Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Perintis Pemimpin Umum/Pemimpin Redaks/Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Umum/Redaks Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Redaksi Penanggung Jawab Redaktur Pelaksana K. Nadha K.Nadha : ABG. Satria Naradha : Widminarko : Made Nariana B. Ashrama Redaksi: Djesna Winada, Surawan, Adhy Ryadi, Gde Nym, Suryawan, Made Su- mendra, Gde Suyadnyana, K. Abinawa, Agus Talino, Nym. Wirata, Alit Susrini Kantor Redaksi: Jl. Kepundung 67 A, Denpasar 80232, Telepon:238582-238239, Fax: 227418 Teleks: 35191, Alamat Surat: P.O. BOX:3010 Denpasar 80001. Perwakilan Ball Post Jakarta, Bag. Iklan: Hotel Kartika Plaza, JI. MH. Thamrin 10 Jakarta Telp. (021) 3141008-3905301 ext 1404- Hot Line/Fax. (021) 390-1265. Bag. Redakal: JI, Martapura 1B Telp. (021) 3905330. NTB: JI. WR Supratman 22A Telp. (0364) 32737. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 005/SK/Menpen/SIUPP/A.7/1985 tanggal 24 Oktober 1985, Anggota SPS-SGP, Penerbit: PT Bali Post. KAMIS UMANIS, 8 DESEMBER 1994 ISSN 0852-6515 Harian untuk Umum MILIK MONUMEN PERS NASIONAL SURAKARTA Bali Post Pengemban Pengamal Pancasila HARIAN PAGI TERBIT 12 HALAMAN Pak Harto: Kenaikan Gaji Pegawai perlu Dipikirkan Jakarta (Bali Post) - Presiden Soeharto menegaskan, pemerintah memang perlu memikirkan ke- mungkinan menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan ABRI terutama karena gaji golongan I di bawah upah minimum para buruh. "Pemerintah telah mendorong para pen- gusaha menaikkan upah minimum dan kita ni- lai gaji golongan I masih rendah dibanding up- ah minimum," kata Presiden di Istana Merde- ka, Rabu (7/12) kemarin. Ketika menerima 26 wakil gubernur dan se- orang sekwilda yang sedang mengikuti rapat terbatas peningkatan peranan wanita, Kepala Negara membenarkan, sekalipun gaji pegawai negeri telah dinaikkan, mungkin pendapatan mereka masih belum mencukupi. "Pegawai negeri memang harus memiliki ilmu atau seni untuk mengelola gajinya tanpa perlu korupsi atau memakai barang yang bukan miliknya," tegas Presiden yang didam- pingi Menteri Negara UPW Mien Sugandhi dan Mendagri Yogie SM. Untuk mengatasi masalah ini, para istri pe- gawai itu perlu didorong untuk memanfaatkan beberapa fasilitas yang mereka miliki. Misal- nya menanami pekarangan halaman mereka dengan berbagai tanaman yang bisa menopang kehidupan sehari-hari. Jika keluarga para pegawai ini bisa meman- faatkan halaman rumah mereka, beberapa ke- butuhan mereka seperti sayur bisa didapatkan tanpa membeli di pasar sehingga masalah kekurangan gaji bisa diatasi. Peran Wanita Kepada para wagub dan seorang sekwilda yang ditugaskan mengkoordinasikan masalah peningkatan peran wanita, Presiden Soeharto mengatakan, mereka ditugaskan menangani masalah ini karena lembaga Kantor Menteri Negara UPW tidak mempunyai aparat di daer- ah-daerah. "Menteri UPW tidak memiliki perpanjan- gan tangan di daerah. Karena itu, pemda diper- lukan untuk melaksanakan program pening- katan peran wanita," kata Presiden. Karena pemerintah pusat tidak menyediakan dana khusus bagi program ini, dana yang ada di berbagai departemen dan lembaga nondeparte- men harus dimanfaatkan secara maksimal. "Programnya tidak usah muluk-muluk. Bi- ar kecil, yang penting berhasil," kata Kepala Negara. Usaha meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan sangat penting, kata Presiden, karena sebagian besar keberhasilan pemban- gunan ada di tangan kaum wanita. "Pemerintah harus memberikan bekal kepada para wanita misalnya dalam bidang ke- sehatan dan pendidikan," kata Presiden keti- ka berulang kali menekankan peran wanita se- bagai subjek dan objek pembangunan. Kepala Negara juga mengemukakan, peran masyarakat juga dapat dilakukan dengan pro- gram yang