Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

2cm HALAMAN 6 Harian untuk Umum Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila Terbit Sejak 16 Agustus 1948 Tajuk Rencana Upah dan Unjuk Rasa Pekerja DUA tahun terakhir ini frekuensi unjuk rasa dan pemogokan pekerja semakin meningkat dan mere- bak di Tanah Air. Sebagian besar persoalannya ber- pangkal pada upah, walaupun satu-dua disebabkan oleh faktor non-upah. Karyawan atau pekerja, betatapun poisisinya bu- kan sebagai risk averter, adalah panel-panel per- usahaan sekaligus ujung tombak pemasaran. Kalau panel-panel itu tidak bekerja satu hari saja, bisa dihitung-hitung berapa kerugian yang mesti diderita. Namun pekerja bukanlah sekadar panel atau sekrup pabrik. Pekerja memiliki batas-batas ketahanan fisik maupun mental yang, apabila sekali waktu terlewati, akan meledak ke permukaan. Pengusaha konservatif yang selalu berusaha me- nekan biaya produksi, menganggap setiap kenaikan upah akan berarti kenaikan biaya dan berkurangnya keuntungan. Anggapan ini mungkin benar apabila kenaikan upah yang dituntut karyawan sudah keter- laluan. Akan tetapi di Indonesia, upah sebagian be- sar pekerja masih jauh di bawah KHM (Kebutuhan Hidup Minimum), bahkan di bawah KFM (Kebutuhan Fisik Minimum), batas terendah keperluan seorang pekerja dan keluarganya untuk bisa hidup sehat se- cara fisik. Jadi tuntutan upah pekerja masih tergo- long wajar, dan lebih wajar lagi kalau logika peng- usaha konservatif itu dibalik, dengan meningkatkan kesejahteraan pekerja, produktivitas mereka akan meningkat dan keuntungan perusahaan berlipat ganda. Dahulu, dalam proses pertumbuhan ekonomi, la- zimnya orang lebih menekankan arti penting akumu- lasi modal fisik. Sekarang, makin disadari bahwa pe- nambahan mesin-mesin sampai batas-batas ter- tentu tergantung pada pembentukan modal insani. Pengembangan sumber daya manusia dilihat dari salah satu aspeknya, memang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kerja manusia. Namun aspek kedua, yang kerap dilupakan walaupun tak kalah pentingnya, adalah pembinaan sumber daya manu- sia yang berhubungan langsung dengan taraf hidup real. Teori-teori Neo-Klasik menganggap bahwa as- pek yang pertama jauh lebih penting, dengan asumsi aspek yang kedua akan terpenuhi dengan sendirinya. Akan tetapi pengalaman selama ini me- nunjukkan bahwa asumsi itu tidak selamanya benar. Mengharapkan kenaikan produktivitas buruh tanpa banyak peduli akan kesejahteraan hidup mereka, mungkin hanya terpenuhi dalam jangka pendek. Be- gitu nalar keadilan dan pemerataan buruh mulai be- kerja, ia dapat berbalik menjadi bumerang. Orang dididik bukan saja untuk meningkatkan keteram- pilan atau kemampuan kerja, tetapi juga untuk me- ningkatkan penghasilannya. Teori mikroekonomi mengajarkan, harga seorang pekerja ditentukan produktivitasnya. Pada apa dan berapa yang bisa disumbangkan satuan-satuan jam kerjanya untuk menaikkan produksi. Sepadan itulah imbalan yang mestinya diterima setiap pekerja, en- tah ia bernama buruh, karyawan, pegawai, kerabat kerja, atau mitra usaha. Dahulu, upah rendah pernah disebut-sebut seba- gai salah satu keunggulan komparatif produk- produk Indonesia. Mungkin lantaran faktor ini pula orang asing getol menanam modal di Indonesia. Di- XIJIM Bali Post banding buruh di Thailand misalnya, upah pekerja kita konon hanya sepertiganya. Akan tetapi Indonesia memang unik. Dengan upah nominal yang sudah sangat rendah, masih ada saja pengusaha golongan mampu yang mengupah buruh di bawah ketentuan upah minimum. Padahal upah minimum itu sendiri masih di bawah standar KFM, yaitu baru sekitar 80 %-nya. Komponen- komponen standar KFM pun, yang dirumuskan ta- hun 1956, masih harus disesuaikan perkembangan zaman. Pada awal-awal proses pembangunan ekonomi, kaum buruh memang harus banyak berkorban, kata Arthur Lewis. Pakar ekonomi modern yang beraliran Klasik ini menarik kesimpulan atas dasar ketimpa- ngan kondisi dua sektor dalam perekonomian. Sek- tor yang pertama adalah sektor tradisional. Bisa juga disebut sektor pertanian, pedesaan, atau apa saja, asalkan di situ terdapat tenaga kerja yang berlimpah dengan produktivitas rendah. Ketidakjelasan Dalam RAPBN 1994/95 TIDAK ada "kejutan berarti" dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Be- lanja Negara mendatang, yang ditetapkan berimbang pada angka Rp 69.749,1 milyar. Rancangan yang diajukan pemerintah, 6 Januari lalu, dibandingkan prog- nosa tiga fraksi DPR (F-PDI tidak bersedia menyampaikan) pertengahan Novem- ber tahun lalu, tidak jauh berbeda. Perhitungan ini, sebagaimana diutarakan Menkeu Mar'ie Muhammad, dilatari relatif samanya asumsi yang digunakan. Di sisi penerimaan, sekitar Rp 46.885,9 milyar atau 78,6 persen dari target penerimaan dalam negeri disangga sektor pajak, cu- kai, dan penerimaan pajak lain- nya. Sementara penerimaan mi- gas hanya Rp 12.851,2 milyar atau 18,4 persen dari total pene. rimaan (turun 15 persen dari APBN berjalan), dan ini hampir didekati oleh support utang luar negeri (penerimaan pemba- ngunan) dengan share 14,3 per- sen (Rp 10.012 milyar atau me- ningkat 4,8 persen dari APBN berjalan). Sesuai dengan teori-teori Klasik, imbalan bagi pe- Sisi