Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Perintis Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Umum/Pemred Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Redaksi Penanggung Jawab Redaktur Pelaksana 1 K. Nadha K. Nadha Drs. ABG Satria Naradha Widminarko : Drs. Made Nariana Anggota Redaksi: Djesna Winada, Surawan, B. Ashrama, Drs. Marmo Oetomo, Adhy Ryadi, Drs. Gde Nym. Suryawan, Drs. Made Sumendra, Gde Suyadnyana, K. Abinawa, Agus Talino, Reina Caesilia Nina, Drs. Nym. Wirata. Kantor Redaksi: Jl. Kepundung 67 A, 80232. Telepon: 25764-25765. Fax: 27418 Jeleks: 35191, Alamat Surat: P.O. BOX: 10 Denpasar 80001. Surat in Usaha Penerbitan Pers : SK Merpen No. 005/SK/MeripervSIUPP/A 7/1985 tanggal 24 Oktober 1985, Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT. Ball Post SELASA, 11 JUNI 1991 ONERA YEAR Bali Post English Corner See Page: 10 ISSN 0852-6515 Harian untuk Umum MILIK MONUMEN PERS NASIONAL SURAKARTA Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN Mensesneg: Tidak Perlu Khawatir terhadap Kekuasaan Presiden Jakarta Mensesneg Moerdiono mengatakan, dalam masyarakat sering terdengar "keluhan" mengenai amat kuatnya kekuasaan presiden, sehingga secara langsung sering diaso- siasikan dengan kurangnya ruang gerak bagi demokrasi. "Namun jika kita tekuni sungguh-sungguh keseluruhan semangat UUD 1945, maka rasanya tidak perlu terlalu khawatir dengan besarnya kekuasaan presiden itu," kata Mensesneg dalam makalah- nya sistem pemerintahan Republik Indonesia di hadapan peserta penataran pe- nyelenggaraan pemerintahan di daerah, di Jakarta, Senin. Menurut Moerdiono, ke- kuasaan yang besar itu adalah konsekuensi dari tugas yang be- sar pula, misalnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indone- sia. "Jelas tidak akan mampu di laksanakan oleh suatu pemerin tah yang lemah. Dengan lain perkataan, kekuasaan presiden itu bersifat instrumental terha dap tugas besar yang diemban- nya," katanya di hadapan 66 pe- serta yang terdiri atas pejabat eselon I dari 43 instansi dan wa- kil gubernur. Mensesneg mengatakan, pre- siden yang berada di bawah MPR dan diawasi DPR itu, ada- lah seorang penerima mandat yang bisa ditarik kembali bila ternyata sungguh-sungguh me- langgar haluan negara yang di tetapkan oleh UUD atau MPR. Dikatakannya, pengalaman Yang Shangkun Tiba di Bangkok Puji Kelestarian Daerah Bali Denpasar (Bali Post) Presiden RRC Yang Shang- kun yang memuji langkah Pem da Bali dalam upaya melestari- kan dan menjaga keutuhan ling. kungan Bali, Senin kemarin tiba di Bangkok guna mengadakan kunjungan 5 hari di negeri ter- sebut. Di Bandara antarbangsa Ngu- rah Rai Yang dilepas Menko Kesra Supardjo Roestam dan Gubernur Bali Oka beserta ang- gota Muspida lainnya, setelah mengadakan kunjungan resmi 6 hari di Indonesia termasuk me- rah ini. ninjau kawasan wisata di dae- Setiba di Bandara Bangkok sore kemarin, Yang disambut Raja Bhumibol dalam suatu u pacara militer. gara itu selama berada di Bali, seusai mengantarnya ke Banda ra Internasional Ngurah Rai, Se- nin. Presiden Yang Shangkun dari Bali langsung ke Thailand. "Presiden Yang Shangkun se- lama berada di Bali melihat lingkungan sepanjang jalan di daerah ini masih asli/utuh, se- kali pun penataannya belum ra- pi sehingga lainnya," kata Oka menirukan u- capan Yang Shangkun. Ia juga