Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Perintis Pemimpin Umum/Pemimpin Redaks/Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Umum/Redaks Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Redaktur Pelaksana K. Nadha : K. Nadha ABG. Satria Naradha Widminarko : Made Nariana B. Ashrama Redakal Djesna Winada, Surawan, Adhy Ryadi, Gde Nym. Suryawan, Made Su- mendra, Gde Suyadnyana, K. Abinawa, Agus Talino, Nym. Wirata, Alit Susrini Kantor Redaksi: Jl. Kepundung 67 A, Denpasar 80232. Telepon:238582-238239, Fax: 227418 Teleks: 35191, Alamat Surat: P.O. BOX:3010 Denpasar 80001. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/ 1985 tanggal 24 Oktober 1985, Anggota SPS-SGP. Penerbit: PT Bali Post. ISSN 0852-6515 JUMAT UMANIS, 7 JANUARI 1994 Pembunuhan di Pondok Gede Polisi Temukan Titik Terang Jakarta (Bali Post)- Kepolisian Bekasi masih me- ngejar tersangka pelaku pem- bunuhan terhadap satu keluarga yang menewaskan enam korban dan melukai satu orang di Pon- dok Gede, Jawa Barat. Dari kete- rangan tujuh saksi yang diperik- sa sampai Kamis (6/1) malam ke- marin, polisi telah menemukan titik terang. Kapolres Bekasi, Letkol Pol. Basyir Bharmawi kepada war- tawan mengatakan, pihaknya kini sedang mengejar salah seo- rang tersangka yang diduga melarikan diri ke luar Jakarta. "Dari interogasi terhadap beber- apa saksi dan bukti-bukti yang ditemukan, kita sudah menge- tahui identitas tersangka," katanya. Orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan tersebut, katanya, adalah seorang pekerja bangunan yakni Syn alias Gen- dut yang tinggal tidak jauh dari tempat kejadian. Tragedi pembunuhan terha- dap keluarga Herbin Hutaga- lung terjadi Rabu (5/1) sore lalu yang menewaskan enam anggota keluarga dan menyebabkan satu putri aktivis gereja HKBP ini kri- tis. Tersangka menghabisi peng- huni rumah Herbin di Kampung Sawah No. 55 RT 09/03, Jatiwar- na, Pondok Gede, Bekasi, mas- ing-masing Rodiah (39) istri, Sin- ur Hutagalung (58) kakak, dan empat anaknya yaitu Herlina (14), Franco (12), Indo (3), dan Fredely (8) yang mayatnya baru (Bersambung ke Hal. 15, Kol.5) Harian untuk Umum MILIK MONUMEN PERS NASIONAL SURAKARTA Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila HARIAN PAGI TERBIT 16 HALAMAN Bali Post/Humas Pemda Tabanan TINJAU BNR-Bupati Tabanan I Ketut Sundria (no. 2 dari kanan) memberikan penjelasan dan berdilog dengan anggota Komisi B DPRD Bali di lokasi pembangunan BNR di Tanah Lot. Rombongan komisi dipimpin Ir. Wayan Sudartha, M.S., tidak menemukan permasalahan yang mengkhawatirkan akan kehadiran BNR. (Baca juga berita di halaman 3) ABG. Satria Naradha Retno Endah Sada Kariawan, Kariadi Suryantha, Oka Wipraja Pemimpin Perusahaan Sekretaris Umum Manajer Iklan Manajer Sirkulasi Bagian Iklan Jin. Kepundung 67 A, Denpasar 80232 Bagian Iklan Telepon: 225764 Fax: 227418 Teleks: 35191 Senin s.d. Jumat 08.00- 19.00 Sabtu 08.00-13.00 Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan: Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, perbaris Rp 2.500 Iklan Umum: Rp 3.000 per mmk. Iklan Keluarga: Rp 2.000 per mmk. Iklan Warna: 1 warna Rp 5.000, 2 wama Rp 5.500, 4 wama Rp 6.000 per mmk Pembayaran di,muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 19.00. Bagian Langganan/Pengaduan Langganan Jl. Kepundung 67 A, Denpasar 80232. Telepon: 225764 Pager Telepon:226531 pesawat 1056. Fax:227418. Harga Langganan: Rp 9.500 sebu- lan. Pembayaran di muka. Harga eceran Rp. 500. Terbit 7 kali seminggu. Rekening BRI Denpasar Rekening BDB Denpasar Rekening BCA Denpasar Rekening Bank Aken Denpasar Rekening Bank Seri Partha Rekening BUN Denpasar 31-45.1065.4 173.804 040-30-07061-8 900601028 0274000384 071 000567.7 NOMOR 139 TAHUN KE-46 RAPBN 1994/1995 Rp 69,7 