pengeluaran rutin dari kerja di sektor tradisional semacam itu mestinya rancangan mendatang tidak adalah setingkat upah subsisten. Upah pas-pasan menggambarkan angka sebagai ini hanya cukup untuk mempertahankan hidup, dan tidak tersisa satu sen pun untuk ditabung. Pada ting- kat upah subsisten, jumlah pekerja yang bersedia menjual tenaganya, berlimpah. Pengusaha yang mau mempekerjakan buruh pada tingkat upah sub- sisten ini, bisa memperoleh jumlah buruh berapa pun yang diperlukan. Sektor kedua adalah sektor modern, sektor kota, sektor industri, atau apa pun namanya, dengan pro- duktivitas tinggi dan sebagai sumber akumulasi mo- dal. Di situ bermukim para kapitalis yang memiliki stok kapital. Menurut asumsi Lewis, hanya golongan kapitalis inilah yang mampu mengakumulasikan ka pital, yaitu berasal dari surplus yang mereka terima dari total produksi setelah dikurangi upah buruh. Oleh karena jumlah buruh melimpah dan selalu dapat dibayar dengan tingkat upah subsisten, maka dalam setiap proses pertumbuhan ekonomi, inves- tible surplus kaum kapitalis akan meningkat terus. Stok kapital bertambah, total output meningkat, per- tumbuhan ekonomi melaju pesat, dan kesempatan kerja meluas, tapi penghasilan buruh orang- perorang akan tetap saja pada tingkat subsisten. Kondisi ini akan terus begitu selama sektor-sektor perekonomian menderita ketimpangan. Selama ter- dapat unlimited supplies of labour, selama itu pe- kerja akan menjadi warga kelas dua. Sangat merisaukan memang, kalau teori Lewis benar-benar terjadi dalam kenyataan. Menyerahkan ihwal penentuan harga tenaga kerja pada semata- mata kekuatan pasar, tetapi dalam kondisi ketimpa- ngan antarsektor, kelihatan belum saatnya. Pekerja, karena posisinya yang masih sangat lemah, biasa- nya terpaksa menerima saja penentuan upah se- cara sepihak. Oleh karena itu, peningkatan upah minimum yang dicanangkan pemerintah, betapapun kecilnya, me- rupakan angin segar bagi kaum pekerja. Ketentuan upah minimum menyelamatkan nasib kaum pekerja agar, kalau toh jatuh ke bawah, tidak langsung mero- sot ke dasar jurang. Tinggal sekarang, apakah ke- tentuan itu bisa dilaksanakan secara konsekuen atau tidak, plus sanksi-sanksinya.- Makna Kunjungan Arafat ke Saudi Arabia AKHIRNYA, setelah mengalami penolakan, per- mintaan Yasser Arafat untuk berkunjung ke Saudi Arabia dan bertemu dengan Raja Fahd terkabul juga. Sebelumnya, pemerintah Rhyadj menolak per- mintaan Arafat, sehubungan dengan sikap PLO yang memihak Saddam Hussein pada masa Perang Teluk. Sikap tersebut sejak awal telah menempat- kan organisasi Palestina tersebut dalam posisi yang sulit. Bantuan tahunan dari negara-negara Teluk, di mana Saudi Arabia merupakan salah satu anggota- nya, dihentikan. Bantuan kepada rakyat minoritas Palestina di wilayah yang diduduki Israel pun sam- pai kini belum juga dipulihkan. Dengan demikian, posisi PLO di tengah negara-negara Arab pun men- jadi amat kaku. Dari sini dapat kita ketahui persetujuan pemerin- tah Saudi Arabia untuk menerima kunjungan Arafat menjadi sangat bermakna bagi PLO. Penerimaan Saudi Arabia bisa dianggap sebagai pertanda akan munculnya sikap serupa dari negara-negara Teluk yang lain. Kalau hal ini kemudian memang berhasil direalisasikan, posisi PLO yang terkucil di kalangan negara-negara Arab akan dapat dipulihkan. Di sam- ping itu, kemungkinan dipulihkannya kembali ban- tuan tahunan dari negara-negara donatur tersebut menjadi semakin besar. Dalam menghadapi pros- pek otonomi yang kini ada di ujung jari, bantuan se- macam itu tentu akan amat berguna dalam melaksa- nakan pembangunan. Makna perujukan PLO dengan negara-negara Arab juga akan berdampak positif bagi pelaksanaan kemerdekaan Palestina. Apabila dalam tubuh Pa- lestina sendiri terdapat banyak fraksi yang tidak me- nyetujui langkah perdamaian dengan Israel, tentu akan menjadi amat sulit bagi Arafat apabila dengan pihak luar, khususnya Arab, masih terdapat juga ganjalan. Keamanan Palestina maupun Israel akan banyak ditentukan kebulatan sikap terhadap perse- tujuan perdamaian tersebut. Dengan adanya negara-negara Arab yang tidak mendukung, baik Palestina maupun Israel, akan mengalami masalah, bukan saja politik, tetapi juga keamanan. Bagi Israel khususnya, hubungan baik antara Pa- lestina dengan negara Arab, akan berarti dukungan seluruh Arab terhadap rencana perdamaian yang te- Arab saja, lebih-lebih yang berbatasan dengannya, bisa menimbulkan permasalahan berkepenjangan. Sebagai negara kecil yang terkepung negara- negara yang memusuhinya selama berpuluh-puluh tahun, Israel sudah belajar banyak, betapa tidak enaknya memelihara musuh di depan mata. Selanjutnya, perujukan dengan negara-negara bakal tetangganya juga akan membawa dampak po- sitif bagi Palestina di bidang politik, khususnya hu- bungan internasional. Palestina yang baru saja mendapatkan kemerdekaannya itu akan segera mendapat pengakuan dunia, berkat dukungan Arab dan Barat. Posisi demikian ini selanjutnya akan ber- manfaat guna membendung gejolak dalam negeri yang ditimbulkan faksi-faksi anti-perdamaian. Di samping itu, kemungkinan bantuan kepada faksi ter- sebut dari Arab sendiri juga menjadi semakin kecil. Seperti kita ketahui, sampai hari ini, masih