Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm WASPADA DEMI KEBENARAN DAN KEADILAN Pendiri: H. Harian Umum Nasional WASPADA Terbit sejak 11 Januari 1947 MOHAMMAD SAID (17 Agustus 1905 - 26 April 1995) Hj. ANI IDRUS (25 November 1918-9 Januari 1999) Pemimpin Umum: dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab: H. Prabudi P. Said Wakil Pemimpin Umum/Wapemred: H. Teruna Jasa Said Pemimpin Perusahaan dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA Redaktur Pelaksana : Azwir Thahir, Sofyan Harahap Dewan Pelaksana Redaksi : T. Junaidi, Hendra DS, Edward Thahir, Muhammad Joni, Sumaharja Ritonga, Nurhalim Tanjung. Akmal AZ, Rudhy Faliskan Alamat Kantor Pusat, Penerbit. Redaksi. Tata Usaha/Periklanan Jalan Letjen Suprapto/Brigjen Katamso No. 1 Medan 20151 Tel. (061) 4150858 (3 saluran). Faks: (061) 4510025 e-mail :waspada@indosat.net.id waspa Kantor Biro redaksi/Perwakilan Periklanan (1) Bumi Warta Jaya, Jalan Kebon Sirih Timur Dalam No. 3 Tel. (021) 322216 Faks. (021) 3140817 Jakarta Pusat (2) Perwakilan Waspada Jalan Ratu Syafiatuddin No. 21-C Tel.(0651) 22385 Banda Aceh 23122 (3) Jalan Listrik No.11 Lhokseumawe Tel. (0645) 44206 (4) Komplek Windsor Square Blok B No. 28 Nagoya, Batam Tel. (0778) 430923 Penerbit PT Penerbitan Harian Waspada Komisaris Utama: Tribuana Said Direktur Utama: dr. Hj. Rayati Syafrin, MBA SIUUP: 065/SK/MENPEN/SIUUP/A7/1985 tanggal 25 Februari 1988 ISSN 0215-3017 Percetakan Percetakan Web PT Prakarsa Abadi Press, Jalan Letjen. Suprapto/Brigjen Katamso No. 1 Medan 20151 Tel.612681 Isi di luar tanggungjawab pencetak Harga iklan tiap mm kolom Rp. 7.000 ukuran 42 mm. Tajuk Rencana Solidaritas Untuk Palestina S olidaritas tak mengenal batas wilayah. Juga abai pada perbedaan tradisi dan ras. Dengan satu persamaan saja, misalnya agama, sekat budaya mencari dan menerbitkan ikatan emosional mendalam, melampaui garis demarkasi negara-bangsa. Sedemikian rupa makna solidaritas itu, sehingga hal menyenang- kan atau menyusahkan, meski terpisah jarak juga waktu, warga antarbangsa berbeda dapat saling menunjukkan perasaan. Diskripsi sederhana ini akan menjelaskan mengapa anak-anak muda, terutama dari Ormas Islam maupun mahasiswa semisal Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Utara, dan juga di Jakarta serta ba- nyak tempat lain di tanah air, bereaksi keras untuk menunjukkan rasa solider seolah-olah secara langsung merasakan derita yang dialami bangsa Palestina nun di belahan bumi sana, yang dibantai zionis Israel. Padahal, hampir dipastikan, kenal pun tidak, apalagi oleh ikatan kekerabatan. Tetapi seperti kita sebutkan, untuk menunjuk kan dukungan terutama terhadap perlawanan bagi yang mengalami penindasan dialami bangsa Palestina oleh teroris Yahudi, telah cukup menggu- gah kita melakukan protes pada bangsa lain yang berlaku arogan dan semena-mena atas bang sa lainnya. Sebagai bangsa yang diikat oleh kesamaan agama dianut mayoritas rakyat Indonesia dan Palestina, justru menjadi pertanyaan jika umat Islam di tanah air diam membiarkan saudara- saudara seimannya mengalami perlakuan tak beradab, sebagaimana diinformasikan media massa: dengan dominasi kekuatan militer, tentara Israel melancarkan serangan membabibuta terhadap Palestina dan mendudukinya, justru di tengah gencarnya kecaman internasional yang berupaya mengakhiri perseteruan dua bangsa yang sudah berlangsung sejak lama. Maka tatkala sebagian dari kita menunjuk- kan rasa solidaritas kepada Palestina dengan misalnya, mendatangi kantor-kantor perwakilan KRobinson (meskip omisi HAM PBB yang dipimpin oleh Mary bukan berasal dari AS) selama ini senantiasa mencerminkan sikap berat sebelah berkaitan dengan masalah penegak- an HAM Universal secara global. Sebagai orang Barat, Robinson telah mengak- tualisasikan dan mengimplementasikan konsep HAM dari sudut padang sikap dan kepentingan Barat. Sehubungan dengan kasus terlepasnya Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indone- sia, sebelum dan pasca jajak pendapat yang di- selenggarakan oleh PBB, justru Indonesia dituduh telah melakukan pelanggaran HAM di kawasan Indonesia Timur termasuk Maluku dan khusus- nya di Timtim. Aksi-aksi solidaritas terhadap Palestina harus dijaga supaya tidak seperti yang menjadi kekha- watiran itu. Akhirnya kita berharap, semoga semua pihak, komponen bangsa benar-benar tergugah untuk menggalang solidaritas yang tinggi terhadap nasib Palestina. * Komisi HAM PBB Bersikap Tidak Netral Tekanan datang dari Barat berdasarkan laporan dari kunjungan senator Patrick Kennedy ke wilayah Indonesia Timur jauh sebelum keputus- an tripartit (Indonesia, Portugal dan PBB) untuk pelaksanaan jajak pendapat mengenai status Timtim: apakah akan tetap termasuk dalam wilayah NKRI atau lepas dari Indonesia sebagai negara merdeka. Mengapa Komnas HAM tidak memberi ma- sukan kepada Komisi HAM PBB mengenai tin- dakan biadab yang dilancarkan terhadap pen- duduk Muslim dan