Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Halaman 6 Harlan Untuk Umum Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila Tajuk Rencana Golput dalam Berbagai Penilaian GOLONGAN Putih (Golput) memang tidak se- lamanya dilihat sebagai barang putih. Mereka yang turut dalam perencanaan pendiriannya tentu men- coba mempertahankan dirinya dengan segala ma- cam dalih bahwa tujuan dan cara-cara yang dipakai- nya seluruhnya "putih", artinya baik secara konstitu- sional maupun menurut aturan main demokrasi yang wajar dianggap barang halal dan terhormat. Lain ceritanya apabila Golput disoroti oleh pihak eksekutif yang dalam Pemilu senantiasa menjadi penanggung jawab tertinggi bagi keberhasilan pes- ta demokrasi yang sering kita gembor-gemborkan sebagai pengejawantahan jiwa demokrasi Indone- sia yang bernafaskan Pancasila. Kata pihak ekseku- tif, di negara-negara demokrasi liberal mungkin saja golputisme - atau non-voting policy -- dianggap wajar atau bisa ditoleransi. Akan tetapi di dalam iklim demokrasi yang mengenal musyawarah, di mana setiap masalah dicoba diselesaikan lewat jal- an rembug yang menghasilkan keputusan baik un- tuk semua pihak, dengan motto menang tanpo nga- sorake (menang tanpa mengalahkan lawan, sikap golputisme patut disebut sikap tak mau bekerja sa- ma, non-cooperative, yang dalam hal-hal tertentu berarti tidak simpatik dan kurang bersifat Timur, yang menghormati sikap lapang dada. Buat kontestan Pemilu golputisme jelas merupa- kan gejala yang perlu diratap-tangisi. Hidup subur- nya kelompok yang mengalami frustrasi politik ini banyak sedikitnya juga merupakan pukulan bagi mereka, seakan eksistensi mereka tidak mendapat kepercayaan dan penghargaan. Orpol seakan-akan hanya dinilai sebagai "pelengkap peserta" dalam sistem kekuatan yang ada, dan tak pernah bisa menjalankan fungsinya sebagai "subjek" dalam percaturan politik yang terhormat. Apalagi jika di- ingat bahwa rata-rata mereka yang terlibat dalam golputisme ini adalah para intelektual yang kritis dan mempunyai komitmen demokrasi yang tinggi. Apa yang salah dengan adanya golputisme ini? Bahaya yang paling potensial bukan datang dari pihak mana pun. Kekurangan kita adalah keenggan- an dan ketakmampuan kita untuk melakukan komu- nikasi dua arah dan dua pihak yang sehat, jujur, dan rasional. Golput tak pernah atau belum pernah di- mintai keterangan dan pertanggungjawaban politik- Inpres (Sambungan Hal 1) "Jalan-jalan di desa itu telah beraspal hotmix semua. Tentu itu bukan karena desa itu desa tempat kelahiran Rudini, tetapi karena keberhasilan aparat de sa menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk memba- ngun," katanya. Rudini mengakui, memang ada desa yang kurang berhasil memanfaatkan dana bantuan Inpres desa tersebut. "Mungkin karena bingung dapat uang mendadak, uangnya dipakai un- tuk kawin lagi," kata Rudini berkelakar disambut tawa hadi- rin. Mendagri mengingatkan, pembangunan jangan dibebani berbagai konsep baru yang ber- stilah "paternalisme" diguna- Ikan dalam tulisan berikut se bagai pengganti istilah "bapakis- me" yang dalam bahasa dan ma- syarakat Indonesia sudah terlan- jur berbau negatif. Secara seder- hana, keduanya dapat dilukiskan sebagai sistem hubungan dalam masyarakat di mana pihak atau kelompok berkuasa dianggap se- bagai bapak (pater, Latin), se- dangkan pihak atau kelompok yang dikuasai diperlakukan seba- gai anak. Sistem tersebut bukan saja meliputi hubungan berskala kecil, melainkan juga hubungan berskala besar, seperti kota, pro- pinsi, bahkan negara. Berdasarkan sistem tersebut, seorang kepala kantor adalah ba- pak, sedangkan anak buahnya a- dalah anak-anaknya. Walikota, bupati kepala daerah, gubernur, menteri, dan presiden adalah bapak-bapak rakyat. Tokoh-tokoh nonformal ma- syarakat pun mempunyai fungsi sebagai bapak rakyat walaupun tanpa ibu rakyat. Konsep yang mendasari sistem paternalisme tersebut berasal dari pikiran-pikiran masa lampau yang sampai sekarang masih te- tap terpelihara dan hidup dengan subur. Dalam bahasa Indonesia, kita barulang kali mendengar isti- lah "bapak kepala" sebagai im- bangan adanya "anak buah". Seorang bawahan, walaupun berumur dua kali lipat usia kepa- la kantornya, tetap berpredikat "anak buah", karena memang ti- dak pernah ada "bapak buah". Dalam masyarakat Indonesia, seseorang akan memperoleh se- butan "pak" begitu dia mulai be- kerja, lebih-lebih sebagai pega- wai negeri, dan khususnya guru. Kenyataan ini, nampaknya, me- nunjukkan betapa manusia Indo- nesia menghargai makna kerja, sehingga pemiliknya memper- oleh pengakuan sebagai orang