Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

CMandiri dan Sejahtera) 11 Papua Bangkit PAPUA (Mandiri dan Sejahtera) ARYA SWADAY Kerjasama Dengan Biro Humas Dan Protokol Provinsi Papua Cenderawasih Pos Rabu, 23 Desember 2015 Atlet Idap HIV, Bisa Berprestasi JAYAPURA-Dinas Kesehatan Provinsi Papua menanggapi dengan dingin adanya dugaan atlet Papua yang mengidap Human Imunodefiency Virus (HIV). Menurut Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dr Silwanus Sumule,SPOG atlet yang mengidap HIV tersebut bisa berprestasi dengan catatan tetap mengonsumsi obat obat antiretroviral (ARV) secara teratur. "Kalau atlet mengidap HIV-AIDS, apa bisa berprestasi atau tidak, saya pikir ARV adalah kuncinya. Jika dia mengonsumsi ARV dengan baik maka dia bisa berprestasi," ungkapnya ketika disela-sela jumpa pers di Ruko Dok II Jayapura, kemarin. Menurutnya, belajar dari pengalaman Earvin "Magic "Ihonson, point guard terbaik pertandingan NBA yang telah berprestasi di level NBA walaupun menghidap HIV. "Kita lihat Magic Jhonson saja bisa berprestasi di NBA, walaupun menghidap HIV, intinya kita katakan bahwa mengonsumsi ARV dengan baik, maka atlet bisa berprestasi," imbuhnya. (yan/lay) YAMANDER/CEPOS Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP MH didampingi Sekda Provinsi Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP MKP ketika mengecek berkas-berkas di ruang kerjanya, Senin (21/12). Bupati/Wali Kota Diminta Tidak Asal Terbitkan KTP YAMANDERVCEPOS administrasi kependudukan di Papua. "Penertiban JAYAPURA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menegaskan kedepan administrasi kependudukan di Papua pendudukan ini dengan harapan bupati bagian dari Negara Kesatuan Republik harus ditertibkan mengingat saat ini kedatangan penduduk dari luar Papua untuk masuk ke Papua meningkat drastis. Bahkan Pemprov meminta kepada bupati/walikota untuk tidak asal terbitkan KTP. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP MH kepada wartawan di Kantor DPR Papua, kemarin. "Permasalahan kependudukan di Papua mendapatkan lapangan kerja. sudah saatnya mendapat perhatian serius. Mengingat pertumbuhan penduduk di Papua, orang miskin akan semakin Papua sangat tinggi. Selain itu, per- tumbuhan yang tinggi di Papua telah membawa berbagai masalah sosial," ungkapnya. Kata Gubernur, untuk mengendalikan arus penduduk yang masuk ke Papua, maka salah satu hal yang harus diperbaiki adalah kehidupan yang lebih baik. "Sehingga Provinsi Papua sebagai provinsi Papua sesuai Undang-Undang dan kesehatan, oleh karena itu pemerintah drg Aloysius Giyai, M.Kes. administrasi ke Dinkes Siap Tambah Personil Satgas Kaki Telanjang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) telah melahirkan beberapa peraturan daerah provinsi (Perdasi) sperti Perdasi kependudukan. "Substansinya adalah bagaimana pengendalian pendudukan di Papua, dimana Peraturan gubernurnya juga sudah diterbitkan. Dengan tujuan setiap perpindahan penduduk harus dikendalikan," lanjutnya. Dirinya menambahkan dengan adanya Pergub dan Perdasi pengendalian penduduk ini dapat diketahui jumlah penduduk dan karateristik penduduk yang berkaitan erat dengan pembangunan. "Sebab, dengan adanya pertambahan dan pertumbuhan pendudukan yang tinggi akan berdampak juga pada masalah tenaga kerja," tuturnya. (yan/lay) dan wali kota tidak asal menertibkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Perlu kita menertibkan, tidak bisa seenaknya orang dari luar datang ke