Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Color Rendition Chart 4cm Halaman 6 TAJUK RENCANA Nasib DPRD | Dipertanyakan DEMOKRASI yang diterapkan dalam politik mengandaikan adanya sistem pembagian kekuasaan. Siapa dan bagaimana caranya peng- emban wewenang memerintah itu dipilih, diawasi atau dikontrol se- muanya itu diatur sedemikian rupa sehingga diciptakan badan-badari fungsional yang mencerminkan semangat dasar pembagian wewe- nang dalam demokrasi. Dalam kerangka berpikir itulah kita lantas mempunyai sistem dan tradisi penyelenggaraan DPR (Pusat), DPRD I serta DPRD II sebagai imbangan daripada kekuasaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II. Adanya lembaga legislatif tingkat daerah dirasakan perlu untuk melengkapi kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh pemerintah daerah. Secara teoritis dan dalam kerangka formal adanya kedua lembaga yang berbagi wewenang itu bisa dianggap sebagai bentuk realisasi norma-norma demokrasi. Namun di dalam kenyataannya demokrasi tak hanya berhenti sampai pada pemenuhan persyaratan-persyaratan teoritis-formal melulu. Di seberang masalah-masalah teoritis dan for- mal masih terdapat persyaratan lain yang tidak kalah pentingnya, yakni kualitas manusia yang mendukung fungsi kedua lembaga tersebut. Masalah kegunaan dan keabsahan fungsi DPRD I akhir-akhir ini dipertanyakan oleh masyarakat setelah Mendagri Rudini mempertim- bangkan kemungkinan penghapusan penyelenggaraan lembaga legis- latif Daerah Tingkat I. Kalau kita jujur sebenarnya memang banyak suara sumbang yang dialamatkan pada lembaga ini disamping yang melihat segi positifnya bagi masyarakat. Malah ada dakwaan yang melihat keanggotaan di DPR, baik pusat maupun daerah, sebagai piranti untuk melayani ke- pentingan teknokrat dan birokrat yang berkuasa. Dalam hal ini para anggota DPR diwajibkan untuk menyampaikan His Master's Will, ke- hendak sang majikan. Jika sang majikan menginginkan judi dikutuk misalnya, maka para "piranti" di DPR beramai-ramai melagukan suara bersama "Judi itu maksiat". Dalam posisi dan kapasitas seperti ini DPR benar-benar hanya satu piranti eksekutif. Sulit bagi rakyat awam untuk membedakan kepentingan dan suara penguasa dari kepentingan dan SAMPAI hari ini, judi masih tetap muncul dan dimunculkan orang sebagai masalah, entah itu masalah sosial, entah masalah ekonomi, entah masalah moral, entah masalah lain lagi. Tampaknya, masalah judi sudah muncul sejak dahulu kala dan akan selalu muncul selama manusia belum punah. Judi mempunyai kesamaan dengan pelacuran, baik dalam soal na- sib maupun ketegarannya. Sekian banyak orang mengutuk dan ber- usaha memberantasnya, namun sekian banyak pula orang menikmati dan menggelutinya. Usaha mengenyahkan pelacuran dan perjudian sudah lama dilakukan orang, namun sampai hari ini keduanya masih tetap tegar. Banyak orang melihat judi sebagai tindakan yang tidak terpuji, bah- kan menimbulkan maksiat. Judi bisa membuat orang menjadi tidak jujur, tidak mempunyai malu, atau bisa juga kalap. Itulah sebabnya judi harus diperangi, karena judi menimbulkan kerawanan sosial, kerawan- an mental, dan jangan lupa kerawanan iman. Pemerintah, melalui undang-undang, mengategorikan judi sebagai satu tindak pidana, atau kejahatan. Anehnya, orang sudah ramai-ramai mengutuk judi, lantang menun- tut hukuman berat terhadap setiap pelaku judi, namun pada saat itu pula orang sibuk mencari batasan permainan mana saja yang dapat dikategorikan judi. (Sambungan Hal 1) ber dana yayasan serta hubu- ngannya dalam suatu usaha ko- mersial yang mungkin di- biayainya. Senada dengan Mubha Kahar Muang, anggota komisi APBN, Rahardjo menegaskan juga per- lunya pemerintah menetapkan undang-undang yang mengatur yayasan. Pada bagian lain, Mubha juga Keprihatinan terhadap Judi Bupati Tabanan I Ketut Sundria sempat juga mengeluh karena se- bagian dari masyarakatnya ternyata menggemari judi. Dia prihatin karena apabila bertindak tegas, yang terkena masyarakatnya sendiri. Akhirnya sampai juga dia pada satu kesimpulan, judi memang sulit dihapus secara tuntas. Kita hanya bisa menguranginya. Judi amat sulit diberantas, karena di dalamnya terkandung dua unsur yang merupakan kebutuhan