Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm WASPADA DEMI KEBENARAN DAN KEADILAN Harian Umum Nasional WASPADA Terbit di Medan sejak 11 Januari 1947 Pendiri: H. MOHAMMAD SAID (17 Agustus 1905 - 26 April 1995) Hj. ANI IDRUS (25 November 1918-9 Januari 1999) Pemimpin Umum: dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA,MM Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H. Prabudi Said Wakil Pemimpin Umum/Wapemred: H. Teruna Jasa Said Pemimpin Perusahaan: dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA,MM Redaktur Pelaksana: Azwir Thahir, Sofyan Harahap Dewan Pelaksana Redaksi T. Junaidi, Hendra DS, Edward Thahir, Muhammad Joni, Sumaharja Ritonga, Nurhalim Tanjung. Akmal AZ, Rudhy Faliskan. Alamat Kantor Pusat, Penerbit, Redaksi, Tata Usaha/Periklanan Jalan Letjen Suprapto/Brigjen Katamso No. 1, Medan 20151 Tel. (061) 4150858 (3 saluran), Faks: (061) 4510025 e-mail :waspada@waspada.co.id website: www.waspada.co.id Kantor Biro redaksi/Perwakilan Periklanan : (1) Bumi Warta Jaya, Jalan Kebon Sirih Timur Dalam No. 3, Jakarta 10340. Tel. (021) 322216 Faks. (021) 3140817 (2) Perwakilan Waspada Jalan Ratu Syafiatuddin No. 21-C, Banda Aceh 23122. Tel. (0651) 22385 (3) Jalan Listrik No. 11, Lhokseumawe. Tel. (0645) 44208 Harga iklan tiap mm kolom Rp. 6.000 ukuran 42 mm. Penerbit PT Penerbitan Harian Waspada Komisaris Utama: Tribuana Said Direktur Utama: dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA SIUUP: 065/SK/MENPEN/SIUUP/A.7/1985 tanggal 25 Februari 1988 ISSN 0215-3017 Percetakan: Percetakan Web PT Prakarsa Abadi Press, Jalan Letjen. Suprapto/Brigjen Katamso No. 1, Medan 20151, Tel. 6612681 Isi di luar tanggungjawab pencetak Sebenarnya di dalam negerinya Presiden George W.Bush cukup banyak mengha- dapi tantangan-tantangan yang serius bahkan semenjak dia dikukuhkan sebagai Presiden AS melalui pemilu yang penghitungan suara akhir sempat kacau. Dalam kondisi dan situasi apapun, peran serta masyarakat dalam mewaspadai sekaligus mengamankan lingkungannya memang meru- pakan cara paling efektif bagi upaya mencegah dan menangkal terhadap segala kemungkinan yang bisa saja terjadi. Dengan kata lain, ancaman perang sipil aki- bat tiadanya konsensus para pemimpin sudah di depan mata. Kini ancaman retaknya persatuan bangsa Indonesia akibat konflik elite politik sudah semakin menampakkan gejalanya. Di berbagai daerah telah terjadi keretakan warga masyarakat Cara itu bisa ditempuh dengan menggiatkan siskamling, tidak saja pada hari dan malam tanggal-tanggal seperti yang dipatok oleh isu. Tetapi untuk masa-masa selanjutnya karena memang kondisi dan situasi kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini memerlukan kewas- padaan yang prima. * AS Dan Ancaman Stabilitas Kawasan Dalam konferensi mengenai perekonomian global yang diselenggarakan IMF (Dana MOneter Internasional) di Washington pekan ini, terungkap bahwa merebaknya kemerosotan ekonomi global terpicu oleh kondisi kemerosotan perekonomian raksasa ekonomi dunia itu pula. Tajuk Rencana Ancaman Perang Sipil Di Depan Mata yang diwarnai aksi kekerasan. S uasana ibukota Jakarta menjelang sidang paripurna DPR 30 April menda- tang tampak demikian mencekam. Suasana batin warga ibukota RI itu sekarang benar-benar dihantui kecemasan dan kekhawatiran bakal pecahnya kerusuhan besar massa. Di sisi lain, betapa repotnya aparat keamanan untuk mence- gah massa pro dan anti Gus Dur yang kini tengah terkonsentrasi di Jakarta, tidak bentrok terbuka. Inilah buah dari konflik elite politik yang telah kehilangan hati nuraninya, akhirnya telah menimbulkan ancaman perang sipil yang kini populer dengan istilah konflik hirizontal, yang jika benar-benar terjadi, pasti masing-masing pihak menuduh lawannya yang mendahului, sehingga bisa menimbulkan situasi chaos. Konflik horizontal antara masa pendukung dan penentang Gus Dur, yang dipersenjatai ilmu kebatinan kekebalan tubuh memang belum Jika terjadi situasi chaos, massa penentang dan pendukung Gus Dur, maupun yang netral akan sama-sama menderita, sama-sama merasa tidak aman. Keadaan semacam itu tentu tidak pecah, namun ancaman konflik horizontal tetap kita inginkan karena taruhannya membawa D pada bencana disintegrasi bangsa. ada, karena para tokoh yang rata-rata tidak mampu mengendalikan massa pendukungnya. Di pihak lain, para elite politik yang berseng. keta, terutama Gus Dur yang tak tahu diri dan tak becus memimpin negara ini, tak beringsut dari pendiriannya. Mereka sama-sama ngotot, meski massa pendukungnya sudah cenderung saling pasang kuda-kuda. Kita perlu memperlakukan isu tentang akan terjadinya kerusuhan dan kekacauan besar tersebut bukan sekadar sebagai rumor. Namun harus menyikapinya dengan penuh kewaspada- an, mengingat potensi bagi terjadinya kerusuhan tetap membayang di tengah perkem- bangan situasi negara dan masyarakat kita makin tak menentu arahnya. semacam Apalagi jika Memorandum II jadi dikeluar- kan terhadap Gus Dur, mungkin kita bisa mem- bayangkan bagaimana kacaubalaunya keadaan Jakarta dan mungkin juga akan berdampak ke seluruh pelosok tanah air. Celakanya lagi, di tengah perkembangan perpolitikan yang labil di Indonesia saat ini tidak ada kekuatan yang mampu menjadi penengah. Tidak ada lagi ke