Ary Mardjono yang semuanya hanya bisa dikoordinir langsung oleh Ketua Dewan Pembina yakni Pak Harto. "Yang penting secara praktis politis untuk mengamankan posisi calon Wapres adalah Ketua FKP MPR yang akan datang adalah Prof Dr BJ Habibie Ginanjar. Lalu Wakil Ketuanya Mbak Tutut, Akbar Tanjung, Haryanto Dhanutirto, Agung Laksono, Sekretarisnya Ary Mardjono dan Wakilnya Moestahid Astari, Sofyan Lubis serta Din Syamsudin. Itulah yang di dalam konstelasi persidangan paling menentukan. Sementara Ketua Dewan Pembina di situ mempunyai hal policy making dan ope- ratioinng di FKP," katanya. ARIES Posisi Habibie yang menurut rencana akan menduduki jabatan sebagai Koordi- nator Harian Dewan Pembina Golkar mulai 1 Januari 1997, menurut Suhardiman, justru tidak terlalu strategis. Jakarta, BY Menurut anggota FPDI DPR RI, Sabam Sirait, mereka yang terpilih menjadi anggota MPR dari Utusan Golongan (UG) bu- kan karena mewakili jumlah or- ang dalam satu umat. "Tidak ada strategisnya karena hal itu identik dengan 5 tahun lalu. Identik persis yang terakhir di sini tidak ada jaminan otomatis tapi tidak menutup kemungkinan- kemungkinan itu karena posisi Wapres tergantung pada presiden nanti," katanya. Posisi sebagai Koordinator Harian Dewan Pembina Golkar, kata Suhardiman hanya bisa mengkoordinir para anggota Dewan Pembina yang terdiri dari menteri-menteri. Dan Habibie, kata Suhardiman, sama tidak bisa berbicara langsung kepada tiap Ketua Fraksi karena memang tidak ada jalurnya. patan sama. Fungsionaris DPP PPP yang hanya 20 orang itulah, menurut Yusuf, yang akan dijaring masuk dalam jajaran pimpinan fraksi. Dan 20 orang itu pula yang me- nentukan figur yang pantas menduduki posisi kunci FPP. Lebih jauh disampaikannya, disamping harus dari DPP se- cara tegas figur tersebut harus mempunyai pengalaman. Krite- ria pengalaman itu adalah mini- mal telah duduk sebagai anggota dewan selama satu periode pe- nuh. "Ukuran pengalaman itu penting dan biasanya seperti itu," ujarnya. Tak Lihat Unsur, Pimpinan FPP Harus Dari DPP Jakarta, BY Pimpinan Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) di MPR/ DPR RI harus dari Dewan Pim- pinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), tetapi tanpa memperhatikan unsur. Demikian disampaikan salah seorang Ketua DPP PPP Drs H Yusuf Syakir kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senin (15/9). "Terutama Ketua MPR dan DPR harus dari DPP," tutur Yusuf yang juga Ketua Tim Sukses Si- dang Umum MPR dari DPP PPP ini. Menurut pertimbangan PPP, pimpinan fraksi harus dari DPP karena secara praktis mereka me- rupakan kepanjangan tangan DPP. Pertanyaan tersebut, sebagaimana pernah dilontarkan mantan Menteri Dalam Negeri Rudini, adalah wajar karena seluruh rakyat Indonesia sa ngat berharap bahwa para wakil me- reka dapat lebih berbobot dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang selama ini dianggap kurang maksimal. Prof Dr Suhardiman SE "Kalau posisi Ketua Dewan Pembina bisa langsung ke Ketua FKP MPR. Sementara Koordinator Harian Dewan Pembina hanya pengkoordinir Dewan Pembina itu sendiri, bukan mengkoordinir FKP MPR karena sebenarnya tidak ada jalur langsung. Ditanya ketika tahun 1993 lalu, Habibie yang juga dalam posisi sama sebagai