dewasa penuh. Penghargaan itu juga mengandaikan pengakuan nya, Golput hanya dituduh, dicurigai dan didiskredit- kan oleh mereka yang kurang senang. Pengalaman ini membuat para pengikutnya makin yakin bahwa "pesta demokrasi" nasional kita itu hanya "demo- krasi pesta" yang tak ada kaitannya dengan peme- rintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. kutif keras mencurigai, dibalas oleh Golput dengan kecurigaan yang sama kakunya. Banyak orang yang menaruh simpati pada Golput, bukan lantaran Golput itu terlampau hebat, melainkan sekadar ka- rena kelompok ini selalu dipojok-pojokkan. Sebalik- Dalam hal ini kita lihat "ekses kontra ekses". Ekse- Bali Post SELASA, 11 JUNI 1991 SELASA, 11 JUNI 1 Wardoy Memandang Bank secara Seimbang Dasar D H bank. adakan demi memberikan berarti kepercayaan atau truth nya banyak juga anggota masyarakat yang diam- berikan jasa pelayanan perbankan terhadap golong Pada akhirnya masing-masing ada selama ini lebih banyak di lalu tidak akan tersesat pada Sementara itu menurut ke diam menempatkan diri sebagai "anggota" Golput yang tak pernah ada secara organisatoris, hanya karena mereka ini ingin siapa saja yang tampil da- lam percaturan pentas demokrasi muncul sebagai para pemain yang bersih. Mereka itu bukanlah sim- patisan atau pendukung Parpol secara tetap, me- lainkan lebih merupakan simpatisan dan pendukung tetap aturan main demokrasi yang terhormat. - Jakarta Menteri Pertanian W tentang penetapan harg (DOC) belum diperluka jika suatu komoditi dit barengi dengan tindaka "Kalau ada harga dasar, yang harus mengamankan siapa yang harus memi katanya kepada wartawa nin di Jakarta menanggap tanyaan sekitar perlu tida harga dasar DOC ditetapka tuk saat ini. Pertanyaan itu muncul na, beberapa waktu lalu Umum DPP Perhimpuna Indo Unggas ternak (PPUI) Alie Abdebakar p mengimbau pemerintah menetapkan harga DOC, ingat saat ini perusahaan bibitan ayam sering melep bit DOC ayam pedaging dengan harga tinggi. la mengatakan, sudah nya pemerintah meng langkah untuk mengan mengawasi serta menge kan harga dan mutu bibit rampir-hampir saja terlepas dari perhatian ki- diberikan kepada para bank- bersama-sama mulai memikir juga D. Gandaprawira dari Le terhadap lembaga perbankan, kan perlunya dimiliki seperang gal and Training Advisor. De dalam arti bahwa fokus perlin ta nasib masyarakat relasi bank dalam hal Inilah kajian yang akan dicoba kat hukum yang akan mampu ngan akan diangkatnya masa dungan hukum bukan hanya di diangkat dalam kesempatan ini, melindungi konsumen produk lah perlindungan hukum yang tujukan pada pihak bank bela- melaksanakan hubungan bisnisnya dengan lemba- seraya membandingkan dengan perbankan seperti para konsu- akan ditujukan bagi konsumen ka, tetapi juga harus dilihat dari berbagai transaksi yang ke- men penyimpan dana di bank produk perbankan dengan tun- sisi kebutuhan pihak para kon- ga perbankan. Selama ini yang selalu diingat dan di mudian terasa perlu untuk di atau nasabah pencari kredit da- tas dan proporsional, maka seka sumen, maka baiklah sekarang perhatikan adalah bagaimana caranya menyusun lindungan hukum yangan per ri bank, Namun tentu saja jika ligus hal ini akan menutup ber. akan diangkat beberapa per kemudian konsumen produk bagai kemungkinan, atau seti bandingan. Umpamanya saja kekuatan di pihak bank, agar jangan sampai ada re- antara pihak bank dengan pi- perbankan telah merasa diber. daknya akan mengurangi pihak dalam hal pemberian kredit o hak konsumen produk perban ikan perlindungan hukum seba- dunia bank untuk memanfaat. leh bank kepada nasabahnya, lasi yang melaksanakan wanprestasi atau ingkar kan. Dengan adanya pandangan gaimana mestinya, lalu tidaklah kan keawaman masyarakat da- yang ternyata masyarakat pada yang seimbang di antara kedua berarti perlindungan hukum lam menghadapai pemasaran umumnya telah lama mengenal janji, terhadap utangnya kepada bank-bank. Pada pihak tersebut, lalu diharapkan terhadap lembaga perbankan produk-produk perbankan. Da kata "kredit", mulai dari ma akan terjadi semacam jalinan lalu menjadi terabaikan, bah. lam konteks ini perlu ada suatu syarakat perkotaan sampai pa hal masyarakat yang menggunakan jasa bank atau yang saling lebih akrab, agar kan kalau perlu harus sama- ketentuan yang mengatur bah- da masyarakat pedesaan. Isti masing-masing dapat melak sama ditingkatkan, yang pada wa menjadi kewajiban pihak lah kredit sebenarnya berasal lebih tepatnya lagi disebut sebagai masyarakat kon sanakan hak dan kewajibannya akhirnya akan me verminkan bank untuk memberikan penje. dari bahasa Yunani cradere