kuatan yang disegani oleh pihak-pihak yang bersengketa. Namun layaknya sang ayah, Presiden George Bush Sr, presiden AS yang baru dilantik awal 2001 inipun memiliki jurus-jurus dan kiat khusus untuk mendongkrak popularitasnya di mata rakyatnya dan masyarakat internasional. Awal 1990-an Presiden Bush menaikkan pamornya melalui kebijakan luar negeri yang nyatanya berlangsung sampai hari ini. Masalahnya adalah ketika AS yang mendo- minasi Dewan Keamanan PBB dengan gigih meludas kekuatan Saddam Husein, pemimpin Irak yang berani-beraninya menginvasi Kuweit emirat kecil kaya minyak yang nyata-nyata dilin- dungi oleh Barat. Sanksi DK-PBB atas Irak masih terus diperketat, meskipun Baghdad sudah keluar dari Kuweit. Di Timur Tengah, Barat senantiasa meredam negara-negara Arab yang "radikal dan teroris" seperti Libya dan Irak. Sampai saat ini kebijakan AS mengenai konflik Timur Tengah merupakan lanjutan dari era Bush: bersekutu dengan negara- negara Arab "moderat dan demokratis" terutama dengan Israel yang senantiasa dimenangkan dan dilindungi kepentingannya di arena interna- sional. Jika sang Ayah sepuluh tahun yang lalu ber"kiprah" di kawasan Timur Tengah, maka kini Presiden Bush Jr mengambil sasaran di kawasan Asia. Saat ini hubungan Washington dengan Beijing dalam kondisi yang mempriha- tinkan kawasan Asia Timur. Tapi syukurlah, menanggapi isu semacam itu aparat keamanan di wilayah ibukota Ja- karta dan seluruh Indonesia dengan sigap mela- kukan pencegahan secara dini. Berbagai tindakan berjaga-jaga atau mengantisipasi segala ke- mungkinan telah dilakukan, seraya mengingat- kan masyarakat luas agar selalu meningkatkan kewaspadaan dan tidak terpancing oleh provo- kator untuk melakukan tindakan anarki. Konflik antara Beijing dengan Taipei kian meruncing. Khususnya setelah kasus pesawat mata-mata AS yang ditahan oleh China awal April ini. Seperti halnya Bush Sr yang keras terhadap Irak, Bush Jr menampilkan sikap tegas dan kerasnya menghadapi China untuk menegakkan "wibawanya di dunia internasional dan sekaligus mendukung wibawa dan pamornya di dalam negeri". Karena betapapun baru merupakan isu atau rumor, namun pihak aparat telah menemukan bukti-bukti kongkret bagi kemungkinan terjadinya huru-hara. Dalam konflik politik sekarang, massa sebagai kekuatan penekan, belum tentu bisa menjadi alat tawar-menawar. Massa belum tentu bisa berfungsi sebagai sarana kekuatan mengen- dalikan kekuatan, agar lawan tak agresif. Peringatan keras Bush kepada China, Kamis (AP/AFP:26 April 2001) berkaitan erat dengan kebijakan AS untuk melindungi Taiwan dari ancaman Beijing. Di tengah-tengah meningkatnya ketegangan hubungan Beijing dengan Washington, Bush menyatakan bahwa pasukan militer AS tentu saja merupakan satu pilihan jika China melaksa- nakan ancaman-ancamannya dan menyerang Taiwan. Selain itu pernyataannya yang lebih keras dan nekat yang melampaui kebijakan AS selama ini (Taiwan jangan memancing kemarahan Beijing dengan mendeklarasikan kemerdekaan- nya), Bush menyerukan bahwa adalah menjadi "kewajiban AS untuk membela dan memperta- hankan Taiwan jika China menyerang". Kebijakan keras Bush ini berarti melewati garis kebijakan pendahulunya mantan Presiden Bill Clinton yang mulai membuka hubungan dan menurunkan suhu panas antara Washington- Beijing. Clinton tahun lalu beberapa waktu sebe- lum dia digantikan oleh Bush bahkan teluh berkunjung ke Beijing kemudian Vietnam. Sementara itu di tengah-tengah suhu panas hubungan Washington-Beijing, pasukan AS dan Filipina menggelar pelatihan militer bersama. Pentagon mengirim 1.700 tentara untuk ikut serta dalam manuver yang akan dimulai Jumat pekan depan. Dengan demikian pelatihan bersama AS- Filipina dan kehadiran kapal perang induk USS Kitty Hawk di Singapura semakin memperjelas bahwa AS tidak tanggung-tanggung dalam membela kepentingan-kepentingan dan sekutunya di kawasan ini. Beijing tentu semakin geram memantau kebijakan-kebijakan AS yang telah menjual per- lengkapan mesin perang-nya kepada Taiwan. Sebelumnya AS memang terus meludas Beijing dengan tuduhan pelanggaran HAM dan gerakan demokrasi sejak peristiwa Tian Anmen. Selain itu Washington juga marah kepada Beijing yang dituduh menjual perlengkapan radar canggihnya kepada Irak, musuh bebuyutan AS di Timur Tengah. Puncak dari pertikaian AS-China adalah penahanan pesawat mata-mata AS yang tidak dipulangkan oleh Beijing sejak 1 April yang lalu. Kebijakan dan sikap keras Bush terhadap China, bagaimanapun sangat berpengaruh dan merupakan ancaman terhadap stabilitas kawas- an Asia-Pasifik, khususnya Asia Timur.