Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

2cm t 12. JUMAT PON, 20 MARET 1992 BERNAS Kasus Ancol, Disebabkan Mobil Keropos JAKARTA - Tewasnya seorang lelaki bernama Ekasianto Hadi- suryo yang bersama teman wanitanya EW (21) ditemukan di da- lam mobil, di Taman Impian Jaya Ancol (Bernas 10/3), hampir di- pastikan akibat gas CO (carbon monoksida) bocoran dari knalpot mobil itu. Hal itu didasarkan atas hasil pengetesan mobil yang digunakan pasangan itu, sebagaimana diungkapkan Kolonel Pol Zwingly Ma- nu, Kepala Departemen I (kimia, fisika, toksikologi dan narkotik) Labkrim Mabes Polri, di Jakarta, Rabu (18/3). Namun, Zwingly yang didampingi Kadispen Polri Kol Pol Drs Soemarsono menan- daskan, penyebab pasti kematian Ekasianto serta pingsannya EW itu masih harus menunggu visum dari tim dokter Lembaga Krimi- nologi FK UI. "Yang jelas, di dalam darah korban memang dite- mukan CO," katanya. Menurut hasil pemeriksaan Labkrim, masuknya gas buangan knalpot ke dalam mobil Mazda nopol B 2115 MT yang digunakan pasangan itu diduga melalui ruang bagasi yang memang keropos di bagian kanan maupun kiri. Kemudian gas bocoran itu masuk ke kabin melalui celah yang ditemukan di antara sandaran jok belakang. "Di sana memang ditemukan celah (lubang) yang hanya tertutupi karpet," ujar Zwingli. Saringan knalpot mobil itu sebagian besar memang telah keropos.(dob) Disetujui, RUU Budidaya Tanaman JAKARTA - Menteri Pertanian Ir Wardoyo mengatakan, apabila RUU tentang Sistem Budidaya Tanaman dan RUU tentang Karan- tina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan nanti disahkan, maka petani akan bebas untuk menentukan pilihan jenis tanaman dan pembu- didayaannya. Kecuali itu, pemerintah juga berkewajiban untuk mengupayakan agar petani yang bersangkutan memperoleh ja- minan penghasilan tertentu. Hal itu dikatakan Mentan Wardoyo ketika menghadiri Sidang Paripurna DPR di di Jakarta, Kamis (19/3), untuk pengambilan keputusan persetujuan terhadap kedua RUU Budidaya Tanaman dan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Dalam RUU ini ditetapkan pula luas maksimum lahan untuk unit usaha budi daya tanaman yang dilakukan di atas tanah yang dikuasai negara, arahan bagi badan usaha di bidang budidaya ta- naman untuk bekerja sama dengan masyarakat petani dalam melakukan usaha itu. Dengan disetujuinya RUU ini menurut FPDI melalui juru bicaranya R Djaja Wiranatakusuma berpendapat, untuk mencapai pengelolaan budidaya tanaman itu sangat perlu menempatkan petani pada posisi yang strategis dalam mengem- bangkan kemampuan dan keterampilan menyelenggarakan budi- daya tanaman untuk meningkatkan hasil panen (sef) 275 Pabrik Sumbang Rp 150 Juta untuk Yayasan JAKARTA - Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaa yang diketuai Ny Tien Soeharto menerima sumbangan dana sebesar Rp 150 juta dari 275 pabrik yang diresmikan Presiden Soeharto awal bulan ini di Sukoharjo, Solo, Jateng. Sumbangan diserahkan Dirut PT Sri Redjeki Isman, Lukminto, mewakili 275 pabrik yang dires- mikan itu, disaksikan Dirjen Aneka Industri Ir Susanto Sahardjo di Jalan Cendana, Jakarta, Kamis (19/3). Ny Tien Soeharto pada kesempatan itu mengimbaupara pengu- saha yang sudah beruntung agar tidak lupa menyisihkan sebagian kecil keuntungannya untuk membantu masyarakat yang terkena musibah bencana alam. Menjawab pers Susanto Sahardjo menyatakan, sumbangan dari kelompok aneka industri yang disampaikan kepada Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan sudah yang keempat kalinya. Sejak Mei 1986 sampai dengan pertengahan Maret 1992, Yaya- san Dana Gotong Royong telah menyalurkan sumbangan sebesar Rp 11,369 milyar untuk 208 kali musibah bencana alam di 24 pro- vinsi, serta bantuan kemanusiaan untuk ahli waris korban mu- sibah terowongan Mina, musibah pesawat Hercules TNI-AU serta para pengungsi korban Perang Teluk melalui Palang Merah Indo- nesia (PMI). (tar) 20 Wartawan Terkecoh, Heboh Cengkeh JAKARTA - Tidak