mengharapkan, suatu saat nanti misi kesenian Bali da pat melawat ke RRC, sebagai u- paya menjalin persahabatan dan meningkatkan kerja sama antara Cina-Indonesia di bidang kebudayaan. Selain masalah lingkungan perlu dan kesenian, Presiden RRC ju- ditindaklanjuti," kata gubernur ga menaruh perhatian pada per- yang mengaku terus mendampi kembangan sektor industri ke- ngi Yang Shangkun selama ber- cil dan kerajinan rumah tangga sebagai sektor prioritas di Bali, di samping sektor pertanian dan pariwisata. ada di Bali. Menurut Oka, Presiden RRC itu juga menyatakan kepuasan nya dapat mandi di pantai dan Perkembangan kebudayaan kolam renang dengan suasana yang nyaman dan tenang, seba- daerah Bali, baik dilihat dari se- gaiman gambaran dan kesan gi sistem nilai, perilaku dan wu- para wisatawan mancanegara jud fisik maupun kreativitas selama ini tentang Bali sebagai masyarakatnya telah mengarah Puas Pulau Dewata. Pujian Yang Shangkun itu di- sampaikan Gubernur Bali, Ida Bagus Oka kepada wartawan ketika kepadanya dimintai ko- mentar tentang kesan tamu ne- pada upaya meningkatkan ke- "Orang tua atau kakek-kakek mampuan kebudayaan daerah usia 85 tahun dapat merasakan sebagai bagian dari kebudaya kenikmatan dan ketenangan di an nasional yang berlandaskan Bali, kenapa hal serupa tidak bi. Pancasila, demikian Ida Bagus sa diikuti oleh anak-anak muda Oka. (*/021). Bali Post/Rtr DI BANGKOK- Dari Bali menuju Thailand, Presiden Cina, Yang Shangkun tiba di bandara Bangkok Senin sore kemarin dan disambut Raja Bhumibol Adulyadej (kiri) dalam suatu upacara militer. Yang berada di Thailand untuk kunjungan kenegaraan 5 hari. Struktur Penggajian Pegawai Negeri akan Ditinjau Kembali Jakarta- bih dahulu perlu diperbaiki," persentase kenaikan gaji untuk Menteri Negara Pendaya katanya di sela-sela penataran eselon empat lebih besar," kata gunaan Aparatur Negara Ir. Sar penyelenggaraan pemerintah. Rudini. wono Kusumaatmaja mengata- an di daerah, di Jakarta, Senin. Mendagri menjelaskan, usul. kan, adminstrasi dan struktur Mendagri di hadapan peserta an persentase kenaikan gaji e- penggajian pegawai negeri a- penataran tersebut minta kepa- selon satu atau dua lebih kecil kan ditinjau kembali sehingga da Menpan agar mempertim dibandingkan dengan eselon ti- kenaikkan gaji per eselon/ bangkan soal persentase kenai. ga atau empat itu, mengingat golongan secara persentase da- kan gaji, jangan disamaratakan untuk eselon satu dan mem- pat dilakukan. untuk semua eselon dan golong punyai kesempatan mendapat- "Usul Mendagri agar kenai- an. kan honor tambahan di luar gaji kan gaji pegawai negeri tidak "Misalnya, untuk eselon satu tetap, seperti membentuk pani disamaratakan untuk semua e- naik 2,5 persen, eselon dua 5 tia kerja. selon itu, bagus sekali, tapi ma- persen, eselon tiga 10 persen, Menpan Sarwono menjelas- salahnya untuk melakukan itu dan eselon empat 15 persen, kan, peninjauan kembali ad- tidak gampang. Adminstrasi Saya mewakili anggota Korpri minstrasi dan struktur peng- dan struktur penggajian terle- minta dan menginginkan agar (Bersambung ke Hal 11 kol 2) Inpres Bangdes bukan Proyek "Sinterklas" Bukittinggi- menunjukkkan bahwa tidak se- luruh tugas pemerintahan da- pat dilaksanakan dengan meng- andalkan kekuasaan dan ke- kuatan. Kaum komunis di seluruh du- nia, lanjutnya, dalam tahun- tahun terakhir