- SUDUT BATUAH *Walikota Medan Drs H Abdillah,Ak,MBA minta seluruh komponen masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan serta tetap memperteguh persatuan dan kesatuan - Tapi tinjau jugalah masalah air, he...he...he *Mendiknas Yahya Muhaimin mengatakan,akhir-akhir ini banyak perguruan tinggi terkesan asal-asalan menawarkan gelar doktor - Maklum peluang bisnis cepat saji, he...he...he SABTU, 28 APRIL 2001 4 Tak Sekadar Mempolitisasi Istighotsah tempatnya. kaum elitis politik, untuk mengurangi tensi politik yang dilakukan secara kotor dan kasar. Karena perlakuan itu hanya akan melahirkan wujud kekerasan baru. Pemerkosaan terhadap terminologi agama, hanyalah untuk memperjuang- kan ambisi politik. Malah ada wadah Forum Pembela Keadilan (FPK) yang menjadi basis pasukan berani mati. Tentang latihan yang dilajukan pasukan berani mati itu masih terjadi perbedaan yang mencolok antara Kapolri dengan Menteri Pertahanan. Terlepas dari itu, eskalasi keresahan masyarakat, terutama para warga Jakarta, semakin tinggi Penutup Hendaknya politisasi agama mem- bawa kedamaian dan perdamaian bagi semua umat, seperti apa yang dipredik- sikan Richard Falk. Bukannya malah menimbulkan keresahan yang amat sangat. Begitu pula dengan pelaksanaan istighotsah yang akan dilaksanakan sehari sebelum sidang paripurna DPR untuk mengeluarkan Memorandum kedua. *Kabid Operasional Jamsostek P Sinulingga menyebutkan, pihaknya akan menindak tegas rumah sakit tidak melayani peserta Jamsostek Hebat...hebat sekaleiii!!!, he...he...he wak doel Oleh Kusmin Munsyi, S.Pd Mahasiswa Pascasarjana (AP-Reguler) UNIMED S uhu politik di tanah air akhir- akhir ini semakin tinggi. Tensi hasrat politik kaum elitis semakin menggigit dan menimbulkan sosok yang seram lagi sangar. Terlebih dengan akan digelamnya sidang paripurna DPR (30 April 2001) yang nantinya diprediksikan akan melahirkan Memorandum kedua buat Gus Dur. Hal seperti itu ditanggapi beragam dari berbagai kalangan. Respons yang paling hangat untuk didiskusikan adalah munculnya sikap yang berlebihan dari orang tertentu. Sungguh pun apa yang bakal digelar oleh kaum Nahdliyyin adalah sesuatu yang wajar dan biasa saja. Mereka akan menggelar istighot- sah. Sesungguhnya istighotsah (doa mohon pertolongan) adalah suatu aktivitas ritual religius yang boleh dila- kukan siapa saja, di mana saja dan kapan saja. Sehingga publik tidak perlu ribut- ribut menghalangi pelaksanaan istighotsah yang bakal digelar itu. Tetapi perlu pula dipertanyakan, apakah memang istighotsah itu hanya aktualisasi kerangka peribadatan vertikal ? Kalau memang demikian, hal itu tidak perlu diawasi, apalagi dilarang. Tidak perlu itu. Bahkan seharusnya hal itu perlu mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Politisasi Agama Memasukkan agama dalama do- Dengan demikian secara de facto legitimasi politik Gus Dur sebenarnya sudah tidak ada lagi. Artinya, percuma dan sia-sia rasanya Gus Dur terus mem- pertahankan kursi kepresidenannya. Tapi, namanya juga politik, tidak ada yang pasti. Perubahan politik itu terjadi tiap perdetik (mengutip komentar Cak Nur). Hari ini bisa kawan, besok jadi lawan, demikian sebaliknya. Yang abadi hanyalah kepentingan. Kalau memang demikian adanya, akankan kesepakatan politik (politic settlement) terjadi pada kasus ini ? Skenario Kesepakatan Politik Saat ini bola ada di tangan para wa- kil rakyat kita, tepatnya anggota DPR. Oleh S.B Harahap Direktur Institute for Urban Poor Empowerment engan nalar orang awam, kita sudah dapat menebak, apa yang akan dihasilkan atau diputuskan dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 30 April 2001, tentang laporan pertang- gungjawaban atau respon atas jatuhnya Memorandum I kepada Presiden KH Abdurrahman "Gus Dur" Wahid. Indikasi tersebut dipertegas dengan skenario drama jatuhnya Memoran- dum I. Dari delapan fraksi yang mene- rima hasil pansus serta dua fraksi yang menolak, hampir pasti tidak ada jalan lain kecuali Gus Dur harus turun. main politik sesungguhnya adalah se- suatu perangai politik yang wajar dan baik. Persoalannya kemudian adalah jangan ada tindakan yang "memelintir agama" dengan tujuan-tujuan politik persial dan personal. Sementara itu negara adidaya yang menguasai teknologi dan arus informasi global menyebarkan tuduhan bahwa negara berkembang telah merusak ekosistem karena kemiskinan dan kebodohannya, menggunduli hutan dan sebagainya. Tetapi negara berkembang juga berbalik menuding bahwa justru AS-lah yang telah secara gencar merusak lingkungan dengan emisi gas rumah kaca dan perusakan ozon, melalui ke- giatan industri sipil maupun industri perangnya. Adalah Richard Falk-guru besar di Princeton University dalam tulisannya berjudul "Politically Engaged Spir- ituality in a Emerging Global Civil Society" memperkirakan terjadinya keterlibatan agama secara konstruktif dalam apa yang disebut global civil society. Indonesia yang memiliki hutan tropis di sepanjang hamparan kepulauan- nya, khususnya di Sumatera, Kalimantan dan Irian Jaya (Papua!) telah dituding sebagai negara yang telah dan terus melakukan penggundulan rimba belan- taranya itu. Menurutnya, spiritualitas politik akan terwujud apabila diarahkan kepada paradigma ini: anti kekerasan sebagai etos; relevansi dan pemulihan tradisi kultural, perdamaian, cinta dan keadilan sebagai simbiotik; dan dedikasi untuk meningkatkan kondisi kaum tertindas sebagai ujian ketulusan politik. Dengan melihat buah pikiran Falk, maka semestinya ketika agama dicoba untuk digeret-geret dalam domain politik akan terwujud kedamaian dan kemes- raan hidup bersama dalam komunitas yang amat pluralitas. Itu pada tataran idealitas. Realitas yang ada sungguh amat jauh panggang dari api. Politisasi agama ternyata dipraktikkan dengan mengobok-obok agama (dengan meng- geret para kiainya) untuk kepentingan menangnya politik golongan. "Petinggi" di kalangan agama Aksi penebangan liar yang berlang- sung di kawasan Hutan Lindung Gu- nung Leuser di daerah Aceh benar-benar sangat memprihatinkan. Padahal kawas- an yang merupakan hutan tropisyang sangat kaya dengan spesies flora dan faunanya sangat diperhatikan oleh dunia Oleh Enna Nurhaina Burhan N Kolumnis/Pemerhati Sosial-Hukum egara-negara berkembang internasional upaya pelestariannya. Uni yang harus memanfaatkan Eropa saja sudah mengeluarkan dana sumber alamnya untuk pembangunan sebesar 8.000.000 Euro (AS$8,2 juta) nasionalnya telah dikecam sebagai peru- dalam upaya (yang boleh dikatakan ga- sak lingkungan. Ini dikaitkan dengan gal) untuk melindungi kelestarian hutan proses penebangan hutan yang dilakukan tersebut.