Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Perekat Komunitas Jawa Tengah SUARA MERDEKA SUARA MERDEKA 4 WACANA Perekat Komunitas Jawa Tengah SABTU, 23 SEPTEMBER 2017 Kurs Rp/Dolar Pasar Spot Jakarta Indeks Menjaga Kepercayaan Publik TAJUK RENCANA 1.050 Melawan Biaya Tinggi Cagub Jateng 1.000, pati publik, ada juga kebijakan yang rentan mereduksi kepercayaan, contohnya pencabutan subsidi listrik. Pemerintah menegaskan, pelanggan 450 VA miskin atau tidak mampu tetap disubsidi Rp 1.052 per kWh dan pelanggan 900 VÀ miskin atau tidak mampu men- dapat subsidi Rp 862 per kWh, sedangkan pelanggan 900 VA mampu disubsidi Rp.115 per kWh. Ancaman HASIL survei CSIS menunjukkan elektabilitas Joko Widodo-Jusuf Kalla meningkát, dan hal itu menjadi modal bertarung pada pemilihan presiden 2019. Pemerintahan mereka tidak boleh kehilangan momen- tum untuk mempertahankan kepercayaan publik sam- pai pemilihan nanti. Pemilihan kepala daerah serentak 2018 juga menja- di muara memetakan kekuatan dan daya tarik parpol, lain, yaitu jika pemerintah menaikan harga BBM, seca- juga test case pemenangan pemilihan presiden 2019. Jadi, beralasan jika parpol membidik kandidat yang memiliki potensi besar menang pada pilkada serentak, sehingga harus didukung kinerja yang solid. Relevan dengan hasil survei CSIS, di sisi lain, masih ada beberapa aspek yang mengancam kepercayaan publik dan tentu penting diwaspadai agar tidak menjadi bumerang Joko Widodo-Jusuf Kalla pada tahun ketiga pemerintahannya. Yakni, harga kebutuhan pokok tinggi, lapangan kerja terbatas, angka kemiskinan tinggi, pelayanan dan biaya kesehatan mahal, ketimpangan, pelayanan dan kualitas pendidikan rendah, serta daya beli masyarakat rendah. Aspek makro sejumlah faktor yang meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla didukung strategi pemerintah membuka lowongan aparatur sipil negara secara besar-besaran, awal September. Paling tidak, cara itu efektif men- dongkrak citra. Di samping itu, pemerintahan sekarang menarik simpati lewat dana desa dan dana parpol yang jumlah- nya sangat besar. Meski dana desa memicu kerawanan perilaku korupsi dan sudah terbukti, di sisi lain, ada kemanfaatannya. Alokasi dana desa bisa memacu per- tumbuhan dan geliat ekonomi di daerah, termasuk juga melalui industri kreatif. 950 Bisa dibayangkan berapa total dana yang harus dikeluarkan untuk Seorang calon gubernur Jawa Tengah pada Pilgub 2018 nanti minimal harus mengeluarkan dana Rp 360 penyelenggaraan pilgub dan biaya miliar. Biaya sebesar itu digunakan masing-masing cagub. Jika ada tiga untuk biaya saksi Rp 75 miliar serta biaya konsolidasi, alat peraga kampa- penyelenggaraan ditambah biaya nye, iklan, dan biaya lain Rp 285 miliar. Kalkulasi yang agak mengejutkan ini diungkapkan Yandri Susanto, anggota Komisi II DPR dan salah satu ketua DPP yang diharapkan? Berdasarkan cost PAN. Meski tidak disertai perincian, kalkulasi biaya itu tentu berdasarkan kebutuhan yang terhitung. Oleh Edy Purwo Saputro 900 Jumat 15/9 Senin 18/9 Selasa 19/9 Jumat 22/9 Jumat Se 15/9 1 pasangan cagub, maka total biaya seluruh kandidat bisa mencapai Rp 2 triliun lebih. Dengan Rp 2 triliun, bagai- mana sosok dan kualitas cagub terpilih Bunga Turun J ra otomatis