Arsip

Halaman Artikel

Halaman Lainnya

Konten

Selasa, 25 Nopember 1997 Penerbit Pemimpin Umum/Pendiri Wakil Pemimpin Umum Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Wakil Pemimpin Perusahaan Managing Editor Sekretaris Redaksi Redaktur Anggota Redaksi Terbit Tarip Iklan Alamat Telepos Perwakilan Jakarta Perwakilan Banda Aceh SIUPP Dicetak Oleh 1 1 1 1 1 1 1 : : 7 : 7 : : 1 analisa Yayasan SIKAP PRESS. Harta Susanto. Supandi Kusuma. Tata Usaha: 554711 (3 saluran)/513554. Frans Tandun, Jln. K.H. Hasyim Ashari. No. 43-A Jak. Pusat Tel. 3446609/3844339/3453912 Fax. (021) 363388. H. Harun Keuchik Leumiek Jalan Tgk. Cik Ditiro 106 Tel. (0651)-23839. Fax: (0651) 23839. SK. Menpen No. 023/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1985. Tanggal 24 Desember 1985. P.T KUMANGO Medan (Isi ili luar tanggung jawab pencetak). Tajukrencana H. Soffyan. H. Ali Sockardi. Joeli Salim. Paulus M. Tjukrono. H. War Djamil. H. Amir Siregar, H. Kaharudin, H. Bahari Effendy, H. Naswan Effendi, Usman Alie, H. War Djamil, Mulyadi Franseda, H. Ismail Lubis, H. Basyir Ahzar, Buoy Harjo, Agus Salim, H. Azmi Majid (foto). M. Hatta Lubis, Mac. Reyadi MS, A. Rivai Siregar, Hasan Basri Ns, Timbul O. Simarmata, Johan Jambak, Ismugiman, Idris Pasaribu, M. Sulaiman, Ali Sati Nasu- tion, Sammil Chandra, M. Nur, Hermansyah, Aswadi, Faisal Fardede, Kwa Tjen Siung. Hendar Tusmin, Anthony Limtan. Seminggu 7 kali. . Rp. 4.500,- per mm/kolom (umum). Rp. 3.000,- per mm/kolom (keluarga). Jalan Jend. A. Yani No. 35-43 Medan. Kotak Pos : 1481. Telex No.: 51326 ANALIS IA. Fax: (061)- 514031, Telegram: ANALISA MDN. Redaksi: 556655 (2 saluran)/511256. Demam Berdarah KOTA Medan masih rawan terhadap penyakit demam berdarah. Menurut berita-berita dalam sepekan terakhir penyakit itu berjangkit di kelurahan Polonia. Ini menun- jukan bahwa masyarakat disini, harus tetap mewaspadainya. Terutama masyarakat yang tinggal di daerah padat. Betapa tidak. Sekarang kita sedang memasuki musim penghujan yang menyebabkan air banyak tergenang di sekeliling kita dibanding di musim panas. Tempat tempat air tergenang ini kalau terus menerus tidak dibersihkan akan menjadi sarang nyamuk. Antara lain nyamuk jenis Aedes egypti yang menjadi sumber penyakit demam berdarah itu kalau menggigit manusia. Masyarakat kiranya sudah mengetahui bahwa penangkal utama untuk menghindarkan lingkungannya dari demam berdarah ialah kebersihan. Di antaranya dengan membuang kaleng kaleng atau ban ban tua yang sudah tidak perlu. Karena air yang tergenang di kaleng kaleng kosong dan di ban ban itulah antara lain bila tidak dibuang menjadi tem- pat sarang dan tempat bertelur nyamuk. Juga bak mandi begitu pula tempat tempat penyimpanan air harus dibersihkan secara teratur. Masyarakat tentu sudah mengetahui hal ini. Tetapi karena kesibukan kesibukan ada yang lupa membersihkan tempat tempat seperti itu. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Melalui keber- sihan kita menjauhkan diri dari penyakit. Kebersihan tidak saja harus dilakukan penghuni rumah disekitar rumah mereka. Tetapi yang sangat penting ialah kebersihan lingkungan. Karena itu kebersihan lingkungan harus dijaga. Kita sudah mempunyai cara yang baku untuk melaku kan kebersihan lingkungan itu. Yakni melalui gotong royong. Kiranya khusus dalam usaha menangkal kemung kinan timbulnya dernam berdarah pekerjaan gotong royong untuk membersihkan parit parit, memusnahkan tempat tempat yang dapat dijadikan nyamuk untuk berkembang biak harus tetap dilakukan secara teratur dan bukan hanya disebut seasonable atau hanya sekali sekali. Khususnya dalam musim peng hujan sekarang got got banyak tersum- bat sampah. apa Nun gus Alum Dan dalam memelihara kebersihan tentu masyarakat hendaknya tidak membuang sampah secara sembarangan. Tetapi memasukkannya ke tempat tempat sampah untuk diangkut oleh truls. atau kereta sampah. Kalau tidak tersedia sarana sarana seperti itu membakarnya sehingga kesempatan untuk nyamuk berkembang biak kita tutup serapat rapat nya. Hendaknya masyarakat juga sudah mengetahui bahwa selain itu ada jenis serbuk yang dapat dibeli di apotik un- tuk ditaburkan ke bak bak mandi sebagai penangkal berkem bang biaknya nyamuk yang berasal dari bak bak mandi itu. Yang sangat penting pula ialah dapat mendeteksi sedini mungkin kalau seseorang, biasanya anak anak terkena penyakit demana berdarah ini. Gejalanya hampir sama dengan campak yang panasnya tinggi disertai timbulnya bintik bintik merah. Maka begitu masyarakat mengetahui ada salah seorang anggota keluarga atau jiran yang kemungkinan di