jelas. Misalnya, Pembinaan Kese- jahteraan keluarga (PKK), yang dalam kegia- tannya telah berhasil dengan positif, dan kare- na itu perlu mendapat bantuan pemerintah. "Dalam memerangi kemiskinan, diper- lukan gotong royong semua pihak. Peran go- tong royong itu sekaligus melakukan amal yang tidak hanya dapat dilakukan mereka yang mampu, tetapi juga oleh mereka yang berpeng- hasilan belum cukup," kata Presiden. Pada kesempatan ini, Kepala Negara juga menjelaskan kegiatan Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila (YAMP) yang dipimpin- nya, dengan cara gotong royong telah mampu membangun ratusan masjid melalui pemoton- gan sebagian kecil gaji PNS beragama Islam. Sementara itu, pegawai negeri yang tidak beragama Islam, gajinya juga tetap dipotong namun diserahkan kepada Yayasan Dharmais untuk membantu berbagai program di bidang sosial. "Jika cara gotong royong demikian dapat dilakukan juga oleh mereka yang berpeng- hasilan besar, misalnya para direktur yang bergaji jutaan rupiah, akan banyak dihimpun dana," katanya. Hal itu jelas dapat diman- faatkan untuk kegiatan meningkatkan kese- jahteraan masyarakat, yang pada akhirnya da- pat memperkuat ketahanan nasional. (049/Ant) Kesehatan Wanita Memprihatinkan POPULASI wanita di Indonesia mencapai angka 53 persen dari total penduduk, yang se- cara de jure terlindungi. Kenyataannya, kon- disi kesehatan wanita masih memprihatinkan, meskipun sudah mengalami peningkatan dibandingkan dekade Pelita I. lan program kesehatan wanita baru pada taraf penurunan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi. Sementara di negara maju, tolok ukurnya sudah pada kualitas jam- inan dan produktivitas wanita. Wajar kalau ke- mudian, masalah jaminan kesehatan dalam ar- dapat tercapai, bisa jadi salah arah. Namun untuk meningkatkan kualitas pem- berdayaan perempuan/wanita (women's em- powerment), di Indonesia bukan tanpa ma- salah, jelas Adik Wibowo lebih lanjut. Ke- lemahan wanita di Indonesia sudah terwarisi se- Bali Post/Reuter PERTOLONGAN - Seorang anggota pemadam kebakaran Korea Selatan memberikan pertolongan kepada seorang temannya menghindar dari jilatan api setelah perlengkapannya tersangkut pada sisa- sisa kebakaran, di Seoul, Rabu (7/12) kemarin. Sekurang-kurangnya dua tewas dan 40 lainnya menderi- ta luka setelah sebuah pipa gas bawah tanah meletus. "Yang harus dilakukan, melaksanakan at- ti luas di negara-negara maju menjadi bagian cara tradisional. Wanita hanya dianggap seba- Penegasan Presiden soal IDT uran perlindungan terhadap wanita. Dan menyiapkan wanita menghadapi perubahan," tegas Adik Wibowo, MD, DrPH di sela acara Kongres Internasional ke-7 World Federation of Public Health Association, di Bali Interna- tional Convention Centre, Nusa Dua. Kondisi kesehatan yang belum dapat dikat- egorikan "baik", tidak hanya menimpa kalan- gan masyarakat yang miskin pengetahuan ke- sehatan, maupun secara ekonomis jauh dari mencukupi. Kesehatan yang kurang memadai juga terjadi di kalangan wanita-wanita karier, pekerja di luar rumah. Dengan demikian, ka- langan wanita yang secara tradisi hanya men- jadi pelengkap sistem, dengan kondisi tersebut produktivitasnya semakin tidak tampak. Masalah kesehatan, meskipun ditunjukkan dengan bentuk keluhan dari pusing, lemah sampai anemi sangat mempengaruhi produk- tivitas kerja. Kondisi kesehatan wanita se- makin buruk saat mengalami kehamilan, juga akan mempengaruhi tingkat kualitas anak yang dikandung. Masalahnya sekarang, ungkap Adik Wibowo, tolok ukur keberhasi- hak asasi wanita. "Jangan heran bila di negara tetangga, istri menceraikan suami karena tuntutan biologis suami dinilai 'mengganggu' kesehatan istri,' ungkap seorang peserta kongres dari Ma- laysia. "Menganggu" di sini, tidak hanya da- lam artian fisik, juga pada