Koor- dinator Harian Dewan Pembina Golkar me- lakukan pertemuan dengan fraksi-fraksi untuk mendukung dirinya menjadi Wapres, Suhardiman menyangkal. "Nggak pernah, dia (Habibie-red) menga- rahkan, karena pada waktu itu saya menjadi salah seorang Wakil Ketua FKP MPR dan juga wakil ketua FKP MPR dari Badan Pekerja," sangkalnya. Dipilihnya Habibie kembali menjadi Koor- dinator Harian, katanya, bukan tiba-tiba me- lainkan sudah ditentukan sejak 5 tahun lalu. "Itu sudah ditentukan jauh sebelumnya. Sejak Dewan Pembina dibentuk adalah de- mikian. Mungkin karena didasarkan pada pengalaman Habibie selama ini. Oleh karena ini detik-detik terakhir maka yang sudah pe- ngalaman dipilih. Terjemahannya barangkali begitu, saya sendiri nggak tahu," ujarnya.(nan) ada juga yang tidak mempertim- bangkan," kilah Yusuf. Pada bulan 1973, PPP merupakan fusi dari empat par- tai yakni Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII atau dikenal se- bagai SI). NU (Nahdlatul Ula- ma), Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), dan Parmusi (Partai Muslimin Indonesia atau biasa disebut MI). Dan kasak-kusuk tentang unsur tersebut sampai sekarang masih tetap mewarnai partai ini apalagi menyangkut kepemimpinan. Ditanya tentang kemungki- Namun demikian, hingga ke- nan adanya mekanisme unsur marin DPP PPP belum membi- golongan, Yusuf menolak bahwa carakan secara resmi siapa-siapa komposisi pimpinan fraksi da- yang dipercaya duduk dalam lam tubuh PPP harus terdiri dari pimpinan fraksi di kedua lem- keempat golongan yang mendo- Sejak kemarin DPP PPP se- baga tersebut. "Satu dua hari su- minasi partai berlambang bin- dang membicarakan pimpinan dah ada. Kita lihat saja," jelas tang ini. "Tidak ada unsur itu. fraksi mereka di DPR dan MPR Ketua Umum DPP PPP, H Ismail Hanya saja, mungkin juga ada yang dilangsungkan di ruang ra- Hasan Metareum, dalam kesem- yang mempertimbangkan tapi pat pimpinan FPP. Direncana- Sekali lagi Yusuf membantah bahwa unsur itu digunakan seba- gai alasan untuk menempatkan seseorang dalam pucuk pimpinan fraksi. "Tidak ada NU dan non- NU, "elaknya ketika ditanya bila Ketua FPP MPR dari NU maka Ketua FPP DPR dari non-NU. YITNO Jakarta, BY Sarasehan pembekalan calon ang- Apa "oleh-oleh" sarasehan pem- gota DPR-RI yang terbagi dalam lima bekalan calon anggota DPR-RI perio- angkatan dan dibuka Presiden Soe- de 1997-2002 yang berakhir hari harto pada minggu kedua bulan Minggu petang (14/9) di Istana Bogor Agustus itu semestinya diikuti oleh dan ditutup resmi oleh Menteri Ne- 500 orang, terdiri atas 425 yang gara Urusan Khusus Harmoko? terpilih dalam Pemilu 1997 dan 75 yang diangkat dari ABRI. kan, sekitar tanggal 25-26 Sep- tember pleno pimpinan tersebut ditetapkan dan tanggal 27-29 September merupakan masa ori- entasi bagi kader PPP yang ma- suk ke MPR/DPR periode 1997- 2002. Ketika didesak bahwa diri- nya diformasikan menjadi Ke- tua FPP MPR menggantikan Da- russamin AS dan Hamzah Haz tetap menduduki posisi Ketua FPP di DPR, Yusuf menolak menjawabnya. "Bagaimana bisa tahu padahal DPP belum mem- bicarakannya," kilahnya tentang rapat yang juga belum mem- bahas tentang paket pimpinan MPR/DPR itu. Sabam: Utusan Golongan Tak Wakili Jumlah dalam ekonomi, maka ayat ini lembaga tertinggi, katanya, MPR mengingat akan adanya golongan golongan dalam badan-badan ekonomi. Sementara itu Wakil Sekjen DPP PPP Bachtiar Chamsyah BA hanya tersenyum ketika di- salami para wartawan karena diperkirakan ia akan menjadi Sekretaris FPP di DPR RI. "Se- mua posisi kita terima karena sebagai anggota partai kan harus taat," katanya.