kurang dari 20 wartawan media cetak Indo- nesia Kamis siang kecele, karena tidak mendapatkan berita ten- tang heboh cengkeh dari hasil pembicaraan antara Menko Ekuin Radius Prawiro dengan Menteri Perdagangan Arifin Siregar, di kantor Menko Ekuin, Lapangan Banteng-Jakarta. menurut Para wartawan yang menunggu sejak pukul 9.30 WIB hari Ka- mis (19/3) kemarin, sebelumnya mendengar bahwa pemerintah akan membeli cengkeh dari BPPC, dan masalah t rencana hari itu akan dibicarakan beberapa menteri di kantor Menko Ekuin. "Ini bulan puasa, saya berani sumpah kami tidak membicarakan masalah cengkeh, tapi kami membicarakan tentang stok bahan makanan untuk hari raya," tutur Menperdag, Arifin Si- regar ketika dicegat wartawan yang sudah menunggu hampir tiga jam siang itu. "Saya belum mendapat laporan dari BCN" tuturnya. Sementara itu Dirjen Perdaganagan dalam Negeri yang juga Ke- tua Badan Cengkeh Nasional (BCN) Kumhal Djamil yang nam- paknya menghadap Menteri Keuangan JB Sumarlin secara khusus, berlari menghindari wartawan yang menghadangnya.(dey) Saksi adalah penggerak dan pimpinan demo antiintegrasi Timtim yang berlangsung di Jakarta tanggal 19 November 1991, sekaligus Ketua Perlawan- an nasional Mahasiswa/Pelajar Timor Timur (RENETIL) Cabang Jakarta. Sebagaimana diberita- kan, saat mulai disidangkan dengan tuduhan melanggar pa- sal-pasal UU Antisubversi Senin (16/3) lalu, saksi bersikeras bahwa dirinya adalah warga- negara Portugal, bukan WNI. Berikut ini petikan dialog antara hakim anggota Imam Parwis SH (IP) dengan saksi Joao Freitas (JF) yang yang membuat saksi nyaris keteter. IP: Saudara saksi bangsa apa? JF: Saya bangsa.......emh Timor Timur. mintakan jaksa. Atas putusan tersebut, Abdul Naser menyatakan pikir-pikir, demikian pula jaksa. IP: Apa Timor Timur itu sebuah negara? JF: Maksud saya...emh WN Por- IP: Portugal itu di mana. Apa di Timor Timur atau di Indone- Lima Tahun Penjara untuk Pemalsu Putusan MA Jakarta, Bernas Majelis hakim Pengadilan Ne- geri Jakarta Pusat, yang terdiri atas Syafei Hidayat SH, Sihol Si- tompul SH dan Sarwono SH, da- lam sidang hari Kamis, meng- hukum Abdul Naser (34), man- tan pegawai Mahkamah Agung (MA), selama 5 tahun penjara. Terhukum yang didakwa me- malsukan putusan kasasi atas nama terpidana Tony Goritman, lolos dari jeratan pasal-pasal UU Anti-Korupsi. Sesaat setelah dijatuhi vonis, pria asal Tuban, Jawa Timur, itu sempat terhenyak dan terce- nung beberapa lama. Pasalnya, meskipun lolos dari hukuman denda Rp 20 juta sebagaimana dituntut jaksa T Simanjuntak SH, hukuman badan yang dija- tuhkan terhadapnya hanya seta- hun lebih singkat dari yang di- sia. JF: E..di Eropah. IP: Kalau status Timor Timur? JF: Timtim adalah bekas jajahan Portugal. IP: Jadi sekadar bekas jajahan, begitu ya? SALING MEMOLES Di New Delhi, India, Kamis kemarin berlangsung perayaan festival musim semi Holi Dalam festival tersebut, dua orang warga India saling JF: Tapi secara yuridis masih di bawah Portugal. IP: Bisa saudara buktikan? JF: Itu, resolusi PBB tahun 1975. Kalau dilihat secara.... IP: Ya, bisa saudara buktikan atau tidak? Coba perlihatkan bukti-buktinya kepada majelis. JF: Kalau di sini saya tak punya bukti resolusi. Pria Juga Perlu Emansipasi Kemudian majelis hakim ber- tanya seputar soal kuliah ter- dakwa di Universitas Atma Jaya (sampai tahun 1986). "Saya dikirim dan dibiayai Pemda," aku saksi. Yogya, Bernas Kalau terjadi konflik antara pria dan wanita, penyebab tim- bulnya konflik itu adalah kaum pria sendiri. Karena itu untuk menghindari konflik antara pria dan wanita tidak hanya wanita yang memerlukan emansipasi, tapi pria juga perlu diemansi- pasi. IP: Oh, dibiayai Pemda. Pemda Portugal? JF: Memang.....bukan. Pemda Timtim. IP: Di Timtim ada Pemda? "Keterpisahan dua bidang antara pria dan wanita tidak menguntungkan dalam hal ko munikasi dan mengakibatkan kurangnya partisipasi di antara keduanya. Akibatnya keperca- yaan pada diri sendiri juga