Trilyun * Gaji Pegawai Negeri tidak Naik Jakarta (Bali Post) - Pemerintah merencanakan besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama Repelita VI (1994/1995) dengan tingkat berimbang sebesar Rp 69,7 tri- lyun. Rancangan APBN tersebut disampaikan Presiden Soeharto dalam pidato peng- antar Nota Keuangan dan RAPBN 1994/1995 di depan Sidang Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Kamis (6/1) kemarin. Sidang yang dipimpin Ketua DPR/MPR Wahono, dihadiri Ibu Tien Soeharto, Wapres dan Ibu Try Sutrisno, para menteri, peja- bat tinggi negara, duta besar ne- gara sahabat, seorang tamu luar negeri, mantan anggota parle- men Portugal Jenderal (Purn) Carlos Galva de Melo. "Pemerintah menyadari gaji pegawai negeri dan anggota ABRI perlu dinaikkan, namun kemampuan keuangan negara dewasa ini tetap harus dicu- rahkan kepada pembangunan. Karena itu, gaji pegawai negeri dan anggota ABRI dewasa ini belum dapat dinaikkan," kata Presiden. Besarnya RAPBN yang dia- jukan itu merupakan kenaikan sebesar 11,9% dari APBN yang berjalan sekarang, yang se- belumnya sebesar Rp 62,3 tri- lyun. RAPBN 1994/1995 berasal dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp 59,7 trilyun dan penerimaan pembangunan Rp 10 trilyun. Ini berarti penerima- an dalam negeri mencakup 85% lebih, dari keseluruhan peneri- maan negara. Pengeluaran rutin akan ber- jumlah Rp 42,3 trilyun dan pen- geluaran pembangunan sebesar Rp 27,4 trilyun. Dari jumlah itu, tampak tabungan pemerintah sebesar Rp 17,4 trilyun atau 10,3% lebih besar dari tabungan pemerintah dalam anggaran yang sekarang. Penerimaan dalam negeri yang sebesar Rp 59,7 trilyun ter- diri atas penerimaan sektor mi- gas sebesar Rp 12,8 trilyun dan penerimaan di luar migas sebe- sar Rp 46,9 trilyun. Penerimaan di luar migas meliputi 78,6% dari seluruh penerimaan dalam ne- geri. bertambah kokoh, sehingga a- kan lebih andal dalam mengha- dapi gejolak luar. Dikemukakan pula, peneri- maan sektor migas memang masih diperlukan sebagai salah satu sumber penerimaan yang cukup besar dan yang memban- tu pembiayaan pembangunan. Akan tetapi dengan makin be- sarnya peranan penerimaan per- pajakan, maka tidak terlalu mengharapkan dan bergantung kepada penerimaan sektor mi- gas ini. Sejak tahun 1986 hingga saat ini, kecuali pada waktu terjadi krisis Teluk tahun '90, harga minyak mentah hanya berkisar 16-17 dolar AS per barel. Bahkan pada akhir tahun 1988, harga minyak mentah hanya 11-12 dolar AS per barel. Tambah Kokoh "Karena itu, kita perlu waspa- Presiden mengemukakan, da dan lebih baik tidak meng- perkembangan RAPBN tersebut harapkan harga minyak mentah membesarkan hati, karena akan kembali meningkat," kata- struktur penerimaan negara nya. Akhir-akhir ini juga ada ke- cenderungan harga minyak men- tah kembali menurun, sebagai akibat melemahnya permintaan di negara-negara industri. Berdasarkan perkembangan tadi, dalam tahun anggaran 1994/1995 rata-rata harga mi- nyak mentah Indonesia diperki- rakan sebesar 16 dolar AS per barel. Atas dasar perkiraan har- ga dan produksi minyak mentah sebesar 1,5 juta barel tiap hari, maka dalam RAPBN 1994/1995 penerimaan sektor migas diper- kirakan sebesar Rp 12,8 trilyun. Penerimaan di luar migas se- besar Rp 46,9 trilyun terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp 40,1 trilyun, penerimaan bu- kan pajak sebesar Rp 4,3 trilyun dan laba bersih minyak sebesar Rp 2,5 trilyun. "Dilihat dari peranannya se- bagai sumber pembiayaan pem- bangunan, penerimaan pajak menunjukkan perkembangan yang bertambah penting dan strategis. Hal ini tercermin dari laju pertumbuhan penerimaan pajak yang cukup tinggi," ujar Kepala Negara. Disebutkan, selama Repelita Vlaju pertumbuhan penerimaan pajak adalah sekitar 22% per (Bersambung