tingkat psikis. Tam- paknya masih ada perbedaan konsep kese- hatan antara pria dan wanita di Indonesia. Isu Internasional Urgennya masalah kesehatan wanita, menarik perhatian pemerintah maupun kalan- gan lembaga swadaya masyarakat. Secara for- mal, pemerintah membentuk kementerian khusus yang menangani masalah wanita, didukung program-program dari beberapa bidang pembangunan-BKKBN, koperasi dan sebagainya. Termasuk munculnya UU No.10 tahun 1992. Namun menurut Adik Wi- bowo, masalah wanita bukan faktor pemban- gunan yang berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian sistem pembangunan yang ada. Tanpa keterkaitan dengan bidang lain, upaya meningkatkan kualitas kesehatan wanita tidak gai ibu rumah tangga. Kalaupun dia bekerja, penghasilannya sebagai hasil tambahan, tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, bahkan untuk mengatur hidupnya. Masalah ketidakberdayaan kaum wanita saat ini menjadi isu internasional. "Dan In- donesia, perlu segera mengantisipasinya," ujar Adik wibowo lebih lanjut. Tanpa reaksi positif mengantisipasi kondisi dan perubahan zaman, wanita Indonesia tetap tertinggal dari laju pertumbuhan hak asasi wanita di dunia. Kendala yang dihadapi wanita Indonesia dalam pemberdayaannya, menurut Adik Wi- bowo, antara lain adanya pembedaan prefer- ensi berdasarkan seks. Warisan preferensi ini terbawa dalam keseharian masyarakat baik dalam keluarga, sosialisasi maupun dalam dunia kerja di luar rumah. Sering dijumpai pe- merkosaan hak pekerja wanita, yang tidak hanya merugikan wanita bersangkutan juga merugikan lembaga bersangkutan, bahkan merugikan generasi penerusnya. (Bersambung ke Hal 11 kol 4) Masyarakat yang Dapat Bantuan, bukan Desanya Jakarta (Bali Post) - Dalam program IDT (Inpres De- sa Tertinggal), yang dibantu adalah masyarakatnya, bukan desanya. Ja- di perlu ada konsistensi dalam membantu masyarakat miskin yang tertinggal di desa-desa itu. Demikian ditegaskan Presiden Soeharto, sebagaimana dikemu- kakan Meneg Perencanaan Pem- bangunan Nasional/Ketua Bappe- nas Ginandjar Kartasasmita, di Is- tana Merdeka, Rabu (7/12) ke- marin. Dalam pertemuan dengan Presiden itu, selain Ginandjar, hadir pula Mendagri Yogie SM, dan Kepala Biro Pusat Statistik (BPS) Soegito. Ginandjar mengatakan, dalam metode baru pelaksanaan IDT, yang digunakan sebenarnya tidak berbeda jauh dari metode lama. Hanya ada penyempurnaan, su- paya lebih peka terhadap kondisi kemiskinan di desa-desa. "Seperti dicontohkan tadi, bu- kan adanya pasar yang perlu, te- tapi apakah masyarakat itu bisa menjangkau pasar. Mungkin tidak ekonomis bila ada dua pasar desa yang berdekatan, sebab akan men- jadi beban, biayanya menjadi le- bih tinggi," katanya. Presiden memberi contoh per- lunya pengguliran dana. Dana yang diberikan kepada masyara- kat untuk membantu penduduk miskin perlu digulirkan. Guliran itu harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga menjamin terca- painya tingkat kemandirian dari masyarakat. "Kalau kemampuan mening- kat tetapi belum memadai, meski sudah dikembalikan mereka ma- sih bisa meminjam kembali," tambah Ginandjar. Realisasi IDT Mendagri Yogie SM menge- (Bersambung ke Hal 11 kol 5) Pemimpin Perusahaan Sekretaris Umum Manajer Iklan Manajer Sirkulasi Bagian Iklan ABG. Satria Naradha Retno Endah Sada Kariawan, Kariadi Suryantha, Oka Wipraja Jin. Kepundung 67 A, Denpasar 80232 Bagian Iklan Telepon: 225764 Fax: 227418 Teleks: 35191 Senin s.d. Jumat 08.00- 19.00 Sabtu 08.00-13.00 Minggu 08.00-19.00. Tarif Iklan: Iklan Mini: minimal 2 baris maksimal 10 baris, perbaris Rp 3.000 Iklan Umum: Rp 3.000 per mmk. Iklan Keluarga: Rp 2.000 per mmk. Iklan Warna: 1 wama Rp 5.000, 2 wama Rp 5.500, 4 wama Rp 6.000 per mmk. Pembayaran di muka, iklan mendesak untuk dimuat besok dapat diterima