(FEE Review:27 Jan. 2000). oleh negara-negara tersebut, padahal hutan berfungsi sebagai paru-paru bumi. Negara berkembang dengan upaya penyelamatan lingkungan membutuh- kan dana, sebaliknya negara industri kaya yang memiliki andil dalam meru- sak dan mencemari lingkungan, juga harus memikul tanggung jawab dan hak yang adil dan berimbang. Yang akan menyampaikan pandangan umum fraksi pada 30 April 2001 men- datang. Dengan sikap melunak atau akomodatif yang ditunjukan Gus Dur, minimal merupakan fenomena tersendiri yang sudah menjadi rahasia umum bah- wa Gus Dur bukan orang yang gampang "mengalah" begitu saja. Berdasarkan pengalaman Amerika Latin dan Eropa Selatan, ada tiga kese- pakatan penting yang harus dilahirkan dalam elite settlement. O'Donnel (1986) menyebutkan sebagai kesepakatan politik (political moment), kesepakatan militer (military moment) dan kese- pakatan ekonomi (economic moment). Tidak dimasukkannya kesepakatan hukum (law moment), menurut saya lebih disebabkan karena hukum ber- bicara "hitam-putih" dan tidak adanya Untuk tidak semakin pa- tawar-menawar. Mengingat lembaga DPR merupa- kan lembaga politik, maka lahirnya kesepakatan politik bukan tidak mungkin dapat terjadi. Namun, karena relativis- menya wilayah politik menyebabkan kita kesulitan untuk menentukan ba- gaimana bentuk-bentuk kesepakatan atau kompromi yang akan diwujudkan nantinya. Tetapi itu mutlak untuk dilaku- kan demi menjaga keutuhan (integra- tion) bangsa ini. Memorandum II Dan Nasib Bangsa manya untuk mengurangi ekses negatif yang terjadi, maka harus diputuskan di muka pengadilan. Dalam artian bukan tidak melanjutkannya kepada Memo- randum II, namun menunda agar penga dilan nanti yang akan memutuskannya. Namun karena DPR mempunyai hak immunitas dan merupakan lembaga keputusan politik, maka sekali lagi sulit alternatif ini akan menjadi pilihan kalau di bilang tidak mungkin, sebagaimana harapan dan penegasan Gus Dur dalam laporannya. Di samping butuh waktu yang lama plus hilangnya dukungan politik sementara malah akan memper buruk wajah bangsa ini. Berdasarkan catatan data yang dikumpulkan oleh negara-negara donor dari Eropa (CGI-Consultative Group on Indonesia), lebih separoh dari ke- butuhan bahan mentah industri yang memproses kayu sebagai bahan bakunya berasala dari hasil penebangan liar hutan- hutan di Indonesia. Kondisi ini menje- laskan mengapa terjadi penyusutan drastis dari jumlah areal hutan tropis tersebut. Dari seluas 120 juta HA hutan kita, setiap tahun diperkirakan seluas 1,5 juta HA telah ludas menyusut. Maka dapat dihitung bahwa areal hutan tropis ini akan semakin menyusut dan bisa punah sama sekali jika aksi penyela- matan tidak secepatnya dilakukan. Tampaknya ada semacam ancaman dari para donor terhadap pemerintah Indonesia yang bakal sulit menerima kucuran dana pinjaman untuk memper- baiki perekonomiannya yang terpuruk sejak tahun 1997 yang lalu. Konsorsium donor dalam pertemuannya di Paris Juli 1999 silam mempersalahkan Indonesia yang dianggap lamban menghentikan aksi penebangan liar, pencurian kayu- kayu tersebut. Media Barat yang selalu mempoli- tisir kondisi di Indonesia ini telah me- nuduh Menhutbun (Menteri Kehutanan dan Perkebunan) Nur Mahmudi Ismail berperan untuk menghalangi masuknya dana pinjaman internasional. Nur Mahmudi yang juga Ketua Partai Ke- adilan (yang berbasis Islam) tersebut dipaksa untuk mengeluarkan statemen yang irasional dan menyesatkan. Maka terlahirlah statemen yang memang benar-benar pernyataan "gila". Bahkan sempat pula muncul statemen "jika mati membela seorang tokoh (pen: tidak perlu nama tokoh itu disebutkan), maka orang itu akan masuk surga". Lalin Di Medan Semakin Parah Semrawutannya lalu lintas (Lalin) di kota Medan tak terle- pas dari kesadaran warga ma- syarakat sangat rendah, diba- rengi tidak tegasnya aparat ke- polisian di lapangan. Hal ini da- pat dilihat semakin banyak saja warga tidak mengenakan helm waktu berkendaraan roda dua sehingga banyak warga berta- nya-tanya apakah helm sudah tidak diwajibkan untuk pema- kaian kendaraan roda dua mau- pun roda tiga (beca). Dan ada baiknya kalau pe- makaian helm ini dihapus saja, sebab di lapangan juga sudah tak ada kontrol dari aparat, se- hingga bagi warga yang taat per aturan senantiasa memakai helm, sementara banyak warga tidak memakai helm tapi tak likan lampu hujau, merah seperti dari aparat ke- tiga polisian. rah-nya kondisi lalu lintas di kota yang kita cintai ini, sudah seha- rusnya aparat tegas bertindak, menilang setiap pelanggar per- aturan lalu lintas, karena