ber- kurang. Karena itu sudah saat- nya antara pria dan wanita sa- ling mengemansipasi diri," kata Dr Niels Murder dalam seminar tentang Ideologi Gender di Asia Tenggara di ruang seminar PKK UGM, Bulaksumur, Yogyakarta, Kamis. Lebih lanjut ia mengatakan, wanita dalam pengertian seo- rang ibu memegang posisi sen- tral dalam kehidupan berumah tangga, sehingga isu bahwa pria mendominasi wanita sebenar- nya tidak ada, khususnya dalam kehidupan wanita di Asia Teng- gara. Namun setelah berdiskusi de- ngan penasihat hukumnya, Lu- hut MP Pangarbuan SH, di luar ruang sidang, kepada Bernas ia menyatakan tekadnya untuk mengajukan banding. "Saya akan banding, dan kalau putus- annya nanti dirasakan berat juga tentu akan kasasi. Pokoknya, semua akan saya kembalikan ke MA," ujar Naser lirih. Menurut majelis hakim, per- buatan terdakwa memalsukan putusan MA dengan imbalan Rp 50 juta yang sempat mengaki- batkan kerugian negara itu me- mang merupakan tindak pi-da- na korupsi. Karena pada saat melakukannya terdakwa masih resmi berstatus sebagai pegawai asli.(dob) Dalam penelitiannya ini, Niels tidak bertujuan membeda- kan kebudayaan, tapi berusaha mencari kesamaan berdasarkan ideologi gender (kelamin) di antara kebudayaan Indonesia, Filipina dan Thailand. "Kalaupun ada pendapat ten- tang dominasi pria terhadap wa- nita, saya kira itu bukan isu dan hanya merupakan sebagian ke- cil dari kejadian yang sering terjadi dalam kehidupan di ma- syarakat," tegasnya. Niels Mulder juga melihat bahwa selama ini pendekatan masalah pria dan wanita lebih sering dilihat di permukaan saja. (rin) negeri. Namun dakwaan korup- si tidak bisa dikenakan terhadap terdakwa, sebab perbuatannya tidak "berhubungan dengan ja- batan dan kekuasaannya" se-ba gaimana dimaksud pasal- pasal pada ketiga dakwaan ter- sebut. Sedangkan yang dinyatakan terbukti dengan sah dan meya- kinkan adalah memalsukan akte otentik dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh olah-olah akte otentik itu adalah orang lain menggunakannya se- Sebab, demikian Soebechan, Yang memberi petunjuk bukan petugas. Tapi tersangka sendiri. la yang menunjukkan bagaima- na prosesnya berlangsung. Ka- lau ada tindakan petugas yang kurang tepat, ia mengoreksinya. Ini kesulitan saya sebagai pem- bela," ujarnya. Selain itu, Soebechan juga melukiskan, rekonstruksi persis dengan pengakuan tersangka di BAP (Berita Acara Polisi). Selain itu juga sama dengan pengaku- annya kepada pengacara dalam pertemuan empat mata. Namun, ketika ditanya warta- wan apakah itu bisa dikaitkan sebagai pembunuhan berenca- na?, Soebechan menjawab: "Ti- dak. Tapi ini bisa disamakan dengan kasus Girli (terbunuh- nya nasib Widodo di Shopping Center), itu." Pada saat melakukan perbua- tannya itu, terdakwa memang Soal kesulitan menghadapi hanya seorang staf pada wakil kasus kliennya itu, kepada Ber- sekjen MA, sehingga tindakan nas, di rumahnya, Soebechan memalsukan putusan tidak bisa juga mengungkapkan bahwa dikategorikan menyalahgunakan Dadi rupanya sudah tahu bah- jabatan atau wewenang. wa yang ditusuknya adalah pe- tugas kepolisian. "Ia mengaku sering melihat Suyoto di Ngu- pada saya, ia memang sengaja pasan. Selain itu ia mengaku ke- Ketua II DPD IPHI (Ikatan Pe- menusuk Suyoto," ujar Wakil nasihat Hukum Indonesia) DIY itu. Mengenai harapan Dadi IP: Bukan provinsi dari Portu- gal? JF: Bukan. IP: Saudara terdaftar di fakul- tas sebagai bangsa Indonesia, atau bangsa apa? JF: E.....memang ya. Tapi tidak secara bebas. IP: Jawab yang pasti. Saudara terdaftar sebagai bangsa apa? JF: Indonesia. IP: Artinya saudara WNI? JF: Tidak secara bebas. IP: Maksud saudara? JF: Bahwa saya masuk Indone- sia secara paksa. IP: Siapa yang memaksa? JF: Mulanya saya ditangkap ABRI karena bikin keributan di Timtim tahun 1975. Terhadap Generasi Muda Pedesaan Tak Ada Alasan Bersikap Pesimis di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Sadeng, Kecamatan Rong- kop, Gunungkidul, Kamis pagi kemarin, Menpen