Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

KOLEKS! MONUMEN PERS NASIONAL mpn.kominfo.go.td BERNAS Not Just Media STIEBBANK HARIAN Hal Gebyar Voucher 9. BERNAS BUSINESS & BANKING SCHOOL Hal Satu-satunya Kampus Perbankan Di Jogja Terakreditasi B www.stiebbank.ac.id 13 Galeri Oto Bernas SENIN LEGI, 10 JULI 20 14 SYAWAL 1950 JE NO 185 TH KE-71 TERBIT 16 HAL Rp 3.000 Berani Jujur dan Kritis www.harianbernas.com JAZULI JUWAINI (PKS) Kasus korupsi e KTP diduga menerima USD 37 ribu MELCIAS MARCUS MEKENG (PDI P) Kasus korupsi e KTP diduga menerima USD 1,4 Juta AGUN GINANJAR Kasus korupsi e KTP (PARTAI GOLKAR) diduga menerima USD 1.047.000 Kasus : SETYO NOVANTO (PARTAI GOLKAR) - Cassie Bank Bali ( 546 M) - Impor limbah beracun ( limbah beracun yang dikamuflase dengan pupuk organik ). - Penyelundupan beras ( 60 Ribu Ton Beras tanpa membayar pajak sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Pajak yang dibayarkan hanya 900 Ton) - Skandal pembangunan sarana PON ke XVIII ( diduga menerima 9 M) - E KTP diduga menerima 574 M Siapa Tersangka E-KTP Berikutnya? TPPU, agar yang bersangku- tan tidak dipidana karena secara lengkap, itu harus di- korupsinya. Uang tersebut tulis kalau yang bersangkutan bisa dilacak dan diambil kem- bali, atau bahasa awamnya dimiskinkan," katanya. Dengan menggunakan jerat TPPU, menurut Yenti, akan dapat melacak uang yang sudah dinikmati oleh pelaku tindak korupsi. "Saya ingin mendorong KPK. Saya merasa dak korupsi. Itu sangat salah. Kalau untuk fokus korupsi, supaya fokus, pakailah TPPU. Nanti uangnya keburu hilang. Berarti memberikan peluang pada orang-orang tersebut, un- tuk menghilangkan uangnya," kata Yenti. dakwaan. Kalau dalam surat dakwaan tersebutnama ditulis JOGJA, BERNAS -- "Ini kenapa KPK tidak melakukannya? Malah agak runyam. Orang yang sudah mendapat dakwaan tetapi statusnya masih saksi. Kalau sudah tersangkan kan dia tidak bisa berulah. Malah rekeningnya bisa diblokir." BERNAS Hari Ini: - Sultan pun Kutip Puisi Gus Mus Listrik Pintar Terus Digenjot. ..Hal 2 itu berkas tersendiri. Artinya sudah jadi tersangka. Ini yang membuat saya agak bingung. Ini setengah-setengah," kata Yenti. ..Hal 3 Pernyataan bernada geram itu disampaikan Dr Yenti Gar- nasih SH MH, dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Ja- karta saat diawancarai Bernas di Yogyakarta, Minggu (9/7). Doktor pertama di Indonesia bidang Pencucian Uang itu geram mengapa sejumlah nama tenar negeri ini yang nyata-nyatamasuk dalam surat dakwaan para terdakwa kasus megakorupsi proyek E-KTP masih juga berstatus saksi hingga saat ini. Beberapa náma terkenal yang masuk dalam surat da- kwaan kasus korupsi E-KTP yang sudah terungkap di per- sidangan diantaranya adalah Setya Novanto (Ketua DPR RI), Agun Gunandjar(Ketua Pansus Angket KPK), Melcias Marchus Mekeng (anggota DPR) serta Daniel (pengusaha). Bahkan, jumlah uang yang diduga mer- eka terima dari kasus mega- korupsi E-KTP itu juga sudah disebutkan. Yenti mengaku menemu- kan keanehan. Tidak hanya nama yang sudah tertulis leng- kap (dalam surat dakwaan be- berapa terdakwa kasus E-KTP yang sudah dalam proses persi- dangan), jumlah nominal yang diduga diterimakan kemasing- masing orangpun sudah angka bulat. "Ketika E-KTP menjadi kasusdan ada dakwaan, inikan ada sesuatų yang aneh. Dalam surat dakwaan itu, KPK berani menyebut banyak nama. Nama yang disebut mulai dari Andi Narogong dan Miriam, ini fiks sekali