manusia, yaitu permainan dan uang. Per- mainan memberikan kepada manusia nuansa perasaan antara usaha, harapan dan kepuasan. Bayangkan seorang pemain tenis. Dalam per- mainan dia berusaha dengan seluruh kemampuannya untuk meng- alahkan lawannya, dengan harapan akan bisa mengalahkannya. Pada saat dia benar-benar bisa memenangkan permainan tersebut, hatinya menjadi puas dan bangga. Pemerintah menyinggung masalah inventa- risasi kekayaan negara dengan mempertanyakan pengalokasi an sejumlah dana yang berasal dari masa sebelum tahun 1966. Anggota DPR dari FKP itu mengatakan, bahwa kekayaan yang diinventarisasikan peme- rintah berasal dari masa sebe- lum tahun 1966 bernilai sekitar Rp 439,3 milyar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 400 juta dijadikan penyerta- an modal pemerintah (PMP) da- suara rakyat. Celakanya, kalau hal ini sudah sedemikian parah kea- daannya, kadang-kadang kita jumpai bahwa baik eksekutif maupun legislatif menyanyikan lagu yang sama, yang mestinya kedengaran merdu, namun yang kita dengar hanyalah suara-suara yang tuneless. Surat Pembaca Persyaratan: Sertakan fotokopi identitas Kita tidak tahu persis latar belakang lengkap usulan Mendagri untuk menghapuskan eksistensi DPRD I. Jikalau orang hanya melihat mengiringi penggusurannya dari tempat parkir DPRD I semula. dakwaan-dakwaan tadi, memang tak perlu ada sedu-sedan buat tentunya ada sedikit rasa penyesalan atau ganjalan bilamana lembaga Akan tetapi, jika orang berpikir formal tidak harus formalistis -- terhormat ini harus meninggalkan kursi bergengsinya yang telah dinik- mati sekian lama. Orang akan sangat merasa terpukul atas berita kematian lembaga ini jika ia berpikir bahwa sekurang-kurangnya "ada satu di antara seratus" wakil-wakil orpol itu yang memfungsikan dirinya sebagai wakil rakyat dalam arti sesungguhnya. Jika kita meneliti dan mempelajari sejarah DPR kita dengan fokus utama pada fungsionalitasnya hampir boleh dipastikan bahwa kening kita akan mengernyit. Sama seperti menonton film-film nasional kita, kesannya adalah: monoton dan kurang kreatif, kendati sesekali ada lakon-lakon seram yang mengasyikkan. Akan tetapi jika kita mengharap bahwa dalam perjalanan waktu, sesudah para aktor di pentas legislatif merasa bosan dengan peran monoton yang miskin kreasi mereka, akan muncul tokoh-tokoh pentas baru yang lebih pas dan meyakinkan, kita akan merenungkan kembali keabsahan penghapusan lembaga ini di Tingkat I. Orang tentunya tak akan membakar hangus seorang penderita penyakit kulit semata-mata lantaran penyakitnya itu sulit diobati. Namun, terlepas nasib DPRD I ini kemudian hari, ada baiknya apabi- la para wakil rakyat kita, baik di pusat maupun di daerah, memperta- nyakan kembali pada dirinya: "Berdasarkan apa yang telah kukerja- kan, layakkah jika lembaga ini dianggap tidak pernah ada di atas bumi?". Memang tidak semua permainan menggunakan uang sebagai re- ward atau upah dari jerih payah. Namun dalam perjudian, motif menda- patkan uang boleh dikatakan mutlak. Tidak ada perjudian tanpa pamrih uang. Pada zaman dulu, di kalangan kaum ningrat, banyak dilakukan perjudian dengan tujuan sekadar untuk mendapatkan keasyikan atau "kasukan". Namun demikian, perjudian tersebut tidak pula sama sekali lepas dari faktor uang. Meskipun sedikit, taruhan tetap ada, karena tanpa taruhan sama sekali, keasyikan akan menurun. Rasanya kurang sungguh-sungguh. Penggemar judi tidak terbatas rakyat kecil saja, atau orang-orang berduit. Hampir seluruh lapisan masyarakat telah kena wabah judi di Indonesia. Kalangan atas berjudi bukan semata-mata karena duit, tetapi lebih disebabkan karena mempunyai duit. Dalam hal demikian, maka keasyikan lebih diutamakan. Sebaliknya kalangan bawah meng- gunakan judi lebih sebagai jalan pintas untuk memperoleh perbaikan nasib. Pemberantasan judi memang bukan barang mudah, dan kalau toh berhasil tentu tidak akan tuntas. Menyadari hal tersebut, baiklah kita memberikan prioritas pada korban paling parah dari perjudian, meski- pun bukan berarti yang lain kita abaikan. Sejauh pengamatan para pakar, rakyat kecil merupakan korban terberat dari perjudian. Dengan taruhan kecil, karena uang yang dimilikinya pun kecil, mereka