serang penyakit demam berdarah segera membantu keluarga itu membawa si sakit kerumah sakit terdekat. Melalui pertolongan dokter secara dini kemung kinan besar penyakit sangat menular dan dapat membawa kematian ini dapat diatasi. Disamping usaha usaha masyarakat untuk mencegah kemungkinan timbul dan merebaknya penyakit tersebut ins tansi kesehatan juga dapat lebih aktif memberi penyuluhan kalau penyakit terdapat di suatu tempat. Disamping penyu luhan kalau mungkin dapat memberi bantuan. Umpamanya dengan memberikan kepada masyarakat dilingkungan dimana terdapat demam berdarah serbuk serbuk yang ditebarkan di tempat tempat tergenang dapat membunuh larva larva dari memusnahkan telur telur nyamuk. kalau Suatu hal yang sangat penting pula ialah menyemproti oleh instansi kesehatan rumah rumah di sekitar rumah pa- sien yang terkena demam berdarah dengan sejenis asap guna memusnahkan nyamuk nyamuk yang menimblkan penyakit. Agaknya pengasapan itu akan dapat segera mengatasi meluasnya penyakit karena rumah rumah di sini sudah hampir tidak ada yang terbuat dari tepas yang dapat jadi tempat tempat nyamuk itu berlindung. Juga harus di ingat, seharusnya instansi kesehatan secara teratur menyemprot kawasan rumah-rumah penduduk, tan- pa mengutip pembayaran yang memberatkan penduduk. Atau tidak disalahgunakan oleh petugas yang melakukan penyemprotan untuk mencari uang masuk. Kita yakin bahwa untuk mengatasi jangan terulang atau memperkecil keraungkinan timbulnya demam berdarah ins tansi instansi terkait tentu memasukan anggaran untuk pemberantasan penyakit itu dalam RAPBD setiap tahun. Dengan memiliki anggaran tetap pemberantasan penyakit itu akan dapat di tanggulangi lebih cepat dan kalaupun tim- bul tidak merebak ke tempat lain. Surat Pembach Hentikan Pengiriman PRT Ke Luar Negeri Nama dan alamat harus jelas Sertakan Fotokopi KTP perawat dan sebagainya. Rasanya kita sebagai bangsa yang terhor- mat, merasa malu, kalau sampai timbul penilaian oleh negara- negara luar seakan-akan wanita di Indonesia ini hanya sebagai pem- bantu saja kemampuannya. Padahal sudah banyak kaum wanita kita yang ahli, pintar- pintar, menjadi dokter, ahli hukum, ekonomi bahkan pemim- pin dan sebagainya. PERISTIWA me nyedihkan banyak sudah dialami oleh para pekerja wanita (Nakerwan) In- donesia yang bekerja di luar negeri terutama di Arab Saudi. Dari mulai penyiksaan, pemukul an, bahkan sampai kepada pemer kosaan sudah dialami mereka. Meskipun selama ini dengan Umumnya mereka yang men- banyaknya pekerja-pekerja wanita dapat perlakuan tidak inanusiawi yang bekerja di luar negeri telah itu adalah yang bekerja sebagai mendatangkan devisa bagi negara, Pembantu Rumah Tangga (PRT). Banyaknya sudah kejadian- kejadian yang memprihatinkan tersebut, rasanya sudah cukup alasan untuk tidak lagi mengirim- kan pekerja-pekerja wanita ke luar negeri jika hanya menjadi pem- bantu rumah tangga. namun dibalik itu masalah pan- dangan moralitas terhadap pekerja-pekerja kita perlu men- dapat perhatian yang lebih. Karena itu banyaknya sudah muncul saran-saran agar pengi riman PRT ke luar negeri perlu menjadi perhatian bagi Menaker. SARMAINI S. JI. Mongonsidi Medan Lain halnya jika nakerwan yang dikirim itu memiliki keahlian khusus seperti tenaga medis, ANALISA Renungan 52 Tahun PGRI PGRI Milik Siapa dan Untuk Apa? Pahrus Zaman Nasution,S.Pd guru di luar Departemen Pendi- dikan dan Kebudayaan, tidak ber- hak menjadi anggota PGRI. Yang boleh mereka ketahui dan miliki hanyalah "hari guru". Memangkah demikian eksis tensi PGRI ? Siapa sebenarnya yang memiliki PGRI ? Jika kita merujuk kepada salah satu dari isi penjabaran tujuan PGRI dan ko- de etik PGRI, tidaklah demikian. Betapa tidak, isi penjabaran tu- juan PGRI menginginkan PGRI sebagai wadah untuk mempersa- tukan seluruh guru. Sedangkan kode etik guru menjelaskan, ang gota PGRI adalah mereka yang berijazah guru dan menjalankan pekerjaan keguruan. TUGAS guru selaku tokoh yang paling terdepan dalam me- nyiapkan generasi yang andal pa- da masa yang akan datang, bu- kanlah pekerjaan yang mudah. Dwiperan harus dijalankan guru sekaligus dalam aktifitas rutin- nya. Guru harus dapat mentrans pormasi ilmu pengetahuan sebaik mungkin, sehingga anak didik mengalami perubahan : dari tidak tahu menjadi tahu. Di sisi lain, dalam kesempatan yang bagaimanapun, guru harus pula dapat menunjukkan eksisten sinya sebagai orang yang mendi- dik sikap, moral, budi pekerti anak. Yang pada gilirannya ter- bentuk anak-anak yang berakhlak mulia dan berilmu pengetahuan. Untuk dapat menjadi guru yang dapat menjalankan