ini dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa sistem diktatur proletariat yang sangat mengandalkan kekuasa- an dan kekuatan itu ternyata memang tidak mampu bertah- an. Kegairahan, prakarsa, dan kreativitas yang demikian pen- ting bagi pembangunan yang berkesinambungan, tambah Moerdiono, tidak dapat dipaksa tumbuh. "Saya rasa, kita akan sepakat bahwa keberhasilan pemerin- tah dalam menegakkan stabili- tas nasional sekitar seperempat abad terakhir ini dan dalam me- nyelenggarakan pembangunan nasional, karena bertumpu pa- da persuasi. Seingat saya, sa- ngat jarang sekali pemerintah mempergunakan kekuasaan dan kekuatan," ucapnya. Menurut Mensesneg, sistem pemerintahan presidensial yang kuat itu berada dalam naungan demokrasi, dan sistem demokrasi yang dianut Indone- sia adalah demokrasi yang tidak langsung. Pasal 2 UUD 1945 se- cara tegas menyebutkan bahwa kedaulatan adalah di tangan ra- kyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Moerdiono mengatakan, da lam kenyataannya, kekuasaan pemerintahan itu dilakukan o- leh para menteri yang oleh UUD 1945 dinyatakan sebagai pemimpin-pemimpin negara yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan politik ne- gara mengenai departemennya masing-masing. "Yang mungkin masih me- merlukan renungan adalah ba- gaimana MPR/DPR serta badan-badan perwakilan di tingkat daerah melaksanakan peranannya dalam menegak kan demokrasi itu," kata Men- sesneg dalam penataran yang diadakan atas kerja sama Lem- baga Administrasi Negara (LAN), kantor Menpan dan De- wan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Perlu Ditingkatkan Ia mengatakan, dewasa ini pa- da kalangan luas di masyarakat terdapat kesan dan penilaian bahwa lembaga-lembaga per- wakilan rakyat masih perlu di- tingkatkan kualitas kerja dan personalianya. Kritik terhadap lembaga- lembaga perwakilan rakyat, menurut Moerdiono, secara oto- matis berarti kritik baik terha dap lembaganya secara me- nyeluruh maupun terhadap fraksi-fraksi kekuatan sosial po- litik dan komisi-komisi dalam lembaga-lembaga tersebut. "Secara pribadi saya berpen- dapat, dalam rangka wawasan negara persatuan yang kita a- nut, kita perlu mencurahkan perhatian sejenak pada cara ba- gaimana organisasi kekuatan sosial politik kita menangani tu- gasnya," ucap Mensesneg. Sebabnya sederhana saja, lanjut Moerdiono, karena orga- nisasi kekuatan sosial politik tersebut merupakan komponen dari sistem nasional dan mitra kerja pemerintah dalam me nyelenggarakan tugasnya. Jika komponen infrastruktur itu tidak sama mutunya dengan komponen suprastrukturnya, menurut dia, maka keseluruhan sistem nasional akan menderi- ta. (Ant) Pemimpin Perusahaan Manajer liian Manajer Sirkulasi Bagian dan AA. Bagus Wirajaya, S.E : Kariawan, Kariad Suryantha, Oka Wipraja Jn. Kapundung 67 A, Denpasar 80232 Telepon: 22937, Fax: 27418. Telex: 35191. Senin sd Jumat 07.30-19.00 Sabtu 07.30-12.00 Minggu 08.00-19.00. Tarif Nidan: dan Minil, Minimum 2 baris maksimal 10 baris perbaris Rp 2.000 dan Umum, Rp 2.500 per mmk dan Keluarga : Rp 1.500 per mmk. dan warna, 1 wama Rp 4.000, 2 wama Rp 4.500. 