tidak pernah memperoleh hadiah besar. Seluruh harta miliknya yang kecil itu sudah mereka pertaruhkan untuk jumlah hadiah yang kecil pula, se- dangkan tingkat kemungkinan memperoleh hadiah sama besar de- ngan orang kaya. Apabila benar bahwa orang kecil berjudi karena mereka ingin men- dapatkan jalan pintas menuju perbaikan nasib, maka perjudian tentu bukan jalan satu-satunya untuk mencapai hal tersebut. Adanya kesibu- kan yang lebih positif dan produktif tentu akan sangat membantu upaya mengalihkan perhatian mereka dari perjudian. Hiburan-hiburan mem- bangun, baik melalui radio, televisi, maupun pentas bisa juga berperan, meskipun pengawasan yang bersifat pencegahan harus tetap dilak- sanakan. lam PT PP Berdikari. "Masalah nya, ke mana sisanya yg lain," kata Mubha meminta penjelas- an Menteri Keuangan. Sementara itu, anggota Komi- si APBN yang lain menanyakan tentang faktor-faktor pendana- an yang dapat meningkatkan peranan daerah tingkat II. An- tara lain ditanyakan mengenai perimbangan anggaran antara pusat dan daerah. Di samping itu, dipertanya- kan sifat dukungan anggaran ngan menghambat kemajuan dan kemajuan jangan melang- terhadap dati II, serta mengenai dukungan sumber-sumber pen- danaan dati I yang dapat diman- faatkan dati II untuk mening- katkan peranannya, seperti yang diamanatkan Kepala Ne- gara dalam pidato 16 Agustus lalu. Raker dengan Keuangan JB Sumarlin tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi APBN, Bakrie Sri Handono, ber- langsung mulai Senin (8/10) dan menurut rencana berakhir Ka- mis (11/10). (Ant). Menteri saya orang-orang yang akan hotel-hotellah membangun yang akan merasa keberatan, karena merasa terhalang pan- dangannya ke laut. Terima ka- Jalan Layang Ide yang Tepat Setelah membaca Bali Post Se- dan tingginya bisa diatur sesuai lasa (2/10) tentang ucapan Sdr. dengan situasi. Misalnya peng- Ir. Tjok Raka Sukawati Direk- abenan di desa-desa sekarang, tur Utama, Hutama Karya yang berhubung adanya kabel listrik berpendapat pembuatan jalan semua orang berusaha mem- layang Denpasar Klungkung buat wadah yang tidak me- melalui pantai merupakan satu nyentuh kabel listrik, tetapi ti- alternatif untuk mengatasi ke- dak mengurangi syarat-syarat macetan lalu lintas di Bali. Begi- yang telah ditentukan. Kalau tu juga dengan pandangan saya membaca dan memper- pendapat Kakanwil Agama Pro- hatikan kesanggupan Ir. Tjok pinsi Bali, Ketut Pasek yang me- Raka Sukawati yang akan rusan Denpasar-Klungkung dan dengan membuat jalan layang nyatakan pembuatan jalan mengupayakan supaya adat ju- sebaliknya, benar-benar memu- Denpasar-Klungkung. Usul ini, layang tersebut bukan masa ga bisa berjalan. Maka hal ter- singkan banyak orang. Berbagai juga mendapat reaksi. Jalan lah asalkan tidak merusak sebut di atas merupakan suatu macam kendaraan berlalu la- layang kurang cocok di Bali (a- sendi-sendi Upacara keagama- masukan yang penting. Nah, se- lang pada jurusan tersebut. Un- dat dan agama). Lalu bagaima- Buat Saja Jalan Baru Padatnya arus lalu lintas ju- Ada lagi yang mengusulkan, an di daerah yang bersangkut- karang tinggal mencari jalan tuk mengatasi kepadatan arus an. Demikian juga surat pemba- keluarnya saja. Yang mana hal lalu lintas tersebut, oleh ca di Bali Post Sabtu (6/10) yang ini mementingkan musyawarah rintah direncanakan agar truk. Pemerintah agar membuat jal- | penulisnya dari Fak. Teknik U- untuk mufakat karena jalan peme- nud. layang adalah suatu pertanda Saya rakyat kecil dari desa kemajuan ke arah yang baik. A- mendukung ide dan pendapat dat dan agama jangan sampai saudara-saudara di atas, karena terganggu, artinya agama ja- hal tersebut merupakan suatu kemajuan untuk Pulau Bali (Pu- jalan tersebut. Mengapa? Se- bab jalan jurusan Denpasar- Klungkung dan sebaliknya, pa- lau Dewata) yang menjadi tuju- Soal Bendaharawan Proyek Dinilai Ragu da tahun-tahun mendatang, a- kan semakin padat. Lebih-lebih- Sehubungan dengan pember- nyataan menunjukkan Peng lagi dengan menggebunya pro- itaan Bali Post Jumat (5/10) di usaha yang menghasilkan halaman 2 berjudul "Kalangan (Pabrikan) dan Importir barang kan lebih banyak lagi wisata- mosi kepariwisataan, maka a- Bendaharawan Proyek Dinilai