sampai pukul 19.00. Bagian Langganan/Pengaduan Langganan Jl. Kepundung 67 A, Denpasar 80232. Telepon: 225764 Pager Telepon: 139,234139. Fax:227418. Harga Langganan: Rp 9.500 sebulan. Pem- bayaran di muka. Harga eceran Rp. 500. Terbit 7 kali seminggu. Rekening BRI Denpasar Rekening BDB Denpasar Rekening BCA Denpasar Rekening Bank Aken Denpasar Rekening Bank Seri Partha Rekening BUN Denpasar 31-45.1065.4 173.804 040-30-07061-8 900601028 0274000384 071 000567.7 NOMOR 111 TAHUN KE-47 Gas Bawah Tanah Meledak *Dua Tewas, 40 Cedera Seoul- Sedikitnya dua orang tewas dan 40 orang lainnya cedera setelah terjadi ledakan besar gas bawah tanah di pusat kota Seoul, Rabu (7/12) kemarin, kata seorang petugas polisi. Ia mengatakan, serentetan le- dakan mengguncang kawasan ter- sebut setelah terjadi kebocoran gas dari sebuah tangki penyim- panan dekat lokasi pembangunan terowongan bawah tanah. akhir menyebutkan, korban tewas berjumlah dua orang. Radio pemerintah mengatakan, sekitar 30 rumah dan 20 mobil ter- bakar dan petugas pemadam ke- bakaran masih berjuang mema- damkan api setelah bekerja keras lebih dari satu jam. Ratusan penghuni setempat di- ungsikan, khawatir akan adanya ledakan susulan. Ledakan terse- but merusak ratusan jendela kaca bangunan-bangunan di seki- tarnya. Petugas itu mengatakan, lusinan orang dibawa dengan ambulans ke Para saksi mata mengatakan, rumah sakit setelah ledakan terse- kawasan di barat pusat kota terse- but dan kemungkinan korban yang but telah ditutup dan kekacauan jatuh bisa lebih banyak lagi. Menu- lalu-lintas memuncak bersamaan rutnya, satu orang dipastikan dengan menjelangnya jam-jam tewas. Namun perkembangan ter- sibuk. (Ksb/Ant/Rtr) Germo Bisnis Seks Dituntut 12 Bulan Jakarta (Bali Post) - Jaksa penuntut umum Ny. Ro- tua Marpaung, S.H. dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Se- latan, Rabu (7/12) kemarin me- nuntut germo pelaku bisnis seks dan wanita panggilan, Har (47), hukuman 12 bulan penjara dipo- tong selama masa penahanan se- mentara. Har dipersalahkan dengan sen- gaja melakukan perbuatan memu- dahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan telah menjadikannya sebagai ma- ta pencarian atau kebiasaan, den- gan cara menyediakan beberapa wanita panggilan untuk melayani pria yang memerlukan. Di hadapan majelis hakim yang diketuai S. Soetrisno, S.H., jaksa mengatakan, Har menjalankan praktik bisnis wanita panggilan itu sejak 1989 dengan cara me- nampung sejumlah wanita di se- buah rumah di Jalan Prapanca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam menjalankan pekerjaan- nya, Har dibantu oleh KGG alias Gun (39) sebagai penanggung jawab harian manajemen bisnis cabul tersebut, AD (29) sebagai sopir yang mengantar para tamu, dan Ham (32) sebagai penerima tamu dan yang memilih wanita ba- gi pria hidung belang yang meme- san. Kasus bisnis seks itu ter- bongkar ketika pada 27 Juli 1994 sekitar pukul 15.00 WIB, satuan Ditserse Polda Metro Jaya me- nangkap tiga anak asuh Har di Ho- tel Century Park, Senayan, Jakar- ta Pusat, masing-masing Lia, No- va dan Ratih, yang saat itu sedang ditemani AD, salah seorang kar- yawan Har. Lia dan Nova ditangkap di ka- mar Hotel Century Park ketika sedang melayani tamu, sedangkan Ratih dan AD ditangkap di dalam mobil yang sedang parkir di hala- man hotel tersebut. Selanjutnya Har ditangkap setelah penangkapan anak asuh dan karyawannya itu. Menyesal Dalam sidang terpisah, di hada- pan majelis hakim yang sama jak- sa Eko Siwi Iriyana, S.H. menun- tut Gun dengan hukuman sembi- lan bulan penjara dipotong selama masa tahanan sementara, sedan- gkan AD dan Ham dituntut mas- ing-masing hukuman tujuh bulan penjara oleh jaksa Ny. Esther Datu Rante. bersalah turut membantu Har Ketiga terdakwa itu dinyatakan menjalankan bisnis