Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Color Rendition Chart JU DESA eputusan MK KR-Asrul Sani Workshop 'mBangun Desa Kalis Nir ing Sambekala'. an maka DIY pun akan mela- kan hal sama. "Sehingga sekarang Pemda Y sedang memohon kepada enteri Dalam Negeri untuk gera menerbitkan Peraturan enteri tentang Kelembagaan Y sehingga terbitlah Peratur- a Menteri Dalam Negeri "ermendagri) Nomor 8/ 2017," mbahnya dengan permenda- i tersebut, Pemda DIY akan embuat lembaga dengan isti- h sendiri. "Kepala SKPD se- atannya tepas, camat, penewu an kades dikembalikan jadi lu- ah dan sekdes disebut carik," rangnya. Kasi Intel Kejari Kulonprogo "KEDAULATAN RAKYAT" HALAMAN 6 tutor, diatasi dengan Bintara Pembina Desa dibimtek tahun 2015 Anang Zaki mengingatkan para kades dan perades agar pada 2017 ini betul-betul mentaati aturan dalam pengelolaan ke- uangan daerah dan keuangan desa. RA NYIA kasi Magersari magersari. "Mertua pemerintah pusat. "Kecamatan juga be- Desa Glagah. Peker- lum tahu karena pembangunan rumah anah sudah dimulai.. dilakukan oleh pemerintah pusat," kata nagersari belum ada Djoko Prasetyo. luarga harus pindah ta aksara. Para Babinsa Pusat Kegiatan Belajar BM) di masing-masing mak membayar. "Alham- lan dan kita sudah MoU Koramil," papar Tutik. ntasan buta aksara lain ang orang merasa malu am sebab sudah tua, ka dicari pakai cara agar "Ada dua penegakan hukum yakni pencegahan dan penin- dakkan. Kami pikir dua tahun melakukan upaya pencegahan termasuk memberikan pembe- lajaran dan pendampingan dari sisi hukum dalam pengelolaan keuangan daerah dan keuang- an desa sudah cukup. Sehingga pada 2017 ini kalau masih ada temuan maka mohon maaf ka- Djoko Prasetya meng- bangunan rumah di Desa Kulur diperun- a tidak mampu mem- embangun rumah di pkan Pemkab. Pihak kecamatan juga tidak menge- tahui terkait Layanan Pengadaan Seca- ra Elektronik (LPSE) Kementerian Pe- kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang melakukan proses lelang pekerjaan pembangunan rumah khusus di Kulonprogo dengan besaran nilai lelang sekitar Rp 8,4 miliar. "Pihak keca- matan juga belum tahu, apakah yang di- maksud pembangunan rumah di relo- kasi magersari atau bukan. Pemba- kawasan pembangun- pat warga sekitar 47 (KK) akan pindah di ri. Pembangunan ru- ngunan rumah relokasi magersari men- ersari dilakukan oleh jadi urusan pusat," jelasnya. (Ras)-f Sekolah Pengganti S mi akan melakukan penin- dakan," tegasnya. (Rul)-f am wilayah terdampak ban- lara yakni SD Negeri 3 Gla- gah. Adapun daerah yang pa- ing banyak dihuni wali siswa yang sekolahnya terdampak tersebut akan menjadi lokasi sekolah yang baru. Ditam bahkan kemungkinan tidak semua orangtua murid ter- dampak bandara direlokasi. Sehingga segala keputusan yang berhubungan dengan pembangunan gedung baru masih harus menunggu data yang valid. Pihaknya berharap bangun- DITUNTASKAN 1.335 Orang an lama masih bisa diman- faatkan hingga bangunan pengganti siap. Kalau me- mang terpaksa maka siswa bisa dititipkan di SD Negeri 1 dan 2 Glagah. Sedangkan SD Negeri 3 Glagah masuk dalam fasilitas sosial (fasos) dan fa- sum Pemkab Kulonprogo yang telah diganti rugi AP sebesar Rp 6 miliar. Adapun, ganti ru- gi jalan senilai Rp 24 miliar sampai saat ini masih meng- gantung dan menunggu ara- han dari pemerintah pusat. (Rul)-f mereka tertarik yakni dengan kursus- kursus keterampilan untuk belajar membaca menulis dan berhitung. Lebih lanjut Tutik berharap agar di- anggarkan kebutuhan untuk alat tulis kantor (ATK), insentif tutor, buku-buku, karena