(ken) SELASA, 16 SEPTEMBER 1997 10 Mendagri: Ketidakberdayaan DPR Karena Dana Dan Kesempatan Jakarta, BY Menteri Dalam Negeri (Men- dagri) Moh Yogie S Memet mela- kukan Rapat Kerja terakhir de ngan anggota Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI Senayan Ja- karta, Senin (15/9). Dalam wa- wancara dengan wartawan seu- sai Raker, Mendagri menyata- kan, sangat senang bekerjasama dengan Komisi II DPR RI. "Senang saya, dan saya ber- syukur kepada Allah," ujar Mendagri saat ditanya kesan- kesannya bekerjasama dengan Komisi II. Khusus berkaitan dengan Pe- milu, Mendagri mengaku sangat terkesan dengan masyarakat yang semakin sadar akan hak politiknya dalam Pemilu 1997. "Masyarakat yang menggu- nakan hak pilihnya sampai 93,38 %, luar biasa. Semoga nanti lebih besar lagi," katanya. Sementara itu pada saat memberikan sambutan terakhir nya di depan anggota dewan, Mendagri mengucapkan bebera- pa kalimat yang cukup menarik untuk disimak. Menurut Mendagri, ketidak- puasan itu tampaknya merupa- kan akibat dari tidak terpub- likasinya setiap tahap pembua- tan keputusan, yang diketahui- nya sebagai proses yang tidak mudah, bahkan umumnya alot. "Bagi mereka yang tidak lang- sung terjun dalam kegiatan lem- baga perwakilan ini, tentu saja tahapan itu tidak menarik karena memerlukan kesabaran," ujarnya. "Atau dapat dipahami kalau- pun terbuka tidak cukup banyak bagian yang dipublikasikan se- bagai konsumsi publik," tambah Mendagri. Terlebih lagi la dengan tulus mengingatkan kepada siapapun Jadi, tegas Mendagri masa- yang mendapat jabatan lagi atau lahnya bukan tidak berdayaan- kepada yang benar-benar pensi- nya anggota DPR bersuara lain. un setelah ini agar tetap dapat berbuat lebih baik sesuai ke- dang-undang tentang ketenaga- bobot.(nan/ken/aji) "Saya kira, pengesahan un- "Ini harus segera dibenahi," kata Hadi Sutrisno, anggota Ko- misi II DPR yang mewakili FABRI saat menyampaikan pesan dan kesannya selama melakukan Ra- ker dengan Mendagri dalam ku- run waktu lima tahun terakhir ini. Hadi menyebutkan, salah sa- tu contoh perwujudan otonomi daerah tingkat II yang belum ber- langsung secara dinamis, serasi, dan bertanggungjawab sebagai- mana diamanatkan dalam UU 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Di Daerah. mampuan yang ada. kerjaan yang ternyata hanya Menilai kinerja DPR selama membiarkan 30% saja gagasan ini, Mendagri mengatakan, bah- yang lahir dari pemerintah, wa tidak lengkapnya seluruh menunjukan bahwa DPR kita fungsi DPR dilaksanakan bukan berfungsi dengan baik," tegas karena ketidakberdayaan dalam Mendagri. arti tidak adanya kemauan, mela- inkan semata-mata karena ke- terbatasan dana dan kesempatan. "Hal ini merupakan sasaran ketidakpuasan pihak-pihak ter- tentu. Adalah bahwa seolah- olah DPR hanya melaksanakan setuju saja terhadap apa yang diputuskan," ujar Mendagri. Jakarta, BY Adanya kebijakan pengeta- tan