cabul tersebut dan telah menjadikannya sebagai mata pencarian atau kebiasaan. Disebutkan, yang memberat- kan hukuman yang dituntutkan kepada keempat terdakwa yaitu, perbuatan mereka itu dapat me- rusak mental dan moral wanita dan pria yang melakukan kencan, sedangkan yang meringankan ya- itu para terdakwa mengakui per- buatannya dan berlaku sopan se- lama persidangan. Dalam sidang tersebut, terdak- wa Gun, AD dan Ham melakukan pembelaan secara lisan di hadapan majelis hakim. Gun mengaku melakukan pe- kerjaan tersebut karena harus memberi nafkah bagi keluarga- nya, sedangkan kedua terdakwa lainnya AD dan Ham mengatakan tidak pernah menyangka peker- jaan yang mereka lakukan itu akan menyeret mereka ke pengadilan (Bersambung ke Hal 11, kol 1) Terpilihnya Gus Dur, tak Soal bagi PPP Sebagian Aparat Alergi dengan HAM Bukan Aib tetapi Masukan Jakarta (Bali Post) - Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Soesilo Soedar- man atas nama pribadi mengucap- kan selamat atas terpilihnya KH Abdurrahman Wahid sebagai Ke- tua Umum Pengurus Besar Nahd- latul Ulama (PBNU). Sementara Ketua Umum DPP PPP H. Ismail Hasan Metareum menilai, terpili- hnya tokoh NU yang akrab di- panggil tidak menjadi persoalan bagi PPP. Keduanya dihubungi secara terpisah di Jakarta, Rabu (7/12) kemarin sehubungan dengan ter- pilihnya kembali Gus Dur sebagai ketua umum ormas Islam terbesar di Indonesia itu dalam mukta- marnya yang ke-29 di Tasikma- laya, Jawa Barat. "Secara pribadi saya mengu- capkan selamat kepada Gus Dur atas terpilihnya sebagai Ketua Umum PBNU," kata Menko Pol- kam menjawab pers seusai rapat koordinator khusus. sendiri," ucapnya. Lebih jauh ditegaskannya, suk- sesnya Muktamar ke-29 NU di Pondok Pesantren, Cipasung, Ja- wa Barat, membuktikan bahwa organisasi yang didirikan oleh KH Hasyim Asyhari itu sudah menun- jukkan kemandiriannya. Dengan terpilihnya Gus Dur dalam muktamar tersebut, Menko Polkam menyarankan kepada tokoh NU itu agar belajar dari pen- galaman masa lalu, sehingga Gus Dur mampu membawa NU ke arah yang dicita-citakan warga NU. "Belajar dari pengalaman masa lalu, sehingga organisasi NU ini bisa dibawa kepada arah yang dicita-citakan warganya wasa dan memiliki sejarah yang Bali Post Hari Ini Sehari, Terjadi Tiga Kasus Curat.. ●Perampok Bertopeng Beraksi.. ●Gubernur pun Diakali... ●Pencurian Kayu Cendana... ●Tindak Kekerasan.. "Fee" Pinjaman yang Tak Tertarik... AS dan Korut Bahas Nuklir.. Aktivis Antiaborsi Dihukum Mati dengan Kursi Listrik "Dengan melihat sukses muk- tamar dan melihat hasilnya, NU dapat dinilai telah mampu menen- tukan keinginannya sendiri. Den- gan demikian, NU benar-benar membuktikan diri sebagai organ- isasi yang benar-benar besar, bu- kan hanya sejarahnya yang besar. Dulu kan saya pernah mengata- kan, NU itu organisasi besar, de- gemilang," tegas mantan Men- parpostel itu. Tak Soal Sementara itu Ketua Umum DPP PPP H. Ismail Hasan Meta- 3 reum yang akrab dipanggil Buya Metareum menilai, terpilihnya KH Abdurrahman Wahid tidak soal bagi Partai Persatuan Pem- 6 bangunan (PPP). AKTIVIS antiaborsi, Paul Hill, Selasa (6/12), dijatuhi hukuman HAM tersebut. dengan HAM dan mereka meli- hatnya sebagai produk negara-ne- gara maju semata," tandas Bu- yung. Jakarta (Bali Post) - Suasana prihatin masih menye- limuti perkembangan penegakan hak asasi manusia (HAM) dan demokratisasi. Hal ini disebab- Bang Buyung menilai, perkem- kan, sebagian besar masyarakat bangan HAM dan demokratisasi dan aparat negara alergi dengan masih memprihatinkan. Bahkan seakan menukik tajam ke titik nadir setelah melihat beberapa peristiwa belakangan ini. dan keterbukaan, lanjutnya, be- Persoalan HAM, demokratisasi berapa silam lalu seakan terasa semilir berhembus di pojok-pojok sampai pada tingkat retorika. kehidupan