mereduksi kepercayaan dan hal itu sangat rawan terhadap suara untuk pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan pemilihan presiden 2019. and benefit ratio, gubernur terpilih tentu harus mampu menyejahterakan rakyat Jateng secara nyata. Hitungan paling mudah untuk me- nentukan totalitas biaya seorang cagub ekonomi Jateng sejauh ini belum me- adalah biaya rata-rata untuk setiap nunjukkan lonjakan yang sejalan de- kabupaten/kota di Jateng. Angka Rp ngan pembengkakan biaya pilkada. 360 miliar itu mudah didapat dengan Ekonomi Jateng meningkat secara mengalikan Rp 10,3 miliar dengan 35 kabupaten/kota, diperoleh jumlah Rp 360,5 miliar. Kebutuhan yang sudah pasti untuk tiap kabupaten/kota adalah biaya saksi dan alat peraga kampanye. biaya pilkada selalu mengalami kenaik- Sedangkan biaya konsolidasi dan iklan lebih bervariasi, dapat pula disatukan menjadi pertimbangan dalam meng- untuk seluruh Jateng. Kenyataannya, sejumlah indikator JAKARTA - Suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) segera dipangkas menjadi 7 persen per tahun sebagai upaya memperluas penyaluran program tersebut. deret hitung, tapi biaya pilkada melaju secara deret ukur. Angka penganggur- an dan kemiskinan belum jauh beranjak dari periode-periode yang lalu. Namun an yang signifikan. Hal ini yang acapkali evaluasi pilkada langsung. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Setyowati Barnas dalam konferensi pers di Jakarta Jumat (22/9), mengata- kan guna pencapaian target dan perluasan penyalu- ran KUR serta untuk mengakomodir permintaan pelaku usaha, pemerintah melalui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) sedang menyusun konsep perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. "Dalam revisi itu antara lain memuat penu- runan suku bunga dari 9 persen menjadi 7 persen efektif per tahun," katanya. la mengatakan pemangkasan suku bunga itu akan memungkinkan calon debitor khususnya pengusaha pemula untuk mengakses KUR secara gabungan dalam kelompok usaha dengan me- kanisme pembayaran kredit berdasarkan sistem tanggung renteng. Terkait pencapaian KUR sampai saat ini, Yuana menjelaskan, dari target penyaluran KUR sebesar Rp110 triliun pada 2017; realisasi KUR sampai dengan Agustus 2017 mencapai Rp 61,14 triliun atau 55,6 persen kepada 2.734.490 debitor. Sementara realisasi berdasarkan regional berdasarkan letak pulau di Indonesia jumlah penyaluran KUR masih relatif cukup merata di seluruh pulau besar, dengan penyaluran tertinggi di Kalkulasi tersebut tampak ril jika kita menghitung tren biaya pencalonan syaratkan biaya yang tinggi, sementara seorang bupati atau wali kota di Jateng. Perkiraan biaya Rp 10 miliar ñ Rp 15 banyak kepala daerah yang korupsi, miliar masuk akal, diperhitungkan de- ngan indeks harga terakhir. Namun terasa agak mengejutkan karena angka DPRD. Pilkada biaya tinggi tidak sesuai Rp 360 miliar jarang diungkap ke kha- dengan tujuan demokrasi yang menjan- layak. Kita merasa kaget dengan jikan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, besamya biaya seorang cagub dan kon- sekuensi yang muncul di belakangnya. Pilgub Jateng 2018 saja dianggarkan kepentingan harus mampu melawan Rp 992 miliar, hampir Rp 1 triliun. Jika pilkada