kalau hanya mengharapkan kesadaran pengendara, rasa-rasanya untuk orang kita sangat sulit karena mungkin sudah demikian dari sononya. Pengendara mematuhi lalu lintas karena ada polisi lalu lintas, begitu polisi tidak ada pe- ngendara seenaknya saja menero- bos lampu merah. Maka jangan heran kemacet- an sering terjadi disebabkan ku- rang disiplinnya masyarakat pe- makai jalan, mau menang sendiri tanpa memikirkan orang lain, melawan arus, menerobos lampu merah sudah menjadi lumrah saja. Selain itu, banyak pemasang- an traffic laight hanya sebagai pa- Luar biasa sekali "ulama" yang mengeluarkan statemen itu. Apa me- mangnya surga itu punya mereka, se- hingga sikapnya sangat irasional. Sta- temen itu kan menyesatkan umat; kaum awam yang tidak paham betul akan bahasa agama. Pada masyarakat awam ini, apa yang keluar dari mulut kiainya adalah sesuatu yang benar-apalagi jika tokoh itu sempat dikultuskan. Politisasi agama yang mengarahkan massa pada kondisi yang amat kon- tradiktif tentulah bukan menjadi harapan bersama. Malah fenomena seperti itu hendaknya harus dihindari. Tidak perlu dikembangkan menjadi wacana yang destruktif. Pola destruktivikasi itu akan semakin membesar tatkala keinginan politik diperaktikan denagn culas, cu- rang, rakus dan tak manusiawi. Kondisi realitas masyarakat yang kusut-masai secara signifikan dikontri- busikan negatif oleh politisasi agama. Realitas di masyarakat menimbulkan berbagai perpecahan dan keresahan yang tinggi. Di tambah lagi dengan menurun- nya kepercayaan publik (baca: rakyat) terhadap pemerintah. Carut-marut makin meningkat eskalasinya. Makin runyam akibat politisasi agama yang tidak pada dengan Jalan Denai, simpang empat Mandala By Pass dan Jln Secara umum ada dua kelompok kemungkinan keputusan yang akan terjadi di DPR. Pertama, ada kemung- kinan bahwa anggota DPR menolak laporan atau respon Gus Dur tersebut. Dengan asumsi bahwa para anggota DPR juga mempunyai pandangan serta paradigma yang berbeda, baik dari segi penafsiran hukum maupun langkah politik dengan Gus Dur. Jatuhnya Memorandum I dengan delapan fraksi menerima serta dua fraksi menolak, merupakan harga yang sulit ditawar untuk tidak dilanjutkannya kepada Memorandum II. Plus ditariknya dukungan terhadap Gus Dur baik dengan penarikan anggotanya di parlemen ataupun pemecatan anggotà partai di kabinet Gus Dur. Logikanya mereka yang menjadi menteri merupakan re- komendasi dari partai, sebab tanpa sarana partai tidak mungkin itu terjadi. Kalau partai menarik dukungannya maka dengan sendirinya tidak ada lagi le- gitimasi dukungan politik. Maka sulit dibayangkan seorang menteri bekerja tanpa adanya dukungan politik. Indikasi lainnya adalah substansi laporan Gus Dur. Saya melihat masih terjebak pada persoalan prosedural formal. Padahal hal tersebut seharusnya sudah selesai dalam forum-forum per- temuan formal antara presiden dan anggota DPR seperti di Jakarta Con- vention Center (JCC) yang gagal mau- memang berhasil menyingkirkan kom- ponen militer dalam bisnis perkayuan ilegal tersebut. Nur Mahmudi dikecam (seperti diungkapkan oleh FEEReview bulan Januari 2000 itu) karena memberikan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) kepada lembaga-lembaga pendidikan di daerah dan di Jawa, termasuk beberapa pesan- tren. Mengingat pesantren adalah lem- baga pendidikan Islam, maka tentu saja dicemaskan hal ini akan memicu kekuatan muncul- nya kelompok "radikal dan pemaksaan Islamisasi" di daerah-daerah yang non Muslim seperti di Kalimantan Tengah atau Sumatera (kawasan Bukit ) arisan). Padahal sebagai lembaga pendidik- an mereka akan tetap memeliharan kelestarian hutan dan kalaupun ditebasi untuk dijadikan areal perkebunan. Lembaga pendidikan seperti pesantren atau universitas (seperti Universitas Sumatera Utara) juga menerima hak pengelolaan hutan baik untuk proses pendidikan dan perkebunan percobaan maupun program-program yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Program pengelolaan hutan oleh lembaga pendidikan seperti yang di- peroleh USU tersebut bahkan berawal pada zaman Kabinet Reformasi pim- pinan Presiden BJ Habibie yang ber- upaya meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Ketika Menhutbun Nurmahmudi Ismail diberhentikan dan kemudian disusul pemecatan Sekjen Dephut Surupto bulan Maret lalu ada muatan politis yang terkemas dalam kebijakan Presiden Gus Dur. Masalahnya Nur- mahmudi Ismail juga dikenal sangat mencemasi temuan Bapelda Irian Jaya mengenai kondisi hutan dan lingkungan propinsi RI paling Timur itu. Disana Memperkosa Terminologi Agama Perangai politik kaum Nahdliyyin terintervensi oleh kepentingan kaum elitisnya. Grass-root kaum Nahdliyyin dengan suka-cita menerima berbagai akrobat politik. Adagium politik selalu di kedepankan dan parahnya dilakukan dengan kotor, kasar dan keras. Kerusakan Hutan Indonesia: Peran Siapa melihara sumberdaya hutan. Bahkan menuduh pemerintah lamban dalam menghentikan laju deforestry (peng- gundulan hutan) yang karenanyan lem- baga keuangan internasional (IMF) maupun CGI bisa menyetop kucuran dana (pinjaman!) untuk Indonesia. Kekurang bahan baku kayu inilah yang memicu terjadinya penebangan liar di kawasan yang termasuk kawasan konservasi atau hutan lindung seperti