yang tersebut secara proporsional. kesamaan status di antara ke- lasan kepada setiap calon nasa- sumen produk perbankan, secara hukum memiliki duanya terhadap hukum. Yang bah yang segera akan meng- faith, oleh karenanya dasar dari Oleh R. Didi Guhardi, S.H. penting dalam hal ini, jangan gunakan pelayanan jasa per. kredit itu, sebenarnya tiada lain status yang sama dengan bank yang selama ini mem sampai perangkat hukum yang bankan, sehingga masyarakat adalah adanya kepercayaan. tentuan UU No.14 tahun 1967 menyadari bahwa di antara ke- aksentuasikan pada pihak kre- modus promosi bank yang cen- an termaksud. Artinya kedua belah pihak ternyata dua pihak perlu saling tunjang ditur semata, khususnya dalam derung lebih mengutamakan tentang Pokok-pokok Perban menunjang, sehingga pihak hal menghadapi berbagai risiko merayu para calon nasabah. Ma- kan telah disebutkan bahwa telah sama-sama menikmati kemanfaatannya. pihak yang bersangkutan akan yang mungkin akan terjadi pa- syarakat harus benar-benar da- yang dimaksud dengan kredit bersama-sama mengemban misi da lembaga perbankan. Demi- pat membedakan antara promo- ialah penyediaan uang atau Hanya saja memang benar da- debitur adalah lebih rendah da saling bertanggung jawab. kianlah maka untuk merespons si dan pemberian informasi, se- tagihan-tagihan yang dapat di lam rangka melaksanakan tran- ripada status kreditur, melain. Mudah-mudahan saja lalu di pi- segala hal tersebut, oleh Lem- hingga masyarakat tidak mu- samakan dengan itu berdasar- saksi pelayanan jasa bank, khu- kan yang benar kedua belah pihak konsumen tidak akan terja baga Pusat Pengkajian Hukum, dah terpukau begitu saja atau kan persetujuan pinjam memin- Ada kemungkinan besar pula bahwa golputisme susnya yang berkenaan dengan hak harus sama-sama dijamin di wanprestasi dan di pihak di Jakarta, pada awal bulan Ju- dengan gampang tergiur pada jam antara bank dengan pihak berakar pada persepsi sejumlah anggota ma- bank sebagai pihak kreditur, se- misinya itu secara berimbang. layanan sebagaimana mestinya. dengan topik "Perlindungan ikan oleh bank-bank, melain- minjam berkewajiban melunasi berbagai jenis kredit, status kepentingan dan keselamatan bank dapat memberikan pe- ni 1991 telah diadakan seminar berbagai insentif yang diber- lain dalam hal mana pihak pe dangkan pihak konsumen pro- Itulah sebabnya maka konsu- tertentu dengan jumlah bunga utangnya setelah jangka waktu duk perbankan berstatus debi- men produk perbankan terse yang telah ditentukan. Menilik pada redaksi tersebut maka je las bahwa yang dijadikan objek pemberian penjelasan yang dalam hal kredit ialah justru pi- bersifat transparan. Dengan hak peminjam, dalam arti adanya media informasi yang mengikat si peminjam agar ja- transparan tersbut lalu kedua ngan sampai ingkar janji. Se belah pihak dapat terhindar da- dangkan pihak bank itu sendiri ri kemungkinan terjadinya tidaklah ditentukan sampai se "miskomunikasi", khususnya jauh mana pertanggungjawab pihak konsumen dapat memilih an pihak bank kepada si nasa- secara cermat bank mana yang akan dipilihnya antara lain le- wat gambaran neraca dan perhi- tungan rugi laba dari bank-bank yang ada. Hanya saja perlu di- ingat bahwa dengan masih a- wamnya masyarakat dalam yang asli seperti terurai tadi, sa- membaca bentuk neraca dan ma sekali tidaklah tergambar perhitungan rugi laba, maka pi- adanya perhatian yang tidak hak bank harus menemukan seimbang antara pihak yang model yang lebih bersahaja memberikan kredit dengan pi- yang kiranya dapat secara mu- hak yang menerima kredit, me- dah masyarakat mengartikan lainkan yang penting ialah ada- neraca dan perhitungan rugi la- nya kepercayaan dari kedua be- ba tersebut. Hal ini akan sekali- lah pihak. syarakat yang beranggapan bahwa kualitas anggota-anggota DPR kita, baik dari Golkar mau- pun dari Parpol, tidak memenuhi persyaratan mini- mum keanggotaan secara moral dan secara teknis. Dalam hati mereka mengolok-olok kerja para ang gota DPR kita sebagai melakukan lawakan di siang hari bolong. Kita sebagai bangsa yang telah banyak melaku- kan pengorbanan lahir dan batin untuk mencapai status kemerdekaan tentu saja tidak menghendaki apabila pada akhirnya ada golongan yang kemudian menyatakan diri mereka: "Kami tidak mau ikut kali- an" dalam Pemilu. Akan tetapi saling menyalahkan dan saling mengadili tentulah bukan tindakan yang memecahkan persoalannya. Apabila Forum Demo- krasi bisa dimintai penjelasan dan pertanggungja- waban, kenapa kepada Golput tak dilakukan hal serupa. Walaupun hingga sekarang tidak jelas siapa-siapa merupakan tokohnya, agaknya