terdapat mana tercantum. Mengapa? Ke- tika bunga dan cicilan utang yang naik 7,5 persen dikeluar; kan, pengeluaran rutin murni hanya menjadi Rp 24,381,1 mi- lyar. Besarnya bunga dan cicilan utang, dengan kata lain, meng- uras pengeluaran rutin sekitar 42,4 persen. Perhitungan ini je- las akan mempengaruhi ke- kuatan ekspansi (pengeluaran) domestik pemerintah. eluaran pembangunan yang di- Bagaimana dengan peng rancang pada angka Rp 27.398,3 milyar? Pembiayaan rupiah dan bantuan proyek, sebagai kompo- nen pengeluaran pembangunan, haruslah "adu balap". Diban- dingkan anggaran yang sedang berjalan, pembiayaan rupiah tumbuh delapan persen semen- tara bantuan proyek "melesat" 9,7 persen. Apabila kedua kom- ponen ini merupakan ukuran "investasi kesejahteraan" dari proses pembangunan, siapa yang lebih banyak menikmatinya? Ketidakjelasan dalam RAPBN 1994-1995 ini, bagi mereka yang berada "di pinggiran" seperti saya ini, semakin bertambah apabila permasalahan diruntut satu per satu. menutup kemungkinan harga patokan itu turun sampai enam dolar AS per barel. Walaupun ada dana CAP (Cadangan Ang- garan Pembangunan) sekitar Rp 3,5 trilyun sebagai kompensasi penurunan harga minyak, teta- plah menjadi tanda tanya. Meng- Oleh Agus K. Saputra Pertama, dengan menghi- tung ekspansi domestik peme rintah (pengeluaran rutin murni plus pembiayaan rupiah) minus penerimaan nonmigas, maka pada rancangan mendatang menghasilkan angka yang mi- nus, dalam arti terjadi penye- dotan dana (kontraksi) sebesar Rp 5.118,5 milyar. Jumlah efek kontraksi moneter ini memberi isyarat bahwa aktivitas ekonomi akan menurun (kemampuan ma- syarakat untuk menabung dan mengkonsumsi berkurang se- jalan dengan rendahnya potensi investasi dan keuntungan per- sebagai "penjaga keseimbangan" Keempat, utang luar negeri usahaan). Dengan mengacu dalam sistem anggaran yang se- pada Tabel 1, maka dapat diban lama ini dianut, menunjukkan dingkan efek moneter APBN se- ketidakkonsistenan pemerintah lama Repelita V. Kedua, pajak penghasilan di- anggarkan Rp 18.842,9 milyar atau meningkat 26,9 persen dari anggaran yang sedang berjalan, sementara pajak pertambahan ingat tidak adanya kenaikan gaji dan meningkatnya perkiraan target pajak penghasilan dalam rancangan mendatang, menun- jukkan pemerintah secara "semu" memperlebar kesenja- ngan ekonomi-sosial. dalam memberlakukannya seba- gai "pelengkap sumber dana pembangunan". Selama Repelita V (lihat Tabel 2) telah terjadi arus masuk utang luar negeri se- lalu lebih kecil daripada arus ke- luar bunga dan cicilan utang luar negeri. (lihat Tabel 3) cukup sulit "di- cerna" sebagai "kekuatan ke- mandirian pembiayaan pemba- tuk "sekadar" membayar bunga ngunan". Kemampuannya un- dan cicilan utang luar negeri "ti- daklah mumpuni". nilai ditingkatkan 13,3 persen (Rp 13.238,6 milyar). Pajak bumi dan bangunan yang menurut Di sini, tabungan pemerintah skenario dikelola secara regio- nal, direncanakan meningkat 23,4 persen menjadi Rp 1.628,7 milyar. Di sini secara "ekstrim" bisa diartikan bahwa upaya mengurangi kesenjangan ekonomi-sosial harus berla- wanan dengan "keharusan" ke- lompok masyarakat menengah ke bawah membayar pajak "lebih tinggi". Ketiga, perhitungan harga minyak mentah 16 dolar AS per barrel atau lebih tinggi tiga dolar AS dari harga realitas adalah terlalu optimistik. Padahal tidak Kelima, pengeluaran pemba- ngunan dalam rancangan men- datang terfokus pada pemba- ngunan daerah, tak kurang sebe- sar Rp 5,5 trilyun dikerahkan. Dari sejumlah itu, Rp 5,3 trilyun disebarkan untuk enam program Inpres, di antaranya Inpres dae- rah Tingkat II melonjak dari Rp Perlu Evaluasi Sosial 1.029,6 milyar menjadi Rp. 2.417,8 milyar (134,8 persen) dan Inpres daerah tingkat I mening- kat dari Rp 783 milyar ke Rp 1.218,7 milyar (55,6 persen). Mengingat Republik Indone- sia "disokong" 27 propinsi, keti- dakjelasannya sekitar bagai- Ukuran luas wilayah dan jumlah mana mendistribusikannya. kepadatan penduduk, yang biasanya dijadikan patokan pe- nyaluran subsidi dana dari pu- sat, terkadang tidak sesuai de- ngan kenyataan di lapangan. Ke- kuatan hukum perimbangan pembagian dana pembangunan mestinya ada. Ini penting bagi kepastian dan implementasi "roda" pembangunan daerah. Di sinilah kita harus kembali ke penjelasan Pasal 23 ayat 1 UUD 1945 tentang hak budget Dewan Perwakilan Rakyat. Cara menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara adalah suatu ukuran bagi sifat pemerintahan negara. Dalam negara yang berdasarkan fas- cisme, anggaran itu ditetapkan Tetapi dalam negara demokrasi semata-mata oleh pemerintah. sarkan kedaulatan rakyat, se- perti Republik Indonesia, ang- garan pendapatan dan belanja itu ditetapkan dengan undang- undang. Artinya dengan perse- tujuan Dewan Perwakilan atau dalam negara yang berda- Rakyat. Betapa caranya rakyat seba- gai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup, harus ditetapkan oleh ra- kyat itu sendiri dengan peranta- raan dewan perwakilannya. Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya. Pasal 23 menyatakan bahwa dalam hal menetapkan penda- patan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat daripada kedudukan peme- rintah. Ini tanda kedaulatan rakyat. Bagaimana pun, titik tolak menuju Pembangunan Jangka Panjang Tahap II berawal dari sini. (Bersambung ke Hal.8 Kol.8) Pembangunan Pariwisata Budaya PEMDA Bali telah menetapkan "bahwa pembangunan daerah Bali berwawasan bu- daya" (culture orientation). Dalam pelaksanaannya dirasakan kurang konsisten dan me- nunjukkan kelemahan-kelemahan konseptual. Terbukti dengan semakin luas dan kom- pleksnya dampak yang ditimbulkan dari pembangunan pariwisata di Bali. Tidak saja bersi- fat fisik, melainkan sudah bergerak kepada tatanan nilai budaya dan agama. Dihadapkan dengan kenyataan demikian itu, konsep pembangunan pariwisata budaya sudah saatnya untuk dikaji ulang. Oleh IGP Sarjana awig-awig desa adat. 4. Pening- katan pengetahuan dan kete- rampilan perangkat lembaga- lembaga desa adat di bidang or- ganisasi, administrasi dan manajemen, (5). Pembinan dan pengembangan kesenian dae- rah, bahasa dan sastra daerah. 6. Inventarisasi, dokumentasi, pe- nelitian peninggalan sejarah dan arkeologi. 7. Meningkatkan kua- litas hidup, memperkuat kepri- badian, mempertebal rasa harga diri dan memperkokoh persa- tuan bangsa. 8. Mencegah sikap- sikap feodal kedaerahan yang sempit serta pengaruh kebu- dayaan asing yang negatif. 9. Pe- meliharaan peninggalan sejarah dan kepurbakalaan dan 10. Me- nyelenggarakan pesta kesenian Bali. Kepariwisataan di Bali sudah uasaan tanah oleh orang-orang sertanya para pakar yang ber- dimulai sekitar tahun 1920-an, luar untuk kepentingan pariwi- kompeten dalam serangkaian ngah digalangnya. Gangguan dari satu dua negara mulai menonjol sekitar tahun sata, seperti yang terjadi berke- perencanaan pembangunan ke- 1966 setelah dibukanya hotel naan dengan rencana pemba- pariwisataan selama ini dan me- Bali Beach. Lima tahun kemu- ngunan BNR, dan beberapa lapa-luasnya pengaruh budaya biro- tapkan secara kelembagaan akan semakin tragis, pranata- dian yakni tahun 1971, baru dite- ngan golf di Bali. Keadaannya krasi di kalangan para pejabat, bahwa kepariwisataan di Bali pranata sosial seperti lembaga- bercorakkan budaya atau pari- lembaga adat tidak lagi berperan wisata budaya (cultural tou- dalam tatanan sosial, kita akan rism). Agar pengembangannya kehilangan identitas dan marta- Ini secara implisit terungkap da- lebih terarah, dibuatlah perda bat. Orang Bali akan merasa lam diskusi yang digelar Society yang menjadi acuan rencana asing di lingkungan masyarakat- for Balinese Studies ((SBS) baru- Pola pembinaan dan pengem- umum tata ruang, penetapan nya sendiri. Dampak terhadap baru ini di Denpasar. Beberapa bangan kebudayaan Bali seperti daerah objek wisata (tourist re- ekologi manusia (human ecology) peneliti asing yang sempat hadir itu memiliki beberapa kele- sort), lokasi kawasan perhotelan. akan terjadi perubahan ekosis- saat itu juga menyampaikan ke- mahan konseptual seperti: 1. Masih banyak lagi upaya yang tem dan ditempuh pemerintah bersama lingkungan. pencemaran prihatinannya terhadap "sema- Pendefinisian kebudayaan yang kin tenggelamnya peradaban sangat luas atau komprehensif. masyarakat, dalam rangka Secara kenyataan sebenarnya orang Bali". Bersamaan dengan Semua hal yang diamati dapat pengembangam kepariwisataan tidak sedikit dampak di luar eko- meluasnya penjualan tanah di dimasukkan ke dalam definisi di Bali. Upaya itu secara ekono- nomi yang menyertai pemba- Bali, ia mengambil contoh peng- tersebut. Omnibus definition ini mis sangat membanggakan, per- ngunan kepariwisataan di Bali embangan kawasan wisata di Se- diajukan S.A. Tyler dan di Indo- tumbuhan perekonomian ma- ini. Bahkan secara ekonomi pun rangan, Nusa Dua, Bukit dan se- nesia oleh Koentjaraningrat, se- syarakat Bali sekarang ini ber- ada yang mensinyalemen dari kitarnya, kemudian menyusul kitar tahun 50-an sampai 60-an. ada di atas rata-rata hasil pariwisata, rakyat Bali BNR di kawasan Pura Tanah Sampai sekarang definisi yang perekonomian nasional. Makin baru hanya menerima ampasnya Lot. Terhadap kasus-kasus se- lebih bersifat taksonomi (catago- maju sektor pariwisata justru saja. Bahkan di Bali diperkira- macam itu, sewajarnya orang rical culture) ini masih banyak masyarakat Bali kini semakin kan masih ada 98 desa yang ter- mempertanyakan "keandalan digunakan, tanpa dipertimbang cemas. Urbanisasi dan migrasi golong miskin dan sekitar 66.000 model pengembangan pemba- kan kembali kepada epistemolo- dari luar semakin tidak terken- orang masih miskin (Bali Post, 4 ngunan Bali yang berorientasi ginya. Dengan omnibus difini- dali, tindak kriminal semakin Oktober 1993). budaya". tion membuka peluang untuk meluas, terjangkitnya AIDS ber- Sadar dengan apa yang telah Pemerintah Daerah Bali telah terjadinya inkonsistensi dalam samaan dengan semaraknya bis- dan akan terjadi di balik prima- nis seks, demikian juga gang- dona pariwisata budaya, tidak menetapkan kebijaksanaan penjabarannya. Kelemahan guan psikologis, seperti psikosis ada pilihan lain kecuali melaku- bahwa aspek kebudayaan me- untuk menganalisis proses dan yang lain adalah kurang relevan dan gangguan jiwa. Dalam bi- kan kaji ulang terhadap konsep landasi segala gerak dan lang mekanisme perubahan kebu- dang sosial budaya dan agama, pembangunan pariwisata bu- kah dalam