Ragu-Ragu Pungut Pajak". De- ngan ini kami kemukakan ter- dapat beberapa hal dalam pem- beritaan tersebut yang tidak se- suai dengan apa yang kami u- Mewah pada umumnya berke- dudukan di Jakarta. wan lewat pada jurusan terse- but dengan berbagai macam kendaraan. Oleh karena itu, an wisatawan mancanegara. Di samping itu hal ini juga untuk memberikan suatu kenyataan kepada rakyat Bali, bahwa sau- daranya juga mampu berbuat sesuatu yang dikagumi Dunia. Kemudian saya membaca ten- tang pendapat Bapak Gubernur Bali, Bali Post Kamis (4/10) hal 2 kol 7 dan hal 11 kol 8 yang me- nyatakan jalan layang tidak re- levan dengan adat dan agama di Bali. Karena jalan itu akan ter- bentur dengan pelaksanaan a- dat dan agama misalnya. Bagai- mana jadinya kalau ada upaca- 3. Atas pertanyaan tentang kendala yang dihadapi dalam perlu segera dibuat jalan baru. BM, kami terangkan yang me- pelaksanaan pemungutan PPn Dengan adanya jalan baru nanti, semua pihak akan diun- nyangkut Bendaharawan tidak tungkan. Dan saya rasa, tidak disebabkan antara lain pe ada. Tetapi diakui masih terda- ada pihak yang dirugikan. Di nyusunan kalimat yang kurang tepat. Oleh karena hal tersebut pat pemungutan PPn BM yang samping itu, arus lalu lintas se- kurang tepat pada suatu Badan makin merata. Tersebar dan ti- dirasa mengganggu dan dikha- watirkan akan dapat menimbul- Pemungut yang lain, yaitu seha- dak numplek seperti sekarang kan kesalahfahaman, maka de- rusnya tidak perlu dipungut te- ini, yang sering macet. Saya mengimbau kepada wa- ra ngaben, karena wadah ngan ini kami jelaskan hal-hal tapi dilakukan pemungutan. Se- hingga terjadi pemungutan PPn kil wakil rakyat di DPRD Tk. I wadah itu tingginya 2-3 meter, sebagai berikut. BM dua kali. Hal ini tentunya Bali, agar ikut "memutar otak" begitu juga yang punya upacara . 1. Atas pertanyaan, kami je- tidak akan rela pitranya dilang- laskan yang hendak dicapai de- bertentangan dengan peratur dalam masalah ini. Sebab, ma- ngan dilaksanakan penyuluhan an. Oleh karenanya merupakan salah ini menyangkut hajat hi- adalah agar para Bendahara- tugas kami untuk meluruskan- dup orang banyak dan demi ke- tarakan. Hal ini kemungkinan kahi. nya. pentingan kita bersama. Peme- rintah dan wakil-wakil rakyat, kita semua, seyogyanya tidak lupa pada amanat penderitaan rakyat. gar agama. Demikianlah harapan saya ra- kyat kecil dan semoga pendapat saya ini ada gunanya. Angga- sih. plah ini sebagai setetes embun di musim kemarau. Di samping uraian diatas, menurut rabaan Ngakan Putu Gita Br. Kebon Blahbatuh Gianyar. waktu malam hari (kalau terus terusan) kurang baik bagi kese- hatan. na cara pemecahannya? Saya mengusulkan kepada an baru jurusan Denpasar- jalan truk pengangkut galian C (pa- Klungkung. Maksudnya sir, koral dll) beroperasi pada darat, bukan jalan layang. Mu- malam hari. Rencana ini, seketi- lai sekarang sudah perlu buat ka mendapat reaksi dari seke- lompok warga, bahwa kerja di pe- Pendapat Bapak Gubernur kalau ditinjau dari segi adat wan Proyek dapat lebih meng- Demikian penjelasan kami a- dan agama patut juga karena etahui peraturan perpajakan.. beliau juga sebagai pengemban Khususnya yang menyangkut gar dapat dimaklumi: agama. Tetapi kalau saya per- dengan tugasnya. Dengan de- hatikan jalannya adat, misalnya mikian setelah selesai upacara Melis itu hanya diada- nyuluhan diharapkan para Ben- kan setahun sekali dan jalan daharawan Proyek dapat me- yang dilalui sudah ditentukan. laksanakan kewajiban perpaja- Dan perlengkapan upacara kannya dengan benar dan tidak yang dipergunakan tidak ada ada keragu-raguan lagi. yang tingginya sampai 3 m. Mi- Kepala Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Drs Moch. Soebakir NIP: 060020875. Dharma Samadhi Celuk, Sukawati, Gianyar. Rp 9.038.500 untuk Pura Pasar Agung 2. Atas pertanyaan yang me- Khayangan Jagat salnya Djempana paling tinggi + 75 cm, tinggi orang yang mun- dut kebanyakan orang-orang muda yang tingginya ± 175 cm jadi tinggi Djempana dan orang yang membawa 250 Cm/2,5 M. Kemudian kalau ada upacara satu kali saja, yaitu pada waktu IB. Nugraha, Jl. Imam Bonjol 85 A Denpasar Nyekah/Ngasti yang akan diba- penyerahan barang mewah oleh Jumlah penerimaan sampai