tak ter- lalu sulit bagi eksekutif untuk mengundang mereka yang merasa menjadi tokoh Golput untuk menjawab dan memberikan penjelasan terhadap eksistensi- nya. lebihan sehingga dapat mem- perumit pelaksanaan pemba- ngunan dan menjauhkan sifat pembangunan. Kehidupan (Sambungan Hal 1) Selain itu kasus pemutusan "Pembangunan nasional ja- ngan dibebani berbagai konsep hubungan kerja (PHK) secara yang hanya mengarah sebagai sepihak masih terus berlang- objek pembuatan kebijaksana sung dan sering kali tanpa mela- lui prosedur yang dibenarkan o- an baru belaka," katanya. Menurut dia, pembangunan leh undang-undang. Bahkan ba- cenderung menjadi alat untuk nyak buruh di PHK karena mengarahkan kehidupan ma- mengupayakan perubahan na- syarakat dan bukan sebagai sib dan memperjuangkan hak. ungkapan ma. "Misalnya, buruh di PHK kare- na memprakarsai pembentukan unit SPSI. Tapi pihak SPSI sen- diri kadang-kadang tidak tang- gap," lanjutnya. keinginan syarakat untuk memberi makna nyata kehidupan mereka. Untuk itu, kecenderungan itu perlu diperhatikan agar berba- gai perubahan dan peningkatan masyarakat tidak mengakibat- timbulnya kan masalah masalah kemasyarakatan yang meresahkan. (Ant) bahwa orang yang berpekerjaan tetap (duwe penggaotan, Jawa; sampun meduwe pekarya, Bali) sudah layak atau patut memiliki anak atau berumahtangga. Dalam masyarakat Indonesia modern, istilah "bapak kita" buat pejabat masih sering di- gunakan. Bahwa dahulu pernah timbul budaya "asal bapak se- nang" alias ABS belum tentu ber- arti bahwa budaya tersebut telah hilang, meskipun benar istilah itu kini jarang digunakan orang. Ti- dak disebutnya suatu istilah bu- kannya tidak mungkin justru ka- rena budaya yang ditunjuknya sudah merasuk dalam kehidupan masyarakat, bukan kejutan lagi. Latar Belakang Apabila dalam tulisan ini di- gunakan masyarakat Jawa seba- gai ilustrasi, itu hanya karena ke- terbatasan pengetahuan penulis tentang masyarakat non-Jawa, bukan karena hanya masyarakat tersebut yang mengandung traits sistem paternalisme. Sistem paternalisme atau bapa- kisme dalam masyarakat Indone- sia mempunyai hubungan yang e- rat dengan fenomena dan tang- gung jawab antargenerasi. Ke- beradaan seorang manusia tidak lepas dari eksistensi manusia pen- dahulunya, yang secara alami tu- rut ambil bagian dalam proses pengadaan dan keberadaannya. Manusia-manusia tersebut ada- lah bapak dan ibu, yang karena kerja sama mereka berdua maka eksistensinya menjadi terwujud. Dengan demikian, keberadaan manusia merupakan suatu proses ada-mengadakan-ada- mengadakan, dan seterusnya. A bersama B ada dan mengadakan C, yang seterusnya bersama D mengadakan E, dan selanjutnya. Proses ada-mengadakan itu merupakan suatu tatanan alami yang tak bisa tercegah kelangsu- ngannya, karena pencegahan ter- hadapnya akan memutuskan ma- Surat Pembaca Persyaratan: Sertakan fotokopi identitas Menurut pengamatan Serikat Buruh Merdeka Setiakawan (SBM), masih banyak buruh yang tidak dijamin keselamat- an kerjanya. (Nil). tur. Namun kemudian ja- but perlu untuk dilindungi hu- nganlah hal ini lalu ditafsirkan, kum, sepadan dengan perlin bahwa dengan demikian status dungan hukum yang selama ini Masyarakat Konsumen terha- kan masyarakat harus mampu Perlu Perangkat Hukum dap Produk Perbankan", yang mencerna dan menjiwai semua Beranjak dari konotasi terse- telah diikuti oleh beberapa pa- proposal yang dijajakan oleh but, maka adalah tepat agak- kar di bidang perbankan, Mah- bank, yang untuk ini maka pi nya, jika sejak sekarang kita kamah Agung dan bahkan ikut hak bank dapat melakukan RESTAURANT HOTEL SHOPPING BAL TOUR JTBI 1991 SURYA DARMA Kelemahan-kelemahan Budaya Paternalisme ta rantai proses dan berarti ta- matnya kehidupan manusia. Proses semacam itu berlaku bukan saja pada kehidupan ma- nusia secara individual (dalam keluarga), tetapi juga pada kehi- dupan komunal (bersama). Da- lam hubungannya dengan yang kedua ini, konsep bapak berganti "leluhur" atau nenek moyang. Dengan kata lain, leluhur adalah bapak-bapak dari individu- individu anggota masyarakat, a- tau bapak-bapak dari bapak- bapak anggota masyarakat, dan seterusnya. Kedua belah pihak, bapak dan anak serta leluhur dan para ketu- runannya, sama-sama terikat o- leh hubungan timbal balik antara "hak dan kewajiban." Bapak berhak atas penghormatan dan kemanutan dari anak-anaknya, seperti halnya leluhur berhak atas hal tersebut dari para keturunan- nya. Sebaliknya, anak dan ketu- runan berhak memperoleh peme- liharaan dan perlindungan dari orangtua dan leluhur mereka. Dengan demikian, hak orangtua dan leluhur merupakan