publik meski baru "Tetapi peristiwa-peristiwa be- lakangan ini yang menyertai per- jalanan kepolitikan kita mulai terasa mampat kembali, bahkan seakan menukik tajam ke titik nadir," papar Buyung. Hal itu dikemukakan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hu- kum Indonesia (YLBHI) Dr. Ad- nan Buyung Nasution, S.H. ketika membuka diskusi panel "Ke- merdekaan Berserikat dalam Per- spektif Hukum dan Konstitusi' dalam rangka memperingati hari hak-hak asasi manusia sedunia, di YLBHI, Rabu (7/12) kemarin. Menurut Buyung, memasuki peringatan ke-46 HAM ini, masih terlihat peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa HAM belum sepenuhnya diterima sebagai bagian dari perjuangan bersama dan sebagai nilai-nilai fundamen- tal yang berakar, tumbuh dan berkembang dari kultur masya- rakat dan bangsa Indonesia sen- Proses Panjang Sementara itu Guru Besar Fa- kultas Ilmu Sosial dan Politik Uni- versitas Airlangga Surabaya, Prof. Soetandyo Wignjosoebroto yang tampil sebagai pembicara dalam diskusi tersebut menge- "Masih ada sebagian besar mukakan, untuk menegakkan masyarakat kita dengan dimotori HAM di Indonesia perlu proses 8 (Bersambung ke Hal. 11, Kol. 8) aparat negara yang merasa alergi yang panjang. Dalam muktamar tersebut, kata diri. Kini, AIDS Menular antara Orang Indonesia Sendiri Menurut Soetandyo yang juga * Ketua MA tentang 50% Hakim tak Baik anggota Komnas HAM itu, pene- gakan HAM di bumi Indonesia Jakarta (Bali Post) - kepada wartawan, usai membuka partemen Kehakiman," katanya. tidak semudah di negara-negara Pernyataan mantan Ketua Mu- seminar tentang Wawasan Pene- Menurut Soerjono, mestinya ji- Barat yang sudah maju. Hal ini da Mahkamah Agung (MA), Prof. gakan Hukum dalam PJP II, Rabu ka dia mengatakan seperti itu, dia dipengaruhi tradisi yang ada di In- Asikin Kusumahatmadja yang (7/12) kemarin di Jakarta. Semi- juga harus bisa melengkapi den- donesia, yaitu desentralisasi ke- mengungkapkan bahwa 50 persen nar diadakan atas kerja sama Ma- gan data-data yang jelas. "Jika kuasaan. hakim tidak baik ditanggapi Ket- jalah Dwi Mingguan Forum Ke- Prof. Asikin tidak bisa membuk- Dijelaskan, kebebasan berseri- ua MA, Soerjono, S.H. Menurut- adilan dengan Forum Ikatan Ha- tikan dengan data yang jelas, apa kat adalah salah satu dari sekian nya, itu bukanlah suatu aib tetapi kim Indonesia (Ikahi). coba diperjuangkan warga ma- banyak ragam kebebasan yang di sebuah masukan demi tegaknya hukum di Indonesia. Namun ten- syarakat tatkala kehidupan men- tang benar atau tidaknya perny- galami transformasi yang nya- ataan itu, perlu dilakukan peneli- (Bersambung ke Hal 11 kol 3) tian terlebih dahulu. Soerjono mengatakan hal itu Mengenai benar-tidaknya apa yang dilontarkan mantan Ketua Muda MA tersebut, dirinya sama sekali belum tahu. "Jadi untuk itu, pihak kami akan segera mengada- kan penelitian bersama dengan De- yang diperkirakannya itu tidak be- nar. Jadi, ya jangan tanya tindak lanjutnya dulu," kata Soerjono. Yang pasti, tambahnya, masa- lah recheck dari penelitian Prof. (Bersambung ke Hal 11 kol 4) PTUN, Angin Segar bagi Dunia Kepariwisataan (Bersambung ke Hal 11 kol 5) BALI tak lama akan memiliki saluran baru bagi ma- masyarakat dengan munculnya Banyak putusan hakim PTUN syarakat dalam menggapai keadilan untuk menggugat ke- beberapa gugatan terhadap pe- yang tidak ditaati alias tidak di- bijaksanaan pejabat pemerintah yang menyimpang. Ka- merintah. Dapat dilihat gugatan jalankan oleh pejabat (pemerin- kanwil Kehakiman Bali, Drs. Soehadi mengisyaratkan, sa- (Walhi) terhadap Presiden, yang tuntut tunduk dan menghormati Wahana Lingkungan Hidup tah). Untuk itulah, semua pihak di- luran tersebut-PTUN Denpasar yang dibentuk ber- baru pertama kali terjadi. dasarkan Kepres No.22 tahun 1994 akan bisa