mesjid-mesjid di Maluku. Mengapa yang dilakukan oleh militer Australia dan pasukan-pasukan PBB lainnya sebelum dan pasca jajak pendapat yang jelas-jelas meru- pakan pelanggaran HAM dan Hukum Humaniter serta hak demokrasi warga pro integrasi tidak diungkit-ungkit oleh Barat? Dan sekarang ketika Timtim sudah terlepas dari Indonesia dan diatur oleh pemerintahan sementara PBB (UNTEA), kembali Indonesia (TNI dan Polri) ditekan oleh Barat untuk diadili oleh badan peradilan HAM internasional. Namun sebagai negara berdaulat Indonesia akan menyelesaikannya di dalam negara sendiri. Itulah sebabnya dengan Keppres No 96 Tahun 2001, telah dibentuk Badan Pengadilan HAM ad hoc. badan atau negara tertentu yang dituding berse- kongkol, seperti Amerika Serikat, atau setidak- tidaknya membiarkan suatu negara berlaku ke- terlaluan terhadap negara lainnya, rasanya itu sah saja. Adalah suatu kenyataan yang merupakan desakan dari pihak Barat bahwa pelanggaran HAM warga Katolik dan gereja oleh "penguasa militer dan sipil" di bekas propinsi Timor Timur kini menjadi acara sidang-sidang pertama Badan Peradilan Adhoc HAM di Jakarta pekan ini. Dalam kaitan inilah Menkeh dan HAM Prof Dr Yusril Ihza Mahendra menyesalkan sikap Komisaris Tinggi HAM PBB Mary Robinson yang melakukan aksi "walk out" saat dirinya berpidato di depan Sidang ke-58 Komisi HAM PBB di 3 Aksi-aksi solidaritas diberbagai daerah oleh berbagai eksponen bangsa, selain bagian dari proses pendewasaan kita sebagai bangsa penganut sistem demokrasi yang menjunjung nilai-nilai universal tentang kesetaraan antarbangsa, pernyataan sikap semacam itu mempertegas dukungan moral umat Islam internasional terhadap umat Islam Palestina. Yang penting ditekankan, setidaknya untuk mengingatkan, aksi-aksi itu harus dijaga agar tetap berada dalam bingkai pernyataan sikap me- nentang kekerasan yang tidak dimanfaatkan untuk memancing munculnya kekerasan dalam bentuk lain, misalnya merusak dan membakar fasilitas umum. Ini jelas tindakan anarkis yang harus kita tentang. Menghujat dan membakar bendera negara tertentu, orasi menyatakan dukungan moral serta ajakan kepada pihak lain untuk menghentikan tindakan brutal dan biadab Israel terhadap Pales- tina, semoga tidak membuat pendemo maupun aparat keamanan melupakan satu hal pokok: masing-masing menjaga diri untuk tidak bertindak melampaui batas agar kekerasan yang sedang diusahakan henti, bukan lantas menjadi ajang melakukan kekerasan justru sesama kita. Tentu baik menunjukkan rasa tidak senang kita terhadap peristiwa kekerasan, kepada bangsa manapun ditimpakan. Tetapi kita juga mesti rea- listis dan menyadari kompleksitas permasalahan seperti konflik Israel-Palestina. Menunjukkan solidaritas secara berlebihan sehingga menyulut kekerasan sebagai tindak balasan, selain tidak dewasa juga jelas tak efektif. Dan hal itu cenderung merugikan diri sendiri. Jenewa, Swiss, pada 27 Maraet 2002 yang lalu. Menkeh & HAM menganggap Robinson me- miliki sentimen pribadi terhadap Indonesia, ter- utama dalam kasus Timtim. "Ini merupakan suatu pertanyaan besar, me- ngapa dia memiliki sentimen pribadi terhadap Indonesia. Dia seharusnya bersikap netral," katanya dalam wawancara dengan wartawan buletin berkala "Human Rights Features" dengan hasil wawancara tersebut diterbitkan di Jenewa, Selasa (2/4) dan terpantau ANTARA di Brussel, Rabu sore (Kamis WIB). Wawancara eksklusif oleh wartawan "Human Right Features" itu sendiri sebenarnya telah berlang- sung Rabu pekan lalu, beberapa saat seusai Yusril Ihza berpidato di depan sidang Komisi HAM PBB tersebut. "Kami menyambut baik kerjasama internasio- nal, meskipun terkadang kami memiliki kesulitan berdiskusi dengan Robinson. Saya pikir dia seha- rusnya mengerti, posisinya sebagai Komisaris Tinggi HAM PBB seharusnya netral. Dia tidak mewakili suatu negara, tetapi dia mewakili badan internasio- nal yang seharusnya menghargai seluruh negara yang mau bekerjasama mempromosikan HAM mereka," katanya. Menjawab pertanyaan wartawan, Yusril menje- laskan bahwa Mary Robinson tampaknya memiliki salah paham dengan Pemerintah RI, berkaitan dengan Keppres No 96 Tahun 2001. Robinson menganggap Keppres tersebut tidak mecakup seluruh kasus pelanggaran HAM sebelum dan sesudah jajak pendapat Timtim yang berlang- sung Agustus 1999, yang mengakibatkan dia me- nunda kerjasama antara lembaga Komisaris Tinggi HAM (HCHR) PBB dengan Pemerintah RI. Padahal Keppres No 96/2001 tersebut menca- kup seluruh kasus Timtim. Walaupun tanpa kerja- sama dengan HCHR, pengadilan HAM ad hoc telah dimulai sejak pertengahan Maret lalu. Mengapa yang dikutak-katikkan adalah hanya peran dan kebijakan TNI/POLRI dan pejabat sipil serta pejuang pro integrasi sebagai pelanggar HAM di Timtim. Bagaimana mengenai para pejabat PBB dan pasukan Interfet pimpinan Australia bantai dan membakar serta menyiksa) warga Tim- yang benar-benar telah melakukan aksi keji (mem- tim dan pejuang pro-integrasi? aksi pembujukan dan penipuan terhadap warga Belum lagi bila kita pertanyakan berbagai agar memilih faksi pro merdeka dalam jajak penda- pat, sementara warga yang pro integrasi diancam dan diuber-uber secara keji dan kejam. Dengan demikian kian jelas bahwa Komisi HAM PBB telah bersikap tidak netral dan lebih cenderung tercermin bertindak tidak adil.