harmoko me- nyatakan, pembangunan berha- sil karena didorong dinamika masyarakat yang positif, bukan karena kemauan pemerintah semata. "Dorongan pembangu- nan dari pemerintah akan sia-sia tanpa dinamika masyarakat yang mendukungnya," kata Menpen. Wonogiri, Bernas Kesadaran politik generasi muda, khususnya di pedesaan, sudah sangat tinggi dan terus meningkat. Sehingga tidak ada alasan untuk bersikap pesimis terhadap mereka. Hal itu bisa dilihat dari terus meningkatnya jumlah rakyat yang mengguna- kan hak pilihnya dalam pemilu dari tahun ke tahun. Persiapan demonstrasi Pertanyaan selanjutnya lalu demonstrasi yang dikoordinir beralih ke masalah persiapan dan dipimpin saksi. Joao Freitas membenarkan, ia memerintah- kan para mahasiswa asal Timtim yang ada di daerah-daerah (Ja- wa dan Bali) berkumpul di Ja- karta untuk melakukan demon- strasi tanggal 19 November 1991. Tanggal 17 dan 18 mereka membuat petisi yang akan dia- jukan ke perwakilan PBB, ditu- Demikian ditegaskan Menteri Penerangan RI H Harmoko, da- lam temu wicara dengan para pemuda, santri dan ibu-ibu PKK di Pondok Pesantren Gani Tirto Asri, Desa Cangkring, Kecamat- an Tirtomoyo, Wonogiri, Kamis. Kunjungan Menpen ke Wo- nogiri merupakan rangkaian Safari Ramadan, setelah pada pagi harinya menteri beserta rombongan mengadakan kun- jungan perjalanan serupa ke Gunungkidul DIY. Sementara itu dalam temu wicara dengan kelompok tani, nelayan, Karang Taruna dan or- ganisasi kemasyarakatan lainnya Pengacara hukum Dadi Su- silo alias Gundul, Achmad Soe- bechan Hadi SH mengatakan, berat untuk membela tersangka. Ia katakan itu seusai mengikuti reka ulang peristiwa penusukan Sersan Suyoto oleh kliennya itu, semalam. Pengacara Gundul: Berat! Yogya, Bernas menghadapi vonis pengadilan kelak, Soebechan mengaku ha- nya bisa mengarahkan ia terke- na Pasal 338 KUHP, yaitu kese- ngajaan menghilangkan nyawa orang lain yang bisa dikenai pi- dana penjara paling lama 15 ta- hun. lis dalam bahasa Porto. "Mengapa tidak pakai bahasa Indonesia, apakah semua yang hadir mengerti bahasa Porto?" tanya Imam Parwis. "Memang, mungkin tidak semuanya mengerti Porto," saksi. (Tentang ini dibenarkan oleh terdakwa DB yang menga- ku tidak fasih berbahasa Porto). IP: Jadi mengapa? Bukankah bahasa yang digunakan waktu kuliah adalah bahasa Indone- sia? JF: Saya kuliah bukan untuk jadi WNI karena dipaksa setelah menjadi bangsa Indonesia. Saya tentara masuk Timtim. Sidang Mahasiswa Timtim Hakim dan Saksi Joao Berdialog Sengit Jakarta, Bernas JF: Kami sudah memproklamasi- JF: Ada. remda Indonesia di kan Timor Timur Leste tahun Timtim. 1975. IP: Jadi saudara WN Timor Ti- mur? Persidangan lanjutan atas ter- dakwa DB (29), yang dituduh menyatakan permusuhan dan penghinaan di muka umum ter- hadap pemerintah RI, di Penga- dilan Negeri Jakarta Pusat, Ka- tugal. mis, diwarnai dialog sengit ten- tang kewarganegaraan antara majelis hakim yang diketuai RPA Mangkoediningrat SH de- ngan saksi Joao Freitas Da Ca- mara (37). IP: Ob, ya? Lalu mengapa sau- dara tidak pergi ke Portugis saja? Waktu itu, tandas saksi, kalau diberi kesempatan ia akan pergi Reuter memolesi wajah rekannya dengan bedak berwarna-warni. Menurut kaum Hindu, pe- rayaan ini melambangkan kemenangan kebenaran atas kezaliman. ke Portugis. "Kalau benar-benar mau, kan banyak jalan yang bisa ditem- puh. Mengapa tak pergi saja, pakai sampan atau pakai apa, kek" sergah Imam Parwis tak kalah sengit. "Saya belum mau mati...," ujar Joao Freitas Da Camara yang disambut tawa pengun- jung sidang. Pada persidangan tersebut majelis hakim juga memperta- nyakan alasan saksi yang dalam lanjut menpen, yang diperlihat- kan rakyat Gunungkidul selama ini, sehingga mereka mampu mengubah citra negatif daerah- nya yang sering diasosiakan dengan kemiskinan, kekeringan, kelaparan dan penyakit busung lapar, menjadi daerah yang hijau subur dengan taraf kesejahteraan yang semakin membaik. •Menpen juga mengisahkan pengalamannya sewaktu