dwifung sinya dengan baik, guru tak da- pat berjalan sendiri. Guru tak bi- sa hanya mengandalkan ilmu se- adanya. Guru harus dapat me- ngembangkan wawasan dan pe- ngalamannya dengan memban- Bagaimana untuk dapat seper ti itu? Tentunya lewat wadah. Wadah untuk para guru TK, SD, SLTP dan SLTA sudah terbentuk 52 tahun silam. Tepatnya pada tanggal 25 Nopember 1945 dalam kongres guru di Surakarta, telah disepakati berdirinya PGRI (Per- satuan Guru Republik Indonesia). Dua di antara dari penjabaran tujuan didirikannya PGRI ada- lah: (1) Mempersatukan semua guru dari semua lembaga pendi- dikan guna meningkatkan pe- ngabdian dan partisipasi di dalam pembangunan nasional melalui Kedua, guru yang langsung di bawah tanggung jawab Departe- men Agama. Kelompok kedua ini terdiri dari guru-guru Madra syah Ibtidaiyah, Madrasyah Tsa- nawiyah, Madrasyah Aliyah dan Madrasyah Awaliyah. Sedangkan yang ketiga, guru kerjasama antar departemen. Mi- salnya Departemen Dalam Nege- ri lewat Pemerintah Daerah Ting- kat I (Dinas Pendidikan dan Ke- budayaan) dengan Depdikbud. Mereka adalah para guru yang bertugas di Sekolah Dasar (SD). Juga ada guru hasil kerjasama dingkan atau merujuk kepada Depdikbud dengan Departemen keguruan dan kependidikan ser- ta melaksanakan profesi sebagai Kesehatan, misalnya guru-guru yang bertugas di Sekolah Perawat Kesehatan (SPK). guru. orang lain. Tegasnya, guru harus dapat melakukan interaksi seca- ra rutin dengan sesama guru. Ji- ka hal itu dapat dilaksanakan, tentu tahap kemajuan seseorang guru tidak statis, akan tetapi akan menunjukkan grafik peningkat an. Sebab dengan adanya interak- si dengan sesama guru, maka akan terjadi saling tukar ide atau inovasi baru. Melihat kenyataan itu, Marwan yang alumnus Universitas Riau tahun 1995 itu menegurnya. Tetapi Juf menghardik dan sedikit pun tidak merasa bersalah dengan mengatakan bahwa perobekan hasil ulangan sudah terlanjur. Lalu terjadilah adu mulut. Sehingga Marwan meminta Juf melapor kepada piket. Bukannya memenuhi permintaan guru muda itu, Juf yang hari itu duduk pa- ling depan tidak seperti hari-hari biasanya malah menghampiri Marwan dengan double sticks. Dengan alat itu, ia menyerang Marwan yang tidak sempat ber- buat banyak karena pemukulan itu tidak diduganya sama sekali, termasuk siswa yang lain. Badan dan kepala Marwan menjadi sasaran pemukulan Juf sampai pingsan, sehingga harus diop- name beberapa hari di rumah sakit. Demikian diberitahukan harian Kompas 15 Oktober 1997. Membaca berita tersebut di atas, mengingatkan kita pada peristiwa yang menimpa ibu guru Eko bersama ibu Derita Situmorang, guru SMU Negeri 2 Dili, Timor Timur. Kala itu, kedua guru tersebut tengah berjalan ke ruangan rugu, dilempar batu oleha seorang siswa, tanpa sebab yang jelas. Dengan rasa penuh ketakutan, Oleh profesinya di bidang pendidikan. (2) Membina usaha kesejahteraan guru. MILIK SIAPA Yang penulis ketahui, ada ti- ga kelompok guru. Pertama, gu- ru yang langsung di bawah wewe- nang Depdikbud. Kelompok per- tama ini terdiri dari guru-guru SLTP dahulu SMP dan SLTA. MENDIKBUD Wardiman Djojonegoro, dengan nada kesal meminta kepada jajaran pers (wartawan) untuk tidak terlalu berlebihan mengekspos berita se- putar adanya "oknum" guru yang bermasalah menghukum muridnya melampaui batas. Tidak semua guru berbuat de- mikian, yang bermasalah itu ha- nyalah "oknum guru". Imbauan Mendikbud tersebut memang di- sadari oleh pers, namun apa yang dilakukan oleh "oknum guru" terhadap muridnya itu, jelas su- dah merusak citra guru. Hari-hari belakangan ini me mang sering terjadi perlakuan se- mentara guru bukan terbatas ha- nya hukuman yang melampaui ba tas saja, ada di antara guru yang berbuat tidak senonoh terhadap murid-murid wanitanya dengan janji akan naik kelas dengan angka-angka tinggi maupun di luluskan. MARWAN Effendi (27), guru kedua guru itu lari dan akhirnya honor bahasa Inggris SMU Han- dayani Pekanbaru, Riau, ketika sedang membagi-bagikan hasil ulangan pelajaran bahasa asing itu di kelas untuk persiapan catur- wulan I tahun pelajaran 1997/1998 tiba-tiba melihat seorang siswa, Juf (18), merobek- robek hasil ulangannya. Justru terdapatnya oknum gu- ru yang menyalahgunakan fung- sinya itu perlu kiranya dicari sebab-musababnya, agar dapat menentukan sikap hukuman apa yang akan dijatuhkan. Kalau per- lu dipecat dan dihadapkan ke de- pan meja hijau. Perlu ditindak secepatnya, jangan berlarut-larut dibiarkan bagaikan tidak tahu menahu sa- ja. Akhirnya akan mengundang pemberitaan di suratkabar, lalu yang akan disalahkan tidak lain pers juga. Bagi pers