langsung makin men- hasilnya sering berkebalikan, termasuk maka orang bisa kembali heboh melirik model pilkada tidak langsung lewat Multifungsi pemanfaatan dana desa yang tahun ini mencapai Rp 60 triliun untuk 74.910 desa diharapkan memacu ekonomi desa dan meningkatkan kesejahtera- an serta mereduksi ketimpangan. Dana yang kali ini per desa Rp 0,8 miliar memung- kinkan desa membangun dan memaksimalkan potensi ekonomi. Dibandingkan dengan 2016 yang jumlahnya hanya Rp 46,8 triliun untuk 74.745 desa, kumulatif yang lebih besar memungkinkan memacu roda ekonomi. Artinya, asa menciptakan produk unggulan di setiap hadap kepercayaan pemerintah, salah satunya yang desa bisa dilakukan, meski juga tergantung pada kemampuan aparatur desa, termasuk aspek pengelola- an yang optimal. Dana parpol yang meningkat juga signifikan ga inflasi tahun kalender 2,53 persen. memicu sentimen positif terhadap pemerintah. Paling tidak, alokasi yang sangat besar diharapkan bisa mere- duksi perilaku korupsi politisi. Dana parpol untuk partai besar kini puluhan miliar rupiah. Misalnya PDIP Rp 23,68 miliar, Golkar Rp 18,43 miliar, Gerindra Rp 14,76 miliar, Demokrat Rp 12,76 miliar, PKB Rp 11,29 miliar, dan terkecil Hanura Rp 6,57 miliar. Walaupun pemerintah mengeluarkan sejumlah paket kebijakan yang juga berkomitmen menarik sim- kalau kita masih menginginkan model pilkada langsung, para pemangku tren biaya tinggi pilkada. Dari beberapa aspek yang menjadi ancaman ter- Membaca Sejarah dengan Bijak terbesar harga kebutuhan pokok tinggi. Kondisi demi- kian sangat rentan terhadap daya beli dan beralasan kalau Agustus 2017 terjadi deflasi 0,07 persen, sehing- Pemutaran kembali film Pengkhia- natan G30S/ PKI mendapat respons pemutaran film G30S/ PKI sesungguh- pro dan kontra dari banyak kalangan. Sebagian berpendapat, pemutaran ada yang perlu dikhawatirkan dengan film itu tidak perlu karena menganggap pemutaran atau acara nonton bareng konten peristiwa sejarah itu ada yang sengaja dikaburkan. Bagi yang men- papun kini dengan mudah bisa dukung, pemutaran kembali film itu menyaksikan atau mengunduh film itu dipandang penting untuk mengingat- kan generasi saatini, terutama genera- si milenial dan generasi Z, akan peristi- wa kelam dalam sejarah perjalanan ideologi komunisme. Diskusi yang terbuka saat ini terkait nya adalah penegasan bahwa tidak Deflasi bahan makanan 0,67 persen. Fakta itu sekali- gus menegaskan ada ancaman daya beli yang rendah dan tidak bisa mengelak dari faktor kemiskinan. Faktor lain yang perlu pula dicermati dari hasil survei CSIS adalah pelayanan kesehatan, sehingga kasus bayi Debora perlu dijadikan pelajaran berharga agar tidak lagi terulang. (17) film itu. Jangankan nonton bareng, sia- melalui youtube. Jadi, melarang pemu- taran kembali film itu pun sebetulnya tidak akan menghentikan penayangan film itu. Masyarakat bisa belajar banyak dari sisi ini. Dr Edy Purwo Saputro SE MSi, dosen Pasca- sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Apindo Dirikan Film yang dulu menjadi tayangan wajib setiap tahun semasa Orde Baru lagi dibendung saat ini telah memun- tidak lagi ditayangkan sejak Orde Baru tumbang pada 1998. Belakangan, dan galan sejarah yang kontroversial itu. didorong