kewajib- an bagi anak-anak dan keturun- an, seperti halnya hak anak-anak dan keturunan merupakan kewa- jiban atau tanggung jawab bagi orangtua dan leluhur. Hubungan antara masyarakat dengan nenek moyang mereka pun tak lepas dari pola hak dan kewajiban. Seperti juga orang- tua, leluhur berhak menerima penghormatan dari anak-cucu- cicit yang masih hidup. Sebalik- nya, mereka yang masih hidup berkewajiban memberikan peng- hormatan kepada nenek moyang yang telah swargi (meninggal). Sebagai imbalannya, mereka ber- hak menerima dan meminta per- lindungan dari leluhur. Akhir- Jalan Ngenjungsari Bukit Batu dan Saba Gianyar Kehadapan bapak di jajaran kami sendiri lagi pergi ke Ngen- nya. Apalagi beremnya lebih Pemda Tk.II Gianyar kami mo- jung Sari (utara Gianyar) dan tinggi (penyebab cepat rusak). hon perhatian yang serius. Ka- datang pula ke Bukit Batu (ti- Nah, kami mohon dan mengim- mi adalah rakyat kecil yang be- mur laut Gianyar). Demikianlah lum tahu masalah APBD beser ta program PU. Sekitar dua ta- hun yang lalu kami pernah per gi ke dusun Slati (melalui jalan Bukit Batu) di utara Bukit Batu Gianyar, jalannya masih berupa gladag. Juga naik turun dan berkelok-kelok. Jalan Ngen jung Sari ketika itu sudah mulai rusak (bobrok), sampai saat su rat ini saya tulis jalan di kedua jurusan tadi malahan bertam bah jelek dan bobrok keadaan nya. Disusul oleh bobroknya jal- bobroknya keadaan jalan di ju- rusan kedua dusun itu. Kami sa ngat iba terhadap rakyat di sana dan orang-orang yang perlu per gi ke sana. Setiap harinya, jalan itu sudah cukup banyak dilalui orang pulang pergi. Tetapi me nyusahkan sekali bagi mereka (muatan, sopir dan para tukang ojek), karena bahayanya berisi ko tinggi. Jurusan Blahbatuh Saba, sudah sangat ramai. Murid-murid SMTP SMTA hampir ratusan hilir mudik an dari sebelah timur laut du berbondong-bondong. Bersepe- sun Bonbiyu-Blahbatuh hingga da, naik lunda boncengan dan di sebelah barat laut dusun Sa naik mobil. Mobil juga sudah ba. Kami sudah sangat prihatin puluhan hilir mudik dalam se- akan hal itu. Semua jurusan tiap harinya. Banjar/Dusun yang kami sebutkan tadi keba Bonbiu juga sudah seperti di ko nyakan beremnya lebih tinggi ta dibuatnya, karena jalan yang pula. (Menyalahi aturan ilmu a di timur sudah bobrok, keba lam?). Pada hari raya Kuningan nyakan mereka menghindari bau, semoga cepat ditangani o leh pihak Pemda. Kami sudah sangat prihatin akan hal itu. Te- tapi, kami juga berterima kasih sekali atas rampungnya jalan ke jurusan Selat (timur laut) beresnya jembatan dusun Pin- da Blahbatuh beresnya jalan Gi- limanuk Padangbai dll. Seki- an, semoga segala pikiran yang baik datang dari semua penju- ru. Terima kasih. Nama dan Alamat Diketahui Redaksi Tempat Menjual Cengkeh Akhir-akhir ini banyak dibi- carakan mengenai tata niaga pemasaran Cengkeh, dimana pemerintah memberikan kredit nya, adalah kewajiban leluhur untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kepada anak- cucu mereka. Tatanan semacam itu dalam se- jarahnya berkembang dan me- luas sehingga tidak terbatas lagi hanya pada hubungan keluarga, tetapi sampai juga pada aspek- aspek lain, seperti umur dan sta- tus sosial (social rank). Mereka yang berumur lebih tua atau ber- status (pangkat) lebih tinggi memperoleh kedudukan sebagai bapak, sedangkan yang berumur lebih muda atau berpangkat lebih rendah menempatkan diri seba- gai anak. Akibatnya, mereka yang berstatus anak berkewajib- an menghormati yang berstatus bapak. Hal itu juga nampak jelas dalam sopan santun berbahasa linguistic etiquettes dalam masyarakat Ja- wa dan Bali. Dalam kedua masyarakat itu dikenal variasi bahasa (linguistic variations) yang digunakan untuk menyatakan tingkat hormat pem- bicara terhadap yang diajak bica- ra maupun yang dibicarakan, se- suai dengan umur, status sosial, hubungan keluarga (kinship), dll. Kepada presiden misalnya, kita harus menggunakan bahasa ha- lus, sehingga untuk mengatakan: Presiden Soeharto makan, kita gunakan: Presiden Soeharto ngrayunin, bukan medahar (Ba- li), atau: Presiden Soeharto da- har, bukan mangan (Jawa). Dalam Kehidupan Sehari-hari Sampai hari ini, paternalisme masih tetap kokoh dan menjiwai hampir semua aspek kehidupan kita. Di sekolah guru bukan seka- dar pengajar, tetapi juga orang- tua kedua, yang juga berhak memperoleh penghormatan dari para siswa. Staf karyawan suatu kantor merupakan suatu keluar- ga, dengan kepala kantor sebagai bapak, sedangkan pegawai lain sebagai anak. Anak buah berke- wajiban menghargai kepalanya sebagai seorang anak menghor mati bapaknya. Kepala Kanwil suatu deperte- men yang