anggaran, Departemen Da- lam Negeri tidak akan mereali- sasikan seluruh kegiatan proyek yang nilai kontraknya lebih dari Rp 200 juta. Adanya suara-suara negatif baik terhadap pemerintah mau- pun terhadap lembaga perwaki- lan rakyat kata Mendagri lebih baik dilihat dari sisi positifnya. "Karena mata masyarakat se- karang sudah lebih terbuka se- bagai hasil pembangunan kita sampai saat ini," ujarnya. "Proyek kegiatan pengadaan jasa konsultasi yang nilai kon- traknya di atas Rp 50 juta juga tidak dapat direalisasikan dalam tahun anggaran 1997/1998," kata Mendagri Moh Yogie SM dalam Raker dengan Komisi II DPR-RI di Jakarta, Senin. Masih Banyak Program Depdagri Belum Tuntas Jakarta, BY Anggota Komisi II DPR-RI dalam Raker terakhir dengan Mendagri Moh Yogie SM di Jakarta, Senin, menilai masih banyak program Depdagri yang Sementara Soenario yang me- wakili FPDI menyoroti soal pelak- sanaan pemerintahan di daerah yang belum berjalan sebagaimana diharapkan karena masih sangat bergantung pemerintah pusat, sehingga otonomi daerah belum dapat berjalan secara maksimal. belum tuntas. dalam UG," ujarnya. Sementara realisasi Peneri- Jakarta, BY Oleh karena itu, katanya, Yogie menegaskan, prioritas penggunaan sisa anggaran tahun 1997/1998 pada anggaran rutin 1 akan dipergunakan untuk be- lanja pegawi (gaji dan upah), be- lanja barang, belanja pemeliha- raan yang mendesak serta perja- Raker yang dipimpin Ach- lanan dinas yang sangat penting. mad Roestandi dari FABRI itu Sedangkan prioritas penggu- berisi pembicaraan pendahulu- naan sisa anggaran pembangu- an RAPBN tahun anggaran nan tahun 1997/1998 akan di- Dalam UUD 1945 Bab II berhak juga mendengarkan re- 1998/1999. Dikatakan, dengan pergunakan untuk mendukung tentang MPR pada pasal 2 ayat 1 port dari lembaga tinggi negara adanya gejolak moneter akhir- kegiatan berbantuan luar negeri tercantum, MPR terdiri atas Yogie S. Memet lain seperti BPK, MA, dan DPR. akhir ini maka pemerintah da- dan proyek-proyek lanjutan. anggota-anggota DPR ditambah "Masalahnya, sampai seka- Dalam penjelasan UUD 1945 lam Sidang Kabinet Bidang Eku- dalam rangka mendukung kebi- yang sangat mendesak. dengan utusan-utusan dari Dae- rang belum ada UU yang menga- pasal 2, katanya, disebutkan in pada 3 September lalu minta jakan pemerintah seperti kegi- rah-daerah dan golongan-golo- tur UG ini," tegas Sabam. Lan- bahwa badan yang akan besar seluruh instansi, termasuk Dep- atan-kegiatan dalam kaitannya maan Negara Bukan Pajak dari "Tapi persoalannya, apa dia ngan menurut aturan yang dite- tas, pria yang baru saja melun- jumlahnya bersidang sedikit- dagri untuk mengkaji ulang dengan penghapusasn kemiskin- target sebesar Rp17 miliar dari Desas desus pergan- bisa membawa suara rakyat atau tapkan dalam UU. Selanjutnya curkan buku Sabam Sirait un- dikitnya sekali dalam 5 tahun. struktur pembiayaan proyek. an akan diteruskan dalam tahun bidang pelayanan catatan sipil, tian Dirjen Sospol tidak," ujarnya pada wartawan dalam penjelasan tertulis, mak- tuk Demokrasi Indonesia ini Kata "sedikit-dikitnya" berarti anggaran 1997/1998 ini, katanya. realisasi sampai dengan semes- Depdagri yang selama di Gedung DPR RI, Senin (16/9). sudnya agar seluruh rakyat, se- menyitir ungkapan Prof Joko