masih menjadi wartawan dan meliput kemiskinan di Gunungkidul Dinamika semacam itulah, katkan kesejahteraan nelayan. Mengenai pasal itu ia pernah berdebat dengan pihak kepolisi- an. "Pihak kepolisian semula mengarahkan ke Pasal 340, ya- itu pembunuhan disengaja dan berencana. Tapi saya punya ar- gumen, bahwa ia tidak punya rencana membunuh, walau pun ia membawa senjata. Tapi se- ngaja, memang ya. Itu diakui tersangka." Tentang pasal yang dikena- kan penyidik itu, ia mengemu- kakan menentangnya habis- habisan. Yang jelas, katanya, "Perjuangan saya di Pengadilan maksimum ya...mengarahkan ke Pasal 338 itu. Tidak bisa lain. Hasilnya, kita lihat saja nanti di Pengadilan." Namun, baginya sebagai pembela bukan untuk membela tersangka an sich ketika ia ber- sikeras menentang pasal yang diterapkan pihak penyidik. "Bagi saya, yang penting adalah mendudukkan persoalannya se- cara proporsional. Yaitu, lihat faktanya dulu, baru masukkan ke pasal mana. Jangan menun- juk pasalnya dulu, kemudian memaksakan perbuatan agar klop," tegasnya. Pada kesempatan itu, ia juga menyebutkan, pihak kepolisian memperpanjang masa penahan- an Dadi Susilo alias Gundul se- jak Senin (16/3), selama 40 hari hingga 24 April mendatang. (ded) tahun 1960an. Menurutnya, Gunungkidul tahun 1960-an adalah sebuah wilayah yang minus dan terkenal karena ke- malangannya. Namun, kini citra tersebut telah berganti sebalik- nya. gerakannya mengatasnamakan rakyat Timtim. "Bukankah itu hanya aspirasi saudara dan se- gelintir teman-teman saudara saja?" Atas pertanyaan tersebut saksi ngotot bahwa 90 persen rakyat Timtim ingin berdiri sen- diri. Namun ia tidak mampu mengajukan bukti-bukti yang diminta majelis. Tidak laku Dalam ceramah safarinya di Wonogiri tersebut, Menpen me- nyatakan, isu Golput memang selalu muncul dalam setiap pe- milu, namun isu tersebut sema- kin tidak laku karena tidak se- suai dengan sistem tata nilai masyarakat Indonesia. "Karena tidak sesuai dengan tata nilai kita, akhirnya Golput menjadi golbi, yakni golongan bingung," ujar Menpen. (ryo/ndi/cpn) Menlu Bersyukur Kapten Lusitania Mengerti Jakarta, Bernas "Alhamdulillah, kapten di atas kapal Lusitania Expresso itu me- ngerti betul peraturan-peraturan kelautan, dan ia mau di- dikte oleh petualang-petualang di atas kapal," kata Menlu RI Ali Alatas dalam dialog pada acara peringatan 26 tahun Supersemar yang diselenggarakan YPPI di Jakarta, Kamis. Hadir dalam acara ceramah politik luar negeri yang disam- paikan oleh Menlu RI tersebut, para aktivis Angkatan '66 antara lain Cosmas Batubara, Abdul Gafur, Firdaus Wajdi, Alberson Sihaloho, dan para anggota Las kar Arief Rachman Hakim. Menlu Alatas menandaskan, penghalauan yang dilakukan oleh TNI-AL terhadap kapal Portugal yang bermisi provokasi itu adalah suatu usaha penang- anan dari bangsa yang baik sekali. "Saya salut pada TNI Angkatan Laut kita yang telah koreks menjalankan tugasnya," kata Alatas. Asosiasi Distributor Indonesia Tolak Monopoli Distribusi Cengkeh dan Jeruk Jakarta, Bernas Badan Pengurus Pusat (BPP) Asosiasi Rekanan dan Distribu- tor Indonesia (Ardin) menolak monopoli distribusi cengkeh dan jeruk. Alasan penolakan itu, karena ditribusi yang dimono- poli menimbulkan biaya eko- nomi tinggi. Penolakan BPP Ardin terha- dap monopoli distribusi ceng- keh dan jeruk itu dikedepankan Ketua Umum BPP Ardin, Alias L Tobing seusai bersama pengu- rus lain BPP Ardin lainnya dite- rima Wapres Sudharmono di Is- tana Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (19/3). menanam modal di sektor peri- kanan guna membantu mening- Sebelum KTT Non Blok Kepada Wapres, BPP Ardin melaporkan hasil Rakernas Ar- din III baru-baru ini di Jakarta. Hasil Rakernas secara garis be- sar adalah berupaya agar peran trading lebih digalakkan lagi da- lam rangka melancarkan per- dagangan dalam negeri. Ketika ditanya apakah Ardin juga turut mendistribusikan cengkeh dan jeruk, Alias Tobing mengatakan, Ardin hanya me- laksanakan/mempolakan