4. wama Rp 5.000 per mmk Pembayaran di muka dan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 19.00. Bagian Langganan/Pengaduan Langganan : J. Kepundung 67 A Denpasar 80232 Telepon: 25764. Pager Telepon: 26531 pesawat 407. Fax: 27418. Harga Langganan: Rp 6.500 sebulan. Pembayaran dimuka. Harga eceran Rp 300. Terbit 7 kall seminggu Rekening BRI Denpasar Rekening BDB Denpesar : 31-45-2065.0 : 173.804 Rekening BCA Denpasar : 440.700.61, Rekening Bank Aken Denpasar Rekening Bank Seri Partha : 900601028 : 02.1049 NOMOR 283 TAHUN Ke-43 Bali Post/Rtr MENGUNGSI - Seorang tentara Amerika menunjukkan arah jalan bagi konvoi pengungsi warga Amerika dari pangkalan udara Clark setelah terjadinya letusan Gunung Pinatubo hari Minggu (916), sehingga mengancam pangkalan udara AS tersebut tertutup semburan bebatuan dan lumpur panas. (Berita ada di halaman 8). Presiden Patuhi Aturan Permainan Pemilu Jakarta - Presiden Soeharto meminta ketiga Organisasi Peserta Pemi- lihan Umum (OPP), aparatur pemerintah serta seluruh ra- kyat melaksanakan semua ke- tentuan yang berlaku dalam Pe- milu karena yang paling pen- ting adalah mempertahankan ling penting adalah agar suasa na tenteram dapat kita peliha- ra, dan persatuan bangsa dapat terus kita perkuat," kata Presi- den. Kehidupan Buruh Memprihatinkan Jakarta (Bali Post) - Kehidupan ekonomi dan poli- tik kaum buruh di Indonesia sampai saat ini masih mempri- hatinkan, bahkan ada indikasi telah terjadi upaya eksploatasi majikan terhadap buruh. Hak- hak politik buruh terlalu diba- tasi, dan sebagian besar dari mereka dibayar di bawah stan- dar kebutuhan fisik minimum (KFH). Hal itu dikatakan Presiden Serikat Buruh Merdeka Se- tiakawan (SBM) HJC Princen dalam konperensi pers di Jakar- ta, Senin. Ia menyebutkan, ber- bagai tekanan terhadap upaya kaum buruh dalam memper- juangkan harkat hidup, sangat memprihatinkan, dan masih jauh dari cita-cita nasional se- bagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Menurut Princen, orientasi pembangunan ekonomi yang mengejar pertumbuhan mem- bawa implikasi campur tangan negara-negara kuat dalam pe- nentuan kebijakan investasi a- sing. Hal ini berdampak pada sistem perburuhan yang otori- tarian, sehingga kehidupan eko- nomi maupun politik kaum bu- ruh tidak pernah mengalami perbaikan secara kualitatif. HJC Princen yang juga Direk- tur Lembaga Pembelaan Hak- hak Asasi Manusia itu lebih jauh menyatakan, perlindung- an negara yang berlebihan ter- hadap pengusaha (industri) da- lam upaya menjamin iklim in- vestasi telah berdampak buruk. Antara lain yang paling me- nyedihkan adalah telah terjadi penekanan terhadap upah bu- ruh. Sementara pembatasan ter- hadap hak-hak politik kaum bu- ruh melalui pelarangan terha- dap hak mogok dan kebebasan berserikat semakin meningkat. wab warga negara," kata Presi- lainnya, organisasi profesi serta Hal ini tercermin dalam kebija- den kepada para pejabat Depar- kemasyarakatan. Dengan kerja kan birokrasi serta tindakan temen Penerangan itu. sama yang erat, dapat disampai- represif aparat keamanan ter- Presiden mengatakan, juru kan informasi secara terpadu. hadap setiap upaya kaum buruh penerang juga mempunyai tu- Dalam sambutannya yang ba- untuk memperjuangkan hak- penting untuk Ketika berbicara tentang per- gas me- nyak menyinggung masalah Pe- haknya. Dijelaskan, saat ini upah bu- anan para juru penerang me- nyongsong era lepas landas, ka- milu, presiden mengatakan pu- nyongsong pesta demokrasi itu, rena mereka akan menjadi tem- la bahwa pesta demokrasi itu ruh di Indonesia terendah di