masih kurang, serta kacamata. "Buta aksara ini adapula yang bukan masalah buta huruf, tapi karena usia di atas 50 tahun dan dari kalangan mene- ngah ke bawah mereka ada yang tidak bisa membeli kacamata. Sehingga ada yang terkendala pula tidak punya kaca- mata," imbuh Tutik. (Wid)-f PROGO 2017 si Bagikan Helm ini dilakukan siswa untuk men- dukung Satlantas Polres Ku- lonprogo dalam pelaksanaan operasi Simpatik Progo 2017. "Kami pilih di simpang lima Karangnongko yang tempatnya di pusat kota dan sangat strate gis untuk penyampaian infor- masi. Harapannya, pengendara yang melintas dapat menyam- paikan pesan tertib lalu lintas kepada keluarga, tetangga dan temannya," ujarnya. Kanit Turjawali Satlantas Polres Kulonprogo Iptu Arif Subakdo mengatakan, aksi so- sialisasi ini merupakan gagas an dan dukungan nyata dari siswa SMK CSI Wates kepada kepolisian yang sedang melak- sanakan kegiatan Operasi Sim- patik Progo 2017. "Aksi ini murni ide dari para siswa. Kami menyampaikan apresiasi dengan sikap para pelajar yang membantu kami menyampaikan informasi ke- pada masyarakat. Meski sa- saran operasi Simpatik Progo bukan di simpang lima Ka- rangnongko, lewat kegiatan ini diharapkan seluruh kom- ponen masyarakat mengeta- hui dan selanjutnya dapat ter tib dalam berkendara," jelas- nya. JUMAT WAGE, 10 MARET 2017 (11 JUMADILAKIR 1950) Korupsi E-KTP Dalam perkara itu, Direktur Jenderal Kepen- dudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemen- dagri dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Duk- capil Kemendagri Sugiharto didakwa bersama- sama Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar, Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia barang/jasa pada Kemendagri, Isnu Edhi Wijaya selaku Ketua Konsorsium Percetakan Ne- gara RI (PNRI), Diah Anggraini, Sekjen Kemendagri dan Drajat Wisnu Setyawan selaku ketua panitia pengadaan didakwa melakukan korupsi pengada- an pekerjaan e-KTP 2011-2012 Mei 2010 di ruang kerja Komisi II DPR sebelum RDP, Irman bertemu Gamawan Fauzi, Diah Ang- graeni, M Nazaruddin, Andi Agustinus dan sejumlah anggota Komisi II DPR saat itu yakni Chaeruman Harahap, Ganjar Pranowo, Taufik Efendi, Teguh Djuwarno, Ignatius Mulyono, Mustoko Weni dan Arief Wibowo untuk membahas program e-KTP se- bagai program prioritas utama yang dibiayai meng- gunakan APBN mumi secara multiyears. Pertemuan juga menyepakati Andi Agustinus yang akan mengerjakan proyek ini karena sudah terbiasa di Kemendagri dan familiar. Mustoko Weni selanjutnya memberi garansi Andi akan memberi- kan fee kepada anggota DPR dan beberapa peja- bat di Kemendagri, Andi pun membenarkannya. Gamawan Fauzi pada 21 Desember 2010 me- ngirimkan surat ke Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk minta izin agar pengadaan e- KTP menggunakan kontrak tahun jamak, permo- honan ini adalah permohonan kedua karena yang pertama ditolak. Untuk mengantisipasi penolakan serupa, Andi memberikan 1 juta dolar AS ke Diah Anggraeni untuk memperlancar pembahasan izin pelaksanaan kontrak tahun jamak. Pada 21 Juni 2011, atas usulan Sugiharto, Gamawan Fauzi menetapkan Konsorsium Perce- takan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp 5,81 triliun yang dilanjutkan dengan penandata- nganan kontrak Namun, sampai Maret 2012, konsorsium PNRI belum dapat menyelesaikan target pekerjaan se- banyak 65,34 juta keping blangko e-KTP senilai Rp 1,045 triliun, sehingga Gamawan meminta tambah- an anggaran APBN Perubahan 2012 pada 9 Maret 2012, namun akhirnya permintaan