Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

4cm Color Rendition Chart SENIN PAHING, 13 MARET 2017 (14 JUMADILAKIR 1950) DALAM situasi global yang penuh masalah, tantangan dan ancaman, Muhammadiyah tidak pernah lan dari tanggung jawab. Selalu memosisikan dan menyikapi masalah yang dihadapi bangsa, betapa pun berat dan kompleks persoalannya. Tentu yang dilakukan dengan pertimbangan matang, cerdas dan bijak, tidak lepas dari prinsip-prinsip gerakan dan tegaknya NKRI Laporan Fadmi Sustiwi "Muhammadiyah menjalankan peran dan fungsinya sesuai kadar sebagai sebuah ormas. Kami bukan partai politik dan tidak akan mengambil alih peran apalagi fungsi parpol," ungkap Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr Haedar Nashir, usai dialog kebangsaan dengan para pakar. Perjalanan panjang yang telah ditempuh Muhammadiyah selama 105 tahun, telah kian mengokohkan sikap dan karakter Persyarikatan yang dibidani KHA Dahlan. Pada awal kemerdekaan, ketokohan dan kenegarawanan ditunjukkan melalui Ki Bagus Hadikusumo. Sebuah keputusan yang menegaskan bila Muhammadiyah sangat paham dengan makna toleransi dan tujuan NKRI. Dalam perjalanannya tentu saja Muhammadiyah tidak bisa melakukan manuver zig-zag atau juga memainkan peran ekstrim seperti organisasi Islam lain. "Tetapi Muhammadiyah tetap berkomitmen menyuarakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar secara tegas dan seimbang sesuai konteks dan permasalahannya," tambah Haedar Tanwir, Bahas Strategi Membangun Sinergi Paham permasalahan itulah yang membuat Sidang Tanwir Muhammadiyah 2017 di Ambon, 24-26 Februari - forum Rizal Ramli Liputan Khusus RIZAL RAMLI musyawarah tertinggi kedua di bawah muktamar-mengambil tema 'Kedaulatan dan Keadilan Sosial untuk Indonesia Berkemajuan. Tema ini disebut Presiden Joko Widodo, senada dengan program yang tengah dicanangkan Pemerintah RI yakni pemerataan ekonomi yang berbasis pada kebijakan ekonomi keadilan sosial. "Saya sudah berdiskusi banyak dengan Pak Haedar, semoga bisa bersinergi untuk mewujudkan itu semua," kata Joko Widodo ketika memberikan sambutan pembukaan. Kerja sama membangun terwujudnya keadilan sosial menjadi kunci. Upaya pemerintah mengatasi ketimpangan terus dilakukan. Sekalipun pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan menekan biaya logistik, menjadi prioritas namun pemerintah tidak melupakan pembangunan sumberdaya manusia lewat Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat. "Karena kita semua harus bekerja keras untuk mendorong inovasi dan melibatkan ilmu dalam kerja. Keadilan dapat diciptakan dengan dukungan pemerintah, kita perlu afirmasi. Tanwir sebagai pedoman untuk mewujudkan keadilan. Muhammadiyah harus senantiasa membina masyarakat dan semangat untuk umat agar bisa maju bersama-sama," ungkap Wakil Presiden BRUARI 201 MASALAH keadilan sosial bagian bawah yang kecil selalu dikaitkan erat dengan merupakan pengusaha masalah ekonomi. Meski menengah dan pengusaha keadilan sosial merupakan Sila kecil. Bisa dikatakan, Indonesia kelima, tapi nasibnya justru melakukan sistem sosialisme paling telantar. Masalahnya yang terbalik. "Dan sosialisme adalah kesenjangan ekonomi yang terbalik menjadi sumber yang luar biasa yang terjadi di ketidakadilan sosial," paparnya. negeri ini. Sebuah data Jadi, menurut Rizal Ramli, mengungkap 1 persen selama struktur ekonomi di penduduk menguasai 55,5 Indonesia masih seperti persen kekayaan Indonesia. ini, jangan bermimpi tentang Semua ini terjadi akibat keadilan dan kedaulatan sejak puluhan tahun, struktur ekonomi kerakyatan. ekonomi Indonesia bagaikan gelas anggur. "Pada bagian atas banyak pengusaha yang tidak efisien, namun terus dibantu untuk menjadi besar, sehingga kebijakan tidak pernah menyentuh rakyat, sebab sudah dibeli di atas. Ada sekitar 40 juta usaha kecil rumah tangga yang masih kesulitan selama struktur ini masih terus begini," ujar ekonom Dr Rizal Ramli. Padahal yang di atas tersebut, menurutnya, adalah pengusaha jago kandang yang hanya berani mengambil untung di dalam negeri. Tragisnya, menurut Rizal, banyak pakar ekonomi