ke Hal. 15, Kol. 6) PHDI harus Membela Umat Pembangunan BNR tak Kurangi Kesucian Pura * Kesucian Pura tak Ditentukan Jarak "Sekala" Denpasar (Bali Post) - Prof. Dr. Ngurah Nala mene- gaskan, jika umat Hindu meno- lak rencana pembangunan sara- na kepariwisataan di Tanah Lot, PHDI harus berani membela umat. "PHDI kan lembaga umat, jelas harus membela umat," kata Rektor Universitas Hindu In- donesia (Unhi) itu, Kamis (6/1) kemarin. Namun cendekiawan Hindu itu menyadari masalah kelam- batan lembaga umat seperti PH- DI memberikan pernyataan dan menyatakan sikap terhadap BNR tersebut. Ini harus dimak- lumi, karena sebagai sebuah lembaga harus hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Ke- benarannya harus dicek dulu. Itu dikemukakannya berke- naan dengan dialog tiga unsur (Kanwil Depag, PHDI Bali, dan pastian, dan menyatakan tidak dapat ditentukan. "Tetapi kami akan usahakan secepat mung- kin. Ada beberapa persoalan yang masih harus dipertimbang kan, baik menyangkut peratu- ran, perizinan, maupun kepen- tingan investor," katanya sambil menambahkan, yang pasti harus berpegang kepada konsep Aga- ma Hindu. Majelis Pembinaan Lembaga kanwil Depag Drs. IBN Subadra itu, Subadra tidak memberi ke- Adat (MPLA), Kamis (6/1) ke- didampingi humasnya IB Aryadi, marin, yang belum menghasil menjawab Bali Post usai dialog. kan pernyataan sikap. Padahal Dialog yang tertutup bagi dialog yang diselenggarakan di wartawan itu berlangsung seki- Kanwil Depag Bali itu khusus tar tiga jam, sejak pukul 10.00- untuk membahas kesucian Pura 13.00 wita. Selain Kakanwil, di- Tanah Lot, Tabanan, sehubun- alog dihadiri sekitar 10 orang an- gan dengan pembangunan fasili- tara lain Ketua PHDI Bali Drs. I tas pariwisata di kawasan itu. Gede Sura, Ketua MPLA IGP Ra- Dalam dialog itu, ketiga unsur ke, S.H., dan Wakil Sekjen PHDI terkait baru menyimpulkan se- Drs. Wiara yang hadir selaku dang mencari jalan pemecahan, karyawan Kanwil Depag. selebihnya masih mengambang. "Persoalan ini sangat pelik, se- Seorang tokoh Hindu pada ke- hingga dalam memecahkan per- sempatan itu meminta PHDI se- lu pemikiran lebih jernih," papar bagai lembaga umat Hindu agar Subadra sembari menambah- membela kepentingan umat. "Se- kan, dialog itu tak lepas dari mentara ini, hasil dialog menyim- adanya pernyataan umat, baik pulkan sedang mencari jalan pe- secara perseorangan maupun mecahan agar kesucian pura te- kelembagaan seperti FMHB. tap terjamin. Sedangkan pemba- Ditanya tentang lama waktu ngunan BNR dapat berjalan se- yang diperlukan untuk memros- bagaimana mestinya," kata Ka- es dan mematangkan rencana yang menjadi salah satu alasan ditolaknya pembangunan kawa- san wisata Tanah Lot, Prof. Nala mengatakan, hal itu perlu ditin- jau. Karena, katanya, masalah kesucian memang tidak dapat di- tentukan dengan jarak secara sekala (kenyataan) saja, tetapi juga harus mempertimbangkan secara niskala yang sulit dibuk- tikan segera. "Jika memangus diban- Sementara Prof, Nala menilai, gun, kita hanya mampu menyer- inisiatif SMPT Unud menggelar ahkan masalah kesucian kepada dialog soal kawasan wisata Ta- Ida Sang Hyang Widhi/Tuhan, nah Lot sebagai upaya menetral- dan umat Hindu biasanya hanya isasi polemik, pantas didukung. mampu pasrah," paparnya sam- Namun, katanya, pihak mana bil menambahkan, hal itu bukan pun yang ikut berdialog hen- berarti menutup kemungkinan daknya tetap berpegang pada ka- munculnya luapan emosi dalam jian-kajian ilmiah dan alasan- bentuk-bentuk tertentu. "Tetapi alasan yang masuk akal. jika memang umat menolak, se- Menyinggung soal kemungki- baiknya pembangunan itu ditin- nan tercemarnya kesucian pura jau kembali," katanya. (047) "Single Majority" Kehendak Rakyat Prof. Dr. Adnyana Manuaba: *Harmoko: Golkar tak Takut Hadapi Pemilu 1997 Jakarta (Bali Post) - Golkar tetap optimis menjadi single majority dalam Pemilu 1997 yang akan datang. Tampil nya tokoh kharismatik di PDI maupun yang akan muncul di PPP, sama sekali tidak akan mempengaruhi perolehan suara atau merupakan ancaman bagi Golkar. Untuk mempertahan- kan single majority itu, Golkar akan menggunakan kiat meraih suara secara simpatik. Namun, tampilnya tokoh-tokoh kharis- matik di PDI maupun di PPP, ba- gi Golkar, merupakan partner politik kompetitif. Bali Post Hari Ini Pencurian Benda Sakral....... 