Papua," katanya. Dikatakan, keberadaan banyak orang luar Papua yang datang ke Papua, diprediksi menambah orang miskin di Papua dan membuat persaingan dalam Indonesia (NKRI) dan penduduk asli Papua sebagai warga NKRI, memiliki hak yang sama untuk menikmati manfaat dari berbagai kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah," tegasnya. Senada dengan itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Provinsi Papua Drs Yan Piet Rawar menuturkan, jumlah penduduk Papua sampai saat ini sebanyak 3,8 juta jiwa. "Jumlah penduduk di Papua sebagian besar berasal dari luar Papua dan per- pindahan antara kabupaten/kota," tuturnya. Menurut Yan Piet Rawar, dengan pertumbuhan atau pertambahan penduduk di Papua cukup tinggi akan berdampak pada bidang pendidikan JAYAPURA-Kepala Dinas Kesehatan Papua, drg Aloysius Giyai, M.Kes mengungkapkan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Kaki Telanjang yang diturunkan ke 9 kabupaten di Provinsi Papua telah menunjukan kinerja yang memuaskan. Hal ini membuat Dinkes Papua siap untuk meluncur- kan Satgas Kaki Telanjang jilid II pada tahun 2016. "Dengan keberhasilan yang ditunjukan oleh Satgas Kaki Telanjang maka tahun depan, kita akan lakukan penambahan, bila perlu penambahan 2 kali lipat," ungkapnya dalam jumpa pers di Ruko Dok II Jayapura, kemarin. Menurutnya, dalam waktu dekat bakal mengeluarkan hasil evaluasi terhadap kinerja dari Satgas Kaki Telanjang. Dari hasil evaluasi ini, Dinkes akan memperbaiki hal-hal yang masih menjadi kekurangan dari keberadaan satgas. Ini sebelum menerjunkan Satgas Kaki Telanjang Jilid II. "Saya mau katakan bahwa mereka yang kita turunkan ini melayani secara luar biasa karena dalam kunjungan yang kami lakukan beberapa waktu lalu, masyarakat menyampaikan terima kasih karena kehadiran Satgas Kaki Telanjang sangat bermanfaat bagi masyarakat" imbuh dokter Aloy, sapaan akrabnya. Menurutnya, program Satgas Kaki Telanjang tahap pertama bakal selesai pada Desember dan kedepan akan ada perekrutan baru dengan sistem kontrak. "Satgas Kaki Telanjang ini lebih banyak ditempat pada daerah yang sulit yakni di daerah pegunungan tengah, mengingat untuk daerah pesisir dilayani oleh pelayanan terapung dan nusantara sehat yang merupakan program Kementerian Kesehatan," imbuh dokter Aloy. Sebelumnya Dinkes Papua telah menerjunkan 96 orang yang terdiri dari sejumlah petugas kesehatan, di antaranya dokter, bidan, ahli gizi, kesehatan lingkungan dan apoteker yang akan melayani masyarakat Papua langsung dari rumah ke rumah. "Setiap kabupaten akan ada 12 orang petugas kesehatan yang tergabung dalam Satgas Kaki Telanjang ini" pungkasnya. (yan/lay) "Banyak orang tidak jelas datang ke bertambah yang akan menimbulkan gejolak sosial," ujarnya. Gubernur menegaskan, keberadaan Otonomi khusus (Otsis) dimaksud untuk membangun ketertinggalan orang asli Papua diberbagai seltor pembangunan, agar dapat maju dan mandiriserta menata PNS Jangan Tambah Waktu Libur! Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP, MKP ketika berbincang- bincang dengan Pit. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua, Berthnaslaus FGD Marey, SSTP,MSI di Bandara Mozes tidak menambah waktu libur mengingat PNS yang tambah libur bakal didata dan diberikan sanksi langsung oleh Sekda Papua, TEA Hery Dosinen, SIP MKP. "Saya himbau pegawanarus mentaati aturan. Jika sudah saatna masuk kantor harus taati aturan itu, sbab libur yang diberi sudah sangat hma sehingga jangan di tambahtambah lagi. Makanya, silahkan manfaatkan waktu liburan dengan baik besama keluarga namun tetap kedepankan aturan di kantor" imbuhnya. Sebelumnya, Sekda Papua, TEA Hery Dosinaen, SIP MKPmenuturkan telah menerapkan aturan tegas bagi PNS di lingkungan Pemprov Papua. "Kita terapkan aturan tegas kepada PNS yang tidak menaati aturan yang dikeluarkan, terutama berhubungan dengan waktu kerja, tuturnya. (yan/lay) JAYAPURA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua merujuk pada Keputusan No.188.4/437/tahun 2014 tentang hari- hari libur resmi dan cuti bersama di wilayah Papua tahun 2015. Yakni tanggal 24 Desember dan 28 Desember sebagai libur cuti bersama, sedangkan tanggal 25 dan 26 Desember libur nasional. Gubernur Раpua Kilangin Timika, pertengahan Bulan Agustus lalu. Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Papua, Berthnaslaus PGD Marey, SSTP M.Si mengungkapkan untuk tanggal 29-31 Desember, PNS diminta kembali masuk kerja. "Pada 1 Januari 2016 adalah libur resmi dalam rangka memasuki tahun baru, sehingga PNS diharapkan kembali masuk kantor pada Senin, 4 Januari 2016," katanya. Abe Marey mengharapkan PNS untuk Gubernur Harap Dana Desa Digunakan Baik 2014 yaitu untuk Papua harus ada 100 kepala keluarga (KK) 500 jiwa untuk satu kampung desa. DPRP kemarin. JAYAPURA-Pemerintah Sebelumnya, Kepala Badan Provinsi (Pemprov) Papua mengharapkan dana desa Pemberdayaan Masyarakat yang digelontorkan ke 5.118 Kampung (BPMK) Provinsl kampung di 29 kabupaten/ kota di Provinsi Papua digunakan dengan baik. Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP MH mengharap capai Rp 1.4 triliun yang kan alokasi dana desa yang diturunkan dari pemerintah pusat melalui alokasi diturunkan pemerintah pusat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 digunakan secara terarah, saling menunjang, tidak tumpang tindih dan benar- benar dapat memberi manfaat bagi masyarakat desa. "Khusus untuk dana desa. sesual dengan Undang- Undang Desa, anggarannya memang peelu terus di keluarga dan jumlah jiwa. tingkatkan," ungkapnya kepada wartawan di Kantor Walaupun adla beberapa kampung yang jumlahnya Papua, Donatus Motte, SE MM menjelaskan untuk dana desa yang digelontorkan tidak sesuai dengan aturan untuk Provinsi Papua men Kemendagri pada waktu yang lalu tetap mengakui ada 5. 118 kampung Menurut Donatus Motte. dana tersebut cukup besar, bersumber dari dana APBN "Dari dana desa yang Kabupaten Tolikara mendapat sehingga mulai sekarang dana desa tertinggi mencapai Rp 142 miliar Sedangkan Kota layapura memperoleh paling kabupaten/kota harus betul rendah di seluruh Papua yaitu Rp 5 miliar" jelasnya. Diakuinya. kampung/desa di Papua dengan dana kampung yang bervariasi dalam hal jumlah penduduk, jumlah kepala beberapa bupati/walikota. semua lembaga, semua SKPD pemerintah provinsi dan betul mengawasi Ditegaskan bahwa dana desa tidak tumpang tindih saat ini merupakan kebijakan dari Namun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun "Tklak numpang tindih, semua masuk dalam satu rekening" imbuhnya. (ya/lay) VAMANIERCE Gubernur Papua, Lukas Enembe,SIPMH ketika berbincang-bincang dengan Kapala Kanwil Ditjen Perbendaraharaan Provinai Papua, Drs. Tiarta Sebayang di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Senin (21/12) Seluruh isi yang termuat di halaman ini menjadi Tanggung Jawab Bire Humas dan Protokol Setda Provinsi Papua dan diluar Tanggung Jawab Harian Cenderawasih Pos. website www.canderawasihpos.com amait yaboo.com/edaksi anderawasoos.com