suatu perbuatan Menyadari hal tersebut, urgen Seharusnya ketiga kelompok seluruh guru yang ada di Indone- PGRI merangkum dan mendata guru tersebut sama-sama memi- liki dan tergabung dalam wadah PGRI. Namun kenyataannya, ti- dak seperti yang diinginkan. Be- tapa tidak, yang kita lihat dan ra- sakan selama ini bahwa, yang me- miliki PGRI adalah para guru yang berstatus PNS (Pegawai Ne- geri Sipil). Hal itu semakin diper- jelas adanya kartu anggota dan seragam PGRI yang mereka mi- liki. Sedangkan guru non PNS hanya bisa gigit jari. Yang ironisnya lagi, mereka UNTUK APA PGRI ? yang tergabung dalam PGRI ha- Kita menyadari, didirikannya nyalah guru PNS dari lingkungan suatu organisasi seperti PGRI, se- Depdikbud dan Dinas Pendidikan lain sebagai wadah untuk berin- dan Kebudayaan saja. Sedangkan teraksi sesama guru, juga sebagai guru PNS dari Departemen Aga- media untuk pengembangan kuali ma terkesan tak memiliki hak un- tas profesi. Yang tak kalah pen- tuk menjadi anggota PGRI. De- tingnya PGRI harus dapat seba- ngan kondisi yang seperti itu, gai jembatan yang dapat mening- seolah-olah guru non PNS dan, katkan kesejahteraan guru. Hal para guru sepakat melancarkan aksi pemogokan selama dua hari. Aksi mogok yang dilakukan oleh para guru selama dua hari tersebut tidak ternyata menyelesaikan masalah. Sebab, peristiwa ini justru bertambah runyam. Ketika para guru telah memulai aktivitas mengajar lagi, seorang siswa kelas II, Bagito Memezes membuat ulah. Saat ibu guru Derita tengah menerangkan pela- jaran fisika di papan tulis, tiba- tiba Bagito melemparkan sepa- tunya dan mendarat di atas pung- gung bu guru dengan cukup keras. (Tiras nomor 35/tahun III/29 September 1997). Kejadian lain, di Aceh Utara, Propinsi Daerah Istimewa Aceh seperti diberitakan oleh harian "Serambi Indonesia" 9 Agustus 1997 bahwa menurut data dari Dinas P dan K setempat, setiap bulan rata-rata terjadi dua hingga tiga kasus pemukulan guru SD. Tindakan buruk ini cukup memprihatinkan karena sebagian besar terjadi di depan murid dan dilakukan oleh orang tua murid yang seharusnya menghargai guru anak-anak mereka. Bahkan ada guru yang diancam bunuh oleh seorang wali murid sehingga cek gu tersebut mengalami trauma berat. BUDAYA KEKERASAN Ketiga kasus yang terjadi terhadap guru di atas, mereflek sikan bahwa kondisi dunia pen- didikan kita mulai dijangkiti oleh budaya kekerasan (violency). Kekerasan yang terwujud dalam bentuk individual violence dan mass violence. Dengan demikian, jelaslah bahwa, PGRI bukanlah untuk ke- lompok guru tertentu saja. PGRI hadir dan mengibarkan bendera- nya untuk semua orang yang ber- latar belakang pendidikan ilmu UNTUK MEMBANGUN WISMA Peristiwa-peristiwa seperti itu yang dilakukan oknum guru, hampir pula bersamaan dengan adanya keluhan-keluhan sebagian besar nasib para guru, karena ga- jinya dipotong untuk sesuatu ke pentingan. Guru Jangan Terlalu Dibebani Pemotongan Gaji dan Upeti Oleh Firman M. yang merugikan masyarakat apa- lagi mencemarkan korp guru da- lam dunia pendidikan nasional, tidak bisa dideponir begitu saja, apalagi didiamkan. Sepertinya memang dicari-cari jalan keluar- nya melalui istilah damai dengan keluarga yang bersangkutan. Apa pun kejadiannya melalui modus operandi yang salah, tidak bisa ditolerir. Sedangkan jika dikaji-kaji ga- ji yang diterima guru lebih minim dari upah yang diterima oleh pe- kerja borongan. sia. Siapapun orangnya, baik yang berstatus PNS atau tidak. Guru TK sampai SLTA dari ber- bagai departemen harus disatupa- dukan dalam PGRI. Para guru pun harus membuka mata lebar- lebar untuk turut berkiprah da- lam PGRI. Sebab eksistensi PGRI bukan semata sebagai ajang sosial, akan tetapi sebagai wadah pengembangan profesi dan peningkatan kesejahteraan. Yang diharapkan para guru, di samping menambahkan kenaik an gaji adalah tunjangan guru meskipun tidak seberapa besar namun sudah dapat dikatakan "memadai". Terlebih-lebih lagi bagi para guru yang tugasnya terpencil jauh dari kota. Akan tetapi karena panggilan hati nurani untuk men cerdaskan bangsa, sudah tentu dipada-padai serta dicukup-cu kupkan. Tugas mesti diemban ju ga. Seperti apa yang dikeluhkan Ramai-Ramai "Menghajar" Guru pendidikan kita seakan berubah dari kondisi afektif ke kondisi yang serba brutal. Sehingga yang terasa di dalam dunia pendidikan kita adanya fenomena keger- sangan intelektualitas keagamaan. Oleh Tabrani Yunis Individual violence dapat ter- jadi antara guru dengan anak didik secara individual maupun orang tua murid dengan guru atau sebaliknya. Seperti banyak kasus pemukulan murid diberitakan