oleh rencana nontong bareng Penerbitan buku-buku tentang ide- film itu yang dilontarkan Panglima TNI ologi kiri banyak dijumpai. Film yang Jenderal Gatot Nurmantyo, film terse- merupakan antithesis dari Peng- but kembali diputar. Beberapa sekolah dan lembaga pendidikan di berbagai nya The Act of Killing dan sebagainya daerah juga sudah menggelar acara juga dapat dengan mudah diakses nonton bareng film berdurasi 270 menit melalui kanal-kanal informasi digital. itu. Silang pendapat pun meramaikan Maka, diskusi-diskusi justru memper- diskursus publik. Akses informasi yang tidak bisa Rokok dalam Pengukuran Kemiskinan culkan banyak konten terkait peng- JAKARTA - Menteri Kete- nagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mendukung upaya Aso- siasi Pengusaha Indonesia (Apin- hanya bersifat r do) yang berencana membentuk Pusat Arbitrase dan Mediasi Indo- harap PAMI E nesia (PAMI) usaha. "Inisiasi pen baga ini datang d KEMISKINAN selalu menjadi isu hangat, demikian pula di Jateng. Masalah sosial itu memak- sa banyak pihak memikirkan bagaimana cara menanggulangi serta program apa yang efektif mengentaskan. Beberapa program telah diluncurkan oleh peme- rintah, mulai bantuan langsung tunai hingga berba- gai pinjaman usaha baik tanpa bunga maupun dengan bunga ringan. Namun, penurunan angka kemiskinan tidak berjalan sesuai dengan target. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada 2012 ada 2.976,25 ribu atau 15,34 persen pen- duduk Jateng tergolong miskin. Tahun lalu, angkanya turun menjadi 13,27 persen. RPJMD 2013-2018 Jateng berkomitmen menurunkan angka kemiskinan menjadi 7,80 persen pada 2018. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmam- puan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang dari pengeluaran. Minimal kebutuhan dasar itu digambarkan sebagai garis kemiskinan. Jadi, pen- duduk miskin adalah yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dibentuk dari dua unsur, yaitu garis kemiskinan makanan dan nonmakanan. Salah satu komponen pembentuk garis kemis- kinan adalah pengeluaran makanan, termasuk di dalamnya rokok. Pada 2016, pengeluaran makanan penduduk paling besar untuk konsumsi komoditas padi (beras), yakni 13,77 persen. Artinya, dari seluruh pengeluar- an untuk konsumsi makanan, 13,77 persen dikelu- arkan rumah tangga untuk membeli beras. Pengeluaran untuk konsumsi terbesar kedua adalah rokok 13,17 persen. Pengeluaran untuk kon- sumsi daging, sayur, buah dan susu di bawah 8 persen (BPS, Jateng dalam Angka 2016). Kontradiksi terjadi antara rupiah yang harus kapita per hari disusun dari heberapa komoditas ma- dikeluarkan untuk konsumsi masing-masing komoditas dan asupan kalori yang didapatkan. Pengeluaran untuk rokok hampir setara dengan pengeluaran untuk makanan pokok padi, padahal dari hasil widyakarya nasional pangan dan gizi rendah pula dari garis kemiskinan. Dengan demiki- (2012) rokok tidak menghasilkan nilai kalori, sedangkan yang dihasilkan padi terbanyak di antara penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan komoditas makanan lain, yaitu 3.622 kilokalori (kkal) per kg (BPS, Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Jateng 2016). penduduk miskin terus turun meski proporsi kon- sumsi