- SUDUT BATUAH Ditjen Postel belum menyetujui kenaikan tarif jasa Ponsel (STBS) meski sudah ada pemberlakuan kenaikan salah satu operator selular - Belum disetujui sudah naik, kok enggak kena finalti ya? Direktur LAPK Farid Wajdi menyebutkan, pelayanan PDAM Tirtanadi saat ini menempati ranking terburuk dibanding lembaga publik lainnya Buruk-buruk pun diundang keluar negeri, he...he...he *Penggagas Asramagate Djamal Doa menuduh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mencuri start untuk kepentingan politik 2004 Kalau sudah mundur ya mundur sajalah... Wak Doel Kelalaian Institusi Negara RI Oleh Fajar As I Pengamat Politik dan Ekonomi Internasional Indonesia telah memasuki jangka waktu empat ta- hun dilanda klimaks multikrisis. Multikrisis tersebut gagal dihenti- kan oleh administrasi Soeharto, adnimistrasi BJ Habibie dan Ad- ministrasi Gud Dur-Megawati Soekarnoputri, bahkan kenyataan klimaks multikrisis semakin me- luas. Para elite bangsa Indone- sia terutama kalangan intelektual ternyata hanya mampu melaku- kan debat panjang tidak berujung, yang dilengkapi oleh diskusi inter- aktif dan prestasi yang tidak per- nah membuahkan solusi. Pada sisi lain, bagian terba- nyak rakyat Indonesia semakin dililit oleh kemiskinan massal dan kemiskinan struktural yang di sa- na-sini telah berkembang mencip- takan tawuran antar kelompok yang menghilangkan nyawa pu- tra-putri bangsa Indonesia. Bagian-bagian yang paling mengenaskan dari kemiskinan massal dan kemiskinan struktural adalah kekurangan gizi yang se- rius melanda bagian terbanyak anak-anak Indonesia; kegagalan mengikuti pendidikan melanda jumlah sangat besar anak-anak Indonesia; dipekerjakannya anak- anak usia sekolah dalam jumlah sangat besar oleh para majikan tertentu; dan membludaknya anak-anak jalanan yang selalu menjadi korban kebuasan seksual. Kenyataan-kenyataan terse- but yang telah memprihatinkan lembaga-lembaga di luar Indone- P erhatian pemerintah ter- hadap masalah pengelola- an Daerah Tangkapan Air Danau Toba (DTADT) yang cukup besar dan boleh dibilang agak sistematis mulai terlihat pada tahun 1985, ketika itu Presiden Soeharto me- nugaskan kepada Menteri Muda Peningkatan Produksi Tanaman Keras (waktu itu Ir Hasirul Hara- hap) agar melestarikan DTADT dan sekitarnya terkait dengan pengembangan perusahaan inti rakyat. Konsep perusahaan inti rakyat ini memang bagus, tetapi sampai saat ini belum ada kegiat- an ataupun kemitraan dimaksud yang menonjolkan dan berhasil dalam menerapkannya di kawas- an DTADT. Kemudian presiden juga me- nugaskan kepada Otorita Asahan agar terus mengembangkan renca- na pembangunan proyek Asahan serta meningkatkan koordinasi pelaksanaan, sekaligus menga- mankan kepentingan pemerintah dan rakyat Indonesia yang ada di dalamnya. "Kepentingan" yang dimaksud di sisni memang menja- bekerja menonjolkan wewenang- nya dan bekerja rutin mengha- biskan waktu. Kita sungguh tidak melihat kemauan keras para pim- pinan dan anggota institusi negara tersebut untuk memahami bahwa bagian terbanyak rakyat Indone- sia masih dijebak oleh kemiskinan massal dan kemiskinan struktu- ral; bahwa anak-anak usia sekolah terpaksa dan dipaksa menjadi anak jalanan yang selalu menjadi korban kebuasan seksual. Semen- tara para pemimpin dan anggota institusi negara dimaksud ternya- ta tidak pernah mengemukakan Dewan Perwakilan Rakyat, Maje-konsep dan aksi untuk menghen- tikan kenyataan mengenaskan Badan-badan manakah yang masuk institusi negara Republik Indonesia dimaksud ? Itu adalah tersebut. Oleh Drs Hasudungan Rambe Dosen Fak Pertanian Universitas Asahan Sejak bertahun-tahun, ma- lah puluhan tahun yang lalu, di salah satu ruangan kantor Gubernur Sumatera Utara terda- pat gambar urut-urutan gubernur yang pernah memimpin Sumatera Utara. Pada urutan pertama Dr FL Tobing dengan masa jabatan 1 Desember 1948-31 Januari 1950. Dalam hal ini mungkin timbul per- tanyaan, apakah benar Sumatera Utara mulai mempunyai gubernur terhitung 1 Desember 1948? Dan siapa gubernur sipil pertama Su- matera Utara? Memang, sejarah itu mengalir terus bersama aliran zaman. Liku- liku perjalanannya kadang-ka- dang tertutup oleh semak belukar perjalanan masa. Tertimbun oleh lumpur kurun waktu, data dan faktanya adalah larut dimakan masa. Dalam kaitan menjawab pertanyaan tersebut, perlu rasa- nya kita telusuri aliran sejarah sampai ke hulu, sehingga kita da- pat menemukan siapa sebenarnya orang pertama yang memimpin Sumatera Utara setelah memper- oleh status provinsi tahun 1947. sia, ternyata gagal diatasi oleh institusi negara Republik