bahwa kalau perlu dalam 5 ta- Depdpagri saat ini sedang meng- Mendagri menyebutkan, rea- ter satu sebesar 22,13 persen. ini hanya beredar dari Untuk itu, seharusnya UG ini luruh golongan, seluruh daerah Sutono, bahwa UG adalah arus hun tentu boleh bersidang lebih evaluasi proyek-proyek tahun lisasi APBN 1997/1998 sampai mulut ke mulut akhir- mempunyai fraksi tersendiri ka akan mempunyai wakil dalam pokok masyarakat politik dalam dari sekali dengan mengadakan anggaran 1997/1998. Yogie me- dengan akhir Agustus 1997 untuk nya terjadi. Bahkan hal rena orang-orang yang duduk Majelis sehingga Majelis itu be- bangsa ini yang harus terwakili. Persidangan itu langsung dikatakan sebagai UG adalah orang yang tul-betul dapat dianggap sebagai nyebutkan, proyek yang nilai anggaran rutin dari daftar isian "Dan permasalahan dalam po- sendiri oleh Mendagri membawa aspirasi rakyat sela- penjelmaan rakyat. Namun, lanjut Sabam, selama kontraknya lebih dari Rp 200 juta kegiatan Rp 330.733.727.000 litik ini adalah adanya unsur like ini unsur pakewuh menjadikan antara lain proyek prasarana fisik realisasinya 28 persen. Yogie S Memet seusai ma lima tahun. Pada alinea dua bagian penje- and dislike," ungkapnya. Inilah Sidang Istimewa ini sejak tahun pamong praja pusat dan daerah Untuk anggaran pembangu- mengikuti Rapat Kerja Persoalannya, kata Sabam, lasan, jelas Sabam, yang disebut yang juga menimbulkan interpre- 1974 tidak pernah lagi dilaku- serta pengadaan peralatan. nan di luar dana Inpres dari alo- terakhir dengan Komi- siapa-siapa yang masuk dalam "golongan-golongan" ialah ba- tasi tidak pas dalam hubungan an- kan. Sidang Istimewa sebenarnya Proyek-proyek yang tidak kasi sebesar Rp53.166.569.000, si II DPR RI di Gedung UG tidak diatur secara gamblang dan-badan seperti koperasi Seri- tara eksekutif dan legislatif. tidak ditabukan. Malah bisa direalisasikan itu, katanya, akan realisasi 21 persen. Program DPR RI Senayan Jakar- meskipun dalam UUD 1945 te- kat Pekerja dan lain-lain. Aturan Lebih lanjut disampaikannya, menjadi koreksi yang bagus," dipertimbangkan untuk dilun- Inpres bantuan pembangunan ta, Senin (15/9). lah diatur. "Melihat perkemba- demikian memang sesuai dengan semestinya Sidang Umum MPR jelasnya. Hal ini sama seperti hak curkan dalam tahun anggaran dati I Rp1.654.356.085.000 se- Selain Sutoyo NK, ngan yang sekarang, tampaknya zaman. Berhubung dengan anju- tidak hanya menjadi ajang report angket pada DPR juga tidak 1998/1999. Sedangkan proyek- cara keseluruhan realisasi keua- realisasinya 10 persen. ternyata Inspektur Jen- belum semua golongan terwakili ran mengadakan sistim koperasi bagi eksekutif. Karena sebagai pernah dipergunakan.(ken/tin) deral (Irjen) Depdagri proyek yang sangat prioritas ngannya mencapai 4,7 persen se- juga akan diganti, dari Soedardjat Nataatma- dja kepada Mayjen TNI Adi Jalal yang saat ini masih menjabat se- bagai Asisten Perso- nalia Kasum ABRI. Se- dangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dep- dagri rupanya masih dipertahankan oleh Suryatna Soebrata. "Pengganti Sutoyo adalah Mayjen TNI Achdari. Kalau Sekjen tetap, sedangkan Irjen juga akan diganti oleh Mayjen TNI Andi Jalal," ujar Mendagri tegas. ewa. Depdagri dalam tahun ang- garan 