A- kepala negara mengatakan me- pat bagi rakyat untuk bertanya. bukanlah sekadar kegiatan ber- sia setelah Bangladesh. Sebagi- reka berkewajiban mengantar Juru penerang harus dapat kala dalam kehidupan demo- an besar pengusaha membayar upah karyawan di bawah stan- rakyat agar dapat secara bebas, memberikan penerangan seca- krasi. tertib, dan penuh kesadaran ra jelas dan tepat tentang setiap "Pemilihan Umum hakikat- dar kebutuhan fisik minimum menggunakan hak demokrasi- langkah pembangunan. nya adalah pemilihan wakil ra- (KFM). Sedangkan upah mini- nya, serta memilih wakil rakyat. "Jelaskan secara jujur pres kyat. Melalui wakil rakyat itu- mum para buruh Indonesia nilai "Penerangan hendaknya juga tasi yang telah kita capai seba lah, kita -sebagai bangsa-mem- riilnya hanya 45% dari KFM. diberikan sehingga tercipta ik- gai bangsa, serta hambatan, dan perbarui wawasan, kebijakan, "Dan upah minimum yang "Saya minta kepada segenap lim yang nyaman bagi pe- kesulitan-kesulitan yang masih dan strategi yang akan kita lak mengacu kepada ukuran KFM aparatur yang bertugas, peserta nyelenggaraan Pemilihan U- harus kita tanggulangi bersa sanakan bersama dalam meng- tidak memadai lagi untuk bisa Pemilihan Umum, dan seluruh mum. Dengan demikian, dalam ma," kata Presiden. hadapi dinamika kehidupan," hidup layak dibandingkan de- rakyat agar bersama-sama men- menggunakann hak pilihnya, Untuk melaksanakan tugas kata Presiden. ngan masa kerja yang harus di- jaga supaya Pemilihan Umum rakyat melakukannya secara yang berat itu, kepala negara Oleh karena itu, setiap Pemi- jalani oleh buruh," tegas Prin- nanti berjalan menurut aturan aktif serta dirasakan sebagai minta para juru penerang be- lu memiliki ciri dan suasana cen. permainan yang ada. Yang pa- kehormatan dan tanggung ja- kerja sama dengan aparatur sendiri. (Ant) persatuan bangsa. Permintaan itu disampaikan kepala negara di Istana Negara, Senin ketika men ima para pe- serta rapat kerja paripurna De- partemen Penerangan, yang di- antar Menpen Harmoko. Mendagri: Fungsi DPRD Perlu Diteliti Kembali Jakarta- Catatan dari Darwin dan Perth (2) (Bersambung ke Hal 6, kol 3) Mereka Menangis di Konsulat DIDAMPINGI Sekretaris berbeda jauh dengan kenyata- an. Dari pengumpulan nama fik- "Lha, DPRD bagaimana, ka- strasi Negara (LAN), kantor Konsul Indonesia di Perth, Lily an di Australia. Ini mungkin pe- tif ini, seorang Indonesia bisa lau kepala daerahnya membuat Menpan, dan Dewan Pertim- Davies, Don Manser mengung- lajaran berharga buat pemuda- menggaet 600 dolar Australia kekeliruan," ucapnya. bangan Otonomi Daerah kapkan, dalam satu tahun ada pemuda kita agar lebih berhati- per hari. Tetapi ya usianya ti- Ketika ditanya bagaimana se- (DPOD), Mendagri mengata- nesia yang menikah dengan wa- sesuatu," urai Lily Davies. sebelum memutuskan dak lama karena akhirnya ter- sekitar 20 orang pemuda Indo- hati ungkap juga lantaran ada sis- harusnya fungsi dan kedudukan kan, sebelum pembangunan e- nita Australia tak mampu ber- DPRD dengan kepala daerah konomi dipacu, terlebih dahulu adaptasi dengan situasi dan lia, agaknya, merupakan alter lam memberikan tanggungan, Menikah dengan gadis Austra- tem baru yang diterapkaan da- itu, Rudini mengatakan, "Ya, perangkat birokrasi pemerin kondisi di negara yang baru. natif yang mudah bagi pemuda kata Agung. Yang