distri- busi yang efisien dan efektif. Menurutnya, distribusi yang di- monopoli oleh kelompok ter- tentu, Ardin tak setuju, karena tidak efisien. "Jadi seperti distri- busi cengkeh itu tidak efisien," katanya. Sejak tata niaga cengkeh di- percayakan kepada Badan Pe- nyangga dan Pemasaran Ceng- keh (BPPC), distribusinya dita- ngani langsung oleh BPPC. De- ngan begitu, peranan Ardin da- lam mendistribusikan cengkeh tak ada. Keadaan demikan, di- nilai Ardin menimbulkan biaya dan keikutsertaan dalam de- monstrasi, sebagian besar kete- rangan saksi ini disangkal ter- dakwa DB yang menghadapi persidangan tanpa didampingi penasihat hukum. Menurut mahasiswa Universi- tas Katolik Soegijopranoto di Semarang itu, tak benar ia ikut rapat tanggal 17 November ka- rena dirinya baru tiba di Jakarta tanggal 18 Novpember pukul Dana dari ACFOA 18.00 WIB. la pun tidak merasa Menurut Joao, terdakwa DB mengajukan ide tentang isi turut memberikan ide untuk isi petisi maupun isi poster. tanggal 17 dan 18 November kata terdakwa, tidak ada urun- petisi pada rapat di rumah saksi Pada rapat tanggal 18 itu pun, 1991. Terdakwa pun menanda- rembug atau diskusi. "Saksi tangani petisi tersebut tanggal hanya menyebutkan besoknya 18 November. Pada hari kedua harus kumpul di depan Perwa- itu, katanya, ia dan saksi Agapi- kilan PBB dengan jaminan tidak to membuat 40-an poster dan akan ada yang menangkap ka- membagikannya kepada peserta mi," ujarnya. rapat untuk disebarkan kepada pengikut demo keesokan hari- nya. Terdakwa pun mengaku ti- dak pernah merasakan apalagi terlibat dalam pergolakan di Adapun dana untuk membia- Timor Timur bulan Oktober yai gerakannya, kata saksi, di- 1975, karena sejak sebulan peroleh dari lembaga-lembaga sebelumnya ia dan keluarganya hak asasi manusia, khususnya sudah pindah dari Timtim ke dari Australian Council For Atambua (Timor Kupang). Selain meminta keterangan Overseas Aid (ACFOA) yang berkedudukan di Australia. dari Joao, pada sidang tersebut Ditanya tentang bantuan dari majelis juga meminta kesaksian pihak di dalam negeri, "Euh... Agapito Cardoso dan seorang dari.....ya sedikit," jawab saksi. petugas keamanan, Lattu Puja Kecuali penandatanganan petisi Laksana. (dob) Kepada Bupati Gunungkidul Ir Subekti Sunarto, Menpen berpesan agar memberi izin pihak swasta atau BUMN untuk Akan Diadakan KTM di Bali, Sebuah Komite ke DPR, Soal luran Televisi Jakarta, Bernas Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas menjelaskan, sebelum KTT Non Blok bulan September nanti, akan diselenggarakan Konferensi Tingkat Menteri (KT- M) biro koordinasi negara- negara non blok, di Bali pada 12-15 Mei 1992. Hal itu dikemukakan Menlu Alatas kepada wartawan seusai buka puasa bersama dengan pa- ra wartawan senior ibukota dan wartawan unit Deplu di Jakarta, Rabu (18/3). ekonomi tinggi, sehingga tidak efisien. Menurutnya, kapal berben- dera Portugal Lusitania Expresso diprakarsai pertimbangan-per- timbangan politik dan jelas provokasi, bukan yang mereka katakan misi damai maupun mi- si solidaritas terhadap korban insiden Dili. "Ini semua nonsen, hanya dalih. Kita jangan terpe- rangkap mereka," kata Alatas mengingatkan. Menurut dia, pertemuan ter- sebut membahas berbagai as- Alatas mengungkapkan, sejak pek yang perlu dipersiapkan semula Deplu RI menganggap bank-bank pemerintah dalam misi kapal Portugal itu nonsen. upaya bank milik negara terse- (ars) but mempersiapka rencana- nya menjual sahamnya kepada masyarakat. Sementara tata niaga jeruk yang ditangani PT Bima Citra Mandiri, distribusinya juga seka- ligus ditangani sendiri tanpa melibatkan Ardin. Keadaan se- rupa, menurut Ardin juga me- nimbulkan biaya tinggi. Jakarta, Bernas Dua sampai tiga tahun lagi, diperkirakan akan banyak bank- bank pemerintah yang meren- canakan menjual sebagian saha- mnya kepada masyarakat mela- lui proses go public. Proses tersebut diperlukan bagi bank pemerintah untuk menperkuat performance finansial