rokok terus bertambah, sehingga secara linier seolah-olah justru kemiskinan turun sejalan dengan kenaikan proporsi konsumsi rokok. Selama 2012-2013, tingkat kemiskinan turun 0,8 poin, sedangkan tingkat konsumsi rokok turun 0,4 poin. Kemudian, pada 2013-2014 tingkat kemiskin- an turun hanya 0,1l poin, sementara itu tingkat kon- sumsi rokok naik 1,4 poin. Dari perbandingan sela- ma periode 2012-2014 terlihat laju penurunan kemiskinan berbanding terbalik dengan laju penambahan konsumsi rokok; ketika konsumsi rokok turun, penurunan kemiskinan lebih cepat, sedangkan ketika konsumsi rokok meningkat tajam, penurunan kemiskinan sangat lambat. Selanjutnya, pada periode 2014-2015 penurunan tingkat kemiskinan 0,9 poin, sedangkan tingkat konsumsi rokok turun 0,4 poin. Kemudian, periode 2015-2016 tingkat kemiskinan turun 0,3 poin dan tingkat konsumsi rokok naik 1,2 poin. Jadi, selama periode 2014-2016 terlihat ketika konsumsi rokok turun, laju penurunan kemiskinan naik dan sebalik- nya, sewaktu konsumsi rokok naik, laju penurunan kemiskinan lambat. Dari fakta tersebut jelaslah, cepat atau lambat penurunan persentase penduduk miskin sebanding dengan penurunan atau kenaikan tingkat konsumsi rokok di masyarakat. Menakar rokok dalam kemis- kinan bukan berarti ingin mencari konklusi dari sebuah fenomena bahwa konsumsi rokok merupa- Oleh Sriningsih Tentunya ini hal khianatan G30S/ PKI, seperti misal- Kemnaker dala "Pada prinsipnya pemerintah tugasnya yang memberikan dukungan kepada adalah hubungan Apindo mau membentuk lemba- ga arbitrase dan mediasi Indone- sia. Ya, silahkan saja, akan tetapi pokoknya siapa. harus sesuai peraturan perundang- punyai masalah undangan," kata Menaker Hanif saat menerima audiensi Apindo, ke PAMI. Penya di Jakarta, Jumat (22/9). Menaker Hanif. "Baik peng kaya pemahaman. Memperdebatkan kehadiran kem- bali film G30S/PKI malah akan menja- di langkah mundur. Akan lebih baik Silang pendapat, pro dan kontra, itu sendiri sebetulnya sudah menun- jukkan suasana yang berbeda di- bandingkan saat film itu pertama kali apabila diskusi-diskusi akademik dan diputar dan kemudian wajib tayang tinjauan-tinjauan kritis diberi ruang pada tahun-tahun berikutnya. Saat seluas-luasnya sehingga generasi itu, sama sebangun seperti pada penerus bangsa mampu mengem- saat peristiwa itu terjadi, propaganda bangkan kemampuan membaca dan fakta sejarah bercampur baur sejarah dengan bijak. Benarlah ajakan menjadi satu. Media massa tidak Bung Karno agar jangan sekali-kali mungkin mengulas atau menyiarkan melupakan sejarah. Yakni, dengan komentar yang berbeda dari wacana arus utama yang dikembangkan kedalaman argumentatif untuk memu- pemerintah. trial nanti bisa ju melalui mekan la berharap nantinya kebera- daan PAMI ini dapat membantu sehingga mamp kinerja Kemnaker dalam menjaga produktivitas pe baik saya harap ak: diukur hubungan industrial antara pekerja/buruh dan peng- bahnya. Hanif juga yang cara membaca sejarah dengan Permudah Izin Ka liakan masa depan. Secara linier seolah-olah justru kemiskinan turun sejalan dengan kenaikan proporsi konsumsi rokok. SEMARANG- Pemprov mengenai kete Jateng mendorong kabupa- ten/kota agar kawasan yang me- miliki layanan dalam menjual jasa pabrik atau apa