jumlahnya. Nah kalau orang sudah menyebut angka secara fiks (bukan kira-kira), dalam surat dakwaan, ini be- rarti ini hasil pendalaman di KPK. Ini sudah matang sekali," kata Yenti. Bahkan, menurutnya, KPK sudah bisamenunjukkan siapa saja tersangka yang terlibat dalam kasus yang menimbul- kan kerugian negara sejumlah 2,3 triliun rupiahitu. "Memang, orang-orang itu orang berpen- garuh dan disebut dalam surat - Mengulik Perjuangan Keras Persija ... Hal 6 - Pengancam Polri-TNI Diringkus .Hal 8 Menurutnya, TPPU terse- but tidak hanya akan melacak si pelaku, melainkan juga keluarga atau pihak-pihak lain yang terlibat arus uang hasil korupsi tersebut. "Harus ditan- gani betul. TPPU bukan hanya untuk didakwakan tersendiri, tetapi untuk menguatkan kejahatan asal. Ini tidak sulit, karena penyidik korupsi itu hanya diminta untuk meminta daftar kekayaan keluarganya," papar Yenti. Yenti juga berharap KPK bisa menemukan otak dari megakorupsi ini, kemudian siapa yang merencanakan dan siapa yang mengijon serta mengatur semua ini sehingga Negara dirugikan sampai Rp 2,3 triliun. "Ini kejahatan yang sangat luar biasa," ujar Yenti. Namun, Koordinator Di- visi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz, memiliki pandangan berbeda. Menurut Donal Fariz, logika politik tidak bisa di- Iamengakuheranmengapa KPK terkesan lamban dalam penetapan tersangka. mataraman "Ini kejahatan yang sangat luar biasa.' Nama Irit Nama adalah doa dan harapan dari orang tua kepada anaknya. Di sisi lain, melalui nama pulalah seseorang akan dikenal. Na- mun, remaja putri asal Kabupaten Bantul ini memiliki nama yang tak lazim. Namanya hanya terdiri atas satu huruf saja yaitu 'N'. Dr Yenti Garnasih SH MH, Dosen Hukum Pidana Uni- versitas Trisakti, Jakarta. Kepada KPK, Yenti me- nyarankan agar digunakan dipercaya oleh masyarakat, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus korupsi. Hal ini dinilai akan memper- mudah KPK dalam mengung- kap kasus korupsi. "Harus menggunakan mengatakan akan fokus ke tin- "Nama saya N," ujarnya saat ditemui di sela-sela pengumuman dan pendaftaran ulang siswa baru di Sekolah Menengah Ke- juruan Negeri (SMK N) 1 Bantul, Sabtu (8/7) latu. sedih, karena KPK ini lebih tapi KPK lemah dalam tindak pidana pencucian uang. Tidak seperti polisi dan jaksa. Itu yang membuat saya heran. KPK melalui juru bicaranya selalu "Saya tiga bersaudara. Saudara pertama saya Puji Lestari (29), kedua Jarot (20), dan yang terakhir saya (N)," tutur remaja kelahi- ran 15 November 2001 ini. ke hal 7 Saat ditanya alasan orangtuanya mem- berikan nama N, ia mengaku tak mengeta- huinya. Cuma memang dari kecil dia sudah diberi nama N oleh bapaknya. "Tidak tahu alasannya apa saya diberi nama N," beber putri pasangan Wahyu Sih Nugroho (51) dan Sukarti (48). Alumnus Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP N 2) Sewon ini mengaku tak memiliki kendala memiliki nama singkat. Termasuk saat hendak masuk ke SMK N 1 Bantul, dirinya tidak merasa mendapatkan hambatan. Ketika Para Guru Besar Mulai “Turun Gunung".. Menurut Prof Asep, ada metoda yang lebih tepat untuk mengawasi KPK, yakni melalui forum dengar pendapat, bukan membentuk Pansus· Angket KPK. "Dengan Pansus Angket, itu berarti ada kerja tambahan bagi KPK. Pansus Angket KPK hanya selalu berkutat di kampus dengan korupsi. Berhimpunnya ratusan guru INTERVENSI politik dalam pehanganan kasus korupsi, disiplin keilmuan mereka masing- khususnya