bankbank BUMN tersebut. Jaringan Sementara itu, Wapres Su- dharmono juga berpendapat bahwa jaringan distribusi para produsen sebaiknya tidak ada, sehingga Ardin dapat berfungsi lebih baik. Untuk itu, para pro- dusen diimbau agar tidak mem- buat jalur distribusi dengan kon- sumen, hak Ardin dalam distri- busi tidak diambil alih produ- sen. "Kemungkinan dua atau tiga tahun lagi akan banyak bank- bank pemerintah yang akan go public di pasar modal Indone- sia," kata Sukanto Reksohadi- prodjo, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) seusai mengadakan pertemuan dengan Menkeu, Kamis (19/3). Wapres mendukung peranan Ardin yang menangani distribusi produk nasional. Namun dii- ngatkan, karena peranan distri- busi sangat penting dalam kait- barang dan harga, maka peran- annya menentukan persediaan an Ardin agar lebih ditingkat kan. Wapres juga minta agar kerja sama Ardin dengan Depar- temen Perdagangan terus diga- lang, sehingga fungsi perdaga- ngan dalam menjawab globali: sasi ekonomi nasional dapat tercapai. Wakil Presiden Sudharmono menunjuk, di Jepang justru tra- ding atau perdagangan yang menonjol adalah di bidang pro- duksi. "Lalu kenapa di Indonesia tra- ding tak dapat berfungsi," kata Wapres. Karena itu Ardin seba- gai satu-satunya asosiasi yang Menlu Alatas menyatakan ti- mengatakan bahwa Gerakan dak sependapat jika ada yang Non Blok sudah tidak relevar. untuk diselengarakan lagi seka- rang. "Non blok masih relevan, tapi jangan terlalu retorika. Kita harus berani dialog dengan pu- sat-pusat kekuatan dan nega- ra-negara lainnya," ajaknya. Menurut Alatas, dipilihnya Bali sebagai tempat KTM karena di samping fasilitas di Bali un- tuk konferensi memadai, tapi juga atas pertimbangan tidak mempengaruhi persiapan- persiapan panitia nasional un- tuk KTT di Jakarta. Misalnya, kata dia, kita bisa membicarakan antar negara-ne- gara non blok dan negara ber- kembang khususnya bagaimana cara mengatasi masalah utang luar negeri. Dijelaskannya, meski KTM merupakan beban tambahan ba- gi Indonesia, tetapi juga ada ke- untungannya. Konferensi KTM "Sebagai Ketua Gerakan Non diselenggarakannya suatu KTT mecahkan semua masalah yang semacam diadakan menjelang Blok kita nanti harus ikut me- di negara yang masih meme- ada seperti Lybia, Myanmar, gang jabatan Ketua Non Blok, India-Pakistan, dan sebagainya. dalam hal ini mestinya Yugosla- Ini membutuhkan otak," kata via. Namun mengingat kesuli- Alatas.(alp/ars) Diperkirakan, Dua Tahun Lagi Banyak Bank Pemerintah "Go Public" tan-kesulitan intern yang sedang dihadapi Yugoslavia (perang saudara-red), maka Yugoslavia sendiri telah mengusulkan dan Indonesia pun menerima baik untuk diadakan pertemuan KTM ini di Indonesia, "Mengingat In- donesia tob akan menjadi Ketua pada bulan September nanti," kata Alatas. dalan, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama," tam- bahnya. Sementara itu, Lukman Nul Hakim, Direktur Bank Dagang Negara (BDN) pada kesempatan terpisah mengemukakan, saat ini memang bukan timing yang tepat bagi bank pemerintah untuk proses go public. Karena pasar modal Indonesia pada ta- hun ini dinilai kurang mendu- kung proses tersebut. "Permintaan saham pada saat ini kurang banyak dibandingkan dengan tersedianya saham yang ada. Akibatnya kurs harga sa- ham sejumlah jenis saham turun. Namun menurut analisa saya, kemungkinan tahun de- pan, pasar modal Indonesia akan membaik lagi. Saya kira saat inilah bank-bank pemerin- tah sebaiknya mulai siap-siap untuk menempuh proses go pu- blic," kata Lukman yang juga Ketua Ikatan Analis Efek Indo- nesia itu. menangani distribusi agar terus meningkatkan peranan dan fungsinya secara profesional. "Pada era kompetitif ini, Ardin harus memelopori efisiensi per- dagangan yang dapat bersaing," kata Wapres seperti dikutip Alias Tobing. Di sektor pengawasan, Wa- pres minta agar Ardin dapat memberikan masukan dari hasil pengamatan di lapangan. Wa- pres akan melindungi dan men- jamin