pembangunan. Ter- masyarakat telah sadar adanya daya. Ini merupakan keinginan kait dengan hal itu pembinaan, dayaan pada tatanan sosial ma- gejala disakralisasi, terganggu yang kuat dari kalangan pemer- pengembangan dan pelestarian Syarakat. Inilah yang kita ha- nya keharmonisan sosial (sense hati kebudayaan dan pakar ke- kebudayaan daerah Bali dipola- para pendukung kebudayaan of social harmonis) dan masuk- budayaan di Bali, Adapun alasan kan sebagai berikut: 1. Pembi- Bali sedang mengalami dina- nya paham sekularisme. Per- mereka adalah, lemah dan ku- naan pengertian hubungan yang mika dan perubahan terkait de- ubahan yang dialami Bali de- rang konsistennya Pemda Bali harmonis antara desa adat dan ngan masuknya sistem kapita- terhadap penegakan semua ke- desa administratif. 2. Pembi- ngan dunia dalam (deep struc- lisme, melalui sektor pariwisata tentuan yang berkaitan dengan naan terhadap lembaga-lembaga structure). 2. Dengan pola pembi- ture) dan dunia luar (surface menyebabkan "Gumi Bali" ini pengembangan pariwisata di adat, seperti mengadakan lomba naan dan pengembangan kebu- akan tercabik-cabik. Semakin Bali. Perencanaan tidak replek- desa adat, subak dan perlom- dayaan Bali seperti itu yang dite- banyak pemilikan dan peng- tif dan konsepsual. Tidak ikut baan sejenisnya. 3. Penyuratan rapkan selama ini oleh Pemda sejumlah negara Arab yang menerima rencana per- damaian Palestina-Israel dengan nada acuh mau- pun sinis. Sejauh ini, janji bantuan kepada Palestina datang justru dari Barat, sementara dari Arab sendiri masih terkesan adanya sikap menanti dan dingin. Akan te- tapi kenyataan itu akan segera berubah, apabila PLO berhasil mengembalikan hubungan baiknya dengan bekas-bekas donaturnya. Bantuan yang di- terima dari Barat dan Arab, akan sangat membantu pemerintah Palestina dalam melakukan pemba- ngunan. Keberhasilan melakukan pembangunan pada giliran selanjutnya akan menentukan peneri- maan rakyat terhadap pemerintah. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan yang dilakukan Arafat, akan membantu kokohnya pemerintahan yang dipimpinnya. Akhirnya, stabilitas yang mantap, atas dasar keberhasilan pembangunan yang me- rata, akan memungkinkan mereka menghapus ke- nangan lama yang buram, pada saat mereka harus menerima status rakyat tanpa negara. Surat Pembaca Persyaratan: Sertakan Fotokopi Identitas Sumbang Saran tentang SIM Marilah kita perhatikan seje- memasyarakat. nak peringatan yang ada di balik Menurut pendapat saya pen- surat izin mengemudi (SIM) cantuman peringatan yang ber- yang keluaran terdahulu sbb.: sifat penjatuhan sanksi kepada Dengan demikian batas berla- kunya SIM tidak selalu berakhir sesuai tanggal yang dicantum- kan di dalam SIM apabila pemi- liknya melakukan pelanggaran. Daripada menghilangkan per- 1. SIM dapat dicabut apabila pengemudi/pengendara kenda- ingatannya, saya berpendapat pemegang melanggar raan bermotor lebih kuat motiva- lebih baik menghilangkan/ ketentuan-ketentuan pasal 33 sinya bila dibandingkan pencan- menghapus tanggal berlakunya (1) undang-undang No. 3 Tahun tuman tanggal berakhirnya SIM dengan pertimbangan : - Proses mendapatkan SIM 1965 dan dibatalkan apabila me- masa berlaku SIM, setidak- langgar ketentuan pasal 63 PPL. tidaknya akan memotivasi se- melalui beberapa tahap mulai 2. SIM dicabut jika tiga kali tiap pengemudi/pengendara dari administrasi (keterangan terbukti bersalah dalam kecela- kendaraan bermotor untuk se- tempat tinggal, fotokopi, KTP, kaan dengan akibat luka berat lalu: surat keterangan dokter, kete- atau satu kali bersalah dengan 1. Berusaha tidak melakukan rangan berkelakuan baik dari akibat meninggal dunia. pelanggaran. kepolisian). 2. Berlaku sopan, tertib dan Ujian tulis dan praktek berhati-hati berada di jalan raya. mengemudi/berkendaraan yang 3. Mengutamakan kesela baik dan benar. Dengan demi Pada SIM yang dikeluarkan matan pengendara/pemakai kian SIM bukan sekadar izin te- belakangan (baru) peringatan jalan lainnya. tapi sekaligus merupakan ja- 4. Meningkatkan tanggung ja- tersebut ditiadakan mungkin su- dah dianggap cukup wab terhadap ketertiban umum. 3. SIM dibatalkan/uji ulang jika melakukan tiga kali pelanggaran. Buat Pengelola "Bali Water Boom" dapi sekarang di Bali, di mana Rp 6.330.875 untuk Pura Boyolali di Jateng Bali Post menerima titipan sumbangan dana punia untuk Pura Boyolali di Jateng dari: Nyoman Seputra, Br. Bale Agung Singaraja Rp 5.000 Jumlah penerimaan sebelumnya Rp 6.325.875 Jumlah penerimaan seluruhnya Rp 6.330.875 Rp 17.677.275 Kalau kita datang ke Kuta te- bawa pengunjung, Bangunan itu patnya di Jalan Kartika, kita terbuat dari bambu serta atap akan melihat arena olah raga air dari alang-alang yang menim- dan taman rekreasi yang dikenal bulkan kesan Bali. Tempat ini Bali Water Boom. Tempat ini memang baik untuk penyegaran beroperasi belum begitu lama buat melepaskan kepenatan dari kira-kira satu bulan dalam tahap situasi Kuta yang semakin sarat promosi dengan harga tiket ma- serta penuh dengan aneka prob- suk tujuh ribu lima ratus bagi lem. Harapan saya kepada peng- orang dewasa dan empat ribu un- (Bersambung ke Hal.8 Kol.8) tuk anak-anak. Setelah dua kali datang dan Yth. Panitia PSR bermain-main