beroperasi apa pun yang menjadi putusan Namun di usia PTUN yang lembaga peradilan yang ada- mulai Februari 1995. Bagaimana prediksinya di tahun- masih balita-keberadaannya di umum, agama, militer dan PTUN. tahun mendatang serta kasus-kasus apa saja yang bisa Indonesia baru empat tahun-Tak ada jalan lain kecuali harus dibawa ke PTUN, wartawan Bali Post menyajikan pen- memang masih banyak meng- tunduk dan menghormati putu- dapat beberapa pengamat dan praktisi di bidang hukum. hadapi masalah. Masyarakat, pe- san-putusan lembaga peradilan merintah maupun para hakimnya untuk bisa tegaknya hukum. SAAT gugatan pemilik bemo hargai. Pemerintah hendaknya masih ragu dan terkesan belum Menurut anggota DPRD Bali, roda tiga (BRT) yang memasa menghormati gugatan masyara- siap, sehingga kesalahan dan ke- Warsa T. Bhuana, S.H. yang juga lahkan SK Gubernur dan SK Wali katnya dengan mematuhi aturan salahpahaman setiap kali bisa ter- mantan praktisi hukum itu, ke- Kota Madya Denpasar tentang hukum, bukan menghakimi sen- jadi. Seperti dikatakan Ketua hadiran PTUN di Bali akan meni- peremajaan BRT dilayangkan ke diri. Suatu negara akan maju dan PTUN Jakarta, H. Benyamin upkan angin segar di dunia hukum peradilan umum (Pengadilan Ne- besar, kalau penghargaan terha- Mangkoedilaga, belum ada yuris- dan keadilan. Peraturan-peraturan geri Denpasar), banyak pendapat dap hak-hak rakyatnya sudah ber- prudensi yang bisa dijadikan pe- pemerintah akan menjadi lebih mati dengan kursi listrik di Florida atas pembunuhan seorang dokter Jakarta (Bali Post) - bermunculan. Gugatan tersebut jalan dengan baik," demikian gangan oleh para hakim dalam klinik aborsi dan pembantunya. Kesejahteraan keluarga itu jangan Menteri menjelaskan, tidak be- salah alamat? Ada yang berpen- pendapat praktisi hukum Advokat melaksanakan tugas. Hill (40), dijatuhi hukuman Oktober lalu oleh Juri Pengadilan Ne- masalah orang asing yang datang ga terkena AIDS," sambungnya. AIDS di Indonesia sudah menca- but hendaknya dilayangkan ke Masalah AIDS, kini bukan lagi sampai salah satu di antara keluar- nar bahwa yang sudah terkena dapat, gugatan pemilik BRT terse- I Wayan Sudirta, S.H. gara atas peristiwa penembakan pada 29 Juli yang menewaskan dr. ke Indonesia, tetapi sudah meru- Sebagaimana umumnya adat John Britton dan pembantu klinik John Barrett di luar gedung klinik pakan penularan di antara orang yakni dengan pendidikan, mulai manya proyeksi. Orang itu meng- Denpasar belum mengeluarkan gatlah patuh kepada pemerintah- "Dan itu tentunya ada caranya, pai 1.500 orang. "Bukan, itu na- PTUN. Namun yang jelas, PN ketimuran, masyarakat Bali san- aborsi Pusat Wanita di Pensacola. Hill diam terpaku di persidangan, memakai seragam penjara warna Indonesia dengan orang Indone- dengan pendekatan agama, santa- hitung begini, sekarang yang dila- putusan sela tentang hal tersebut. nya. Ada kesan jangan coba-coba hijau dengan kedua kaki dibelenggu, saat hakim Frank Bell men- sia sendiri. pan rohani dan sebagainya. Kalau porkan 258, lalu berapa yang di Dengan kewenangan absolut melawan pemerintah. Dengan jatuhkan hukuman mati atas dua pembunuhan. Hakim bisa saja teri Kesehatan dr. Sujudi selesai ada yang terkena, supaya jangan yeksi 10 kali, 20 kali, jadi itu per- melalui pemeriksaan akan dipu- banyak yang akan dipersoalkan Demikian dikemukakan Men- salah seorang di antara keluarga itu bawah gunung es, itu yang dipro- yang dimiliki pengadilan, setelah "kepatuhan" seperti itu, tidak menghukum Hill penjara seumur hidup tanpa pengurangan. Gambaran kejahatan tersebut menurut hakim-peristiwa penem- menerima Dirjen WHO Hiroshi na. Caranya, harus menggunakan mendampingi Presiden Soeharto sampai seluruh keluarganya terke- hitungan statistik," tandasnya. tuskan apakah kasus tersebut bisa