kerahasian laporan atau masukan dari Ardin. Dikemukakan, diperlukannya waktu selama dua tahun terse- Di bagian lain, Iwan R Prawi- but, juga dimaksudkan sebagai ranata, Direktur Utama Bank penyesuaikan terhadap Undang- Exim juga berkomentar, bahwa Undang Perbankan yang segera status bank pemerintah yang akan diberlakukan. "Di samping harus segera disesuaikan dalam itu, bank pemerintah juga harus proses go public itu adalah memenuhi persyaratan permo- menjadi perseroan. (bud) Ardin, seperti halnya asosiasi lainnya sangat diharapkan pe- ranannya oleh pemerintah. Un- tuk menghadapi globalisasi eko- nomi saat ini, Ardin diminta menghasilkan trading-trading yang profesional. Sebab, kalau di bidang trading ketinggalan, akan sulit menghadapi persa- ingan yang semakin ketat. Ardin sendiri, kata Alias To- bing, siap mengantisipasi ke- lancaran produksi barang di da- menghadapi Lebaran menda- lam negeri, khususnya untuk tang. BPP Ardin sudah meme- rintah Ardin di daerah untuk melancarkan produksi barang. dari Ardin yang diharapkan Wa- Ditanya mengenai masukan pres, Tobing mengatakan, masih ada penyimpangan-penyimpan- gan di lapangan. Selain itu juga masih ada tender-tender yang kurang proporsional, di antara- nya masih ada uang siluman. Penyimpangan itu menyebab- kan ekonomi biaya tinggi, se- hingga anggaran yang semesti- nya masuk ke kas negara jadi bocor. (tar) Jakarta, Bernas Komite Peninjauan Kembali Kenaikan Iuran Televisi mende- sak pemerintah melalui Fraksi Golkar dan Fraksi PDI DPR RI, agar meninjau kembali kenaik- an iuran televisi, baik menyang- kut besarnya jumlah iuran mau- pun cara-cara penarikan iuran melalui kerja sama Yayasan Televisi RI dengan T Meka- tama Raya (MR). Menurut komite itu, kenaikan dan cara-cara tersebut dinilai hanya akan memberikan keun- tungan pihak tertentu, sementa- ra harus mengorbankan dan memberatkan masyarakat luas. Hal tersebut disampaikan oleh Permadi SH yang didam- pingi oleh Zoemrotin, (Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-YLKI), Nursyahbani, Kastjasungkana (Ketua LBH Jakarta), kepada pimpinan FKP Drs Krissantono, Oka Mahendra SH, Sadzali, dan Savrinus Suar- di, di DPR, Kamis (19/3). kepada Pimpinan Fraksi PDI, Hal senada juga disampaikan Budi Hardjono SH, BN Marbun, Soetardjo Soerjogoeritno, dan Anjar Siswoyo. Menurut Permadi SH, melalui Keppres No 40 tahun 1990 telah dilakukan kontrak kerja sama antara Yayasan TVRI dengan PT MR untuk memungut iuran tele- visi dari masyarakat, di mana PT MR menyerahkan uang sebesar Rp 90 milyar per-tahun kepada Yayasan TVRI, dan PT MR dibe- ri hak untuk melakukan pemu- ngutan "door to door". Cara penarikan semacam ini, menurut komite itu, tentunya merupakan suatu kemunduran dan mempunyai risiko kegagal- an yang tinggi. Demikian juga, pemberian hadiah bagi pemba- yar iuran merupakan hal yang tidak perlu. Apalagi tidak jelas kapan ditarik dan media massa mana yang digunakan untuk mengumumkannya. Zoemrotin menambahkan, keputusan menaikkan iuran televisi kurang rasional, karena semua televisi yang dibeli sejak 20 tahun lalu dikenakan pajak sama dengan televisi pembelian baru. "Masak pajak untuk TV justru lebih mahal dari pajak mobil," kata Zoemrotin. Komite mendesak kepada menarik kembali fasilitas dan pemerintah, antara lain agar memutuskan kontrak kerja sama yang telah diberikan kepada PT MR dalam menarik iuran televi- si, dan TVRI menerima kembali siaran iklan, dan menyerukan kepada masyarakat agar menun- da pembayaran iuran TVRI sebelum masalah dapat dise- lesaikan tuntas dan pemerintah berikan informasi jelas. (sef) Barnas/dy's PUISI PANJANG- Penyair yang juga ulama H WS Rendra, didampingi H Dali Taher, sesaat sebelum memberi ceramah Ramadan di hadapan sekitar 1.000 umat Islam di Roro Jongrang Room, Hotel Ambarukmo Yogyakarta, semalam. Rendra tampil di mimbar bagai membaca puisi panjang, menceritakan pengetahuannya pada Islam dan pengalamannya ketika naik haji. 2cm Color Rendition Chart