di arena itu, tim- bul kesan saya yang menyenang- Sepuluh tahun sudah PSR kan, karena saya lihat banyak (Pekan Seni Remaja) di Denpa tanaman yang ada itu memang sar berlangsung. Seharusnya asli dan tumbuh sejak dahulu, waktu yang sepuluh tahun ada- sehingga kelihatan alami arti- lah waktu yang cukup untuk ber- nya tidak terlalu merusak benah diri baik dari segi penye- keadaan alam. Di samping saat- lenggaraan, kepanitiaan, tem- saat ini sedang ditata kebun- pat," promosi, kebun bunga yang menghiasi materi-materi yang akan arena di sekitar aliran air yang dilombakan. menyerupai aliran sungai de- Ada satu catatan untuk penye- ngan tepian batu-batu cadas lenggaraan PSR akhir-akhir ini alami, di pojok-pojok berdiri (khususnya penyelenggaraan bale-bale tempat istirahat sam- lomba PSR nontradisional); Pe- bil menikmati santapan yang di- nyelenggaraan PSR tidak dalam persiapan yang matang, promosi kurang menyebabkan gema PSR Irian Jaya dari: ke masyarakat tak terdengar, Nyoman Seputra, Br. Bale Agung Singaraja soal penjurian, materi lomba Jumlah penerimaan sebelumnya yang dulunya cukup variatif se- Jumlah penerimaan seluruhnya karang dikurangi entah alasan apa, tempat penyelenggaraan yang dulunya di berbagai tempat (dari banjar ke banjar) sekarang diubah menjadi satu tempat (Ge- (Bersambung ke Hal.8 Kol.7) untuk Pura Blambangan di Jatim Bali Post menerima titipan sumbangan dana punia untuk Pura Agung Blambangan di Jatim dari: Nyoman Seputra, Br. Bale Agung Singaraja Jumlah penerimaan sebelumnya Jumlah penerimaan seluruhnya (Bersambung ke Hal.8 Kol.9) Anggota Redaksi: Denpasar: Made Sugendra, Sri Hartini, Ida Bagus Geriawan, Nengah Sri- Suprajitno, Ema Sukarelawanto, Daniel Fajry, Nyoman Setiawan, Legawa Partha, Gianyar: IB. Alit Sumertha, Bangli: Nikson, Semarapura: Made Suweca, Singaraja: Made Tirthayasa, Putu Mangku, Amlapura: Wayan Sudarsana, Tabanan: Gst. Alit Purnatha, Negara: Eddy Asri, Jakarta: Muslimin Hamzah, Suhen- dra Usmaya, Bambang Hermawan, Sahrudi, Surabaya: Edy Poerwanto, NTB: Agus Talino, Iszul Kairi, Ryanto, Ruslan Efendi, NTT: Hilarius Laba, Wartawan Foto: IGN. Arya Putra, Djoko Moelyono. Bali Post anti, Wayan Suja Adnyana, Wayan Wirya, Wayan Suana, Dwi Yani, Komang Suarsana, Djarot Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya ditik dengan dua spasi (spasi rangkap). serta Rp 5.000 Rp 17.672.275 Rp 17.677.275 Rp 5.096.000 untuk Pura Petitenget di Krobokan Kuta Bali Post menerima titipan sumbangan dana punia untuk Pura Petitenget di Krobokan Kuta dari: Ida Bagus Nugraha, PT Taspen Denpasar Rp 15.000 Jumlah penerimaan sebelumnya Jumlah penerimaan seluruhnya Rp 5.081.000 Rp 5.096.000 Rp 1.144.500 untuk Pura Irian Jaya Bali Post menerima titipan sumbangan dana punia untuk Pura Kamis Wage, 20 Januari 1994 Kolom Sosialisasi Hak Buruh Dalam Bisnis SUATU peradaban baru se dang tumbuh dan bergejolak di dalam bisnis. Peradaban ini membawa gaya baru kehi dupan bisnis. Mengubah tata nilai, cara kerja, tatanan eko- nomi baru, konflik sosio- kultur, dan di atas semua ini juga mengubah kesadaran ma- nusia (karyawan). Peradaban baru yang tumbuh ini mene- tapkan suatu kode etik baru dan membawa kita keluar dari standardisasi, sinkronisasi dan sentralisasi, di luar kon- sentrasi tenaga, uang, dan kekuasaan. Perjuangan, keberanian dan pengorbanan yang diberikan Marsinah salah seorang karya- wan PT CPS (Citra Putra Su- rya) untuk membelah hak-hak kaum buruh merupakan se- buah paradigma yang sangat bernilai bagi kehidupan kaum buruh yang lebih kondusif un- tuk perlindungan hak-hak me reka. Gejolak ini dapat mem- bersitkan arus paradoksal. Soalnya, pada proses perkem- bangan tertentu suatu per- adaban dapat dihadapkan pada rupa-rupa perubahan yang bukan tidak mungkin mengarah ke suatu kulminasi krisis. Suatu krisis yang ditim- bulkan kemerosotan moral. Barangkali benar, bahwa PT CPS semakin menguasai dunia bisnis jam dengan ilmu dan tekniknya. Mungkin pula, bahwa PT CPS mampu me- nyingkap rahasia kosmis pro- duk jam secara makro-mikro. Lantaran begitu, apakah kabut tabir yang menyelimuti tubuh bisnis dapat disibak dengan pasti? Jawabannya mungkin ya.... tetapi juga barangkali ti- dak. Yang jelas, akhirnya toh terpulang pada sikap dan nilai etik yang diemban. Alasannya, karena pembangunan tidak hanya mengandung nilai per- iferial semata, tetapi juga di dalam nilai etik religius. Terkuaknya kasus peng- aniayaan, pemerkosaan dan pembunuhan sadistis terhadap Marsinah membuktikan ma- kin luas kuasa manusia, makin tak mampu ia menguasai diri. Kemajuan fisik PTCPS kurang diimbangi perkembangan keji waan dalam nilai etik religius. Kemajuan kurang menyentuh inti perkembangan martabat manusia. Masih lebih berkisar pada bidang-bidang periferial, pembangunan fisik belaka. Itu lah awal kejatuhan manusia pada kemerosotan moral, meredam kaum buruh, demi kepentingan-kepentingan yang lebih berkuasa. Dalam pada itu, sistem pendekatan yang di- perankan lebih bersifat preven tif, misalnya dengan memakai baju hijau (aparat keamanan). Semestinya di dalam era in. formasi yang serba global ini, modernisasi bisnis patut diper timbangkan untuk mengikuti kebijaksanaan, membuat ke- putusan atau mengikuti arah tindakan