melalui saluran hukum yang ber- bakan maut kedua yang terjadi di sebuah klinik aborsi Pensacola sela- Nakajima, di Istana Merdeka, kondom," kata Menteri lagi. Dari jumlah tersebut yang ditu- atau layak disidangkan di peradi- nama PTUN, meski suatu keputu- ma bertahun-tahun terakhir-sebagai keji dan mengerikan. larkan oleh orang Indonesia sen- lan umum ataukah mesti diajukan san pemerintah sangat menyim- Rabu (7/12) kemarin. Diingatkannya, orang yang diri, menurut Menteri, sekarang di ke Peradilan Tata Usaha Negara pang dan dirasakan sangat meru- melakukan tindakan dengan apa tau. Jangan ditakut-takuti, jangan nya kira-kira 60 persen orang In- "Untuk itu, pemerintah segera terkena itu terus diawasi, dipan- antara mereka itu perbandingan- (PTUN). gikan masyarakat. Kondisi sema- Di balik kasus tersebut ada su- cam itu menyebabkan beberapa yang disebut Komite Nasional ditayangkan di televisi, jangan donesia, dan 40 persen orang as- atu hal yang patut dicatat. Di situ pihak pesimis terhadap kehadiran Penanggulangan AIDS, maksud- dikejar-kejar. Sebab, kalau dia lari ing. ada keberanian. Ada suatu "darah PTUN, tetapi banyak pendapat nya bahwa kita menanggulangi- akan hilang, dan itu bisa jadi sum- Sementara Dirjen WHO Hi- baru" yang muncul di masyarakat yang memberi nuansa optimis ba- nya secara nasional," katanya. ber ke mana-mana, katanya. roshi Nakajima menyatakan, dalam hal ini sejumlah pemilik gi kehadiran lembaga hukum P- derita AIDS di Indonesia sekarang nyakit ini, menurut Menteri, uta- Soeharto membahas masalah- menggugat) putusan yang dikelu- Menurut Menkes, jumlah pen- Menyinggung penyebab pe- pertemuannya dengan Presiden BRT untuk melawan (baca: TUN itu. mencapai 258 orang, yang diakui manya karena hubungan seksual, masalah pembangunan kesehatan arkan pemerintah yang dinilainya S.U., pengamat dan staf pengajar Di mata I Ketut Artadi, S.H. Pelaksanaan sidang dilakukan dengan pengawalan ketat, dengan per- it. "Jadi sekarang bagaimana ketiga adalah suntikan dari orang- cana, bagi negara-negara sedang nya SK yang dikeluarkan pejabat nian yang muncul dari kesadaran dengan Franco Baresi (kiri) dan seorang rekannya dalam tim AC negara lain masih tergolong sedik- kedua adalah transfusi darah, dan termasuk gizi dan keluarga beren- merugikan. Menyimpang tidak- Ji Fakultas Hukum Unud, kebera- BERLATIH - Roberto Donadoni (tengah) berlatih bersama-sama lindungan polisi yang berada di dalam ruang sidang dan atap gedung. Sesaat terjadi gangguan ketika pemrotes antiaborsi melakukan un- belum terkena, karena kita ingin lau ciuman, salaman, itu tidak ada KTTX GNB di Jakarta tahun 1992 lah yang akan menetukannya. mengamankan orang-orang yang orang pecandu narkotika. Jadi ka- berkembang sebagai tindak lanjut pemerintah tersebut, pengadilan- masyarakat akan hak-haknya, Milan, Rabu (7/12) kemarin sebagai persiapan menghadapi Sal- (Bersambung ke Hal 11 kol 2) membuat kesejahteraan keluarga. masalah," sambung Sujudi pula. lalu. (049) lambat laun akan tumbuh. Dan ke- zburg SV dari Austria dalam Piala Champion Eropa, Kamis dini "Keberanian tersebut perlu di- sadaran tersebut telah terlihat di hari wita. Pelatihan dilangsungkan di Vienna. Dr. Britton mempunyai waktu antara 20-30 detik sebelum menemui ajalnya, kata hakim Bell. Ia menyaksikan eksekusinya sendiri terben- tang di depannya.. Britton, yang baru tiba di klinik, masih bisa selamat dari rentetan tembakan yang pertama dan menyaksikan Hill mengisi kembali sena- pannya dan membidik kembali, kata hakim. Undang-undang Florida memungkinkan permohonan banding otomatis bagi semua hukuman mati. Biasanya, seorang terpidana huku- man mati di Florida menghabiskan waktu sepuluh tahun yang mele- lahkan untuk banding tersebut. OPILS Ball Post/Reuter 2cm Color Rendition Chart 2cm 4cm