1997/1998 juga menerima luar negeri Rp bantuan 18.479.500.000, digunakan untuk sektor lingkungan hidup dan tata ruang sebesar Rp9,1 miliar telah direalisasikan 10 persen; sektor kesejahteraan sosial, kesehatan, peranan wanita, anak, dan remaja Rp 179.500.000 realisasinya 27,58 persen; sektor iptek Rp9,2 miliar (nan/aji/ken) Sutoyo NK. Tuntutan, keinginan dan peni- laian terhadap hal itu kata Men- dagri harus ditanggapi dengan ra- sa syukur. "Yang paling baik ada- lah berbuat lebih baik lagi pada kesempatan berikut," katanya. Mendagri juga mengingatkan agar setelah masa bhakti ber- akhir, dan kalau masih menda- pat kepercayaan untuk menjabat sesuatu jabatan apa pun terma- suk kalau benar-benar pensiun hendaknya dapat berbuat lebih baik sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada. Khusus mengenai kesannya terhadap Komisi II selama ini, Mendagri menilai sumbang sa- ran dan kinerja yang diberikan oleh DPR RI selama ini terhadap pemerintah sangat baik dan ber- SANTO Kemitraan antara Komisi II dan jajaran Depdagri, kata Ali Hardi, sangat baik, sehingga me munculkan kecemburuan dari orang lain bahwa Komisi II me rupakan agennya Mendagri. Atas kesan pribadi anggota dewan itu, Yogie mohon maaf warnai wajah seram dan keras. bila dalam tingkah lakunya di- "Saya akui kadang-kadang emo- si saya menggejolak," katanya. disempurnakan dan kita pun "Masih banyak yang perlu tidak perlu menutup-nutupi kea- daan yang ada di dati I dan dati II," katanya. Marzuki Nyakman yang bertindak sebagai juru bicara FKP juga mengangkat persoalan sama dengan rekan dari FABRI dan FPDI, sedangkan Ali Hardi Kiaidemak yang mewakili FPP menyoroti figur pribadi Yogie. Ketua Komisi II Achmad Roestandi dari FABRI, misalnya, menyampaikan pantun "Kakek- "Pak Yogie meskipun berpe- kakek dipatuk burung kakak nampilan seram dan keras, tetapi tua, nenek-nenek sedang men- dapat berperan sebagai bapak, a- cuci kecebur sumur. Sudah se- Kadang-kadang belum diminta- semoga Pak Yogie sukses dan bang, dan teman yang baik. lesai Raker dengan Komisi II, pun sudah diberi," katanya. panjang umur."(nan/aji/ken) adalah belum adanya peraturan Kendalanya, menurut dia, pelaksana UU 5 Tahun 1974 itu. -Ito use and col Depdagri Tak Realisasikan Proyek Diatas Rp 200 Juta dangkan untuk realisasi fisiknya rata-rata mencapai 5,7 persen. Program Inpres bantuan pembangunan dati II sebesar- Rp3.456.919.428.000, realisasi keuangannya tiga persen se- dangkan realisasi fisiknya rata- rata 3,53 persen. Selebihnya Raker terakhir itu diselingi dengan tukar menukar cindera mata dan penyampaian pantun untuk Mendagri. Seusai Pembekalan, DPR Harus Benar-benar Jadi Wakil Rakyat fungsi para calon wakil rakyat. Sementara berwibawa berarti DPR laksanaan pembangunan hukum me- serta peka terhadap tuntutan dan Didampingi Ketua BP-7 Alwi Dah- memiliki dedikasi dan disiplin da- nyongsong era globalisasi. "Keberhasi- kebutuhan rakyat. Dalam perkem- lan yang mendapat predikat "Kepala lam melaksanakan tugas dan fungsi- lan pelaksanaan fungsi pengawasan bangan demokrasi seperti saat ini, Sekolah" dari peserta pembekalan, nya, sehingga lebih dibanggakan oleh sangat tergantung dari kinerja setiap dinamika tuntutan dan kebutuhan Harmoko mengatakan, rakyat