industri untuk memiliki izin Kawasan Industri (KI). Dinas Penanaman Modal Pelayanan memiliki kawas- Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jateng berharap dengan bupaten Semara diterbitkannya izin kawasan industri bisa semakin memudah- kan calon investor untuk me- ngembangkan usahanya di kabu- paten/kota. Menurut,Kepala DPMPTSP Jateng Prasetyo Aribowo, dalam PP Nomor 142 Tahun 2015 ten- tang Kawasan Industri dijelaskan konstruksi (KLI berikat harus kawasan indus Semarangan diarahkan ke sar "Jika kabu kan penyebab kemiskinan, tetapi membaca data dan memahami fakta menjadikan kita terbuka dalam memahami fenomena dan pada akhirnya dapat memutuskan secara lebih bijaksana. Itulah pekerjaan rumah penting bagi para Hina Jokowi, warga Mijen ditangkap. zona industri. Seberapa kontribusi rokok dalam kemiskinan di provinsi ini? Kembali pada konsep kemiskinan, garis pemangku kebijakan. Sensitivitas terhadap data dan kemiskinan berupa makanan setara 2.100 kkal Akunmu bisa jadi harimaumu... boleh ada di zo Prasetyo dalam: Java Investmen (СЛВF) dan C ness Expo (CJB Dengan be kawasan indus kemudahan in per fenomena sangat perlu sebagai dasar pertimbangan sebelum menentukan kebijakan.(17) *** kanan. Makin besar kalori yang dihasilkan dari ma- kanan, kian sedikit nilairupiah yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan batas kalori minimum tersebut. Tambah rendah rupiah yang dikeluarkan, makin Hakim: Sri Hartini dihukum setimpal. -Sriningsih SST MSi, statistisi ahli pada BPS Provinsi Jateng Tak perlu ditambahi konsumsi PCC. 2cm Simpong an, jika batas garis kemiskinan kian rendah, jumlah juga cenderung berkurang. Berdasarkan grafik perkembangan kemiskinan dan perkembangan konsumsi rokok, persentase Kirimkan artikel wacana nasional ke: wacana.nasional@gmail.com. Panjang maksimal 7.000 karakter with space, sertakan pasfoto pose santai (Red) (Minum CTM pun harus saran dokter) SOUALIAM CENIRAL JAVA INMAIMENFB SINEAS FORLA CESTRAL JAYA BSIMEINO Wakil Pemimpin Redaksi: Agus Toto Widyatmoko. Redaktur Senior: Sasongko Tedjo, Hendro Basuki, AZaini Bisri, Heryanto Bagas Pratomo, Prie GS. Redaktur Pelaksana: Murdiyat Moko, Triyanto Triwikromo, Hartono, Rukardi. Koordinator Liputan: Edy Muspivanto, Saroni Askin. Sekretaris Redaksi: EkoHariMudjharto Staf Redaksi:Soesetyowat, Cocong Arief Priyono, ZaenalAbidin, Darjo Soyat, Ghufron Hasyim, Bambang Tri Subeno, Simon Dodit, Budi Surono, DwiAni Retnowulan, Renny Martini, Diah Irawati, Gunarso, Ahmad Muhaimin, Bina Septriono, Edi Indarto, Nasrudin, MAsmui, Sri Syamsiyah LS, Gunawan Bud Susanto, Awan Pursidi, Zulkifi Masruch, Agus Fathudin Yusuf, Petrus Heru Subono, Tavif Rudyanto, MJokomono, Purwoko Adi Seno, Karyadi, ArswindaAyu Rusmaladewi, Mohammad Saroni Maratun Nashihah, Sarty SB Wietha, MohamadAnnas, Kunad Ahmad, Ida Nursanti, Arns Mulyawan, Setyo Sri Mardiko, Budi Winarto, Sasi Pujiati, Rony Yuwono, Noviar Yudho P, YunantyoAdi S, Saptono Joko S, Roosalina, Dicky Priyanto, Hasan Fikri, TriBudianto, Wahyu Wijayanto, Dan Chandra TB, Leonardo Agung Budi Prasetya, Adhitia Amitrianto, Hartatik, Lanang Wibisono. Litbang:Djurianto Prabowo (Kepala). Pusat Data, Analisa dan Produksi: Dadang Aribowo (Kepala). Personalia: Joko