Indo- nesia. Untuk menghentikan proses yang sangat berbahaya tersebut, dalam kenyataannya tidak dapat diselenggarakan oleh institusi ne- gara, bahkan proses yang sangat mengenaskan tersebut kenyataan- nya semakin meluas. Provinsi Sumatera Pemerintahan Sumatera Uta- ra di bawah pimpinan Gubernur Sumatera Mr Teuku Mohd Hasan terbentuk setelah proklamasi ke- lis Permusyawaratan Rakyat, pre- siden, wakil presiden, Dewan Per- timbangan Agung, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuang- an dan Dewan Gubernur Bank Indonesia. Sungguh mengenaskan, kare- na badan-badan dimaksud tidak pernah mawas diri atau sengaja tidak peduli, atau gagal mema- hami malapetaka besar yang me- landa bangsa Indonesia ketika bagian terbanyak rakyatnya dililit oleh kemiskinan massal dan ke- miskinan struktural yang telah berkembang menghancurkan ke- hidupan bagian terbanyak anak- anak Indonesia. Dan pada saat yang sama kehidupan bagian ter- banyak para pimpinan dan anggo- ta badan-badan administrasi ne- gara, sangat mewah diperbanding- kan dengan kehidupan bagian ter- banyak rakyat yang dililit kemis- kinan massal dan kemiskinan struktural. Kita melihat bahwa pimpinan dan anggota institusi negara bersi- kap mempertahankan posisinya, Apa Kabar Kopkar Tani Mulia Saya sebagai anggota kope- rasi Kopkar Tani Mulia sejak tahun 1999 dengan kartu ang- gota Nomor: 1624/Kopkar-TM/ 2142/99 ingin mengetahui secara jelas kelanjutan dari program Kopkar tersebut. Oleh Muhammad TWH Kolumnis di rapuh terhadap kata "ekosis- tem", sebab pada akhirnya kepen- tingan yang dijalankan tersebut merusak kepentingan lainnya, ter- masuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup, dan malah ke- pentingan keadilan rakyat ba- nyak. Sebab kepentingan yang dijalankan itu masih sebatas ke- puasan bagi sedikit orang tertentu yang eksklusif, tinggal di Jakarta atau Medan, dan lain sebagainya. Besarnya perhatian ini meng- ingat di kawasan DTADT tersebut terdapat proyek PLTA Asahan, di hilirnya ada proyek peleburan aluminium yang berjarak 100 km lebih. Kedua proyek besar ini mempunyai hubungan langsung dengan Danau Toba, terutama karena merupakan sumber pema- sok air bagi seluruh kegiatan/ope- rasinya. Debit air ini sangat diten- tukan oleh keadaan di kawasan hulu (upland) Sungai Asahan yaitu DTADT. Presiden Megawati Soekar- noputri telah pula mencetuskan pentingnya pengelolaan kawasan Danau Toba, yang berarti harus merdekaan. Gubernur Sumatera itu dalam pengumumannya, 3 Oktober 1945 menyatakan bahwa pemerintah RI di Sumatera telah berjalan. Gubernur Sumatera me- ngangkat residen-residen di selu- ruh Sumatera dan staf gubernur. Harian Soeloeh Merdeka yang ter- bit 4 Oktober 1945 mengumum- kan bahwa residen-residen yang diangkat itu adalah: Teuku Nyak Arif (Aceh), Mr Mohd Yusuf (Su- matera Utara), Dr FL Tobing (Ta- panuli), Dr Syafi'i (Sumbar), Ami- nuddin (Jambi), Dr Sagaf Yahya (Jambi), Dr AK Gani (Sumsel), Ir Indra Cahya (Bengkulu), Mr Ab- bas (Lampung), MA Syarif (untuk Keresidenan Bangka). Posisi Administrasi Negara Dalam perjalanan adminis- trasi negara Indonesia sejak pe- ngakuan kedaulatan negara Indo- nesia sampai saat ini masih dalam posisi yang serba tidak pasti dan dualistik. Para bapak bangsa dan ibu bangsa Indonesia yang berpe- ran mewujudkan eksistensi negeri, bangsa, rakyat dan negara Indo- nesia dengan pemikiran dan ka- rakter sangat gemilang telah men- ciptakan administrasi negara Re- publik Indonesia dengan sistem presidentil di mana seharusnya seluruh anggota legislatif, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat yang dalam posisi memiliki hak memi- lih. Dalam langkah awal menerap- kan sistem presidentil dimaksud, diciptakanlah Undang-Undang dasar 1945, yang absolut harus disahkan dan disempurnakan me- lalui pemilihan umum. Saya ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia terutama pada pimpinan dan anggota lembaga- lembaga negara, agar berpikir de- nga: cara logika, ratio, matematik dan akademik. Mengacu kepada kondisi kemiskinan massal dan kemiskinan struktural yang telah menjebak bagian terbanyak rak- yat Indonesia, berkaitan dengan malapetaka kekurangan gizi yang melanda bagian terbesar anak- anak Indonesia, malapetaka mem- bludaknya anak-anak Indonesia yang menjadi anak jalanan, bahwa seluruh pimpinan dan anggota lembaga negara Republik Indo- nesia absolut harus bertanggung jawab, baik sendiri-sendiri mau- pun bersama-sama. Sungguh ti- Menyambut Seminar Pengelolaan Danau Toba, 6 April 2002 Data Dulu, Baru Opini Toba. butkan, alih teknologi tidak terjadi bagian dari pengelolaan Danau di Inalum. Benarkah tidak ber- langsung alih teknologi di Inalum yang berarti berlawanan dengan impian tadi? Untuk itu, perlu kita periksa hipotesa tersebut sekaligus menyusun strategi; kalau benar, kita mau apa, kalau tidak benar, kita mau bagaimana. Sampai saat ini dilaporkan proyek Asahan masih merugi secara finansial dan ekonomi sete- lah