kemudian saya kan hanya melemparkan tahan negara ditata dan didu- "Mereka belum siap menerima Indonesia untuk dapat bekerja terjadi, tentu orang itu mende ide, tinggal mereka yang ahli dukkan menurut konfigurasi kebudayaan baru yang berlain di negeri kanguru itu. Tak ja- kam di penjara selama sembil- dan pakar-pakar itulah yang UUD 1945. menjabarkannya, karena mere- dengan kebudayaannya rang di antara mereka ada yang an bulan. sendiri," kata Lily. kalah yang lebih tahu." Mendagri Rudini mengata- kan, fungsi dan wewenang DPRD perlu diteliti kembali ka- rena selama ini Dewan sebagai mitra kerja kepala daerah ha- nya "begitu begitu" saja, se- hingga bila ada persoalan se- ring kali tidak tahu cara me nyelesaikannnya. "Fungsi DPRD perlu diteliti kembali. Harus jelas pengeja- wantahan tugasnya. Jangan ha- nya seperti sekarang ini, begini- nya fungsi dan kedudukan begini saja," kata Rudini di Ja DPRD mengarah seperti DPR, karta, Senin, menjawab perta- Mendagri mengatakan, "Ya, be- nyaan pers seusai membuka pe- gitu lah." nataran penyelenggaraan pe- Ia mengatakan, perubahan Mendagri menyebutkan, ka- fungsi dan kedudukan DPRD a- kan mempengaruhi tata cara sus penolakan RAPBD Sulawesi pemilihan kepala daerah. merintahan di daerah. Ketika didesak bahwa nanti- "Di mana, di sana ada lemba ga tertinggi negara, lembaga tinggi negara, kementrian nega- rah, yang semuanya diberesi da ra, dan ada pemerintahan dae- lam arti ditertibkan sejak awal kebangkitan Orde Baru, 25 ta- hun yang lalu," katanya. Mendagri mengatakan, pada saat ini sudah bukan sekadar konfigurasinya saja yang senan- nasional. an kawin lalu beberapa bulan ke- Di Darwin lain lagi kisahnya, Di antara mereka, ada yang mudian cerai karena sudah da- seperti yang dituturkan Nyom- menangis di konsulat dan ingin pat kerja di Australia. Dan ini an Winda asal Suwung Kauh. ini bertolak belakang ketika umum baik di kalangan orang kan, ada seorang warga Indone segera pulang. Pemandangan pun sudah merupakan rahasia Mantan sopir taksi ini menutur- mereka datang pertama kali ke Australia sendiri maupun ma sia yang mendapat kepercayaan konsulat. Yang lebih la syarakat Indonesia di negeri untuk mengambil uang di bank gi, ada di antara mereka yang perantauan. untuk kepentingan karyawan tak punya sangu untuk kembali Agung di Perth mengungkap kantornya di Chief Minister Nor- ke tanah air. kan, beberapa orang kita yang thern Territory Darwin. Keper- Menurut Manser, selain per hidup dan menetap di negara cayaan yang sulit didapatkan bedaan kebudayaan, banyak yang sedang mencoba menemu- bagi orang awak ini, rupanya Indonesia kan gaya hidup baru yang lebih menggoyahkan imannya. Orang pemuda-pemuda yang maunya menetap di tanah sehat ini, masih ada yang mem- itu, diam-diam mengirimkan "harapan" tak mampu berbaha- bawa pola hidup gaya desa-desa uang kantor itu ke kampung ha- bisa bercakap-cakap dalam ba- ja karena mendapatkan tang- rus sampai peristiwanya terung- sa Inggris dengan baik. "Mereka di Indonesia. Mereka tidak ker- lamannya. Begitu terus mene- pu lagi berbahasa Inggis ketika lia sebanyak 180 dolar Australia penjara," tutur Winda agak memasuki hasa sehari-hari tetapi tak mam- gungan dari pemerintah Austra- kap. "Sekarang ia dipidana Tenggara oleh DPRD setempat, "Sekarang ini, banyak anggo- dan soal penolakan pertang ta DPRD yang