yang diinginkan da lam kaitan dengan sasaran dan nilai-nilai vang berlaku bagi masyarakat. Di sinilah eksistensialisme dunia bisnis diuji secara kom prehensif dalam mengemban tata nilai dan etika bisnis. Wa laupun penilaian tanggung ja- wab sosial perusahaan menca- kupi hubungan dengan dunia luar, dimensi etik adalah payung yang lebih umum. Per usahaan yang sukses, di dalam setiap keputusannya harus me miliki dimensi moral, dan bagi perusahaan yang efektif pen- ting memasukkan metode, mo del, konsep, dan gagasan ten tang etika dalam kotak bisnisnya. Secara konsepsual, pertim- bangan seperti yang digambar. kan itu barangkali mudah un tuk dikonsepkan, tetapi di da lam praktek sulit diwujud-nyatakan. Di sam ping ia menghendaki kaidah- kaidah pokok yang melembaga dalam masyarakat sesuai nilai sosio-kultur yang berlaku, juga terganjal oleh hambatan dari kecenderungan perusahaan biasanya bertindak lamban untuk menyelesaikan suatu masalah yang berkenaan de ngan dimensi etik. Oleh karena itu, kiranya akan menjadi le bih bijak dan arif manakala etika bisnis dilembagakan le wat sebuah lembaga alternatif, semacam "ombudsman" yang dilegalkan. Peran ombudsman di sini adalah sebagai sebuah komite atau lembaga khusus dalam suatu struktur organisasi yang berwewenang untuk memberi arah filosofis kepada perusa haan yang berkaitan dengan urusan moralitas. Mencipta- kan suatu kontrak sosial an- tara perusahaan dan masyara kat; baik secara intern maupun yang sifatnya ekstern. Om- budsman ini berperan fungsi semacam agen moral. Memang, di dalam wadah bisnis kita mengenal adanya berbagai lembaga khusus se- perti SPSI. Akan tetapi dalam modus operandinya, belum be- gitu mencerminkan aspirasi kaum buruh, terutama dalam upaya merealisasikan dimensi etik dalam bisnis. A Bie Bagi kaum buruh, tahun 1993 lalu adalah tahun kelabu dibandingkan tahun-tahun se- belumnya, karena buruh ma- kin kehilangan hak suara. Apalagi setelah diberlakukan peraturan Menaker No. 03/Men/1993, yang isinya an- Dengan demikian, rujukan tara lain berbunyi: "Serikat akan penyelenggaraan lem- buruh, baru akan diakui bila baga ombudsman sebagai setidak-tidaknya memiliki se- agen moral dalam sebuah orga- ratus unit serikat kerja di jenis nisasi bisnis menjadi harapan perusahaan yang sama, yang yang sangat favurabel untuk terdapat di Tk. II dan setidak- membangun momentum HKB nya tersebar di lima propinsi". (hak-hak kaum buruh), yang Peraturan ini, betapa tidak adalah bagian integral dari- telah ikut andil memupuskan pada HAM (hak asasi manu- mimpi buruh yang ingin terlin- sia). Ombudsman inilah yang dungi dan hidup dengan sejah nantinya lebih membuka pe- tera karena betapa sulitnya luang untuk mensosialisasi- bagi kaum buruh untuk memo- kan hak buruh dalam kegiatan lisasi jangkauan seluas itu. bisnis. SPSI yang menjadi gantung- Siril Nafanu annya ternyata malah sering dan Nafanu Gregor Bali, terlihat lebih berorientasi rakteristik budaya masyarakat pada penggunaan budaya seba- yang dibina. Terlalu serampa- gai alat bukan tujuan yang re- ngan mengklaim bahwa dari segi plektif. Maka ada benarnya apa- budaya orang Bali kini berada bila kita dikatakan bukan mene- pada suatu konformitas atau ke- rapkan pariwisata budaya ragaman. Lihat saja banyak ke- melainkan budaya pariwisata. 3. nyataan yang kita amati dalam Usaha pembinaan dan pelesta- kehidupan sehari di mana tinda- rian kebudayaan Bali dilakukan kan dan perilaku masyarakat dengan lebih menitikberatkan atau pejabat ada yang sudah ter- pada tujuan-tujuan yang cende- lepas dari porosnya (baca: bu- rung lebih bersifat birokratis, daya Bali dan agama Hindu) dan ngan melakukan kegiatan- lebih dikondisikan budaya for- kegiatan yang lebih bersifat de- mal atau budaya birokrasi. 5. Se- montratif untuk suatu target, jak dilakukan pembinaan dan sama halnya dengan model "ke- pengembangan kebudayaan Bali giatan safari", yang menganggap dengan serangkaian gerak dan masyarakat sebagai objek, bu- langkah seperti itu, apakah per- yang lebih replektif dan poten- evaluation). Ini kelemahan ma- kan untuk tujuan permanen nah ada evaluasi sosial (social sial untuk pengembangan ma- najemen yang sebenarnya tidak syarakat desa. Lihat saja apa boleh terjadi dalam setiap pelak- yang terjadi dengan lomba desa. sanaan pembangunan, lebih- Justru ada yang tidak meng- lebih yang bersifat social dan cul- inginkan untuk memperoleh tural development. Evaluasi so- juara, karena dianggap sebagai sial seharusnya sudah beban. 