Gunung Leuser, Taman Nasional Tan- jung Puting, Kerinci Seblat dan Kutai. Dua pertiga dari bahan baku yang dibutuhkan oleh industri-industri kayu itu (sekitar 40 juta meter kubik) berasal dari kayu curian. Pada sisi lain, ternyata justru pihak CGI dan IMF yang menekan Indonesia untuk lebih jauh melakukan perusakan hutan kita. Untuk menghindari tabrakan, ada baiknya lampu tersebut dihi- dupkan lampu kuning saja agar orang lebih berhati-hati, karena dengan adanya lampu hijau dan merah tanpa dipetuhi pemakai jalan akan berakibat lebih fatal. Untuk lebih tertibnya lalu lin- tas di kota yang kita cintai ini marilah kita sama-sama mema- tuhi peraturan lalu lintas agar kita tidak merugikan pemakai jalan yang lain. Untuk mencapai tujuan politiknya, tidak segan-segan para "ulama" itu mencoba memperkosa terminologi agama. Pemerkosaan ini tentunya me- rupakan sasaran antara untuk mencapai sasaran yang lebih besar lagi; keme- nangan politik level atas, Pemerkosaan terminologi agama dapat dilihat pada term-term agama yang biasanya hanya pada wilayah agama. Tetapi tampaknya ada kelompok lain yang membawakan term itu pada domain publik untuk menarik simpatis- an. Lihatlah betapa dengan mudahnya segolongan orang mengatakan "jikad, bughot (makar), istighotsah, dan term agama lainnya". Herman Sitepu Perumnas Mandala Kalau diruntut pemikiran memper- kosa terminologi, itu merupakan jurus politik seseorang untuk tetap bertahan duduk di singgasana yang memang empuk. Jurus politik yang dilancarkan amat beragam. Kamis (19/4) tokoh itu mengatakan kalau dia sampai dileng- serkan, maka akan terjadi pemberon- takan nasional. Sebab, masih katanya, dia didukung oleh banyak orang ter- masuk di antaranya HKBP (tepatnya Bayangan keresahan kembali menyeruak di tengah-tengah ke- pun pada saat pemeriksaan di pansus Satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah dukungan beberapa elemen mahasiswa dan masyarakat yang me- nuntut agar Gus Dur mundur, minimal menjadi "pawang" harga diri akan eksistensi anggota DPR. Sebab, bagaimana mungkin delapan fraksi sudah menyatakan terlibat, namun beralih mendukung Gus Dur dengan mengatakan bahwa Gus Dur tidak terlibat atau abstain. Namun demikian, kalaupun Me- morandum II jatuh juga yang berarti secara implisit Sidang Istimewa sudah harga mati-hendanya para elite politik berpikir jernih dan sungguh-sungguh untuk meredam akses jatuhnya Gus Dur. Artinya, anggota DPR tidak hanya berhenti pada proses Gus Dur, namun mencari solusi yang efektif bagaimana seminimal mungkin men- cegah dampak negatif yang terjadi dari pendukung Gus Dur. Jadi, bukan kom- promi bagaimana mempertahankan Gus Dur. Kompromi politik harus diciptakan dengan sharing power kekuasaan. Setelah itu secara bersama-sama berkomitmen untuk menjaga kelang- sungan pemerintahan. Jika terjadi per- selisihan di antara mereka pun sepakat untuk tidak menggunakan kekuatan massa atau militer. Sebagai prasyaratnya adalah sumber konflik tidak lagi berasal dibuktikan bahwa aktivitas PI Freeport Indonesia yang pesaham terbesarnya dipegang oleh Freeport Macmoran Ltd dari Amerika Serikat. Mantan Menlu AS Henry Kissinger yang diangkat Gus Dur sebagai pena- sehat umum Presiden, dalam kapa- sitasnya sebagai anggota Dewan Direksi Freeport Macmoran, telah mendorong Indonesia untuk tidak mengganggu gu- gat kelangsungan operasional PT FI. Menurutnya malah pertambangan di Tembagapura itu merupakan aktivitas ekonomi yang sangat diperlukan In- donesia dan harus dipisahkan dari hal- hal yang bersifat politis. Namun siapapun mengetahui bahwa kerusakan hutan, air dan kawasan hutan lindung berikut habitat masyarakat tradisionalnya telah terjadi akibat ak- tivitas pertambangan tersebut. Dan permasalahan kerusakan dan pence- maran lingkungan bukan hal dan ma- salah politis! Suripto berhasil pula membuka selubung berbagai kasus penyalah gunaan HPH serta praktek penebangan liar hutan Sumatera Selatan yang dila- kukan oleh beberapa pengusaha. Antara lain Prayogo Pangestu yang (dikenal dekat dengan Presiden Gus Dur) disi- nyalir dan kini sedang mulai diperiksa pengadilan telah melakukan tindak korupsi menyangkut mark-up dana reboisasi di Sumatera Selatan. Justru kedua tokoh inilah yang berhasil disingkirkan dari lingkup ka- binet Gus Dur. UNtunglah masukan yang diberikan Suripto mulai ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dan menjadi suatu keanehan yang tidak aneh, ketika saat ini pula CGI menuding Indonesia berkaitan dengan kebijakan hutan di bumi Nusantara ini. CGI mengharuskan pemerintah me- SAE Nababan). Apa mungkin HKBP begitu tidak arif untuk memenuhi hajat politik se- seorang. Kalau itu dilakukan HKBP, maka ironis sekali. HKBP adalah or- ganisasi kegerejaan yang mengedepan- kan humanisme dan sama sekali tidak pemah (sangat-sangat) berkepentingan akan membela langkah politik sese- orang, sungguhpun dia itu pimpinan nasional. Seminggu sebelumnya lagi, tokoh kita mengeluarkan pernyataan, kalau dia dilengserkan, maka akan banyak wilayah di negeri ini akan meminta ke- merdekaan. Sungguh-sungguh tidak bisa diterima akal sehat. Mana mungkin hanya untuk memenuhi ambisi politik seseorang untuk lebih lama duduk di singgasana-wilayah di negeri ini memisahkan diri. hidupan