datang ke Men- tiasa harus sesuai dengan UUD gungjawaban Bupati Aceh Tenggara oleh DPRD setempat, dagri untuk minta siapa sebaik- 1945 secara formal, tetapi kuali memberikan pelajaran untuk nya calon kepala daerah. Cara tas secara material dituntut se- segera diteliti kembali soal seperti itu salah. Seharusnya makin meningkat dan mampu fungsi dan kedudukan lembaga DPRD sendiri yang memilih dan mendekati tercapainya tujuan menentukan siapa kepala dae- Dikatakannya, perwakilan rakyat daerah terserahnya," kata Rudini di hadap pembangunan jangka panjang fungsi dan kedudukan MPR/ terdiri atas eselon I dari 43 in- 25 tahun kedua perlu lebih ta percakapan lebih mendalam per dua minggu untuk bujang jengkel. Noda seperti ini, menu- jam disorot upaya peningkatan membahas sesuatu," cetus Lily. an. Mereka bermalas-malasan. kualitas aktivitas lembaga- Faktor lainnya, tentu karena Bahkan ada "nyatut" sejumlah DPR sudah jelas, yaitu bila ke- stansi dan wakil gubernur. pala negara membuat kekeliru- Birokrasi Ditata lembaga tersebut, terutama ada yang belum mendapatkan nama untuk mendapatkan sangu lembaga pemerintahan di dae- pekerjaan. "Jadi, romantiknya gratis, dengan cara mencari na Di hadapan peserta penatar- rah mulai dari propinsi sampai pertemuan pemuda Indonesia ma orang-orang Australia yang hak mengadakan sidang istime- an yang diselenggarakan atas ke desa/kelurahan. dengan gadis Australia di Kuta sudah meninggal kemudian di (ant) atau di tempat lainnya di Bali daftarkan sebagai penganggur- kerja sama Lembaga Admin- Rudini menjelaskan, kalau an dalam menjalankan GBHN maka badan legislatif itu ber- wa. Kalangan DPR Setuju an 66 peserta penataran yang Pemerkosa Dituntut Hukuman Berat Jakarta- hukum merupakan pelajaran ia tidak mempunyai kepercaya di Indonesia oleh para penegak jumlah menteri lainnya. Kalangan DPR di Jakarta, Se- bagi masyarakat agar hati-hati an diri yang kuat, dapat mem- hukum,"katanya. Mendagri Rudini menegas Sementara Aisyah Amini Menurut Rudini, proyek In- nin, menyetujui agar para jaksa memperlakukan seseorang," buat ia jadi gila," jelasnya. Selain itu, katanya, saat ini mengatakan dengan diprogram- kan, Inpres Bantuan Pemba pres tersebut telah diberikan menuntut hukuman lebih berat kata Fatimah Achmad. ngunan Desa (Bangdes) bukan sejak tahun 1969 sebesar Rp kepada para pemerkosa. Ia juga mengatakan, hukum kasus pemerkosaan sudah men- kannya jaksa wanita untuk me- proyek sinterklas yang dibagi 100.000 kepada tiap desa dan Untuk itu diperlukan suatu pidana yang digunakan di Indo- capai titik rawan karena setiap nangani kasus pemerkosaan, bagi begitu saja tanpa ada guna saat ini telah ditingkatkan men- perangkat perundang nesia saat ini masih mengguna empat jam dua puluh tiga menit Jaksa Agung telah menunjuk- nya, melainkan diberikan un jadi Rp 3,5 juta. undangan khusus yang meng- kan hukum warisan Belanda terjadi pemerkosaan. Pemerin- kan sikap tanggapnya atas RUU tuk menumbuhkan rangsangan Inpres Bangdes tersebut, atur masalah pemerkosaan, ka yang belum dapat mencermin tah, masyarakat, dan para ahli kejaksaan yang baru di setujui gerak partisipasi masyarakat katanya telah berhasil mensti- ta Ketua Fraksi PDI, Fatimah kan Pancasila dalam pasal dituntut untuk mengurangi DPR untuk disahkan. Dukungan Deppen desa membangun dirinya dan mulir kegiatan ekonomi