itu ditampung dalam APBN 2013 dengan nilai total mencapai Rp 1,49 triliun. Saat proses pengadaan e-KTP, pada Maret 2011, Sugiharto melalui Yosep Sumartono kembali menerima uang dari Andi Agustinus sejumlah 800 ribu dolar AS. Selain itu, Andi Agustinus juga mem- berikan uang kepada Gamawan Fauzi melalui Afdal Noverman sejumlah 2 juta dolar AS agar pelelan- gan e-KTP tidak dibatalkan Gamawan. "Untuk memperlancar proses penetapan peme- nang lelang, pada pertengahan Juni 2011, Andi Agustinus kembali memberikan uang kepada Gamawan Fauzi melalui saudaranya yaitu Azmin Aulia sejumlah 2,5 juta dolar AS, sehingga pada 21 Juni 2011, Gamawan Fauzi berdasarkan nota dinas Ganjar Namun, Ketua Umum Partai Golkar Setya No- vanto membantah dakwaan Jaksa KPK. Dalam dakwaan itu, nama Setya Novanto turut disebut menerima sejumlah uang dari proyek e-KTP "Bahwa yang disampaikan Saudara Muhammad Nazarudin tentang pertemuan saya dengan Anas Urbaningrum adalah tidak benar," kata Setya Novanto. Sanggahan serupa diungkapkan Ketua DPR RI periode 2009-2014, Marzuki Alie membantah diri- 1090 FINE GOLD DATSUN FOLD .... Sambungan hal 1 ketua panitia pengadaan menetapkan konsorsium PNRI sebagai pemenang lelang dengan harga pe- nawaran Rp 5,84 triliun," papar jaksa. Pada 16 April 2012, Irman menerima uang dari Andi Agustinus sejumlah 700 ribu dolar AS yang diberikan ke Sugiharto sejumlah 100 ribu dolar AS, Diah Anggraini sejumlah 300 ribu dolar AS dan atas perintah Gamawan sejumlah Rp 500 juta digu- nakan untuk membiayai rapat kerja dan seminar nasional asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indo- nesia di Yogyakarta, 24 Maret 2014, sisanya untuk Irman. Dengan demikian Gamawan Fauzi meneri- ma sejumlah 4,5 juta dolar AS dan Rp 50 juta. Atas tindakan itu, kedua terdakwa didakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya para terdakwa dan memperkaya orang lain. Jaksa mengungkapkan, kedua terdakwa dalam kasus ini adalah mantan pejabat Kemendagri yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Imman sebagai terdakwa I dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Sugiharto sebagai terdakwa II. Jaksa menyebutkan, kerugian negara dalam ka- sus ini Rp 2,3 triliun. Menurut jaksa, ada 37 anggota Komisi II DPR yang menerima aliran dana tersebut. Dalam sidang dengan majelis hakim yang dipim- pin Jhon Halasan Butar Butar, jaksa mendakwa ke- dua terdakwa yakni Irman dan Sugiharto melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana di- ubah UU No 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Break Through Jaksa saat membacakan dakwaan mengung- kapkan, para terdakwa dalam perkara ini dinilai ada upaya yang diduga direncanakan sejak awal agar pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong mengerjakan proyek pengadaan e-KTP. Sosok Andi Naragong diduga sebagai orang yang sudah biasa mengerjakan proyek di Kemendagri dan su- dah akrab dengan Komisi II DPR Jaksa mengungkapkan, terdakwa Irman mene- mui Ketua Komisi II saat itu, Burhanudin Napitupulu untuk menyampaikan agar Andi Narogong yang menjalankan proyek e-KTP. Dengan disetujuinya nama Andi Narogong, sebagai pengusaha ia akan membagikan nominal uang kepada anggota Komisi II DPR. Selain itu, jelas jaksa, Burhanudin Napitupulu menyampaikan rencana pemberian sejumlah uang untuk anggota Komisi II DPR oleh Andi Narogong juga telah disetujui Diah Anggraini (mantan Sekjen Kemendagri). Sehubungan hal itu, tegas jaksa, ter- dakwa Irman beberapa hari kemudian bertemu Andi Narogong di ruang kerjanya untuk mem- bicarakan lanjutan proyek pengadaan e-KTP. Atas tindakan tersebut, jaksa mendakwa kedua terdakwa telah melakukan tindakan melawan hukum, berupa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang membuat negara meng- alami kerugian lebih dari Rp 2,3 triliun terkait proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 (Ful/Edi/Sim)-f .... Sambungan hal 1 nya terlibat kasus korupsi tersebut. Untuk itu Marzuki berencana melapor ke kepolisian atas tuduhan pencemaran nama baik. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menegaskan, nama dirinya ada dalam dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek e-KTP hanya ber- dasarkan keterangan pihak-pihak yang masih harus dibuktikan. Untuk itu Ganjar mempersilahkan jaksa membuktikan dakwaannya tersebut. (Edi/Sim/Bdi/Tas/Ful)-a BELI DATSUN LANGSUNG DAPAT EMAS 20 GRAM™ KHUSUS PEMBELIAN DI BULAN MARET 2017 Tunggu apalagi, kunjungi dealer terdekat dan dapatkan juga info seputar penawaran cicilan ringan* dan bonus aksesoris.* #JadiPengenDatsun Syarat dan ketentuan berlaku SIAP JADI PUSAT PERHATIAN? DAPATKAN DENGAN DATSUN Special Version DATION 1500 023 GAP 14 JAA Hubungi Dealer Resmi Datsun: Yogyakarta (0274): Miati 868-062, Tegalrejo 515-086, Bantul 287-1000 Magelang (0293): Magelang 321-9900 Xadaulatan Rakyat Korupsi 'Berjamaah' (pejabat di Kemendagri). Tim ini memba- ngun komunikasi dengan beberapa politisi yang saat itu menjadi anggota DPR periode 2009-2014 dari partai pemenang pileg. yaitu Partai Demokrat. Mereka inilah yang kemudian menjadi perantara (broker) untuk menjangkau anggota DPR di Komisi 2 yang lain sebelum kebijakan e-KTP ditetapkan (sistem ijon). Mengapa masih saja muncul skandal ko- rupsi seperti ini? Kajian Aspinal dan Klinken (2011) menyediakan kemungkinan jawab- annya. Pertama, pendekatan kaum pasar (marketist) menjelaskan bahwa pelaku ko- rupsi didorong kebutuhan untuk memaksi- malkan kepentingan diri sendiri. Kedua, pendekatan kaum budaya (culturalist) meyakini bahwa praktik korupsi didorong oleh tatanan budaya yang ada. Ketiga, kaum negara (statist) yang melihat korupsi sebagai konsekuensi dari watak negara yang merupakan lembaga predator. Keempat, pendekatan strategis-relasional (strategic-relational) yang menjelaskan bah- wa negara adalah arena di mana berbagai pemain berkompetisi untuk mendapatkan pengaruh, membuat aliansi, dan merebut sumber daya negara. Dari beragam latar belakang mereka yang menerima uang, kita bisa melihat bah- wa pendekatan strategis-relasional paling mendekati dalam menjelaskan korupsi e- KTP. Kasus ini menunjukkan bahwa negara Lampu masih merah sudah nyelonong **** Suara Rakyat Kirim SMS ke 0815 797 3333 Ilustrasi Arko 250 LED TV 3 saat ini menjadi arena dari beragam pe- main. Dalam arena ini, para pemain berusa- ha untuk mendapatkan pengaruh, baik yang bersifat modal (pengusaha), informasi dan keuangan (birokrat), dan legitimasi ke- bijakan (politisi). Mereka saling membuat aliansi, tanpa mempertimbangkan lagi ide- ologi dan platform partai politik mereka. Aliansi ini memiliki tujuan untuk merebut sumber daya yang ada, dalam bentuk proyek (pengusaha), program (birokrat), dan kebijakan publik (politisi). Ujung dari itu semua adalah uang. Pendekatan strategis- relasional inilah yang kemudian kita sebut sebagai fenomena korupsi 'berjamaah. Sejauh ini kita belum tahu sejauhmana uang suap kemudian mengalir. Setidaknya ada tiga kemungkinan. Pertama, uang berhenti mereka yang namanya muncul. Kedua, uang terus mengalir di seki- tar