lebih 18 tahun beroperasi ko- mersial. Mengapa merugi? Bah- kan merugikan rakyat dan ekosis- tem? Kalau begitu siapa yang un- tung? Ini semuanya memerlukan penelusuran. Satu hal lagi, yang tidak boleh dilupakan adalah Pulau Samosir melekat dalam kata-kata Danau Toba. Membangun kawasan Da- nau Toba tanpa memajukan kese- jahteraan penduduk Pulau Samo- sir, atau tanpa membenahi eksis- tem Pulau Samosir, adalah tim- pang atau tidak objektif. Oleh ka- renanya, upaya-upaya untuk membangun peningkatan penda- patan warga Samosir melalui usa- ha jaring terapung dan agribisnis bawang atau agribisnis mangga yang memiliki keunggulan kom- paratif di Pulau Samosir, sangat simpatik diperbincangkan sebagai Pendiri-pendiri republik ini merasakan betapa banyak ham- batan yang dialami oleh pemerin- tahan Sumatera karena luasnya daerah ini. Karena itu pada 15 April 1948 secara resmi lahirlah Undang-Undang No. 10 Tahun 1948 yang menetapkan adanya Provinsi Sumatera Utara dengan tiga keresidenan di bawahnya, yaitu Keresidenan Aceh, Sumatera Utara dan Tapanuli. Demikian juga dengan provinsi Sumatera Tengah yang membawahi Kere- sidenan Sumbar, Riau dan Jambi. Sedangkan Provinsi Sumatera Se- latan membawahi Palembang dan Tulisan harus ditandatangani dan disertai Program tersebut memang berjangka mulai dari lahan ko- song, penanaman sampai mengha- di Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu. Lahan tersebut dihargakan Rp 750.000 sampai dengan Rp 1.500.000. Memang prospek program ce- rah, tetapi hanya lahan tanah saja Koperasi ini berdiri dan ber- yang ada. Untuk bibit, penanaman badan hukum Nomor 314/BH/ dan seterusnya diperlukan dana KWK/2/X/98, Beranggotakan yang besar. Pengurus koperasi ter- lebih kurang 2.000 anggota dari sebut dengan dalih berusaha agar seluruh lapisan masyarakat baik dana dapat dikucurkan tidak men- dari Medan maupun berbagai dapatkan hasil. daerah Sumut. Tiap peserta (anggota) akan menerima 2 ha lahan sawit. Saya merasa heran kenapa begitu lama dana tersebut belum cair, padahal dana diperuntukan Salah satu diktum dari lang- kah awal dimaksud yang dalam diikuti oleh seluruh jajaran peme- rintah di bawahnya dan segenap lapisan masyarakat. Impian Kenyataan menjadi kenyataan. Merubah im- "Sekarang impian itu telah pian menjadi kenyataan adalah tugas-tugas besar bangsa yang membangun seperti bangsa In- donesia sekarang ini," demikian kita catat sambutan mantan presi- den Soeharto waktu itu ketika me- resmikan operasi tahap 1 proyek Asahan, 20 Januari 1982 di Kuala Tanjung. Dua tahun kemudian ketika meresmikan selesainya kegiatan pembangunan proyek Asahan, presiden juga menyebut- kan arti lain dari pembangunan proyek Asahan, yakni derasnya aliran alih teknologi dan keteram- pilan bagi bangsa kita, bangsa In- donesia. Kina setelah 20 tahun, benar- kah impian tersebut menjadi ke- nyataan? Benarkah proyek Asah- an, peluang yang bisa terbuang? Atau peluang yang sudah ter- buang? Pada tahun 2010, Inalum akan diserahkan kepada bangsa Indonesia. Iapı, banyak yang me nilai, saat itu Inalum sudah besi tua. Bagaimana dengan impian alih teknologi? Hipotesa menye- Sedangkan untuk daerah Mi- liter Tapanuli dan Sumatera Ti- mur dengan Gubernur Militernya DR FL Tobing, pangkat Mayor Jenderal Tituler. Pengumuman kepada masyarakat luas menge- nai pengangkatan Gubernur Mi- liter ini tanggal 26 Agustus 1947, setelah Belanda melancarkan agresinya yang pertama. kenyataannya menjadi kontras dengan sistem presidentil adalah presiden dan wakil presiden diang- kat oleh Majelis Permusyawarat- an Rakyat (legislatif), yakni sistem parlementer. Saya telah menguraikan de- ngan gamblang tentang hal ini dalam buku karangan saya berju- dul "Indonesia Baru, Indonesia Madani", adalah ketika setiap dan seluruh orang Indonesia menjadi kaya dan terhormat. Berdasarkan kenyataan ini, presiden dan wakil presiden tidak dalam posisi tersen- diri yang bertanggungjawab lang- sung kepada rakyat Indonesia, tetapi bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rak- yat. Selanjutnya Majelis Permu- syawaratan Rakyat bertanggung- jawab kepada partai politik dan lembaga-lembaga yang menca- lonkannya. Selanjutnya partai po- litik dan lembaga tertentu bertang- gungjawab kepada seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu, masih terjadi kegiatan-kegiatan yang parsial semisal penaburan benih ikan ti- dak diikuti aksi lain.Ataupun aksi pesta-pesta (danau Toba, Horas dan lain-lain) tanpa simultan de- ngan penyuluhan tentang bertani di lahan sempit dan kering dengan komoditas-komoditas komersial tinggi yang intensif/semi intensif. Dalam kasus lain terjadi pula, pro- gram "sejuta pohon yang penga- wasannya lemah sampai sangat lemah. Oleh karena itulah pengelo- laan DTADT memerlukan pende- Siapa Gubernur Sumut Pertama? Bangka Biliton. Memasuki tahun 1947, suhu perang kemerdekaan makin me- ningkat panas. Keadaan makin bertambah genting. Pemerintah mengambil langkah-langkah un- tuk mempertahankan kemerde- kaan dan menyelamatkan repu- blik ini. Salah satu kebijaksanaan yang diambil oleh wakil Presiden RI, Wakil Panglima Tertinggi Mohd Hatta yang menjalankan kekuasaan untuk sementara di Sumatera mengeluarkan keputus- an No. 3/BKP/1947 tentang Da- erah Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo di bawah pimpinan Gubernur Militer Tengku Muham- mad Daud Beureueh. Gubernur Muda Sumatera Utara Pada 6 April 1947, RRI Yogya- karta mengumumkan bahwa Mr SM Amin, Kepala Jawatan Ke- hakiman Keresidenan Aceh di- angkat menjadi Gubernur Muda Sumatera Utara. 