yang tidak mencoba melihat struktur ekonomi Indonesia, sehingga akar masalahnya tidak terjawab. Bagian yang atas yang besar merupakan pengusaha- pengusaha besar, sedangkan HAEDAR NASHIR 'Sosialisme Terbalik' Tak Bisa Sendirian Agar menjadi negara yang berdaulat secara ekonomi, struktur sosialisme terbalik itu harus diubah. Menurutnya, upaya mengubah inilah tugas besar bagi Muhammadiyah dan juga NU. "Ubah struktur gelas anggur menjadi struktur piramida," tegasnya. Jusuf Kalla dalam penutupan. KEMAMPUAN menjaga kedaulatan, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial menentukan kemajuan sebuah bangsa Ironisnya, hingga 70 tahun lebih menyatakan kemerdekaannya, kedua hal ini terasa masih jauh dari Bangsa Indonesia. Bangsa ini terasa semakin rapuh ketika kedaulatan seakan tak lagi digenggam dan keadilan sosial makin jauh dari cita-cita ideal Apa yang salah dengan bangsa ini. Indonesia harus menyontoh pengembangan perekonomian Tiongkok, Taiwan, Korea Selatan dan Jepang yang pengusaha besarnya menyedot dana luar negeri ke dalam negeri karena 90 persen produknya diekspor. Bukan sebaliknya, pengusaha besar menyedot dana dalam negeri untuk dibawa ke luar negeri. Sistem ini disebut Rizal, tidak mungkin demokratis. "Ini adalah proses pemiskinan pelan- pelan," ucapnya.-o cita "Telah terjadi deviasi, distorsi, dan disorientasi kehidupan nasional kita dan cita- Muhammadiyah harus berperan dalam meluruskan itu," pesan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Din Syamsuddin. Jika pada abad pertama Muhammadiyah meluruskan kiblat salat, kini saatnya meluruskan kiblat bangsa. Apa yang terjadi tidak cukup hanya dikeluhkesahi. Sebagai ormas Islam yang telah lahir dan hadir sejak sebelum Kemerdekaan RI diraih, Persyarikatan yang dilahirkan di Kauman Yogyakarta ini telah kenyang makan asam garam terkait dinamika kebangsaan. Dan untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik, menurut pakar politik UI Dr Syamsuddin Haris, Muhammadiyah harus mampu DALAM dinamika perjalanan dan pusaran dunia, sebagaimana yang lain Indonesia sebagai negara- bangsa juga menghadapi masalah, ancaman dan tantangan. Namun, kedaulatan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus menjadi komitmen utama dan pemerintah seluruh bangsa. Spirit kedaulatan bangsa bisa dirujuk pada Trisakti Bung Karno tentang kedaulatan politik, ekonomi dan budaya. Dalam kebijakan pemerintah saat ini diejawantahkan ke dalam bagian Nawacita. Maka tuntutan dan agenda strategis adalah menjadikan Indonesia saat ini dan masa depan. sebagai negara yang berdaulat. "Karenanya pemerintah dan Bangsa Indonesia harus tegas dan berani membuang setiap benalu, rayap dan penyakit yang membikin ulah dan perusakan dalam wujud apa pun," tandas Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr Haedar Nashir. Dalam bahasa lebih sederhana Haedar menyebut negeri ini tidak boleh dikuasai kekuatan-kekuatan oligarki yang menjadikan Indonesia jatuh miskin, pecah belah dan hancur. "Sungguh terlalu mahal memanfaatkan kesempatan dalam penataan politik yang lebih baik dan wakil-wakil yang amanah. Dr Haedar Nashir "Ini salah satu agenda penting ke depan untuk Muhammadiyah. Apa yang terjadi tidak cukup bila Muhammadiyah hanya berkeluh kesah, harus berjuang juga. Sudah waktunya kita ambil bagian dan mungkin apa yang dimaksud dengan amal usaha politik ini bisa didekati melalui cara ini," ungkap Haris. Muhammadiyah, menurutnya, diharapkan dapat berperan dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan benar serta mampu melahirkan pemimpin yang amanah dan sungguh-sungguh pada kepentingan rakyat. APAKAH artinya Muhammadiyah harus berpolitik? Tentu tidak. Acap dikritisi kader- kader muda, namun sejak awal Muhammadiyah meneguhkan khittah tidak berpolitik dan menjaga jarak yang sama dengan partai politik. Meski mantan Ketua PP Muhammadiyah Prof Dr HM Amien Rais mengingatkan agar jangan sampai Muhammadiyah lepas dari politik. Jika ini terjadi menurutnya justru dapat mengancam gerak dakwah Muhammadiyah nantinya. Tentu gerak kiprah politik yang dilakukan Muhammadiyah