Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Nurha- uka ke 2018 ilih Jalur angan ngan- sikan. gakan masa, njela- m Ru- sultasi calon baru coran- likasi a kej- calon ti se- at du- Color Rendition Chart arena n satu sudah jelas i dan sampaikan, harus memba- erah. engan men- kat. Elektabilitas Partai ak Goyang RABU, 29 NOVEMBER 2017 MUHAMMAD FADLIRADAR SULBAR KONSULTASI. Tim pemenangan Rudyanto, yang dipimpin Nurhadi Lake Pulio saat berada di KPU Mamasa, Selasa 28 November 2017. bung, nalo- dak akan berpengaruh," urai Muslim. ah itu Plt. Ketua Golkar Polmanini menambahkan, meskipunele- ktabilitas secara nasional akan tokoh mengalami penurunan, na- eskip- mun kondisi ini tak akan ber- par- dampak di Sulbar, khususnya irang dalam menghadapi Pilkada akan Serentak tahun depan. a ket- Dua kabupaten di Sulbar akan melangsungkan Pilkada adi ti- n tak Berubah rubah pil III. natan g dan kursi apan- (alo- II me- Mapil- entara engan wakilnya," ungkapnya. "Dikiranya masih seper- ti dulu-dulu. Sehingga kami f tiga, li, Bin- analo- Psych. Nap 3 Jono- ga dan Bulo (alokasi 7 kursi). den- Selanjutnya Dapil III meliputi anjut- Wonomulyo dan Mapilli (alo- kasi 8 kursi), Dapil IV meliputi mpa- engan Campalagian dan Luyo (aloka- Vme- si 9 kursi) dan Dapil V melipu- ti Tutar, Balanipa, Tinambung, Limboro dan Alu (alokasi 10 kursi). AMRI MAKKARUBA RADAR SULBAR Polman Pemilu 2019 di Hotel Lilianto Polewali, Selasa 28 November 2017. Melihat tiga usulan KPU Polman, kebanyakan peser- ta sosialisasi lebih condong mempertahankan Dapil sep- erti pemilu sebelumnya. Alter- natif pertama, jika dilihat dari kesetaraan nilai suara antara satu Dapil dengan Dapil lain- nya lebih baik. Yakni, alokasi kursi dengan penduduk pal- ing banyak di Dapil V (11.791), sementara alokasi kursi den- gan penduduk paling sedikit di Dapil III (11.194) atau selisih 597 penduduk. eliputi Selain itu memakai alterna- angn- tifpertama ada kesinaambun- wa persyaratan tersebut yang sudah terimput di Silon, dan tentu pasangan calonnya ha- rus jelas," imbuh Untung. (**) MAMUJU UTARA DAERAH, EN MAMUJU UTARA SUUNAS PAJAK LUNAOT7 Serentak 2018. Yakni; Pilbup Polman dan Mamasa. Di Pol- man, Golkar mengusung duet Incumbent, Andi Ibrahim Mas- dar dan M. Natsir Rahmat atau AIM BENAR jilid II. Sementara untuk pesta de- mokrasi di Mamasa, Golkar memilih mendukung pasan- gan Ramlan Badawi dan Da- vid Bambalayuk (Ramlan-Da- vid). (arf/rul) gan Dapil dengan pemilu se- belumnya. Ketua KPU Polman, M Danial menjelaskan, sosialisa- si untuk memberikan pema- haman kepada seluruh stake- holder khususnya partai poli- tik terkait penetapkan Dapil. "Kegiatan ini untuk meneri- ma usulan untuk penetapan Dapil nantinya. Setelah ada usulan, nanti disusun kemba- li dan akan dilakukan uji pub- lik," jelasnya. Rakor Sosialisasi dan Simu- lasi Dapil Anggota DPRD Pol- man diharap dapat mengin- ventarisir masalah penataan dapil dan alokasi kursi. Dihad- iri Komisioner KPU Polman, Panwaslu Polman, perwakilan Parpol, tokoh masyarakat, Kes- bangpol, Disdukcapil, Bagian Pemerintahan serta organ- isasi kemasrakatan dan me- dia. (mkb) Ir. H. Agus Ambo Djiwa, MP Bupati RABU, 29 NOVEMBER 2017 BISNIS Premium Langka Sampai Akhir Tahun KELANGKAANbahan bakar minyak (BBM) mulai terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, sejak awal No- vember lalu. Salah satu warga bernama Lina mengaku sempat kesulitan membeli premium di sta- siun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Lina akhirnya sering membeli premium pada penjual di pinggir jalan. "Daripada habis mending beli seadan- ya. Yang penting kendaraan jangan sampai kehabisan," tuturnya, Sabtu 25 November. Terpisah, Ketua Hiswana Migas Kalsel H Syaibani mengatakan, kekosongan seperti ini memang sering terjadi menjelang akh- ir tahun. Menurut dia, hal itu bukan han- ya terjadi di Kalsel, melainkan juga dialami Jawa dan Bali. "Dari