yang ditangani KPK, makin mengkhawatirkan. Pembentukan Pansus Angket KPK oleh DPR RI memberi bukti kuat adanya intervensi politik dalam penangan kasus korupsi sejumlah institusi demi menyuarakan di Indonesia. Banyak kalangan menilai keprihatinan itu. intervensi politik itu mengarah pada pelemahan KPK dan pada gilirannya juga akan melemahkan gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Situasi itulah yang kemudian "memaksa" para guru besar dan kalangan akademisi untuk "turun gunung". Jika selama ini mereka besar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dalam sebuah gerakan yang menamakan diri Forum Guru Besar Antikorupsi tentu sangat memberi harapan. Juru Bicara Forum Guru Besar Antikorupsi, Prof Asep Saepuddin, pengalihan isu," katanya kepada menegaskan bahwa pernyataan yang diwakili oleh 396 guru besar itu dimaksudkan agar tidak ada pelemahan terhadap KPK. "KPK justru harus diperkuat," kata Prof Asep saat dihubungi Bernas melalui sambungan telepon di Yogyakarta, beberapa waktu lalu. masing, kini mereka menyatukan suara keprihatinan atas nasib gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia. Mereka bahkan tak segan mendatangi 2cm 4cm Pada Kamis (6/7)lalu, sebanyak 396 guru besar dari sejumlah perguruan tinggi se-Indonesia mendatangi Kepala Staf Presiden, Teten Masduki, di Bina Graha. Mereka menyatakan keprihatinan atas upaya melemahkan dan gangguan eksistensi kepada KPK sebagai lembaga pemberantas Bernas. Hak angket yang dijalankan oleh DPR RI terkait evaluasi kinerja KPK dinilai oleh para guru besar tidak perlu dilakukan. Menurut Forum Guru Besar Antikorupsi, hak angket tersebut dapat melemahkan kinerja KPK. "Kami sependapat dari seluruh 400an guru ke hal 7 Tentu saja yang paling diuntungkan dari keunikan itu adalah petugas yang menulis ijazah. Sebab, ia tak perlu repot-repot me- nyusun huruf indah untuk menuliskan nama siswa yang bersangkutan. Cukup N. Irit.(jay) ww. http://cetak.harianbernas.com/33714 INFORMASI PENDAFTARAN KHUSUS YOGYAKARTA NAIK KELAS MASUK NEUTRON YOGYAKARTA BIMBINGAN BELAJAR 1-2-3 SMA, 1-2-3 SMP, 4-5-6 SD, Alumni PROGRAM SIAP LEBIH DINI O J. Tamansiswa 96 Telp. (0274) 450300, 418934 Fax (0274) 450999. O JL. Prof. DR. Sardjito No. 25 Terban, Telp. (0274) S54360. O JL. HOS. Cokroaminoto 50, Telp (0274) 542052. O JI. KHA. Wachid Hasyim No. 3 (GOSE) Bantul Telp. (0274) 367214. O JL. Sabirin No 12 Kota O J. Godean Km. Klajoran Telp. (0274) 798990. O J. Kaliurang Km. S No. 36 Telp (0274) S60533. O JL. O Anandi Gejayan CT X No.15 Telp (0274) 541166, O JL Kallurang Km 13 No. E09 Besi Sleman Telp. (0274) 898733. O JL. Kartini No. 1 Sagan Telp. (0274) 547771. LEMBIMJAR N NEUTRON u Telp. (0274) 562784. SUKSES YOGYAKARTA FASILITAS PLUS • TES PSIKOLOGI • CBT / UNBK • TPA • Ulangan Harian PTS - PAS - PAT • Ujian Semester 1 dan 2 • Ujian Sekolah /USBN • Ujian Nasional • SNMPTN - SBMPTN Seleksi Mandiri PTN MULAI BIMBINGAN O JL Ring Road Utara Condongcatur O JL Seturan Raya Ca Tale, Je274 Kampus UPN) Telp. (0274) 8722692 O JL. Wonosari Km. 7 Telp. (0274) 4536940. O JI. Gadingan 19 Wates Telp (0274) 774530. O JL. KH. Agus Salim No. 174 Wonosari Gunungkidul Telp. (0274) 392806. 486738. 10 Jull 2017 14 Jull 2017 18 Jull 2017 Langkah Pasti Merah Arestas www.neutron-ny.com 21 Jull 2017 24 Jull 2017 27 Jull 2017 O JL. Solo Km. 10, No. 37, Kalasan (0274) 498o86. O JI. Bhayangkara No. 26, Murangan Telp. (0274) 865175 Color Rendition Chart