4. Mengharapkan peran- merupakan bagian integral da- serta dan partisipasi aktif ma- lam perencanaannya. pembinaan dan pengembangan Penulis antropolog yang kini se- syarakat berkenaan dengan kebudayaan, rasanya sangat su- dang menyelesaikan program lit terlaksana tanpa didasarkan magister di Pascasarjana Pisip pemahaman kita terhadap ka- UI. Catatan Karena TVRI adalah media pemerintah, selayaknya beban iuran TVRI ditanggung oleh pemerintah. Kata kalangan tokoh masyarakat di Yogya. Apalagi dengan iuran, tak jelas pertanggungjawa- bannya. ⭑⭑⭑ Pengamat ekonomi Kwik Kian Gie dan Dr. Ir. Sri Bintang mengatakan sulit diberantas kebocoran dan "high cost economic". Budaya sogok, suap dan korupsi tampaknya sudah melekat. ⭑⭑⭑ Kata Dirjen Pariwisata, para pelaku di sektor pariwisata kurang mampu melihat peluang bisnis dan ada dua faktor menonjol dalam kekurangan yaitu kemampuan bahasa asing dan kemampuan dalam menjual. Kamis Wage, 20 Januari 1994 Akan Diteta Lahan bagi Jakarta (Bali Post). Merealisasikan komitmen pemerin bangkan pengusaha kecil (PK), dalam tetapkan skema lahan khusus bagi me usaha itu, pengusaha besar tak boleh Penegasan ini dinyatakan Menteri Ko Pengusaha Kecil Subyakto Tjakrawer ekonomi hari kedua "Menyongsong F yang diselenggarakan Suara Pembaha Jakarta. "Kebijakan itu terpaksa diam- ngah. M bil dengan alasan sehebat apa kan, seb pun, tetapi kalau pengusaha ke- diluncur cil disuruh bersaing secara bebas sebanya di pasar menghadapi pengusaha tetap ma besar, tetap akan kalah. Mereka Di bag tidak mungkin bersaing," tandas mengeva Menkop. Ditambahkan, peng. nya, PK usaha besar jelas tidak akan di- 34 juta perkenankan masuk ke lokasi tern dan yang telah ditetapkan hanya un- mengala tuk PK. Kalau pun mereka me- daya ma maksakan diri untuk masuk, pe- akses pa merintah hanya akan mengizin- nim se kan dalam bentuk kerja sama organisa atau setidaknya sebagai mitra. Kemu Lahan-lahan itu kelak berupa harus m kegiatan ekonomi rakyat yaitu pasar y yang merupakan perekonomian mengak pokok masyarakat, umpamanya, kekuat pertanian. Secara kongkret Su- tertent byakto mencontohkan, toko pasar. I serba ada tidak akan diizinkan sektor y intervensi ke kota-kota kecil. Di PK. Di samping itu, pengusaha besar di- mudah minta membayar tunai dalam "Ini ser membeli barang-barang PK, rana da maka diharapkan tidak terde- madai h lagi penundaan kecil se pembayaran. yang se "Untuk memberi kekuatan usaha, hukum, penetapan lokasi hanya dahan, untuk pengusaha kecil itu akan dimasukkan ke dalam RUU .pengusaha kecil yang sedang di- Pada rampungkan dan segera dibawa Direktu ke DPR," tegas dia. Satu kebija- sia Kwi kan lain yang disiapkan adalah kan, pa mengusahakan modal ventura mulai melalui kerja sama dengan mengan Malaysia. Keadaa ngar Katanya, kelak modal ventura akan ad itu dikhususkan untuk PK la- lam per pisan atas yang siap dipromosi yang leb kan menjadi pengusaha mene- bih ule Kapasitas Tr Kecil dengan perinti Denpasar (Bali Post) - Melayani transportasi di wi- Labuh layah Indonesia Bagian Timur jawa, V (IBT), diperlukan pesawat de- Laran ngan kapasitas kecil dengan ru- Suai, A tinitas dan frekuensi tinggi. Se- Bou suai dengan kondisi geografis jak ak yang terdiri dari ribuan pulau, peluan IBT tidak memerlukan pesawat kutan berkapasitas besar. "Kecil tetapi lumny menjangkau keseluruhan wi- Denpa layah," ungkap Drs. Eddy P. Sa- setiap gala, dari Kanwil Perhubungan Minge NTT, Rabu. mere Di NTT atau wilayah Nusa Rabu Tenggara dengan ribuan pulau dilaya sampai saat ini poin pener- layah bangan yang dilayani jasa Mer- Matar pati Nusantara, Bouraq Indone- sia Airlines dan Sempati Air, baru meliputi Ampenan, Ku- pang, Dili. Untuk wilayah lain dengan pelabuhan udara perin- tis masih didominasi pelayanan Merpati dengan frekuensi terba- tas. Menurut District Manager MNA Denpasar, B. Laban, peng- guna jasa angkutan udara di wi- layah IBT memiliki prilaku unik, ada masa padat dan masa sepi. Namun dengan berkembangnya bisnis parawisata, kepadatan pe- numpang ke dan dari wilayah Nusa Tenggara mulai merata. Mengantisipasi peningkatan permintaan jasa angkutan udara MNA, sejak Senin (17/1) menam- bah frekuensi penerbangannya dengan melayani rute baru Den- pasar Mataram/Ampenan Ujungpandang - Balikpapan - Tarakan, setiap Senin dan Ju- mat. Tarakan Balikpapan - Ujungpandang-Ampenan - Den- pasar setiap Kamis. Buka Peluang MNA sebelum penambahan rute baru melayani rute Denpa- sar - Mataram/Ampenan sem- bilan kali sehari. Ke Bima, dua kali, ke Maumere satu kali, ke Kupang dua kali, kė Dili dua kali, Sumbawa Besar satu kali. Meng- gunakan pesawat F- 27, F- 28 dan CN-235, diperkuat dengan pesawat Cassa dan Twin Otter untuk jalur perintis. CN-235 mi- lik MNA dikhususkan melayani rute Mataram - Sumbawa. Jalur Harga Grosir/ Borongan Sayur-mayur Di Pasar Kumbasari Denpasar Tanggal 19 Januari 1994 Jenis Komoditi 1. Kol Bulat 2. Kol Gepeng 3. Tomat buah lokal Harga (Rp/kg) 280 300 800 4. Tomat buah TW 1.200 400 500 600 150 3.000 140 5. Buncis 6. Wortel 7. Kentang 8. Sawi putih 9. Seladeri 10.Labu Siam 11. Lombok merah besar 1.100 Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Bali PT CENTRAL KUTA MONEY CHANGER Jln. Legian No. 557 Telp. 51345-51678-55104 Kuta Bali Tanggal, 19 Januari 1994 Valuta BN TC JUAL US$ 2093 2091 2117 AU$ 1455 1455 1478 HK$ 267 265 279 SIN 1302 1294 1316 MAL 762 778 CAN Pound NGL 1593 1584 1614 3120 3090 3179 1200 1192 1216 1069 1059 1088 362 349 343 1433 1424 1451 - Rp 5.000 - Jadi tahu basa basi dan tidak asal jual saja. DM Rp 1.139.500 Rp 1.144.500 Rp 1.092.500 untuk Pura Pancaka Bali Post menerima titipan sumbangan dana punia untuk Pura Pancaka di Mataram dari: Nyoman Seputra, Br. Bale Agung Singaraja Jumlah penerimaan sebelumnya Jumlah penerimaan seluruhnya Rp 5.000 Rp 1.087.500 Rp 1.092.500 Bang Podjok FFR SFR YEN 18,82 18,71 19,18 LIRE 1,10 1,26 NZ 1168 1180 THB 70 85 WON 3 1 NT 70 84 C.176 Color Rendition Chart 4cm