kebetulan turun ke dae- rah, ke suatu unit kerja, menda- pat sebutan "Bapak Kakanwil", bukan "Saudara Kakanwil, de- ngan embel-embel di depannya "yang terhormat". Walaupun se- butan "Saudara Presiden" tidak akan menimbulkan kesulitan yu- ridis, namun orang lebih senang dan sreg (enak) menyebut "Ba- pak Presiden" Kata fraternity atau brother- hood yang berarti persaudaraan, di Indonesia diungkapkan de- ngan kata "kekeluargaan". Nam- paknya, bagi orang Indonesia, kekeluargaan lebih lengkap, ka- rena di dalamnya terdapat bapak. Tanpa bapak tidak pernah ada keluarga, yang ada hanya calon (potensial) ibu. Itulah sebabnya, dalam keluarga besar Golkar ada bapak, dan dalam keluarga kecil RT I/RW II dari desa Al Wathon Ono juga terdapat bapak. Begitu berpengaruhnya bu- daya paternalisme dalam kehi- dupan bangsa Indonesia, sehing- ga tak terbendung lagi masuk ke dunia politik, dan tercermin da- lam sistem pemerintahan kita. Berbeda dengan demokrasi Barat yang liberal, demokrasi Pancasi- la kita tidak mengenal oposisi, persis seperti dalam satu keluarga tidak ada oposisi. Pemerintah dan rakyat pada hakikatnya me- rupakan satu kebulatan keluarga, sehingga pemerintah dan rakyat POKOKNYA DIBAYAR BERAPA SAJALAH, PAK! SAYA PERLU UANG CENGKEH kepada KUD-KUD di Indonesia Rupiah). Tetapi para petani untuk mendrop cengkeh petani yang memiliki cengkeh yang dengan penetapan harga mini- jumlahnya tidak terlalu banyak mum Rp 7.000 (Tujuh Ribu Ru- terpaksa menjualnya karena piah) per kg. Kenyataan harga mereka terdesak akan uang se- yang berlaku di pasaran tidak lebih dari Rp 4.000 (Empat Ribu (Bersambung ke Hal 11 kol 5) yang mana pun, termasuk partai- partai yang tidak memegang ke- kuasaan, adalah satu. Pemerin- tah dan seluruh rakyat bekerja sa- ma melakukan pembangunan ne- gara dan bangsa. Dengan meminjam istilah dan ide dari Barat, sistem demikian itu disebut integralistik. Dalam posisinya sebagai ba- pak, pemerintah adalah pengam- bil inisiatif, pembuat program, dan pelaksana kebijakan, se- dangkan rakyat bertugas mendu- kungnya. Bagaimana dengan DPR? DPR, di mata rakyat, ada- lah bapak-bapak juga, yang diha- rapkan memperhatikan nasib ra- kyat, karena memang berpretensi begitu. Di mata pemerintah, me- reka adalah sesama bapak, kare- na itu harus bekerja sama demi kepentingan rakyat. Namun da- lam prakteknya, terdapat juga gradasi sesama bapak, ada bapak yang lebih menonjol dan domin- an, ada pula yang tidak. Dalam perjalanan sejarahnya, sejak 1957, DPR Indonesia selalu men- duduki status bapak kelas dua. Sekurang-kurangnya, demikian- lah yang dikeluh-kesahkan oleh sejumlah tokoh mereka sendiri, Saiful Sulun, Suryadi, H. Ismail Matereum, dll. Kelemahan Budaya Paternalisme Walaupun paternalisme me- mang berakar pada konsep dan budaya bangsa kita sendiri, na- mun ternyata tak dapat disangkal lagi, juga mempunyai kelemahan-kelemahannya. Seca- ra umum, paternalisme memang mempunyai kelebihan-kelebihan sebagai alternatif dalam pemilih- an sistem apa pun di bumi kita, yang antara lain (1) sistem ini pa- ling cocok dengan sikap mental rata-rata bangsa kita, karena se- jalan dengan kaidah-kaidah mo- ral yang dianut dan diyakini se- bagian besar masyarakat kita; (2) sistem ini nampak luwes dapat di- terapkan dalam segala macam bi- dang kehidupan, dan mampu menyelesaikan segala macam konflik; (3) karena telah menda- rah daging pada masyarakat, ti- dak memerlukan lagi usaha besar guna mengintroduksikan dan mengimplementasikannya dalam bidang apa pun. Rakyat akan de- ngan cepat menerimanya dan ce- pat pula menerapkannya dalam hidupnya. Namun apabila kita amati sedi- kit lebih mendalam, akan segera tampak kelemahan- kelemahannya, yang justru ber- sumber pada kelemahan manu- siawi pada umumnya. Kelemahan pertama justru ter- letak pada keunggulan idealnya. Sistem ini mengandaikan adanya keseimbangan kesadaran moral dalam mengaktualisasikan hak dan kewajiban, Seorang bapak yang secara moral diharapkan terhadap bertanggungjawab anak-anaknya, dalam sistem ini dianggapnya "pasti berbuat" de- mikian. Hal ini amat bertentang- an dengan fakta manusia, yang lebih senang mengutamakan ke- pentingan diri sendiri ketimbang orang lain. Apabila dalam ke- luarga terdapat kaitan batin khu- sus antara bapak anak, tidak de- mikian dalam lembaga pemerin- tahan atau politik. Ikatan utama dalam dunia politik adalah ikatan kepentingan dan kekuasaan. Kelemahan kedua menunjuk pada tidak adanya atau tidak ber- kembangnya sistem kontrol, yang sebenarnya amat diperlu- kan guna tercapainya keseim- Pujangga Dalang Ki Ketut Tangsub Menanggapi pertanyaan