Catur WH, Dyah Anggarini. Redaktur Artistik Toto Tri Nugroho (Koordinator), Joko Sunarto, Djoko Susilo, Sigit Anugroho. Kepala Pracetak: Putut Wahyu Widodo. Reporter Biro Semarang: Nugroho Dwi Adiseno ( Kepala), Fahmi ZMardizansyah (waki), Sutomo, Irawan Aryanto, Surya Yui, Moh. Kundori, Rosyid Ridho, Yuniarto Hari Santosa, Maulana MFahmi, FaniAyudea, Modesta Fiska Diana, Royce Wijaya Setya Putra, Ane Widiarto, Hasan Hamid. Biro Jakarta: Budi Nugraha (Kepala), Wahyu Almadi, Fauzan Djazadi, Budi Yuwono, Hartono Harimurti, Sumardi, Tresnawati, Budi Nugraha, RMYunus Bina Santosa, Saktia Andri Susio, Kartika Runiasari, Mahendra Bungalan Dhamabrata, Wisnu Wijamako. Biro Surakarta: Setyo Wiyono (Kepala), Won Poerwono, Joko Dwi Hastanto, Bambang Pumomo, Sri Wahyudi, Anindito Adi Nugroho, Merawati Sunantri Sri Hartanto, Wisnu Kisawa, Achmad Husain, Djoko Murdowo, Langgeng Widodo, Yusuf Gunawan, Ev Kusnindya, Budi Santoso, Irfan Salafudn, Heru Susilowbowo, Basuni Hariwoto, Khalid Yogi Putranto. Biro Banyumas: Sigit Oediarto (Kepala), Khoerudin Islam Budi Hartono Aqus Sukar- yanto, RP Arief Nugroho, Agus Wahyudi, M Syarf SW, Mohammad Sobin, Bahar Ibnu Hajar, Budi Setyawan. Biro Pantura: Dwi Ariadi (Kepala), Trias Purwad, Wahidn Soedja, Saful Bachri, Arf Suryoto, Riyono Toepra, MAchid Nugroho, Wawan Hudiyanto, Cessna Sari, Bayu Setawan, Teguh Inpras Tribowo, Nur Khoerudin, AlArfin. Biro Muria:Muhammadun Sanomae (Kepala), Prayitno Alman Eko Damo, DjamalAG, Urp Daryanto, Sukardi, Abdul Muiz, Anton Wahyu Hartono, MulyantoAri Wbowo, Ruli Aditio, Moch Noor Efendi AAdb Biro Kedu DIY: Imam Nuryanto (Kepala), Tuhu Prhantoro, Komper Wardopo, Eko Priyono, Henry Sofyan, Nur Kholq, Supriyanto, Daerah istimewa Yogyakarta: Sugiarto, Agung Priyo, Amela Hapsari Bandung:Dwi Setiadi. Koresponden: Ainur Rohim (Surabaya). Alamat Redaksi: JI Raya Kalgawe Km 5 Semarang 50118. Telepon: (024) 6580900 (3 saluran), 6581925. Faks: (024)6580605, Alamat Redaksi Kota/Sirkulasi: JIMerak No 11A Semarang 50241. Telepon: (024)8412600. Manajer Iklan: Thrio Haryanto. Manajer Pemasaran: Berkah Yukanto, Manajer Markom: Yoyok Gumulyo. Manajer Riset dan Pengembangan: Adi Ekopriyono. Manajer TU:Amir AR. Manajer Keuangan: Ananto Pradono. Manajer Pembukuan: Sumardi Suherman Manajer Logistik/Umum: Hudawi. Manajer Produksi: Koko Andika Manajer HRD: Budi Susanto. Alamat Iklan/Tata Usaha: JPandanaran II No 10 Semarang 50252 Telepon: (024) 86400566 Faks: (024) 86400570, 86400565. MI HOT LINE 24 JAM 024-8454333 REDAKSI: (024) 6580900 Faks (024) 6580605 EMAIL REDAKSI: red smer@vahoo com Dicetak oleh PT Massoom Graphy, isi di luar tanggung jawab percetakan. SUARA MERDEKA Terbit sejak 11 Februari 1950 PT Suara Merdeka Press Pendiri: H Hetami Komisaris Utama: Ir Budi Santoso Pemimpin Umum: Kukrit Suryo Wicaksono Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Gunawan Permadi SOSIALISASI: Kepala Dinas PMPTSP Jate Aribowo (empat dari kiri) bersama dengan pe Kawasan Industri, Bank Indonesia dan BUMD Central Java Investment Business Forum (CJI Java Business Expo (CJBE) di Semarang, ba Direktur Pemberitaan : Amir Machmud NS Direktur SDM: Sara Ariana Fiestri ELEKTABILITAS 13.226 13.318 13.270 13.342 976,69 Color Rendition Chart