2 Tertangkap di Sarang WTS...3 "Guide" Ideal di NTB. 4 English: Japan Lock Horns....5 Pencuri Motor Diciduk.. 8 Irak Melanggar HAM. .9 Demikian rangkuman komen- tar Ketua Umum DPP Golkar H. Harmoko, salah satu Ketua Gol- kar Ny. Siti Hardiyanti Ruk- mana serta dua orang anggota Dewan Pembina Golkar Moer- diono dan Akbar Tanjung yang dihubungi seusai Rapat Paripur- na Terbuka DPR-RI di Jakarta, Kamis (6/1) kemarin. Menurut Harmoko, keinginan untuk mengembangkan single majority merupakan hak semua kekuatan sospol. Dia mempersi- lakan kedua orsospol di luar Golkar untuk menjadi single ma- jority. Persoalannya, apakah ke- dua orsospol di luar Golkar itu mampu melaksanakan program- program bagi pemilihnya. "Silakan saja, tinggal pro- gram-program itu mampu nggak dilaksanakan untuk kepentin- gan pemilihnya. Golkar memper- tahankan single majority adalah merupakan keinginan dari raky- at," ungkapnya. Menurut Harmoko yang juga Menteri Penerangan itu, keingi- nan masyarakat untuk men- jadikan Golkar sebagai single majority sudah sesuai dengan Pancasila dan UUD '45. Karena itu merupakan kehendak rakyat, tambah dia, tak boleh ada tekan- an atau pemaksaan terhadap ke- hendak rakyat itu. Adanya keinginan Golkar menjadi single majority yang se- lalu disuarakannya, dinilai Har- moko, bukan berarti Golkar memperlihatkan sikap arogan- sinya. Namun, itu juga bukan merupakan manifestasi dari rasa ketakutan Golkar dalam menghadapi Pemilu 1997 yang akan datang. "Golkar selalu ya- kin, haqulyagin bahwa kita akan tetap mampu mempertahankan single majority itu," ujarnya. Dikatakannya, upaya Golkar menjadi single majority tetap memperhatikan asas keseim- bangan dalam partai politik. "Asas keseimbangan kan sudah dijalankan dengan demokrasi Pancasila. Musyawarah mufa- kat itu juga cermin dari asas ke- seimbangan. Menanggapi statemen Ketua Umum DPP PPP H. Ismail Ha- san Metareum yang mengharap- kan rencana mempertahankan single majority itu tidak meng- (Bersambung ke Hal. 15, Kol. 3) Belum Diperlukan, Pembentukan Tim Antikebocoran Anggaran Jakarta- Dua pimpinan DPR berpenda- pat, pembentukan suatu tim khusus guna mengawasi real- isasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) belum .diperlukan, karena sudah terse- dia mekanisme pengawasan dalam tubuh pemerintah sen- diri. Ketua DPR Wahono dan Wak- il Ketua DPR Prof. Dr. JA Katili, ketika dihubungi seusai pidato RUU APBN 1994/1995 di Jakar- ta, Kamis (6/1) kemarin men- gatakan, pertanyaan itu seha- rusnya diajukan kepada pejabat pemerintah yang memiliki me- kanisme pengawasan tersebut. Wahono berpendapat, sean- dainya semua program dilaku- kan sesuai dengan rencana sem- ula maka kebocora dana ang garan pembangunan itu tidak akan terjadi. "Bukankah sudah ada penga- wasan melekat dan semacam- nya?" katanya balik bertanya kepada wartawan. Sementara Katili menilai tim antikebocoran anggaran sebagai hal yang tidak perlu, apalagi isu kebocoran anggaran 30 persen seperti yang disinyalemen Prof. Sumitro masih diperdebatkan. "Isu atau sinyalemen tersebut ja, tetapi penegakan hukumnya sebaiknya diselesaikan dulu se- mantap sehingga tidak ada satu cara akademis oleh Ikatan Sar- sen pun anggaran bocor, maka jana