pro- Achmad, S.H. dan anggota Ko pasalnya sehingga dalam me rata-rata kejadian tersebut. Sementara itu, Aisyah Amini Aisyah Amini mengatakan, desanya secara mandiri dan duktif di desa yang sekaligus se- misi III DPR-RI dari F-PP, Ai- nuntut dan menjatuhkan hu berkelanjutan. bagai ajang bagi kelompok usa syah Amini, S.H. ketika dimin kuman kepada pemerkosa di- mengatakan, dalam Mukernas kebijakan-kebijakan yang ada menanggulangi "Saya tegaskan Inpres Bang- ha bersama yang bernafaskan tai pendapat tentang perminta tentukan oleh hati nurani para PPP beberapa waktu lalu, pi- untuk des bukan proyek sinterklas, te kooperatif, dalam bentuk an Jaksa Agung, Singgih, S.H. hakim dan jaksa. haknya juga telah memutuskan nyebab terjadinya pemerkosa- tapi telah berhasil memacu proyek usaha ekonomi desa kepada para jaksa agar menun "Sebaiknya hukum pidana diperlukannya undang-undang an agar juga didukung Departe- pembangunan desa secara man (UED) dan usaha peningkatan tut hukuman yang lebih berat yang ada sekarang diganti de- khusus yang berkaitan dengan men Penerangan (Deppen) de- diri sepuluh kali ngan hukum pidana nasional pemerkosaan. pendapatan keluarga (UP2K) kepada pemerkosa. ngan mengeluarkan peraturan- bantuan yang diberikan," kata yang dimotori PKK desa. yang bersumber dari Pancasila- Jaksa Wanita peraturan yang melindungi nya dalam seminar nasional Sebagai contoh, Rudini me "katanya. Fatimah Achmad juga me- nilai-nilai ketimuran, seperti ti- DPP Golkar di Bukittinggi, Se- nyebutkan keberhasilan desa Lebih lanjut, ia mengatakan, nyambut baik program Ke dak terlalu menonjolkan aspek kelahirannya di Malang dalam dalam menjatuhkan hukuman jaksaan Agung agar jaksa yang sensual dalam penayangan Dalam seminar yang dibuka memanfaatkan Inpres bantuan bagi para pemerkosa tidak ha- menangani kasus pemerkosaan gambar. Menurut dia, selain karena le- oleh Ketua Umum DPP Golkar desa tersebut dengan mengum nya dapat ditinjau dari aspek adalah jaksa wanita, walaupun Wahono dan dihadiri para cen- pulkan dana swadaya pemba kriminalitas saja, melainkan ju hukum di Indonesia tidak mem- mahnya pendidikan agama, me- dekiawan dari kalangan peme ngunan ga harus dilihat dari aspek masa bedakan antara laki-laki dan dia TV dan pers juga dapat me- mencapai Rp depan seseorang. nyebabkan terjadinya kasus nin. dari Dalam kesempatan tersebut, keduanya juga sependapat agar para pemerkosa dijatuhi hu- kuman seumur hidup walaupun KUHP telah mengatur bahwa ancaman hukuman maksimal terhadap para pemerkosa sela ma 12 tahun penjara. "Hukuman yang masih diang- gap ringan selama ini tidak (Bersambung ke Hal 6, kol 1) mendidik masyarakat, padahal rintah, legislatif dan perguruan 180.000.000 setiap tahun. tinggi itu juga tampil Menteri Perindustrian Hartarto dan se wanita. pe- rut ayah tiga anak (satu di an- taranya sudah kuliah di univer- sitas) kerap kali membuatnya malu sebab ada kesan di ma- syarakat Australia, sekali kita berbuat salah maka bisa keselu- (Bersambung ke Hal 11 kol 6) Bak Post Ary "Orang yang diperkosa telah "Yang penting adalah perlu tersebut dengan mempertun- WAJAH KOTA-Wajah kota Perth yang dipotret dari kawasan King Park yang hijau. Tampak Sungai Swan membentang, menghias Perth. kehilangan masa depan, kalau ditanamkannya filosopi hukum jukkan pornograpi. (Ant). 4cm Color Rendition Chart 2cm