dari kami tempatkan sebagai sarana Sdr. I Nyoman Suarjana yang yang amat kami sucikan (Sa- beralamat di Br. Beneh Kawan kral). Orang tua kami yang su- Blahkiuh - Abiansemal, dengan dah sulinggih Ida Sri Mpu Nabe ini dapat kami jawab pertanya- Prama Daksa akan sangat gem- an Sdr. tersebut di atas. bira dan bahagia, apabila Sdr. I 1. Apa yang Anda tanyakan Nyoman Suarjana, atau siapa pada harian ini pada Minggu, 26 saja yang berkepentingan, un- Mei 1991, adalah sesuatu yang tuk memahami, mengetahui le- wajar dan mempunyai alasan bih jauh tentang siapa dan ba- kuat. gaimana keberadaan peng- 2. Kami adalah keturunan arang maha besar kita yakni Da langsung dari Dalang Ki Ketut lang Ki Ketut Tangsub, Silakan Tangsub (alm) yang adalah datang langsung ke Geria A- pengarang penulis geguritan gung Bongkasa, dan mengeta- Ki Basur dan Ki Bungkling. hui langsung kedudukan Pura Mengenai bukti autentiknya, Geria Sakti Manuaba, di Br. ada pada kami (Geria Agung Pengembungan Desa Bongkasa, Bongkasa). Berupa prasasti dan Lontar, yang sampai kini masih (Bersambung ke Hal 11 kol 6) Rp 1.576.500 Untuk Pura Yeh Anakan/ Desa Penyaringan Bali Post menerima titipan dana punia untuk pembangunan Pura Yeh Anakan/Puncaksari Desa Penyaringan dari: Karyawan/ karyawati PT. Asuransi Jiwa Aken Life Cabang Tabanan 511 Rp 25.000 Rp 1.511.500 (Bersambung ke Hal 11 kol 4) Jumlah penerimaan sebelumnya bah, sebab bisa saja terjadi per- lakuan pihak bank tidak pro- porsional, dan dapat merugikan pihak nasabah. Padahal jika ki- ta kembali pada pengertian bank dalam pengertiannya awam, gus menghilangkan adanya ang. Oleh karenanya dalam peng- gapan bahwa perbankan justru ertian mengungkap definisi akan memanfaatkan peluang kredit tadi, mestinya kedua be- keawaman yang sekarang rata- lah pihak telah diangkat secara rata masih terdapat dalam ma- seimbang dalam arti jangan syarakat. Maka oleh karena itu sampai berat sebelah pada sa- perlu segera diadakan perang- lah satu pihak. Selanjutnya per- kat hukum yang mengarah se- lu juga dipaparkan di sini per- bagai penangkal pada hal-hal ihal pengadaan produk bank yang mungkin akan merugikan yang ternyata telah memanfaat- pihak para konsumen produk kan keawaman dan kesahajaan perbankan, satu dan lain de- pola pikir masya ngan bersumber pada integritas yaitu dalam hal adanya praktek nilai-nilai etik perbankan. pendepositoan ulang valuta a- sing milik nasabah, tanpa se- Beberapa Perbandingan pengetahuan nasabah pemilik- Untuk dapat lebih menjelas nya. Jelasnya nasabah yang kan bahwa memang perlu untuk sempat mendepositokan valuta segera diimbangkan pandangan bangan hak dan kewajiban, serta pengawasan terhadap pe- nyimpangan. Seorang bapak me- miliki kekuasaan dan kewibawa- an, sebagai pribadi dan orangtua, sementara anak hanya memiliki kepatuhan. Di samping itu, orangtua juga memiliki alat guna memaksakan kehendaknya atau menindak ke- hormatan tidakpatuhan dan anak-anaknya, sementara anak- anak sendiri tidak memiliki hak maupun kelengkapan apa-apa untuk mengontrol tindakan o- rangtua. Hal yang sama terjadi di nega- ra paternalistik. Kontrol dari ra- kyat terhadap pemerintah harus dilakukan sedemikian halusnya guna mempertahankan kualitas kontrol yang sopan, dan meng- hindari predikat-predikat lepas kontrol yang bisa dikenai tuntut- an hakum. Kontrol harus ada ba- tasnya, yang pada umumnya a- mat kabur, sehingga hampir hampir tidak ada kesempatan membela diri bagi pengontrol yang terlanjur dikenai penilaian "menghina". Dalam keadaan de- mikian ini, maka yang terjadi a- dalah, rakyat amat segan mem- beri kontrol, sementara pemerin- tah mudah tersinggung. Hampir setiap perbedaan ditafsirkan se- bagai pembangkangan, atau si- kap di luar sistem. Yang ketiga, sistem ini, akibat lemahnya kontrol, cenderung membuka kesempatan akumulasi kekuasaan. Oleh karena peme- rintah berstatus sebagai bapak, jelas akumulasi kekuasaan ini pun akan cenderung pada peme- rintah. Bahaya paling besar dari akumulasi kekuasaan ini adalah apa yang sering disebut pe- nyalahgunaan wewenang Memang tidak semua akumula- si kekuasaan selalu menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Ba- nyak penguasa yang otoriter menggunakan kekuasaannya jus- tru untuk kepentingan rakyat, se- (Bersambung ke Hal 11 kol 3) perti halnya para raja pada zaman-zaman lalu. Di Eropa di- kenal jenis pemerintahan otoriter yang bernama despotisme. Seo- rang despot (despotes = tuan atau penguasa, Yunani) adalah seo- rang penguasa yang kekuasaan- nya tidak dibatasi oleh konstitusi, dan cenderung memiliki pengerti- an negatif, sebagai tirani. Namun