masyarakat nelayan yang berdiam di sepanjang pesisir su- ngai Asahan mana kala terbetik berita bahwa PT Indorayon Utama (sekarang ganti nama), akan ber- operasi kembali. Padahal beberapa bulan terakhir ini sesudah Indora- yon tidak beroperasi lagi, sungai Asahan berangsur-angsur pulih kembali seperti waktu PT Indora- yon belum ada. Banyak lagi pernyataan tokoh ter- sebut yang sangat kontradiktif. Bahkan dengan melihat pernyataan yang begitu "ramai" banyak tokoh lain yang me- ngatakan bahwa tokoh yang seperti itu adalah provokator. Apa iya, ya? May be. Ia mulai menjanjikan kehi- dupan kembali pada nalayan juga pada masyarakat yang ada di se- panjang pesisirnya seperti ketika ia masih perawan dulu. Akankah ketenangan itu terusik kembali? Saya adalah salah satu dari sekian banyak korban waktu itu yang menggantungkan kehidupan pada sungai tersebut. Namun apa daya pada waktu itu bapak-bapak Atraksi politik yang dilakukan de- ngan membawa bahasa perdamaian dan ketenangan adalah sesuatu yang amat tidak bisa diterima nalar sehat. Malah dengan ramainya pernyataan yang di- sampaikan, kerukunan berbangsa tam- paknya semakin susah untuk diwu- judkan. Kondisi ini mengindikasikan kepa- da seluruh lapisan masyarakat, terlebih dari sang presiden sebagaimana lazim- nya selama ini. Kesepakatan militer juga dapat ditempuh dengan abstainnya militer dalam hal-hal politik praktis. Konsentra- sinya adalah bagaimana menciptakan rasa aman serta menumpas kelompok separatis yang mengacaukan kedaulatan negara RI. Mengadili mereka yang terlibat kejahatan HAM kemudian memaafkannya. Demikian juga dengan kesepakatan ekonomi. Semua yang terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme harus diproses sesuai hukum yang ber- laku setelah itu untuk kasus tertentu dengan beberapa pertimbangan ada keringanan yang diberikan. Sebab, di sisi lain tidak dapat kita nafikan bahwa akan terjadi peningkatan intensitas radikalisasi massa, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kalau se- belumnya pohon-pohon, gedung-ge- dung umum, serta sarana transportasi umum yang diusik, bahkan keluarnya fatwa penghalalan darah seseorang, apa jadinya kalau Memorandum II terjadi. Kedua, juga ada kemungkinan fraksi dapat menerima atau abstain terhadap laporan Gus Dur untuk selanjut- nya tidak melanjutkannya pada Memo- randum II. Namun ini kecil sekali kemungkinannya. Menurut prediksi politik saya, deal-deal politik sulit terjadi pada kasus ini. Sebab, sudah kepalang basah. Kalaupun DPR terpaksa meneri- Surat Pembaca Tulisan harus ditandatangani dan disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya. Benar dan objektif. Maksimum 1 folio, 2 spasi/Artikel maksimum 5 halaman folio Garuda dan simpang tiga AR Rahman Hakim-Bromo. Traffic laight di sini sepertinya tidak per- nah dihiraukan oleh pemakai ja- lan. Kenyataann ini dikemukakan oleh Forest Warch Indonesia (FWI) yang menyebut CGI melakukan standar ganda.(Ant:23/4-2001). Seperti dipaparkan oleh Kordinator FWI, Togu Manurung kepada Antara ternyata CGI bermuka dua. Pada satu sisi mengharuskan pemerintah meme- lihara sumber daya hutan, namun pada sisi lain juga memfasilitasi untuk ke- giatan deforestrasi besar-besaran ter- hadap hutan Indonesia. CGI justru mendorong industri pulp/kertas yang jelas-jelas tergantung pada sumber bahan baku kayu. Bahkan lembaga donor itu juga turut memberi- kan fasilitas kredit ekspor melalui ECAS (Export Credit Agencies) dari Jepang, AAS dan Uni Eropa. Dengan demikian permasalahan kerusakan hutan Indonesia tidak terlepas dari peran negara-negara maju melalui lembaga keuangan internasional (IMF dan Bank Dunia). Termasuk juga lem- baga kredit ekposr yang telah mem- fasilitasi tindakan ilegal yang dilakukan perussahaan hutan di Indonesia. Sebagaimana penjelasan pihak FWI laju deforestrasi mencapai 1,8 juta hektar pertahun. Dan dalam tiga tahun terakhuir telah meningkat dua kali lipat sehingga memaksa dibangunnya industri kayu yang mengakibatkan terjadinya ke- lebihan kapasitas industri kayu. Tendensi istighotsah bernuansa amat politis. Kalau memang mau berdoa, mengapa tidak di rumah saja. Tentu saja perbuatan ibadah yang sengaja diperton- tonkan kepada orang banyak adalah perbuatan riya. Dan perbuatan itu bukannya mendapatkan pahala, malah sebaliknya. Implikasi istighotsah hendaknya ditujukan secara vertikal bukan kepada tendensi politik atau wujud lain. Menjadi rahasia umum, bahwa cost yang telah dikeluarkan oleh bangsa In- doensia untuk satu persoalan rumit ini tidak lagi terhitung. Minimal ada keje- nuhan di benak masyarakat bila kasus serupa akan terulang kembali. Baik itu kejenuhan terhadap pemerintah dengan menarik kepercayaannya yang masih tersisa selama ini maupun kejenuhan terhadap DPR sebagai wakil rakyat dengan bersikap apriori setiap kebijakan yang diputuskan. Seandainya gubernur, bupati, ketua DPRD VII, serta semua yang terkait dalam pengambil kebi- jakan dan pemegang amanah di negeri ini, mantan-mantan nela- yan tentu akan tahu betapa sakit- nya hati ketika melihat ikan-ikan mati/hanyut bertebaran di saat pertama kali sungai tempat me- reka hidup dicemari limbah in- dustri yang mematikan. Kami tidak bermaksud untuk mencegah PT Indorayon ber- operasi kembali, tapi kami sangat