adalah kasus guru menghukum murid dengan telanjang dan penusukan paku panas. Sementara mass violence lebih banyak terjadi diantara para siswa sepertia melakukan aksi tawuran yang kini telah menjadi penyakit akut dunia pendidikan kita. Berjangkitnya budaya keke rasan di dalam dunia pendidikan kita dewasa ini merupakan in- dikasi bahwa di dalam dunia pen- didikan itu sedang mengalami disharmonisasi di antara ketiga unsur pendidikan yang kita sebut dengan tri pusat pendidikan. Tali rasa, ikatan tanggung jawab, an- tara ketiga unsur tersebut seakan telah terputus. rasa Sehingga kontrol sosial dunia pendidikan yang diharapkan muncul dari orang tua dan masyarakat kini telah pupus dari dunia pendidikan kita. Dishar- monisasi ini menyebabkan ter- jadinya kesemrawutan dunia pendidikan. Potret buram dunia pendidikan kita saat ini adalah sebuah realitas yang mengungkapkan bahwa yang nama sopan santun, saling hormat-menghormati antara guru dan murid, saling harga- menghargai, berbudi pekerti yang luhur dan mulia serta bertutur sapa yang baik mulai pupus dari dunia pendidikan kita. Padahal, konsepsi hidup yang demikian merupakan doktrin oleh tidak kurang dari 200.000 guru SD/SLTA di Jawa Barat, ga jinya dipotong Rp 10.000 untuk membangun Wisma. Memang pe- motongan gaji itu sifatnya suka- rela dan dengan 10 kali angsuran setahun. Apabila kita renungkan maka kita akan mengatakan : ah, apa- lah hanya Rp 10.000. Namun bagi mereka sumbangan itu bagaikan menambah beban pemotongan-pe motongan wajib yang telah dila- kukan. Seperti pemotongan dari PGRI sejak 1996. Sedangkan pemotongan-pemo tongan wajib yang telah dilaksa- nakan berupa dana sosial sebesar Rp 500,-, dana PGRI Rp 500,- dan dana Korpri Rp 200,-. Sesuai dengan apa yang dike- mukakan oleh Ketua Pengurus Daerah PGRI Jawa Barat Prof. Dr.H.Mohammad Soerya, mem- benarkan bahwa potongan Rp 10.000 itu untuk pembangunan Wisma di Jalan Telagabodas 56 Bandung dengan biaya sekitar Rp 4,9 milyar berlantai VI. Lantai I untuk aula, lantai II untuk perkantoran, sedangkan pada lantai III dan IV untuk pe- nginapan. Gedung Wisma terse- but mulai dibangun pada bulan Maret 1997, memakai perluasan tanah tidak kurang dari 1.800 M2 dan dijadwalkan rampung pada bulan Juni 1998. itu sesuai dengan salah satu isi penjabaran tujuan PGRI, yakni membina usaha kesejahteraan gu ru. Biaya untuk pembanguan Wis ma tersebut pada saat ini sudah terkumpul sejumlah dana Rp 2,6 milyar termasuk sumbangan-sum Demikian pentingkah arti pe- ningkatan kesejahteraan guru ? Pasti, kesejahteraan guru sangat urgen mendapat perhatian. Kalau kesejahteraan guru tak terpenuhi, maka akan berdampak negatif da lam kegiatan belajar mengajar. Dalam pentranspormasian ilmu, guru tidak berkonsentrasi. Yang pada gilirannya, siswa sulit untuk menerima atau memahami pela- jaran. Disisi lain, guru tanpa sungkan akan selalu berusaha mencari keuntungan materi dari murid. Jika guru tak sejahtera, murid dan orang tua yang men- jadi korban. Untuk itu, PGRI memang ha- rus memperhatikan dengan baik kesejahteraan dan hak-hak guru. Perhatian di sini bukan PGRI di- tuntut agar menambah gaji guru, akan tetapi PGRI sebagai jemba- tan penghubung antara guru de- ngan pemerintah harus selalu ber- suara meningkatkan pemberian fasilitas kepada guru. Fasilitas di maksud menaikkan gaji guru PNS setiap tahun atau minimal setiap tahun mereka mendapat- kan gaji ketiga belas. Sedangkan bagi guru PNS dan swasta yang mengajar di pe- dalaman, urgenlah PGRI memo- hon kepada pemerintah agar men dapatkan gaji dua kali lipat dari mereka yang mengajar di kota. Sedangkan untuk guru swasta yang bertugas di pedalaman, jika memungkinkan diangkat menja- di PNS atau minimal mendapat- kan imbalan yang wajar secara rutin dari pemerintah. Semua itu sangat perlu dilakukan PGRI. BELUM MELINDUNGI Dua di antara organisasi yang kini patut mendapatkan acungan jempol dalam perlindungan terha- dap anggotanya adalah PWI (Per yang diajarkan di dalam dunia pendidikan, baik di dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Namun sayang, semua ini terasa bahwa dunia pen- didikan kita seperti telah mengalami kegersangan morali tas. Benarkah demikian ?. Namun ironis, kalau lembaga pendidikan kita tersebut telah tercerabut dari nilai dan norma- norma ajaran keagamaan dan norma kehidupan sosial. Dunia bangan dari sekolah-sekolah PGRI. Dan sekitar 65 persen to- tal dari anggota PGRI sudah me- menuhi kewajibannya. Menurut Ketua PGRI Jabar tersebut, di mana dana kekura- ngannya masih akan diupayakan dari bantuan APBD Jabar tahun anggaran 