Oktober, November dan Desem- ber," ujar Syaibani. Dia memprediksi antrean di SPBU masih akan terjadihingga Desember. Karena itu, dia meminta masyarakat golongan mampuun- tuk menggunakan pertamax dan pertalite. Diamenjamin ketersediaan bahan bakar y tersebut akan selalu ada di SPBU. "Hiswana sudah mengirim surat ke Per- tamina agar pengiriman pertamax dan er- talite dikirim lebih cepat sehingga ma- syarakat tidak terlalu lama menunggu," kata Syaibani. (jpg) BISNIS DPD Usulkan Penambahan Rute Penerbangan Baru UNTUK menambah wisatawan domes- tik dan khususnya wisatawan internasion- al, maka Manado harus miliki rute pener- bangan baru. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ket- ua Komite II DPDRII Kadek Arimbawa saat melakukan kunjungan lapangan Komite II DPD RI dalam rangka pengawasan pelaksa- naan UU Nomor 1 tahun 2009 tentang Pen- erbangan di Bandara Sam Ratulangie, Ma- nado, Senin 27 November. Kadek berharap agar rute destinasi pen- erbangan dari Manado bisa ditambah. "Hari ini (Senin, red) kami mendapatkan informasi dari pihak Angkasa Pura Manado bahwa rute destinasi dari Manado ke Sin- gapura dan arah sebaliknya ini sudah ada. Saya harap untuk destinasi bisa ditambah agar mempermudah masyarakat di sini," terangnya. Kadek Arimbawa juga menyoroti soal as- pek keselamatan, keamanan, dan kualitas penerbangan. Menurut Kadek, pihakAngka- sa Pura sudah berupaya baik untuk menin- gkatkan kualitas penerbangan di Manado. "Saya mengapresiasi apa yang sudah di- lakukan pihakangkasapura dimanado, kare- na sudah melakukan sejumlah perbaikan dan pengecekan yang membuat penump- ang nyaman seperti perbaikan lantai, men- jamin kualitas wifi di bandara, rutin melaku- kan tes kelaiakn pesawat, dan tetap mengu- tamakan tingkat keamanan dengan scan x- ray berlapis," ujarnya. Dikesempatan yang sama, General Man- ager Bandara Sam Ratulungi, Minggus Gan- deguai Bandara akan diperluas ruang fasili- tasnya untuk kebutuhan penerbangan. "Saat ini luas bangunan bandara sekitar 26.000 meter persegi, ke depan kami akan melakukan perbaikan infrastrukturdbanda- radengan mengolah lahan sekitar 4.000 me- ter persegi lagi jadi jika sudah selesai maka luasan bandara yang bisa dinikmati adalah 30.000 m2 termasuk pemisahan penerban- gan domestik dan internasional," jelasnya. Sementara itu, Senator DPDRI Marha- ny Pua mengatakan bahwa masalah pener- bangan di daerah menjadi contoh kasus bagi penerbangan nasional untuk merumuskan solusi dalam masalah penerbangan. "Masalah penerbangan harus dapat dia- tasi pada tingkat daerah, sehingga memper- mudah menelusuri potensi permasalahan penyebab kejadian kecelakaan pada moda transportasi udara di Indonesia dalam 5 ta- hun terakhir," katanya, disela-sela peninjau- an Bandara Sam Ratulangi. Di akhir kunjungannya, Kadek men- gatakan bahwa hasil dari kunjungan kerja Komite II akan dibahas di tingkat pusat ber- sama kementerian terkait. "Hasil kunjungan kerja Komite II dengan pihak Angkasa Pura, Air Nav bandara, otori- tas bandara 8 dan Pemprov Sulut, tentu saja akan kamibawa ke tingkat pusat dalam rapat dengan kementerian terkait," paparnya. Saat ditanya soal situasi Bali dengan an- caman Letusan Gunung Agung, dirinya me- nyampaikan turut khawatir. "Saya atas nama pribadi dan Komite II DPDRI, turut khawatir dengan adanya lua- pandebudan lahar dingin yang dialami oleh warga di Bali yang berdekatan dengan Gu- nung Agung, semoga masyarakat bali ber- sabar dan bali bisa segera kondusif seper- ti sedia kala, dan saya berharap agar warga tetap waspada agar tidak ada korban jiwa," tutup kadek. (jpg) www.redersulbar.co.id PAGE DESIGN MAY ΕΚΟΝΟΜΙ RADAR SULBAR INKONSISTENSI HUKUM NASIONAL DAERAH DAN KEPASTIAN USAHA Senin, 27 November 2017, Bumbu Desa, Menteng, Jakarta Pusat HAS Narasumber : Sumaro (Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri) Trubu liansyah (Pengamat Keb Pakta Konsumen) blik Universitas Trisakt Harr Sjuk ia (Ketua Bidang Litbane Pedagang Pasar Selun Diskusi tentang perda kawasan tanpa rokok yangg digelar Jakarta Discussiin forum di Cikini, Jakarta Pusat. Tercatat, 258 daerah di In- donesia memiliki Perda KTR, di mana 60 persen di anta- ranya sudah memberlaku- kan Perda KTR tersebut. Na- mun, Perda KTR tersebut dini- lai inkonsisten dengan Per- aturan Pemerintah (PP) 109 Tahun 2012 dan Undang-Un- dang 2009 tentang Kesehatan. Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menduga ma- sih adanya budaya pemerin- tahan yangmenganggap pem- buatanregulasi sebagai sebuah proyek. Mayoritas Perda Kawasan Tanpa Rokok Memojokkan Produsen 1676 JAKARTA, RADAR SULBAR - Sejumlah daerah saat ini telah menerapkan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Akibatnya, proses pemba- hasan hanya melibatkan seke- lompok orang-orang tertentu yang menguntungkan dirinya. "Sepertilangkah DPRD DKI Jakartayangmenyerahkanran- cangan Perda Kawasan Tanpa Rokokke Gubernur DKI Jakar- ta, setiap kebijakan yang diran- JAKARTA, RADAR SULBAR - Gabungan Industri Kend- araan Bermotor Indonesia (Gaikindo) telah merevisitar- get penjualan mobil dalam negeri yang pada awal tahun dipatok 1,1 juta unit menjadi sama dengan tahun lalu 1,07 juta unit. Namun, agen pemegang merek (APM) Daihatsu justru 1. Hak Milik No. 146 cang pemerintah, sudah seha- rusnya tidak memojokkan pi- hak tertentu. Harus selalu ada keseimbangan keadilan reg- ulasi," kata dia, dalam disku- si 'Inkonsisntensi Hukum Na- sional Daerah dan kepastian Usaha' yang diselenggarakan Jakarta Discussion Forum di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin 27 November. Trubus mengatakan, instru- men aturan untuk industri ro- kok saat ini sudah begitu ban- yak (over regulated) sehingga tidak perlu ada penambahan kembali. Namun, seiring den- gan munculnya Perda di ma- sing-masing daerah, industri rokok menilai ada penerapan kebijakan yang berada di luar batas undang-undang sebagai panutan. Banyak daerah yang memuat pasal-pasal yang me- matikan industri rokok Pada- Letak Tanah menilai angkanya bakal leb- ih rendah. "Perkiraan kami lebih ren- dah, yaitu sekitar 1,04 juta unit kalau melihat penjualan Okto- ber yang menurun dibanding- kan tahun lalu," ujar Market- ing and CR Division Head PT Astra International-Daihatsu Sales Operation Hendrayadi Lastiyoso di sela final kompe- hal, produk hukum Perda ini nantinya berada di tingkat leb- ih tinggi dari peraturan guber- nur (pergub) dan semua pihak wajib mematuhinya. Jika melanggar, maka siap- siap saja mendapat denda set- inggi-tingginya Rp 50 juta atau kurungan enam bulan. Sehing- ga, ini bisa menjadi aturan yang sangat serius. Demikian pula usulan ketentuan dalam rancangan perda KTR tidak saja merugikan para pabrikan produk tembakau. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT Jalan Tritura No. 10 Kab. Polewali Mandar Telp (0428)21757 e-mail: bpnpolmansulbar@yahoo.co.id Tetapi juga akan merugi- kan semua mata rantai indus- tri, mulai daripedagang ditoko tradisional dan moderen, pe- kerja pabrikan rokok sekaligus petanitembakau dan cengkeh. "Sudah seharusnya DPRD dan Pemprov DKI Jakarta mengkaji secara komprehen- sif dan holistik terkait raperda KTR yang saat ini tengah diba- has. Seharusnya raperda itu disesuaikan dengan PP Nomor 109 Tahun 2012. Salah satupas- al yang memberatkan adalah Pasal 41 ayat 2. Dalam pasal PENGUMUMAN (TentangPembatalan Sertipikat) Nomor: 25/Peng-76.04/XV/2017 Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 03/KEP-76/V/2015 Tentang Pembatalan Hak Milik Nomor 146/Kelurahan Pekkabata Atas Nama ATJO MADJID Atas Tanah Terletak Di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewall, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dan pemegang sertipikat telah disurati pada tanggal 11 Oktober 2017 Nomor: 259/300-76,04/x/2017 tanggal 11 