Selasa siang wa ke laut adalah Madia yang Pengusaha yang menghasilkan Jumlah penerimaan sebelumnya bentuknya menyerupai wadah atau pada waktu impor. Ke- Jumlah penerimaan seluruhnya nyangkut PPn BM (Pajak Pen- jualan atas barang Mewah) ka- Bali Post menerima titipan dana punia untuk pembangunan mi terangkan peranan PPn BM dalam penerimaan di KPP Den- Pura Pasar Agung Khayangan Jagat masing-masing dari: pasar relatif kecil. Hal ini dise- Panitia Pembangunan Pura Pasar Agung Ketua III, I Ketut Rp 72.700 babkan PPn BM hanya dipungut Ngenteg, Desa Sebudi Karangasem Rp 5.000 Rp 77.700 Rp 8.960.800 Rp 9.038.500 Bali Post ORANG INDONESIA LEBIH BANYAK.. BICARA.... DART PADA ..MENULIS... pants uatu perbincangan mengenai terjadi dan cukup menarik di ka- langan guru-guru dewasa ini. Da- lam komentar-komentarnya ke- hadiran Keputusan Menteri Ne- gara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/MENPANI 1989 tanggal 2 Mei 1989 itu di- sambut gembira oleh kelompok guru yang dinamis yang ingin mengembangkan dirinya sesuai dengan fungsi guru dalam kiprah pembangunan sekarang ini. Se- dangkan kelompok guru dengan predikat patuh dini masih berpi- kir secara skeptis dan menunggu jawaban yang realistis dalam laksanaan aneka kredit tersebut. Dalam edaran bersama Men- teri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No; 57686 MPK/1989 dan Nomor 38/SE 1989 disebutkan mengenai jam wajib mengajar seorang guru bi- dang studi yakni 24 jam pelajaran per minggu. Berdasarkan atas hal ini dan kenyataan yang terdapat di lapangan rupanya masih cu- kup banyak guru yang jumlah jam mengajarnya belum meme- nuhi jumlah jam wajib. Problem ini tentu menimbulkan perbin- cangan yang menarik di kalangan guru. Arti Penting Sekolah Swasta dalam Pelaksanaan Angka Kredit membawa keuntungan baik seca- ra material, psikologis, sosial a- tau setidak tidaknya dapat meng- hilangkan anggapan adanya per- bedaan sekolah swasta dengan se- kolah negeri di kalangan ma- syarakat. Di samping pengaruh - pengaruh yang bersifat positif ba- gi sekolah swasta ada kemung- kinan terjadinya kerugian terha- dap pihak-pihak tertentu karena nilai nominal dalam jumlah jam pelajaran di sekolah swasta ada- lah honor yang diterima. Feno- mena yang kecil ini tentu me- merlukan pengaturan secara bi- jaksana sehingga semua pihak memperoleh keuntungannya. dengan mengambil mata pelajar- an lain yang relevan dengan spe- sialisasinya barangkali masih cu- kup banyak para guru yang be- lum memperoleh jam wajib yakni 18 jam tatap muka. Untuk itu da- pat dilakukan dengan upaya yang kedua yakni; Diserahi mengajar di sekolah lain baik negeri mau- pun swasta terdekat. Penugasan- nya oleh pejabat yang berwenang sekurang kurangnya Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/ Kotamadya atau Kepala Dinas Departemen Pendidikan dan Ke- budayaan sesuai dengan aturan yang berlaku khusus bagi guru pegawai negeri sipil Departemen Untuk dapat terpenuhinya Pendidikan dan Kebudayaan jumlah jam wajib bagi seorang yang diperbantukan pada peme- guru memang diperlukan lang- rintah daerah; atau dengan jalan kah kebijaksanaan, pengaturan yang ketiga yaitu diserahi kegiat dan pendekatan awal sebelum su- an bimbingan dan penyuluhan a-rat penugasan itu dikeluarkan o- pabila yang bersangkutan pernah mengikuti penataran atau pernah menjadi tenaga bimbingan dan penyuluhan dengan ketentuan; 10-15 siswa sama dengan 2 jam pelajaran, 16-30 siswa sama de- ngan 4 jam pelajaran, 31-45 sis- wa sama dengan 6 jam pelajaran, 46-60 siswa sama dengan 8 jam pelajaran, 61-75 siswa sama de- ngan 10 jam pelajaran, dan 76 atau lebih sama dengan 12 jam pelajaran. Kemungkinannya dengan cara yang ketiga ini juga belum mam- pu memperoleh 18 jam tatap mu- ka maka cara yang keempat da- pat dilakukan dengan: diserahi tugas dalam bentuk kegiatan- kegiatan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar yang ti- dak diberi angka kredit dengan ketentuan bahwa setiap dua jam efektif disamakan dengan satu dalah 60 menit. Kegiatan-kegiat- jam pelajaran. Satu jam efektif a- an tersebut adalah seperti menja- di pengelola perpustakaan seko- lah pada SLTP dan SLTA, tim theaching, dan tugas sejenis yang ditetapkan Dirjen