1997/1998. Demikian ungkap Prof.Dr.H.Mohammad Soerya Ketua Pengurus Daerah PGRI yang juga Anggota DPRD Jabar itu. TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN Jika kita mencoba melongok ke dekade 1995, tentang tunjang an tenaga kependidikan mulai dari guru Taman Kanak-kanak (TK) sampai Kepala Sekolah Me- nengah, naik rata-rata Rp 10.000 dari tunjangan yang diterima sebelumnya. Memang jumlahnya hanya Rp 10.000 yang dibayarkan kepada tidak kurang dari 1,6 juta tenaga kependidikan, sudah tentu berarti kebijaksanaan itu menaikkan be- ban Anggaran Pemerintah sebe- sar Rp 154 milyar khusus untuk sektor tersebut. satuan Wartawan Indonesia) dan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh In- donesia). Kedua organisasi ini be- gitu gencar memberikan perlin- dungan terhadap hak-hak anggo tanya. Dapat dirincikan sebagai berikut. Memang bervariasi nam- paknya. Guru dan pamong golo- ngan II, III, IV Rp 35.000 (sebe- lumnya Rp 25.000), Rp 45.000, Rp 60.000, guru yang bertugas Kepala TK, TK Luar Biasa dan sederajat Rp 95.000, Rp 45.000, Rp 120.000, guru bertugas Kepa- la SD, SLB, Ibtidaiyak dan sede- rajat Rp 95.000, Rp 105,000, Rp 120.000, guru yang juga Kepala SLTP, Tsanawiyah dan sederajat Rp 110.000, Rp 120.000 dan Rp 135.000. Sebagai bukti, PWI hanya membenarkan/mengakui sese- orang sebagai wartawan, jika mempunyai kartu pers dan para wartawan diasuransikan. Sedang- kan SPSI mendirikan SPSI di se- Sedangkan tunjangan guru yang juga Kepala Sekolah Mene- ngah, Aliyah dan sederajat Rp tiap perusahaan dengan tujuan untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pemilik perusahaan. Bahkan pekerja yang dapat kemudahan bila mereka tergabung dalam SPSI telah men- mendapat kecelakaan dalam men- jalankan tugasnya, yakni Jami- tek) dan bagi pekerja yang di nan Sosial Tenaga Kerja (Jamsos PHK mendapat "gaji lan". bu Lalu bagaimana dengan PGRI? Tampaknya PGRI "be- lum" memberikan perlindungan yang baik terhadap hak-hak gu- ru, khususnya guru yang mengi - ajar yang di sekolah swasta (guru non PNS). Bahkan dapat dikata- kan, guru non PNS belum men- dapat perlindungan dari PGRI kalau mereka diperlakukan seme na-mena oleh pimpinan sekolah swasta. Jika sekolah swasta mem- berikan gaji yang minim ataupun mereka dipecat, guru-guru non PNS hanya menerima begitu sa- ja. Sebab tak ada wadah yang da- pat membantu mereka untuk me- negakkan hak yang seharusnya mereka miliki. Dari kenyataan ini, agaknya tidaklah berlebihan bila kita menilai dunia pendidikan kita sedang sakit. Bahkan, menurut pakar pendidikan kita, Prof. Dr. R. Slamet Iman Santoso tersebut justru disebabkan oleh sistem pen- didikan dan pelaksanaannya yang amburadul. Pendidikan telah dicampur adukkan dengan bisnis. Guru tidak sepenuhnya meng awasi perkembangan murid. Murid-muridnya lebih suka tawuran ketimbang belajar di. rumah. Semuanya salah kaprah. Ironisnya, ketika ada guru yang salah menghukum anak didik, semua kita hanya diam, termasuk PGRI sendiri. Sebagai contoh adalah kasus-kasus yang kemukakan di atas. Peristiwa seperti ini memprihatinkan kita. Tindakan menghajar guru merupakan ancaman bagi dunia pendidikan kita. Sebab, di sam- ping akan membuat guru takut KEGALAUAN KITA Berjangkitnya budaya keke rasan di dalam dunia pendidikan saat ini sangat memprihatinkan melaksanakan tugas dan kewa- jiban sesuai dengan profesinya, kita. Hati kita galau menyaksikan kejadian semacam ini akan terus membuat profesi guru terpuruk. Pencapaian tujuan pendidikan nasional juga akan mengalami stagnasi. Sementara kita masih tetap saja membutuhkan guru karena belum ada alat yang dapat peristiwa kekerasan tersebut. Betapa tidak, kita menyadari bahwa sesungguhnya dunia pen- didikan yang terdiri dari pen- didikan keluarga, sekolah dan masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang secara hakiki telah mengajarkan dan mendidik kita dengan doktrin keagamaan, kebenaran seperti hidup saling hormat-menghormati, saling harga-menghargai serta nilai-nilai sosial sebagai wujud dari pola kehidupan manusia Indonesia yang seutuhnya. menggantikan peran guru dalam dunia pendidikan. Kita masih membutuhkan jutaan guru untuk mengajar dan mendidik anak- anak kita. Untuk itu, pada ulang tahun ke-52 PGRI, perlulah kita meng- kaji realita yang menyeruak. PGRI tak boleh hanya berpang- ku tangan. PGRI tak boleh hanya tahu mengutip iuran anggota se- tiap bulannya. Pengurus PGRI jangan hanya berupaya untuk merebut kursi empuk di DPR. Eksistensi PGRI bukan pada se- ragam yang dikenakan bapak dan ibu guru. Keberadaan PGRI ada- lah untuk meningkatkan kualitas