bukanlah politik dukung mendukung dan sekadar mencari harganya. Indonesia yang dimerdekakan dan dibangun dengan darah pejuang dan pendiri bangsa, digadaikan, disandera dan dikuasai tangan- tangan kotor dan rakus. Dan ketika Indonesia memerlukan pengorbanan, mereka cuci tangan, menyelamatkan diri layaknya penjarah negeri," tambah Haedar. Indonesia sebut Ketum PP Muhammadiyah, harus menjadi milik semua, jangan menjadi milik segelintir atau sekelompok orang saja. Dan menghadapi masalah kebangsaan-keumatan ini Muhammadiyah mengedepankan pertimbangan kemaslahatan. Tentu saja Muhammadiyah ungkap Haedar, tidak bisa meng cover semua masalah kebangsaan- keumatan yang silih berganti. "Muhammadiyah tetap harus mengambil peran strategis, tetapi tidak bisa melakukan sendiri. Semua ini bukan hal ringan, dan Muhammadiyah bukan lembaga superbody. Yang diperlukan di sini adalah energi dan potensi kolektif yang kuat, terfokus dan didukung sistem organisasi yang profesional. Kita harus bekerja sama," tambahnya.-o "KEDAULATAN RAKYAT" HALAMAN 16 Saldi Isra Dr Haedar Nashir saat menyampaikan pidato. kuasa Politik Muhammadiyah adalah high politics. Karena itulah sebut Haedar Nashir, Tanwir I Muhammadiyah kali ini selain membahas strategi organisasi dalam rangka membangun sinergi dan merumuskan sistem serta tatakelola organisasi juga mengkaji masalah-masalah kebangsaan dari pelbagai perspektif. Selain meningkatkan wawasan, membuka proyeksi dan menawarkan preskripsi solusi yang realitas dan mungkin dilaksanakan. Adalah menarik usulan Syamsuddin Haris dan pakar hukum Dr Saldi Isra. Muhammadiyah perlu melakukan sesuatu untuk memperbaiki bangsa ini dengan banyaknya kader yang tersebar di pelbagai parpol. "Kader dari pelbagai partai ini dikonsolidasikan dengan kader lain yang di eksekutif, yudikatif dan lainnya. Isi dengan nilai-nilai kemuhammadiyahan, sehingga mereka menjadi wakil rakyat dan pejabat yang amanah. Semua ini dilakukan agar secara politik bangsa ini akan lebih sejahtera dan baik untuk kepentingan umat. Upaya ini akan membantu Muhammadiyah mewujudkan kedaulatan dan keadilan sosial," harap Haris dan Saldi. Mungkinkah hal ini dimaknai Syamsuddin Haris dan Saldi Isra sebagai high politics? Entahlah.*** -o SALDI ISRA Danai Parpol dengan APBN BERBICARA kedaulatan hukum, tidak bisa dilepaskan dari bagaimana mendesain ulang partai politik. Mulai dari aturan hukum, pengkaderan, pencalonan bahkan hingga pendanaan. Bangsa ini, menurut pakar hukum tata negara Prof Dr Saldi Isra, jangan pernah berfikir problemnya akan selesai, jika irtai politik tidak didesain ulang. Soal pendanaan misalnya, Guru Besar Universitas Andalas ini menilai perlunya parpol didanai dengan dana APBN. Sebuah pernyataan yang langsung mengundang tanya peserta Tanwir. Apakah hal ini tidak akan menghabiskan dana APBN dan kian menghancurleburkan perekonomian kita? Bila didanai negara, dari mana uang tersebut? Hemat Saldi dengan desain ulang termasuk soal pendanaan, sebagian besar problem bangsa akan bisa diselesaikan dengan baik. Mengapa? "Sebab sekarang partai politik dikuasai orang-orang berduit. Dan uang orang itulah yang mengendalikan partai untuk kereta tunggangan pribadi," tandasnya. Negara, menurut Saldi, dapat berkontribusi kepada parpol dengan memberikan dana yang cukup untuk operasionalnya. "Kita berpikiran 60-70 persen dana partai ditanggung oleh negara. Kalau itu sudah dijamin APBN maka akan kian besar juga rakyat menuntut partai politik untuk bertanggung jawab atas hal itu," ujarnya. Untuk itu, dana itu harus digunakan secara transparan dan akuntabel pula dan rakyat bisa mengikuti penggunaan dana tersebut. Mendapat dana APBN tentu pertanggungjawaban yang dilakukan partai pun secara APBN. Maka perlu di setiap tingkat ada wakil dari BPKP yang mengelola uang ke luar masuk partai. Karena dibiayai APBN, maka otoritas rakyat menagih janji parpol juga semakin besar. "Kalau didominasi orang berduit seperti sekarang ini yang belum tentu punya semangat membangun bangsa, parpol hanya menjadi kereta tanpa tujuan," ujarnya.-o Foto-foto: Fadmi Sustiwi/Timdok Tanwir לכu