14 April 1947, MR SM Amin yang bermarga Na- sution itu dilantik menjadi Gu- bernur Muda Sumatera Utara. Pelantikan dan pengambilan sum- SABTU, 6 APRIL 2002 4 bagi program usaha untuk masya- rakat yang kurang mampu. Apa- kah kinerja selama ini dari pengu- rus koperasi sudah maksimal. Se- menjak dari jalan STM Gg. Aman No. 26 (habis kontrak kantor ko- perasi) lalu pindah ke Jl. Brigjend Katamso (Kp Baru/Batu 5). Atau apakah pemerintah tidak mau un- tuk membantu program tersebut bagi masyarakat kurang mampu. Konon kabarnya pengurus ko- perasi tersebut berasal dari orga- nisasi Alwasliyah. Apakah aktivi- tas yang selama ini dilakukan lebih dari 3 tahun tanpa membuahkan hasil? Saya mewakili dari peserta koperasi sangat menyayangkan mendengarkan jawaban dari pe- ngurus koperasi setiap datang ke pah dilakukan oleh Gubernur Su- matera Mr Teuku Mohd Hasan di gedung Divisi Gajah Pematang Siantar. Waktu itu Pematang Sian- tar menjadi ibukota Provinsi Su- matera untuk sekitar dua bulan. Tanggal 29 Juli 1947 Pematang Siantar direbut Belanda dalam agresinya ke I, menyebabkan pe- merintahan Provinsi Sumatera menyingkir ke Bukit Tinggi dan roda pemerintahan Sumatera Uta- ra dijalankan Gubernur Muda Mr SM Amin di Kutaraja (Banda Aceh). dak logis, tidak rasional, tidak ma- tematis, dan tidak akademik da- lam hal tanggungjawab hanya di- pikulkan kepada presiden. Setelah Belanda menduduki Pematang Siantar, Gubernur Mu- da Sumatera Utara Mr SM Amin secara menyamar masuk ke Pe- matang Siantar untuk melihat ibundanya yang sakit keras di Kampung Melayu Pematang Sian- tar. Rupanya Belanda mengetahui kedatangannya. Panser Belanda mengepung rumah orang tuanya. Mr SM Amin ditangkap dan dita- han Belanda. Penangkapan ini diketahui Mr Mohd Yusuf, segera datang ke Pematang Siantar dan dibawa ke Medan atas jaminannya ditahan di rumahnya di Jalan Bu- lan Medan. Kemudian Mr Yusuf dan para pejuang lainnya mengatur dan menyeludupkan Mr SM Amin ke Pulau Penang dengan mengguna- kan kapal barang. Dari Penang dia masuk Aceh melalui pelabuhan Lhokseumawe dan kembali ke Banda Aceh untuk roda pemerin- tahan Provinsi Sumatera Utara. Administrasi negara Repubik Indonesia dalam tatanan Undang- Undang Dasar 1945 yang belum disempurnakan sebagaimana di- utarakan di atas, bertanggungja- wab penuh untuk menggerakkan penghapusan kemiskinan massal dan kemiskinan struktural bagian terbanyak rakyat Indonesia. Dan menghentikan malapetaka keku- rangan gizi yang menyerang mere- ka anak-anak Indonesia serta menghentikan malapetaka anak- anak Indonesia yang menjadi anak jalanan. Administrasi negara ada- lah Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rak- yat, presiden, wakil presiden, De- wan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia dan Mahkamah Agung. State Neglect (Kelalaian Institut Negara). Negara Indonesia telah mengi- kat diri kepada ketentuan hak- hak asasi anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kejadian-keja- dian membludaknya tingkat per- tambahan anak jalanan yang ditandai dengan kejadian-kejadian perkosaan sadis dan pembunuhan anak-anak jalanan tersebut, pe- ningkatan keterpurukan gizi ba- gian terbanyak anak-anak Indo- nesia dan kegagalan anak-anak Indonesia usia sekolah mengikuti pendidikan, yakni administrasi negara Indonesia gagal menghen- tikan, adalah bentuk nyata dari pelanggaran serius terhadap hak- hak asasi anak-anak Indonesia. Kenyataan ini adalah bentuk Watershed Management Kritisnya lingkungan atau ekosistem DTADT terjadi karena perencanaan dan pelaksanaan pe- ngelolaan kawasan DTADT lebih bersifat case by case, sehingga merusak kesinambungan ling- kungan yang (sangat) bertalian satu dengan yang lain. Variabel kependudukan, variabel kemis- kinan, variabel birokrasi, variabel aparatur termasuk investor, kon- traktor, konsultan dan relawan (volunteers) sehubungan saling mempengaruhi. Tidak dapat satu variabel diperhatikan, variabel lain diabaikan. Ketika Presiden Soekarno ber- kunjung ke Keresidenan Aceh Pro- vinsi Sumatera Utara, 15 Juni 1948, sebagai tuan rumah orang pertama yang menyambut kepala negara dan rombongan itu adalah Gubernur Muda Sumatera Utara M SM Amin, Gubernur Militer Aceh Langkat dan Tanah Karo serta petinggi sipil dan militer lain- nya. Dalam kata sambutannya Mr SM Amin mengatakan bahwa Bung Karno adalah