Inilah salah satu sebab yang daan dunia pendidikan masa kini.. membuat kita galau melihat kea- Kondisi semacam ini akan mem- bawa kehancuran dan kemun- spiritual bangsa. duran dalam pembangunan Maka kalau pertikaian antara anak didik dengan guru, antara guru dengan orang tua murid se- ring terjadi, otomatis kondisi pen- didikan kita semakin tidak menentu. Pada hal, dunia pen- didikan kita merupakan tumpuan harapan dalam pembangunan bangsa ini. 145.000 (Gol.III) dan Rp 160.000 (Gol.IV), Pengawas Pendidikan Agama TK/SD/SLB Rp 110.000, Rp 112.000 dan Rp 135.000, Pe- ngawas SLTP Rp 145.000 (Gol. Jabatan an guru PNS, karena hampir se- tiap bulan gaji mereka disunat un- tuk keperluan PGRI. Kita harus sadar, gaji guru tidak besar, ha- nya cukup untuk membiayai ke- butuhan sebulan. Cukuplah iuran yang dikutip dari guru setiap bu lannya. - Guru - Pamong Belajar - Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Ka.TK, TKLB, Boudlatul/Busta nul Adfal dan yang sede rajat. - Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Ka.SD, SDLB, Madrasah Ibtidai yah dan yang sederajat. Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Ka. SLTP, Madrasah Tsana wiyah dan yang sederajat. - Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Ka.Se- kolah Menengah Madra- sah Aliyah dan yang se- derajat. Pengawas dan Pengawas Rp 100.000 Pendidikan Agama pada TK/SD/SDLB dan yang sederajat. Pengawas SLTP dan yang sederajat. - Pengawas Sekolah Mene- ngah dan Pengawas Pen didikan Agama pada SLTP yang sederajat. profesi guru dan mengangkat ke- sejahteraan guru. Guna mereali- sasikan hal tersebut, maka PGRI harus menempuh langkah-lang kah sebagai berikut : 1) PGRI harus menghindar- kan pengutipan dana dari guru, Selama ini kerap terdengar keluh ngan pimpinan sekolah swasta. Jika seseorang guru dipecat, pimpinan sekolah swasta harus berkonsultasi dan memberikan alasan kepada PGRI, sehingga ti- dak menimbulkan salah penger- tian. Guru yang dipecat harus di- berikan pesangon tiga bulan gaji. 3) PGRI bekerjasama dengan Depdikbud menetapkan : Perta- ma, gaji guru non PNS harus sa- ma dengan guru PNS. Dengan ka ta lain, ada penggolongan/ting- katan seperti yang diberlakukan terhadap guru PNS. Kedua, yang berhak mengajar/menjadi guru adalah mereka yang memiliki ija- zah keguruan (Akta II, III dan IV). Sekolah-sekolah negeri sudah melaksanakan hal tersebut. Se- dangkan sekolah swasta masih banyak gurunya yang tak memi- liki ijazah keguruan. Ini tanggung jawab PGRI harus melenyapkan- nya. Tujuannya untuk lebih me- ningkatkan citra dan profesi gu- ru. Disisi lain untuk menghindar- kan pengangguran sarjana kepen- didikan. Konteks itupun selaras dengan tujuan PGRI. 4) Demi meningkatkan mutu pengetahuan siswa, PGRI, seko- lah swasta dan Depdikbud harus membatasi jumlah sekolah tem- pat guru mengajar. Setiap guru hanya diberikan kesempatan me ngajar pada dua sekolah saja. Tu- juannya untuk meningkatkan mu tu pendidikan, sebab kalau guru mengajar dibeberapa tempat, di- PEMBERDAYAAN GURU Banyaknya kasus pemukulan guru dan aksi kekerasan lain yang menteror guru selama ini perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Perlu ada upaya un- tuk menjernihkan kembali semua kekeruhan yang terjadi di dalam dunia pendidikan kita. Orang tua murid di satu pihak perlu menyadari bahwa kalau guru sebagai perangkat pen- didikan sudah tidak aman men- jalankan tugas, berarti masa depan pendidikan anak-anak kita juga akan berantakan. Apalagi, kita belum menemukan adanya alat lain yang secara maksimal dapat menggantikan peran guru. Jan-Mart Oleh sebab itu hendaknya orang tua murid tidak main hakim sendiri dalam mengekse kusi guru. Demikian pula mem- bahayakan masa depan bangsa. Sesungguhnya para guru kita di era globalisasi moral ini sangat kesulitan untuk meluruskan kem- bali moralitas anak didik yang telah mengalami distorsi. Kesulitan ini disebabkan oleh tidak berfungsinya pendidikan keluarga sebagai lembaga pen- didikan pertama dan utama. tiap sekolah yang mempunyai gu- 2) PGRI harus didirikan di se- ru lebih dari lima orang. Ini per- lu dilakukan untuk melindungi guru, khususnya mereka yang bu- kan PNS dari kesewenang-wena Akibatnya, guru kini tidak dapat berbuat banyak. Kenakalan anak didik makin hari makin Rp 25.000 Rp 85.000 Rp 85.000 menjadi-jadi dan semakin global. Bagaimana guru bisa mengatasi nya, kalau orang tua mereka saja sudah tidak mampu mengatasi kenakalan anak. Maka, apabila guru mengambil tindakan yang sedikit keras, akibatnya sering menimbulkan hal-hal yang fatal. Oleh sebab itu, kiranya kita masih belum