Dikdasmen. Penugasan tersebut sebanyak- banyaknya sama dengan enam jam pelajaran. leh pejabat yang berwenang ter- utama oleh Kepala Sekolah Ne- geri dengan Kepala Sekolah Swasta dalam memecahkan per- soalan ini. Mitra kerja ini akan terus berlanjut dalam pembinaan terhadap guru negeri yang bertu- gas di sekolah swasta. Penilaian prestasi kerja adalah sama de- ngan sekolah negeri yang dida- sarkan atas angka kredit dengan bukti fisik. Misalnya pemberian angka kredit pendidikan formal yang sesuai dengan bidang tugas guru yang bersangkutan sebagai contoh berikut; Seorang guru yang berpendidikan Sarjana 1- KIP (sebelum ada program Ak- ta) di samping memiliki ijazah sarjana diakui mempunyai Akta IV maka pemberian kredit ada- lah: Sarjana 75, Akta IV 20, jum- lahnya adalah 95. Dalam Juknis (Petunjuk Tek- nis) Pelaksanaan Angka Kridit bagi Jabatan Guru dalam Ling- kungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui surat e- daran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143/MPK/ 1990 tanggal 5 Juli 1990 disebut- kan sebagai berikut; Setiap guru sesuai dengan kualifikasinya dan ketentuan pada kurikulum di- upayakan memperoleh jam mengajar 24 jam pelajaran per minggu dan tidak diberi tugas melebihi 36 jam pelajaran dengan ketentuan delapan belas jam pe- lajaran tatap muka dan enam jam bukan tatap muka (ko-kurikuler) bagi guru Bidang studi yang be- lum memenuhi 24 jam mengajar per minggu karena struktur prog- ram menurut kurikulum untuk seluruh kelas tidak mencapai 24 jam pelajaran, maka yang ber- sangkutan diupayakan dengan; Diserahi tugas mengajar mata pe- lajaran lain yang sesuai dengan spesialisasi pendidikan dan atau pelatihan yang dimiliki atau se- suai dengan tugasnya dan jenis guru yang bersangkutan. Berda- sarkan petunjuk ini contoh daftar spesialisasi mata pelajaran yang memiliki kesesuaian dan relevan- si sebagai berikut; Menparposted Kepala sekolah wajib meng- ajar tatap muka enam jam pela- jaran setiap minggu atau wajib membimbing dan menyuluh sis- wa sekurang-kurangnya 40 sis- wa. Wakil Kepala sekolah dan guru yang dengan keputusan pe- jabat yang berwenang ditugaskan sebagai Guru Inti pada pusat ke- giatan guru, Sanggar Pemantap- an Kegiatan Guru, wajib meng- ajar sekurang kurangnya 12 jam pelajaran tatap muka setiap minggu atau membimbing dan menyuluh siswa sekurang kur- angnya 75 siswa. Guru bimbing- an dan penyuluhan (BP/BK) di- beri tugas 150 siswa. Berdasarkan keempat kreteria tersebut nampaknya sekolah swasta akan mempunyai arti yang penting untuk mencapai terpenu- hinya jumlah jam wajib bagi seo- rang guru karena jumlah jam yang ada di sekolah negeri (be- berapa sekolah negeri) masih be- lum mencapai sebagaimana tun- tutan yang dikehendaki. Di sam- ping itu bagi sekolah swasta keha- Kendatipun telah diupayakan diran guru-guru negeri tentu PMP dengan Tata Negara dan PSPB, PSPB dengan Sejarah Nasional Indonesia dan Sejarah dunia, Sosiologi dan Antropologi dengan Sejarah Budaya, Geogra- fi dengan Sosiologi dan Antropo- logi, Bahasa dan Sastra Indone- sia dengan Sastra, Biologi de- ngan Kimia dan Fisika dengan Matematika. ܚܠܐ Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat adaptasi terhadap mata pelajaran yang akan disam- paikan kepada siswa dan peng- embangan bahan tersebut dengan mudah dipelajari. LA Dampak PP No: 28 Tahun 1990 Su ekitar tiga bulan yang lalu, tepatnya tanggal 10 Juli 1990 Presiden Soeharto menetapkan bebe rapa Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur berputarnya roda-roda pendidikan di Indonesia; sa lah satu di antaranya adalah PP No: 28 Tahun 1990 yang kita cita-citakan bersama. Setelah PP No: 28 Tahun 1990 belum sampai pada peringkat Secara khusus lahirnya PP ditetapkan maka segalanya pengetahuan terapan (approp- yang mengatur pendidikan da- menjadi jelas, bahwa jangka riate knowledge) dan atau ilmu sar memang sangat dinanti- waktu pendidikan dasar di In- terapan (appropriate science). nantikan karena sebelum PP donesia adalah sembilan tahun. Para siswa pendidikan dasar tersebut ditetapkan telah ter- Pasal 1 ayat (1) PP tersebut se- masih diberikan konsep-konsep jadi semacam silang pendapat cara tegas menyebutkan bahwa pengetahuan dan ilmu yang