Ekonomi Indonesia (ISEI) sebelum diajukan sebagai suatu masalah politis di DPR," kata Katili. Senada dengan pimpinan De- wan tersebut, guru besar Fakul- tas Hukum Universitas Hasa- nuddin Ujungpandang, Prof. Ba- haruddin Lopa, S.H. menyata- kan tidak setuju dengan usulan pembentukan tim khusus kebo- coran anggaran. Lopa sepakat bila aparat yang terkait dalam pengawasan ang- garan pendapatan dan belanja negara lebih serius menangani dan mencegah terjadinya kebo- coran. Namun, katanya, pemben- tukan lembaga baru belum tentu lebih efektif, malah bukan tidak mungkin akan lebih kacau kare- na terjadinya tumpang tindih (overlapping). akan besar sekali artinya pada pembangunan," demikian Prof. Lopa yang juga Dirjen Pemasya- rakatan itu. Mendapat Tanggapan Luas "Begawan" ekonomi Indonesia Prof. Dr. Soemitro di depan pertemuan ISEI di Surabaya, bu- lan lalu, melontarkan peringat an bahwa 30 persen dana pem- bangunan "bocor" dan tidak dike- tahui penggunaannya. Pernyataan Soemitro itu men- dapat tanggapan luas, antara lain dari dua fraksi DPR, F-PP dan F-PDI, yang berniat me- manggil ahli ekonomi tersebut untuk mendapatkan penjelasan lebih jauh. Prof. Katili menganjurkan agar ISEI mengadakan kajian masalah tersebut secara mende- tail dan mengajukan hasilnya "Untuk mencegah kebocoran kepada DPR sebelum lembaga itu, lembaga penegakan hukum wakil rakyat itu mempertanya yang ada, seperti BPK, BPKP, In- kan masalah kebocoran dana spektorat Jenderal, dan Waskat pembangunan kepada pemerin- perlu lebih dioptimalkan," kata- tah. nya. Tentang rencana pemanggi- "Sebaliknya, bila anggaran- nya kecil atau sedang-sedang sa- (Bersambung ke Hal. 15, Kol.8) Unud sebenarnya tak Kekurangan Dana Denpasar (Bali Post) - Prof. Dr. Adnyana Manuaba berpendapat, sebenarnya Unud tidak kekurangan dana jika lem- baga pendidikan tinggi negeri tertua di daerah ini, benar-benar dirasakan menjadi milik rakyat Bali, selain menjadi aset nasion- al. yang memberikan penilaian," katanya sambil tertawa. Sebagai orang Unud, pihaknya mengaku sudah bekerja maksimal. "Mu- ngkin menurut penilaian Anda, saya sebagai orang Unud kurang maksimal bekerja," ucapnya. Sepanjang pengamatannya, Unud dulunya banyak memiliki * Sundria Terima Kunjungan Komisi B DPRD Bali Tabanan (Bali Post) - Pembangunan BNR di kawas- an Tanah Lot, tidak akan men- gurangi kesucian pura. Sebab, lokasinya sangat jauh dari areal pura. Bupati Tabanan, I Ketut Sun- dria mengatakan hal itu di hada- pan Komisi B DPRD Tingkat I Bali yang dipimpin Wakil Ketua Komisi, Ir. I Wayan Sudarta, MS di ruang rapat kantor bupati setempat, Kamis (6/1) kemarin. Ditegaskannya, lokasi bangu- nan BNR yang paling dekat den- gan areal pura kurang lebih ber- jarak 1 km. Yang terjauh lebih dari 2 km, namun jauh dari pe- mukiman anggota masyarakat Beraban maupun masyarakat Nyanyi. Berbicara mengenai kesucian, karena letak Pura Luhur Tanah Lot sudah berada di tengah air laut, segala yang ada di dalam- nya sudah dibatasi air. "Jadi orang luar tidak mudah masuk tanpa seizin para pengemong pu- ra," ujar Bupati Sundria. Dikaitkan dengan ajaran Aga- ma Hindu yang disebut Catur Cuntaka (4 buah kegiatan manu- sia yang menimbulkan leteh), orang yang akan menginap di BNR tidak ada kaitan dengan Pura Luhur. Pangsa pasarnya lain dari hotel di kawasan Kuta, Badung maupun hotel yang bangunan pariwisata di Taba- berlokasi di Gianyar. Mereka yang diharapkan menginap adalah orang-orang berduit dan terhormat. Kegiatan yang dilak- sanakan di kawasan hotel, bila tidak melaksanakan penelitian, konferensi dan lain-lain tentu bermain golf. "Jadi tidak ada is- tilah jingkrak-jingkrak berdis- ko," tukas Bupati Sundria. Menyangkut aspek hukum, pembangunan BNR sudah me- menuhi prosedur hukum yang benar. Persyaratan