terlambat untuk menata kembali dunia pendidikan kita. Kita perlu memberi suatu kekuatan (pemberdayaan) dalam menjalankan tugas mereka. Tentu saja kita tidak meng- III) Rp 160.000 (Gol.IV) serta Pengawas Sekolah Menengah dan Pengawas Agama SLTP/SLTA dan sederajat Rp 170.000 (Gol.III) dan Rp 185.000 (Gol. TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN Rp 100.000 II Rp 95.000 Rp 95.000 Rp 110.000 Halaman 4 karenakan lelah konsentrasinya dalam mengajar akan rendah. Yang pada gilirannya murid men jadi tak pahami tentang materi pelajaran yang disampaikan guru. Bagaimana pelaksanaannya 1 Setiap PGRI tingkat kecamatan mendata guru-guru yang meng ajar di wilayah kerjanya. Dengan begitu, akan diketahui berapa tempat seseorang guru mengajar. Jika ditemukan seorang guru mengajar lebih dari dua tempat, maka PGRI kecamatan memberi peringatan kepada guru bersang kutan dan sekolah yang belakang an dimasukinya. Lowongan ter- sebut harus diupayakan PGRI dengan guru yang masih satu tem- pat mengajar ataupun bagi mere- ka yang belum mengajar. Hal ini merupakan antisipasi untuk me- ngurangi pengangguran sarjana pendidikan yang sekaligus untuk pemerataan kesempatan bekerja sesama pendidik. Di sisi lain, jika sekolah swas ta menerima guru baru, salah sa- tu syaratnya harus melampirkan surat keterangan dari PGRI ting- kat II yang menyatakan bahwa, seseorang (pelamar) masih me- ngajar pada satu sekolah atau be- lum mengajar sama sekali. Jika pelamar tidak membawa rekomen dasi yang menyatakan tentang di- rinya, sebaiknya tidak usah di terima. Rp 110.000 Ini merupakan suatu kerja ke- ras bagi PGRI, namun saya ya- kin akan menunjukkan manfaat yang besar baik bagi sekolah, mu- rid dan guru. Betapa tidak, PGRI yang selama ini terkesan fakum, akan tampak dengan nyata geliat- nya yang benar-benar ingin men- cerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan taraf hidup para guru. III Untuk mengumpulkan data tentang guru secara objektif, pi- hak PGRI tingkat II agaknya cu- kup menugaskan PGRI tingkat kecamatan. Sebab mereka yang lebih tahu kondisi guru di daerah- nya. Hasil laporan PGRI tingkat kecamatan harus ditata sebaik mungkin, agar tidak terdapat ke- keliruan dan kesukaran bila sese- orang meminta rekomendasi ke- tika akan melamar menjadi guru. Terima kasih! Rp 110.000 Rp 110.000 inginkan munculnya sikap apatis dari guru di dalam menjalankan tugas mereka. Juga tidak bisa kita tolerir bila muncul rasa solidaritas massa kaum guru yang berwujud mogok mengajar seperti yang ter- jadi di Timor Timur baru-baru ini. Tindakan mogok mengajar merupakan hal kita yang galaukan. Kita seharusnya dapat belajar dari kasus guru mogok mengajar seperti yang terjadi di Kodya Tegal, 8 Agustus 1991 yang lalu serta mogoknya 150 guru SD di Kudadampit, Cisaat Sukabumi telah memberikan pengalaman yang sangat berharga. (Tajuk Ren- cana Kompas 10 Agustus 1991). Bagaimanapun tindakan keke rasan terhadap guru akan menim- bulkan kerugian yang besar bagi kemajuan dunia pendidikan. Tin- dakan yang demikian dapat menimbulkan sikap apatis para guru dan perlu segera diatasi. Bulan November ini, PGRI, yang nota bene menjadi wadah aspirasi kaum guru hendaknya dapat berbuat lebih maksimal. Kita yakin bahwa PGRI bersama pemerintah dan masyarakat akan dapat menjernihkan keadaan ini dan dapat memberikan jaminan terhadap pelaksanaan tugas. Oleh sebab itu diperlukan adanya ke- inginan (motivasi) untuk pember- dayaan guru. Golongan/Besar Tunjangan April Rp 35.000 Rp 35.000 Rp 35.000 Jan-Mart April Rp 45.000 Rp 45.000 Rp 95.000 Rp 95.000 Rp 105.000 Adanya ikatan kerja sama yang erat yang menunjukkan bahwa sesunguhnya keserasian antara ke tiga unsur tri pusat pendidikan masih belum lekang dari panas dan lapuk di hujan. Dengan demikian, kelak kita tidak lagi mendengar kasus-kasus pemukul an guru yang memprihatinkan kita. Semoga dapat kita pikirkan bersama. Penulis, Peminat masalah sosial dan pen- didikan berdomisili di Banda Aceh. IV). Berikut ini mari kita lihat TA- BEL jumlah TUNJANGAN TE- NAGA KEPENDIDIKAN sejak Januari - Maret dan April 1995. Rp 105.000 Rp 120.000 Rp 135.000 Rp 145.000 Jan-Mart Rp 125.000 Rp 145.000 Rp 160.000 Rp 170.000 Rp 50.000 Rp 110.000 IV Rp 110.000 Rp 120.000 Rp 120.000 Rp 125.000 April Rp 60.000 Rp 120.000 Rp 120.000 Rp 125.000 Rp 135.000 Rp 150.000 Rp 160.000 Rp 150.000 Rp 175.000 Rp 135.000 Rp 160.000 Rp 185.000 KETERANGAN: Tunjangan yang diberikan kepada Guru, yang diberi tugas tambahan sebagai Ka.Sekolah sudah termasuk Dikutip dari Kompas. tunjangan tenaga Kependidikan Guru. (Bersambung ke hal. H)