meng- rakyat dan oleh semua pihak. anggota dewan untuk mampu mewu- rakyat akan meningkat pula. inginkan agar DPR lebih kuat, ber- Di lain pihak Mensesneg Moerdio- Diharapkan pula agar DPR dapat judkan kemitraan serta kemauan po- bobot dan berwibawa. no sangat meyakini bahwa anggota melaksanakan fungsi legislasi, penga- litik dari semua lembaga tinggi negara," DPR dapat menjalankan fungsi dan Kuat itu tidak lain adalah agar wasan, dan pembicaraan mengenai kata mantan Menteri Penerangan itu.. DPR sebagai lembaga tinggi negara hak budgetair. Menurut pengamat politik dari UI, tugasnya dalam mengontrol dan me- mampu melaksanakan tugas dan Dengan fungsi legislasi, anggota Dr Yusril Ihza Mahendra, hasil dari ngawasi pemerintah dengan lebih fungsi yang sejajar dengan lembaga DPR diharapkan dapat memperlihat pembekalan tersebut pada akhirnya baik lagi. "Tidak benar adanya angga- tinggi negara lainnya, terutama de- kan kebutuhan perkembangan inter- memang harus dibuktikan dan diper- pan bahwa DPR tidak berfungsi," kata Menurut tahapan yang ada dalam ngan eksekutif. nal yang menjadi tuntutan regional lihatkan kepada seluruh rakyat yang Moerdiono saat rapat kerja terakhir 12 tahap penyelenggaraan Pemilu "Kita menyadari sepenuhnya da- dan global, sehingga masalah-masa- diwakili oleh para anggota DPR itu dengan Komisi II DPR-RI hari Selasa 1997 para calon wakil rakyat ini akan lam kerangka pelaksanaan demokrasi lah strategi perlu mendapat prioritas dengan sungguh-sungguh menjadi (9/9) di Lantai 1 Wisma Negara. dilantik menjadi anggota DPR-RI pa- Pancasila diperlukan pemerintah oleh DPR, seperti berbagai produk wakil rakyat. Bila demikian adanya, tinggal me- "Pembekalan yang diterima calon da 1 Oktober 1997. Harmoko yang di- yang dominan dan DPR yang kuat," perundang-undangan. nunggu saja kiprah anggota dewan ini wakil rakyat harus dapat memberi- sebut-sebut sebagai calon Ketua DPR/ kata Ketua Umum DPP Golkar ini. Fungsi pengawasan, lebih bersifat agar benar-benar sejalan dengan ha- kan oleh-oleh yang berarti kepada MPR saat menutup sarasehan itu Sedangkan berbobot berarti setiap politis dan untuk masa depan fungsi rapan rakyat, seperti yang dikatakan seluruh rakyat yang diwakilinya," tampaknya sudah mengantisipasi anggota DPR diharapkan lebih ber- ini harus lebih dapat mengantisipasi tang, duduk, diam, dengar, dan duit". Harmoko, "Fungsi dan peranan DPR kata Rudini ketika mengomentari bahwa pembekalan memang harus kualitas untuk mampu melaksana- pelaksanaan sistem pemerintah, pe- Dikatakan, anggota DPR harus saat ini sudah baik, tapi perlu lebih kontroversi rencana pemerintah dapat memberikan sesuatu yang kan tugas dan fungsinya secara lebih laksanaan pembangunan sesuai de- benar-benar menjadi wakil rakyat ditingkatkan sesuai dengan harapan membekali calon anggota DPR-RI. berarti, bagi pelaksanaan tugas dan baik dan profesional. ngan trilogi pembangunan, dan pe- yang selalu aspiratif dan akomodatif rakyat."(Ant) Namun, satu peserta yakni YB Wiyanjono dari PDI tidak dapat me- ngikuti sarasehan karena alasan ke- sibukan yang tak bisa ditinggalkan. "Jangan hanya 5 D, berupa sindiran terhadap anggota dewan," kata Yusril. Lima D yang dimaksudkan adalah "da- n d h te b ta ta ar di m Ka