di antara para despot yang be- ngis, terdapat juga benevolent despots yang memerintah dengan sistem "despotisme cerdas". Akibatnya, kebaikan sistem paternalisme amat tergantung pa- da kwalitas penguasa, seperti hal- nya sistem despotisme. Apabila kualitas moral penguasa baik, maka jalan pemerintahannya pun baik. Sebaliknya, apabila kuali- tas moral penguasa tidak baik a- tau rendah, maka jalan pemerin tahannya pun akan buruk. Praktek-praktek semacam peng wewenang gunaan secara sewenang-wenang pun tak terhin darkan lagi, karena kontrol struktural dari rakyat, DPR dan konstitusi tidak berjalan atau a- mat lemah, pada hal kontrol mo- ral (waskat) pun tidak memadai. Kelemahan selanjutnya meng acu pada masalah pembatasan. I- dealnya, supaya tidak terjadi a kumulasi kekuasaan pada peme- rintah, maka diciptakan lembaga-lembaga kontrol, di samping kontrol moral yang me lekat pada diri penguasa sendiri (waskat). Namun apabila kedud macam kontrol tersebut tidak berjalan, maka yang terjadi ada- lah bukan rakyat melakukan kontrol terhadap pemerintah, te tapi sebaliknya pemerintah mem- berikan pembatasan terhadap ke- bebasan kontrol rakyat. Kenyata an ini secara sepintas memang ra- sional, karena tidak semua kon- trol yang dilancarkan oleh rakyat beriktikad baik dan dilakukan dengan cara yang benar. Dengan titik tolak tersebut, maka diterap (Bersambung ke Hal 9 kol 1) Catatan Menurut kesimpulan dari seminar "Prospek Pelaksanaan CAR dalam perbankan Nasional," kejahatan orang "da- lam" hantui perbankan nasional. Hati-hati juga orang "dalam" makan "dalam". Golongan putih (Golput) timbul akibat pendidikan politik lemah, demikian antara lain kesimpulan seminar regional mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik se-Bali. -Kalau ada yang "golput", jangan-jangan ada yang "golkap" (golongan merangkap). Instruksi Kakanwil Depdikbud Bali, hindari pungli, sogok dan calo dalam penerimaan siswa. - Dan kuatkan iman menghadapi godaan. Bang Podjisk Belum Ada Cenderama Yogyakarta- Di Yogyakarta belum patokan harga resmi cen mata yang ditawarkan k wisatawan, sehingga seri manfaatkan oleh penjual pukul harga, dan jika ini d kan, dapat merusak citra sebagai daerah tujuan v kata Kepala Bagian Saran sata Dinas Pariwisata D gyakarta, Supangat, Seni Kepada Antara, di Yog ta, ia menyebutkan, serin pengaduan dari wisat khususnya wisatawan ma gara (Wisman) yang m korban pukul harga yang d kan penjual cenderamata Dikatakan, cenderama upa berbagai macam bara rajinan khas Yogya yang kan di pedagang kaki-lim di art shop (tempat me dan menjual barang seni) satu pun yang berlabel h Kenyataan seperti itu menjadikan calon pemb rus bertanya berapa harg deramata yang diminatin Biasanya penjual ak muanya menyebut harga cenderung tinggi, denga an barang yang ditawarka lah barang seni. Menurut Supangat, memberlakukan patokan resmi bagi setiap cender yang dijual kepada W yang berkunjung ke Yog ta, telah dirintis sejak la tapi sampai kini belum AJB B Raih P Denpasar (Bali Post) - Asuransi Jiwa bersam Asih Jaya, Senin (10/ rayakan HUT yang ke-2 didirikan tahun 1967 K.M. Sinaga di Jakarta. adaannya di Bali baru 16 tahun sejak dioper Kantor Pemasaran pa buah rumah kontrakan tober 1975 dan dipimp D. Sitanggang mantan s penjual jasa penyewaa da motor di Kuta. Nam lam usianya yang ke-16 ini, dari Bali Bumi Asi telah mampu meluaska tor pemasaran di seluru Nusa Tenggara Barat tenggara Timur dan dengan pendapatan pre capai Rp 2,7 milyar da hun 1991 ini. Hal itu diungkapkan Pemasaran Cabang AJ Asih Jaya Bali, Nusa Te D. Sitanggang dalam ac sepsi HUT Bumi Asih Denpasar kemarin. Di H nurut D. Sitanggang d rap masyarakat terhad ransi sangat tinggi, c kan karena syarakat telah mengeta keuntungan asuransi b sejahteraan keluarga ping pendapatan mas yang relatif meningkat rut Dia, sebenarny syarakat Bali telah m kan prinsip asuransi da rata-rat CATA PEKANBARU-Usa lauan Natuna masih terpencil, sehingga d 1.039 orang yang m Bidang Bina Usaha K Tanjung, B.Sc. di P Koperasi di daerah Kepulauan Riau, yai sekitar 450 mil laut PALEMBANG - E Selatan seperti kopi tahun mendatang su nilai ekspornya. "Per luar negeri kini sem seperti kopi dan kar di atas permintaan, Rasben Simanulang moditi tradisional S munculnya negara pr yang sama. (Ant). BANDUNG-Sekita dua hari terakhir ini Jakarta, untuk selan Teh hijau untuk Ma XII, Balai Penelitian produksi petani teh Garut, Cianjur, Suka baik sesuai dengan p Perkebunan XII Drs kapkan, dari 430 to Maroko yaitu 196,81 kungan peruahaanny dan Gambung, sisa produksi puluhan pe Sukabumi. (Ant). 4cm Color Rendition Chart