Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

LIO Kritis mbali a-Lombok sumber lainnya. "Pembukaan kembali pen- erbangan ini merupakan hasil koordinasi yang mengedepank- an keamanan dan keselamatan penerbangan penumpang seb- agaiprioritas Citilink Indonesia," tutur Benny. ami penyesuaian jadwal, yaitu QG664 yang semula berangkat dari Surabaya pukul 09.25 WIB menjadi pukul 12.00 WIB dan QG665, yang dijadwalkan be- rangkat pukul 12.00 WITA men- jadi 13.35 WITA. Penerbangan Citilink In- donesia Surabaya - Lombok yang dibuka kembali mengal- Sedangkan untuk penerban- gan QG660 dan QG661 masih sesuai dengan jadwal semula. (chi/jpnn) Dikosongkan bah- gter- simal smo- mpli- warga dari ngan- k di- jadi secara terus-menerus ter- hkan tangkap oleh seismograf di se- belas titik yang terpasang di sekitar Gunung Agung. Han- ya saja amplitudonya tinggi yakni mencapai 23 atau lebih. "Kami antisipasi hal-hal bu- ruk," katanya. Sementara, salah seoarang warga, Wayan Suparta yang dijumpai di pos pantau Ren- Color Rendition Chart BAR zya PAR DXR BO com RABU, 29 NOVEMBER 2017 dang mengatakan bahwa pi- haknya sengaja datang untuk sekadar melihat kondisi Gu- nung Agung dari pos pantau. Untukkabar meningkatnya ak- tivitas Gunung Agung dengan adanya tremor overscale, dia mengaku belum tau. "Iya be- lum tahu, karena anak nangis mau lihat gunung," tandasnya. (bx/gus/yes/jpr/jpnn) SUZUKI 00 SANG KLAN DISINI SAJA PASANG IKLAN ANDA Beli Suzuki GSX-R150 Dan GSX-S150 Berhadiah Jaket Sporty BUZUKI HUBUNGI DEALER RESMI SEPEDA MOTOR SUZUKI DI KOTA ANDA ePaper RADAR SULBAR Pertama Terbesar Dipercapa kini BISA dibaca lewat GADGET & LAPTOP/PC INFO LANGGANAN WA : 0853.9995.1274 6 HP : 0821.4823.1035 Email: pdfradarsulbar@gmail.com www.epaper.radarsulbar.co.id RABU, 29 NOVEMBER 2017 Pelindo IV Siapkan Hadiah Uang Tunai MAKASSAR PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) menyiapkan hadiah uang tu- nai bagi pemenang Pelindo IV Port Run 2017 yang bakal digelar Minggu, 3 De- sember 2017. Corporate Secretary PT Pelindo IV yang juga Ketua Panitia Pelindo IV Port Run, Iwan Sjarifuddin mengatakan total uang tunai yang disiapkan untuk peserta Pe- lindo IV Port Run 2017 sebesar Rp60 juta. "Hadiah terbagi untuk Juara I, II dan III untuk masing-masing pelari pria dan wanita kategori 10 km dan 5 km," jelas Iwan, via rilis, Selasa, 28 November 2017. Selain hadiah uang tunai, panitia juga menyiapkan sejumlah doorprize menarik dengan total 250 doorprize, di antaranya sepeda motor, sepeda, kulkas, televisi dan beberapa hadiah menarik lainnya. Panitia juga menyiapkan total 250 med- ali, terdiri dari 150 medali untuk peserta Pelindo IV Port Run 10 km dan 100 med- ali untuk yang 5 km. Iwan menuturkan, Pelindo IV Port Run 2017 digelar dalam rangka memeriahkan HUT Pelindo IV ke- 25 tahun ini. "Perayaan ulang tahun Pelindo IV kali ini memang cukup istimewa, bertepatan Pelindo IV memasuki usia 25 tahun. Nah, di usia perak ini kami ingin merayakan dengan istimewa, yaitu dengan mengge- lar Pelindo IV Port Run," kata Iwan. Dia menuturkan, Pelindo IV Port Run yang digelar nanti akan dicatat dan ma- suk dalam Museum Rekor Dunia-Indo- nesia (MURI) kategori peserta terbanyak untuk Port Run Pelindo I, II, III dan IV. Khusus Pelindo IV Port