IMB (izin mendirikan bangunan), analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dalam bentuk RKL dan RPL sudah dilengkapi. IMB nomor 296/DPU/93 sudah diter- nan bukan untuk masyarakat setempat melainkan untuk kita semua," ujar Sundria menam- bahkan. berjumlah 6 orang ini lebih ba- nyak memberikan saran untuk mengantisipasi dampak negatif setelah selesainya BNR diban- gun. Mereka tidak ada yang mau menjegal obsesi Kabupaten Ta- banan untuk mewujudkan pem- bangunan industri pariwisata yang maju dan berkembang. Menyinggung soal tanah dan bangunan, pemanfaatan untuk hotel tidak lebih dari 0,26% dari luas Kabupaten Tabanan. Lahan tanah di Desa Beraban yang di- Pimpinan rombongan Ir. I manfaatkan khusus BNR se- Wayan Sudarta, MS menilai banyak 121 ha. Dari luas tanah pembangunan BNR sudah me- sejumlah itu hanya 41 ha untuk menuhi 3 aspek inovasi pemban- bangunan bungalow, apartemen gunan. Dari segi aspek teknis, dan vila. Selebihnya untuk peng- sudah memenuhi persyaratan hijauan dan lapangan golf. perizinan baik di tingkat daerah Masalah jalan masyarakat maupun pusat. Dari segi aspek menuju pantai, dikatakan, tidak ekonomis, nantinya dapat pen- menjadi masalah. Jalan umum ingkatan PADS Kabupaten Ta- yang menuju pantai tetap terbu- banan di bidang PB I, di samping bitkan 10 November 1993 lalu. ka. Jalan umum tidak ada kaitan memberikan jalan kepada mas- Dikaitkan dengan Skep Gu- dengan kawasan BNR. Namun yarakat sekitar untuk menam- bernur Bali nomor 15 tahun 1988 dalam penyerapan tenaga kerja, bah pendapatan. Ditinjau dari menyangkut kawasan pariwisa- pihaknya sudah meneken kon- aspek sosial budaya sudah diter- ta, bangunan BNR sudah berada trak dengan pihak BNR. Setiap 1 ima oleh masyarakat sekitar. di kawasan pariwisata Tanah buah sertifikat tanah diharap- "Kalau kini masih ada yang Lot. Lokasi dan bentuk bangun- kan tenaga kerjanya bisa ditam- mempertentangkan adalah wa- annya tidak bertentangan den- pung satu atau 2 orang. Apakah jar, karena mereka memandang gan Perda 12 tahun 1992 tentang pemilik sendiri, putra-putrinya dari sudut kepentingan yang rencana detail kawasan Tanah atau adik/misan dan lain-lain. berbeda," ujar Sudarta tegas. Lot dan Perda nomor 6 tahun Karena gamblangnya pema- Usai acara tanya jawab yang 1989 tentang roi pantai. Letak paran Bupati Sundria tentang berlangsung di ruang rapat kan- bangunan kurang lebih 1 km dari rencana pembangunan BNR di tor bupati, rombongan Komisi B pantai, sedang roi pantai mini- kawasan Tanah Lot, anggota DPRD Tingkat I Bali, langsung mal 100 meter. "Kalau aturan Komisi B DPRD Tingkat I Bali meninjau lokasi pembangunan main sudah dipenuhi, kenapa tidak banyak melakukan per- orang-orang pada ribut. Pem- tanyaan. Anggota Komisi yang (Bersambung ke Hal. 15, Kol. 2) Joop Ave belum Tahu soal BNR Demikian diungkapkan guru momentum yang seharusnya da- * Aburizal Bakrie: Gubernur Bali Mengetahui besar Unud itu kepada Bali Post menanggapi berita (BP 6/1) berjudul "Jika tak Ada Alternatif Lain Unud pun Dijual" di Den- pasar, Kamis (6/1) kemarin. Dosen Fakultas Kedokteran itu mengelak menyebutkan Un- ud sekarang ini tidak dirasakan lagi sebagai milik rakyat Bali, "Saya tak mengatakan Unud sekarang ini tidak milik rakyat Bali. Bagaimana mungkin saya sebagai orang Unud memberi- kan penilaian seperti itu. Sila- kan Anda (orang luar Unud-red) pat dimanfaatkan. Namun dis- ayangkan, lembaga pendidikan tinggi negeri ini tidak meman- faatkan momen tersebut. Kini, momen itu telah hilang sehingga Unud menghadapi masalah ke- kurangan dana seperti sekarang ini. "Kita sekarang sudah kehi- langan momen. Dulu banyak mo- men yang tidak dimanfaatkan," ujarnya tanpa mau menjelaskan momen apa yang dimaksud. "Tak usah saya sebutkan," kilahnya. (Bersambung