lambang per- satuan bangsa Indonesia. Setelah Presiden Soekarno berada di daerah ini 5 hari, pada 19 Juni 1948 Presiden Soekarno melantik Mr SM Amin sebagai Gubernur Sumatera Utara. De- ngan pelantikan ini sebutan Gu- bernur Muda menjadi hilang. Pre siden Soekarno mengatakan wak- tu itu, pelantikan ini sesuai dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1948. Menteri Dalam Negeri Su- naryo mengatakan pelantikan itu juga dalam rangka peresmian tiga provinsi di Sumatera. state neglect (kelalaian adminis- trasi negara) yang berpotensi un- tuk digugat. Dan gugatan pada hakikatnya tertuju kepada seluruh pimpinan dan anggota, person De- wan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, presi- den, wakil presiden, Dewan Per- timbangan Agung, Badan Peme- riksa Keuangan, Bank Indone- sia dan Mahkamah Agung. Kenyataan ini adalah salah satu krisis besar dari setidak-ti- daknya 121 krisis besar bangsa Indonesia yang absolut harus di- hentikan dengan satu terobosan raksasa administrasi negara Re- publik Indonesia. Apa yang dila- kukan oleh pimpinan, anggota dan person, lembaga-lembaga negara tersebut, sungguh tidak menun- jukan gejala sekalipun yang men- jurus menghentikan state neglect tersebut. Surat Pembaca fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya. Benar dan objektif. Maksimum 1 folio, 2 spasi/Artikel maksimum 5 halaman folio. kantornya, jawabannya mudah saja, belum cari dananya. Apakah program ini berakhir dengan ketidakpastian. Dikabar- kan ada pengurusnya yang menye lewengkan dana yang dikumpul- kan dari masyarakat. Kalaulah seandainya program tersebut ga- gal tolong saudara-saudara pe- ngurus dapat bertanggungjawab menyelesaikan persoalan/masalah dana masyarakat peserta anggota koperasi tersebut. Jika tidak, sau- dara pengurus akan kami lapor- kan kepada pihak berwajib untuk mempertanggungjawabkan dana masyarakat yang dikumpulkan. Khairul Mulkan SP Deliserdang Saya menyarankan agar se- tiap dan seluruh pimpinan, anggo- ta dan person lembaga-lembaga negara dimaksud agar mawas diri dan mulai bertanya kepada diri masing-masing, nilai apakah yang telah saya peroleh dari harta rak- yat Indonesia; nilai apakah yang telah saya sumbangan dalam usa- ha menghapus kemiskinan massal dan kemiskinan struktural bagian terbanyak rakyat Indonesia; nilai apakah yang telah saya sumbang- kan untuk menghentikan keterpu- rukan gizi yang telah melanda ba- gian terbanyak anak-anak Indone- sia; nilai apakah yang telah saya sumbangan dalam usaha meng- hentikan membludaknya anak- anak Indonesia yang terpaksa dan dipaksa menjadi anak jalanan. pencuri di PTPN III. 2. Setiap pen- curi yang berhasil ditangkap oleh petugas keamanan selalu diproses melalui Kapolsek Aek Nabara. 3. Kehadiran petugas Brimob Aek Nabara adalah atas inisiatif ADM untuk menyatakan keaman- an produksi di kebun Aek Nabara. 4. Kehadiran petugas Brimob ti- katan yang komprehensif-inte- gral. Keunggulan komparatif yang sudah jelas di Danau Toba adalah (1) Pariwisata, (2) Air yang tersedia jutaan bahkan miliran kubik, (3) lain-lain. Tetapi, dalam banyak hal mengapa tidak bisa maju se- perti pariwisata Pulau Bali? atau perikanan yang mendatangkan kesejahteran bagi penduduk seki- tarnya? Terganggunya ekosistem di kawasan DTADT dicemaskan bu- kan hanya karena mengganggu fungsi Danau Toba sebagai pema- sok air bagi Sungai Asahan, me- lainkan juga kita (penduduk se- tempat, perantau, masyarakat luas mulai dari investor sampai pekerja di lapangan, terutama pe- merintah sebagai pengarang ske- nario pembangunan), gagal mem- bangun daerah/bangsa. Penduduk setempat gagal biasanya lebih banyak karena ketidakberdayaan; tiada memiliki akses, tidak well inform dalam tiap gerak perkembangan Danau Toba. Perantau juga gagal karena biasanya hanya gembar-gembor mencintai, padahal sebenarnya belum. Kalaupun mencintai, bias- nya masih terkotak-kotak. Antara (Berlanjut ke hal 11 kol 3) kemerdekaan Residen Tapanuli kemudian diangkat menjadi Gu- bernur Militer. Secara otomatis selain memegang Komando Mi- liter juga memimpin pemerintah- an sipil dengan dibantu bupati- bupati militer seperti Djamaluddin Tambunan di Labuhan Batu. Ti- dak salah kalau dikatakan di masa darurat itu Dr FL Tobing (pahla- wan nasional) adalah gubernur ke dua setelah Mr SM Amin. Mengenai siapa Gubernur Su- matera Utara pertama dan urut- an-urutannya sebenarnya pernah disosialisasikan di masa Gubernur Raja Inal Siregar. Atas inisiatif kami dan dukungan Pemda Su- matera Utara, masyarakat dapat melihat wajah para Gubernur Su- matera Utara di Museum Negeri Sumatera Utara Jl. M Joni 51. Mu- lai dari Gubernur Sumatera Mr Teuku Mohd Hasan, gubernur per- tama Mr SM Amin sampai guber nur sekarang Tengku Rizal Nur- din. A Berdampingan dengan ruang- an "lukisan potret" para Gubernur Sumatera Utara, pengunjung da- pat melihat "Pameran Tetap Pers Sumatera Utara". Di antaranya surat kabar pertama terbit di In- donesia