Run, ditarget- kan 2.500 peserta. Guna menjaring jum- lah peserta tersebut, pihaknya membu- ka pendaftaran secara umum dan gratis, cukup dengan membawa foto copy Kar- tu Tanda Penduduk (KTP) dan memper- lihatkan KTP yang asli. Ada pun rute untuk Pelindo IV Port Run, start dan finish di Pelabuhan Makas- sar. Untuk informasi pendaftaran, peserta bisa menghubungi Contact Person 0851 4573 4800 (Lisna) atau Solihin di nomor 0823 4444 4286. (FAJAR) Ahmad Dhani Jadi Tersangka Lanjutan HALAMAN 1 Statusnya dinaikan menjadi tersangka setelah Polres Metro Jakarta Selatan melaku- kan gelar perkara pada Kamis, 23 Novem- ber lalu. Pelapor Ahmad Dhani dalam kasus ini, Jack Lapian mengatakan hal itu. "Iya sudah tsk (tersangka) sejak dilakukan gelar perka- ra," kata Jack saat dikonfirmasi, kemarin. Dhani rencananya akan diperiksa seb- agai tersangka untuk pertama kali dalam kasus ini pada Kamis 30 November men- datang. "Kamis ini katanya Ahmad Dhani dipanggil," ungkapnya. Tekait hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono membenar- kannya. "Iya benar, Ahmad Dhani tersang- ka," ujar Argo. Sebelumnya diketahui, Dhani dilaporkan ke polisi lantaran status di akun media so- sial Twitter-nya, @AHMADDHANIPRAST, pada Jumat lalu. Dhani membuat status yang berisi tentang penista agama dan di- anggap menghasut serta penuh kebencian terhadap pendukung Ahok. "Ini laporannya terkait Twitter Ahmad Dhani. Di sini sudah saya print dan yang paling berat adalah, 'Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya' dan dia selalu buat di be- lakangnya ADP, artinya itu langsung dari tangan dia sendiri," kata Jack Lapian dari organisasi relawan Basuki-Djarot BTP Net- work di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpa- du (SPKT) Polda Metro Jaya. Tak hanya itu, dia juga menyebut ada be- berapastatus Twitter Ahmad Dhaniyangdi- anggap menyebarkan unsur kebencian dan permusuhan. Usai dilaporkan, suami Mu- lan Jameela ini pun sempat meminta maaf. Laporan ini diterima Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP/1192/III/2017/ PMJ/Dit Reskrimsus. Atas laporan ini, Dhani dijerat pasal 28 ayat 2 Jo pasal 45 ayat 2 UU RI No 19 tahun 2016 tentang ITE yaitu me- nyebarkan informasi untuk menimbulkan kebencian. Namun dalam prosesnya, laporan ini dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan. Pe- limpahan kasus tersebut dengan alasan un- tuk mempercepat penanganan laporan kli- ennya. Sebab, banyak perkara lain yangten- gah ditangani penyidik Ditreskrimsus Pol- da Metro Jaya. Polisi sendiri telah meningkatkan status penyelidikan kasus itu ke tahap penyidi- kan. Peningkatan status itu disahkan pada 14 Juli 2017 dengan mengirim surat pem- beritahuan dimulainya penyidikan kepa- da Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. (JPC) www.radareulbar.co.id PAGE DESIGN, IRWANSYAH HO SAMBUNGAN Sebanyak 10 orang diamankan dalam OTT ke-19 sepanjang 2017 itu. Mere- ka merupakan pejabat Pemprov Jam- bi dan anggota DPRD provinsi. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, tim satuan tugas (satgas) penindakan mengamankan uang Rp 1 miliar lebih dari OTT tersebut. Duit itu disinyalir berkaitan dengan APBD 2018 Pemprov Jambiyangtengah dibahaspi- KPK Sita Rp 1 Miliar JAKARTA - Operasi tangkap tangan (OTT) kembali dilakukan KPK. Kali ini operasi senyap dilaksanakan di Jambi dan Jakarta, Selasa 28 November. hak yang diamankan itu masing-masing 7 orang diamankan di Jambi dan sisan- ya diringkus di Jakarta. Lanjutan HALAMAN 1 Belum diketahui alasan atau penye- bab hingga dana pengamanan Pilbup Polman itu belum terealisasi. Dikon- firmasi, Kepala Badan Keuangan Dae- rah Pemkab Polman, Mukim Tohirme- nyatakan belum ada keputusan jumlah anggaran yang akan dituangkan ke Ni- lai Hibah Pemerintah Daerah (NHPD) untuk pengamanan Pilbup Polman. Menurutnya, pembahasan angga- ran pengamanan Pilbup Polman baru akan dibahas dalam pembahasan APBD 2018." Berdasarkan proposal, usu- lan Polres Polman sebesar Rp 15 mili- ardan Kodim Polman mencapai Rp 600 juta," terangnya. Sementara Ketua DPRD Polman Fariduddin Wahid mengatakan draft usulan anggaran pengamanan Pilbup masih tahap proses pembahasan APBD 2018. Prosesnya masih berjalan dan an- gka-angka di dalam APBD masih terus direvisi. "Jumlah yang diusulkan dalam Lanjutan HALAMAN 1 Habsi ingin meminta laporan atas ke- beradaan PT Bara Indoco yang disiny- alir menguasai hamparan areal di Desa Taan tersebut. Apa benar perkebunan dan pemukiman warga masukkawasan target garapan perusahaan atau tidak. Selama ini Habsi mengaku belum pernah bertemu dengan pihak peru- sahaan atas persoalan tersebut. "Sejak saya jadi bupati, saya belum pernah bertemu dengan pihak perusahaan. Makanya saya mau panggil kadesnya untuk meminta laporan, sejauh mana keberadaan perusahaan itu dalam menginventarisir lahan warga," ujar Habsi, Selasa 28 November. Lanjutan HALAMAN 1 Berdasarkan kesepakatan DPRD dan Pemprov Sulbar melalui paripurna laporan akhir Komisi II beberapa wak- tu lalu lalu, kondisi APBD Perubahan 2017 Sulbar tertekan belanja yang san- gat besar. Sehingga, dilakukan pemangkasan anggaran pada sejumlah Organisa- Lanjutan HALAMAN 1 DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada daerah tertentu, dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah ses- uai dengan prioritas pemerintah pusat, dan Sulbar merupakan salah satu dae- rah yang mendapat bantuan tersebut. Lanjutan HALAMAN 1 Tempat yang telah dijanjikan Humas Polda Sulbar dengan mengundang in- sanpers. Sebagaimana nama forum itu, coffee morning, maka pewarta dan per- sonel yang datang dipersilakan meme- sankopidilobiwarkop, sambil menung- gukendaraan roda empat milik Kapolda Sulbar Brigjen Pol Baharuddin Djafar. Berlangsungnya coffee morning, Baharuddin Jafar pun langsung ma- suk ke inti pembicaraan dan tak lupa mengecek pejabat utama Polda Sulbar agar bersiap menjawab setiap laporan dan pertanyaan insan media. RADAR SULBAR Satupersatupertanyaan dilontarkan, demikian microphone berpindah dari mulut ke mulut mempersilakan peja- bat utama Polda Sulbar menjawab per- tanyaaninsan media. Berbagaiisuyang hak legislatif dan eksekutif. "Diduga ada praktik pemberian dan penerimaan oleh penyelenggara neg- ara setempat terkait pembahasan dan proses APBD 2018 di Jambi," tegas Febri di gedung KPK tadi malam. Barang bukti uang tersebut sampai tadi malam masih dihitung lebih rinci oleh tim KPK yang bermarkas semen- tara di Polda Jambi. Febrimerinci 10 pi- Personel Siap, Dana Tak Siap proposal dari Polressebesar Rp15 miliar lebih," terang Fariduddin Wahid. Menurut legislator Golkar ini, ma- sih akan dilakukan rasionalisasi kare- na menurutnya Polman tengah diha- dapkan keterbatasan anggaran. Ia juga mengungkapkan bahwa Tim Angga- ran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah mencoba melakukan rasionalisasi dan menemukan angka disekitar Rp3 miliar. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan untuk anggaran belan- ja modal di 2018 akan sedikit terkorek- si karena even nasional yang akan dib- iayai. Terpisah, Kapolres Polman AKBP Muhammad Rifai saat dikonfirmasi mengatakan bahwa untuk rangkaian kegiatan pengamanan Pilbup sama dengan sebelumnya. Namun situasi politik akan terjadi sedikit perubahan. "Yang jelas kami siapkan segala sesua- tunya, baik personel, sarana prasarana serta menciptakan suasana kondusif," terang Rifai. si Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar. Ranperda itu pun siap disah- kan menjadi perda melalui rapat pari- purna DPRD Sulbar, Rabu 29 Novem- ber, hari ini. Ketua DPRD Sulbar Andi Mappangara kepada Radar Sulbarmen- gatakan, "anggaran untuk bidang pen- didikan dan kesehatan sudah sesuai ketentuan. Yaitu 20 persen lebih untuk pendidikan dan 10 persen lebih untuk Informasinya, unsurpejabat pemprov yang diamankan merupakan aparatur sipil negara (ASN) lingkaran satu sek- retariatan provinsi yang dipimpin Zumi Zola tersebut. Pejabat berinisial S itu menduduki posisi Asisten III sekretari- at Daerah (Setda) Jambi. "Untuk pihak yang diamankan di Ja- karta sudah dibawa ke gedung KPK," un- gkap Febri. Sedangkan pihak-pihak yang diciduk di Jambi masih menjalani pemeriksaan Lahan Garapan Masih Simpang-siur Sulbar sebagai yang berkewenangan atas hutan lindung. Habsi mengaku hanya melakukan inventarisasi tanah warga yangproduk- tif dan tidak. Begitu pula dengan lah- an yang masuk kawasan hutan lind- ung. Hasil inventarisasi itu yang nanti- nya menjadi data real potensi lahan di daerah ini yang bisa dikerjasamak- an dengan investor. Itu pun jika inves- tor mengikuti mekanisme dan sesuai dengan prosedural. "Kalau saya akan menginventarisasi tanah-tanah di ka- bupaten ini," jelasnya. Habsi juga menepis jika Pemkab Mamuju mengeluarkan izin untuk ker- ja sama dengan perusahaan tersebut. Mengenai keberlanjutan itu, Habsi tak memberi komentar lebih jauh. Alasan- nya itu masuk kewenangan Pemprov "Sesuai persyaratan pemerintah pusat, anggaran dari DAK diswake- lolakan maupun dikontrakkan. San aturan dari pemerintah pusat sudah Ia menambahkan, sudah mengim- bau seluruh personel agar turun ke la- pangan menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat. Kemudi- an melakukan patroli di waktu-waktu rawan menjelang Pilbup. Lebih jauh, Rifai mengatakanuntuk rangkaian pengamanan akan dimulai awal tahun depan yang secara resmi akan diatur pada Januari 2018. Personel Siap Terpisah, Kapolda Sulbar Brigjen Pol Baharuddin Djafar mengatakan Polda Sulbar bersiap mengambil peran dalam hal pengamanan. Ia sudah menyiap- kan personel. Bahkan, sudah menga- rahkan personel mengecek kondisi la- pangan di dua kabupaten yang meng- gelar Pilkada di Sulbar. Tak hanya itu, kinerja internal Polda pun turut menjadi pertanakan sejumlah insan media. Seperti progres pemban- gunan