mengharapkan kepada bapak- Harapan Nelayan Pesisir Sungai Asahan pemegang amanah di negeri ini bapak semua agar cobalah me- seakan-akan tidak mau ambil pe- duli pada kehidupan kelas bawah. kami, atau coba bapak secara diam-diam tu- run ke lapangan menyamar dan Kalau rakyat terus dipaksa harus memilih di antara dua pilihan tersebut, akankah bangsa ini dapat menjadi bangsa yang gemah repah loh jenawi toto tentran kerto raharjo. Mudah- mudahan Allah SWT melindungi bangsa kita. Selain kerugian berupa kerusakan dan menipisnya areal hutan tersebut, rakyat Indonesia masih dirugikan berupa ancaman kesehatan dan keselamatan serta keamanan hidupnya akibat pen- cemaran sebagai dampak negatif dan aktivitas industri-industri pulp (bubur kertas dari bahan baku kayu itu). Selain mantan PT Inti Indorayon Utama yang dituntut rakyat Porsea untuk ditutup, kini hal yang sama terjadi de- ngan PT Indah Kiat sebagai anak perusahaan Sinar Mas Group di kawasan hutan Riau. Kini para wakil LSM peduli lingkungan dari Propinsi Riau sudah maju ke Jakarta sehubungan kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh akitivitas industri pulp, pabrik kertas terbesar di dunia itu. Setiap hari ratusan ribu ton berbagai jenis kayu apa saja untuk dimasukkan dan diolah menjadi bubur pulp. Dalam hal ini kembali terlihat bah wa kelompok industri SMG tersebut sedang melacak bantuan dana pinjaman dari lembaga internasional. Kita lihat saja langkah-langkah yang diambil pemerintahan Gus Dur. Akankah ak tivitas yang nyata-nyata merugikan rakyat dan merusak kelestarian ling- didukung. Seperti yang lalu-lalu tentu kungan hutan Indonesia seperti ini akan didalihkan pentingnya masuk investor asing untuk "perbaikan ekonomi In- donesia yang sedang terpuruk".- Berpura-pura mencegah kemung- membaur dengan masyarakat karan, pada hal membiarkan nelayan. Di sana bapak akan pengrusakan lingkungan di mana- mendapat tahu bahwa sungai mana, baik langsung maupun Asahan menjanjikan kehidupan tidak. Akibatnya banyak di antara kembali. kami yang menjadi penganggur abadi, menangis dan menjerit tanpa suara. gembira PT Indorayon tidak jadi Untuk itu kami sangat ber- beroperasi kembali, karena wa- laupun kadar kimia pada limbah yang dibuang ke sungai Asahan hanya nol koma nol-nol-nol se- kian, namun itu tetap saja meru- sak lingkungan dan sudah ba rang tentu akan merusak kehi- dupan yang ada di dalamnya. Dan juga ada hal lain yang harus diperhatikan bahwa dengan tidak beroperasinya lagi PT tersebut, berarti terbukanya kembali lapangan pekerjaan bagi pembuat bubu lukah dan alat-alat tangkap ikan lainnya yang umur mereka sudah di atas rata-rata 50-an. Syamsul BS Bandar Pulau Pekan Color Rendition Chart Im Seputar Kepala Puskesm RA M. Kes menyar Peusijuk (tepung ta yang akan di sunat. Sunat Massa MEULABOH: P yang dibiayai dengan dan Daerah Istimewa Aceh, m Kepala Dinas Kesel pelaksana, yang didamp Bachtiar Yusuf SKMM Jumat (20/4), dana untuk Rp 65.100.000 untuk 9 baru Rp 30.800.000 (sek setelah selesai semuany Dana sebesar Rp 30 yang ada bekerja sam masyarakat setempat sehingga setiap pelaksan per orang termasuk untul rasulkan. (chan) Telepon T BIREUEN: Sejak E wilayah Kandatel Bireuen t tersebut dikenakan denda, "Telefon saya sejak dua hari, rusak lagi samp ujarnya pada Waspada, Bulan Maret 2001 membayar biaya abnom 4), alngkah terkejutnya sa labih, ditambah denda ka "Saya protes ke kan harus bayar Rp 70 lebih t dan tidak diperbaiki oleh dibebaskan dendanya, uji Gotongr SIGLI: Para ibu dan royong membendung st nacaman kekeringan. Hal Pidie. Seperti diungkap seor tugas pria tersebut, dikar tetangga yang di anggapa tugas berat itu di tanggu Tanpa mengenal lelah mereka langsung turun laksanakan itu berlansung bawah umur sebut warga Sejumlah ibu rumah ta meski terasa agak berat nyaris mati karena ketiad jika tidak di dukung air ya Hilang Dic W Se (f Ju аг hi Keluarganya telah berusaha baik yang berada di Aceh m dan kondisinya sekarang. Saidah sangat mengha meminta kepada siapa saj Kalaupun ada masalah, sem baik-baik. "Jangan hanya m lain,"ujar salah seorang farm b10/b12) Truk Apara LHOKSEUMAWE: 1 Lhokseumawe, Aceh Utara menderita patah kaki dan ta Zulkarnain alias Dede Kecamatan Banda Sakti Lh sal perawatan Rumah S Lhokseumawe, beberapa ma truk aparat di salah satu pers korban ketika itu baru r tiba ia tersenggol sehingga katanya tanpa dapat mengu menyenggolnya. korban saat itu diboyon Lhokseumawe, dengan men petugas medis di RSUM ters Nyak-nyak SIGLI: Sejumlah 417 n kelompok usaha non formal wilayah kabupaten Pidie me Task Force. Plt Bupati Pidie Ir H Abd menyerahkan bantuan modal non formal lainnya. Jumlah dana di serahkan rahkan KUD kapada para nya Rp200.000/nyak dan per-kele ruhnya Rp 163.200.000,- dem Dana Task Forc tersebut rangka memberdayakan ekor nyak di kabupaten Pidie. Dan Bupati.(crs/b21) Salak Jav MEULABOH: Daerah A untuk hidup subur, seperti jeni Jawa seperti Jogja dapat tuml gemuk dari daerah asalnya, k Aceh Barat Ir H Jailani kepad Dikatakan buah salak Ja dengan tidak mengurangi rasa yang lebih gemuk sebagaiman dengan bantuan Yayasan Los pekarangan rumah. Dari hasil percontohan ters terutama di pemukiman keb permintaan masyarakat kepad Salak Jawa yang ber Kabupaten Aceh Barat