Bataviase Nouvelles (1744), surat kabar pertama terbit di Medan Deli Courant terbit 1885, tokoh-tokoh pers tempoe doeloe, peralatan pers, dan wajah para insan pers Sumatera Utara yang telah mengabdi lebih dari 30 ta- Kesimpulan Berdasarkan uraian yang sa- ngat sederhana ini jelaslah bahwa Gubernur Sumatera Utara perta- ma adalah Mr SM Amin. Pertama dilantik oleh Gubernur Sumatera Mr Teuku Mohd Has 14 April 1947. Kemudian 19 Juni 1948 di- lantik oleh Presiden Soekarno di Pendopo Keresidenan Aceh seba- gai Gubernur Sumatera Utara se- suai undang-undang berlaku. Dr FL Tobing yang diawal perang hun. Penjelasan dak menyenangkan bagi pihak- pihak tertentu yang selama ini ADM PTPN III berperan sebagai pencuri pro- Sehubungan dengan berita duksi. 5. Beberapa kali pihak "ADM PTPN II Aek Nabara Lin- keluarga dari pelaku pencurian dungi Pencuri Getah" (Waspada, yang ditangkap meminta tolong 3/4-2002), kami sampaikan ba- supaya masalahnya diselesai- kan, namun selalu kami tolak. benar ADM PTPN III melindungi konfirmasikan melalui APK, dan tahan sebagai berikut: 1. Tidak 6. Berita tersebut telah di- menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar, namun kenapa di- muat? 7. Berita tersebut tentu- nya sangat merusak nama baik kami atas berita yang sama sekali tidak benar itu. Ir M Ritonga ADM PTPN III .Aek Nabara Wartawan Daerah: BIRO JAKARTA: Hermanto, H Rahmatsyah Lubis, H Ramadhan Usman, Hasriwal AS BIRO SUMUT: Langkat: H Ibnu Kasir, Asrirais, Chairil Rusli; Binjai: Riswan Rika, Nazelian Tanjung, D.Serdang: HM Husni Siregar, Perdinan S, Dairi: Leston Sinaga, Tebingtinggi: Dhani E Elison, Muhammad Idris, Pematangsiantar: Yan MS Sinaga, Edoard Sinaga, Mulia Siregar, Tg. Balai: Aldyn Matova, Tarutung: Parlindungan Hutasoit, Tapsel: Syarifuddin Nasution, Balyan Kadir Nasution, Iskandar Hasibuan, Mohot Lubis, Kisaran: Abu Bakar Nasution, Nurkarim Nehe, Umaruddin Yasin Amin, Labuhanbatu: Nazran Nazier, Neirul Nizam, Agus Diansyah Hasibuan, Indra Muhery S, Armansyah Abdi, Sibolga: Zulfan Nasution BIRO ACEH: Banda Aceh: Adnan NS, Aldin NL, H Miswar Sulaiman, Zafrullah, T Mansursyah, Muhammad Zairin, T Ardiansyah, Aceh Besar: Iskandarsyah, Pidie: Samsuar, Bireuen: Samsul Rizal Jibro, Masykur Tom Randista, HAR Djuli, Mawardi Sulaiman, Aceh Tengah: Bahtiar Gayo, Aceh Utara: Bustami Saleh, M Jakfar Achmad, Jamali Sulaiman, Fakhrurrazzi Araly, Idrus Jeumpa, Arafat Nur, Muhammad Nasir Age, Aceh Timur: Syahrul Karim, Ibnu Sa'dan, Agusni AH, Kualasimpang: Muhammad Hanafiah, Aceh Barat: Rusli Idham, Hasaruddin, Aceh Selatan: Zamzami Surya, Aceh Singkil: Tarmizi Ripan, Aceh Tenggara: Mahadi Pinem, Blangkejeren: Buniyamin, Sabang: TZakaria Al Bahri. Semua wartawan Harian Waspada dibekali tanda pengenal. Color Rendition Chart KABUPATEN lebih. Sejak lahir pa pembangunan di k Juang terus mene Salah satu toke bupaten muda di (NAD) ini adalah Di daerah yang pendiam dipercayakan seba Atas dorongan SABTU, 6 BILA anda berl Bireuen, ibukota ayunkan langkah yang terletak hany jantung kota itu. D itu, anda akan ter tamu-baik dari kal tidak ketinggalan c menunggu kesemp Bupati setempat, C Bila banyak tam berpikiran bahwa ac mi digelar tempat te riannya-ketika Pak pendopo tidak pern yang menghadap Begitulah sikap Drs H.Hamdani Rad kak dan mengawali (manpol) pamong (ketika itu masuk Ka 3 Agustus 1977. Si Bireuen-jika orang nya- akan mengaku akrab dan peduli masyarakat. Kalau anda janganlah te kenyataannya. Suami Ny Cut M empat putra-putri- Rahmawati, 17, Her Sahara Putri, 11, ini- serta tersenyum bila menga-dukan berb Sikap ini mema dalam ritme kehidu 1949 ini-yang kini nyata dan pemikir penduduk Kabupate Setelah dari M. pindah tugas denga Peusangan hingga Kecemerlangan pe dengan masyarakat Du M ERETAS ma Kabupaten yang lahir seja ber 1999,-dengan por besar bagi rakyat dala pertanian-, bukanlah hal yang mudah. Berb dengan kabupaten inc Utara yang menga PAD dari migas, Bire dijuluki "Kota Juang kabupaten muda yam energi ekstra untuk mem nya sejajar dengan kal kota yang terlebih dah dalam lingkup Nangg Darussalam (NAD). Adalah Drs H.Ham den yang dipercayakan tah pusat untuk men jabatan dalam posisi sementara (Pjs) Bupati perdana, ditandai pelantikan pamong ke Desa Cot Trieng Kec.. tersebut oleh Mendagr itu) Soerjadi Sudirja, b hari menyusul peng kabupaten baru itu. Bagi masyarakat da di Bireuen, Hamdani- Camat Peusangan-b sosok yang 'asing', me tidak juga sangat terkena itu. Dia termasuk sal tokoh di saat terakh memperjuangkan penin status daerah Bireuen, DEKAT DENGAN ULA Hamdani Rader Tgk H. M. Amin/T Kharismatik/Pimpina. natud Diniyah Babus Bladeh, Bireuen). Seharusnya semua. dan memberikan kesemp yang telah berbuat untuk dua tahun berakhir. Saar na ditetapkan sebagai ke yang secara berani' yar dan membangun daerah meninggalkan gelangga akan menilai dari hal- hanya ketika keadaan r semua mengatakan di Suksesi pemilihan Be Bupati Kabupaten Bireue 2cm