Mako Polda Sulbar serta evalua- siinternal yang menjadi barometerkin- erja Polda Sulbar. "Datanya sudah lengkap. Dan kita sudah usulkan dana yang dibutuhkan," ujar Baharuddin usai acara coffee morn- ing di salah satu warkop di Mamuju, Se- lasa 28 November. Menjawab evaluasi internalnya, Ba- haruddin membeberkan saat ini Polda Sulbartelah menjalankan empat proyek selama tahun 2017. Dengan nilaiproyek Rp 38 miliar. Adapun indeks tata kelola Poldatelah mencapai 65 persen. Meru- Pemprov Janji Lunasi Gaji Pegawai kesehatan," ujar Mappangara di ruang kerjanya, Selasa 28 November. "Itu hanya rekomendasi. Karena izin itu ada di Pemprov, meskipun se- cara secara wilayah ada di kabupaten," aku Habsin Habsi belum memiliki upaya lan- jut jika seandainya banyak lahan dan pemukiman warga yangmasukwilayah garap perusahaan tersebut. "Ini yang kita belum tahu. Kalau saya yang ditan- ya mengenai hal itu. Saya harus pang- gil perusahaan itu dulu untuk melihat rencana kerja untuk mencari solusi," ungkapnya. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Mamuju, Hasanuddin mengaku heran dengan persoalan lah- an tersebut. Hingga kemarin ia belum Penyerapan DAK Belum Maksimal Kanwil DJPBN Sulbar Syaiful Islam mengemukakan, provinsi ini terma- suk salah satu daerah yang terlambat melakukan penyerapan anggaran dan pengumpulan swakelola serta kon- trak DAK. Sementara, Sekretarias Provin- si (Sekprov) Sulbar Ismail Zainuddin mengaku, lambatnya APBDP 2017 ini telah menghambat penggajian terha- dap pegawai, serta DPRD Sulbar. "Tidak ada perubahan dalam kebi- jakan APBDP ini. Terkait gaji OPD itu akan terbayarkan semua setelah APB- menerima surat permohonan atas per- soalan lahan yang terjadi di Desa Taan. "Belum ada permohoban yang ma- suk. Kalaupun lahanitumasukkawasan hutan lindung, sertifikatnya tidak bisa man diterbitkan dan pasti kami tolak berkas permohonannya," sebut Hasanuddin. Dia pun heran, kawasan hutan lind- ung di Desa Taan mencapai 27.370 hek- tar. Di Mamuju ini Areal Penggunaan Lain (APL) atau kawasan yang bisa di- garap warga hanya 24 persen. Semen- tara kawasan yang tak bisa digarap se- banyak 76 persen. "Kalau angkanya sampai 27 ribuan itu tidak masuk akal. Kalau luasnya se- gitu, taksiran wilayahnya hampir satu kecamatan," pungkasnya. (rp2/dir) sangatjelas hanya sampaipada 31 Agus- tus," bebemya. Kepala Bagian Keuangan Biro Keuangan Sulbar Amir Biri melapork- an, DAK fisik terbagi atas dua kategori yaitu DAKregular dan DAKpenugasan. Pada posisi Pemprov Sulbar sudah me- masuki triwulan ketiga, hanya menyer- ap 74 persen dana alokasi dari APBN. Sesuai dengan PMKNomor 50, Pem- 7 Coffee Morning, Solusi Keluhan Publik dikuliti pada forum itu, seperti dugaan korupsi Alat peraga Kampanye (APK) Pilgub Sulbar tahun 2017 yang sampai saat ini masih mengambang di tangan BPKP Sulbar, fasilitas rambu lalu lint- as yang tak memenuhi standar, kasus ijazah palsu dan kasus hacker terhadap Wakil Gubernur Sulbar Enny Angraeni Anwar, kemarin. di Mapolda Jambi hingga tadi malam. Rencananya, pihak-pihak yang didu- ga terlibat suap bakal diterbangkan ke Jakarta hari ini. "Kami punya waktu 24 jam sampai penentuan status dari pi- hak-pihak yang diamankan tersebut," imbuhnya. pakan akumulasi dari kinerja polres. Selain