kelompok orang-orang ini di dalam partai politik. Ketiga, uang mengalir ke partai poli- tik secara lebih terlembaga. Dari pengalaman Brasil dan India, Yadav (2011) menjelaskan bahwa pada partai-par- tai politik dengan pengorganisasian yang baik, peran kepemimpinan partai politik sa- ngat besar dalam mengontrol proses legis- lasi. Dengan kata lain, praktik suap seperti ini sebenarnya diketahui kepemimpinan partai politik. Konsekuensinya, aliran uang kemudian tidak hanya berhenti pada pener- ima. Sebagian kalangan mengkhawatirkan Pengendara Nyelonong Sebelum Lampu Hijau ALAT penghitung lampu bangjo sepertinya diabai- kan oleh pengendara. Aki- batnya sering memicu ke- celakaan lalu lintas. Pa- salnya banyak yang nye- lonong di kala lampu merah dan angka digital pada po- sisi angka 5. Mohon ditin- dak tegas. +628784331XXXX 1 MERCEDES-BENZ C200 Belanja Produk Isi Kartu Garansi Lengkap Polytron Sertakan KTP dan Kwitansi Via Whatsapp 08111607609 WILAYAH Foto kartu Garansi KTP dan Kwitansi lalu Kirimkan ke Whatsapp 08111607609 DIY Banyumas 100 13.431 13.465 6/3 ABBEY .... Sambungan hal 1 bahwa kasus e-KTP akan menimbulkan gempa politik karena melibatkan nama-na- ma besar. Dari pengalaman sejauh ini, kita bisa melihat bahwa sepanjang sebuah skandal korupsi tidak menyentuh (mantan) presiden atau ketua umum partai politik be- sar, maka tidak akan terjadi guncangan poli- tik yang dahsyat. Dengan demikian, apa yang disebut oleh Ketua KPK sebagai 'na- ma besar sebenarnya adalah nama (man- tan) menteri dan (mantan) anggota DPR. Bahkan nama ketua salah satu partai politik besar yang saat ini juga menjabat pe- mimpin lembaga negara sejauh ini juga ti- dak muncul, meski telah disebut-sebut di beberapa kesaksian. Hal inilah yang menja- di salah satu penyebab mengapa keyakin- an publik kepada lembaga legislatif se- makin menurun. KURS JUAL RUPIAH TERHADAP DOLAR AS Polytron Terkait dengan KPK sendiri, beberapa bulan terakhir ini kinerja dan dukungan pu- blik kepada KPK seakan mengalami penu- runan. Terbongkamya mega skandal korup- si e-KTP ini selayaknya menjadi momen- tum bagi KPK untuk kembali meraih du- kungan publik. Pengelolaan dukungan pu- blik penting agar pelemahan KPK dan se- makin meningkatnya praktik korupsi tidak akan terjadi. Belum lagi kemungkinan akan serangan balik dari para koruptor yang se- makin besar. (Penulis adalah dosen di Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM)-f "KEDAULATAN RAKYAT" HALAMAN 7 CUACA Berawan Prakiraan Cuaca JUMAT, 10 MARET 2017 Berawan HONDA REVO FIT 13.417 713 13.465 Sore-Malam Pagi-Malam SEMARAK POLYTRON Beli produknya dan dapatkan Hadiahnya! 13.407 13.465 8/3 Barat-Barat Laut Kec. Angin 9 km/jam Sumber Seksi Meteorologi Lanud Adisutjipto Yogyakarta Stasiun Meteorologi Cilacap Grafis: Arko SUHU 23 C-30 C Syarat & Ketentuan Promo berlaku untuk pembelian semua produk POLYTRON Periode promo semarak mulai 1 Februari 30 Juni 2017 Pengundian akan dilakukan pada akhir periode di depan notaris dan pemenang akan diumumkan di surat kabar nasional Pajak undian di tanggung pemenang Hadiah kendaraan bermotor bersifat OFF THE ROAD 25°C-32°C Kartu Garansi Lengkap Copy KTP dan Kwitansi POLYTRON 13.440 Apabila terpilih sebagal pemenang. Anda wajib menunjukkan asli dari kartu identitas kwitansi pembelian, dan kartu garansi Promo tidak berlaku bagi karyawan POLYTRON dan Toko/Dealer yang menjual produk POLYTRON 13.475 9/3 POLYTRON ARAH ANGIN Barat-Barat Daya Kec Angin 4 km/jam Via PO BOX 6666 JKB SI & In-Store Box 35 PO BOX 6666 KB S