ke Hal. 15, Kol. 6) Pajak akan Ditarik Sebatas Kewajaran negeri dari pajak untuk RAPBN mendatang sebesar 69 persen. Lebih jauh Mar'ie mengurai- kan, kebijakan yang ditempuh terutama ekstensifikasi wajib pajak. Ungkapan senada disam- paikan anggota Komisi II DPR Oka Mahendra. Ekstensifikasi harus lebih diarahkan kepada pengejaran daftar-daftar wajib pajak yang belum memenuhi ke- wajibannya. "Sekarang ini terda- pat begitu banyak pengusaha yang terdaftar sebagai wajib pa- jak, tetapi realisasinya belum op- timal," tandasnya. Jakarta (Bali Post) - Karena menyadari situasi perekonomi dunia maupun da- lam negeri, pemerintah hanya akan menarik pajak sebatas ke- wajaran. Oleh karena itu, tidak akan dipakai istilah menggenjot pajak. Artinya pemerintah tidak akan hantam kromo. Penegasan ini disampaikan Menteri Keuan- gan Marie Muhammad kepada para wartawan, menanggapi pidato Kepala Negara tentang RAPBN 1994/1995, Kamis (6/1) kemarin, di Jakarta. "Pajak yang akan ditarik ma- sih dalam perkiraan yang bisa di- jangkau masyarakat. Itu berarti target penerimaan pajak RAP- BN yang akan datang masih dalam ukuran yang tidak ber- lebihan," katanya. Dalam pidato sebagai pengan- tar RUU tentang APBN 1994/ 1995 serta nota keuangan dan rancangan rencana pembangu- nan lima tahun keenam, Presi- den mencanangkan penerimaan melalui penggalian pajak. Kepa- la Negara antara lain mempro- yeksikan masukan dari sektor pajak Rp 46,9 trilyun. Presiden sendiri mengusul- Alasan yang dikemukakan kan beberapa sektor pajak yang adalah kenyataan bahwa per- masih harus digali. Yaitu pajak anannya sebagai sumber pembi- penghasilan, pajak pertamba- ayaan, sektor ini makin penting han nilai atas barang dan jasa, dan strategis. Disebutkan, sela- serta pajak bumi dan bangunan. ma Pelita V penerimaan pajak "Ketiganya merupakan pajak tumbuh 22 persen per tahun. utama saat ini dan di masa Atas dasar itu, Presiden Soehar- datang," tegas Kepala Negara. to mematok penerimaan dalam (WK) Menurut Oka, pemerintah ju- ga perlu mengawasi aparat pajak itu sendiri, agar uang yang di- tarik dari masyarakat tidak di- bocorkan oleh oknum intern per- pajakan. Sebab petugas pajak itu sudah diberi insentif penarikan. "Dan kalau ada aparat yang menyelewengkan pungutan be- nar-benar ditindak," pinta Oka. Di samping itu, dia menuntut, masyarakat hendaknya diberi motivasi tertentu, sehingga mereka membayar pajak dengan penuh kesadaran. Jakarta (Bali Post) - Menparpostel Joop Ave meny- atakan belum mengetahui detail masalah Bakrie Nirwana Resort (BNR) sedangkan bos BNR, Abu- rizal Bakrie mengatakan, protes umat Hindu sekitar BNR sesung- guhnya hanya soal salah penger- tian saja. Pengakuan Joop Ave maupun Aburizal itu dikemukakan kepa- da Bali Post di Jakarta, Kamis (6/1) kemarin usai mengikuti pidato Presiden Soeharto ten- tang Rancangan Anggaran Pen- dapatan dan Belanja Negara tahun 1994/1995 pada sidang paripurna DPR RI di Senayan. Joop Ave mengakui, tidak ta- hu persis masalah yang me- nyangkut BNR karena hingga adanya BNR di kawasan Pura menambahkan bahwa pihaknya sekarang belum ada laporan ke Tanah Lot. Namun ditambah- sudah melaporkan soal BNR ke- Deparpostel. "Karena itu, saya kan, jika ada masalah mestinya pada Menparpostel namun belum tidak bisa mengomentarinya," disampaikan ke DPRD untuk disampaikan secara detail. papar Joop Ave. dibicarakan dan dicari penyele- Ia juga menjelaskan mengenai Menparpostel mengakui, diri- saiannya. BNR yang mencakup hotel dan nya memang pernah dihubungi Sementara itu Aburizal Ba- rumah. Hotelnya ada 350 kamar dan diberi tahu Aburizal Bakrie krie yang akrab dipanggil Ical dan rumah ada 370 rumah. mengenai BNR khususnya ten- menyatakan, BNR sebenarnya Ia berpendapat ada banyak tang rencana