itu, tidak lepas dari opini publik mengenai kinerja Polda yang dipub- likasikan melalui pemberitaan media. Masalah lain dalam coffee mom- ing ini, pun menyinggung perlind- ungan terhadap media. Kapolda Sul- bar membenarkan bahwa sejak tahun 2012, telah terhubung kerja sama Polri dengan Dewan Pers yang menyepak- ati, wartawan yang terlibat sebuah ka- sus dalam ketogorijumalistik, penanga- nannya dikembalikan ke Dewan Pers. Tak hanya itu, melalui coffee morn- ingyang berlangsung sekira 2 jammem- beri solusi atas setiap pengaduan ma- syarakat. Tujuannya untuk mengubah mindset masyarakat bahwa kepolisian itu menjawab setiap keluhan masyara- kat, salah satu contohnya melaluiforum coffee morning. Dia pun menyadari, Apakah orang nomor satu di Jam- bi, yakni Zumi Zola, juga bakal dipros- es terkait indikasi suap pelicin APBD di DPRD? Febri belum bisa bicara lebih jauh. Sebab, tim KPK masih melakukan serangkaian pemeriksaan di Jambi. "In- formasi lengkap kita tunggu besok (hari ini, Red)," ujarnya. (JPG) Sementara, Karo Ops Polda Sulbar Kombes Pol Yohannes menyebut pi- haknya siap mengirim personel ke dua wilayah itu. Namun masih menunggu kejelasan anggaran. "Untuk Mamasa itu sudah anggar- kan untuk Polda Sulbar Rp 8,8 miliar, sementara Polman belum ketuk palu," bebernya. Yohannes membeberkan, usulan anggaran kepada Pemkab Pol- man adalah Rp 10 miliar. Dia berharap usulan anggaran itu segera diresponse- hingga dapat segera mengirim person- el melakukan persiapan pengamanan Pilkada 2018. Melihat dua kondisi itu, Yohannes menuturkan bahwa saat ini dua kabu- patentermasukrawan satu, yaitu dilihat dari jarak dari satu desa ke desa masih ada yang berjauhan. Khususnya dae- rah Mamasa. "Kendala lainnya adalah akses ko- munikasi. Makanya itu yang harus di- persiapkan dari sekarang," tutup Yo- hannes. (***) DP 2017 ketuk palu," ujar Ismail. Sebenarnya, Ismail menambahkan, tertundanya penggajianpegawaiitubu- kansemestinya tidakmenunggupenge- sahan APBD Perubahan. Tetapi men- gambil inisiatif untuk memberikan hak gaji dengan dana yang ada. "Ini ketaku- tannya OPD. Kalau beranisedikit. Itu su- dah terbayar. Tapi kepala dinas terlalu takut," tutur Ismail. (rp1/dir) provmelaluisuratkeputusan Gubernur telah menginformasikan kepada OPD penerima DAK, penyerahan data dim- ulai dari 1 Juli hingga 31 Juli. Tetapi, mendapatkan kebijakan dari pemerintah pusat dilakukan perpan- jangan hingga 31 Agustus 2017. Namun demikian, data yang diharapkan daridi- nas-dinas terkaitmasih belum dapatte- realisasi. (rls/dir) kerap masyarakat mengeluh sebab ke- polisian tak bertindak tanpa didahului laporan formal. Mengutip Baharuddin, bahwa masyarakat sering memberiko- mentar bahwa kepolisian belum tentu dapat (menyelesaikan kasus) kalau su- dah melaporkan. Maka, Baharuddinmengimbaupada jajarannya, agar setiap aduan masyara- kat langsung ditanggapi. Soal laporan bisa dilakukan belakangan setelah ka- sus itu terungkap. Menurutnya, dengan cara itu maka mindset masyarakat tentang aparat polisi dapat berubah. Termasuk men- gubah mindset masyarakat bahwa Pol- da itu menerima semua keluhan pub- lik, serta memberi jawaban selama itu tidak dikecualikan sebagaimana pas- al 7 UU nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi. (***) 4cm