Oktober 2017, namun sesuai jangka waktu yang ditetapkan yang bersangkutan tidak menyerahkan sertipikat dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diumumkan bahwa No. Jenis dan No.Hak Terdaftar Atas Nama Otomotif Lesu, Daihatsu Optimistis Penjualan Naik lan otomotif nasional. tisi modifikasi mobil Daihat- su Dress-up Challenge 2017 di Ecovention Ancol, Jakarta, Sab- tu 25 November. ta, sampai Oktober lalu, pang- sapasar Daihatsumalah sudah 17,5 persen," tuturnya. "Pasar otomotif di Indone- sia susah diduga. Pada Novem- ber-Desember banyak model yang diluncurkan, semoga bisa menolong," sebutnya. Dia tidak menampikbahwa pasarotomotifhingga Oktober lalu masih lesu. Bahkan, pen- jualan Daihatsu ikut terimbas turun sekitar dua persen meski pangsa pasar masih 17,5 pers- en atau diposisi kedua penjua- Hendrayadi mengatakan, animo masyarakat terhadap mobil Daihatsu sangat tinggi. Buktinya, di ajang Daihatsu Dress-up Challenge 2017 yang digelar di 21 kota, terjual 205 unit mobil Daihatsu. Tanggal Penerbitan Keterangan Sertipikat Kel Pekkabata Kec. Polewali HAJI ATJO MADJID BELLO 05 April 1997 Gambar Situasi Tanggal: 14-03-1997 Nomor: 300/1997 Luas: 1.593 M2 DIBATALKAN dan dinyatakan status tanahnya menjadi tanah Negara serta sertipikatnya tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang SAH, sebagaimana bunyi DIKTUM pertama Surat Keputusan tersebut diatas. Demikian pengumuman ini dikeluarkan agar masyarakat luas dan khalayak ramai dapat mengetahuinya. JAKARTA DISCUSSION FORUM Dikeluarkan di Polewali Pada Tanggal: xy-1-209 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR onesia) MARTHEN SE Nip 19640316 199303 1 003 itu, diatur sanksi bagi perokok berupa pembatasan pelayan- an administrasi kependudu- kan dan kesehatan. Pelayan- an administrasi kependudu- kan dan kesehatan merupak- an hak perdata setiap warga negara," ungkapnya. Sementara, Direktur Direk- torat Produk Hukum Daerah Kemendagri Kurniasih mem- bantah ada inskonsitensi per- aturan daerah dengan per- aturan di atasnya. Menurut- nya, tidakmengacunya regula- si yang dibuat daerah dengan peraturan di atasnya itu akibat minimnya sosialisasi. Kurniasih mengakui, ada beberapa daerah yang mem- buat regulasi karena minim- nya sosialisasi akhirnya meng- hilangkan kata "dapat". Misal- nya saja peraturan pemerin- tahmenyebut dapat dilarang di beberapa tempat. Namun, im- plementasi Perda menjadi di- larang dibeberapa tempat saja. "Perda KTR perlu disika- pi dengan bijak, singkronisa- si antara aturan yang lebih Manajemen Daihatsu Indo- nesia optimistis bisa menin- gkatkan penjualannya hing- ga akhir tahun. Hal itu terli- hat dari meningkatnya pang- sa pasar Daihatsu saat pasar otomotif lesu. 3 "Pada awal tahun kami se- benarnya menargetkan bisa meraih pangsa pasar 16,5pers- en, sama dengan 2016. Ternya- 890sh tinggi dan keinginan daerah untuk mengatur perlu dilaku- kan sosialisasi dan optimalisă- sipembinaan dan pengawasan Pemerintah pusat. Sehingga hubungan pusat dan daerah berjalan selaras," kata dia. Kepala Daerah, lanjut Kur- niasih, berwenang menga- wal seluruh peraturan yang dibuat di seluruh kota kabu- paten dan desa di daerah terse- but. Sementara, pemerintah pusat, dalam hal ini Kemente- rian Dalam negeri (Kemendag- ri) berfungsi memfasilitasi ke- pala daerah dalam menentu- kan Perda. "Sudah adaregulasi, daerah dalam menyusun perda harus diselaraskan. Optimalisasi bin- was menjadi penting. Pasal 89 permendagri 2007. Mendagri memfasilitasi raperda-raper- da, di antaranya KPR, kepala daerah atau gubernur fasilita- siperaturan kabupaten daerah KTR. Semuanya tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi," pungkas- nya. (jpg) "Padahal, ajang kompeti- si modifikasi mobil Daihatsu itu pada dasarnya bukan un- tuk jualan. Tapi, ada saja orang yang membeli setelah melihat- lihat mobil yang dimodifikasi," ungkapnya. (jpg) TOYOTA 4cm