ekspose BNR. tidak masalah kecuali hanya soal keuntungan dari segi tenaga ker- Waktu itu, kata Joop Ave, salah pengertian. "Mungkin sa- ja dengan pembangunan BNR Aburizal minta kesediaan diri- lah pengertian saja. Dan yang karena rumah-rumah yang ada nya untuk menghadiri ekspose bikin masalah kan pers," ujar dikelola sebagai hotel oleh Aston tentang BNR. "Itu saja. Jadi Aburizal secara kelakar. Hotel, sebuah perhotelan inter- perkembangannya sekarang Menjawab pertanyaan protes nasional. "Jadi dengan demikian saya tidak tahu," tandasnya. yang begitu banyak, Aburizal me- ada penambahan tenaga kerja," Namun Joop Ave menyatakan njawab sebaiknya masalah itu di- tambah Aburizal seraya menam- kaget ketika diberi tahu protes tanyakan kepada Gubernur. "Gu- bahkan bahwa tenaga kerja yang umat Hindu di Bali yang merasa bernur mengetahui dan nggak bisa ditampung BNR mencapai keimananny terobek dengan ada masalah," katanya. Aburizal 3.500 orang. (Tim BP) Birokrasi harus Disertai Kerja Keras dan Disiplin Jakarta (Bali Post) - Dewan sangat mengharapkan kebi- jakan penjabaran GBHN dan pelak- sanaan operasionalnya benar-benar didukung kemampuan kemauan baik, kerja keras, dan disiplin tinggi dari kalangan birokrasi pemerintah. Hal itu disampaikan Ketua DPR/MPR Wahono, dalam pidato pembukaan masa persi- dangan III tahun sidang 1994/1995, Kamis (6/1) kemarin, di Jakarta. Wahono pada kesempatan itu mene- gaskan, para birokrat harus segera me- lengkapi diri dengan manajemen andal yang merupakan elemen sangat penting dalam menopang pembangunan. Di samping itu, Ketua DPR mengingatkan prakarsa dan kemauan bekerja yang sungguh-sungguh dari seluruh mas- yarakat perlu terus ditingkatkan da- lam suasana yang semakin kondusif. "Dengan dukungan birokrasi yang bersih, dinamis dan efisien, penyeleng- garaan pembangunan dalam situasi yang penuh tantangan di masa datang akan melahirkan suatu hasil yang sung- guh diharapkan," tambah Wahono, Lebih lanjut dikatakan, untuk dapat mengimbangi ini, Wahono mengajak segenap anggota Dewan segera mening- katkan kualitas dan kesungguhan di mian, khususnya yang berkaitan dengan prosedur dalam melaksanakan pengawasan, pe- dan perizinan dengan aturan hukum dan rundangan, dan penetapan APBN. perangkatnya, di samping adanya pengaruh dari Di samping keberhasilan pembangu- luar dan perkembangan internasional yang nan, tandas Wahono, di sana-sini masih kadang-kadang tidak mendukung. ditemukan inefisiensi dalam perekono- "Tantangan-tantangan itu harus dapat disele Wahono saikan dalam PJPT II," katanya. Mengingat berbagai permasalahan ta- di, Wahono minta, sasaran pembangu- nan diarahkan pada hal-hal yang se- batas kemampuan. Dalam langkah kerja, Wahono me- nuturkan, Dewan telah membentuk panitia khusus Repelita VI yang akan membahas secara rinci tiap-tiap sek- tor. Ditegaskan, DPR akan mengawasi berbagai kebijakan pemerintah. Makin Diperhitungkan Ketua DPR/MPR menguraikan ke- berhasilan berbagai terobosan interna- sional yang dilakukan Indonesia, me- nyebabkan negeri ini makin diperhi- tungkan masyarakat global. Sebagai contoh diungkapkan, sukses Presiden Soeharto di Tokyo menyampaikan as- pirasi negara-negara Nonblok. Dipilihnya Jakarta sebagai penye- lenggara pertemuan APEC November mendatang menunjukkan semakin tumbuhnya kepercayaan masyarakat internasional terhadap kemampuan Indonesia dalam percaturan politik in- ternasional. Hal lain yang disebut adalah pem- bangunan bidang politik, antara lain keberhasilan Munas Golkar pada bu- lan Oktober lalu dan Munas PDI baru- baru ini. "Berbagai keberhasilan itu harus ditingkatkan lagi di masa-masa mendatang, antara lain dengan men- gupayakan kondisi dalam melaksana- kan demokrasi," kata Wahono. (WK) 2cm Color Rendition Chart 2cm 4cm