ser- atau polemik kecil mengenai pendidikan dasar adalah pen- ba ideal, belum sampai pering- jangka waktu atau lama pen- didikan umum yang lamanya kat operasional. didikan dasar yang paling efek- sembilan tahun, diselenggara- Pada sisi lainnya karena tif di negara kita. Ada pendapat kan selama enam tahun di Seko- SLTP Kejuruan menyiapkan yang mengatakan supaya jang- lah Dasar dengan tiga tahun di para lulusannya untuk dapat Masyarakat Indonesia memang semakin jelas, di samping itu ka waktu pendidikan dasar se- Sekolah Lanjutan Tingkat Per- terjun langsung ke lapangan sudah cukup lama menantikan rambu-rambu lalu lintas pen- lama enam tahun dapat diper- tama, atau satuan pendidikan kerja maka materi yang diberi- terbitnya PP tersebut yang me- didikan telah terpasang. tahankan; sementara itu ada yang sederajat. kan kepada siswa bukan lagi rupakan penjabaran operasio- Secara filsafati rambu-rambu pendapat lain yang menyaran- materi "dasar", namun materi nal dari Undang-Undang Re- lalu lintas pendidikan tersebut kan agar jangka waktu pendidi- yang "terapan". Dengan kata publik Indonesia Nomor: 2 Ta- memang perlu dipasang dengan kan dasar diperpanjang men- lain siswa SLTP Kejuruan tak hun 1989 tentang sistem pen- jelas supaya kita tidak salah da- jadi delapan tahun, dan ada didikan nasional. Dengan lahir- lam memilih jalan menuju sasa- pula yang berpendapat untuk nya PP tersebut tentu saja arah ran yang telah ditetapkan; yaitu diperpanjang sampai sembilan pendidikan nasional kita akan tujuan pendidikan nasional tahun. tentang pendidikan dasar. Oleh Supriyoko Kebijakan tentang lama pen- lagi diberi pengetahuan dan il- didikan dasar tersebut kiranya mu dasar, tetapi diberi pengeta- akan mendudukan Indonesia huan dan ilmu terapan. sejajar dengan negara-negara Dari uraian tersebut di atas maju dalam memberikan pe- terdapat perbedaan konsep an- layanan pendidikan dasar. tara pendidikan dasar dan Sebagaimana kita ketahui di ne- SLTP kejuruan; dengan demi- gara-negara maju, misalnya di kian kalau konsep pendidikan Amerika Serikat (AS), Jepang, dasar dikembangkan sampai dan negara-negara Benua E. menjangkau siswa SLTP maka ropa, maka penyelenggaraan sangat wajar apabila SLTP Ke- pendidikan dasar pada umum- juruan tidak dapat dimasukkan nya mengambil jangka waktu dalam konsep tersebut. Dengan selama delapan atau sembilan kata lain eksistensi SLTP Keju- tahun. Lihat saja misalnya Ele- ruan sangat sulit dipertahan- mentary School di AS atau Basiss- kan. Apalagi dalam Pasal 1 ayat chool di Belanda. (1) PP No: 28 Tahun 1990 secara Dengan ditetapkannya jang- tegas disebutkan bahwa pen- ka waktu pendidikan dasar se- didikan dasar adalah pendidi- lama sembilan tahun itu berarti kan umum; jadi pendidikan ke- bahwa sekarang ini telah ter- juruan tak dapat dimasukkan di jadi perubahan konsepsi yang dalamnya. cukup fundamental mengenai Itu semua berarti bahwa ka- pendidikan dasar; yaitu dari e- lau PP No: 28 Tahun 1990 dapat nam tahun menjadi sembilan ta- dilaksanakan secara murni dan hun. Perubahan konsepsi ini ce- konsekuen maka cepat atau pat atau lambat akan membawa lambat berbagai SLTP Keju- dampak yang sangat besar di ruan di negara kita akan terha- berbagai bidang, khususnya bi- pus eksistensinya. dang pendidikan itu sendiri. Demikian juga mengikuti dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) kedinasan seperti pena- taran dalam jumlah jam peng- akuan angka kreditnya sesuai de- ngan lamanya penataran akan te- tapi dalam STTPL tidak dican- tumkan jumlah jam perhitungan- nya sebagai berikut: Satu jam la- tihan 45 menit, satu hari satu ma- lam latihan dihitung 10 jam dan diklat kedinasan yang dinilai ada- lah apabila sesuai dengan tugas- nya. Demikian juga dengan un- sur dan butir PBM seperti, Sat- pel, Program Semester, Program Ko, Evaluasi Analisis Evaluasi, Pengayaan dan Media Pengajar- an merupakan program yang uta- ma. Sehubungan dengan itu kewa- jiban untuk menunjukkan bukti- bukti tersebut tidak dapat dihin- dari walaupun menjalankan tu- gas di sekolah swasta yang sering kali memang diabaikan. Peng- awas dan tim supervisi yang da- tang banyak menjumpai kasus- kasus kelengkapan PBM ada di rumah atau dirumahkan. Untuk mewujudkan itu tidak ada jalan lain adalah meningkatkan diri kerja ekstra dan keras menunjuk- kan bukti fisik tersebut karena justru di situlah makna yang ha- kiki sistem kredit tersebut... Ida Bgs. Suratnaya SMA 6 Denpasar anoma RABU, 10 OKTOBER 1990 ..BETUL PAK... TAPI KANTOR TELPUN..KAN UNTUNG!.. SURYA GO DARMA B.P. 1 Hapusnya SLTP Kejuruan Secara nasional saat ini kita masih memiliki 392 SLTP Keju- ruan yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara dengan per- Salah satu dampak yang se- gera akan terjadi atas diberla- incian sbb: 93 Sekolah Kesejah- kukannya jangka waktu pen- teraan Keluarga Pertama didikan dasar selama sembilan (SKKP), 249 Sekolah Teknik tahun ialah akan tamatnya ri- (ST), serta 50 SLTP Kejuruan wayat Sekolah Lanjutan Ting- dengan berbagai variasi juru- kat Pertama (SLTP) Kejuruan. sannya di luar SKKP dan ST. Se- Oleh karena dalam Pasal 1 ayat dangkan dari jumlah siswanya (1) PP No: 28 Tahun 1990 terse- sebanyak 104.045 orang secara but secara eksplisit disebutkan keseluruhan; terdiri dari 16.228 bahwa pendidikan dasar adalah siswa SKKP, 84.678 siswa ST, pendidikan umum dan SLTP dan sebanyak 3.139 siswa SLTP merupakan bagian dari pen- Kejuruan yang lainnya (Pusat Informatika Balitbang Dikbud, "Rangkuman Statistik Perseko- lahan 1988/1989", 1989). didikan dasar maka secara oto- matis kelak tidak akan ada lagi SLTP Kejuruan. 120 Dengan diberlakukannya Secara konsepsional materi yang diberikan kepada para sis- konsep pendidikan dasar se- wa jenjang pendidikan dasar lama sembilan tahun maka se- memang masih bersifat "da- jumlah SLTP Kejuruan terse- sar", dalam artian masih perlu but di atas harus segera menga- khiri kegiatannya; inilah se- dikembangkan pada jenjang buah dampak yang merupakan pendidikan yang lebih tinggi lagi, yaitu jenjang pendidikan konsekuensi logis atas ditetap- kannya PP No. 28 Tahun 1990. menengah. Kadar pengetahuan dan ilmu Apa yang harus dilakukan o- yang diberikan kepada para sis- leh birokrasi Depdikbud seka- wa pendidikan dasar masih ber- rang ini? Dengan "perhitu- ada pada peringkat pengeta- ngan" tersebut di atas maka se- huan dasar basic knowledge) dan jak sekarang harus dilakukan atau ilmu dasar (basic science); (Bersambung ke Hal 10, kol 1) Kerja sama bagi-bagi rejeki, kiranya. TAS 490 Catatan Garuda dan KLM kerja sama menghadapi globalisasi pe- nerbangan. Mulai 1 April 1991 KLM tingkatkan penerba- ngan ke Bali dari dua kali menjadi empat kali setiap minggu. *** *** SIRATOW Tarif telepon disesuaikan, ada yang turun dan ada yang naik. Tentunya pemakaian disesuaikan dengan "kemam- puan". Mendagri Rudini menilai kerancuan koordinasi yang se- ring terjadi di daerah diakibatkan oleh adanya kekurang- tertiban dalam sistem administrasi/ manajemen pemba- ngunan. Perlu diteliti kembali sebelum menjadi-jadi. Bang Podjok RABU, 10 Di Denp Bia Nai Denpasar ( Biaya pe 200.000 me di Daerah 125.000 bia Kepala Wi kasi VIII, Ir wartawan di kemarin men tarif ini sesu san Menpar PR.303/ MPI diberlakuk marin. Di sampin pasang baru kenaikan pu jadi Rp 100 lakukan ta: mendatang sewa bulana sekitarnya j ningkatan d jadi Rp 10. kabupaten kantor kela nya sebesar Mengenai sangan baru juga terma: nya, ia juga lami kenaik kan tersebu Denpasar y persen. Unt yang masuk IV biaya pe baru menca ASI: K Akiba Jakarta - Kenaikar saran yang Pedoman S hanya diseb katnya sec taan, tapi yang dikel dadak. Hal itu c Asosiasi Se: Setiadi Di pendapat DPR di Jak "Kalau di gejolak han karena ada mendadak, harga BBM kata Setijac dapat yang tua Komisi Noor Said. Mengena lam negeri, puluh pabri Indonesia pasitas terp tahun tapi nya sekitar sedangkan geri sekitar juta ton lai. Dijelaska semen di pa sebabkan m taan konsum disebutkan karta yang kan sampai sementara nya hanya Demikia Jawa Bara kenaikan s Menurut bab lain ke adalah pem terhadap pengangku Pemerin mengizinka bentuk jac mengatasi dalam nege belum seb harapkan, Menjawa tang upay kenaikan h atakan jang perasi pasa men secuku rakat deng nya. Sementa panjang ac rasian berl libat mula pai kepada antara lai pabrik sem sahaan ar serta situa perti perm donesia. Ditanya kenaikan h rik itu sen bahwa ker pabrik seb ANANANANANA SET H S S DI ME MA